Kalau program penundaan kelahiran sukses, maka Indonesia akan menikmati bonus demografi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2030

MATARAM.lombokjournal.com — Kualitas penduduk berpengaruh terhadap kuat dan lemahnya suatu bangsa. Ledakan jumlah penduduk dan tingginya angka kelahiran, tanpa peningkatan kualitas manusia, akan menjadi beban pertumbuhan suatu negara.

Pertumbuhan penduduk yang dibarengi peningkatan kualitas manusianya, baik dari aspek kesehatan, maupun pendidikan akan menjadi modal berharga mewujudkan negara kuat.

“Mari kita ciptakan generasi yang sehat, cerdas dan berpendidikan yang akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa,” kata Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si saat Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2017 di Hotel Aruna Senggigi, Selasa (26/9).

Pada kegiatan yang bertema “Kita Tingkatkan Akses dan Pelayanan Kontrasepsi dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas”, Wagub menegaskan generasi yang sehat dan kuat akan senantiasa mampu mengelola suberdaya alam. Sehingga terwujud bangsa yang mandiri dan kuat.

Di hadapan Kepala BKKBN Pusat dan ribuan peserta yang berasal dari seluruh provinsi se-Indonesia yang hadir,  Wagub menjelaskan tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) dengan pemasangan berbagai macam alat kontrasepsi bukan mencegah kelahiran.

“Namun lebih pada penundaan dan penjarangan waktu melahirkan,” katanya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas anak-anak.

Wagub mengajak kepada seluruh kader-kader penyelenggara Progran Keluarga Berenacana yang ada di Provinsi se-Indonesia, berkerja keras dan membangun hubungan baik dengan stakeholder terkait untuk mensosialisasikan program-pragram kerja BKKBN.

“Insya Allah dengan kerja keras kita bersama, maka Indonesia akan menikmati bonus demografi dari pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 mendatang,” pungkasnya.

AYA/Hms

Pos Pemantauan untuk mendata para pengungsi dari Bali didirikan di Pelabuhan Lembar

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), mendirikan Pos Pemantauan Pengungsi Erupsi Gunung Agung di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, hari Minggu (23/9).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Jamaludin mengatakan, pos pemantauan ini bertujuan untuk mendata para pengungsi dari Bali. Selain itu, pos pemantauan pengungsi juga bisa dijadikan tempat istirahat sementara bagi para pengungsi.

Sejumlah sarana kesehatan juga disiapkan untuk mengecek kondisi kesehatan para pengungsi.

“Mulai hari ini pos pemantauan pengungsi didirikan di Pelabuhan Lembar. Ini sesuai perintah Kepala BPBD NTB sesuai mengikuti rapat koordinasi di Bali,” ujar Jamaludin saat ditemui di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, Minggu (23/9).

Para pengungsi akan didata mengenai data diri, alamat asal, dan tujuan selama di Lombok.

“Kan kami ada daftar desa di Bali yang terdampak erupsi Gunung Agung, tinggal dicocokkan dengan KTP-nya,” lanjut Jamaludin.

Jamaludin menambahkan, BPBD NTB juga menyiapkan tempat penampungan sementara yang buka selama 24 jam di Kantor BPBD NTB di Jalan Lingkar Selatan, Mataram.

Bagi para pengungsi yang tidak memiliki keluarga di Lombok. Sejumlah kebutuhan untuk para pengungsi seperti makanan dan minuman juga telah disediakan.

“Kami buka 24 jam di kantor untuk menerima pengungsi kalau enggak punya keluarga yang dituju di Lombok,” ucap Jamaludin.

Mengenai jumlah pengungsi, Jamaludin belum bisa menjelaskan, lantaran pos pemantauan baru saja dibuka. Namun, Jamaludin menyebutkan sudah ada beberapa pengungsi yang tiba di Pelabuhan Lembar.

AYA

BACA JUGA : Masker Dampak Erupsi Gunung Agung Mulai Disiapkan

Asrama Haji Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/9) siang, tampak lebih ramai dari biasanya. Ratusan kendaraan pribadi, hingga mobil dengan bak terbuka menyemut di sekitar area Asrama  Haji yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, NTB.

MATARAM.lombokjoournal.com – Keluarga para jamaah haji sudah menunggu, sejak Jum’at (22/09) pagi. Sekitar pukul 11.25 Wita,  jamaah haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Kota Mataram demarkasi Lombok, mendarat di Bandara Internasional Lombok langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji NTB.

Kloter Pertama Demarkasi Lombok berasal dari Mataram. Dari 449 jamaah yang berangkat dalam Kloter I ini, hampir seluruhnya kembali pada hari ini.

“Alhamdulillah yang kembali 448 jamaah, sedangkan satu jamaah lain masih berada di RS di Arab Saudi,” kata Kepala Kemenag Kota Mataram Burhanul Islam mengatakan di Asrama Haji, Jum’at siang.

Burhanudin menjelaskan, jamaah yang masih di RS belum diketahui jelas penyakitnya. Namun, diupayakan agar bisa dipulangkan pada kloter-kloter berikutnya. Burhanudin menambahkan, jamaah haji kloter I tidak ada yang meninggal dunia.

“Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, namun dari Kloter I yang baru tiba ada sembilan jamaah yang sakit,” jelasnya.

Sembilan jamaah yang tiba dalam kondisi kurang sehat langsung dilarikan ke pusat kesehatan yang ada di Asrama Haji.  Mayoritas jamaah yang pulang dalam kondisi sakit berasal dari jamaah dengan risiko tinggi karena faktor usia.

Terkait prosesi penyambutan ibadah haji di NTB untuk musim haji 2017, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Nasaruddin mengatakan memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk tahun ini penjemputan jamaah haji dari seluruh NTB dipusatkan di Asrama Haji NTB, tidak lagi di kabupaten/kota.

“Pertimbangan ini diambil karena kondisi jamaah agar tidak terlalu lelah. Setelah tiba di Asrama Haji NTB, para keluarga bisa langsung menjemput jamaah haji dan pulang ke rumah masing-masing,” jelasnya.

AYA

BACA JUGA : Jamaah Meninggal 14 Orang, Kebanyakan Jamaah Dengan Resiko Tinggi

Tentang Partai Golkar yang diprediksi mengusung nama lain dalam Pilkada NTB 2018, Ahyar Abduh tak ambil pusing

MATARAM.lombokjournal.com —  Wali Kota Mataram Ahyar Abduh semakin mantap maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB pada 2018 mendatang. Ahyar mengaku sudah mantap menggandeng Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi sebagai bakal calon wakil gubernur NTB dalam Pilkada 2018.

“Ahyar-Mori sudah final, kami akan lakukan deklarasi terbuka di lapangan umum Masbagik (Lombok Timur) dalam waktu dekat,” ujar Ahyar saat menerima surat keputusan dukungan dari PPP di Mataram, NTB, Rabu (20/9).

Menurutnya, Keputusan PPP yang resmi mengusungnya, makin mempertegas sikap dukungan sejumlah partai politik untuk pasangan Ahyar Abduh-Mori Hanafi.  Dan sikap resmi PPP menjawab semua pertanyaan publik tentang arah dukungan partai berlambang kabah tersebut dalam Pilkada NTB 2018.

“Saya bersama Pak Mori menerima SK tersebut. Ini satu kepercayaan bagi kami dalam melaksanakan amanah untuk terus bekerja, berjuang bersama, dan berikhtiar pada Pilkada 2018,” katanya.

Selain PPP, Ahyar mengklaim sudah mendapat rekomendasi dari parpol lain seperti Gerindra dan PAN. Sedangkan, komunikasi intens dengan parpol lain seperti PKB dan PKS juga terus dibangun.

Sebagai kader Golkar, Ahyar mengaku akan menyampaikan dukungan sejumlah parpol bagi dia kepada Golkar. Ahyar enggan memusingkan sikap partainya yang diprediksi mengusung nama lain dalam Pilkada NTB 2018.

“Silakan itu tidak ada masalah. Itu urusan DPD Partai Golkar. Sebagai kader Golkar ya saya sampaikan ke Golkar,” kata Ahyar.

AYA

PCC yang beredar  ilegal berdasarkan hasil uji ada dua jenis, yaitu Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC), dan PCC serta Tramadol.

MATARAM.lombokjournal.com — Maraknya peredaran Obat- obatan Paracetamol Cafein Carisofrodol (PCC) membuat Balai pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram angkat bicara.

Kepala BPOM NTB Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polisi Daerah (POLDA) NTB.  Meski di NTB menurutnya, belum ada ditemukan Obat PCC tersebut.

“Terkait isu tablet PCC yang di Kendari Makassar, dan bahan baku ditangkap di Cimahi. Untuk NTB sampai saat ini belum ditemukan PCC tersebut,” jelasnya, Selasa (19/09).

PCC yang beredar  ilegal berdasarkan hasil uji ada dua jenis, pertama, Paracetamol Caffein Carisoprodol (PCC) dan PCC sertaTtramadol.

Ia menambahkan untuk produk ilegal secara rutin sudah lakukan pengawasan penindakan, terutama di NTB kan tramadol yang beredar yang disalahgunakan.

“Kalau yang Carisoprodol peredaran sudah dilarang BPOM sejak 2013. Jadi yang beredar itu ilegal gak ada ijin BPOM. Penanganannya BPOM bersama aparat pemegang hukum,” cetusnya.

Sampai saat Ini belum ada temuan jenis PCC di sarana pelayanan kesehatan seperti puskemas dan Rumah Sakit.  “Kasihan masyarakat, harus kita lindungi masyarakat agar dapat obat yang memenuhi standar.Kita dengan Tim sudah Turun kelapangan, belum ada yang ditemukan,” katanya.

BPOM Mataram secara rutin lakukan pengawasan pembinaan terkait produk ilegal. Dengan adanya kasus yang marak akhir-akhir ini makin diintensifkan pengawasannya dengan kepolisian dan Dinas Kesehatan.

“Kalau sakit jangan disalahgunakan obat. Ttramadol atau PCC dan sejenisnya  harus ada resep dokter, kalau ditawari di luar jangan mau. Karena ada iming iming tramadol bisa meningkatkan stamina, itu informasi yang sesat,” pungkasnya.

AYA

Pelaku tertangkap hari Sabtu (16/9) sedang mengambil alat skimmer yang telah dipasang sebelumnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Pembobol ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI melalui skimming berwarga negara asing (WNA) asal Bulgaria, berinisial VV, SS, dan HMV, ditangkap di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada Sabtu (16/9) sekitar pukul 07.10 Wita.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Lombok Utara, Kadek Metria mengatakan, ketiga pelaku sudah berhasil diamankan.

Awalnya, Polres Lombok Utara mendapatkan laporan dari BRI terkait adanya indikasi pembobolan sejumlah ATM BRI yang terekam CCTV tentang aktivitas mencurigakan para pelaku.

Setelah menerima laporan, hari Kamis (14/9), seorang anggota ditugaskan di Gili Trawangan untuk mengintai pelaku. Polres Lombok Utara melakukan pengintaian pada Jumat (15/9) dan Sabtu (16/9) untuk menangkap pelaku.

“Kemudian pada Sabtu (16/9) tertangkap sedang mengambil alat skimmer yang telah dipasang sebelumnya,” tutur  Kadek dalam jumpa pers di Polda NTB, Senin (18/9).

Dari penangkapan tersebut, tim kepolisian mengembangkan dengan menggeledah tempat menginap ketiga pelaku di sebuah hotel di Pemenang, Lombok Utara. Dari kamar hotel, kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp 64.899.000, 2 dolar AS, 2 unit Alat Skrimer ATM BRI, 1 alat pencongkel, 1 set kunci elektronik, hingga 3 buah tang.

“Kalau melihat data yang ada, memang ada keterlibatan dari jaringan (pembobol ATM) sebelumnya yakni jaringan Bali-Lombok,” lanjut Kadek.

Berdasarkan kejadian ini, ketiga pelaku terancam hukuman antara 6 tahun hingga 8 tahun penjara. Kadek mengungkapkan, ketiga pelaku diduga masuk ke Lombok dengan menggunakan visa wisata, dan lebih sering berada di Bali.

Pihak Polda NTB akan berkoordinasi dengan Polda Bali terkait penangkapan ini.

AYA

BACA JUGA : BRI NTB Pernah Kebobolan Tahun Lalu, Rugi Rp3 miliar

Kebebasan berkeyakinan di NTB masih rendah, sebab Perda yang membatasi kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tidak dicabut

MATARAM.lombokjournal.com —  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2016 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 65,08, yang sebelumnya 64,41. Namun nilai tersebut masih tergolong rendah.

Dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, ranking IDI di NTB lima dari bawah. “NTB masih kalah dari Provinsi NTT dan Maluku. Padahal NTB termasuk Provinsi yang relatif aman,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Kamis (14/9).

Dari ketiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang dijadikan komponen IDI, kebebasan berkeyakinan yang termuat dalam aspek kebebasan sipil, termasuk paling buruk. Itu yang mempengaruhi IDI NTB masih bertengger pada ranking lima dari bawah.

Skor untuk kebebasan berkeyakinan di NTB, hanya 44,59. Rendahnya skor ini disebabkan tiga faktor, yakni masih adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.

Selain itu, lanjut Endang, pemerintah membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Ada juga ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, terkait ajaran agama.

“Selama aturan atau Perda yang membatasi soal kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tersebut tidak dicabut, maka IDI NTB dalam hal kebebasan berkeyakinan tidak akan mengalami kenaikan. Karena ibadah itu sifatnya privasi,” ujurnya.

Ditambahkan, selain kebebasan berkeyakinan, peradilan yang independen juga mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2015, skor 100 turun menjadi 87,50.  Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, dari 75,00 menjadi 66,67.

Hak memilih dan dipilih juga skornya mengalami penurunan dari 74,24 pada tahun 2015, turun menjadi 74,17. Peran DPRD dari 65,51 menjadi 52,94, peran birokrasi pemerintahan juga mengalami penurunan dari 78,64 menjadi 26,17.

“Sementara variabel lain rata-rata mengalami kenaikan, meski kenaikan skornya tidak terlalu signifikan,” tutupnya.

AYA

Para peserta akan digiring melakukan transaksi, karena arget kegiatan ini berlangsung transaksi  antara 7,5 hingga 10 Miliyar

MATARAM.lombokjournal.com — Internasional Halal Travel Fair (IHTF) yang kedua kembali di gelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jum’at (15/9). Tahun 2016, even yang sama dihadiri buyer sebanyak 90, dan dari luar negeri sebanyak 7 orang.

Tahun ini pesertanya melonjak. IHTF yang kedua ini dihadiri sebanyak 260 peserta dan ada peninjau sebanyak 40 orang. “Buyer yang dari luar negeri berasal dari 18 negara yang masuk HTF,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu M. Faozal, Jum’at (15/9).

“Peningkatan jumlah pesera mencapai 200 persen dari 2016. Itu artinya IHTF ini selalu ditunggu buyer,” ungkapnya.

Dikatakannya, kegiatan ini dihadiri hampir semua provinsi di Indonesia. Selama acara berlangsung, terjadi transaksi langsung antara buyer dan seller.

Persiapan  IHTF saat ini lebih matang, promosi yang dilakukan di kalangan buyer lebih baik.Target dari kegiatan ini, akan terjadi transaksi  7,5 hingga 10 Miliyar. “Para peserta akan digiring agar bisa berbisnis,” terangnya

International Halal Travel Fair diselenggarakan oleh  Dinas Pariwisata Provinsi NTB, ASPPI dan BPPD. “Sebagai rangkaian acara IHFT, semua buyer akan diajak ke Sembalun menikmati gala dinner,” kata Faozal.

AYA

BACA :

• Di Tengah Kemajuan Pariwisata,  Harus Diperkuat Jati Diri Kedaerahan
• Lombok Fashion On The Street Digelar Depan Pendopo Gubernur

Presiden Akui  Masih Adanya inefisiensi Besar-besaran pada APBN Maupun APBBD

JAKARTA.lombokjournal.com —   Di tengah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi menerima Plakat Penghargaan atas OPINI WTP 6 tahun berturut turut dari Kementerian Keuangan RI, Kamis, (14/09).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Kepemimpinan Gubernur NTB yang akrab disapa TGB (Tuan guru bajang) berhasil meraih predikat Opini WTP (wajar tapan perkecualian) selama 6 kali berturut turut berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,  sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Rakernas dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera” itu, Presiden Joko Widodo  menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85 persen, tingkat Provinsi 90 persen, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66 persen.

Presiden  Joko Widodo menegaskan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di daerah menunjukkan  progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,” ungkapnya.

Presiden mengingatkan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem.

“Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas,” ujarnya di hadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Menurut Presiden, perubahan harus segera dilakukan, sebab masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD.

“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu-satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” ucapnya.

Dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan yang sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak pula program-program di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional.

“Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran. Sekali lagi, akuntansi kita harusnya berorientasi kepada hasil bukan prosedur,” tegas Presiden mengingatkan  pentingnya penyederhanaan Laporan Keuangan.

AYA

Kehadiran kapal perang akan berdampak positif bagi pariwisata, karena akan membawa sekitar 4 ribu wisatawan ke Lombok

MATARAM.lombokjoournal.com —  40 kapal perang dari berbagai negara di dunia akan berlabuh di Pulau Lombok. Kapal-kapal perang itu adalah dalam rangka memeriahkan acara Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-3 tahun 2018.

Rencananya, 38 negara turut ambil bagian pada event internasional tersebut.

Koordinator Potensi Maritim ArmadaTimur TNI AL, Kol Laut (P) Feri Supriadi mengatakan,  MNEK dilaksanakan bulan Mei 2018. Bulan Mei dipilih karena cuaca diperkirakan sudah membaik sehingga kegiatan bisa dil aksanakan dengan lancar di laut.

MNEK diadakan TNI Angkatan Laut dua tahun sekali berskala internasional, dengan mengundang angkatan laut dari seluruh dunia. Antara lain dari Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia sebagainya.

Tahun sebelumnya kegiatan diadakan di Padang sekitar 23 negara dengan 40 kapal perang, dan diharapkan di Lombok jumlah kapal perang yang datang bisa mencapai 40 kapal perang lagi. Dari 40 kapal itu diperkirakan jumlah tentara serta wisatawan yang akan dibawa mencapai 4.000 orang.

“Kami mantap untuk memilih Lombok dengan harapan dapat memberi nuansa positif bagi perkembangan pariwisata NTB” ujar Supriadi

Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) ke-3 tahun 2018 akan dilangsungkan di tiga kabupaten dan satu kota.  Hal ini menjadi ranah Dinas Parwisata NTB karenakan warna tourismnya terasa sangat kental.

Hal ini juga menjadi bagian dari mengejar target menghadirkan wisatawan dari berbagai negara.

“Tidak kurang dari 40 kapal perang akan berlabuh di seputaran pelabuhan Lembar,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal dalam konferensi pers MNEK ke-3 2018, Rabu (13/9).

Kapal perang tersebut, diperkirakan membawa sedikitnya 100 penumpang per kapal perang yang akan menjadi tamu. Artinya akan ada sekitar 4.000 tamu yang akan datang berkunjung ke Lombok.

Jumlah tersebut belum termasuk unsur komando dari angkatan laut yang tidak menggunakan kapal perang. Mereka diperkirakan akan datang menggunakan penerbangan dari berbagai negara. Tidak menutup kemungkinan para komandan tersebut nantinya akan membawa staf dan juga keluarga mereka.

“Karena nanti akan ada spose program yang diikuti oleh para istri delegasi,” sambung Faozal.

Kegiatannya dilaksanakan di beberapa lokasi. Seperti di Sekotong Lombok Barat, Senggigi untuk kegiatan spose program tepatnya di Hotel Killa, KLU di tiga gili untuk penenggelaman kerangka kapal sebagai terumbu karang, dan lainnya.

MNEK sendiri akan dilaunching pada 17 Desember mendatang, bertepatan dengan HUT NTB ke 52.

AYA