Presiden Jokowi memberi teladan tentang kepemimpinan yang kata-katanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, atau dengan kata lain satu kata dengan perbuatan.

JAKARTA.lombokjournal.com – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan, partai yang dipimpinnya siap menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang berlangsung serentak tahun 2019.

“Rakernas Partai Nasdem saat ini merupakan tanda kesiapan menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemillu Presiden,” ujarnya dalam pidato politik menjelang pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) IV Partai Nasdem yang berlangsung di JI Expo Jakarta, Rabu (15/11).

Dalam pidato politiknya, Surya Paloh, juga menegaskan Partai Nasdem mendukung total Presiden Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang. Penegasan itu mendapat sambutan meriah dari sekitar 15 ribu para kader Partai Nasdem yang datang dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, Joko Widodo merupakan pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat. Kepemimpinan Jokowi juga merupakan antitesis dari dari politik pencitraan selama ini.

Presiden Jokowi memberi teladan tentang kepemimpinan yang kata-katanya sesuai dengan apa yang dilakukannya, atau dengan kata lain satu kata dengan perbuatan.

Selain itu, Jokowi juga presiden yang mengusung mimpi dan cita-cita kerakyatan Bung Karno. Baru pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, harga BBM di jawa dan Papua bisa sama.

Selama Jokowi menjadi presiden, anak-anak di seluruh pelosok nusantara bisa menikmati kegembiraan bersama presidennya, kata Surya Paloh

“Presiden yang tidak pernah mengeluh dan tidak gampang capek,” tegasnya yang mendapat sambutan meriah dari peserta Rakernas.

Rakernas IV

Rakernas IV Partai Nasdem, yang berlangsung 15-17 Nopember, diselenggarakan berbarengan dengan perayaan ulang tahunnya yang ke 6, yang jatuh tanggal 11 Nopember 2017.

Dalam Rakernas kali ini diikuti sekitar 15 ribu peserta, baik pengurus provinsi hingga kecamatan, termasuk Komisi Saksi Partai Nasdem. Sebanyak 7100 pengurus DPC (kecamata) mengikuti rakernas tersebut.

Menurut Surya Paloh, penyelenggaraan Rakernas yang diikuti 100 persen fungsionaris partai dari tingkat provinsi hingga kecamatan se Indonesia itu, merupakan denyut nadi Partai Nasdem.

“Mereka sudah siap menghadapi pileg dan pilpres,” tegasnya.

Pada pilkada tahun 2018, kader-kader partai ini berperan menjadi aktor utama dalam 170 pilkada yang berlangsung di seluruh indonesia. Hingga kini partai ini konsisten menjadi partai pengusung yang ‘tanpa mahar’.

Partai Nasdem yang didirikan 11 Nopember 2016, sejak awal disiapkan sebagai rumah pergerakan, tempat berkumpulnya aktivis yang progresif. Nasdem mengusung gerakan politik perubahan restorasi Indonesia. Antitise

“Nasdem mengusung cita-cita kaum pergerakan, seperti cita-cita kaum pergerakan Sukarno, Hatta, Cokroaminoto, yang satu kata dan perbuatan. Apa cita-cita Nasdem sudah tercapai? Msdih jauh. Apalagi kalau cita-cita dari para proklamator,” katanya..

Meski cita-cita belum tercapai, namun ada kemenangan kecil yang sudah dipetiknya. “Saat ini Partai Nasdem mendapat kepercayaan besar dari rakyat,” kata Surya Paloh.

Meski Pemilu tahun 2014 Partai Nasdewm baru mendapat suara 7 persen, saat ini partai Nasdem berjuang merebut posisi tiga besardalam Pemilu Legislatif tahun 2019.

Dalam mengelola partai, Surya Palloh menerapkan managemen partai modern yang mempratikkan ilmu pengetahuan dan menumbuhkan politisi yang berintegritas. Dalam pemilu tahun 2014, Partai Nasdem merupakan satu-satunya peserta pemilu yang menolak dana saksi.

Ia menekankan, kader-kadernya ditekankan untuk berkompetisi mengedepankan keteladanan, bukan menyebar fitnah, misalnya membesar-besarkan pertemtangan kesukuan dan agama.

Jangan pernah cerai beraikan apa yg suda dipersatukan para bapak bangsa. Saya senagai pemimpin pergerakan, mengajak berjuang agar Indonesia harus baik dari mada ke masa. Kita harus mengimplementasikan arti yang benar tentang demokrasi,” kata Surya paloh.

Ka-eS

BACA JUGA : Rakernas IV Partai Nasdem, Dibuka Presiden Jokowi

Untuk menciptakan pemerataan diperlukan instrumen-instrumen ekonomi harus diciptak

MATARAM.lombokjournal.com — Konversi kegiatan usaha PT. Bank NTB ke syariah  dinilai sejalan kebijakan nasional, antara lain sesuai dengan nilai religiusitas, salah satu nilai dasar kita dan itulah merupakan nilai dasar masyarakat nusantara.

“Khusus di NTB, itu sejalan dengan nilai nilai dasar keislaman yang dimiliki masyarakatnya,” kata Gubernur NTB, TGH M Zainul Majid menyatakan hal itu, saat menjadi keynote speaker pada Gathering sosialisasi perubahan kegiatan usaha Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah, di Ball Room Islamic Center Nusa Tenggara Barat, Rabu (15/11).

Dikatakan, nilai dasar dimaksud menjadi dasar kesepahaman para pemegang saham, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota se-NTB yang bersepakat melakukan konversi  bank NTB dari konvensional ke syariah.

“Kesepakatan tersebut diambil, karena di dalamnya ada kemaslahatan yang tidak hanya jangka pendek dan menengah, tapi juga jangka panjang untuk NTB, dan insyaAllah untuk indonesia yang kita cintai,” kata gubernur yang akrab Tuan Guru bajang (TGB).

Gathering diikuti oleh para pemegang saham PT. Bank NTB, anggota DPRD Prov. NTB dan nasabah bank NTB di pulau Lombok.

TGB menyampaikan, konversi bank syariah ini disepakati para pemegang saham untuk memenuhi asas keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seperti dirumuskan dalam asas dan tujuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Para pemegang saham sepakat, menurut TGB, tantangan kita di Indonesia dan NTB sebagai bagian integral dari Indonesia untuk menciptakan pemerataan. “Untuk menciptakan pemerataan maka instrumen-instrumen ekonomi harus diciptakan. Untuk itulah perbankan syariah diletakkan menjadi dasar,” jelas TGB.

Konversi Bank NTB ke sistem syariah diletakkan sebagai upaya membangun diferensiasi bagi NTB. Diferensiasi yang dimaksudkan, yyakni NTB harus mempunyai satu pendekatan yang khas yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat, khusunya dalam sektor pembangunan ekonomi.

“NTB akan diingat karena kebijakannya yang khas. Salah satunya seperti bidang pariwisata yang khas dengan halal tourismnya, atau mouslim traveler, walaupun memang dengan berbagai upaya perbaikan di segala bidang termasuk dibidang infrastruktur bagi penunjang halal tourism,” ujarnya.

TGB  mengajak para nasabah dan masyarakat tetap membangun dan mendukung Bank NTB setelah konversi menuju sistem syariah.

Dikatakan, sistem syariah ini bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi konseptual maupun penerapannya, tuturnya.

“Mari kita bersama-sama membangun bank yang kita cintai ini. Saya minta setelah konversi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih banyak lagi mendukung bank NTB, yaitu dengan tetap menginvestasikan dananya,” pungkasnya.

AYA

—

Pemberian “Pandu Negeri award 2017” atas kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan

MATARAM.lombokjournal.com – Penghargaan “Pandu Negeri Award 2017” diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.

Pemberian penghargaan nasional bergengsi yang diraih Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur  Dr.TGH. M. Zainul Majdi tersebut berdasarkan penilaian oleh Indonesian Institute for Public Governance (IIPG).

Pelaksanaan anugerah itu dilaksanakan di Financial Hall Graha CIMB NIAGA Jakarta, Jumat (10/11) bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017.

Keberuntungan sedang berpihak kepada pemerintah daerah dan segenap masyarakat NTB, karena sehari sebelumnya, (Kamis, 9/11), bertempat di istana negara, Presiden RI, Joko Widodo secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada seorang putra terbaik NTB, TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau dikenal sebagai Maulana Syaikh. Maulana Syaikh merupakan kakek dari Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

IIPG merupakan lembaga yang melakukan pembaharuan dan mendukung tranformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Dalam majelis pengarah IIPG bergabung tokoh tokoh terkenal,  antara lain Prof. Dr. H. Boediono M.Ec ( mantan Wapres RI), Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto MSc, Erry Riyana Hardjapamekas dan beberapa tokoh lainnya.

Dari penilaian IIPG terhadap 34 Propinsi, 416 Kabupaten dan 99 kota di Indonesia, terpilih 50 pemerintah daerah yang dinominasikan mendapatkan Anugerah Pandu Negeri (APN) 2017.

Aspek yang menjadi fokus penilaian IIPG meliputi aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pemimpin yang inovatif dan berhasil melakukan berbagai terobosan.

Dalam proses penilaian, IIPG membentuk Dewan Juri, antara lain Prof. Dr. Djisman S. Simanjuntak, Prof. Dr. Sidharta, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Chandra M.Hamzah (mantan pimpinan KPK-RI) dan lain-lain.

Selain Dewan Juri dibentuk juga Komite Penilaian sebanyak 7 orang yg menggali data2 penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mencermati perkembangan empirik di lapangan.

Dari 34 provinsi yang ada, terpilih Jawa Timur sebagai Provinsi dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan terbaik. Propinsi NTB bersama Propinsi Jabar, DIY dan Bali terpilih sebagai propinsi berkinerja sangat baik.

6 propinsi lainnya di nilai berkinerja baik yaitu propinsi Kalbar, Kalsel, Kalteng, Lampung, Sumbar dan Sulsel. Selain Pemprop NTB,  Sumbawa dan Mataram mendapatkan Anugerah Pandu Negeri kategori Kabupaten dan kota dengan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada IIPG dan pemda peraih Anugerah Pandu Negeri ini sembari menekankan dan mengingatkan untuk terus melakukan peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mendagri menyampaikan, 6 area korsupgah di daerah termasuk perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi untuk percepatan pembangunan di daerah. Hal senada disampaikan juga oleh Prof. Dr. H. Boediono yang di daulat sebagai keynote speaker dan Prof. Dr. Eko Prasojo sebagai nara sumber.

Acara penyerahan Anugerah Pandu Negeri 2017 dihadiri Menteri Dalam Negeri-Tjahyo Kumolo, Prof. Dr. H. Boediono M. Ec beserta Majelis pengarah IIPG, Dewan Juri, Komite Penilai, Gubernur, Bupati dan walikota peraih Anugerah Pandu Negeri 2017. Sementara Gubernur NTB diwakili Drs. HL. Gita Ariadi MSi, Kepala DPMPTSP NTB.

AYA/Hms

Maulana Syeikh pernah memimpin dan berjuang mengangkat senjata serta perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.

MATARAM.lombokjournal.com –  Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional jadi simbol, masyarakat NTB punya kontribusi yang tidak kalah dengan anak bangsa lainnya, baik masa awal kemerdekaan maupun dalam mengisi kemerdekaan.

Penetapan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syaikh sebagai Pahlawan Nasional diharapkan jadi inspirasi luar biasa bagi generasi sekarang. Maulana Syeikh berjuang dalam suasana yang penuh keterbatasan. Intimidasi penjajah yang luar biasa ketika mendirikan perjuangan 1937, dapat menjadi inspirasi yang kuat sekali.

Gubernur NTB, TGH M Zainul majid yang akrab disapa TGB (Tuan Guru Bajang), cucu  dari Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh tersebut menyampaikan hal itu saat bertindak selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan ke 72 Tahun 2017 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/11) pagi.

Menteri Sosial dalam sambutan yang dibacakan TGB  juga berharap, adanya para pahlawan, termasuk TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, dapat menjadi sesuatu yang lebih baik itu tetap menyala di hati masyarakat NTB, agar Indonesia akan lebih baik di masa depan.

TGB mengucapkan syukur serta penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada Presiden RI, Bapak Ir.H.Joko Widodo yang resmi  menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Maulana Syaikh

“Penganugerahan tersebut merupakan kado  istimewa dan kebahagiaan terindah bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat,” kata TGB.

TGB juga berterima kasih kepada masyarakat NTB yang berkontribusi dalam ikhtiar perjuangan, sehingga penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau Maulana Syaikh oleh Presiden RI, Joko Widodo telah dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Kamis (9/11) lalu.

Apresiasi tinggi disampaikannya kepada para tokoh agama, para veteran, para tokoh adat, organisasi-organisasi lintas agama, lintas etnis, lintas profesi, seluruh lapisan masyarakat, FKPD Provinsi NTB, para Bupati/Walikota, generasi muda NTB yang telah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan.

“Sehingga apa yang kita ikhtiarkan dan cita-citakan bersama dapat  terwujud,” kata Gubernur.

Dikutip dari daftar riwayat hidup TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang dibacakan saat upacara, Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Maulana Syaikh karena dedikasi dan jasanya yang besar bagi bangsa Indonesia.

Maulana Syeikh pernah memimpin dan berjuang mengangkat senjata serta perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Maulana Syeikh dinilai tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya. Ia juga pernah melahirkan pemikiran besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Usai upacara, Gubernur dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB berziarah ke makam TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, di Pancor, Lombok Timur.

AYA/Hms

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada Maulana Syaikh dihadiri ahli warisnya, Umi Hj. Sitti Rauhun didampingi adiknya Umi Hj. Sitti Raihanun

lombokjournal.com –

TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau yang lebih dikenal sebagai Maulana Syaikh resmi dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional.

Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menyerahkan anugerah gelar Pahlawan Nasional tersebut kepada ahli waris Maulana Syaikh, Ummi Hj. Sitti Rauhun didampingi adik beliau  Ummi Hj. Sitti Raihanun, di Istana Negara Jakarta, Kamis, (9/11)

Hadir juga pihak keluarga lainnya, yakni putri putri Ahli Waris yang merupakan para  cucu dari Maulana Syaikh, di antaranya Dr. Hj. Sitti Rohmi, Ir. H. Samsul Luthfi bersama istri serta Gubernur NTB,  Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi istri Hj.Erica Zainul Majdi.

Ummi Hj. Sitti Raihanun hadir bersama  putra beliau H. Lalu Gde Wire Sakti Amir Murni, dan sejumlah keluarga/kerabat lainnya. Dari unsur Pemerintah Daerah, hadir Gubernur NTB didampingi Sekda NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, M.Sc.P.hD, Kadis Sosial, H.Ahsanul Khalik, Karo Humas dan Protokol, H.Irnadi Kusuma beserta jajarannya dan sejumlah tokoh NTB lainnya.

Penganugerahan gelar pahlawan tersebut disambut suka cita oleh segenap masyarakat NTB dan suasana haru bercampur kebahagiaan-pun tampak menyelimuti perasaan para ahli waris saat Presiden RI, Joko Widodo tepat pada pukul 11.00 WIB menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional untuk Maulana Syaikh, dalam upacara kenegaraan yang berlangsung hidmat.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada empat tokoh.

Selain (alm) TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari NTB, (alm) Laksamana Malahayati dari Aceh,  (alm) Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepri, dan Lafran Pane dari DI Yogyakarta. Penganugerahan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2017.

Penganugerahan memperhatikan Petunjuk Presiden RI kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berkenaan dengan Hasil Sidang III Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 19 Oktober 2017, sesuai usulan dari Kementerian Sosial RI tentang Permohonan pemberian Gelar Pahlawan Nasional.

Maulana Syaikh dinilai berdedikasi dan berjasa besar bagi bangsa, termasuk pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Maulana Syeikh dan ketiga pahlawan nasional lain di atas juga dinilai tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, mengabdi dan berjuang sepanjang hidupnya bahkan melebihi tugas yang diembannya.

Selain itu, melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Hadir dalam acara penganugerahan tersebut, selain keluarga para ahli waris keempat tokoh dan pejabat pemerintahan daerah dari  daerah asal para pahlawan, juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, dan para pejabat MPR RI, Ketua DPD Oesman Sapta dan pejabat lainnya.

AYA/Hms

BACA JUGA : Sejarawan Sebut Maulana Syaikh Pahlawan Hebat

Peserta jalan sehat ditraktir makan sate, cilok dan nasi bungkus dari para pedagang yang berjualan di sekitar acara

MATARAM.lombokjournal.com – Gerak Jalan Sehat Kebangsaan diselenggarakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (05/11).

Penyelenggaraan gerak jalan tersebut untuk menyambut peringatan Hari Pahlawan 10 November 2017, yang diikuti ribuan ASN, para Guru, pelajar dan berbagai elemen masyarakat daerah seribu masjid.

Gerak jalan kebangsaan juga digelar serentak  di daerah lain di seluruh Indonesia. Di Mataram mengambil star dan finish depan Pendopo Gubernur NTB dengan melewati jalan Pejanggik ke arah Timur dan belok kanan perempatan Karang Jangkong.

Kemudian berputar  ke jalan Catur Warga  menuju perempatan Kamboja dan belok kanan  menuju Bank  Indonesia. Dari perempatan tersebut,  seluruh peserta bergerak ke arah timur dan finish  kembali di Pendopo Gubernur NTB.

Selain disediakan puluhan hadiah door prize,  yang menarik kepada para peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat dan karyawan/karyawati Pemprov NTB, serta pelajar SMA/SMK se – Kota Mataram, juga disediakan menu makanan khas daerah seperti sate, soto, bakso, nasi bungkus dan lain-lain secara gratis yang disantap di akhir acara.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, Ph.D saat melepas peserta jalan sehat tersebut mengatakan, kegiatan itu merupakan  salah satu cara menghargai jasa-jasa para pahlawan.

Salah seorang di antaranya adalah seorang tokoh putra terbaik NTB, Yakni Maulan Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang insya-Allah dalam waktu dekat akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Karena itu, Sekda meminta seluruh masyarakat mendukung Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional. Namun Sekda yakin, kakek Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi tersebut akan menjadi salah satu pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Apalagi antusiasme masyarakat NTB sangat tinggi menyambut penetapan tersebut.

Di akhir acara jalan sehat tersebut,  Sekda mempersilahkan seluruh peserta jalan sehat untuk makan sate, cilok dan nasi bungkus dari para pedagang yang berjualan di sekitar acara.

“Silahkan adik-adik boleh pilih mau makan dimana. Gratis,” ujar Sekda dengan gaya santai.

Kemudian, panitia penyelenggara membagikan doorprize sesuai dengan nomor undian yang diperoleh peserta.

AYA/Hms

BACA JUGA ;

Maulanasyeikh (Hampir Pasti) Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemerintah kabupaten Lombok Uara (KLU) berkomitmen memastikan perlindungan hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warga Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali, mengaku optimis pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram, akan tercapai awal Januari 2019.

Ungkapan optimis itu disampaikannya dalam percakapan dengan Lombok Journal di ruang kerjanya, Rabu (01/11).  “Pemerintah Daerah berkomitmen menambah kuota PBI (peserta bantuan iuran, red),” katanya.

Saat peringatan Sumpah Pemuda yang berlangsung di Tanjung, Senin (30/11) lalu, Bupati Lombok Utara, DR Najmul Ahyar bersama Kepala  BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammad Ali,  melakukan penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama tentang komitmen pencapaian target UHC di KLU.

Penandatanganan MoU tersebut merupakan penegasan komitmen Pemerintah KLU dalam memberikan kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial kesehatan bagi seluruh warganya.

Pemerintah KLU berkomitmen, terhitung 1 Desember 2017, seluruh penduduk KLU akan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Muhammad Ali menjelaskan, dari data masterfile BPJS Kesehatan, per 29 September 2019 jumlah peserta JKN-KIS Lombok Utara sebanyak 209.143 jiwa. Dari total 233.691 jiwa penduduk KLU, berarti terdapat sisa 24.548 jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Cakupan semesta jaminan kesehatan, makin dirasakan manfaatnya oleh peserta, bila disertai peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat,” kata Ali.

Dukungan dan peran serta Pemda memang sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS.  Setidaknya,  Pemda mempunyai 3 peran penting yaitu memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

“Misalnya untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemda dapat melakukannya dengan menambah kuota PBI,” jelas Ali.

Selain menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah KLU, Muhammad Ali juga telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat, Faozan Khalid.

Namun berbeda dengan KLU yang penduduknya sekitar 233 ribu, Kabupaten LombokBarat yang penduduknya jauh lebih besar masih terkendala keterbatasan anggaran untuk segera mencapai maksimal 95 persen penduduk menjadi peserta JKN-KIS sesuai target UHC.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen mengikuti kebijakan nasional dalam RPJMN 2015-2019, serta peta jalan JKN-KIS yang dicanangkan.

Ka-eS

BACA JUGA : Pemda Berperan Besar Optimalkan Program JKN-KIS

Perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan, dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com — UMP (Upah Minimum Provinsi) NTB tahun 2018 telah ditetapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat H.M Zainul Majdi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB  H. Wildan mengungkapkan itu di Mataram, Kamis (02/11). UMP NTB tahun 2018 mendatang  sebesar Rp. 1.825.000 atau naik 11,87 persen dari tahun sebelumnya Rp.1.631.190,-.

Wildan menjelaskan, usulan unsur Apindo 8,71 persen unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh sebesar 13,96 persen  unsur pemerintah 11,71 persen. Dari usulan pengusaha dan ppekerja itu, akhirnya ditetapkan jalan tengahnya.

“Dari usulan ketiga unsur tersebut, Gubernur membulatkannya menjadi 11,87 persen,” terangnya.

Wildan mengatakan, Gubernur NTB menegaskan kenaikan UMP sebesar 11,87 persen resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018.

Diharapkannya, dengan penetapan itu tidak ada lagi perusahaan/pengusaha yang membayar upah di bawah standar upah minimum yang diberlakukan. Kalaupun tidak mampu hendaknya menggunakan prosedur penangguhan yang telah ditentukan.

“Jika ternyata perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan di atas maka dianggap melanggar UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan dikenakan sanksi yang telah ditentukan,” ctusnya

Dengan telah ditetapkannya kenaikan UMP tersebut, maka pemerintah Provinsi NTB menghimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB agar segera merumuskan usulan kenaikan UMK 2018 mendatang kepada Gubernur, dengan mengacu menggunakan formula pasa 46 dan pasal 47 PP Nomor 78 Tahun 2015.

Untuk UMK kabupaten/kota tetap ditentukan oleh provinsi dengan rekomendasi usulan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut, paling lambat 21 November ini usulan tersebut harus sudah masuk.

“Untuk UMK Akan tetap ditentukan oleh Provinsi, tentunya dengan melibatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, yang diusahakan sampai 21 November ini semua usulan sudah masuk,” pungkasnya

AYA

Dua Terduga Teroris Yang Tewas Diulangkan Ke Bima

Lima terduga teroris lainnya di diamankan di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima

MATARAM.lombokjournal.com — Dua terduga teroris yang tewas usai baku tembak telah dipulangkan ke Bima pasca menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara pada Rabu (1/11).

Muhamad Amirullah alias Once Dance (37) dan Rahmad Fadlizil Jalil Alias Yaman (27) asal Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Bima, tewas usai baku tembak dengan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 yang dibantu Polda NTB dan Polres Kota Bima, pada Senin (30/10)

Kedua terduga teroris merupakan jaringan Kelompok Imam Munandar.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kombes Pol Tajuddin menjelaskan, selain yang tewas, Densus Antiteror 88 bersama Polda NTB masih melakukan pengejaran dua terduga teroris lainnya yang disinyalir masih berada di pegunungan Oi Sarume, Dusun Mawu Dalam, Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.

“Itu masih didalami, semua tim baik dari Densus dan juga anggota kita di lapangan masih melakukan pengejaran,” ujar Tajuddin di RS Bhayangkara, Mataram, NTB, Rabu (1/11).

Penangkapan terduga teroris juga kembali terjadi pada Rabu (1/11). Ada lima terduga teroris di diamankan di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tajudin menyebutkan, lima terduga teroris yang diamankan masih berkaitan dengan jaringan Kelompok Imam Munandar.

“Informasi laporan dari Kapolres Bima Kota tadi ada lima (terduga teroris), masih didalami,” lanjut Tajuddin.

Dalam penangkapan, kelima terduga teroris tidak melakukan perlawanan, meski kedapatan memiliki senjata.

“Kapolres (Bima Kota) lapor sama saya, ada lima. Hasil pemeriksaan nanti kalau cukup bukti jadi tersangka,” ungkap Tajuddin.

Tajudin menegaskan, aparat kepolisian tidak sembarangan menangkap terduga teroris, kecuali ada bukti yang kuat. Saat ini kelima terduga teroris masih dalam proses pendalaman, dan tidak menutup kemungkinan dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Polisi melakukan tindakan hukum tentu mempunyai bukti yang kuat, tidak mungkin melakukan hal yang sifatnya represif, upaya-upaya paksa kalau tidak cukup bukti untuk itu,” kata Tajuddin menambahkan.

AYA

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP), ingin melihat langsung antusiasme masyarakat Nusa tenggara Barat (NTB) yang berharap Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan kepada Maulana Syeikh, TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid.

MATARAM.lombokjournal.com — Kunjungan tim peneliti, Senin (30/10)  dipimpin  ketua rombongan, Dr. Sudarmanto, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama dua pejabat Direktorat Kepahlawanan Kemensos RI, Daniel Saleeha dan Luberto Azis.

Mereka diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya didampingi Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., Kadis Sosial, H. Aksanul Khalik dan Karo Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma.

Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan Gubernur NTB yang sekaligus cucu Maulana Syeikh saat menerima tim tersebut meminta doa dan dukungan kepada semua pihak, terutama masyarakat NTB agar Maulana Syeikh segera ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

TGB menegaskan, hanya NTB yang belum memiliki pahlawan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, perjuangan dan dedikasi Maulana Syeikh sebagai putra terbaik NTB selama hidupnya menurut TGB, layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional.

“Ini juga merupakan do’a dan harapan yang sudah lama dinantikan oleh seluruh masyarakat NTB,” katanya.

Kepada Tim tersebut, TGB menceritakan, Maulana Syeikh telah menjadi sosok kebanggaan masyarakat NTB. Tidak hanya pada masa hidupnya, namun sampai dengan saat ini Ilmu dan pengabdian beliau tetap menjadi pedoman bagi generasi NTB.

Maulana Syeikh, lanjut TGB, berhasil membangun dan merintis kebersamaan, tidak hanya bagi masyarakat NTB tetapi juga bagi masyarakat Indonesia.

“Beliau membangun daerah dan bangsa ini dengan merangkul semua komponen masyarakat melalui pendekatan agama,” tegas TGB saat itu.

TGB berharap kepada seluruh anak bangsa agar dapat menyerap dan menjadikan inspirasi konsep dan pendekatan yang dilakukan Maulana Syeikh sebagai modal membangun bangsa dan negara.

Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), Dr. Sudarmanto menyampaikan kehadirannya di NTB, termasuk bersilaturrahim dengan Gubernur NTB untuk melihat dan merasakan langsung antusiasme masyarakat NTB menyambut penetepan Maulana Syeikh sebagai pahlawan nasional.

Ia mengaku senang dengan doa, harapan dan antusiasme masyarakat NTB kepada Maulana Syeikh.

“Itulah tujuan kami ke sini. Ingin melihat lebih dekat dan juga merasakan antusiasme masyarakat NTB,” Ungkapnya di hadapan Gubernur.

AYA