Para wakil rakyat berharap, Bupati bisa mendengarkan langsung kritikan atau masukan yang diberikan semua Fraksi.

LOMBOKUTARA.lombokjurnal.com — Dua Fraksi DPRD KLU memilih walk out saat rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2018, di gedung sidang DPRD, Kamis (23/11).

Keputusan itu diambil Fraksi Persatuan Keadilan Nasional (PKN) dan Hanura lantaran ketidakhadiran Bupati Najmul Ahkyar. dalam rapat tersebut. Padahal Fraksi PKN diketahui merupakan Fraksi pendukung pemerintah.

“Kami mengundang Bupati, bukan Sekda. Karena ini rapat penting, jadi bupati harus memberikan prioritas untuk hadir,” tukas anggota Fraksi PKN Zarkasi, saat keluar meninggalkan ruang sidang.

Dalam rapat ini, lanjut Zarkasi, bupati seharusnya bisa mendengarkan langsung kritikan, atau masukan yang diberikan oleh semua Fraksi.

“Memang tidak harus Bupati yang hadir, tapi karena dalam penyampaian RAPBD kemarin terdapat persoalan. Maka alangkah baiknya bupati hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi usul saran Fraksi,” katanya lagi.

Meski dua fraksi memilih Walk Out di tengah jalannya sidang, namun rapat tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi lainnya.

DNU

Dijadwalkan Prsiden Jokowi membbuka Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU yang akan dihadiri 1000 ulama se Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden RI, Ir.H.Joko Widodo kembali melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepat pukul 18.55 WITA, Rabu (22/11) pesawat kepresidenan mendarat dengan Selamat di Lombok internasional Airport (LIA).

Presiden RI, Joko Widodo dijadwalkan akan membuka secara resmi Munas Alim Ulama NU dan Konbes PBNU di Ballroom Islamic Center Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (23/11).

Pada kegiatan Akbar yang akan berlangsung hingga Minggu (26/11) tersebut, 1000 Ulama se-Indonesia dipastikan akan hadir, disamping  sejumlah menteri kabinet Indonesia kerja dan undangan lainnya juga akan hadir.

Di ujung tangga pesawat, Presiden disambut Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Komarudin Simanjuntak didampingi Danrem 162 WB, Kol.Inf. Farid Makhruf, Danlanud Rembiga, Kol.Pnb. Dodi  Fernando, Danlanal, Kol Mar. Djentaju Suprihandoko dan Wakapolda NTB.

Karena diguyur hujan rintik-rintik, dari Sorong Bandara Presiden Jokowi dengan  mobil Indonesia satu langsung menuju Mataram didampingi Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang (TGB)  yang satu mobil dengan presiden.

Sebelum kembali ke Jakarta, Kamis sore (23/11) Presiden Jokowi juga dijadwalkan mengadakan  silaturahmi dengan berbagai komponen masyarakat di NTB.

AYA

Pendapatan yang semula diasumsikan Rp1.093 triliun, terjadi penurunan menjadi Rp959,4 miliar

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com  — Berubahnya jumlah anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018,  membuat sejumlah anggota DPRD KLU meradang.

Pasalnya, RAPBD yang disampaikan pemerintah daerah tidak sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati, beberapa waktu lalu.

“RAPBD yang disampaikan Bupati tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepekati bersama dalam KUA-PPAS, percuma dong kita bahas lama-lama, kalo akhirnya tidak mengacu pada KUA. Padahal acuannnya jelas adalah KUA PPAS itu sendiri,” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, usai mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian RAPBD 2018 oleh Kepala Daerah di ruang sidang DPRD, Rabu (22/11).

Dalam KUA, lanjut politisi Hanura ini, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp.1.093 triliun, namun faktanya sekarang terjadi penurunan sekitar Rp.1.33, 85 Miliar lebih.

“Terjadi perubahan angka dari Rp. 1.093 triliun turun menjadi Rp. 959,4 miliar,” katanya lagi.

Ardianto menambahkan,  jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada porsi anggaran dan RKA di setiap SKPD.  Karena dengan begitu SKPD harus menyusun ulang RKA yang sudah ada.

“Ini akan molor lagi. Harusnya saat ini kita tinggal singkronkan angka saja, apakah angkanya sama atau tidak, tapi kalau begini kan semuanya berubah. Dan kita tidak tahu di pos-pos mana saja yang mengalami perubahan,” tutupnya.

Sementara Bupati Lombok Utara, Najmuk Akhyar. Dalam penyampaiannya mengatakan penyusunan RAPBD 2018 tetap mengacu pada visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

“RAPBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berdasarkan ketentuan undang-undang, transparan dan partisipatif,” katanya dalam sidang paripurna yang berlangsung sekitar pukul 14 : 00 Wita.

DNU

Pemkot Mataram menyiapkan anggaran tak kurang dari Rp 2 miliar, meski berkorban anggaran cukup besar namun dinilai tak sebanding dengan keberkahan yang dirasakan semua pihak

MATARAM.lombokjournal.com — Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, membuka Lomba Hadrah dan Pentas Seni Religi yang menjadi rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) 2017, di Lapangan Karang Genteng, Mataram, Selasa (21/!1).

Hadir dalam pembukaan, Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Pagutan, TGH. Abdul Hamid, Sekretaris Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, Drs. H. Marinah Hardy bersama panitia dan ribuan warga Kota Mataram.

Ahyar menegaskan keseriusan Kota Mataram yang dipimpinnya untuk menjamu tak kurang dari 1.500 tamu – khususnya dari kalangan Nahdliyin – selama rangkaian kegiatannya di Mataram.

Demi melayani peserta Munas Alim Ulama dan Konbes NU ini Ahyar menegaskan, Pemkot Mataram menyiapkan anggaran tak kurang dari Rp 2 miliar. Meski berkorban anggaran cukup besar, namun menurutnya itu tak sebanding dengan keberkahan dan manfaat ekonomis yang dirasakan semua pihak atas kegiatan ini.

Ahyar meyakini, kehadiran para alim ulama di Mataram tentu akan membawa keberkahan. “Bayangkan, besok yang akan datang ini tidak kurang dari 1.500 orang yang akan datang. Ini suatu keberkahan yang besar karena alim ulama itu akan berkumpul di Mataram,” ujarnya.

Ia menegaskan, ulama dan kyai-kyai sepuh tersebut akan berkumpul membahas berbagai hal yang menyangkut kondisi kebangsaan, dan kondisi umat.

“Karena itulah, Pemerintah Kota Mataram memberikan dukungan sepenuhnya. Mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menyambut tamu-tamu mulia kita,” tegasnya.

Selama ini, Ahyar bersyukur karena Kota Mataram selalu dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, menurutnya telah memberikan citra yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Mataram.

Menjadi tuan rumah untuk pelbagai kegiatan itu, pihaknya selalu mengusung tekad meraih Tri Sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan dan sukses ekonomi.

Berkat kegiatan-kegiatan itu pula, Kota Mataram berhasil mencatatkan kemajuan yang menggembirakan. Salah satunya, adalah dengan kenaikan PAD yang jauh melampaui daerah-daerah lain di NTB.

Saat ini, sebut Ahyar, PAD Kota Mataram berada di angka Rp 350 miliar. Angka ini menurutnya adalah yang tertinggi diantara kabupaten/kota di NTB.

“Dan (sumber) pendapatan yang besar itu dari pariwisata, jasa perdagangan, perhotelan. Itu semua karena tamu-tamu kita senang datang ke Kota Mataram,” tegasnya.

Sekretaris Panitia Daerah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, Drs. H. Marinah Hardy, menjelaskan Lomba Hadrah dan Pentas Seni Religi yang digelar di Lapangan Karang Genteng, Mataram itu digelar sebagai pencerminan tema besar, “Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi Dan Penguatan Ekonomi.”

Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomis sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas positif dari masyarakat setempat.

“Hajatan ini menjadi bagian agenda penting dari NU minimal dalam upaya kita memenuhi hajatan agar generasi kita, pada saat kegiatan ini bisa kita dorong untuk melakukan aktivitas yang bersifat religius, positif dan konstruktif. Di samping itu, juga ada unsur hiburan,” tegas Marinah.

Marinah juga menyerukan kepada masyarakat dan panitia bazar yang juga digelar di lokasi untuk membuka seluas-luasnya partisipasi melalui kerjasama yang konstruktif.

Bila perlu, ujarnya, stan penjualan yang masih kosong bisa diisi oleh masyarakat setempat tanpa terlebih dulu harus membayar sewa lokasi. Urusan sewa ini, menurutnya bisa dibicarakan jika pengguna tempat tersebut telah memperoleh keuntungan dari berjualan di lokasi tersebut.

“Kalau perlu, saran saya, tidak usah patok sewa dulu. Nanti kalau ada untungnya baru bagi hasil. Isi saja, silakan isi. Ketimbang kosong,” tegasnya.

AYA

FOTO :

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, saat membuka Lomba Hadrah dan Pentas Seni Religi yang menjadi rangkaian Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017, di Lapangan Karang Genteng, Mataram, Selasa, 21 November 2017.

Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis, dapat berubah tiap waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung paling aktual/terbaru.

lombokjournal.com –

Gunung Agung yang berada di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali meletus sejak Selasa (21/11) pukul 17.05 WITA.  Letusan terus berlangsung, dengan asap kelabu tebal dengan tekanan sedang hingga tinggi maksimum 700 meter di atas puncak. Abu letusan bertiup ke arah Timur – Tenggara.

PVMBG masih menganalisis aktivitas vulkanik. Status tetap Siaga (level 3). Dari aktivitas vulkanik belum menunjukkan adanya lonjakan kenaikan kegempaan. Tremor Non-Harmonik sebanyak 1, kali dengan amplitudo 2 mm dan durasi 36 detik. Gempa vulkanik dalam sebanyak 2 kali dengan amplitudo 5-6 mm dan durasi 8-26 detik.

Masyarakat dihimbau tetap tenang. Ikuti semua rekomendasi dari PVMBG. Masyarakat di sekitar G. Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apa pun di Zona Perkiraan Bahaya, yaitu di dalam area kawah G. Agung dan di seluruh area di dalam radius 6 km dari Kawah Puncak G. Agung, ditambah perluasan sektoral ke arah Utara-Timurlaut dan Tenggara-Selatan-Baratdaya sejauh 7,5 km.

Zona Perkiraan Bahaya sifatnya dinamis dan terus dievaluasi dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung yang paling aktual/terbaru.

Daerah yang terdampak antara lain Dusun Br. Belong, Pucang, dan Pengalusan (Desa Ban); Dusun Br. Badeg Kelodan, Badeg Tengah, Badegdukuh, Telunbuana, Pura, Lebih dan Sogra (Desa Sebudi); Dusun Br. Kesimpar, Kidulingkreteg, Putung, Temukus, Besakih dan Jugul (Desa Besakih); Dusun Br. Bukitpaon dan Tanaharon (Desa Buana Giri); Dusun Br. Yehkori, Untalan, Galih dan Pesagi (Desa Jungutan); dan sebagian wilayah Desa Dukuh.

Hingga saat ini jumlah pengungsi Gunung Agung sebanyak 29.245 jiwa di 278 titik pengungsian. BNPB terus melakukan koordinasi dengan PVMBG. BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus menyiapkan upaya penanganan terkait dengan meletusnya Gunung Agung.

Sutopo Purwo Nugroho/

Kepala Pusat Data Infornasi dan Humas BNPB

Kades terpilih tak punya izasah, surat keterangan pengganti keabsahannya masih diragukan

KLU.lombokjournal.com — Polemik Pilkades Sokong masih terus bergulir. Setelah Kades terpilih ditetapkan sebagai tersangka, kini Pemerintah Daerah Lombok Utara menunggu hasil kajian para pakar hukum terkait legal hukum kasus tersebut.

“Saat ini kita masih menunggu hasil kajian para pakar hukum Unram yang dilibatkan Pemda KLU dalam kasus ini,” ungkap Kepala Bagian Hukum Setda KLU, Raden Eka Asmarahadi, saat hearing bersama puluhan masa dari Desa Sokong di ruang sidang DPRD KLU, Senin (20/11)

Tokoh masyarakat Sokong, Fajar Marta, menyebut proses tahapan Pilkades Sokong cacat hukum. Pasalnya, kades terpilih diduga memberikan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Pengganti Izajah.

“Ini janggal. Kades terpilih jelas-jelas tidak memiliki izajah dan hanya menggunakan surat keterangan pengganti yang keabsahannya juga masih diragukan, tapi tetap diloloskan oleh panitia,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto. menegaskan pihaknya akan memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Tentu dengan mendegarkan pandangan hukum pihak pemerintah dalam hal ini pakar yang mereka libatkan.

“Kami siap fasilitasi penyelesaiannya. Kita tunggu saja hasil kajiannya seperti apa. Kan dalam 4 hari ke depan hasilnya sudah bisa diketahui publik,” tandasnya.

Dnu

JTI diharapkan terus memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di NTB dalam berbagai bidang.

MATARAM.lombokjournal.com — Musyawarah Daerah (Musda) ke III Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB di Hotel Lombok Raya, Sabtu (18/11), mengantarkan Riadis Sulhi sebagai Ketua IJTI NTB yang baru, periode 2017-2020.

Riadis Sulhi koresponden media SCTV  terpilih aklamasi dengan melalui mekanisme demokratis pemungutan suara dengan suara terbanyak sebanyak 29 Suara. Disusul Azizam dari TVRI sebanyak 11 suara dan Sri Handayani dari TVRI sebanyak 4 suara.

Sebagai ketua terpilih, pria yang akrab disapa Riadi tersebut mengaku berterimakasih atas kesabaran para anggota IJTI menjalankan prosesi demokratis tersebut. IJTI NTB sejak awal sudah berjalan baik. Mulai dari dibawah pimpinan H Samiarto Inews TV hingga Herman Zuhdi TVOne.

“Tinggal dibenahi,” aku mantan sekretaris IJTI NTB periode 2014-2017 itu.

Mm\enurutnya, IJTI NTB perlu pembenahan terkait konsolidasi, agar internal kepengurusan dan anggota makin solid. Semua anggota IJTI NTB perlu menjalani peningkatan kapasitas. Dengan begitu seluruh kader bisa berdaya dan bersaing dalam dunia media yang kontemporer saat ini.

Para kader IJTI NTB akan dipersiapkan menjadi jurnalis profesional. Terutama dalam ketaatan pada kode etik jurnalistik dan tidak terbelenggu dengan konsep media jaman dulu. Ke depan, IJTI NTB memerlukan konsep yang jelas, bermartabat, berintegritas, dan memiliki kapasitas yang layak.

“IJTI NTB bisa jadi wadah untuk semua, tidak terpilah-pilah oleh apa pun,” pungkasnya.

Riadi berencana akan segera melakukan konsolidasi, terutama di internal IJTI NTB sendiri. Ia akan mengadakan pertemuan secara menyeluruh, melibatkan seluruh unsur media TV di NTB baik lokal, nasional maupun online (streaming) guna merumuskan bagaimana membangun IJTI NTB selama tiga tahun ke depan sebagai wadah bersama untuk kemajuan pertelevisian di NTB.

“Menuju visi dan misi kedepan bersama, tanpa ada pembedaan apapun,” tandasnya.

Selain Musda ke III, IJTI NTB juga menggelar Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) pada Minggu dan Senin (19/11)  di lokasi yang sama.

Penyelenggaraan Musda IJTI NTB ke III tersebut dirangkai dengan seminar perkembangan konvergensi media media televisi di Nusa Tenggara Barat, serta kode etik jurnalistik yang diisi oleh sejumlah narasumber pusat dan daerah yg kompeten di bidangnya.

Musda IJTI dibuka dn dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muh Amin dan pengurus Dewan Pers serta KPI Pusat. perwakilan IJTI Pusat.

Saat membuka Musda,  Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mengatakan, Musda ke III IJTI NTB ini diharapkan bisa memperkuat kepengurusan dan personal dari IJTI itu sendiri.  Disamping itu, IJTI diharapkan terus memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di NTB dalam berbagai bidang.

“Ekonomi, sosial. Politik, dan keamanan masyarakat luas,” ujarnya.

Amin mengatakan, IJTI diharapkan bisa selalu menyajikan pemberitaan yang memiliki unsur edukasi dan menghibur bagi masyarakat. IJTI juga dituntut untuk selalu menyajikan informasi yang aktual dan sesuai fakta di lapangan.

AYA/IJTI NTB

Saat mencalonkan diri jadi Gubernur tahun 2008, banyak masyarakat dan tokoh tokoh meragukan keilmuannya untuk menjadi seorang gubernur

lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengajak mahasiswa dan seluruh anak bangsa yang menempuh pendidikan agama. mulai pondok pesantren hingga pendidikan tinggi Islam termasuk IAIN untuk, banyak bersyukur dan percaya diri.

“Kita tidak bisa mengalirkan energi perubahan, kalau tidak perccaya diri,” tegas gubernur saat menyampaikan materi “Membangun Karakter Leadership Qur’ani”  yang bertajuk IAIN Bersholawat dan Seminar Nasional di hadapan ratusan mahasiswa dan rektor di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Sabtu (17/11)..

Bekal ilmu pendidikan agama, menurut Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), lebih dari cukup sebagai modal mengabdi kepada masyarakat dan bangsa.

“Modal pendidikan di IAIN ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi apa saja. Termasuk menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan,” ungkap TGB.

Apa yang ditanamkan pada lembaga ini sudah mencakup keseluruhan ilmu untuk menjadi pemimpin.

TGB berkisah, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur tahun 2008, banyak masyarakat dan tokoh meragukan keilmuannya menjadi seorang gubernur. Namun, melalui pendekatan kepada masyarakat serta terus belajar, keraguan tersebut hilang bersama Keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya.

TGB sempat menceritakan latar belakang pendidikannya, mulai dari paling rendah, Madrasah dan Pondok Pesantren hingga program doktor di Kairo Mesir.

“Semuanya pada jalur dan jenjang pendidikan Islam,” terangnya .

Saat jadi kandidat gubernur NTB pada tahun 2008, pertama kali seorang Kepala Daerah dipilih langsung, banyak pihak underestimate karena ia lulusan pesantren.

Bahkan keraguan itu juga dari para alumni pendidikan agama. Apalagi kandidat yang dihadapi pada waktu itu adalah incumbent, tutur TGB.

Ahli Tafsir lulusan Kairo itu mengajak para pemuda Pontianak meneguhkan komitmen kebangsaan, dengan menjaga dan menjalankan nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa.

Mahasiswa atau pemuda, lanjut TGB harus memahami bagaimana para pendiri bangsa ini menuangkan konsep Pancasila itu dengan rapi dan sistematis.

Para pendiri bangsa ini meletakkan konsep spiritual pada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pembukaan UUD 1945 terdapat konsep spiritual yang berbunyi “Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa” sebagai konsep yang lahir dari tokoh tokoh yang memiliki Ubudiyah tinggi.

“Ini sejalan dengan misi kita di dunia saat Allah menciptakan kita, yaitu tidaklah Allah menciptakan manusia kecuali hanya beribadah kepada-Nya,” tegas TGB.

TGB mengingatkan pemuda untuk tidak lupa pada misi kedua, membangun bumi Allah ini dengan pembangunan fisik yang mempunyai nilai kebaikan. Kalau konsep ini terus diperjuangkan, maka apa yang dilakukan merupakan bagian dari membangun agama.

TBG menutup orasinya tersebut dengan menyampaikan misi ketiga bagi seorang manusia saat Allah menciptakannya.  Manusia diutus sebagai Khalifah di muka bumi yang bertugas membangun bumi Allah dengan nilai-nilai kebaikan.

AYA/Hms

BACA JUGA : Membangun Peradaban Bangsa, Ibarat Sholat Berjamaah

—

Pemda Siapkan 15 hektar untuk pembangunan homestay, untuk gerakkan ekonomi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta sepuluh destinasi prioritas dikerucutkan lagi menjadi empat destinasi prioritas, guna mempercepat proses pengembang sektor pariwisata Indonesia. Terpilihlah nama Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, dan KEK Mandalika.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, Jum’at (17/11), KEK Mandalika menjadi salah satu yang menjadi prioritas utama. Dengan begitu, pengembangan secara intensif terus dilakukan di kawasan yang digadang-gadang akan menjadi the Next Nusa Dua tersebut.

Tak hanya terpaku pada pengembangan dalam kawasan yang menjadi tanggung jawab PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selalu pengelola kawasan, Arief menilai, penyiapan masyarakat di sekitar kawasan juga menjadi perhatian.

“Poin utama, Pak Presiden minta siapkan dulu masyarakatnya, saya diminta buat SOP bagaimana kelola homestay dan juga penyiapan UKM center,” katanya.

Menurut Arief, Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan seluas 15 hektar untuk pembangunan homestay di sekitar kawasan Mandalika. Ia merinci, satu hektar bisa terbangun sedikitnya 70 homestay dan diyakini bisa menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat mengingat saat ini Lombok sudah menjadi destinasi utama wisatawan untuk berlibur.

Menpar menjelaskan, konsep pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat merupakan hal yang sedang digencarkan pemerintah. Arief mencontohkan kawasan Sanur di Bali yang sudah lebih dahulu berhasil mengembangkan model pengembangan pariwisata berbasis kemasyarakatan seperti ini.

“Mungkin (Sanur) bisa juga diadopsi di sini (Lombok),” katanya.

AYA

BACA JUGA: Pedagang Asongan akan Dipusat Di UKM Center Di Kawasan KEK Mandalika

Kalau infrastruktur handal, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan terus meningkat dan berkembang, yang akan menuntaskan kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com – Infrastruktur berperan penting sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mempercepat pengembangan suatu wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, dijadikan program proritas pemerintah saat ini.

Sekretaris Daerah NTB, Ir.H.Rosiady Sayuti, M.Sc.PhD menyatakan itu saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur 2018, untuk Wilayah Timur di Hotel Lombok Raya di Mataram, Kamis (16/11) pekan lalu.

Kegiatan tersebut bertujuan memaduserasikan perencanaan pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah.

Hadir  Staf ahli menteri PUPR bidang keterpaduan pembangunan, Ir. Adang Saf Ahmad, CES mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Kepala Dinas PUPR di Wilayah Timur Indonesia dan stakeholder terkait lainnya.

Pak Ros sapaan akrab Sekretaris Daerah  itu berterima kasih pada Kementerian PUPR, karena NTB ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan sosialisasi  tersebut. Menurutnya, ini  merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah, yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di NTB.

“Bisa kita lihat dengan banyaknya peserta yang datang dari luar NTB, meningkatkan income mulai dari transportasi, hotel maupun  pusat oleh-oleh di daerah kami,” ujarnya.

Sekda menyinggung persentase kemiskinan di NTB sebesar 16,02 persen, yang masih di atas rata-rata nasional. “Menjadi tugas bersama mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur dasar yang berkorelasi terhadap  kemiskinan,” katanya.

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur strategis lainnya akan dapat membangkitkan usaha ekonomi produktif  masyarakat.  “Insyaallah dengan mulai dioperasionalisasikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, investasi telah bergerak secara signifikan,” tuturnya.

Beberapa Hotel sudah mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden. Penerbangan mulai ramai, Peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara dapat mengurangi angka kemiskinan secara bertahap dan akhrnya akan tuntas.

Kepala Bagian Fasilitas Pendanaan infrastruktur Daerah, Ir. Riono Suprapto, MT melaporkan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut, setelah alokasi dana tahun 2018 ditetapkan pemerintah bersama DPR RI, awal 2017.

Sasaran sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman penyelenggaraan DAK tahun ini. Serta penajaman sasaran DAK serta menciptakan komunikasi untuk meningkatkan manajemen pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan DAK infrastruktur tahun 2018.

Total alokasi DAK Infrastruktur wilayah timur tahun 2018 sebesar 11,5 triliun, dengan jumlah penerima 13 provinsi dan 198 kabupaten/kota.

AYA/Hms