Saat debat kandidat, KPUD kabupaten/kota yang ada di NTB menggelar nonton bareng debat kandidat ini bersama masyarakat di masing-masing wilayahnya

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com – Salah satu agenda yang tengah disiapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) ialah debat para pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditayangkan di televisi selama dua kali.

KPUD NTB menyiapkan agenda untuk paslon itu menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat.

Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Anshari mengimbau, KPUD kabupaten/kota yang ada di NTB menggelar nonton bareng debat kandidat ini bersama masyarakat di masing-masing wilayahnya.

“Apabila debat ini berlangsung, seluruh KPUD kabupaten/kota dapat menggelar nonton bareng dengan masyarakat, ini cara kita membuat penyebarluasan secara masif bagaimana visi, misi, dan program paslon,” ujar Aksar saat Rapat koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kampanye Pilgub NTB 2018 di Kila Senggigi, Lombok Barat, NTB, Kamis (8/2).

Aksar menilai, penayangan secara langsung debat kandidat di televisi, diharapkan mampu menjangkau dan bisa dilihat seluruh warga NTB di 1.137 desa/kelurahan, 116 kecamatan, dan 10 kabupaten/kota.

Aksar menambahkan, pelaksanaan kampanye sendiri akan berlangsung selama lima bulan, mulai dari 15 Februari sampai 23 Juni.

KPUD NTB mempersilakan setiap paslon menggelar dua kali rapat umum dengan massa minimal 5 ribu orang, yang terbagi dalam dua zona, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Aksar meminta KPUD kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah setempat, terkait lokasi pelaksanaan kampanye yang memiliki luas sekitar dua kali lapangan sepakbola. Paslon nantinya bisa memilih hendak menggelar rapat umum di mana, karena tidak ditentukan oleh KPUD NTB.

“Pembagian dua zona ini sangat mungkin paslon akan memilih salah satu dari kabupaten/kota, semisal di Lombok memilih di Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, atau Lombok Timur,” ujar Aksar

Selain rapat umum, lanjut Aksar, para paslon diberikan pertemuan terbatas selama 100 kali dan tatap muka sebanyak 200 kali dengan ijin dari Polda NTB yang ditembuskan kepada KPUD NTB dan Bawaslu NTB.

“Kenapa tidak kita jadwalkan, supaya paslon leluasa perkenalkan diri, sampaikan visi, misi, program selama masa kampanye. Yang wajib dilakukan ialah menyampaikan ijin ke Polda NTB,” katanya.

AYA

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dipastikan memperoleh pelayanan yang berkualitas dan profesional

lombokjournal.com

JAKARTA  — BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas jaringan mitra fasilitas kesehatannya. Hal ini merupakan salah satu persiapan menyambut Universal Health Coverage yang diharapkan tercapai pada 2019 mendatang.

Upaya tersebut dilakukan agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh kepastian pelayanan yang berkualitas dan profesional, sesuai standar yang ditetapkan.

Terhitung per 1 Februari 2018, peserta JKN telah mencapai 192.029.645

Saat ini, dari 27.694 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di Indonesia, sebanyak 21.763 FKTP telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady mengatakan di Jakarta, Senin (05/02), tahun 2018 ditargetkan jumlah FKTP menjadi 80 persen dari total FKTP yang tersedia di Indonesia.

“Harapan kami, FKTP dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai gatekeeper yang bisa mengendalikan rujukan dan mengefisienkan biaya pelayanan kesehatan,” kata Maya.

Ditegaskannya, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi dana kapitasi melalui sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK) yang telah diterapkan. Dalam KBK, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan rujukan dari FKTP ke FKRTL atau sebaliknya sebagai indikator kinerja FKTP.

Pertama, dengan mengendalikan kunjungan non spesialistik (KNS) yang ada di rumah sakit. Makin kecil angka KNS berarti pengendalian rujukan dari FKTP ke FKRTL makin baik.

Kedua, dengan menerapkan Program Rujuk Balik (PRB). Melalui PRB penderita penyakit kronis yang kondisinya stabil diarahkan untuk kontrol dan mengambil obat ke FKTP terdekat, tidak harus ke FKRTL.

Ketiga, dengan menerapkan rujukan berkualitas rujukan yang didasarkan pada kompetensi fasilitas kesehatan.

Hingga saat ini, FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri atas 9.842 Puskesmas, 4.883 Dokter Praktik Keluarga, 4.603 Klinik Pratama, 1.188 Dokter Gigi, 669 Klinik TNI, 562 Klinik Polri, dan 16 RS D Pratama.

Sementara itu, di tingkat rujukan, dari sekitar 2.733 rumah sakit yang teregistrasi di seluruh Indonesia, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan dan siap memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

 Re (*)

Jika ada perizinan yang belum dipenuhi, PT WAH diminta segera mengajukan agar status lahan jelas

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Lama tak terdengar, kini status lahan PT Wahana Alam Hayati (WAH) Gili Trawangan kembali dipertanyakan warga.

Menyikapai hal itu, Pemda KLU merespon dengan mendesak pihak PT untuk segera memberikan kejelasan terkait rencana investasinya di lahan yang diduga terlantar itu.

“Kita ingatkan kepada pihak PT, kalau memang ingin membangun maka segeralah dibangun. Jangan biarkan tidak terpakai begitu,” ungkap Wakil Bupati KLU, Syarifudin. SH. MH. Rabu (7/2).

Persoalan kasus PT WAH, lanjut Syarifudin, jangan sampai berdampak pada masyarakat sekitar, terlebih persoalan ini sudah berlangsung sejak lama.

“Rencananya saya akan turun ke lokasi Senin (12/2) depan. Bagian hukum, Kabag pembangunan dan Pol PP juga nanti akan ikut turun menemani saya,” cetusnya.

Dikatakan Syarifudin, paska turun lapangan, pihaknya juga akan segera membentuk tim investigasi terkait keberadaan lahan seluas 13,9 ha itu.

“Jika memang ada perizinan yang belum dipenuhi, maka kita minta segera diajukan agar status lahan ini jelas, dan tidak dinilai terlantar,” paparnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Gili Trawangan, H. Rukdung., kembali mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang dinilainya telah banyak memberikan dampak bagi warga di kawasan wisata tersebut.

“Masalah ini kan sudah lama, jadi kita minta pemda untuk segera menyesaikannya,” cetusnya, Kamis (8/2).

Seperti diketahui, puluhan kepala keluarga yang tinggal sejak lama di lahan tersebut pernah mencapai kesepakatan dengan pihak PT, pada tahun 2014 lalu.

Namun hingga kini pihak PT belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan membangun di atas lahan tersebut.

DNU

Tak hanya fisik menawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak 15 finalis peserta pemilihan Putri Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Barat pada Jum’at (9/2) akan bersaing menjadi Brand Ambasador pariwisata NTB.

Pemilihan Putri Indonesia NTB ini diselenggarakan oleh Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) NTB. Ketua Parfi NTB, Lalu Winengan menjelaskan, seleksi ketat dilakukan panitia untuk menjaring para finalis putri Indonesia ini. Sejumlah kriteria juga wajib di penuhi oleh para calon peserta.

Tidak hanya mempunyai fisik yang menarik serta tampilan yang rupawan, namun lebih dari itu kemampuan interaksi sosial, kecerdasan emosional serta wawasan yang luas menjadi syarat mutlak bagi para peserta.

Melalui sejumlah tahapan akhirnya panitia meloloskan 15 peserta finalis putri Indonesia wilayah NTB. Malam puncak (Grand Final) pemilihan putri Indonesia akan di laksanakan di Hotel Golden Palace pada Jum’at malam (9/2) besok.

Winengan menyatakan tujuan dilakukannya ajang pemilihan putri Indonesia NTB ini sebagai bentuk kepedulian terhadap talenta dan bakat yang di miliki oleh masyarakat NTB.

Ke depannya para pemenang putri Indonesia ini akan di jadikan sebagai Brand Ambasador (Duta) pariwisata. Oleh karena ini para peserta di tuntut mempunyai kemampuan berbahasa asing serta kemampuan dan wawasan luas mengenai Provinsi NTB khususnya pengetahuan tentang pariwisata.

“Jadi tujuan kita itu kedepannya akan menjadikan pemenang putri Indonesia ini menjadi duta pariwisata NTB. Bisa mempromosikan NTB dan mengharumkan nama NTB, semua itu murni tujuannya untuk daerah. Kalau bukan kita lantas siapa yang peduli pada kemampuan adik-adik kita ini,” papar Winengan usai menggelar technical meeting bersama para finalis.

Sejumlah rangakaian menuju malam puncak juga mulai di laksanakan oleh ke 15 finalis ini. Dimulai dari sesi pemotretan, tehnical meeting, berkunjung ke RRI Mataram, bertemu dengan para sponsor serta melakukan road show ke sejumlah daerah tujuan wisata.

Pada malam puncak pemilihan nanti, Parfi NTB menghadirkan juri nasional dan daerah. Sejumlah nama beken di pentas ajang pemilihan para ratu akan hadir sebagai juri, seperti Bunga Citra Ibrani Putri Indonesia 2017, perwakilan dari Mustika Ratu serta pengarah model Lin Lin Herawati.

Selain itu juri daerah akan menghadirkan Ketua Majelis Adat Sasak, Lalu Bayu Windya, Ketua BKOW NTB, serta sejumlah juri daerah lainnya.

Me

Bangga bisa berbagi pengalaman dan kiat-kiat membenahi serta mempercepat pembangunan pariwisata Nusa Tenggara Barat di Padang Sumatera Barat, bersama Bupati Banyuwangi Pak Azwar Anas dan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pak Adang Saf Ahmad.

Empat kunci pokok yang Saya pegang adalah Visi, Regulasi, Integrasi dan Inovasi.

Visi menjadikan NTB sebagai destinasi wisata utama (primary destination) Indonesia, bukan lagi pilihan kedua (secondary destination). Visi Saya adalah pencapaian target meningkatnya angka kunjungan wisatawan yang memenuhi destinasi-destinasi wisata di NTB setiap tahunnya.

Menggapai tujuan tanpa terlebih dulu membangun visi, bisa jadi tak akan memacu motivasi bekerja.

Strategi kedua adalah regulasi. Tidak mungkin sebuah industri bisa lari cepat tanpa dukungan regulasi yang kondusif. Oleh karenanya, demi akselerasi pariwisata NTB, Saya sampai membuat dua perda jamak (multiyears) yang memayungi segala fasilitas dan insentif yang memudahkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk keberlanjutannya di masa pasca kepemimpinan Saya.

Begitu juga koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga dukungan terhadap regulasi lokal dapat berjalan baik.

Kunci ketiga adalah integrasi dengan pembangunan infrastruktur. Industri pariwisata akan jalan di tempat jika tak ada kemudahan akses transportasi, baik untuk mobilitas orang maupun barang yang efektif dan efisien. Mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, hingga penginapan yang memadai, aman dan nyaman.

Dan kiat terakhir adalah kreativitas yang memunculkan inovasi. Jumlah wisatawan Muslim dunia yang akan meningkat di angka 170 juta pada 2020, dengan pengeluaran di atas 200 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.600 triliun, membuat Indonesia wajib mengembangkan wisata halal.

Hal inilah yang mendorong Saya fokus mengembangkannya di NTB, dan Lombok khususnya sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia. Berkat kesungguhan kerja keras, pada akhirnya gelar World’s Best Halal Honeymoon Destination dan World’s Best Halal Tourism Destination, diraih Lombok di ajang World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Mengungguli tuan rumah, Turki, Thailand dan Malaysia yang terlebih dulu mengembangkannya.

Dan Syukur Alhamdulillah berkat visi, strategi dan konsistensi bekerja bersama seluruh jajaran Pemprov, dari 500 ribuan wisatawan yang mengunjungi NTB pada tahun 2008, sudah meningkat hingga 3,5 jutaan wisatawan mancanegara dan domestik pada akhir 2017 lalu.

*) Pokok pikiran yanng disampaikan TGB

Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi I DPRD KLU, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak alergi atau anti kritik dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan seluruh awak media yang ada di Lombok Utara, di ruang rapat Komisi, Rabu (7/2).

“Pemerintah daerah termasuk DPRD tidak boleh anti kritik, baik itu yang datangnya dari media, organisasi masyarakat atau bahkan maayarakat umum,” tegas Anggota Komisi I DPRD KLU, Abdul Gani.

Gani juga menambahkan, Media sebagai mitra pemerintah, memiliki peran dan fungsi kontrol terhadap jalannya satu pemerintahan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, menjelaskan, kemitraan media masa dengan Komisi I DPRD diatur dalam regulasi atau Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Seperti yang tertuang dalam Tatib DPRD, Komisi I adalah leading sektornya media masa. Dan rapat-rapat evaluasi kemitraan seperti ini memang harus lebih sering diadakan,” tukasnya.

Ardianto juga sedikit menyinggung adanya reaksi sejumlah kalangan yang mempersoalkan intennya komunikasi Komisi yang ia ketuai dengan media masa selama ini.

“Banyak pihak yang menilai media hanya fokus pada isu-isu pemerintahan dan cenderung inten berkomunikasi dengan Komisi I, padahal porsi pemberitaannya sama. Hanya saja kebetulan komisi I yang menaungi media di lembaga ini,” bebernya.

Bahkan lebih jauh Ardianto, mempersilahkan media untuk mengkritisi proses kerja lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Kita sepakat untuk terus mendorong jalannya pembangunan di Lombok Utara. Terlebih yang menjadi prioritas visi misi pemerintah melalui kritik, saran dan masukan sesuai kapasitas masing masing. Baik langsung maupun tdak langsung, semua itu demi kesejahtraan rakyat,” tutupnya.

Ketua Forum Wartawan Lombok Utara (FWLU). Danu Winata, dalam kesempatan itu menegaskan jika dinamika pemberitaan media masa di KLU, selama ini cukup dinamis.

“Pada dasarnya kemitraan media dan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sudah terbangun dengan baik. Media telah menjalankan tufoksinya secara objektif, dan tentu mendukung semua kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya.

DNU

Diharapkan kehadiran sosok ketua yang punya jaringan luas, baik di pemerintah daerah dan pusat, dan mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi

MATARAM.lombokjournnal.com — Sejumlah harapan disematkan kepada calon ketua, jelang Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Real Estate Indonesia (REI) ke IV wilayah Nusa Tenggara Barat, yang berlangsung tanggal 14 Februari mendatang.

Beberapa mantan ketua dan anggota REI NTB menggantungkan harapan, ketua terpilih hrus mampu memberikan warna tersendiri,  khususnya menjembatani kepentingan anggota dengan Pemerintah atau pemangku kebijakan.

Mantan Ketua REI NTB dua periode, Miftahudin Mahruf saat di wawancara via telpon, Rabu (07/02) menyatakan, REI memiliki keterikatan dengan pemerintah.

Sebagai organisasi mitra pemerintah, sosok Ketua REI harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas membawa organisasi menuju arah yang lebih baik.

“Calon ketua harus sanggup berkorban bagi organisasi yang di butuhkan. Asosiasi ini harus di rasakan manfaatnya oleh anggota, intinya calon ketua harus mau dan mampu berkorban baik moril dan materil,” paparnya.

Anggota REI NTB, Anas Amrullah, menyampaikan calon Ketua REI harus bisa menjembatani kepentingan anggota dengan pemangku kebijakan.

Anas mengatakan, pengusaha properti saat ini masih terbentur dengan perizinan. Sementara domain perizinan berada di kabupaten kota. Dengan kehadiran ketua yang mempunyai jaringan yang luas baik di pemerintah daerah dan pusat, mampu mengakomodir kebutuhan anggota asosiasi.

Menurut Anas, kemitraan antara asosiasi dengan pemerintah sudah terjalin dengan baik namun belum optimal. Pemerintah pusat yang masih menjadikan program perumahan rakyat menjadi program unggulan pun, masih menjadi primadona bagi pengembang perumahan.

Perumahan masih menjadi primadona, terlebih program pemerintah pusat pembangunan satu juta rumah sangat bagus. Persoalannya, harus ada yang menjembatani kebutuhan pengusaha dengan persoalan perizinan.

“Disinilah perlunya kehadiran sosok ketua yang mampu menjembatani kedua pihak,” bebernya.

Anas menyatakan pada tahun 2018 ini program rumah subsidi masih menjadi primadona usaha properti. Iklim usaha di sektor properti masih menunjukan trend yang positif.

Sementara Ketua panitia musda REI ke IV, Heri Susanto menyatakan kriteria utama yang di butuhkan oleh REI adalah pelaku usaha yang bergerak di sektor pengembang. Mempunyai pengalaman luas di bisnis properti, dan yang pasti berkorban waktu untuk organisasi.

Selain itu calon ketua REI harus mempunyai jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan stake holder, baik perbankan, dinas perizinan dan perpajakan.

Periode sebelumnya, pencapaiannya luar biasa menurut Heri. Makin banyaknya anggota yang masuk dalam wadah organisasi, menunjukan kualitas kepengurusan terdahulu yang sangat baik.

Musda REI NTB ini sendiri akan di gelar pada tanggal 14 Februari nanti dengan agenda utama adalah memilih ketua yang baru.

Bisnis jasa properti di tahun 2018 ini juga di prediksi masih menunjukan iklim yang positif.

Jumlah pengembang di REI mencapai 50 perusahaan. Sementara pada musda nanti 40 lebih anggota akan menyerahkan suara untuk memilih ketua DPD REI NTB.

Me

Cagub NTB Zulkifliemansyah merupakan yang pertama mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu, bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak

LOMBOK LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Calon Gubernur NTB DR. Zulkifliemansyah (Dr Zul) dielu-elukan masyarakat Kuripan Selatan, Lombok Barat, khususnya saat silturrahim dengan warga di Desa Pelabu, Rabu sore  (7/02).

Masyarakat menyambut antusias DR Zulkifliemansyah merupakan Cagub NTB pertama yang mengunjungi masyarakat calon pemilihnya di Desa Pelabu. Cagub Zulkifliemansyah bertatap muka sekaligus menghadiri Deklarasi Pasukan Militan “Lingkar Hutan Gunung Sasak.”

Ketua komunitas Lingkar Hutan Gunung sasak, Abdul Hafidz, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat warga atas kunjungan Dr Zul ke Desa Pelabu menghadiri Deklarasi Komunitas Lingkar Hutan Gunung Sasak.

“Suatu kehormatan bagi kami masyarakat Kuripan Selatan, bisa bertatap muka dan berdialog langsung dengan Pak Doktor,” ujar Abdul Hafidz.

Abdul Hafidz menegaskan, masyarakat Kuripan Selatan mendukung paslon Zul-Rohmi dalam pilkada NTB kali ini.

“Kami bersama warga Kuripan Selatan, khususnya yang berada di kawasan lingkar gunung Sasak berkomitmen akan mendukung pak Zul bersama Ibu Rohmi dalam pilkada NTB,” tegasnya.

Abdul Hafids menekankan, dukungan yang diberikan kepada paslon Zul-Rohmi bukan hanya sekedar janji.  Ia meyakini, paslon Zul-Rohmi merupakan paslon yang bisa mendengarkan suara masyarakat kalangan bawah.

Sebab masyarakat Kuripan Selatan yang rata-rata taraf ekonomi nya masih dibawah standar, dan sebagian masyarakatnya banyak yang menjadi TKI.

“Mudah-mudahan, Insya Allah jika paslon Zul-Rohmi memenangkan pilgub, beliau bisa memperhatikan masyarakat Kuripan Selatan ini,” harapnya.

1. Zulkifliemansyah menyampaikan apresiasi kepada warga Desa Pelabu, atas sambutan dan dukungan yang diberikan warga terhadap paslon Zul-Rohmi.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semangat dan dukungan yang diberikan oleh bapak dan ibu semuanya kepada kami. Mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh bapak/ibu membuka jalan bagi kami untuk bisa berbuat lebih baik ke depannya,” ujar Zulkifliemansyah.

Bagi DR Zulkifliemansyah kunjungannya ke Desa Pelabu, selain menghadiri deklarasi komunitas lingkar Hutan Gunung Sasak, tetapi utama menjalin tali silturrahim dengan masyarakat Kuripan Selatan.

“Saya berharap mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir saya bersama masyarakat disini, saya tidak mau selesai pilkada selesai pulalah tali silaturrahim kita,” kata Bang Zul panggilan akrabnya Dr Zulkifliemansyah.

Dalam kunjungan itu, Zulkifliemansyah  sempat berdialog dengan masyarakat. Mendengarkan secara langsung serta melihat dari dekat kondisi masyarakat Kuripan Selatan.

“Insya Allah jika kami menang, ataupun tidak menang nanti, akan tetap memenuhi permintaan dari bapak dan ibu, adik-adik sekalian, semampu yang bisa kami perbuat,” tandas Bang Zul.

Me (*)

Tim Verifikasi Dinas Sosial diminta menilai objektif,  jangan ada unsur suka tidak suka

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Wakil Bupati KLU, Syarifuddin, SH, MH., menegaskan jangan sampai ada unsur suka tidak suka dalam menentukan penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang rencananya akan direalisasikan pemerintah tahun 2018 ini.

“Saya minta kepada tim verivikasi menilai secara objektif, jika memang layak maka berikan. Jangan ada unsur suka tidak suka,” tandasnya, Rabu (7/2).

Terhadap adanya bantuan RTLH yang dicoret atau didiskualifikasi tim verifikasi Dinas Sosial dan BPKAD, Syarifudin, mengaku justru baru mengetahui infomasi tersebut dari wartawan.

“Saya juga baru dengar sekarang kalau ada RTLH yang dicoret. Tapi kalau pun benar karna ada syarat-syarat verifiikasi yang belum dipenuhi, maka kita benahi,” cetusnya.

Lebih jauh Syarifudin, mengingatkan kepada tim verifikasi untuk tidak melalukan hal-hal bisa memberikan dampak penilaian kurang baik kepada pemerintah.

“Sebagai pimpinan daerah saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak suka itu, karna bisa memberikan penilaian tidak baik kepada pemerintah,” tutupnya.

Sebelumnya, dari 101 kelompok penerima yang diusulkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) KLU, melalui APBD tahun 2018, terdapat 31 kelompok yang didiskualifikasi.

Rencananya, bantuan RLTH itu akan disebar di 4 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Tanjung, Pemenang, Gangga dan Kayangan.

DNU

Pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi

MATARAM.lombokjournal.com – Transportasi daring  atau online didorong untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia menyampaikan itu saat menggelar rapat dengan Organda NTB, Kominfo, dan penyedia kendaraan online di kantor Dishub NTB, Rabu (07/02).

Ia menuturkan, pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi.

Lalu Bayu mengajak para pengusaha transportasi daring di NTB melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sikap kita di Dishub NTB jelas yaitu menyediakan iklim berusaha yang berkesetaraan dan berkeadilan,” tegasnya

Sebagaimana transportasi konvensional, Bayu mengimbau transportasi daring juga mengikuti ketentuan, mulai dari SIM A umum bagi pengemudi, ikut uji KIR, hingga mencantumkan stiker khusus.

“Adil itu perlakuan yang sama kepada setiap jenis pengusaha, dalam konteks pengusaha taksi konvensional kita tentukan syarat ketentuan, maka yang online juga, baru itu adil,” katanya

Hingga saat ini, Dishub NTB terus melakukan pendataan jumlah angkutan transportasi daring di NTB, baik yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang belum.

Bayu menyampaikan, proses sosialisasi untuk persyaratan ketentuan transportasi daring akan dilakukan dengan operasi simpatik pada pekan kedua Februari hingga Maret mendatang.

“Kita peringati dan sarankan untuk segera penuhi syarat dan ketentuan. Bulan April baru ada penindakan,”pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Ikuti Aturan Dengan Yang Konvensional