Pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi

MATARAM.lombokjournal.com – Transportasi daring  atau online didorong untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Bayu Windia menyampaikan itu saat menggelar rapat dengan Organda NTB, Kominfo, dan penyedia kendaraan online di kantor Dishub NTB, Rabu (07/02).

Ia menuturkan, pemenuhan persyaratan bagi transportasi daring merupakan bentuk kesetaraan dan keadilan dalam transportasi.

Lalu Bayu mengajak para pengusaha transportasi daring di NTB melengkapi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan melalui Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

“Sikap kita di Dishub NTB jelas yaitu menyediakan iklim berusaha yang berkesetaraan dan berkeadilan,” tegasnya

Sebagaimana transportasi konvensional, Bayu mengimbau transportasi daring juga mengikuti ketentuan, mulai dari SIM A umum bagi pengemudi, ikut uji KIR, hingga mencantumkan stiker khusus.

“Adil itu perlakuan yang sama kepada setiap jenis pengusaha, dalam konteks pengusaha taksi konvensional kita tentukan syarat ketentuan, maka yang online juga, baru itu adil,” katanya

Hingga saat ini, Dishub NTB terus melakukan pendataan jumlah angkutan transportasi daring di NTB, baik yang sudah memenuhi persyaratan maupun yang belum.

Bayu menyampaikan, proses sosialisasi untuk persyaratan ketentuan transportasi daring akan dilakukan dengan operasi simpatik pada pekan kedua Februari hingga Maret mendatang.

“Kita peringati dan sarankan untuk segera penuhi syarat dan ketentuan. Bulan April baru ada penindakan,”pungkasnya.

AYA

BACA JUGA : Transportasi Online Harus Ikuti Aturan Dengan Yang Konvensional

Tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

lombokjournal.com – Sampai sekarang memang masih ada warga masyarakat yang berstigma, yang menjadi peserta JKN-KIS hanyalah masyarakat ‘kelas dua’.  Ini tentu terkait anggapan, pelayanan untuk pesertanya yang dianggap masih belum membaik.

Menanggapi itu, secara berseloroh seorang karyawan swasta mengatakan, peserta  Jaminan Kesehatan Nasionak (JKN-KIS) yang mampu membayar iuran bulanan sebelum sakit tentu tidak bisa dibilang kelas dua.

Seorang manajer SDM di sebuah hotel berbintang di Mataram mengatakan, anggapan seperti itu biasanya disampaikan warga yang tidak mengetahui bahwa BPJS Kesehatan selalu berusaha memberi kepuasan layanannya.

“Stigma masa lalu yang tidak relevan  untuk saat ini,” katanya, Rabu (07/02).

Pasalnya, saat ini BPJS Kesehatan makin mendapat kepercayaan dan dukungan banyak pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS. Kepercayaan dan dukungan itu termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup.

Melalui jaringan rumah sakit yang dimiliki Lippo, Siloam Hospital, bermitra dengan BPPJS Kesehatan untuk memberi layanan kesehatan kepada peserta JKS-KIS. Bos Lippo Grup, DR Mochtar Riady, mengatakan banyak unit cost yanng tidak merugikan rumah sakit.

“Jadi tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” kata Mochtar.

Kepercayaan itu yang membuat peserta JKN-KIS diperlakukan seperti pasien umum lainnya. Saat ini, pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS terus ditingkatkan, sehingga stigma tersebut tidak relevan.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram mengatakan adanya peningkatan kinerja yang terlihat dari kenaikan capaian jumlah peserta, guna memenuhi target capaian semesta pada 2019 mendatang.

Tiga wilayah yang menjadi cakupan Kantor Cabang Mataram yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, terus terjadi pertumbuhan jumlah peserta yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama.

Saat ini BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram telah melakukan kerja sama dengan 96 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  FKTP tersebut terdiri dari 36 puskesmas, 34 dokter praktik perorangan, 4 dokter praktik gigi perorangan, 12 klinik pratama, 5 klinik TNI, 4 klinik Polri, dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.

Untuk  peningkatkan layanan terhadap peserta, BPJS Kesehatan Cabang Mataram juga melakukan kerja sama dengan 21 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang terdiri dari 10 rumah sakit, 1 apotek obat kronis, 1 apotek obat rujuk balik, serta 10 optik.

BPJS Kesehatan selain berkomitmen dalam bentuk pembiayaan, sekaligus perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.

Bagaimana pun, kehadiran BPJS kesehatan, dan pengelolaan program JKN-KIS,  membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Secara khusus, bagi masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan kesehatan karena mahalnya biaya pengobatan.

Re

(Sumber: BPJS Kesehatan)

Penerbangan dari Lombok ke Bima diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang

LOMBOK TENGAH.lombokjournal.com —  Maskapai NAM Air melakukan penerbangan perdana untuk rute Lombok-Bima pada Rabu (07/02).

General Manager Lombok International Airport (LIA), I Gusti Ardita menjelaskan, NAM Air menggunakan Boeing 737-500 dengan kapasitas 120 penumpang, yang tediri atas 8 kursi bisnis dan 112 kursi ekonomi.

Penerbangan perdana ini membawa 119 Penumpang dari Bima dan tiba di Lombok pada pukul 12.40 WITA. Sedangkan, penerbangan dari Lombok ke Bima akan diberangkatkan pada pukul 13.00 WITA dengan membawa 113 penumpang.

Sebelumnya, penerbangan menuju Bima sudah ada dua kali dalam sehari yaitu menggunakan Garuda Indonesia dan Wings Air

“Saya berharap dengan bertambahnya rute menuju Bima dapat meningkatkan jumlah wisatawan di Pulau Lombok ataupun sebaliknya di Pulau Sumbawa, terutama Bima,” kata Ardita di LIA, Lombok Tengah, NTB, Rabu (7/2).

Menurut Ardita, Pulau Sumbawa memiliki potensi keindahan alam dan wisata yang tidak kalah dari Pulau Lombok. Ardita mencatat, pergerakan penumpang rute Lombok-Bima terus meningkat secara signifikan. Pada 2017, penumpang rute Lombok-Bima tercatat sebanyak 168.645 penumpang.

Sebelumnya, LIA juga mendapat tambahan satu penerbangan baru untuk rute Lombok-Kuala Lumpur pada 22 Januari.

Selain penambahan rute baru, LIA juga sedang melakukan beberapa program pekerjaan untuk meningkatkan pelayan serta fasilitas seperti pembangunan selasar dropzone, penambahan apron pesawat, penambahan taxiway dan perluasan terminal.

“Selain itu, segera akan dibuka ruang tunggu lantai 3 pada Februari ini sebagai langkah antisipasi meningkatnya penumpang pada 2018. Karena pada 2017 jumlah penumpang meningkat 5 persen dari tahun 2016 menjadi 3.589.812 penumpang,” ungkap Ardita.

AYA

Subuhun Nuri arahkan pendukungnya ke Paslon Zul-Rohmi, mengingat pasangan ini dianggap paling layak menggantikan TGB ke depan.

MATARAM.lombokjournal.com —  Calon Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, berkunjung ke kediaman Subuhun Nuri, Selasa sore (6/2)/2018).

Kehadiran Siti Rohmi disambut Subuhun Nuri beserta istri dengan lantunan salawat badar oleh puluhan ibu-ibu lingkungan Pagutan.

Bung Nuri dalam sambutannya menyampaikan sejak saat ini, dia akan memberikan dukungan kepada pasangan Zul-Rohmi. Dukungan yang diberikan Bung Nuri sapaan akrabnya mengingat pasangan ini dianggap paling layak menggantikan TGB ke depan.

“Secara pribadi menyatakan sikap dukungan. Saya mengarahkan dukungan untuk paket Zul-Rohmi,” kata Bung Nuri.

Dia pun akan berupaya sekuat tenaga mengawal pasangan paket Zul-Rohmi dan memenangkan pasangan ini hingga masa pencoblosan mendatang.

“Bung Nuri akan memenangkan paket Zul Rohmi karena saya yakin beliaulah yang layak memimpin NTB ke depan. Biar sama sama kita antarkan beliau ke kantor Bumi Gora,” ungkapnya.

Sementara itu, Siti Rohmi berharap agar dukungan yang diberikan Bung Nuri berasal dari hati yang tulus. Di samping berharap dukungan ini semoga sebagai pertanda baik bagi pasangan Zul-Rohmi.

“Semoga ini pertanda baik,” jelasnya.

Dia pun bersyukur karena dukungan yang diberikan Bung Nuri semakin menambah amunisi dalam berjuang memenangkan pasangan Zul-Rohmi.

Rohmi dalam kesempatan itu menyatakan siap melanjutkan kepemimpinan TGB. Dia mengemukakan proses pembangunan di NTB tidak boleh berhenti.

Jika di era kepemimpinan TGB sudah maju, maka jika pasangan Zul-Rohmi diberikan kesempatan memenangkan pertarungan pada bulan Juni nanti, maka pasangan Zul-Rohmi bertekad akan terus berlari kencang membangun NTB.

Me

Bank NTB saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yakin, usaha syariah memiliki prospek yang baik dan lebih menguntungkan.

Itu sebabnya, TGB mengajak para pengusaha untuk mengambil peran dalam memajukan Bank NTB sebagai kebanggaan masyarakat NTB tersebut.

Jika Bank NTB berkembang, maka ekonomi NTB juga berkembang. Dan pada akhirnya perekonomian dan industri daerah juga akan ikut tumbuh.

“Mari kita sama-sama majukan bank milik daerah kita ini,” ajak TGB saat Silaturahmi Tokoh Pengusaha dengan Gubernur terkait Persiapan Konversi Kegiatan Usaha Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah di Pendopo Gubernur, Selasa (06/02).

Gubernur menambahkan  di tahun 2018 ini ditargetkan Bank NTB telah terkonversi menjadi Bank Umum Syari’ah.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh direksi Bank NTB tengah merampungkan sejumlah proses untuk menjadikan bank NTB betul-betul menganut sistem syari’ah.

Pertumbuhan saham Bank NTB menggembirakan, saat ini sudah memiliki saham sekitar 9 trilium lebih.

“Maka pertumbuhan yang baik ini perlu terus didorong. Salah satunya melalui peran dan dukungan dari para pengusaha NTB” tegasnya

TGB menjelaskan, konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah perlu segera dirampungkan, mengingat potensi keuangan dengan sistem tersebut kedepan sangat besar.

Konversi tersebut  menurut TGB merupakan bentuk adaptasi untuk mendorong tumbuh kembangnya bisnis bank di daerah.

Sehingga diharapkan, perubahan status ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, bank yang mengadopsi sistem syari’ah akan lebih mampu bertahan dibandingkan bank konvensional apabila terjadi krisis ekonomi.

“Kita liat pada krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika seluruh bank konvensional jatuh, bank syariah seperti Bank muamalat justru bertahan. Ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah bisa membawa manfaat dan kemanfaatan bagi siapapun baik muslim maupun non muslim,” jelas TGB.

TGB juga menegaskan, potensi keuangan syariah ini sangat besar. Sistem ini sudah banyak diadopsi oleh bank-bank besar, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Bahkan, tidak hanya di negara-negara muslim. Tetapi juga di negara-negara non muslim.

“Contohnya Inggris yang merupakan pusat keuangan syariah,”tegas TGB.

AYA

Kondisi beberapa jalan lintas desa khususnya di Kecamatan Bayan masih banyak yang harus dibenahi.

LOMBOKUTARA.lombikjournal.com — Warga Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, mengeluhkan kondisi jalan lintas desa yang menghubungkan Dusun Batu Rakit menuju Dusun Kebon Patu.

Pasalnya, kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur saat musim penghujan sering menganggu aktifitas warga.

“Kondisi jalannya sangat licin kalau hujan, tidak jarang pengguna motor terpleset. Kita minta pemda menganggarkan pengaspalan atau setidaknya burda,” tutur Kepala Desa Sukadana, Sojati, Selasa (6/2).

Dikatakan Sojati, beberapa hari lalu siswa di SDN 5 Sukadana, yang berada di Dusun Kebon Patu, terpaksa dipulangkan lantaran tidak ada satu pun guru yang hadir di sekolah.

“Ada tokoh masyarakat yang datang ke saya dan menceritakan apa yang dialami para siswa. Kemungkinan guru mereka tidak berani masuk karna kondisi jalan, apalagi sekarang musim hujan. Dan rata-rata guru di sana tinggalnya di bawah,” tukasnya.

Lebih jauh Sojati mengaku jika jalan sepanjang 2,5 km, itu pernah diusulkan melalui Musrenbang-Des tahun 2016-2017, namun hingga kini belum berhasil.

“Luas badan jalan sudah diperlebar tahun lalu, bahkan sudah dikeraskan. Hanya saja rentan terkikis hujan,” tutupnya.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Nasrudin, mengatakan, kondisi beberapa jalan lintas desa khususnya di Kecamatan Bayan memang mash banyak yang harus dibenahi.

“Jalan yang menghubungkan Desa Sukadana dan Senaru sudah diaspal tahun lalu. Sisanya tentu menjadi atensi pemerintah ke depan,” tukasnya.

DNU

Bernama lengkap Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd. SRD adalah salah satu perempuan terbaik yang dimiliki Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini. Kendati lahir dari kalangan keluarga pesantren namun beliau menempuh pendidikan dasar sampai lanjutan atas di Kota Mataram, hal demikian menjadikannya sosok yang sangat memahami kultur budaya NTB secara luas.

lombokjournal.com —

Kuliah dari Strata-1 sampai mendapat gelar Doktor (S3) di Universitas yang berbeda-beda yang berada di kota besar Indonesia, menjadikannya figur dengan latar pendidikan yang sangat mumpuni. Kariernya-pun demikian gemilang, menjabat General Foreman pada PT. Newmont Nusa Tenggara selama 9 tahun, kemudian setelahnya terjun ke Dunia Politik beliau dipercaya masyarakat sebagai Ketua DPRD Kab. Lombok Timur selama satu Periode, sungguh betapa luas pengalaman yang pernah di lalui-nya.

Kemudian beliau kembali ke Dunia Pesantren, sebagai pendidik sekaligus Ketua STKIP Hamzanwadi Selong pada tahun 2012 dan selanjutnya menjabat Rektor pada Universitas Hamzanwadi pada tahun 2016 sampai hari ini, Beliau dikenal begitu konsisten mengembangkan nilai-nilai agama dan pemikiran dari Hadratussyekh Zainuddin Abdul Majid yang tak lain adalah Kakeknya sendiri, SRD adalah cucu perempuan dari Pahlawan Nasional kita, Maulana Syekh.

Dengan latar belakang seperti itu, tidaklah berlebihan jika penulis menyebutnya sebagai Pemimpin Muda Perempuan NTB dimasa yang akan datang. SRD adalah harapan.

***

Dengan jumlah penduduk NTB saat ini yang diperkirakan mencapai 5 juta jiwa, sungguh suatu peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan data penduduk pada tahun 1990 yang hanya berjumlah 1.6 juta jiwa. Sedangkan menurut kelompok umur, jumlah usia produktif (usia 15-64) mencapai 3.1 juta jiwa.

Jika melihat data yang di release BPS NTB yang di muat pada laman Tempo, menyatakan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki atau lebih besar 6% dengan rasio seks 94.11%.

Angka tersebut jelas berpengaruh pada DPT yang telah dimutakhirkan KPU NTB pada tahun 2018, dengan DPT sebanyak 3,9 juta, Potensi pemilih perempuan bisa mencapai angka sekitar 2 juta pemilih dan pemilih perempuan mendominasi di-10 kabupaten/kota.

Bonus demografi yang sedemikian tinggi tersebut harus dimanfaatkan dengan baik, kaum perempuan NTB membutuhkan pencerahan akan pentingnya keterwakilan gender dalam pemerintahan. Mereka (kaum perempuan) harus memahami bahwa ada sekian banyak problem terhadap perempuan yang membutuhkan penanganan yang tepat.

Karena bagi pemilih perempuan, Pemimpin perempuan tentunya akan lebih memahami isu-isu yang tengah dihadapi gender-nya, seperti; diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan sampai pada kesetaraan partisipasi politik perempuan, dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Sehingga pemimpin perempuan diharapkan mampu untuk merubah tatanan kebijakan yang lebih memihak pada aspek fsikoligis perempuan serta lebih komprehensif dalam mengawal dan mencari solusi dari semua permasalahan tersebut.

Kendati SRD hadir dalam situasi sulit, ditengah kualitas demokrasi dan tingkat kesadaran perempuan akan keterwakilan gender yang belum membaik karena jika dilihat dari faktor sejarah, sampai saat ini tak ada satupun dari ‘kalangan perempuan’ yang pernah menjabat setingkat Gubernur maupun Wakil Gubernur di Nusa Tenggara Barat.

Namun hari ini SRD menegaskan dirinya untuk tampil menjadi satu-satunya kandidat pemimpin perempuan NTB yang maju mencalonkan diri. Tentu dengan harapan ‘ada kesadaran’ dari kaum perempuan, untuk menyambut dirinya dengan penuh suka-cita Sehingga SRD bisa mendapatkan suara mayoritas dari gender-nya.

SRD hadir mengobati kerinduan mereka terhadap kepemimpinan Perempuan di NTB.

Lombok, 5 Februari 2018

Aparatur Sipil Negara (ASN) di-warning agar menghentikan segala bentuk pungutan  illegal

MATARAM.lombokjournal.com — -Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  (Satgas Saber Pungli)  Provinsi NTB meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan edukasi pentingnya peran semua pihak dalam memberantas praktek pungli dan korupsi.

Sejak Januari 2018 hingga saat ini, sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan di 5 lokasi pada Kabupaten/kota yang berbeda, yakni Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah, dan hari ini, Senin (05/02) di KPHLH Rinjani di Kabpaten Lombok Utara (KLU).

“Masyakat kita perlu diberi informasi yang utuh, tentang kegiatan atau jenis pungutan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pungli atau korupsi,” tegas Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH. M.Si,  di kantornya.

Ditegaskannya, penyuluhan dan sosialisasi penting untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus meminimalisir kemungkinan  timbulnya kerugian. Selain itu, juga untuk me-warning ASN, agar menghentikan segala bentuk pungutan  illegal.

Sosialisasi dan penyuluhan juga bertujuan menggugah kesadaran kolektif, agar masyarakat menjadi melek pungli sehingga mereka tidak menjadi korban.

Atau sebaliknya, ketidaktahuan dan ketikdakberdayaan masyakarat, tidak terus dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk pungli dan korupsi.

Sebab menurutnya, selama ini seringkali terjadi mispersepsi mengenai  pungutan liar (pungli) terutama berkaitan dengan layanan publik. Padahal biaya tersebut, seharusnya tidak ada.

Misalnya, pada layanan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah melalui program Prona. Karena ketidaktahuan masyarakat, maka ditemukan kasus pemungutan biaya oleh oknum petugas dengan berbagai alasan, tuturnya.

Demikian juga di sektor layanan lain,  seperti pelayanan kesehatan, pembayaran pajak, perijinan, pengelolaan aset, lingkungan hidup dan sektor lainnya, termasuk pendidikan. Menurutnya, perlu ada penyuluhan atau sosialisasi kepada komite maupun masyarakat, sehingga secara preventif pungli dapat diminimalisir, ujarnya.

Tindakan refresif melalui operasi tangkap tangan (OTT) tetap dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Sekaligus warning agar pungli tidak terus berulang. Dengan penyuluhan, diharapkannya masyarakat aktif memberantas pungli.

Sebaliknya instansi pemberi layanan-pun diharapkan lebih terbuka dan transparan mengumumkan standar pelayanan publik yang dikelolanya.

“Standar Pelayanan (SP) itu wajib hukumnya bagi instansi penyelenggara layanan,” tegasnya.

Dan  ia kembali mengingatkan, Perangkat Daerah penyelenggara layanan publik, Standar  pelayanan itu harus diumumkan secara terbuka dan wajib dipasang pula di lokasi pelayanan  yang mudah diakses.

Sehingga ketika masyarakat mengurus suatu layanan, mereka langsung mengetahui jenis layanan yang akan diterimanya, beserta syarat layanan, waktu penyelesaiannya dan biaya layanan yang harus dibayar masyakat.

Terkait pengaduan dari masyarakat, Ibnu Salim menjelaskan, total pengaduan  yang diterimanya selama tahun 2017 sebanyak 96 aduan. Semua pengaduan tersebut telah diklarifikasi dan dikoordinasikan penangannya dengan APH lainnya, hingga mendapatkan kejelasan.

Di samping itu, pihaknya juga melakukan  penindakan melalui OTT, sebanyak 21 kasus, terdiri  dari 4 kasus di UPP Provinsi NTB dan 17  Kasus OTT oleh UPP Kabupaten/Kota se NTB.

Sebagian besar dari OTT tersebut berawal  dari informasi masyarakat, disamping  juga informasi dari pokja intelejen.

AYA

Konsumen memperkirakan, kondisi ekonomi pada triwulan I-2018 tidak jauh berbeda dengan triwulan IV-2017

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statisik ( BPS ) Provinsi NTB merilis indek Tendensi Konsumen (ITK) triwulan IV-2017 yang jumlahnya  bernilai 105,81.

ini menggambarkan, kondisi ekonomi rumah tangga pada triwulan IV lebih baik dibandingkan triwulan III-2017. Optimisme konsumen sedikit lebih kecil dibanding triwulan III-2017 (indeks 106,27).

Hal ini dikatakan Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyumingsih, Senin (05/02) di Kantor BPS NTB. Meningkatnya kondisi ekonomi triwulan IV-2017 didorong oleh kenaikan pendapatan rumah tangga (indeks 108,28); tidak berpengaruhnya inflasi terhadap konsumsi rumah tangga (indeks 102,88) dan sedikit peningkatan volume konsumsi rumah tangga (indeks 103,63).

“Konsumen memperkirakan bahwa kondisi ekonomi pada triwulan I-2018 tidak akan jauh berbeda dengan triwulan IV-2017,  dengan indeks bernilai 101,45.”terangnya

Ia menjelskan, awal tahun 2018 disikapi positif oleh rumah tangga di NTB dengan tingginya optimisme akan pendapatan pada triwulan I-2018 dengan indeks mencapai 116,12.

“Konsumen memilih bersabar dan tidak melakukan pembelian barang tahan lama pada triwulan I-2018 dengan indeks yang pesimis sebesar 75,73,” pungkasnya

AYA (*)

Pelaku sering mengedarkan sabu di wilayah Lombok Utara, selain di Kecamatan Pemenang,  juga di Tanjung, Gangga dan Kecamatan Bayan.

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara, mengamankan seorang pria berinisial RD (39), di Dusun Manggala, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Jum’at (02/02).  Pria kelahiran Ampenan Mataram ini ditangkap atas dugaan kepemilikian sabu.

“Pelaku ditangkap sekitar pukul 16.20 Wita, saat hendak mengantarkan barang haram itu, tapi belum sempat transaksi,” kata Kasat Resnarkoba Polres Lotara, Iptu. Remanto, Senin (05/02).

Barang Bukti (BB) yang diamankan, lanjut Remanto, berupa 3 poket sabu seberat 2, 46 gram, uang Rp. 50 ribu, korek gas dan satu bungkus rokok kosong yang diduga tempat menyimpan barang haram tersebut.

Menurut Informasi yang didapat dari masyarakat selama ini, pelaku sering mengedarkan sabu di wilayah Lombok Utara, tidak hanya di Kecamatan Pemenang, tapi juga di Tanjung, Gangga dan Kecamatan Bayan.

“Dalam menjalankan aksinya, pelaku langsung mengantar barang (Narkotika,red) dari Mataram ke alamat pemesannya,” sambungnya.

Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Lombok Utara.

DNU