Ekonomi Kreatif di NTB Beragam dan Menyebar

Sebaran potensi ekonomi kreatif sudah ada semua di NTB, baik di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ir. Hj. Lale Prayatni, Pj. Ketua Dewan Kerajinan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), menggarisbawahi potensi ekonomi kreatif di NTB. Hal tersebut disampaikannya acara pembantuannya dalam  kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan bimbingan teknis penyusunan proposal dan presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif di Lombok Astoria pada Senin (06/05/24). 

Bunda Lale, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa kekayaan budaya NTB menghasilkan beragam produk budaya dengan potensi ekonomi kreatif tinggi, karena mereka memiliki ciri khas yang unik dan beragam dengan menggunakan bahan-bahan dari alam NTB.

BACA JUGA : Ekonomi NTB Tumbuh Sebesar 4, 75 Persen

“Tenun Sasak, Sumbawa, dan Bima, semuanya memiliki keunikannya masing-masing,” ujar Bunda Lale. 

Ia melanjutkan dengan menyebutkan sebaran potensi ekonomi kreatif yang sudah ada di berbagai lokasi di NTB, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Sentra-sentra seperti Tenun Bayan, Peringgasela, Taliwang, Poto, Donggo, dan Raba, serta dalam sektor kesenian seperti pertunjukan Sasak dengan Gandrung dan Zikir zaman, Tari Nguri dari Sumbawa, dan Tari Lenggo dari Bima.

Bunda Lale juga menyoroti tantangan dalam pengembangannya, seperti pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata, peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif, dan mendorong kemitraan antara usaha wisata dengan UMKM, pemerintah, dan swasta. 

BACA JUGA : Hardiknas di Sembalun, Pj Gubernur NTB Serahkan Penghargaan Aiso 

Ditambahkan bahwa ada juga peluang, seperti event-event Nasional dan Internasional di NTB, keunikan produk, kemudahan akses platform pemasaran digital, dan kebutuhan wisatawan terhadap produk NTB.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin, S.Sos., MT, menekankan peran penting faktor SDM dan menjadi kunci sukses dalam mencapai kinerja yang baik. 

Jamaludin menyoroti pentingnya hubungan tak berwujud antara perusahaan pariwisata dengan konsumen, yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan bagi para konsumen. 

BACA JUGA : Konstestasi Pilgub NTB 2024 Kurang Menggairahkan

Menurutnya, untuk menciptakan SDM pariwisata yang unggul, diperlukan pengembangan forum koordinasi dan sinergi program lintas sektor, MOU antar gubernur, walikota, dan bupati, serta pelatihan SDM kepariwisataan di sektor pemerintah dan SDM ***

 

 




Hardiknas di Sembalun, Pj Gubernur Serahkan Penghargaan AiSO

Pesan Pj Gubernur NTB di perayaan Hardiknas, setiap satuan pendidikan harus mencerminkan potret kecil Indonesia Emas 2045

LOTIM.LombokJournal.com ~ Di tengah udara sejuk Sembalun, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hadir dalam acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. 

BACA JUGA : Kebersamaan dalam Halal Bihalal Miq Gita dengan Keluarga Samawa

Dalam perayaan Hardiknas di Sembalun, Pj Gubernur NTB menegaskan, Indonesia Emas 2045 harus menjadi tujuan bersama
Pj Gubernur NTB didampingi Kadis Dikbud NTB

Acara perayaan Hardiknas tersebut dirangkaikan dengan Penyerahan Penghargaan Anugerah Istimewa Sekolah (AiSO) 2024 di halaman SMAN 1 Sembalun Lombok Timur, Sabtu (04/05/24).

Para perwakilan tenaga pendidik dari seluruh Provinsi NTB nampak bersemangat menerima penghargaan AiSO. Pj Gubernur, akrab dipanggil Miq Gite, mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan para peserta.

Dalam konteks AiSO, Miq Gite memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Dia berharap bahwa pemberian AiSO saat perayaan Hardiknas 2024 menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berprestasi yang terbaik dalam lingkup tugas masing-masing.

Namun demikian, Miq Gite juga menegaskan pentingnya untuk terus meningkatkan prestasi. Dia menegaskan bahwa mimpi Indonesia Emas 2045 harus menjadi tujuan bersama. 

BACA JUGA : Jokowi Buka Jalan Baru untuk Konektivitas Transportasi di NTB

Generasi yang saat ini sedang dididik di sekolah akan menjadi tulang punggung pembangunan negara.

Miq Gite menekankan bahwa setiap satuan pendidikan harus mencerminkan potret kecil Indonesia Emas 2045. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, produktif, kreatif, dan inovatif.

Sesuasi pesan yang terkandung dalam perayaan Hardiknas, Miq Gite mengajak untuk bersama-sama mendidik, mengawal, dan mewujudkan impian emas ini. 

Dia mengingatkan bahwa pencapaian tersebut bukan hanya tanggung jawab Kadis Dikbud, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak.

BACA JUGA : Konstestasi Pilgub NTB 2024 Kurang Menggairahkan

“Mari kita terus tingkatkan kualitas AiSO agar semakin meriah dan mendapat dukungan luas,” pungkasnya. ***

 




Konstestasi Pilgub NTB 2024 Kurang Menggairahkan

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, konstestasi Pilgub NTB mengecewakan dan kurang menggairahkan, terkesan mementingkan kalangan elit MATARAM.LombokJournal.com ~ 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial-Politik Mi6 menilai, konstestasi Pemilihan Gubernur NTB 2024, atmosfernya tidak menarik untuk dibahas secara sosial politik. 

BACA JUGA : Jokowi Buka Jalan Baru untuk Koneksitas Transportasi di NTB

Bakal calon cenderung memprioritaskan diri sendiri dan menggunakan gimmick klise tanpa mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan bahwa isu-isu yang dibangun terkesan jauh dari kepentingan rakyat dan lebih mementingkan kepentingan elit, Jum’at (03/05/24)

Menurut Bambang Mei, para bakal calon hanya berbicara tentang jargon-jargon tanpa memperhatikan isu-isu yang penting bagi masyarakat NTB. Mi6 menilai bahwa kurangnya variasi dalam pendekatan politik membuat publik sulit untuk melihat gagasan baru dari calon di luar petahana.

Setelah munculnya video yang diduga sebagai Zul Rohmi Jilid II, pertarungan Pilgub NTB dianggap sudah selesai karena elektabilitas dan popularitasnya yang kuat di NTB. Namun, Mi6 tidak menutup kemungkinan adanya kejutan dalam Pilgub mendatang.

BACA JUGA : Trasformasi Karya Visual dalam Antologi Puisi ‘Pertermuan Kecil’

Berdasarkan pengalaman Pilgub NTB 2018, Mi6 merasa bahwa peluang kemenangan tetap terbuka bagi calon non petahana jika mampu memanfaatkan celah dan meraih dukungan rakyat dengan baik.

Mi6 memprediksi bahwa konstestasi Pilgub NTB 2024 akan diwarnai oleh ketidakjelasan calon yang maju, karena sulitnya memastikan siapa yang benar-benar siap untuk bertarung. Beberapa paslon sudah mendaftar, tetapi parpol belum memastikan secara jelas dukungannya.

Didu, panggilan akrab Direktur Mi6, menambahkan bahwa langkah-langkah biasa dari calon penantang petahana akan semakin sulit mengatasi keunggulan petahana.

BACA JUGA : Peliputan Pilkada, Pentingnya Peningkatan Kompetensi Jurnalis

Namun, masih ada kesempatan bagi calon non petahana untuk memenangkan Pilgub NTB jika mampu memberikan terobosan isu yang dapat menyatukan kepentingan masyarakat.***

 




Bantuan Presiden untuk Pedagang di Pasar Tradisional di Sumbawa

Bantuan modal Jokowi di pasar tradisional menunjukkan komitmen pemerintah memberikan bantuan kepada sektor ekonomi mikro

SUMBAWA.LombokJournal.com ~ Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs H. L. Gita Ariadi, M. Si melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tradisional Seketeng di Sumbawa, NTB,  Kamis (02/05/24). 

BACA JUGA : Jokowi Buka Jalan Baru untuk Konektivitas Transportasi di NTB

Bantuan Jokowi untuk pedagang kecil merupakan komitmen pemerintah
Presiden Jokowi

Kunjungan Presiden tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada pedagang pasar dalam bentuk Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai.

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara/Kabinet dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa. 

Tindakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sektor ekonomi mikro, terutama pedagang di pasar tradisional yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

BACA JUGA : TRansformasi Karya Visual dalam Antologi Puisi ‘Pertemuan Kecil’

Para pedagang di Pasar Tradisional Seketeng merespon kunjungan Presiden dengan antusias, menyambut bantuan yang diberikan sebagai dorongan besar bagi usaha mereka. 

Mereka mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah, dan berharap agar dukungan tersebut dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan usaha mereka di masa mendatang.

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Tradisional Seketeng Sumbawa, NTB, tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan ekonomi rakyat.

BACA JUGA : Pelaksanaan Musrenbang NTB, Akselerasi Rencana Pembangunan

Serta memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ***

 




Presiden Jokowi Tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Kedatangan Presiden Jokowi di Lombok (NTB) selain ke Kota Mataram juga berkunjungke Sumbawa

MATARAM. LombokJournal.com ~ Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tiba di NTB pada malam ini, Selasa (30/04/24). Tiba di NTB, Presiden RI disambut langsung Pj Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si bersama seluruh jajaran Forkopimda Provinsi NTB di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

BACA JUGA : Tranformasi Karya Visual dalam Antologi Puisi ‘Pertemuan Kecil’

Di Kabupaten Sumbawa Barat, Presiden Jokowi akan meninjau pembangunan smelter
Presiden Jokowi tiba di BIZAM

 Jokowi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.

Adapun agenda orang nomor satu di Indonesia tersebut diantaranya, peninjauan smelter dan peresmian Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Jokowi kemudian direncanakan menuju Pasar Tradisional Seketeng dan dilanjutkan dengan panen raya jagung di Samota, Kabupaten Sumbawa. ***

BACA JUGA : Pelaksanaan Musrenbang NTB, Akselerasi Perencanaan Pembangunan

 




Timnas Berprestasi Gemilang, STY Layak Dapat Penghargaan

Prestasi tinggi diraih Timnas Indonesia, Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mengusulkan memberikan gelar warga negara kehormatan kepada Shin Tae Yong (STY) 

MATARAM.LombokJournal.com – Prestasi gemilang yang ditorehkan Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 telah menciptakan gelombang kebahagiaan di seluruh negeri. 

Keberhasilan membawa anak asuhnya masuk ke babak semifinal, ditambah peluang besar untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024, telah mengukuhkan reputasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong (STY), sebagai sosok yang layak mendapat penghargaan tinggi.

BACA JUGA : Pelaksanaan Musrenbang NTB, Akselerasis Perencanaan Pembangunan

Pelatih Timnas diusulkan menjadi warga negara kehormatan
Jajaran MI6

Usulan dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 untuk memberikan gelar warga negara kehormatan kepada STY menegaskan pengakuan atas jasa besar yang telah ia berikan, tidak hanya bagi sepakbola Indonesia, tetapi juga bagi Indonesia sebagai bangsa yang tengah bangkit di dunia internasional.

“Coach STY telah menulis sejarah bagi sepakbola Indonesia yang akan dikenang selamanya. Dengan visi, dedikasi, dan kepemimpinan yang luar biasa, Coach STY telah membuktikan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan,” ungkap Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, dalam pernyataannya di Mataram pada hari Ahad (28/04/24), didampingi oleh Hendra Kesumah dan Lalu Athari Fathullah.

Partisipasi perdana Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 telah menarik perhatian dunia. Melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan salah satu kekuatan sepakbola Asia, Korea Selatan, membuat Indonesia berada di pusat sorotan. Peluang untuk melangkah ke Olimpiade Paris 2024 semakin nyata dengan tiket playoff yang sudah diantongi, ditambah kesempatan melawan Guinea sebagai wakil Afrika.

BACA JUGA : Limbah Radio Aktif Dibuang K elat, Rachmat Hidayat Protes

Menurut Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, prestasi Timnas bukan hanya sekadar kemenangan bagi tim, melainkan kemenangan bagi seluruh negeri. Oleh karena itu, apresiasi yang tinggi kepada Pelatih STY merupakan hal yang pantas.

Dalam sejarah sepakbola, gelar Warga Negara Kehormatan pernah diberikan kepada Guus Hiddink oleh Pemerintah Korea Selatan atas prestasinya membawa Timnas Korea Selatan meraih posisi ketiga dalam Piala Dunia 2002.

Athari menekankan bahwa apresiasi tidak hanya harus datang dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan penghargaan dalam bentuk fasilitas atau kehormatan yang layak kepada STY, sebagaimana yang diterima oleh Guus Hiddink.

Didu menegaskan bahwa usulan apresiasi tinggi kepada Pelatih STY tidak bermaksud menciptakan diskriminasi di dunia olahraga Indonesia. Namun, kesuksesan Timnas sepakbola memiliki dampak yang luas dalam mempersatukan bangsa, terutama dalam menciptakan rasa patriotisme dan identitas nasional yang kuat.

Hiruk pikuk politik yang sedang berlangsung segera dilupakan saat masyarakat merayakan keberhasilan Timnas sebagai satu bangsa. Prestasi dalam sepakbola mampu mengalihkan perhatian dari isu-isu politik yang sedang berkembang dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan.

BACA JUGA : Apel Hari Otonomi Daerah untuk Penguatan Komitmen Pemda

”Prestasi besar dalam sepakbola mampu mengalihkan perhatian masyarakat dari isu politik yang sedang mamanas sekalipun. Kegembiraan dan semangat positif yang terjadi selama perayaan kemenangan Timnas ini, dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan,” tandas Didu.

Dewan Pendiri Mi6, Hendra Kesumah, menambahkan bahwa prestasi Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mempersatukan masyarakat dalam keragaman yang ada. Keberhasilan ini menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kesatuan, kebahagiaan, dan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. me

 




Limbah Radio Aktif Dibuang ke Laut, Rachmat Hidayat Memprotes   

 Dengan membuang limbah radio aktif ke laut, Rachmat Hidayat menyebut Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) dan Pemerintah Jepang telah melakukan tindakan egois

MATARAM.LombokJournal.com ~ Di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, suara protes terhadap keputusan Perusahaan Listrik Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Jepang membuang limbah radio aktif ke laut terus berkumandang.

BACA JUGA : Apel Hari Otonomi Daerah untuk Penguatan Komitmen Pemda 

Rachmat menegaskan bahwa laut bukanlah tempat pembuangan sampah
H. Rachmat Hidayat

Kali ini datang dari Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat. Rachmat menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggapnya sebagai tindakan egois dan tidak ilmiah yang dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada ekosistem laut.

TEPCO memulai pembuangan limbah radioaktif ke laut untuk kelima kalinya pada 19 April, sebagai dampak dari gempa bumi dan tsunami tahun 2011 yang menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. 

Rachmat Hidayat menekankan bahwa langkah ini akan merugikan kesehatan masyarakat Jepang dan kepentingan langsung masyarakat negara tetangga.

BACA JUGA : Musrenbang NTB, Miq Gite Optimis Menuju NTB Emas 2045

Meskipun Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memberikan lampu hijau untuk langkah tersebut, banyak pihak, termasuk Rachmat, menyoroti keraguan akan keamanan limbah radioaktif tersebut. 

Mereka mempertanyakan evaluasi independen terkait keamanannya.

Rachmat menegaskan bahwa laut bukanlah tempat pembuangan sampah, dan menyerukan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Jepang dan TEPCO untuk menjaga laut yang merupakan warisan seluruh umat manusia.

Selain masalah limbah radioaktif, Rachmat juga menyoroti kompleksitas masalah lingkungan laut yang meliputi pencemaran plastik, perubahan iklim, overfishing, dan penambangan laut. Dia menegaskan bahwa solusi untuk perlindungan lingkungan laut membutuhkan kerja sama global dan kesadaran bersama dari individu, industri, dan pemerintah.

BACA JUGA : Potensi Pasangan MOFIQ Menang dalam Pilkada Sumbawa 2024

Rachmat menyimpulkan bahwa perlindungan laut dan kesejahteraan manusia saling terkait, dan upaya menjaga laut yang sehat adalah penting untuk masa depan planet ini.

 




Apel Hari Otonomi Daerah untuk Penguatan Komitmen Pemda

Pelaksanaan apel perayaan hari otonomi daerah, menurut Pj Sekda, untuk memaknai tujuan konsep otonomi daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hari Otonomi Daerah XXVIII dirayakan dengan penuh semangat dalam sebuah apel yang digelar di Halaman Kantor Gubernur NTB, Mataram (25/04/24). 

Apel bertajuk “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat” tersebut dipimpin oleh Pejabat Sementara Sekretaris Daerah NTB, Drs. Ibnu Salim, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

BACA JUGA : Musrenbang NTB, Miq Gita Optimis Menuju NTB Emas 2045

Pj Sekda NTB pimpin Apel Hari Otonomi Daerah
Pj Sekda NTB, Ibu Salim

Ibnu Salim membacakan amanat Pj Gubernur yang sedang tidak berada di tempat.  Menurutnya, tema peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII dimaksudkan untuk memperkuat komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran Pemerintah Daerah terhadap tugas dan amanah, secra khusus dalam membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal. 

Selain itu mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, tujuannya menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Perjalanan Otonomi Daerah selama lebih dari seperempat abad menjadi momentum bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi, dan tujuan dari konsep otonomi daerah,” ungkapnya dalam apel tersebut.

Ditambahkan, dalam konteks ekonomi hijau, strategi ini menjadi salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi 2045. 

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

BACA JUGA : Peliputan Pilkada, Pentingnya Kapasitas Kompetensi Jurnalis

Termasuk dalam transformasi produk unggulan dari industri yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui.

Seperti industri pertambangan, dengan memperhatikan potensi daerah seperti Pertanian, Kelautan, dan Pariwisata.

Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen memperkuat perannya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau. 

Ini untuk  mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran Peraturan Daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana,” pungkasnya.

BACA JUGA : Potensi Pasangan MOFIQ dalam Pilkada Sumbawa 2024

Hadir dalam Apel Hari Otonomi Daerah XXVIII tersebut, antara lain Wakapolda NTB, Komandan Lanud Zam, Forkompimda NTB, jajaran Kepala OPD, unsur TNI-Polri, dan tamu lainnya. ***

 




Musrenbang NTB, Miq Gita Optimis Menuju NTB Emas 2045

Musrenbang merupakan wujud dari pendekatan partisipatif dalam menyusun dokumen perencanaan, yang mengintegrasikan pendekatan dari bawah dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat

MATARAM.LombokJournal.com – Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) NTB yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada hari Rabu (24/04/24). 

Acara tersebut membahas RPJPD 2025 – 2045, RPJMD Teknokratik 2025 – 2029, dan RKPD 2025 dengan tema “Mewujudkan NTB Emas, Menuju Indonesia Emas 2045“.

Miq Gite menyampaikan optimisme terhadap visi NTB Emas 2045, yang menekankan pada aspek Ekonomi Maju, Manusia Kuat, Aman Berkelanjutan, serta Daerah Sejahtera. Visi ini diharapkan akan menjadi landasan bersama bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam meraih Indonesia Emas.

“Dalam visi NTB Emas 2045, kita berupaya mengatasi berbagai isu dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, dengan mempertimbangkan capaian pembangunan selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.

,Miq Gita menegaskan pentingnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah strategis dalam pembangunan nasional. “Pembangunan daerah haruslah sejalan dengan visi yang ditetapkan secara nasional,” jelasnya.

RPJPN 2025 – 2045 menjadi landasan bagi pembangunan yang besar dan komprehensif selama 20 tahun ke depan. Gite menekankan bahwa RPJPN bersifat imperatif sebagai pedoman dalam perencanaan jangka panjang dan menengah.

Dalam Musrenbang ini, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H Iswandi, M.Si, menyoroti pentingnya menyelaraskan RPJP Kabupaten/Kota dengan RPJP Provinsi, yang pada gilirannya telah diselaraskan dengan RPJPN Nasional.

Miq Gita juga mengapresiasi upaya Kepala Bappeda NTB dalam mempersiapkan Musrenbang, termasuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama kaum milenial. Dia menjelaskan bahwa kehadiran kaum milenial dalam proses perencanaan penting karena mereka akan menjadi aktor pembangunan di masa depan.

“Mengundang kaum milenial adalah langkah yang tepat, mengingat mereka akan menjadi tulang punggung pembangunan pada tahun 2045,” ujarnya.

Acara Musrenbang NTB diselenggarakan sesuai dengan amanat Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Musrenbang merupakan wujud dari pendekatan partisipatif dalam menyusun dokumen perencanaan, yang mengintegrasikan pendekatan dari bawah dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

Pada tahun 2045, NTB diharapkan mencapai puncak keemasannya, ditandai dengan kemajuan ekonomi, SDM yang unggul, lingkungan yang aman dan berkelanjutan, serta penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara tersebut PJ Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi NTB, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi NTB, serta perwakilan dari berbagai kementerian terkait. ***

 




Peliputan Pilkada, Pentingnya Peningkatan Kompetensi Jurnalis

Pj Gubernur menginisiasi lokakarya (workshop) peliputan Pilkada bagi jurnalis di Nusa Tenggara Barat

MATARAM.LombokJournal.com ~ Setelah Pemilihan Presiden, fokus peliputan media berpindah ke pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebuah tahapan krusial dalam proses demokrasi.

Drs HL Gita Ariadi, MSi, Penjabat Gubernur, selain menerima audiensi Dewan Pers di Pendopo Gubernur pada Selasa (23/04/24), tetapi juga menginisiasi lokakarya peliputan Pemilu bagi jurnalis di Nusa Tenggara Barat.

BACA JUGA : Penurunan Tajam Nilai Impor di NTB Tahun 2024

Pj Gubernur mengatakan, kapasitas yang buruk dari jurnalis juga merugikan pemerintah

Miq Gita menekankan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis dalam peliputan Pilkada untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama proses berlangsung. 

“Ketika proses pilpres berlangsung, NTB tetap dalam keadaan aman terkendali, mungkin karena jarak emosionalnya yang jauh. Namun, situasinya berbeda dengan Pilkada yang akan memilih pemimpin langsung dan serentak di sepuluh kabupaten/kota,” ungkapnya.

Menurutnya, kedekatan emosional dalam Pilkada dapat mengakibatkan penggumpalan dukungan antar entitas yang besar, yang berpotensi memiliki dampak yang berbeda dengan Pilpres atau Pileg yang lebih bersifat perseorangan. 

Oleh karena itu, dukungan media dan pemberitaan yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilkada diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui lokakarya penguatan kapasitas ini.

BACA JUGA : Pendaftaran Cakon Kepala Daerah di Lotim Mulai Dibuka

Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menyoroti pentingnya peran Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung keterbukaan data dan informasi, yang harus diiringi dengan program meningkatkan kapasitas media dan jurnalis. 

“Kerja sama yang profesional antara pemerintah dan media harus saling menguntungkan. Karena kualitas media yang buruk juga akan merugikan pemerintah,” tandasnya. 

Ia juga berharap agar cara komunikasi politik dalam demokrasi semakin dewasa sehingga dinamika yang terjadi dapat diintegrasikan peliputan  media. Sehingga tercipta kondusifitas dalam penyelenggaraan Pilkada. 

BACA JUGA : Milad ke 52 Zulkieflimansyah Didesign Riang Gembira

Hadir dalam kegiatan tersebut, pimpinan DPRD, perwakilan TNI/ Polri, lembaga pemerintah, pers dan beberapa kepala OPD terkait. jm