Dua Mantan Bupati Siap Menangkan Suhaili-Amin di Dompu

MATARAM.lombokjournal.com — Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB nomer Urut satu, H Moh Suhaili FT dan H Muhammad Amin, mengelar  kempanye terbatas di Gedung Samakae, Kabupaten Dompu Rabu, (07/02)

Berbeda dengan kempanye sebelumnya, Paslon Suhaili-Amin mendapat sambutan dan  antusias. Masyarakat Dompu menjemput Paslon Suhaili-Amin dengan menggunakan kendaraan Benhur (Cidomo), serta musik tradisional-modern Lombok, Kecimol.

Mantan Bupati Dompu H Abu Bakar Akhmad atau yang akrab disapa Empu Beko dalam sambutannya mengatakan, siap memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Suhaili-Amin di Dompu.

“Insyaalloh Nomer Satu Suhaili-Amin pasti  menang,” ujarnya.

Mantan Bupati Dompu Syaiful Rakhman mengajak seleuruh tokoh masyarakat untuk ikhtiar memilih Suhaili-Amin untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

Menurutnya Suhaili merupakan orang yang berpengalaman dalam hal politik mulai dari sudah pernah menjadi ketua DPRD kabupaten Lombok Tengah selama dua periode, Ketua DPRD Provinsi NTB Dia Periode, dan  Bupati Lombok Tengah selama dua periode.

“Kalau dari segi keberhasilan Pembangunan luar biasa sekarang Lombok Tengah sangat maju muali dari infrastruktur dan  perkembangan pariwisata, jadi mari  kita sutukan niat, tekat untuk memenangkan Suhaili-Amin,” pintanya.

Calon Gubernur NTB H Suhaili FT mengucapkan terimakasih kepada tokoh masyarakat Dompu yang sudah antusias menyambut kedatangan Suhaili-Amin.

“Saya ucapakan terimakasih kepada mayarakat Dompu, Ini adalah sambutan terbaik untuk Suhaili-Amin,”katanya.

Ia menuturkan banyak paslon yang menebar janji kepada masyarakat, Namun, bagi Suhaili-Amin jika diberikan kesempatan memimpin NTB maka siap akan menjadi pesuruh atau pelayan masyarakat.

“Kami Ini adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan yang harus dituruti apa maunya,”ujarnya.

Namun dalam visi-misinya paslon Suhaili-Amin berniat akan membangun Kantor Perwakilan Gubernur di pulau Sumbawa. “Ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan permudah masyarakat,” ungkapnya.

Suhaili mengatakan, keberadaan kantor perwakilan di pulau Sumbawa dianggap penting. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga ada kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak ada kerjaan, bisa ditugaskan untuk pantau kondisi masyarakat kata lain serta permudah masyarakat yang ada di pulau tersebut.

“Ketika ada persoalan, masyarakat Pulau Sumbawa tidak lagi menghabiskan uang untuk ke Lombok, cukup di kantor perwakilan. Malah, jadwalkan mengantor dua atau tiga kali dalam seminggu disana,”janjinya.

Bupati yang menyebut dirinya Tuan Gendut Bodak (TGB) itu menegaskan rencana pembangunan Kantor perwakilan Gubernur di Pulau Sumbawa bukan karena gencarnya masyarakat setempat ingin pisah daerah kata lain pemekaran pulau sumbawa (PPS).

Malah, jika masyarakat ingin mekar PPS, menurutnya wajar dan sangat didukungnya. Karena, selama ini masyarakat ingin mendapatkan pelayan lebih baik dari pemerintah.

“Jangan PPS itu dianggap sebagai momok, jika itu terbaik bagi masyarakat, kenapa tidak kita dukung. Karena, masyarakat adalah bos, kita hanya pelayan saja,”tegasnya.

Suhaili menyebutkn sedikit alasan mendukung itu, kedepan, Lombok akan banyak penduduk, melihat beberapa kemajuan, sehingga, kenapa tidak dipersiapkan dari sekarang.

Sementara itu calon Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan bukan hanya Kantor perwakilan pulau Sumbawa, yang menjadi prioritas selajutnya adalah memetakan potensi disetiap Daerah, muali dari pertanian,  Perternakan,  pariwisata, serta Tambang.

“Di Pulau Sumbawa ini banyak potensi pertanian maju, pertamabangan apa lagi, Pariwisata pun begitu, jadi tinggal kita perbaiki aksesnya saja,” ujarnya.

Menurutnya akses yang dimaksud adalah dari  segi infrastruktur yang akan dibenahi, apabila Infasturktur sudah dibenahi maka ada peluang usaha untuk masyarakat sekitar.

AYA (*)

Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah turut prihatin dengan kejadian bencana banjir di Kabupaten Dompu yang terjadi pada Senin (05/03).

Zul-Rohmi berharap penanganan pasca bencana dapat berlangsung cepat dari pemerintah NTB.

“Kami turut prihatin dan sangat berduka untuk masyarakat Dompu dan Bima yang terkena bencana banjir. Kami mendukung upaya pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menangani,” kata Dr Zul, Selasa (6/3).

Dr Zul menghimbau agar tragedi  banjir di Dompu tidak dijadikan permasalahan besar untuk saling menyalahkan, karena hal tersebut kontraproduktif dengan upaya penanggulangan tanggap darurat oleh Pemda Dompu, BNPP  maupun elemen masyarakat lain.

“Bencana banjir Dompu harusnya dijadikan early warning semua kalangan, agar kejadian tidak terulang lagi dengan cara membenahi kondisi ekosistem di Dompu secara terpadu dan holistik dari hilir sampai hulu,” lanjut Dr Zul.

Bagi Dr Zul setiap bencana alam yang terjadi itu menandakan daya dukung lingkungan setempat terganggu dan tidak berimbang.

“Untuk itu tradisi gotong royong antar warga untuk kebersihan lingkungan setempat perlu digalakkan lagi,” sambung Cagub Zul Rohmi yang tetap energik dan bugar ini .

Duet paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini menyerukan kepada elemen pemerintah dan masyarakat untuk bekerja keras membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi pasca banjir. Doktor Zul menginginkan masyarakat Dompu dapat beraktivitas normal kembali.

Dalam kesempatan berbeda, Sitti Rohmi  mendoakan petugas lapangan baik itu dari Tagana, BNPB, TNI Polri serta relawan untuk tiada henti bekerja keras membantu masyarakat.

Kakak kandung Gubernur NTB M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang itu berharap petugas lapangan selalu diberikan kesehatan agar maksimal dalam menjalankan tugas.

Sitti Rohmi juga mengingatkan warga NTB agar senantiasa waspada dan berhati hati dengan cuaca yang tidak menentu ini. ” Banjir Dompu tentu tidak berdiri sendiri . Ada faktor lain yang mempengaruhi lemahnya daya dukung lingkungan di wilayah tersebut,” ujarnya .

Kedepannya, lanjut Sitti Rohmi para stakeholder di NTB perlu duduk bareng untuk membuat roadmap Peta penanggungan bencana di setiap wilayah secara simultan dan holistik .

“Ini penting agar ada kesatuan plan action antar wilayah dalam penanganan bencana sekaligus upaya pencegahannya,” lanjut Sitti Rohmi yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi .

Sebagai bentuk belasungkawa terhadap korban banjir ini, Zul-Rohmi berniat mengirimkan bantuan dalam waktu dekat. Mereka ingin membantu meringankan korban yang mengalami kerugian nyawa dan materi.

“Kami akan segera mengirimkan bantuan,” ujar Rohmi.

Sejumlah titik di Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami banjir pada Senin (05/03). Sementara data penduduk yang terdampak musibah ini mencapai 3 ribu jiwa. Selain rumah warga, banjir juga membuat sejumlah fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah rusak.

Me (*)

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

APBD sebesar Rp  8,7 miliar dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya dugaan pengalihan sepihak dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KLU 2018, direspon dua fraksi di DPRD, diantaranya fraksi Merah Putih dan Hanura.

Rencananya dua fraksi ini akan mendesak pimpinan DPRD segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diduga ada sebesar Rp  8,7 miliar. APBD yang dialihkan sepihak tanpa kesepakatan Banggar. Kita desak pimpinan segera panggil Ketua TAPD untuk minta kejelasan atau klarifikasi,” kata anggota Fraksi Hanura yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, di ruang kerjanya, Rabu (7/3).

Anggaran sebesar Rp 8 miliar lebih itu, lanjut Sudirsah, mencakup jumlah anggaran belanja di Dishub KP KLU yang bertambah tanpa melalui pembahasan mencapai Rp 1,305 miliar lebih.

“Selain itu ada sekitar Rp 7,473 miliar lebih belanja modal yang tertuang di R-APBD 2018 tapi dicoret atau hilang di APBD tanpa adanya pembahasan,” bebernya.

Diluar itu, terdapat juga sebesar Rp 880 juta yang sebelumnya dihapus pada KUA PPAS dan ditemukan muncul kembali di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Lebih jauh Sudirsah mempertegas, dalam berita acara laporan  yang ditandatangani dan disampaikan Banggar tidak ada disebutkan rincian item-item anggaran apa saja yang dialihkan.

“Dilaporan Banggar tidak ada menyebut rincian jumlah, pengalihan atau penghapusan. Kami sudah melakukan pendalaman dan mengantongi seluruh dokumen yang menguatkan indikasi itu,” cetusnya.

Terhadap pengalihan anggaran yang disetujui dan tertuang dalam laporan Banggar, diakui Sudirsah sudah dirincikan secara ditail terkait posisi anggaran, dialihkan dari mama kemana dan besarannya.

Terpisah, Sekda KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ditemui di ruangannya mengaku semua proses penetapan APBD sudah melalui proses.

“Prosesnya kan sudah dijalankan semua, termasuk rapat dengan DPRD dan evaluasi Gubernur,” pungkasnya singkat.

DNU

Bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya, agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui

MATARAM.lombokjournal.com — Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI, Ronny F Sompie meresmikan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Rabu (7/3).

Peresmian secara simbolis dilangsungkan dengan pemotongan pita. Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini merupakan yang pertama di Indonesia.

Dalam sambutannya di sela-sela peresmian, Ronny mengapresiasi peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

“Ini bisa dijadikan percontohan bagi kantor imigrasi lainnya agar menyediakan ruangan yang khusus ditujukan bagi difabel, lansia, anak-anak dan ibu menyusui,” kata Ronny.

Ronny mengatakan, kantor imigrasi harus berlomba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain peningkatan pelayanan berbasis online, kantor imigrasi juga harus memikirkan untuk menambah pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh pemohon di tempat.

“Seperti halnya Ruang Pelayanan Ramah HAM gagasan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram bisa melengkapi pelayanan online yang sudah digagas sebelumnya,” kata Ronny.

Tempat pelayanan yang diberikan petugas berada di ruangan khusus dan dibedakan dengan pelayanan paspor pada umumnya. Fasilitas yang diberikan meliputi ruangan bermain untuk anak di bawah dua tahun, sofa nyaman, televisi, dan air mineral disediakan gratis untuk pengunjung.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Dudi Iskandar, A.Md.Im, S.Sos, M.Si mengatakan, peluncuran ruangan ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengedepankan pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk mendirikan ruangan ini,” kata Dudi Iskandar.

Peluncuran Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini berangkat dari sulitnya kaum difabel saat mengakses layanan paspor. Selain itu, dalam permohonan paspor tidak sedikit yang sudah lanjut usia (lansia).

“Ada pula ibu membawa anaknya yang masih berusia di bawah dua tahun terlihat kepayahan menunggu layanan paspor. Sementara, anaknya menangis karena kurang nyaman. Dari sinilah kami akhirnya berpikir untuk bagaimana memberikan pelayanan khusus kepada kaum difabel, lansia, dan ibu yang memiliki anak di bawah dua tahun,” jelas Dudi.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dimudahkan ketika berjalan menuju Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM karena ada jalan khusus. Akses menuju ke toilet juga dipermudah dengan turunan yang landai sehingga aman bagi kaum difabel.

Dudi Iskandar mengungkapkan, ada petugas khusus yang akan mendampingi pemohon selama di Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM.

Pintu gerbang sebagai titik masuk pemohon khusus ini juga dibedakan dengan pemohon umum. Ini diharapkan agar memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Kami berharap keberadaan Ruang Pelayanan Paspor Ramah HAM ini bisa memberikan nilai positif dan yang paling penting kami bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Dudi.

Pada kesempatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) penguatan kelembagaan Unit Pengawasan Keimigrasian di Kabupaten Lombok Utara.

“Gili Trawangan sebagai destinasi wisata pelancong mancanegara perlu pengawasan ekstra, utamanya dalam hal potensi pelanggaran izin tinggal warga negara asing. Berangkat dari hal itulah kami menggandeng jajaran Kabupaten Lombok Utara untuk sama-sama memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut,” kata Dudi Iskandar.

Dudi menambahkan, pihaknya sangat menyadari bahwa kerja pengawasan ini tanpa dibantu pihak terkait tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya pelibatan sumber daya di wilayah setempat menjadi penting.

“Sinergi ini akan terus dibangun. Nantinya aparat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat dapat melaporkan kepada petugas imigrasi apabila melihat adanya dugaan pelanggaran izin tinggal oleh orang asing,” terang Dudi Iskandar.

AYA

Rata-rata kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung, mencapai 100 kunjungan setiap harinya

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com —  Sebagai bentuk keseriusannya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kesehatan Lombok Utara, berencana membangun dua puskesmas baru pada 2019 mendatang.

“Rencananya akan dibangun di kecamatan Tanjung dan Bayan. Dua kecamatan ini memiliki angka kunjungan tertinggi, sehingga layak untuk penambahan Puskesmas,” ungkap Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Dinas Kesehatan KLU, I Ketut Jaye. S.K.M, Selasa (6/3).

Selain tingginya angka kunjungan, lanjut Jaye, rencana pembangunan puskesmas di dua kecamatan ini juga atas permintaan atau usulan masyarakat setempat.

“Untuk di Bayan, sejauh ini belum ada lahan. Sementara di Tanjung, lahannya sudah tersedia, itu yang akan diprioritaskan,” cetusnya.

Sebagai informasi, rata-rata kunjungan pasien di Puskesmas Tanjung, mencapai 100 kunjungan setiap harinya.

DNU

TGKH. Zainuddin Abdul Majid menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB

lombokjournal.com

MATARAM — Ketua Panitia Lomba Desaign Poster Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Majid, Megawati Lestari mengatakan, dengan ditetapkannya TGKH Zainuddin Abdul Majid sebagai Pahlawan Nasional akan menjadi jendela dan pintu bagi daerah NTB untuk lebih dikenal luas  tidak saja secara Nasional, bahkan internasional .

Pengakuan sebagai pahlawan nasional itu, menjadi inspirasi bagi masyarakat NTB, khususnya generasi muda serta menambah rasa percaya diri selaku warga NTB. Kiprah sumberdaya NTB patut dan layak diperhitungkan.

Demikian Pers Release dari  Megawati Lestari, SH dan Sekretaris  Panitia Lomba Design Poster TGKH. Zainuddin Abdul Majid, Daro Jatun yang disampaikan ke Media terkait pengumuman dan  penganugerahan pemenang lomba design poster nanti malam , Rabu (07/03) di Gedung Graha Bhakti Praja Pemprov NTB .

Selanjutnya Megawati mengatakan ada 65 karya poster yang masuk ke panitia lomba telah tergambar, pengenalan dan sosialisasi terhadap sosok figur tokoh cukup mendapat atensi dari generasi muda.

“Tidak saja dari generasi muda NTB, tapi juga diikuti  dari berbagai kota dan propinsi di Indonesia,” ujar Megawati yang juga Ketua Prodem NTB .

Megawati yang cantik dan  masih lajang ini menambahkan, lomba design poster ini mendapat apresiasi dan  atensi dari peserta mancanegara seperti dari Timur Tengah, Jerman, Inggris, Malaysia dan Hongkong.

“Untuk itu panitia lomba menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta lomba yang tela nuh mengirimkan karyanya,” ucap Megawati sembari mengatakan panitia telah menyiapkan piagam penghargaan bagi seluruh peserta lomba.

Lebih jauh Megawati menginformasikan dari 65 karya poster yang masuk panitia, dewan juri telah memilih 52 karya yang akan dibukukan dalam buku kumpulan poster yang berjudul “TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, inspirasi NTB untuk Indonesia dan Dunia”.

“Karena beberapa alasan proses pencetakannya belum dapat dirampungkan ,” ungkapnya .

Sementara itu Sekretaris Panitia, Daro Jatun menambahkan proses penjurian yang ketat dan selektif dari 52 karya tersebut telah dipilih 25 karya poster oleh dewan juri. Dari 25 poster itu dipilih 10 nominator . Dari 10 nominator tersebut ditetapkan 5 karya sebagai pemenangnya yang akan diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Juri nanti malam .

Daro Jatun menambahkan melalui event dan dengan cara ini adalah sebagai pintu masuk agar generasi muda NTB termotivasi spiritnya untuk semakin mentauladani sikap kepemimpinan TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

“Paska acara pengumuman pemenang Lomba Poster ini, Yayasan Sumbawa Bangkit akan mengadakan serangkaian acara untuk mengharumkan nama NTB lagi,” ungkap Jatun tanpa mau menyebut apa event yang akan dilakukan Yayasan Sumbawa Bangkit tersebut. #

Me

Penangkapan ini berdasarkan Informasi dari masyarakat. Jadi pelaku sering mengedarkan sabu di gili air

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dua pelaku yang diduga berprofesi sebagai pengedar narkotika berhasil diamankan jajaran Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara. di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Senin (5/6).

Pelaku yang masing-masing berinisial AM (43) warga Pondok Prasi Ampenan dan SN (32) warga Pagesangan Mataram, ditangkap sekitar pukul 01.00 Wita saat akan pulang dari pantai lengkap bersama sejumlah barang bukti.

“Penangkapan ini berdasarkan Informasi dari masyarakat. Jadi pelaku sering mengedarkan sabu di gili air,” kata Kasat Narkoba Polres KLU, Iptu Remanto, SH, Selasa (6/3).

Dalam operasi itu, lanjut Remanto anggota sempat menggeledah rumah AM, tapi pelaku tidak ada, akhirnya anggota melakukan pencarian dan AM baerhasil ditangkap bersama barang bukti.

“Stelah diintrogasi, AM mengaku mendapat barang dari SN. Anggota kemuduan melanjutkan pencarian ke rumah kos SN dan ketemu. Dalam pemeriksaannya, SN mengaku mendapatkan barang haram itu dari orang yang tidak dikenal,” bebernya.

Barang Bukti (BB) yang diamankan berupa 21 Poket sabu, satu poket daun ganja, lima poket kosong yang sudah diambil isinya, uang senilai Rp. 2. 280.000, satu buah bong lengkap, 5 buah telepon genggam dan 4 buah pipet.

DNU

Saah satu alasan mendukung Suhaili-Amin, karena keberhasilan Suhaili membangun Lombok Tengah sehingga di tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu bupati terbaik

lombokjournal.com

SUMBAWA – Kempanye terbatas Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Suhaili-Amin digelar di Gedung Serba Guna, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa (06/03) dihadiri ratusan simpatisan pendukung.

Tim pemenangan Suhaili-Amin di Sumbawa, Jack Moersa mengatakan, masyarakat di lima kecamatan (Alas,  Utan, Ree, Alas Barat,  Buir) berkomitmen memenangkan Suhaili-Amin.

“Insyaalloh salam tokoh-tokoh masyatakat untuk Bapak calon Gubernur dan wakil Gubernur NTB terutama dialas Barat, Alas, Utan, Ree dan Buir kita siap memenangkan Suhaili-Amin pada 27 Juni nanti,” ujarnya,

Bukan tanpa alasan dukungan kepada Paslon Suhaili-Amin lantaran keberhasilan Kedua pimpinan tersebut,

Keberhasilan Suhaili membangun Lombok Tengah (Loteng) sehingga mendapatkan penghargaan ditahun 2017 sebagai salah satu bupati terbaik. Serta Keberhasilan Muhammad Amin sebagai wakil Gubernur NTB mendampingi TGH Zainul Majdi.

“Lombok Tengah saat ini sudah menjadi kawasan Ekonomi khusus (KEK) Mandalika diringi dengan infrastruktur yang bagus,  Begitupun dengan pak Amin yang juga dengan sejarahnya terbentuknya KSB,” ucapnya.

Ia menuturkan kegiatan kempanye terbatas tersebut tidak ada pengerahan masaa, Semua yang datang ini adalah semua tim Suhali-Amin.

“Tanggal 27 nanti kami akan buktikan 73ribu pemilih yang berada dilima kecamatan ini Insyalloh Paket Suhaili-Amin akan dimenagkan,” imbuhnya.

Calon wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengatakan ikhtiar Suhaili-Amin akan berkomitmen tidak akan menyerang pribadi atau calon calon lainya.

“Karena kami sudah cukup dewasa,  baik dalam jabatan politis atau jabatan Karena kami adalah orang yang sedang bekerja sudah berbuat sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara,”katanya

Ia juga optimis Suhaili-Amin Amin juga akan  mendapatkan Suara di Sumbawa,  keoptimisannya tersebut bukan tanpa alasan, lantaran banyak masyarakat yang masih ingat dengan sejarah terbentuknya KSB.

“Sebagai ketua DPRD waktu lalu,  saya menandatangani pemekaran untuk KSB , tapi yang jelas saya tidak menuntut jasa, mau dipilih ya Alhamdulillah, Mau tidak juga tidak apa-apa,” pungkasnya.

AYA (*)

Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang

lombokjournal.com

JAKARTA — Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden untuk merampungkan penerapan sistem tilang elektronik, sehingga dapat diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam satu rapat terbatas, Presiden Jokowi menghendaki perbaikan besar-besaran dalam layanan publik, khususnya dalam hal keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi SIM, dan tilang.

“Saya minta ada pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan, seperti imigrasi, lapas, pelayanan SIM/STNK/BPKB, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Saya akan terus mengawasi langsung perubahan lapangan dengan cara-cara yang akan saya lakukan dengan pengawasan-pengawasan,” ujar Presiden ketika itu.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Jakarta Timur, Selasa (06/03), hadir Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Brigjen (Pol) Pujiyono, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, Suharto,SH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyaningsih, SH, dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Ratnaningsih Dasahasta, SH.

Ratnaningsih menjelaskan, Kepala Staf Kepresidenan berkali-kali ditanya oleh Presiden Jokowi mengenai perkembangan reformasi hukum. Tilang elektronik ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki pelayanan hukum di tengah masyarakat.

“Presiden Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan menegaskan, supaya masyarakat jangan lagi dibebani dengan urusan administrasi dan hukum yang berbelit-belit. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program tilang elektronik ini dapat diterapkan secara nasional, mengingat jumlah pengguna kendaraan yang semakin besar dan teknologi sudah memungkinkan untuk itu,” kata Ratna.

Suharto dari Mahkamah Agung mengatakan, salah satu kendala pelaksanaan tilang elektronik adalah pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-undang Lalu-Lintas Nomor 22 tahun 2009.

”Kami berharap KSP dapat menjadi katalisator yang dapat mempercepat pelaksanaan tilang elektronik ini secara nasional. Seperti halnya di luar negeri, surat tilang ini dapat diselipkan di kendaraan bermotor, tanpa pelanggarnya harus menghadiri sidang pengadilan yang berbelit-belit,” kata Suharto.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Budiyahningsih, SH mengatakan, kendala di lapangan melakukan penilangan dengan sistem elektronik yang berisi 26 kolom tersebut.

Nah, pada saat pelimpahan ke pengadilan, seharusnya tidak perlu lagi mengisi ulang secara manual. “Selama ini kita tidak dapat melakukan eksekusi pengembalian dana tilang dari masyarakat yang disetor ke dalam rekening tilang nasional. Jumlahnya sekitar Rp66 miliar,” papar Budiyahningsih.

Rencananya, tiga pihak yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung akan didorong membuat nota kesepahaman antara ketiga lembaga tersebut.

Nota kesepahaman tersebut akan mengatur tatacara dan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelesaian masalah tilang lalu lintas selama ini memang terkendala pada aturan hukum yang mengatur pelanggaran tersebut. Paradigma hukum masa lalu menempatkan pelanggaran lalu-lintas ini sebagai tindak pidana, yang penyelesaiannya harus melalui mekanisme peradilan.

Dalam perkembangannya, pelanggaran lalu-lintas seringkali merupakan jenis pelanggaran ringan yang sifatnya administrasi.

Selama ini penegakan hukum yang berhubungan dengan disiplin berlalu lintas ini menimbulkan praktik pungutan-pungutan liar, yang terjadi baik di lapangan, di dalam proses peradilan, bahkan sampai setelah putusan ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam rancangan sistem yang didiskusikan dalam forum tersebut, selain Bank BRI, akan tergabung juga bank-bank BUMN yang lain untuk dapat melayani proses administrasi dalam tilang elektronik ini.

Me/Re