Bentuk transformasi digital BPJS Kesehatan, guna makin mempermudah peserta JKN-KIS menyelesaikan urusan administratif mereka dengan lebih cepat dan praktis

MATARAM.lombokjurnal.om —  BPJS kesehatan saat ini yang telah resmi merillis Aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh secara gratis melalui PlayStore dan App Store.

Aplikasi Mobil JKN mmerupakan salah satu gebrakan inovasi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Lalu Kahar Kusman mengungkapkan itu saat melakukan talkshow di 97.5 FM Riper Radio, Rabu (14/03)

Dalam talkshow tersebut, Kusman menjelaskan secara informatif manfaat yang bias didapatkan melalui aplikasi Mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan ini.

Menurutnya, aplikasi Mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi digital BPJS Kesehatan guna mempermudah peserta JKN-KIS menyelesaikan urusan administratif mereka dengan lebih cepat dan praktis.

Semula kegiatan administrasi harus dilakukan dengan datang ke Kantor BPJS Kesehatan, kini dapat dilakukan dimana saja melalui aplikasi ini.

Berbagai fitur ditawarkan pada aplikasi ini, untukmemudahkan masyarakat mendapatkan layanan JKN-KIS. Mulai dari  pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS, cek data dan ubah data pribadi, perubahan fasilitas kesehatan, cek jumlah tagihan iuran peserta, cek lokasi fasilitas kesehatan terdekat, pengaduan keluhan dan masih banyak lagi fitur-fitur yang ditawarkan melalui aplikasi MoileJKN ini.

Sangat banyak manfaat yang bias didapat peserta JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN ini, guna  lebih meningkatkan kemudahan pelayanan kepada peserta.

Yang terbaru dari aplikasi ini adalah layanan fitur KIS Digital, KIS digital ini memiliki fungsi sebagai identitas peserta JKN-KIS. Jadi bila peserta lupa membawa kartu identitas peserta (KIS) pada saa hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, cukup buka aplikasi Mobile JKN dan tunjukan fitur KIS Digital ini, maka peserta tetap bias mendapatkan pelayanankesehatan di faskes dimana dia terdaftar.

Dengan adanya aplikasi ini maka akan mengurangi keluhan peserta tentang lamanya waktu antri mendaftarkan diri dan kelurganyake Program JKN-KIS.

“Untukitu kami  tidak pernah henti-hentinya meningatkan untuk mendownload mobile JKN agar semakin mudah dan cepat,” saran Lalu Kahar Kusman..

Re

Agar seluruh person in charge (PIC) Rumah Sakit mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir keluhan dari para peserta BPJS Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan sosialisasi layanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan di Rumah Sakit, untuk seluruh Person In Charge (PIC, atau petugas yang menangani informasi dan pengaduan di rumah sakit, red )   yang telah ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit, di seluruh Wilayah Kantor Cabang Mataram.

Penyelenggaraan sosialisasi yang bertujuan   meningkatkan pengetahuan petugas layanan informasi pada Rumah Sakit  itu berlangsung di Palma Resto, Rabu (13/03).

Seluruh PIC Rumah Sakit yang hadir sangat antusias mengikuti materi yang diberikan para Narasumber, yaitu Kepala OMBUDSMAN RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim , Ketua PERSI Prov. NTB, Herman Mahaputra, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali

Dalam penyampaian materi tersebut, narasumber menjelaskan aturan yang rinci tentang pemberian informasi yang harus dilakukan oleh seluruh PIC Rumah Sakit.

Kepala OMBUDSMAN RI Perwakilan NTB menjelaskan, dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah jelas diatur kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

“Jadi apa pun masalah yang ada di lapangan dapat dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga tidak ada mis komunikasi antar pihak,” ujar Adhar

Dalam pertemuan ini, Kepala BPJS  Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali menjelaskan, dilaksanakannya sosialisasi ini agar seluruh PIC Rumah Sakit dapat mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir keluhan dari para peserta BPJS Kesehatan.  Dan seluruh PIC Rumah Sakit dihimbau menjelaskan kepada peserta, dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta.

“Penjelasan dengan bahasa yang komunikatif, diharapkan tidak ada salah paham atau salah pengertian. Selain itu, PIC Rumah Sakit juga akan di berikan aplikasi untuk mendukung tugasnya sebagai PIPP RS,” ujar Ali.

Ketua PERSI Prov. NTB, Herman Mahaputra yang sering dipanggil dr Jack menekankan kepada seluruh Rumah Sakit, agar bertndak tegas kepada pasien dan keluarganya yang mengambil gambar/foto di seluruh area pelayanan Rumah Sakit tanpa seijin Managemen Rumah Sakit. Pengambilan gambar itu akan dikenakan saksi sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Hal ini penting diterapkan, agar permasalahan dapat ditangani langsung oleh pihak Rumah Sakit atau BPJS Kesehatan sebelum disebarluaskan di media sosial sebagai pemberitaan negatif.

Re

Panitia mengklaim kehadiran calon bukan dalam rangka kampanye, hanya silaturahmi saja, tapi tetap tidak bisa dibenarkan

LOMBOKUTARA.lombokjoutnal.com — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lombok Utara, terpaksa membubarkan kampanye pasangan calon Gubenur/ Wakil Gubenur Ahyar-Mori di Dusun Karang Montong Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang, Rabu (14/3).

Langkah itu dilakukan Panwas karena panitia pelaksana acara tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dari kepolisian.

“Kegiatan ini (Kampanye,red) terpaksa kita hentikan. Panitia tidak mampu menunjukan ijin dari kepolisian,” kata Ketua Panwas Lombok Utara, Adi Purmanto, Rabu (14/3).

Adi menambahkan, jadwal kampanye Ahyar-Mori, tidak ada di Lombok Utara, pada hari Rabu ini .

“Panitia mengklaim kehadiran calon bukan dalam rangka kampanye, hanya silaturahmi saja, tapi tetap tidak bisa dibenarkan. Karena ada pengumpulan masa dan pemasangan atribut calon. Ini bisa dikategorikan melanggar aturan kampanye,” paparnya.

Menanggapi itu, perwakilan partai koalisi, sekaligus Katua DPC Gerindra Lombok Utara, Sudirsah Sujanto, menyayangkan kejadian tersebut. Ia mengaku acara silaturahmi calon dengan warga di Pemenang dilakukan mendadak.

“Ya mendadak, kurang koordinasi. Saya juga diinfokan oleh temen-temen koalisi sejak tadi malam,” cetusnya.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, Ahyar Abduh yang datang tanpa didampingi calon Wakilnya Mori Hanafi, menyempatkan diri menyapa masa pendukungnya yang sudah terlebih dulu hadir di lokasi.

DNU

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)

JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog

MATARAM.lombokjournal.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi ke 10 masuknya Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS), yang dinahkodai I Made Agus Ariana. Acara pelantikan PW JAPNAS NTB dilaksanakan pada Rabu (14/03).

“Secara perlahan tapi pasti JAPNAS tumbuh di berbagai provinsi di Indonesia. Tentu hal ini sangat menggembirakan bagi kami, sekaligus tantangan untuk memberikan asas kemanfaatan riil bagi para anggotanya,” ungkap Ketua Umum PP JAPNAS, Bayu Priawan Djokosoetono.

Dalam acara pelantikan tersebut, Bayu menekankan, kehadiran JAPNAS harus bisa dirasakan bukan hanya para pengusaha saja,namun juga rakyat Indonesia.

“Sekarang ini JAPNAS sudah menandatangani MoU dengan Bulog tentang pendistribusian dan Pemasaran Bahan Pangan yang dikelola oleh Bulog. Dengan adanya MoU ini maka JAPNAS dapat berperan dalam stabilisasi distribusi dan harga pangan nasional,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut dari MoU dengan Bulog, Pengurus Pusat JAPNAS telah memberikan mandat bagi seluruh Ketua Umum Pengurus Wilayah Provinsi untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Wilayah masing-masing.

“MoU ini harus cepat ditindaklanjuti. Jaringan kami sampai ke wilayah-wilayah. Dan ini merupakan tanggung jawab dari kami, untuk merealisasikan apa yang menjadi point-point kesepakatan,” papar Bayu.

Senada dengan Bayu, Ketua Tim Caretaker Nasional PP JAPNAS, Reza Irsyad Aminy mengungkapkan, adanya MoU ini selain menjanjikan peluang bagi para anggota JAPNAS, juga kesempatan untuk berbakti untuk NKRI.

“Pelibatan JAPNAS dalam distribusi dan pemasaran bahan pangan yang dikelola Bulog, mengindikasikan bahwa JAPNAS saat ini semakin dilirik dan semakin menarik. Kami tentu akan menjaga amanah ini dengan baik,” ungkap Reza.

Bahkan ke depannya JAPNAS akan membangun komunikasi dengan institusi-institusi lain.

“JAPNAS akan terus berkembang. Kami akan membuka kerjasama dengan berbagai Badan Usaha, investor baik yang di dalam maupun Luar negeri. Seiring dengan hal tersebut, kami juga akan menghimpun kekuatan dan menkonsolidasikan organisasi kami agar dapat memanfaatkan setiap opportunity yang datang ke kami,” lanjut Reza.

Ketua Umum Pengurus Wilayah JAPNAS NTB, I Made Agus Ariana juga menyatakan bahwa hadirnya JAPNAS di NTB akan memicu sinergitas bisnis di NTB.

“Kami memiliki sapi, kami memiliki pariwisata, kami memiliki pertanian yang bagus, dengan adanya JAPNAS di NTB, maka akan menambah peluang masuknya investasi ke NTB,” ungkapnya.

Dalam acara pelantikan yang dilaksanakan di hotel Lombok Raya tersebut, Agus berjanji akan menjalankan dengan baik amanah yang sudah diemban. Sekaligus melakukan sosialisasi pariwisata secara lebih masif lagi.

“Pariwisata di NTB sekarang sudah menjadi alternatif dari Bali. Namun tentu saja publikasi dan promosinya harus terus didorong,” pungkas Agus.

AYA (*)

Kalau ada peraga kampanye yang beredar bukan APK yang resmi yang difasilitasi oleh KPU berarti  Ilegal,  Bawaslu harus menindaknya

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menghimbau Kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk tidak mencantumkan Foto/gambar pejabat publik di dalam Alat Praga kempaye (APK) .

Kepala Divisi Sosialisasi KPU NTB, Yan Marly mengatakan, ketentuannya  tidak jauh beda antara iklan kampanye dengan APK, yang boleh dimasukan fotonya di  maupun Bahan kampanye itu adalah foto pasangan calon.

Kalau bukan foto pasangan Calon boleh foto pihak lain dalam hal ini misalnya pengurus dari pengusul Partai Politik itu yang bisa masuk.

“Sekarang lain dari foto pengurus tertentu tidak bisa dimasukan kedalam  APK,”ujarnya, dikantor KPU NTB, Rabu (14/03)

Ia menuturkan dalam APK yang di fasilitasi oleh KPU tidak ada satupun yang memakai foto pejabat publik, dialat peraga yang dibuat oleh KPU.

“Kami sudah koreksi kontennya dan tidak ada satu pun yang melibatkan,   misalnya ya pak Gubernur. Ya tidak ada foto-foto pak Gubernur di APK, atau bahan kampanye yang diserahkan oleh pasangan calon. Kerna kalau ada kami pasti minta untuk dikoreksi dan itu APK masih dalam perjalanan menuju ke Kantor KPU nanti kita akan distribusikan kepada tim penghubung paslon,” tuturnya.

Yan menegaskan, untuk saat ini kalau ada peraga kampanye yang beredar itu bukan APK yang resmi yang difasilitasi oleh KPU berarti  Ilegal.  Bawaslu harus menindaknya, karena APK yang boleh beredar itu yang  desain dan materinya dibuat oleh pasangan calon dan itu disetujui oleh KPU. Artinya untuk persetujuan oleh KPU itu harus koreksi terhadap kontennya.

“Jangan-jangan nanti kontennya melanggar, tidak sesuai dan itu kita pastikan tidak ada,”tegasnya

Disinggung terkait sangsi bagi alat kampanye yang dibuat tanpa persetujuan KPU?

Yan mengungkapkan sanksi administratif, pada yang bersangkutan diberi teguran tertulis dan diminta kepada yang bersangkutan (tim kampanye) untuk menurunkan secepatnya.

“Kalau tidak maka akan ada penurunan secara paksa,”jawabnya.

Untuk kempanye yang dihadiri oleh pejabat publik diperbolehkan dengan sayarat harus mengajukan cuti.

“Jadi kepala daerah wajib cuti tapi pada saat melaksanakan kampanye,” ucap Yan.

Sedangkan untuk iklan paslon, boleh menambah paling banyak 100 persen. Kemudian APK 150 persen, tapi kalau konteksnya dengan kampanye tidak bisa paslon itu  memperbanyak.

“Jadi cukup dengan yang difasilitasi oleh KPU saja,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di NTB terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan

lombokjournal.com;

JAKARTA — Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) bersilaturahmi beserta jajaran Pemprov NTB menyambangi Kantor Media Group di Jl Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (14/3).

TGB menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan NTB kepada redaksi Media Group. Antara lain pemaparan yang disampaikan terkait dengan sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi andalan bagi NTB.

“Pertanian dari dulu menjadi fokus, dan kami tetapkan pariwisata karena potensinya luar biasa. Ketahanannya tinggi dan reboundnya paling cepat dibanding industri teknologi tinggi. Alam dan kultur kita mendukung sebagai core bisnis kita,” ujar TGB.

Kementerian Pertanian telah menetapkan NTB menjadi satu dari delapan provinsi penyangga ketahanan pangan danbtugas itu sudah ditunaikan denagn baik.

TGB menyampaikan, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang di NTB terus mengalami pertumbuhan cukup signifikan, mulai 2014 tercatat pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,15, 2015 dengan 5,62 persen, 2016 dengan 5,71 persen, dan 2017 dengan 7,1 persen.

TGB juga memaparkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seluas 1.250 hektare atau empat kali lebih luas dari yang ada di Nusa Dua, Bali.

KEK Mandalika memiliki pantai pasir putih sepanjang 7,5 km menghadap ke samudera hindia. Saat ini sudah ada enam hotel yang sedang dibangun, ditambah Novotel yang sudah ada.

Sedangkan proses penataan pantai sudah hampir. TGB juga memaparkan segmen wisata halal yang menjadi primadona pariwisata di NTB.

“Kami berani membangun segmen baru tidak menghilangkan yang lama. Bahkan kami ingin NTB jadi pusat Islamic MICE,” ucap TGB.

TGB menyebutkan, jumlah kunjungan wisatawan NTB pada 2017 mencapai  3.508.903 wisatawan. Angka ini melonjak tujuh kali lipat dibanding catatan kunjungan wisatawan pada 2008 yang sebesar 544.501 wisatawan.

Direktur Utama Metro TV Suryopratomo mengaku sudah lama ingin mengundang TGB ke Media Group. Keluarga Besar Media Group ingin mendengar langsung pemaparan tentang cara TGB dalam mencapai keberhasilan membangun NTB dalam sepuluh tahun terakhir.

“Sudah lama kami ingin undang Tuan Guru untuk sharing, NTB paling cepat pertumbuhan dan jadi pilar untuk sektor pertumbuhan,” ucap Suryopratomo.

Suryopratomo meyakini apa yang dilakukan TGB dalam mengubah wajah NTB akan selalu diingat oleh masyarakat NTB.

“Intinya apa yang bisa kita lakukan untuk NTB kita lakukan, saya ikut senang atas kemajuan yang dicapai NTB dengan Tuan Guru dan kami berdoa untuk kemajuan yang lebih besar untuk Tuan Guru, saya kira pikiran yang besar itu bagus untuk Indonesia,” kata Suryopratomo.

Tak hanya Metro TV, TGB juga bersilaturahmi ke kantor TV ONE di Pulogadung, Jakarta Timur. Pemaparan tentang perkembangan NTB juga disampaikan kepada jajaran redaksi TV ONE.

Selepas berdiskusi dengan redaksi TV One, TGB diminta menjadi imam shalat zuhur berjamaah dan juga tausiah. Momen ini tidak dilewatkan para awak media di TV One untuk ikut berjamaah dan mendengar tausiah dari Ketua Ikatan Alumni Al Azhar Cabang Indonesia tersebut.

Dalam tausiahnya, TGB menjabarkan tentang kandungan Surat Yusuf yang dinilai sangat komplit, baik yang mengutarakan kasih sayang ataupun adanya kebencian yang diarahkan kepada Nabi Yusuf.

Namun demikian, kata TGB, jamaah perlu mencontoh bagaimana sikap Nabi Yusuf dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Alih-alih mendendam, Nabi Yusuf justru bermurah hati dengan memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah membencinya.

“Ini satu adab bagaimana kisah nabi itu ada pelajaran berharga dalam kehidupan, yang kita temui bisa menyenangkan atau menyulitkan. Kita mau mengenang yang buruk atau yang baik. Nabi Yusuf mengajak kita menyetel gelombang yang positif,” ucap TGB.

Kata TGB, Nabi Yusuf memilih menutup hal-hal negatif yang dilakukan kepadanya dan mengajak untuk mengingat nikmat Allah berupa persaudaraan.

“Saya yakin intensitas teman-teman media ini menjumpai luar biasa, banyak hal yang Anda bisa melihat, merasakan, dan mengikuti. Saya ajak kita melampaui ini semua dalam arti tetap dalam prinsip kita, bahwa di tengah hiruk pikuk kebangsaan ada nikmat yang menyatukan kita,” kata TGB menambahkan.

Me

Di kediaman Lalu Mudjitahid,  calon Wakil Gubernur, Sitti Rohmi mendapatkan nasehat-nasehat dan masukan perihal melanjutkan pembangunan NTB ke arah yang lebih gemilang

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah hari ini kembali membangun dan menjaga silaturahmi dengan sesepuh sasak dan NTB. Selasa (13/3).

Sitti Rohmi menyambangi kediaman sesepuh yang juga tokoh sentral NTB Lalu Mudjitahid di kawasan Selagalas, Kota Mataram.

Rohmi bersama rombongan datang siang ini dan disambut langsung oleh sesepuh yang biasa disapa Mamik Mudji itu.

Rohmi beserta rombongan dijamu di ruang tamu kediaman Mamik Mudji.

Di sana, Rohmi berbincang dan berdialog mengenai banyak hal. Dalam kesempatan itu, Rohmi yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang tersebut mendapatkan nasehat-nasehat dan masukan mengenai perihal melanjutkan pembangunan NTB ke arah yang lebih gemilang.

Kemudian, Rohmi juga meminta doa dan restu dari Lalu Mudjitahid terkait keikutsertaan Zul-Rohmi di Pilkada NTB 2018.” Sebagai pelingsir tokoh Sasak , beliau patut dihormati dan didengarkan petuah-petuah bijaknya,” ujar Sitti Rohmi .

Menurut Rohmi, sebagai ‘orang tua’  Lalu Mudjitahid merupakan tokoh sentral NTB. Ia adalah saksi sekaligus pelaku sejarah yang pernah terlibat dalam banyak program pembangunan NTB.

Sejak tahun 1989 sampai 1999, Mudjitahid menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Lombok Barat.

“Beliau juga merupakan Ketua Badan Pengawas Yayasan Pembina IKIP Mataram,” imbuh Rohmi yang juga Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur .

Komunikasi dengan tokoh sepuh bukan kali ini saja dilakukan oleh Rohmi. Beberapa pekan lalu, Mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu juga pernah bersilaturahmi ke kediaman pimpinan Yayasan 45 Mataram Brigjen TNI (Pur) H. Abdul Kadir.

Selain itu, Rohmi juga pernah silaturahmi ke kediaman Lalu Azhar. Lalu Azhar adalah mantan Wakil Gubernur NTB. Lalu Azhar juga merupakan Tokoh akademik. Sampai sekarang, lulusan Universitas Gadjah Mada itu menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pembina IKIP Mataram.#

Me

Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya maupun  bantuan pemerintah, tapi produknya belum memenuhi standar. Itu yang akan diseleksi dan diakomodir di BUMDes Mart

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk menjaring produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Lombok Utara, yang nantinya akan masuk dalam item produk BUMDes Mart, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KLU bekerjasama dengan LSM KOMPAK KLU akan menggelar Gebyar Produk UMKM.

Kegiaatan tersebut dilanjutkan dengan Peresmian BUMDes Mart 2018, dan seleksi semua jenis produk olahan UMKM.

Hal itu diungkapkan Asisten II Setda Lombok Utara, Ir. Hermanto, didampingi Kabag Humas KLU dan  KOMPAK KLU serta PT. Usaha Desa Sejahtera Yogyakarta, dalam Jumpa Pers, di ruang pers Humas Pro KLU, Selasa (13/03).

“Banyak tumbuh UMKM, baik swadaya ataupun bantuan pemerintah, tapi produknya belum sepenuhnya memenuhi standar. Itu yang akan kita seleksi agar bisa diakomodir di BUMDes Mart,” paparnya.

Dalam Gebyar Produk UMKM yang akan dilangsungkan di Gedung Serbaguna Rabu (14/3) itu, lanjut Hermanto, juga akan dihadiri para buyer dari Mataram, dengan harapan produk-produk UMKM yang dipamerkan bisa menarik minat para buyer.

“Sudah ada 100 UMKM, 75 diantaranya olahan makanan, sisanya non makanan. Mereka butuh akses pasar, itu yang harus disiapkan,” sambungnya.

Koordinator, KOMPAK KLU, Mawar Junita, menjelaskan, Kamis nanti produk UMKM yang lolos seleksi itu akan diumumkan. Untuk selanjutnya menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk pembinaan.

“Produk UMKM yang memenuhi standar layak masuk ke BUMDes Mart. Bahkan diharapkan bisa menyasar pasar luar,” cetusnya.

Business Development Manager PT. Usaha Desa Sejahtera., Aziz Seryawijaya, yang juga hadir dalam jumpa pers itu mengatakan, untuk tahap pertama porsentasi produk yang akan diakomodir di BUMDes Mart sebesar 10 persen dari seluruh produk UMKM di Lombok Utara.

“Bagaimana beras Tanjung yang terkenal itu bisa dikemas di KLU, tidak hanya dikemas di Mataram,” katanya.

Aziz juga menjelaskan, ada empat kriteria produk yang akan dinilai. Pertama kriteria A, yaitu produk yang secara otomatis bisa langsung masuk ke ABUMDes Mart dan berpeluang masuk pasar yang lebih luas, tipe B, produk yang hanya bisa dipasarkan di BUMDes Mart sementar dan masih membutuhkan pembinaan saja, sementar tipe C, produk yang sedikit lagi bisa masuk ke BUMDes Mart, misalnya tidak ada kode produksi dan masa kadaluarsa.

“Dan tipe D, produk yang masih jauh dari kata layak untuk dipasarkan. Ini membutuhkan pembinaan dari pemerintah daerah,” terangnya.

Acara Gebyar Produk UMKM ini dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi pelaku UMKM. Pameran dan Loka karya.

DNU

Sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan harga hingga berlangsung hingga hari ini.

MATARAM.lombokjournal.com —  Kenaikan harga  cabai yang meresahkan khususnya pengusaha restoran dan tempat makan, dinilai akan mempengaruhi perkembangan usaha kuliner.

Apalagi kuliner Lombok yang dikebal menggunakan banyak cabai. Seperti ayam bakar Taliwang, pelecing kangkung, dan beberapa kuliner pedas lainnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, H Ruslan menyatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi faktor kelangkaan. Kelangkaan tersebut diduga akibat cuaca buruk, yang membuat panen lebih sedikit dibandingkan kebutuhan masyarakat.

H Ruslan mengatakan, naiknya harga cabai itu bukanlah ulah mafia bahan pokok, seperti yang pernah dibacanya di beberapa media.

“Ini murni faktor cuaca,” tegas Ruslan.

Dikatakannya, sejak Februari lalu cabai memang menunjukkan tren peningkatan hingga hari ini. Minggu pertama Februari lalu, harga cabai sebesar Rp 43 ribu per kilogramnya. Pada minggu kedua mengalami kenaikan menjadi Rp 60 ribu per kilogramnya.

Harga cabai kembali naik pada minggu ketiga sebesar Rp 70 ribu per kilogramnya. Minggu keempat naik menjadi Rp 71 ribu per kilogramnya.

“Lalu bulan Maret minggu pertama menjadi Rp 73 ribu per kilogramnya dan kembali naik pada minggu kedua sebesar Rp 76 ribu, hingga Rp 80 ribu per kilogramnya,” jelasnya.

Menurutnya, satgas pangan sudah bekerja maksimal untuk menangani kenaikan harga cabai tersebut. Mereka rutin melakukan pemantauan harga di pasar setiap harinya.

Sementara kehadiran Toko Tani Indonesia Center (TTIC) bisa membantu mengatasi permasalahan itu. Hanya saja, itu masih belum maksimal. Ia menilai cabai yang ada di TTIC tidak begitu banyak. Sementara kebutuhan untuk didistribusikan ke masyarakatsangat besar.

“Masih tidak sebanding hasil panen dengan permintaan cabai di pasar. Itu persoalannya,” sambungnya.

Pemerintah NTB melakukan berbagai upaya agar harga cabai tidak kembali naik. Termasuk bagaimana mendistribusikan cabai dari luar Lombok.

Cabai dari pulau Jawa didatangkan agar harga cabai bisa menjadi stabil. Hal tersebut terus diupayakan dengan intens. Hal ini mengingat pengaruhnya yang cukup besar bagi masyarakat Lombok. Khususnya pengusaha kuliner seperti restoran dan kafe.

“Kita juga termasuk daerah pariwisata. Mahalnya harga cabai membuat usaha para restoran, kafe, dan warung stagnan,” terangnya

Kelangkaan dan mahalnya cabai juga diduga akibat pengiriman ke luar NTB oleh sejumlah distributor. Namun hal ini ditampik Ruslan.

Pengiriman tersebut terjadi pada saat hasil panen melimpah. Distributor lebih memilih mengirimkan keluar NTB dibandingkan cabai tersebut rusak. Berbeda dengan saat ini, hasil panen cabai lebih sedikit sehingga mengakibatkan harga cabai naik.

Dan diulangi penegasannya, kenaikan itu bukan karena ulah mafia.

AYA