Kesiagaan Bank Indonesia NTB tidak hanya pada masa pilkada ini, hal iini sudah menjadi program andalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Perputaran uang cash yang diperkirakan besar di masa Pilkada serentak tahun 2018, rentan dengan peredaran uang palsu (upal), terutama masa-masa kampanye.

Masyarakat dihimbau waspada, khususnya para pedagang kecil yang dinilai masih awam akan upal. “Pilkada nanti jumlah uang yang beredar pasti naik,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) NTB, Achris Sarwani,  (20/3) di Mataram.

BI NTB sudah melakukan antisipasi dari jauh hari sebelumnya. Kenaikan jumlah uang cash yang beredar sudah tergambar dari data yang dimiliki BI NTB.

Jumlahnya akan lebih besar dari hari-hari sebelum Pilkada. Kesiagaan BI NTB diakuinya tidak hanya pada masa pilkada ini. Hal itu sudah menjadi program andalan BI NTB agar setiap masyarakat mengenal rupiah asli dan palsu.

“Kita sosialisasikan lewat program tersebut,” Tegasnya

Selain program sosialisasi, Achris mengaku juga memiliki program kerjasama dengan pihak kepolisian. Pihaknya juga mengintensifkan program tersebut, terlebih jika ada informasi terkait hal tersebut.

Pihaknya akan segera melokalisir dan melakukan penanganan sebaiknya agar tidak meresahkan masyarakat.

“Segera kita lokalisir begitu ada laporan masuk,” kata Achris.

Di beberapa daerah di luar NTB upal sudah mulai ditemukan. Namun ia mengatakan hal tersebut tidak terjadi di NTB.

Ia mengaku memiliki sistem informasi yang dapat melokalisir dengan cepat jika ada temuan. Terutama dengan pihak kepolisian sebab itu sudah masuk dalam pidana kejahatan. Pihaknya akan segera melakukan tracking penyebab beredarnya upal.

“Tapi kita sudah tahu polanya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, dengan pola yang yang sudah diketahui pihaknya kemudian melakukan pemetaan pola tersebut. Namun ia mengatakan modus baru peredaran upal belum terlalu rumit. Hal tersebut dikarenakan penanganan uang cash tidak serumit kejahatan skimming.

“Kita sudah punya perjanjian kerja dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BAKOSUPAL). Hal ini secara nasional termasuk juga di NTB,” jelasnya.

Peredaran upal saat ini biasanya menyasar masyarakat atau pedagang kecil. Salah satu cara ampuh yang bisa menangkal ini adalah dnegan pemahaman masyarakat atau si pedagang.

Mereka harus lebih berhati-hati menerima uang. Terlebih lagi uang yang beredar pada masa Pilkada ini.

Untuk pedagang kecil, Achris menyarankan untuk memiliki alat ultra violet sebagai pendeteksi. Harga alat tersebut tidak mahal. Hal ini lebih mudah dimengerti dengan cepat dibandingkan memperkenalkan upal itu sendiri.

“Itu salah satu cara yang paling cepat,” pungkasnya.

Sementara terkait tren upal di NTB, ia mengatakan kondisi peredaran uang di NTB saat ini masih normal. Saat ini belum ada laporan kejadian besar seperti di daerah lain. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk terus waspada akan hal tersebut.

“Laporan terakhir dengan BINDA juga mengatakan tidak ada yang perlu dikawatirkan hingga saat ini,” tandasnya.

AYA

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombok Utara, akan menertibkan rongsokan kapal-kapal jenis speed boat yang diparkir pemiliknya di sekitar kawasan pelabuhan Teluk Nara. Desa Malaka Kecamatan Pemenang.

“Ada rencana kita mau angkut menggunakan alat berat. Tapi ada beberapa kendala, salah satunya lokasi evakuasi atau pemindahan yang belum ada sampai saat ini,” kata Sekretaris Dishublutkan KLU Samsul Rizal, Selasa (20/3).

Dikatakan Rizal, keberadaann kapal-kapal itu cukup menggangu, selain terlihat semrawut, kapal-kapal lain juga tidak bisa nambat atau parkir di pinggir pantai.

“Kita sudah bersurat ke masyarakat yang memiliki, termasuk ke BNPB dan TWP Gili Matra, tapi belum ada respon. Karena ada beberapa kapal juga merupakan aset instansi, jadi harus melalui penghapusan aset baru bisa dimusnahkan,” paparnya.

Kawasan pelabuhan Teluk Nara, yang merupakan salah satu pintu masuk menuju ke tiga Gili, lanjut Rizal, akan disterilkan 100 meter ke timur dan barat.

Mengingat Oktober mendatang ada tamu BMF yang dijadwalkan datang ke tiga Gili.

Meski mengaku tidak memiliki pos anggaran untuk penertiban pada tahun anggaran 2018 ini, pihaknya akan mengupayakan melalui anggaran yang ada.

DNU

Dinas Pariwisata NTB mencatat, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2008 hanya 500 ribu, pada tahun 2017 kemarin jumlah wisatawan sudah mencapai hingga 3,5 juta

MATARAM.lombokjournal.com —  Sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Lombok, kini menjadi buah bibir para pelancong dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Lombok menawarkan sejumlah destinasi wisata yang tidak kalah menariknya dari tetangga sebelah, Bali.

Berbagai destinasi menarik tersedia di Pulau Seribu Masjid, mulai dari keindahan bawah laut, gugusan perbukitan yang hijau, bentangan pasir putih di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, eksotisme tiga gili di Lombok Utara, hingga panorama Gunung Rinjani.

Lombok juga memiliki kekayaan budaya yang menjadi buruan para pelancong dunia, termasuk sajian kuliner berselera pedas.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Muhammad Faozal mengatakan pengembangan sektor pariwisata tak dilakukan dalam sekejap.

Program pengembangan pariwisata, kata Faozal, mulai digagas saat TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menjabat sebagai Gubernur NTB pada 2008 lalu.

Faozal menambahkan, berbagai upaya ditempuh dalam memajukan sektor pariwisata, mulai dari regulasi, promosi, hingga penguatan destinasi.

Hasilnya, tingkat kunjungan wisatawan ke NTB terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Catatan, Dinas Pariwisata NTB, jumlah kunjungan pada 2008 hanya sebanyak 500 ribu.

Namun, pada 2017 kemarin, jumlah ini membengkak hingga 3,5 juta wisatawan.

“Potret pariwisata NTB kita lihat saat ini pada 2017 sudah menyentuh 3,5 juta wisatawan, dan tahun depan ditargetkan 4 juta wisatawan,” ujar Faozal di Kantor Dinas Pariwisata NTB, Selasa (20/3).

Faozal mengungkapan, kemajuan sektor pariwisata pada akhirnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, pelaku industri wisata, pelaku ekonomi kreatif.

“Efek dari berbagai aktivitas pariwisata berdampak pada masyarakat kita, bagi pelaku industri wisata dengan hadirnya industri kreatif yang berikan kesejahteraan masyarakat,” kata Faozal menambahkan.

AYA

BPJS Kesehatan Pusat telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama RI mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi jamaah calon haji dan petugas haji.

MATARAM.lombokjournal.com —  BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan berbagai upaya pendekatan pada berbagai segmen masyarakat dan stakeholder. Tujuannyanya mencapai Universal Health Coverage (UHC) padatahun 2019 mendatang,

Kali ini, BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggandeng Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram melalui kegiatan sosialisasi JKN-KIS, untuk menjaring seluruh Jamaah Calon Haji di wilayah Kota Mataram, Senin (05/03).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Kasi Penyelenggara Haji danUmrah (PHU), Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Kepala Bidang Perluasan Pesertadan Kepatuhan beserta staf, serta Jamaah Calon Haji Wilayah Kota Mataram.

Perlu diketahui, tahun 2017 di pusat, BPJS Kesehatan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama RI mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi jamaah haji dan petugas haji.

Perjanjian kerjasama tersebut tidak lain bertujuan untuk dapat mewujudkan UHC dan meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Calon Jamaah Haji dan petugas haji.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, Burhanul Islam mengatakan, kewajiban masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarganya dalam kepesertaan program JKN-KIS merupakan perintah Undang-Undang. Perjanjian kerjasama yang dilakukan di pusat merupakan perpanjang tangan dari amanah undang-undang tersebut.

“Diwajibkan kepada seluruh jamaah haji untuk mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS. KIS ini sebagai perlindungan ketika Jamaah membutuhkan pelayanan kesehatan saat berada di embarkasi, dan seterusnya, tidak hanya pada saat haji. Kartu JKN-KIS juga dapat digunakan setelah Jamaah balik ke tanah air dan akan memeriksakan dirinya di Fasilitas Kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit Pasti sangat bermanfaat,” jelas Burhanul

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali menyapaikan, soisialisasi ini akan diselenggarakan pada setiap Kota dan Kabupaten di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Mataram, untuk yang pertama, yaitu di wilayah Kota Mataram dan untuk Kabupaten Lombok Barat danKabupaten Lombok Utara akan dijadwalkan selanjutnya.

“Pada sosialisasi ini diharapkan agar Jamaah Calon Haji dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya ke Program JKN-KIS,” ujar Ali.

Re

Jenis Produk yang tak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Sebanyak 89 dari 100 produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ikut dalam pamran Gebyar UMKM KLU 2018 beberapa waktu lalu, dipastikan tidak lolos seleksi.

“Yang lolos sekeksi dan layak masuk BUMDes Mart hanya 11 produk. Sisanya belum memenuhi standar,” ungkap Kepala Dinas DP2 KB-PMD KLU. H. KHolidi Halil, Senin (19/3).

Kholidi menambahkan, 89 jenis Produk yang tidak tidak lolos seleksi itu, masih pada kategori atau tipe B dan C. seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tidak ada kode produksi, label halal, masalah kemasan dan beberapa aspek lainnya.

“Sekarang tugas kita bagaimana membangun jejaring dengan 6 BUMDes Mart yang ada. Termasuk di dalamnya menyelangkut harga jual, harga beli, dan keuntungan bagi BUMDes Mart itu sendiri,” tegasnya.

Terhadap dua BUMDes Mart yang belum siap, lanjut Kholidi, diakuinya masih terkendala modal untuk pengadaan barang.

“Dua BUMDes Mart yang belum siap itu Desa Sokong dan Anyar. Tapi diupayankan untuk melakukan pemesanan karna pemesanan barang melalui prinsipel. Pengirimannya sekitar 3 hari dari jadwal pemesanan,” tambahnya.

DNU

Konsep yang dibuat berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H Ridwansyah, Senin (19/03)  di Mataram mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika.

Konsep itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo sebelumnya, saat meresmikan pembukkan dibangunnya kawasan Ekonomi khusus ( KEK ) Mandalika, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mendapatkan ruang di KEK Mandalika

Bappeda NTB juga mempersiapkan regulasi untuk kenyamanan tamu yang datang ke KEK Mandalika.

“Secara makro kita sedang siapkan konsep bersama kabupaten Lombok Tengah,” ujar Kepala Bappeda NTB H Ridwansyah Senin 19/3 diMataram.

Ia menuturkan, konsep yang dibuat nantinya berupa kawasan luar KEK Mandalika saling mendukung dengan kawasan yang ada di dalam.

Untuk kawasan di dalam, Ridwan mengaku sudah ada master plan dari pengembang KEK Mandalika. Sementara kawasan yang ada diluar belum ada.

Konsep tersebut nantinya membuat keberadaan KEK Mandalika juga dirasakan oleh Koperasi dan UMKM NTB.

“Sebab itu di dinas tengah mempersiapkan seperti apa dan bekerjasama dengan Pemkabn Lombok Tengah dan ITDC,” sambungnya.

Ia melanjutkan, inti dari pembangunan ruang untuk UMKM tersebut harus ada masyarakat Lombok Tengah atau pengusaha kecil yang berjualan.

Hal tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan bagi para pengunjung, atau tamu yang datang ke KEK Mandalika. Namun tentunya jualan tersebut tertata dengan rapi.

“Itu yang akan kita siapkan regulasinya,” katanya.

Ridwan menegaskan, bila perlu pihaknya akan mempersiapkan anggaran pada 2019 mendatang untuk persoalan tersebut.

Saat ini pihaknya tengah menginventarisir seperti apa anggaran yang dibutuhkan nantinya. Polanya tidak hanya berasal dari APBD NTB, namun juga dengan pola kemitraan. Misalnya menggunakan dana CSR ITDC atau pihak lainnya.

“Jadi tidak ada masalah,” akunya.

Pembangunan ruang bagi UMKM dinilainya tidak menimbulkan masalah. Sebab barang yang ingin dijual di kawasan tersebut sudah ada.

Seperti hasil kerajinan dan hasil olahan UMKM lainnya. Hanya saja detail terkait UMKM di KEK Mandalika berada di instansi terkait. Yakni UMKM mana, jenis jualannya apa, desain lapak, dan lainnya.

“Teknisnya ada di Dinas Koperasi dan UMKM,” Tegasnya.

Sementara untuk jumlah UMKM yang ada di kawasan tersebut, Ridwan mengaku belum mengetahui terkait pembatasan jumlah. Sebab itu, baginya sangat penting untuk melakukan invetarisir jumlah UMKM yang ada.

Terutama UMKM yang ada di Lombok Tengah. Hal tersebut melibatkan ITDC dan Pemkab Lombok Tengah. Namun pihaknya berharap agar sebanyak-banyaknya UMKM bisa diakomodir.

“Semakin banyak orang diberikan kesempatan bisa menikmati program tersebut, maka semakin bagus,” tutupnya

AYA

KPUD NTB melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih potensial nonKTP-elektronik yang tertuang  dalam formulir model A.C.4-KWK

MATARAM.lombokjournal.com —– Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, persyaratan warga negara untuk terdaftar menjadi wajib pemilih harus memiliki KTP-El atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa pemilih tersebut telah melakukan perekaman e-KTP.

“Daftar pemilih potensial nonKTP-El yang ditetapkan KPUD NTB sejumlah 319.530 lemilih dengan rincian 159.398 laki-laki dan 160.132 perempuan,” ujar Aksar, Senin (19/03).

Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018 sebanyak 3.545,106 pemilih, terdiri atas 1.742.829 pemilih laki-laki dan 1.802.277 pemilih lerempuan yang tersebar di 116 Kecamatan, 1.137 Desa/Kelurahan dan 8.336 TPS.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka, Jumat (16/03). Dalam rapat pleno terbuka tersebut, KPUD NTB melakukan rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018

Selain itu, KPUD NTB melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih potensial nonKTP-elektronik yang tertuang  dalam formulir model A.C.4-KWK.

Pemilih tersebut ditemukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) saat Coklit pada 20 Januari s/d 18 Februari yang lalu, namun belum atau tidak memiliki KTP-El.

Aksar menjelaskan, DPS tidak mencul begitu saja, dan telah terakumulasi secara keseluruhan dimulai dari Data DP4 yang disinkronisasi dengan DPT Pemilu Terakhir. Hasil sinkronisasi tersebut selanjutnya dbagi atau di grouping oleh KPU Kab/Kota menjadi Daftar Pemilih per TPS.

“Daftar Pemilih Per TPS yang tertuang dalam Formulir Model A-KWK inilah yang dipakai oleh PPDP untuk mencoklit,” lanjut Aksar.

Hasil Coklit ini bermacam-macam, ada pemilih yang dicoret karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai wajib pilih dengan beberapa kategori, di antaranya pemilih yang telah meninggal dunia, ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI/Polri, hilang ingatan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk NTB.

Aksar menegaskan KPUD NTB akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Dukcapil dalam rangka menuntaskan pemilih non KTP-El.

“Dinas Dukcapil harus serius menuntaskan perekaman KTP-El, dalam upaya menjamin hak konstitusional warga untuk dapat mempergunakan hak pilihnya,” kata Aksar menambahkan

AYA

Dasar pemerintah mengusulkan Perda ini hanya mengacu pada kewenangan atribusi atau muatan lokal yang diberikan kepada daerah

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com – Pembahasan Draf Raperda Masyarakat Hukum Adat diperkirakan akan berlangsung alot. Penilaian  itu disampaikan Ketua Pansus Masyarakat Hukum Adat Lombok Utara, Ardianto.

“Ini akan berjalan alot, banyak hal yang harus dibahas. Pasalnya, tidak ada delegasi secara khusus untuk membentuk Perda masyarakat adat dari Undang-Undang yang lebih tinggi,” paparnya, dalam rapat Pansus bersama Pemerintah Daerah di ruang sidang DPRD, Senin (19/03).

Dalam Permendagri nomor 52 tahun 2014, lanjut Ardianto, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat hanya dimungkinkan melalui keputusan Bupati atau Perbub.

“Dasar pemerintah mengusulkan Perda ini hanya mengacu pada kewenangan atribusi atau muatan lokal yang diberikan kepada daerah. Meski begitu kita akan diskusikan lebih lanjut,” tegasnya.

Sementara untuk pedoman pegakuan hak-hak ulayat dalam rangka menentukan hak wilayah di daerah masing-masig, dimungkinkan melalui Perda, dasarnya Permen Agraria nomor 5 tahun 1999.

“Pasal hak ulayat yang juga tertuang dalam draf Raperda ini, tentu berbeda dengan Perda Masyarakat Hukum adat, dasarnya Permendagri Agraria itu. Ini hasil konsultasi Pansus dengan Kementrian Hukum dan Ham beberapa waktu lalu,” tukasnya.

Kepala DP2 KB-BPMD. H. Kholidi Halil, sebagai pihak peng-inisiasi Perda dalam kesempatan itu, mengatakan draf Raperda yang sudah disusulkan akan segera diuji publik.

“Terkait beberapa pasal yang dirasa tidak perlu, kita sepakat untuk dihapus,” jelas Kholidi, didampingi Kepala Dinas Pariwisata KLU, H. Muhammad, dan Kepala Bagian Hukum, Raden Eka Asmarahadi.

DNU

Andai Zul-Rohmi menang di Pilkada 2018, maka provinsi NTB akan mencatatkan sejarah baru, kaum perempuan mendapatkan peran penting dalam pemerintahan

lombokjournal.com —

LOMBOK BARAT;  Dukungan untuk pasangan calon (paslon) Zuikieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) datang dari berbagai Komunitas Masyarakat di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat .

Ratusan anggota komunitas masyarakat ini tanpa ragu masuk ke gerbong Relawan Jilbab Hijau yang menjadi warna dan simbol perjuangan pasangan calon nomor urut tiga itu.

“Relawan Jilbab Hijau Labuapi Akan organisir ibu ibu dan remaja putri memilih Zul Rohmi. Intinya kami akan bergerak di seluruh Kecamatan Labuapi,” kata tokoh Relawan Jilbab Hijau Labuapi Musliah di Rumak Labuapi, Sabtu (18/03).

Musliah mengatakan, komunitasnya mantap memilih paslon yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini, lantaran Zul-Rohmi punya perbedaan mencolok dari kandidat lain.

Siti Rohmi Djalilah yang tak lain adalah kakak kandung dari Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, menginspirasi Relawan Jilbab Hijau Labuapi.

Rohmi kata Musliah adalah Cawagub perempuan pertama di NTB. Andai Zul-Rohmi menang di Pilkada 2018, maka provinsi NTB akan mencatatkan sejarah baru di mana kaum perempuan mendapatkan peran penting dalam pemerintahan.

Rekam jejak Sitti Rohmi juga menjadi pertimbangan Kelompok Bank Sampah untuk menjadikan mantan Ketua DPRD Lombok Timur itu sebagai panutan.

Rohmi menurut Musliah adalah taulandan yang telah membuktikan kaum perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi, punya karir yang mentereng dan tetap tak lupa pada tanggung jawab utama sesuai kodrat perempuan.

“Perempuan NTB harus pintar seperti Bu Rohmi. Kami bangga adanya sosok Bu Rohmi jadi cawagub perempuan pertama,” ujar Musliah.

Ketua Kelompok Pengelola Bank Sampah Siti menjelaskan, relawan Jilbab Hijau Labuapi  berisikan anggota yang punya latar belakang beragam. Mereka terdiri dari kelompok arisan, pengajian ibu-ibu, kelompok pedagang pasar, kelompok kesenian, dan Kelompok Bank Sampah.

“Relawan Jilbab Hijau Labuapi Akan organisir Ibu Ibu dan remaja putri memilih Zul Rohmi,” ucap Siti mantap.#

Me (*)

TGB mengungkapkan, bangsa Indonesia sungguh-sungguh meletakkan harapan besar kepada ITB, akan lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa

lombokjournal.com —

BANDUNG ;  Gubernur NTB, TGH Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menaruh  s harapan  besar pada Institut Teknologi Bandung (ITB), akan lahirnya para calon pemimpin bangsa yang memiliki komitmen membangun negeri yang besar ini.

Gubernur menyampaikan itu saat mengisi kuliah umum dengan tema “Menerapkan Nilai Ketuhanan dan Nasionalisme dalam Menjalankan Kepemimpinan yang Berintegritas dan Profesional” di Auditorium Sekolah Bisnis dan Management ITB, Jumat (16/3).

Menurut gubernur yang akrab disapa TGB, mahasiswa ITB memiliki kredibilitas yang sangat baik dan bisa diandalkan. Bahkan di ITB, tempat lahirnya tokoh-tokoh besar di Indonesia, mulai Presiden pertama Soekarno dan Presiden ketiga BJ Habibie.

“Kami semua, Bangsa Indonesia kepada ITB meletakan sungguh-sungguh harapan besar, dari kampus ini akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa,” ucap TGB.

TGB banyak memaparkan tentang perkembangan NTB dalam sektor pertanian dan pariwisata.

Sebelum menguraikan harapan tersebut, terlebih dahulu TGB memberikan  paparan dengan contoh kasus. Yakni jika suatu hari putrinya dilamar oleh dua laki-laki dengan latar belakang berbeda. Laki-laki pertama memiliki empat unit ruko, sedangkan laki-laki kedua adalah mahasiswa ITB semester akhir.

“Saya dengan penuh kemantapan hati memilih anak ITB,” kata TGB yang disambut tepuk tangan meriah mahasiswa ITB.

Menurut TGB mahasiswa ITB memiliki kredibilitas yang sangat baik dan bisa diandalkan.

Pernyataan TGB tersebut menjadi topik yang menarik bagi mahasiswa pada sesi tanya jawab. Seorang mahasiswa, Aziz, yang gaya perkenalan dirinya mengundang decak tawa mahasiswa lainnya.

“Saya Aziz, saya sebenarnya mahasiswa tingkat akhir pak,” kata Aziz.

Perkataan Aziz ini dianggap ‘modus’ oleh mahasiswa lainnya mengingat TGB di awal tadi akan memilih anak ITB sebagai calon menantunya.

“Nah, soal yang awal-awal bapak bilang tadi lebih memilih anak ITB, itu beneran pak?” kata mahasiswa tersebut yang kembali disambut gelak tawa mahasiswa lain.

TGB mengatakan, pernyataannya itu sebenarnya hanya menguji bagaimana respon mahasiswa ITB.

“Memang anak ITB cerdas-cerdas, memang enggak bisa kita pancing dikit, anak ITB punya respons yang sangat cepat,” canda TGB.

AYA