Pihak KPID akan lebih intens lagi dalam pengawasan, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara acara, terutama di media elektonik

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB selama awal Tahun 2018 menyatakan, sSudah ada penyelenggara penyiaran yang terindikasi melakukan pelanggaran selama musim pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Ada sebanyak 9 pelanggaran  sejak 2018. Yang terakhir ini ada 3  dan di bulan April ini ada 4  belum bisa kami tindak lanjuti.

“Karena kami pada saat itu dari Pihak KPID menunggu pelantikan,” ujar ketua KPID NTB, Yusrin Saudi saat diwawancati media pada acara peran media saat menghadapi Pilkada seerentak , Selasa (08/05) di Golden Palace Hotel Mataram.

Yusrin mengingatkan,  ke depannya pihaknya akan lebih intens lagi dalam pengawasan, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak acara penyelenggara, terutama di media elektonik seperti di media televisi dan radio.

“Kita akan awasi lebih detail lagi kami awasi karena kami tidak bisa langsung mengirimkan surat seperti dulu lagi ,yang akan kami lakukan yakni  meminta klarifikasi, kami akan panggil Pimrednya,” tegasnya

Karena di KPID NTB sendiri  mempunyai petugas keamanan yang selalu melihat detik dan menitnya suatu acara yang di indkasi terdapat adanya suatu pelanggaran itu.

“Sudah ada semua yng mengawasi pelanggaran- pelanggaran yang muncul dan terdesktipsikan apa saja yang termasuk dilanggar . Karen teman-teman  pemantau itu melakukan pemantauan,” imbunnya.

Yusrin mencontohkan, beberapa waktu lalu ada salah satu ajang pencarian  bakat di televisi lokal yang dengan terang- terangan menuliskan nama salah satu calon di background panggung acaranya.

“Jelas itu tidak dibolehkan sama sekli karena itu dilarang oleh Bawaslu dn KPU NTB ranahnya masuk aalam kampanye,” sambungnya.

Selain itu pelanggaran yang ditemukan juga Semuanya rata-rata  ke pemberitaan yang tidak berimbang .

“Yang ada di media penyiaran itu hanya satu paslon saja yang muncul, kan gak berimbang dan itu juga termasuk pelanggaran,” cetusnya.

Namun menurutnya, pada saat itu pihaknya  tidak bisa menindak  karena belum dilantik. Jadi kami hanya menerima lapiran dari msyarakat dan terus melakukan pemntauan saja setelah kami legal dan formal semenjak 25 April lalu, barulah bisa menindaklanjutinya.

Hal yang sudah dilakukan KPID yakni Pertama ada teguran tertulis , menerima klarifikasi dulu dari pihak penyelenggara. Jika tidak diindahkan maka akan  mengarah ke pemberhentian sementara dari program yang melakukan pelanggaran  sampai memperbaiki format yang sudah diubah.

“Jika ada yang mengulang kesalahan lagi, setelah kami tegur, maka tidak menutup kemungkinan program yang diadakan itu bisa kami berhentikan,” pungkasnya.

AYA

Masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada masyarakat supaya bijak dalam bermedia sosial, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Diskominfotik, Tribudi Prayitno yang mengamati maraknya bertebaran kampanye hitam melalui media sosial yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk gerakan tagar dari pendukung dan simpatisan Paslon

“Soal medsos, kalau berbicara tanggung jawab, jelas merupakan tanggung jawab kita semua, artinya tidak hanya kominfotik saja” kata Tribudi di Mataram, Selasa (08/05 )

Karena itulah dirinya meminta masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial, kalau mengeshare suatu berita atau informasi supaya di-sharing terlebih dahulu

Jangan sampai justru menjadi pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech, yang positif dibuat negatif, demikian sebaliknya, kalu ada sesuatu yang belum tentu kebenarnnya jagan dishare dulu

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, kalau misalkan ada pelaku penyebar ujaran kebencian, silahkn dilaporkan scara khusus,” katanya.

Kementrian Kominfo juga telah menyampaikan kalau ada temuan masyarakat dipersilahkan melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, Kominfo juga bersama tim terus memantu pergerakan media sosial, terutama terkait ujaran kebencian bernuansa SARA.

AYA

Sudah diberikan kepada 1000 penerima di Desa Gondang Kecamatan Gangga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Meski sempat memicu pro kontra di tengah masyarakat. Pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) 2017 di Lombok Utara, tahap ke-dua akhirnya bisa direalisasikan.

Kepala BPN KLU, Keman menjelaskan, pembagian sertifikat PTSL tahun 2017 untuk tahap ke-dua sudah mulai dibagikan secara bertahap kepada masyarakat penerima sejak Tanggal 7 Mei 2018 ini.

“Kemarin ada 500 persil yang sudah dibagikan di Desa Pemenang Barat, sementara hari ini (Selasa,red) di Desa Tanjung dan Gumantar, masing-masing 520 dan 220,” tukasnya, Selasa (8/5).

Dalam pembagian tahap pertama, lanjut Keman, sudah diberikan kepada 1000 penerima di Desa Gondang Kecamatan Gangga.

“Besok jadwalnya di Desa Malaka sebanyak 500 persil. Targetnya 15 desa itu bisa rampung sebelum puasa,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Desa Tanjung, Budiawan, mengatakan, Desa Tanjung masuk dalam 15 Desa penerima PTSL 2017.

“Ya, desa Tanjung Jadwalnya hari ini. Sesaui yang ditentukan, kita mendapat 520 persil,” cetusnya.

DNU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau perkembangan sektor pariwisata dalam segala hal, termasuk aspek pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang dari Badan Keahlian DPR, Rudi Rochmansyah mengatakan, rombongan DPR yang dibawa ke Lombok terdiri atas tim ahli dan perundang-undangan DPR. Tugasnya memberi dukungan dan mencari tahu apakah UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sudah berjalan optimal di NTB.

“Apakah UU ini impelementatif atau belum dapat dilaksanakan optimal, kami ingin tahu, apa karena persoalan UU-nya atau persoalan di tataran implementasi,” ujar Rudi saat beraudiensi dengan para pelaku industri wisata NTB di Kantor BPPD NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Selasa (08/05).

Pariwisata menjadi salah satu program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keindahan alam dan sejumlah destinasi wisata di NTB, terutama di Pulau Lombok kini menjadi tujuan bagi para pelancong dunia.

Hal ini yang menjadi atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau perkembangan sektor pariwisata dalam segala hal, termasuk aspek pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Pemantauan dilakukan secara bertahap di sejumlah daerah. Sebelum menyambangi NTB, rombongan telah beraudiensi dengan sejumlah pelaku industri wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat (Sumbar), dan juga Bali.

Rudi menilai, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Di Yogyakarta, tim pemantauan pelaksanaan perundang-undangan menyoroti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di tingkat Kota Yogyakarta, namun belum terbentuk BPPD di tingkat provinsi DIY.

Sedangkan di NTB, BPPD NTB justru tengah dalam polemik lantaran terjadi dualisme kepemimpinan.

Rudi menyebutkan, pemilihan Ketua dan Wakil ketua BPPD seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Daerah sebatas membentuk sembilan orang yang merupakan perwakilan dari asosiasi pariwisata, penerbangan, hingga pakar akademis sebagai anggota BPPD, dan ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota untuk masa tugas selama empat tahun.

Selanjutnya, tim sembilan ini melakukan musyawarah untuk mufakat hingga voting dalam menentukan ketua dan wakil ketua BPPD.

“Kalau sudah terbentuk ditetapkan dengan SK gubernur,” ucapnya.

BPPD, lanjutnya, juga wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Lalu Hadi Faesal mengatakan, dirinya ditunjuk Tim Sembilan sebagai Ketua BPPD NTB, melalui sistem voting lantaran tidak mencapai mufakat dalam musyawarah.

Namun di sisi lain, terdapat ketua dan wakil ketua BPPD versi lain dengan mekanisme pemilihan yang berbeda.

“Sembilan anggota telah bertemu dan musyawarah 28 maret dan hasilkan kepengurusan dari BPPD. Kita mengacu kepada UU, untuk melakukan pemilihan ketua (BPPD) dengan musyawarah namun tidak bisa selesai, maka voting,” kata Hadi.

Meski sudah menjalankan UU terkait pemilihan ketua dan wakil ketua BPPD NTB, Hadi mengaku belum mendapatkan surat keputusan dari kepala daerah. Ia menilai, kondisi ini sangat penting dalam menjalankan setiap program untuk mempromosikan NTB lebih luas ke depan.

AYA

Saat rapat pembahasan, eksekutif mengaku data penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah falid dan yakin bisa dieksekusi tahun 2018. Tapi nyatanya terulang seperti 2017, datanya harus diverifikasi ulang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya pengurangan jumlah penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2018 di Lombok Utara, dipertanyakan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) setempat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Ardianto, menilai kebijakan pemerintah daerah mem-verifikasi ulang data penerima RTLH yang sudah disetujui dalam APBD 2018 harusnya tidak terjadi.

“Dalam APBD yang sudah disepakati, seharusnya jumlah penerima RTLH 2018 sebanyak 702 orang yang tergabung dalam 71 kelompok, tapi di tengah jalan tiba-tiba berkurang. Hanya 590 orang yang di-SK kan Bupati,” ungkapnya, Senin (07/05)

Dikatakan Ardianto, jika alasannya ternyata ada calon penerima RTLH yang sudah menerima bantuan Jumat Bedah Rumah (Jubah) sehingga harus diverifikasi ulang, lalu kenapa tidak disingkronkan terlebih dahulu datanya, sehingga warga yang terakomodir dalam RTLH, tidak lagi diberikan bantuan Jubah.

“Artinya, program ini (RTLH,red) masih lemah dalam perencanaan. Saat rapat pembahasan, eksekutif mengaku data RTLH sudah falid dan yakin bisa dieksekusi semua pada 2018 ini. Tapi nyatanya terulang kembali seperti 2017 lalu, datanya harus diverifikasi ulang. Ini berpotensi Silpa lagi, jumlahnya miliaran,” cetusnya.

Kepala Dinas Sosial P3A KLU, Hadari, saat dikonfirmasi mengaku, penerima RTLH yang dikurangi sebanyak 112 orang. Dengan begitu hanya 590 penerima yang disetujui atau lolos verifikasi dari total 702 calon penerima.

“Yang di-SK kan Bupati sebanyak 590 penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,85 miliar. Sementara mereka yang dihapus karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya terkait legalitas hak milik lahan,” tukasnya.

Awalnya, total anggaran yang dialokasikan Pemda KLU, dalam APBD 2018, untuk program RTLH ini mencapai Rp. 10 miliar lebih, dengan nilai masing-masing Rp. 15 juta per kepala keluarga.

Dari lima kecamatan yang ada di Lombok Utara, hanya Bayan yang tidak masuk dalam daftar kecamatan yang menerima program ini.

DNU

Penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB merilis, Jumlah Angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang. Penduduk bekerja di NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.375.811 orang.

Sedangkan Untuk Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 3,38 persen.Hal ini disampaikn kepala BPS NTB Endang Triwahyuningsih Senin (07/05).

Endang menyatakan Pada Februari 2018, sebesar 71,51 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 2,64 poin  dibanding Februari 2017.

“Selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Jasa Pendidikan (0,85 poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil (0,81 poin), dan Sektor Industri Pengolahan (0,64 poin)”Terangnya

Endang menambahkan,Pada Februari 2018, terdapat 965.983 (40,66 persen) penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

AYA

NTB dinilai memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada

MATARAM.lombokjournal.com —  Program kerjasama Millenium Challenge Corporation (MCC) COMPACT antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Provinsi NTB telah berakhir.

Delegasi Lembaga Pemerintah Amerika Serikat (AS) MCC bersama Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. berkesempatan hadir dalam acara penutupan kegiatan MCC di Kantor Gubernur NTB.

Duta Besar  bersama dengan Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan MCC Jeanne Hauch serta Wakil Presiden untuk urusan Kongres dan Hubungan Masyarakat Karen Sessions, menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, atas kerjasamanya dengan pihak MCC selama kurun waktu lima (5) tahun.

“Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur NTB atas segala kemajuan yang diraih oleh Provinsi NTB melalui MCC. Dan kami juga hadir disini untuk melihat secara langsung seluruh pencapaian yang dilakukan oleh MCC termasuk Unit Layanan Pengadaan yang telah berhasil meraih penghargaan terbaiknya selama ini,” ujar Wakil Presiden dan Sekretaris MCC, Jeanne Hauch, kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (07/05).

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr  juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi NTB atas terselenggaranya kerjasama MCC antara Pemerintah AS dengan Pemprov NTB.

“Selama lima tahun, MCC telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan sudah memberikan dana hibah sebesar Rp5,5 Trilyun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengangkat masyarakat dari kemiskinan,” kata Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTB selama 5 tahun bekerjasama dengan MCC telah memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada di Provinsi NTB.

“Dengan ditutupnya program MCC ini, maka kami juga tadi telah membahas keberlanjutan dari sejumlah program yang telah dicapai. Keberhasilan dari MCC Compact ini merefleksikan betapa kuatnya kemitraan strategis antara Pemerintah AS dengan Indonesia. Dan kami nantikan kerjasama lanjutan antara kedua Negara ini dalam program-program kerja lainnya seperti program USAID yang sudah kita laksanakan di seluruh Indonesia dan salah satunya termasuk di NTB,” ucap Joseph R Donovan.

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, juga menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pemerintah AS yang telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, ada tiga (3) pokok kerjasama yang dilakukan oleh MCC dengan Pemerintah Provinsi NTB yakni kerjasama dalam aspek Green Prosperity atau Kemakmuran Hijau, kerjasama dalam aspek reformasi unit layanan pengadaan, dan yang ketiga kerjasama dalam aspek stunting.

Menurutnya, ketiga kerjasama ini berjalan sangat baik di Indonesia, khususnya di NTB. Dari kerjasama ini telah meninggalkan satu pondasi yang kuat, khususnya, bagi mitra-mitra lokal untuk meneruskan program-program ini secara lebih baik.

“Salah satu contoh, pembudidaya garam di Lombok Tengah saat sekarang ini kondisinya sudah sangat lebih baik yakni sudah mampu memproduksi garam dengan lebih baik dan produknya sudah menembus pasar serta sudah memiliki branding produk. Jadi ini adalah salah satu bagian dari apa yang kita lakukan dalam kemitraan ini,” pungkasnya.

AYA

Memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada

MATARAM.lombokjournal.com —  Program kerjasama Millenium Challenge Corporation (MCC) COMPACT antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Provinsi NTB telah berakhir.

Delegasi Lembaga Pemerintah Amerika Serikat (AS) MCC bersama Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. berkesempatan hadir dalam acara penutupan kegiatan MCC di Kantor Gubernur NTB.

Duta Besar  bersama dengan Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan MCC Jeanne Hauch serta Wakil Presiden untuk urusan Kongres dan Hubungan Masyarakat Karen Sessions, menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, atas kerjasamanya dengan pihak MCC selama kurun waktu lima (5) tahun.

“Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur NTB atas segala kemajuan yang diraih oleh Provinsi NTB melalui MCC. Dan kami juga hadir disini untuk melihat secara langsung seluruh pencapaian yang dilakukan oleh MCC termasuk Unit Layanan Pengadaan yang telah berhasil meraih penghargaan terbaiknya selama ini,” ujar Wakil Presiden dan Sekretaris MCC, Jeanne Hauch, kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (07/5 ).

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr  juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi NTB atas terselenggaranya kerjasama MCC antara Pemerintah AS dengan Pemprov NTB.

“Selama lima tahun, MCC telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan sudah memberikan dana hibah sebesar Rp5,5 Trilyun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengangkat masyarakat dari kemiskinan,” kata Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTB selama 5 tahun bekerjasama dengan MCC telah memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada di Provinsi NTB.

“Dengan ditutupnya program MCC ini, maka kami juga tadi telah membahas keberlanjutan dari sejumlah program yang telah dicapai. Keberhasilan dari MCC Compact ini merefleksikan betapa kuatnya kemitraan strategis antara Pemerintah AS dengan Indonesia. Dan kami nantikan kerjasama lanjutan antara kedua Negara ini dalam program-program kerja lainnya seperti program USAID yang sudah kita laksanakan di seluruh Indonesia dan salah satunya termasuk di NTB,” ucap Joseph R Donovan.

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, juga menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pemerintah AS yang telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, ada tiga (3) pokok kerjasama yang dilakukan oleh MCC dengan Pemerintah Provinsi NTB yakni kerjasama dalam aspek Green Prosperity atau Kemakmuran Hijau, kerjasama dalam aspek reformasi unit layanan pengadaan, dan yang ketiga kerjasama dalam aspek stunting.

Menurutnya, ketiga kerjasama ini berjalan sangat baik di Indonesia, khususnya di NTB. Dari kerjasama ini telah meninggalkan satu pondasi yang kuat, khususnya, bagi mitra-mitra lokal untuk meneruskan program-program ini secara lebih baik.

“Salah satu contoh, pembudidaya garam di Lombok Tengah saat sekarang ini kondisinya sudah sangat lebih baik yakni sudah mampu memproduksi garam dengan lebih baik dan produknya sudah menembus pasar serta sudah memiliki branding produk. Jadi ini adalah salah satu bagian dari apa yang kita lakukan dalam kemitraan ini,” pungkasnya.

AYA

Doktor Zul sempat terkagum-kagum menyaksikan keindahan alam dan kesederhanaan masyarakat yang tinggal di pulau mungil tersebut

lombokjournal.com —

GILI Gede, LOMBOK BARAT :  Calon Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengakhiri kunjungannya di Gili Gede pada Minggu, (06/05).

Selama 3 hari menyapa masyarakat Lombok Barat,  Zul – panggilan akrab H Zulkieflimansyah — mengunjungi lebih dari 40 titik di empat kecamatan yakni Narmada, Lingsar, Lembar, dan Sekotong.

Cagub nomor urut 3 yang berpasangan dengan Dr. Rohmi ini merasa bahagia atas kunjungannya ke Gumi Patut Patuh Patju. Ia bersyukur, kehadirannya di Lombok Barat disambut antusias masyarakat setempat.

“Masyarakat yang menyambut kami, senyumnya, uluran tangan, jabatan tangan, harapan, dan do’a mereka adalah kekuatan yang bertaut memberi semangat atas perjuangan Zul-Rohmi. Mereka benar-benar tulus menyambut kedatangan kami. Syukur Alhamdulillah, kami diterima sebagai saudara, kami diterima sebagai keluarga,” ungkapnya Doktor lulusan Strathclyde University, Glasgow United Kingdom.

Di Gili Gede, Doktor Zul sempat terkagum-kagum menyaksikan keindahan alam dan kesederhanaan masyarakat yang tinggal di pulau mungil tersebut.

“Keindahan alam Gili Gede berpadu dengan nuansa kehidupan sederhana yang begitu menentramkan. Benar-benar perjalanan membahagiakan hari ini. Banyak hikmah dan pelajaran yang dipetik selama beberapa hari di Lombok Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, Lombok Barat merupakan salah satu kawasan wisata potensial di NTB. Dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur penunjang harus diprioritaskan.

Ia melihat banyak sekali pulau di Lombok Barat yang indah jika dikembangkan akan menjadi destinasi wisata yang menggiurkan.

“Pulau-pulau ini sudah banyak yang incar, yang ingin bangun hotel di sini banyak. Zul-Rohmi hadir agar masyarakat kita tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri. Jangan sampai di sini, pulau-pulau kita bagus, kita hanya jadi penonton. Insya Allah, silaturahmi ini akan berbuah manis”. Bebernya.

Mendengar penjelasan Doktor Zul yang dinilai begitu menarik, Nurhasana salah satu perempuan Gili Gede membalasnya dengan sebuah pantun;  “Beli punti ara telu, Buktinya yang perlu”.

Tak mau kalah, Doktor Zul kemudian membalasnya dengan sebuah pantun, “Selebung batu beleq, Sik bekerudung ye te pilih”. Sontak masyarakat bertepuk tangan dan meneriakkan hidup nomor 3, Zul-Rohmi.

Selanjutnya, Nurhasana menyampaikan kepada masyarakat yang hadir di hadapan Doktor Zul agar memilih pasangan Zul-Rohmi karena ada perwakilan perempuannya.

“Yang kita inginkan sekarang, yang turun ke bawah, yang mengerti apa keinginan masyarakat. Apalagi yang naik sekarang wanita, bisa meningkatkan derajat kaum perempuan. Maka kita harus pilih wanita yang akan membela kita,” ungkapnya.

Me (*)

Menunjukkan sebuah memorial upaya TNI angkatan laut bersama pemerintah daerah NTB dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia

MATARAM.lombokjournal.com — Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memiliki monumen bahari dan dodokan yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Minggu (06/05).

Peresmian monumen yang berlokasi di depan Stadion Malomba, Kota Mataram itu rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018. Hadir juga saat itu Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M. Sc, Ph. D.

Monumen itu dibangun TNI sebagai ikon event berskala internasional Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) tahun 2018 sekaligus menunjukkan sebuah memorial upaya TNI angkatan laut bersama pemerintah daerah NTB dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, serta aktualisasi kemitraan maritim dengan berbagai negara di belahan dunia.

Peresmian Monumen Bahari yang terdiri dari bangunan tugu mercusuar setinggi 11,28 berbentuk segi lima bermahkota lumbung, rumah adat suku Sasak  mercusuar. Di sebelah barat monumen Bahari berdiri tank Amfibi PT-76 milik Marinir TNI AL yang merupakan produksi Uni Soviet Tahun 1954.

Kendaraan tempur milik TNI AL itu adalah bukti sejarahnya TNI dalam pelaksanaan operasi kampanye militer terbesar, yaitu Operasi Jayawijaya, yang digelar dalam rangka pembebasan Irian Barat.

Selain di Taman Malomba, di wilayah Lembar, Kabupaten Lombok Barat dibangun Monumen Dodokan 2018. Monumen Bahari Mataram dan Monumen Dodokan, diresmikan dengan penandatangan di atas batu plakat oleh KASAL, disaksikan oleh Sekda NTB dan Plt. Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH.

AYA