Kehadiran Dubes tidak bisa dianggap remeh, karena ia mencerminkan kekuatan  legitimasi politik dari suatu bangsa

lombokjournal.com —

MATARAM :   Kedatangan Duta Besar Amerika Serikat  dua kali dalam kurun waktu tidak terlalu lama  ke Nusa Tengara Barat ( NTB), dari kacamata politik harus dimaknai sebagai bentuk dukungan moral dan spirit politik buat Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

Gubernur NTB yang akrab disapa tuan guru Bajang (TGB) itu dinilai berhasil memimpin NTB.

Penilaian itu disampaikan Direktur M16, , Bambang Mei Finarwanto,SH melalui siaran pers  yang disampaikan ke media, Kamis (10/05).

Selain itu, kehadiran Dubes AS tersebut bisa dijadikan kekuatan pendorong bagi TGB untuk mengakhiri 10 tahun kepemimpinannya dengan happy ending yang baik.

” Kehadiran Dubes AS , Donovan membawa sinyal pesan  politik yg kuat, khususnya buat kepemimpinan TGB ,” kata Bambang Mei yang akrab dipanggil Didu.

Dalam konteks Pilpres 2019, bisa jadi di mata Amerika Serikat , TGB dipandang sebagai sosok calon pemimpin nasional yang  memiliki talenta dan kharisma yang khas. TGB juga dipandang  the rising star calon pemimpin nasional yang mumpuni.

“Kedatangan Dubes AS dua kali ke NTB bukan sekedar piknik tanpa motif. Pesan politiknya  kuat yakni gedung putih mendukung kepemimpinan TGB,” tambaha Didu.

Menurut Didu, dalam tata krama hubungan diplomatik maupun  perspektif  politik, kehadiran Dubes tidak bisa dianggap remeh. Karena ia mencerminkan kekuatan  legitimasi politik dari suatu bangsa,  apalagi dari negara adidaya seperti AS, yang dubesnya mau menemui pemimpin daerah.

Jika TGB  dipandang tidak memiliki kelebihan dan produktif untuk AS mana mau dubes AS ke NTB dua kali .

” TGB Dimata AS pasti dianggap figur yang potensial sebagai  pemimpin ummat Islam yang moderat dan toleran ,” tambah Didu .

Bagi TGB sendiri, lanjut Didu ,setidaknya pertemuannya dengan Dubes AS bisa dijadikan modal politik maupun spirit moral untuk makin meneguhkan sikapnya ikut kompetisi pilpres 2019.

“TGB pasti akan makin fight ikut kompetisi Pilpres 2019,” ujarnya .

TGB perlu segera Turun Back up Zul-Rohmi

Menurut Didu, dalam konteks Pilgub NTB, TGB perlu segera turun memback up Zul-Rohmi sebagai vote getternya. Hal ini agar elektabilitasnya Zul Rohmi makin meningkat secara signifikan.

“Untuk itu TGB perlu all out turun dan rawe rawe lantas , malang malang putung melapis dukungan buat Zul Rohmi,” ungkapnya sembari menambahkan Pilgub NTB akan makin mempesona dengan tampilnya TGB .

Didu menambahkan, pesona TGB dengan brand image lewat safari dakwah dan pengajian akan menjadi magnet yang kuat meraih dukungan dan simpati warga NTB.

” Karakteristik masyarakat  NTB yang  patriarki masih mempercayai tokoh agama yang dipandang  memiliki kelebihan,” lanjutnya .

Dikatakan  Didu , TGB bila perlu mengambil cuti penuh sebagai tim kampanye Zul-Rohmi agar lebih fokus dan menghindari stigma maupun intrik politik.

“Lebih baik TGB cuti full sampai Pilkada usai agar lebih leluasa memenangkan Zul Rohmi,” kata Didu.

Selain itu untuk menunjukkan sikap kenegarawanannya,  tidak ada salahnya TGB bersilaturahmi kepada semua calon gubernur NTB maupun tokoh sepuh NTB lain sebelum turun resmi sebagai Jurkam Zul Rohmi untuk mendapatkan masukan atau sarannya

“Bagaimana pun juga usia TGB masih muda tak ada salahnya TGB mendatangi pemimpin atau tokoh yang lebih tua untuk beranjang sana secara informal,” saran direktur Mi6.

Relawan Zul Rohmi makin menggeliat

Sementara itu,menjelang H-50 menuju 27 Juni 2018 , gerakan relawan Zul-Rohmi makin menggeliat membentuk jaring pengaman pemilih pada tingkat desa/dusun se NTB. Mereka bergerak tanpa henti meraih simpati dan dukungan dari beragam strata pemilih.

Berbagai cara dan trik mendekati para pemilih agar tergerak hatinya mendukung dan memilih Zul-Rohmi. Para relawan tersebut memiliki cara dan metodenya yang khas  dalam  mensosialisasikan  Zul-Rohmi.

Abdul Hafidz, Ketua Relawan Lingkar Hutan Gunung Sasak, Lombok Barat misalnya mengatakan , dirinya bersama timnya tetap bergerak setiap hari mendatangi para pemilih di sepuluh kecamatan Lombok barat dengan cara ala orang desa dan kekeluargaan.

“Warga desa di Lombok Barat harus disentuh dengan adat kebiasaannya supaya lebih mudah membaur,” ujar Hafidz usai mengunjungi kawasan selatan Lombok barat.

Menurut Abdul Hafidz, perjuangannya memenangkan Zul-Rohmi di Lombok Barat penuh rintangan yang tidak sederhana. Ia dan timnya harus menyakinkan para konstituen di pelosok Lombok Barat untuk memilih Zul-Rohmi sebagai pilihan yang sadar dan bertanggungjawab.

“Saya optimis Zul Rohmi akan menang di Lombok barat di atas 40 persen dari total pemilih tetap,” ujar Hafidz optimis.

Selanjutnya, Dian Sandi Utama, Ketua KP3D (Komunitas Pemuda Peduli Pemilu Dan Demokrasi) Pola kampanye blusukan yang dipilih oleh Zul-Rohmi, sudah benar jarena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sudah tepat Zul-Rohmi mendatangi masyarakat dari kampung ke kampung untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dengan begini akan lebih memudahkan Paslon tersebut menganalisa dan memberikan solusi nantinya seandainya terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Lebih jauh Dian Sandi mengatakan, satu hal yang dilihat dari Paslon Zul-Rohmi adalah mereka berdua begitu bersemangat, jiwa mudanya masih bergelora.

“Tak terlihat lelah di wajahnya  kendati mereka telah mengunjungi belasan titik setiap harinya,” ujarnya.

Me

Tingkat okupansi kamar hotel yang berada di luar Mataram juga menyentuh angka 4 ribu kamar lebih

MATARAM,lombokjournal.com —  Penyelenggaraan sejumlah ajang berskala nasional hingga internasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam waktu yang hampir bersamaan membuat tingkat okupansi kamar hotel melonjak tajam.

Beragam kegiatan yang tersaji di Lombok ialah Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2018 sejak 4 Mei hingga 9 Mei, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diramaikan dengan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dari 7-11 Mei, dan balap lari lintas alam, Rinjani 100, sejak 4-6 Mei.

“4.130 kamar (hotel), baik yang bintang dan nonbintang yang ada di Mataram penuh semua, dengan rata-rata okupansi kamar mencapai 90 persen,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB Lalu Abdul Hadi Faesal di Mataram.

Jumlah ini belum termasuk okupansi kamar hotel dan resort yang berada di luar Mataram, seperti di kawasan Pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, maupun kawasan tiga gili, yakni Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara.

Kata Hadi, tingkat okupansi kamar hotel yang berada di luar Mataram juga menyentuh angka 4 ribu kamar lebih. Jika dikalkulasikan, total tingkat keterisian kamar hotel di Lombok pada periode ini hampir menyentuh angka 10 ribu.

“Ini sangat menggembirakan bagi kami sebagai pelaku industri wisata,” lanjutnya.

Ia menilai, kenaikan okupansi kamar hotel terjadi di saat yang tepat. Pasalnya, tak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan, yang kerap diasosiasikan melesunya sektor pariwisata.

 Hadi berharap, peningkatan okupansi kamar pada periode ini mendorong motivasi para pelaku industri wisata di Lombok untuk terus menggencarkan promosi kepada wisatawan agar mau berkunjung ke Lombok, bahkan pada saat bulan puasa nanti.

AYA

Pujian disampaikan atas prestasi gemilang TP PKK Provinsi NTB terutama memberikan pembinaan terhadap kampung KB KB “Pacu Solah”

LOMBOK TENGAH>lombokjournal.com — Ungkapan kagum disampaikan Ketua Tim Penilai Gelar Kehormatan Satyalancana Wira Karya, Letkol. Sandi, M.Si dari Sekretariat Militer Presiden RI, atas keberhasilan Hj. Erica Zainul Majdi, selaku Ketua TP PKK Provinsi NTB dalam melakukan pembinaan terhadap kader PKK di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Janapria dan Desa Jango.

Terutama dalam membangun dan membina Kampung KB “Pacu Solah” di Dusun Kenyalu, Desa Jango, Lombok Tengah.

“Memasuki Desa Jango, perasaan kami seperti tidak memasuki kampung, tetapi kami merasa seperti memasuki kota, dengan akses jalan yang mulus dan bagus,” ujar  Letkol. Sandi, M.Si dari Sekretariat Militer Presiden RI, Selasa (08/05).

Atas prestasi gemilang TP PKK Provinsi NTB terutama memberikan pembinaan terhadap kampung KB tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mengusulkan Hj. Erica Zainul Majdi, selaku ketua TP PKK NTB sebagai salah satu calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.

Usulan tanda kehormatasn itu terkait keberhasilan dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan membangun keluarga.

“Tadi sebelum kami ke lapangan, telah mendapatkan pemaparan dari Ketua TP PKK NTB, ternyata apa yang disampaikan tidak meleset dari apa yang kami lihat di lapangan”, ujar Letkol Sandi dalam sambutannya, saat meninjau Kampung KB “Pacu Solah” di Dusun Kenyalu, Desa Jango.

Dijelaskan Sandi, hasil tinjauan lapangan yang dilakukan berupa data dan fakta yang sudah diberikan dan di saksikan, akan menjadi bahan penilaian untuk dilakukan usulan terhadap penganugerahan tanda kehormatan satyalancana wira karya Presiden RI kepada Hj. Erica Zainul Majdi, Ketua TP PKK NTB.

“Semoga dengan adanya data dan fakta yang sudah kita terima akan memberikan kelancaran untuk usulan diajukan tanda kehormatan satyalancana wira karya Presiden RI kepada Beliau,” harapnya.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan bersama Tim Penilai saat ini adalah merupakan bagian dari penilaian untuk melihat dan memastikan secara langsung di lapangan hal-hal yang merupakan prestasi dari Ketua TP PKK, terkait dengan Kampung KB yang memang ada dan sangat cantik. Ini sesuai dengan namany yakni “Pacu Solah”.

Jalan yang mungkin dulu belum bagus, sekarang sudah beraspal, yang dulu jauh dari sarana kesehatan sekarang sudah dekat. Selain itu akses pendidikan yang bagus, sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah serta kemajuan bidang ekonomi dengan kemudahan mencari nafkah bagi semua warga yang ada di Desa Jango.

“Jadi semua yang tidak ada dulu di Desa Jango ini, sekarang telah tersedia dan terintegrasi, kedepan tingkatkan terus kerjasama dengan dinas instansi terkait, sehingga semua pembinaan dan pelayanan di Kampung KB Dusun Kenyalu ini dapat terus berjalan dengan lebih baik,” imbuhnya.

Untuk itu, tim penilai melakukan kunjungan terhadap spot-spot unggulan Kampung KB di Desa Jango. Dengan peninjauan langsung tersebut diharapakan akan menjadi bahan masukan kepada Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menyetujui pengajuan terhadap usul penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Hj. Erica Zainul Majdi, jelasnya.

Sebelumnya, Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih kepada tim penilai atas usulan gelar kehormatan bagi TP PKK NTB.

Selaku Ketua TP PKK NTB, ia menyadari segala prestasi yang diraih TP PKK NTB tidak lepas dari hasil kerja keras yang penuh keikhlasan dan semangat dari seluruh Kader PKK di NTB.

“Kalau sampai ada yang menyampaikan keberhasilan kepemimpinan, tentu itu semata-mata karena keikhlasan dan semangat dari ibu-ibu kader TP PKK Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya.

Selain itu, Ia juga meberikan apresiasi kepada Kepala Desa Jango atas keberhasilannya dalam bidang pendidikan, sehingga saat ini di Desaa Jango ini angka putus sekolah sudah tidak ada lagi. Hj. Erica menjamin kepada pemerintah pusat bahwa TP PKK Provinsi NTB akan sungguh-sungguh melaksanakan amanah dari pemerintah pusat untuk membangun negara lewat Kampung.

Erica berharap bisa menyaksikan kalau Kampungnya saja seperti ini, menunjukkan kita gayung bersambut dengan fasilitas yang diberikan oleh BKKBN Provinsi NTB, serta dukungan penuh dari Gubernur NTB, sehingga daerah paling terpencilpun jalannya mulus dan beraspal.

“Negara yang kuat, hebat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia, bukan mulai dari apa yang terjadi di kota-kota, tapi dari apa yang terjadi di Kampung. Mari kita bangun bangsa mulai dari Kampung,” pungkas Hj. Erica Zainul Majdi.

AYA/HMS

Pihak KPID akan lebih intens lagi dalam pengawasan, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara acara, terutama di media elektonik

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB selama awal Tahun 2018 menyatakan, sSudah ada penyelenggara penyiaran yang terindikasi melakukan pelanggaran selama musim pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

Ada sebanyak 9 pelanggaran  sejak 2018. Yang terakhir ini ada 3  dan di bulan April ini ada 4  belum bisa kami tindak lanjuti.

“Karena kami pada saat itu dari Pihak KPID menunggu pelantikan,” ujar ketua KPID NTB, Yusrin Saudi saat diwawancati media pada acara peran media saat menghadapi Pilkada seerentak , Selasa (08/05) di Golden Palace Hotel Mataram.

Yusrin mengingatkan,  ke depannya pihaknya akan lebih intens lagi dalam pengawasan, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak acara penyelenggara, terutama di media elektonik seperti di media televisi dan radio.

“Kita akan awasi lebih detail lagi kami awasi karena kami tidak bisa langsung mengirimkan surat seperti dulu lagi ,yang akan kami lakukan yakni  meminta klarifikasi, kami akan panggil Pimrednya,” tegasnya

Karena di KPID NTB sendiri  mempunyai petugas keamanan yang selalu melihat detik dan menitnya suatu acara yang di indkasi terdapat adanya suatu pelanggaran itu.

“Sudah ada semua yng mengawasi pelanggaran- pelanggaran yang muncul dan terdesktipsikan apa saja yang termasuk dilanggar . Karen teman-teman  pemantau itu melakukan pemantauan,” imbunnya.

Yusrin mencontohkan, beberapa waktu lalu ada salah satu ajang pencarian  bakat di televisi lokal yang dengan terang- terangan menuliskan nama salah satu calon di background panggung acaranya.

“Jelas itu tidak dibolehkan sama sekli karena itu dilarang oleh Bawaslu dn KPU NTB ranahnya masuk aalam kampanye,” sambungnya.

Selain itu pelanggaran yang ditemukan juga Semuanya rata-rata  ke pemberitaan yang tidak berimbang .

“Yang ada di media penyiaran itu hanya satu paslon saja yang muncul, kan gak berimbang dan itu juga termasuk pelanggaran,” cetusnya.

Namun menurutnya, pada saat itu pihaknya  tidak bisa menindak  karena belum dilantik. Jadi kami hanya menerima lapiran dari msyarakat dan terus melakukan pemntauan saja setelah kami legal dan formal semenjak 25 April lalu, barulah bisa menindaklanjutinya.

Hal yang sudah dilakukan KPID yakni Pertama ada teguran tertulis , menerima klarifikasi dulu dari pihak penyelenggara. Jika tidak diindahkan maka akan  mengarah ke pemberhentian sementara dari program yang melakukan pelanggaran  sampai memperbaiki format yang sudah diubah.

“Jika ada yang mengulang kesalahan lagi, setelah kami tegur, maka tidak menutup kemungkinan program yang diadakan itu bisa kami berhentikan,” pungkasnya.

AYA

Masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada masyarakat supaya bijak dalam bermedia sosial, terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2018

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Diskominfotik, Tribudi Prayitno yang mengamati maraknya bertebaran kampanye hitam melalui media sosial yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk gerakan tagar dari pendukung dan simpatisan Paslon

“Soal medsos, kalau berbicara tanggung jawab, jelas merupakan tanggung jawab kita semua, artinya tidak hanya kominfotik saja” kata Tribudi di Mataram, Selasa (08/05 )

Karena itulah dirinya meminta masyarakat  NTB, terutama selama masa Pilkada hingga Pilpres mendatang bisa lebih bijak menggunakan media sosial, kalau mengeshare suatu berita atau informasi supaya di-sharing terlebih dahulu

Jangan sampai justru menjadi pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech, yang positif dibuat negatif, demikian sebaliknya, kalu ada sesuatu yang belum tentu kebenarnnya jagan dishare dulu

“Ini menjadi tanggung jawab kita semua, kalau misalkan ada pelaku penyebar ujaran kebencian, silahkn dilaporkan scara khusus,” katanya.

Kementrian Kominfo juga telah menyampaikan kalau ada temuan masyarakat dipersilahkan melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, Kominfo juga bersama tim terus memantu pergerakan media sosial, terutama terkait ujaran kebencian bernuansa SARA.

AYA

Sudah diberikan kepada 1000 penerima di Desa Gondang Kecamatan Gangga

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Meski sempat memicu pro kontra di tengah masyarakat. Pembagian sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) 2017 di Lombok Utara, tahap ke-dua akhirnya bisa direalisasikan.

Kepala BPN KLU, Keman menjelaskan, pembagian sertifikat PTSL tahun 2017 untuk tahap ke-dua sudah mulai dibagikan secara bertahap kepada masyarakat penerima sejak Tanggal 7 Mei 2018 ini.

“Kemarin ada 500 persil yang sudah dibagikan di Desa Pemenang Barat, sementara hari ini (Selasa,red) di Desa Tanjung dan Gumantar, masing-masing 520 dan 220,” tukasnya, Selasa (8/5).

Dalam pembagian tahap pertama, lanjut Keman, sudah diberikan kepada 1000 penerima di Desa Gondang Kecamatan Gangga.

“Besok jadwalnya di Desa Malaka sebanyak 500 persil. Targetnya 15 desa itu bisa rampung sebelum puasa,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Desa Tanjung, Budiawan, mengatakan, Desa Tanjung masuk dalam 15 Desa penerima PTSL 2017.

“Ya, desa Tanjung Jadwalnya hari ini. Sesaui yang ditentukan, kita mendapat 520 persil,” cetusnya.

DNU

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau perkembangan sektor pariwisata dalam segala hal, termasuk aspek pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang dari Badan Keahlian DPR, Rudi Rochmansyah mengatakan, rombongan DPR yang dibawa ke Lombok terdiri atas tim ahli dan perundang-undangan DPR. Tugasnya memberi dukungan dan mencari tahu apakah UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan sudah berjalan optimal di NTB.

“Apakah UU ini impelementatif atau belum dapat dilaksanakan optimal, kami ingin tahu, apa karena persoalan UU-nya atau persoalan di tataran implementasi,” ujar Rudi saat beraudiensi dengan para pelaku industri wisata NTB di Kantor BPPD NTB, Jalan Langko, Mataram, NTB, Selasa (08/05).

Pariwisata menjadi salah satu program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keindahan alam dan sejumlah destinasi wisata di NTB, terutama di Pulau Lombok kini menjadi tujuan bagi para pelancong dunia.

Hal ini yang menjadi atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau perkembangan sektor pariwisata dalam segala hal, termasuk aspek pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Pemantauan dilakukan secara bertahap di sejumlah daerah. Sebelum menyambangi NTB, rombongan telah beraudiensi dengan sejumlah pelaku industri wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Barat (Sumbar), dan juga Bali.

Rudi menilai, setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Di Yogyakarta, tim pemantauan pelaksanaan perundang-undangan menyoroti Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di tingkat Kota Yogyakarta, namun belum terbentuk BPPD di tingkat provinsi DIY.

Sedangkan di NTB, BPPD NTB justru tengah dalam polemik lantaran terjadi dualisme kepemimpinan.

Rudi menyebutkan, pemilihan Ketua dan Wakil ketua BPPD seharusnya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Daerah sebatas membentuk sembilan orang yang merupakan perwakilan dari asosiasi pariwisata, penerbangan, hingga pakar akademis sebagai anggota BPPD, dan ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota untuk masa tugas selama empat tahun.

Selanjutnya, tim sembilan ini melakukan musyawarah untuk mufakat hingga voting dalam menentukan ketua dan wakil ketua BPPD.

“Kalau sudah terbentuk ditetapkan dengan SK gubernur,” ucapnya.

BPPD, lanjutnya, juga wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Lalu Hadi Faesal mengatakan, dirinya ditunjuk Tim Sembilan sebagai Ketua BPPD NTB, melalui sistem voting lantaran tidak mencapai mufakat dalam musyawarah.

Namun di sisi lain, terdapat ketua dan wakil ketua BPPD versi lain dengan mekanisme pemilihan yang berbeda.

“Sembilan anggota telah bertemu dan musyawarah 28 maret dan hasilkan kepengurusan dari BPPD. Kita mengacu kepada UU, untuk melakukan pemilihan ketua (BPPD) dengan musyawarah namun tidak bisa selesai, maka voting,” kata Hadi.

Meski sudah menjalankan UU terkait pemilihan ketua dan wakil ketua BPPD NTB, Hadi mengaku belum mendapatkan surat keputusan dari kepala daerah. Ia menilai, kondisi ini sangat penting dalam menjalankan setiap program untuk mempromosikan NTB lebih luas ke depan.

AYA

Saat rapat pembahasan, eksekutif mengaku data penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah falid dan yakin bisa dieksekusi tahun 2018. Tapi nyatanya terulang seperti 2017, datanya harus diverifikasi ulang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Adanya pengurangan jumlah penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2018 di Lombok Utara, dipertanyakan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) setempat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU, Ardianto, menilai kebijakan pemerintah daerah mem-verifikasi ulang data penerima RTLH yang sudah disetujui dalam APBD 2018 harusnya tidak terjadi.

“Dalam APBD yang sudah disepakati, seharusnya jumlah penerima RTLH 2018 sebanyak 702 orang yang tergabung dalam 71 kelompok, tapi di tengah jalan tiba-tiba berkurang. Hanya 590 orang yang di-SK kan Bupati,” ungkapnya, Senin (07/05)

Dikatakan Ardianto, jika alasannya ternyata ada calon penerima RTLH yang sudah menerima bantuan Jumat Bedah Rumah (Jubah) sehingga harus diverifikasi ulang, lalu kenapa tidak disingkronkan terlebih dahulu datanya, sehingga warga yang terakomodir dalam RTLH, tidak lagi diberikan bantuan Jubah.

“Artinya, program ini (RTLH,red) masih lemah dalam perencanaan. Saat rapat pembahasan, eksekutif mengaku data RTLH sudah falid dan yakin bisa dieksekusi semua pada 2018 ini. Tapi nyatanya terulang kembali seperti 2017 lalu, datanya harus diverifikasi ulang. Ini berpotensi Silpa lagi, jumlahnya miliaran,” cetusnya.

Kepala Dinas Sosial P3A KLU, Hadari, saat dikonfirmasi mengaku, penerima RTLH yang dikurangi sebanyak 112 orang. Dengan begitu hanya 590 penerima yang disetujui atau lolos verifikasi dari total 702 calon penerima.

“Yang di-SK kan Bupati sebanyak 590 penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,85 miliar. Sementara mereka yang dihapus karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya terkait legalitas hak milik lahan,” tukasnya.

Awalnya, total anggaran yang dialokasikan Pemda KLU, dalam APBD 2018, untuk program RTLH ini mencapai Rp. 10 miliar lebih, dengan nilai masing-masing Rp. 15 juta per kepala keluarga.

Dari lima kecamatan yang ada di Lombok Utara, hanya Bayan yang tidak masuk dalam daftar kecamatan yang menerima program ini.

DNU

Penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat Statistik ( BPS ) NTB merilis, Jumlah Angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 2.459.021 orang. Penduduk bekerja di NTB pada Februari 2018 sebanyak 2.375.811 orang.

Sedangkan Untuk Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2018 sebesar 3,38 persen.Hal ini disampaikn kepala BPS NTB Endang Triwahyuningsih Senin (07/05).

Endang menyatakan Pada Februari 2018, sebesar 71,51 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, dan persentase pekerja informal turun 2,64 poin  dibanding Februari 2017.

“Selama setahun terakhir, sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah Jasa Pendidikan (0,85 poin), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil (0,81 poin), dan Sektor Industri Pengolahan (0,64 poin)”Terangnya

Endang menambahkan,Pada Februari 2018, terdapat 965.983 (40,66 persen) penduduk bekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu) mencakup 16,49 persen setengah penganggur dan 24,17 persen pekerja paruh waktu.

AYA

NTB dinilai memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada

MATARAM.lombokjournal.com —  Program kerjasama Millenium Challenge Corporation (MCC) COMPACT antara Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Provinsi NTB telah berakhir.

Delegasi Lembaga Pemerintah Amerika Serikat (AS) MCC bersama Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr. berkesempatan hadir dalam acara penutupan kegiatan MCC di Kantor Gubernur NTB.

Duta Besar  bersama dengan Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan MCC Jeanne Hauch serta Wakil Presiden untuk urusan Kongres dan Hubungan Masyarakat Karen Sessions, menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, atas kerjasamanya dengan pihak MCC selama kurun waktu lima (5) tahun.

“Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur NTB atas segala kemajuan yang diraih oleh Provinsi NTB melalui MCC. Dan kami juga hadir disini untuk melihat secara langsung seluruh pencapaian yang dilakukan oleh MCC termasuk Unit Layanan Pengadaan yang telah berhasil meraih penghargaan terbaiknya selama ini,” ujar Wakil Presiden dan Sekretaris MCC, Jeanne Hauch, kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur NTB, Senin (07/05).

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr  juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi NTB atas terselenggaranya kerjasama MCC antara Pemerintah AS dengan Pemprov NTB.

“Selama lima tahun, MCC telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan sudah memberikan dana hibah sebesar Rp5,5 Trilyun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengangkat masyarakat dari kemiskinan,” kata Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTB selama 5 tahun bekerjasama dengan MCC telah memperlihatkan komitmen yang cukup tinggi dan mengintegrasikan program-program MCC  dengan program-program pembangunan yang sudah ada di Provinsi NTB.

“Dengan ditutupnya program MCC ini, maka kami juga tadi telah membahas keberlanjutan dari sejumlah program yang telah dicapai. Keberhasilan dari MCC Compact ini merefleksikan betapa kuatnya kemitraan strategis antara Pemerintah AS dengan Indonesia. Dan kami nantikan kerjasama lanjutan antara kedua Negara ini dalam program-program kerja lainnya seperti program USAID yang sudah kita laksanakan di seluruh Indonesia dan salah satunya termasuk di NTB,” ucap Joseph R Donovan.

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, juga menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pemerintah AS yang telah melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, ada tiga (3) pokok kerjasama yang dilakukan oleh MCC dengan Pemerintah Provinsi NTB yakni kerjasama dalam aspek Green Prosperity atau Kemakmuran Hijau, kerjasama dalam aspek reformasi unit layanan pengadaan, dan yang ketiga kerjasama dalam aspek stunting.

Menurutnya, ketiga kerjasama ini berjalan sangat baik di Indonesia, khususnya di NTB. Dari kerjasama ini telah meninggalkan satu pondasi yang kuat, khususnya, bagi mitra-mitra lokal untuk meneruskan program-program ini secara lebih baik.

“Salah satu contoh, pembudidaya garam di Lombok Tengah saat sekarang ini kondisinya sudah sangat lebih baik yakni sudah mampu memproduksi garam dengan lebih baik dan produknya sudah menembus pasar serta sudah memiliki branding produk. Jadi ini adalah salah satu bagian dari apa yang kita lakukan dalam kemitraan ini,” pungkasnya.

AYA