Caranya, generasi muda harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Generasi muda harus ikut ambil bagian dalam menangkal berkembannya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat, salah satunya dengan menjaga nilai-nilai perbedaan dan toleransi.

Demikian dikatakan, Ketua Panitia sekaligus Ketua GP Ansor KLU, M. Jalil, Saat menyampaikan sambutannya dalam Worksop bertajuk Menangkal Radikalisme yang sekaligus dirangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), di Pemenang, Rabu (24/05).

“Akhir-akhir ini banyak aksi terorisme di Indonesia. Atas dasar itulah dirasa perlu mengajak semua generasi muda khususnya Lombok Utara, agar tidak terjebak dalam praktik radikalisme,” paparnya.

Caranya, lanjut Jalil, generasi muda harus ikut serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sudah diwariskan para pendiri bangsa sejak awal.

Ketua PCNU KLU. M. Sa’i, menegaskan, dari cinta akan muncul saling memiliki dan menghargai satu sama lain. Ia meyakini di Lombok Utara, semua agama dan golongan menjunjung tinggi perbedaana dan toleransi, itulah keistimewaan daerah ini.

“Keistimewaan itu harus dijaga bersama-sama. Karena dengan begitu, cikal bakal munculnya paham-paham radikal di tengah masyarakat, khususnya generasi muda Lombok Utara, bisa ditekan,” ungkapnya.

Kasat Intelkam Polres Lombok Utara, Syaripuddin Zohri, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, gerakan atau paham radikal belum tentu teroris, tapi pelaku teroris sudah tentu radikal.

“Ada beberapa ciri kelompok teroris, salah satunya mengasingkan diri dan cendrung tidak mau bersosial, disamping merasa benar sendiri,” tukasnya. 

Meski begitu, Syaripuddin mengingatkan masyarakat agar tidak main hakim sendiri jika menmukan seseorang atau kelompok yang diduga menganut paham radilal atau teroris. 

“Jangan main hakim sendiri, kalau memang ada laporkan ke pihak berwajib. Sementara jika ada anggota keluarga yang dianggap menyimpang atau mempraktikan paham radikal, maka segera diingatkan,” katanya lagi.

Kepala Kesbangpol KLU, Muldani, mengungkapkan, salah satu penyebab yang memicu munculnya paham radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat adalah lemahnya pemahaman tentang agama.Termasuk hilangnya rasa bangga terhadap bangsa sendiri. 

“Di Lombok Utara, toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak ada tempat untuk teroris di sini,” cetusnya.

DANU

Sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza

MATARAM.lombokjournal.com — Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB juga merupakan rumah sakit yang dirujuk sebagai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Namun sejak tahun 2016 lalu, RSJ juga melakukan perawatan terhadap warga masyarakat yang menjadi penyalahguna obat obatan jenis tramadol.

Direktut RSJ Mutiara Sukma NTB, Dr Elly Rosila W,membenarkan, pihaknya juga merawat pasien  karena mengkonsumsi  obat tramadol.

“Yang kita rawat berdasarkan pengakuan pasien sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza,”ungkapnya yang didampingi Kabag Humas,Lalu Ismu,Kamis (24/05).

Menurutnya, para pasien tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ada yang mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan rawat inap.

Dimana untuk rawat jalan pada tahun 2016 sebanyak 11,tahun 2017 sebanyak 16 dan tahun 2018 sebanyak 11,sedangkan yang mendapatkan rawat inap pada tahun 2016 sebanyak 10,tahun 2017 sebanyak 20 dan tahun 2018 sebanyak 8.

Disebutkann, para pasien yang mendapatkan perawatan karena penyalahgunaan obat tramadol di RSJ mereka dengan usia yang produktif yang berkisar dari usia 18 hingga 41 tahun.

AYA

Sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza

MATARAM.lombokjournal.com — Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB juga merupakan rumah sakit yang dirujuk sebagai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Namun sejak tahun 2016 lalu, RSJ juga melakukan perawatan terhadap warga masyarakat yang menjadi penyalahguna obat obatan jenis tramadol.

Direktut RSJ Mutiara Sukma NTB, Dr Elly Rosila W,membenarkan, pihaknya juga merawat pasien  karena mengkonsumsi  obat tramadol.

“Yang kita rawat berdasarkan pengakuan pasien sebagian besar tidak murni  karena tramadol tapi mereka juga pernah mengkonsumsi Napza,”ungkapnya yang didampingi Kabag Humas,Lalu Ismu,Kamis (24/05).

Menurutnya, para pasien tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan ada yang mendapatkan perawatan berupa rawat jalan dan rawat inap.

Dimana untuk rawat jalan pada tahun 2016 sebanyak 11,tahun 2017 sebanyak 16 dan tahun 2018 sebanyak 11,sedangkan yang mendapatkan rawat inap pada tahun 2016 sebanyak 10,tahun 2017 sebanyak 20 dan tahun 2018 sebanyak 8.

Disebutkann, para pasien yang mendapatkan perawatan karena penyalahgunaan obat tramadol di RSJ mereka dengan usia yang produktif yang berkisar dari usia 18 hingga 41 tahun.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

 MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

 MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Penyebab  tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir

MATARAM.lombokjournal.com — Angka prevalensi kurang gizi di NTB dianggap masih tinggi karena dari yang ditarget yaitu sebesar 15,5 persen di tahun 2017 kemarin belum tercapai.

Plt Kepala Dinas Kesehatan NTB, Marjito, mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun, prevalemsi kurang gizi mengalami peningkatan yaitu dari 20,2 persen ditahun 2016 menjadi 22,6  persen pada tahun 2017.

“Kita belum bisa menekan angka prevalensi kurang gizi ini,”ucapnya pada sejumlah wartawan didampingi oleh Kabag Humas Pemprov NTB,Lalu Ismu, Kamis( 24/05) di Media Center Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, penyebab masih tingginya prevalanesi kuramg gizi di NTB cukup banyak dan komplek antara lain terkait tingkat kemiskinan, usia pernikahan yang masih rendah, pola asuh dan penyakit penyakit infeksi, diare maupun penyakit bawaan sejak lahir.

“Prevalensi kurang gizi tettinggi ada di kabupaten Dompu sebesar 33 persen dan terendah ada di Kabupaten Lombok Barat, sebesar 18,1 persen,” ungkapnya.

Karena itu lanjutnya bahwa untuk mengatasi kondusi tersebut dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan berintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Selain masalah kurang gizi, masalah gizi lain yang mengemuka adalah STUNTING atau “kependekan” yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak terlalu pendek untuk usianya.

Data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG ) tahun 2017 menunjukkan prevalensi Stunting di Provinsi NTB sebesar 37,2 persen lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu 29,6 persen. angka tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 29,9 persen atau naik 7,29persen.

Prevalensi Stunting tertinggi di Kabupaten Sumbawa yaitu 41,9 persen Lombok Lombok Tengah (39,9 persen), Dompu (38,3 persen), Kota Mataram (37,8 persen), Utara 37,6 persen, Bima (36,6 persen), Kota Bima (36,3 persen), Lombok Barat (36,1 persen), Lombok Timur (35,1 persen) dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 32,6 persen.

AYA

Harusnya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga dan Anak-anak TKI  mendapatkan atensi dari para stakeholder

lombokjournal.com —

LOMBOK TIMUR :   Cawagub No 3 , Dr Hj Sitti Rohmi merasa prihatin terhadap nasib keluarga dan anak anak TKI/TKW atau Buruh Migran NTB  yang ditinggal bekerja ibu bapaknya keluar negeri.

Keprihatinan Sitti Rohmi karena rata-rata nasib  anak anak TKI/TKW asal NTB kurang mendapatkan perhatian yang lebih serius dari sejumlah pihak yang berkompeten, khususnya dari sisi keberlanjutan pendidikan dan jaminan kesehatan.

Padahal NTB dikenal sebagai propinsi kantong Buruh Migran No 3 dari seluruh Indonesia. Data BP3TKI  tahun 2016, buruh migran resmi yang keluar negeri mencapai 22.902.

Data ini menurun dibanding tahun 2015 mencapai 28 ribu TKI.  Besarnya animo warga  NTB mengais rejeki keluar negri salah satunya  disebabkan minimnya  lapangan kerja  dan pengangguran.

Demikian disampaikan Cawagub NTB No 3, Hj Dr Sitti Rohmi kepada Media, Rabu (23/05) menanggapi komitmen Zul Rohmi terhadap buruh migran  dan masa depan  anak dan keluarganya

Sitti Rohmi mengatakan sebagai pahlawan devisa, harusnya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga dan Anak-anak TKI  mendapatkan atensi dari para stakeholder.  Hal ini agar para TKI merasa diperhatikan oleh pemerintah atas jerih payahnya sebagai pahlawan devisa.

“Sebagai wujud bukti komitmen dan keperpihakan nyata , Zul Rohmi akan membuat affirmatif action bidang kesehatan dan pendidikan khusus anak TKI yang miskin, termasuk melakukan pendataan secara menyeluruh jumlah anak dan keluarga buruh migran yang miskin ” tambah Sitti Rohmi .

Di sisi lain, Sitti Rohmi membeberkan data dan fakta,  Remitansi atau kiriman uang TKI asal NTB Januari – April  tahun 2017 mencapai  458 Milyar. Jumlah tersebut terinci selama triwulan pertama Januari- Maret 2017 sebesar 347,3 Miliar dan pada April 2017 sebesar 110,147 miliar. Sementara itu untuk remitansi tahun 2016 secara keseluruhan tercatat 1,7 triliun .

“Maka sudah selayaknya ada feedback atau social responsibility yang nyata dan tepat guna diberikan oleh Pemda dalam bentuk stimulus bantuan/ hibah khusus untuk  beaya pendidikan dan jaminan kesehatan  anak-anak Buruh Migran miskin tersebut,” tegas Rohmi .

Menindaklanjuti rencana  meningkatkan kesejahteraan anak anak buruh migran tersebut, Zul Rohmi memastikan akan menggalang dukungan sosial kepada para stakeholder yang berkompeten untuk merealisasikan cita cita ini.

“Zul Rohmi mengajak para pegiat sosial dan aktivis yg concern kepada buruh migran agar bahu membahu untuk merealisasikan ide dan gagasan mulia ini,” sambung Rohmi .

Dr Zul Kunjungi TKW Hongkong

Sementara itu sebagai wujud empati dan kepedulian Zul Rohmi terhadap TKW NTB yang bekerja di Hongkong, pada 15 April 2018 lalu, Dr Zul menyempatkan diri mengunjungi dan melakukan dialog dengan para buruh migran perempuan asal NTB.

Dalam dialog tersebut Dr Zul  mendapatkan atensi dan masukan dari para TKW terkait fenomena dan permasalahan yang dihadapi pekerja migran .

Doktor Zul saat  itu  menyampaikan terimasih atas undangan para pekerja NTB di Hong Kong. Ia mengagumi semangat juang pekerja migran tersebut.

“Teman-temam asal NTB ini luar biasa di Hong Kong. Dari Hong Kong mereka meniupkan semangat juang yang luar biasa. Mereka berjuang dan banyak berkorban. Sudah saatnya Pemda memperhatikan keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Mereka adalah Pejuang sekaligus  Pahlawan,” ungkapnya.

Menurut Dr Zul  tidak selamanya para pekerja migran  akan di Luar Negeri. Mereka banyak belajar tentang banyak hal.

“Pinta mereka sederhana, agar pengalaman yang mereka akumulasikan begitu banyak bisa dioptimalkan oleh Pemda NTB untuk pekerja-pekerja berikutnya,” ungkap Dr Zul sembari menambahkan, pekerja kita hanya meminta agar pengurusan tenaga kerja NTB tidak lagi di Jakarta dan di Jawa tapi di NTB saja. Ide yang luar biasa.

Rohmi imbau Majikan dan Pengusaha

Selain itu, terkait momentum hari raya Idul Fitri 1439 H  tahun 2018,  Sitti Rohmi menghimbau para majikan ataupun pengusaha agar meliburkan secara penuh para buruhnya selama dua hari berturut-turut di perayaan hari 1 Syawal tersebut.

Hal ini agar para karyawan atau buruh tersebut bisa menyambut hari  kemenangan dalam suasana  fitri bersama sanak keluarga tercintanya.

“Dari sisi dimensi hablumminannas, moment Idul Fitri terlihat hubungan saling memanusiakan antara majikan dan buruhnya,” pungkasnya

Me

Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Memasuki tahun ke-tiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar- Sariffudin, dinilai sebagian kalangan belum mampu memenuhi program visi-misi saat kampanye.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, memberikan sinyalemen perlunya perombakan jabatan eselon II di beberapa SKPD yang dinaunginya.

“Setidaknya ada delapan SKPD yang perlu dievaluasi atau dirombak, penempatannya kurang tepat. Dari semua jabatan eselon II, hanya sebagian kecil yang memenuhi kompetensi, tentu ini berdampak pada masyarakat,” paparnya baru-baru ini.

Beberapa SKPD yang dinilainya kurang optimal itu diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Sosial P3A, Badan Kepegawean dan PSDM, termasuk kekosongan jabatan eselon II di Dikpora.

“Delapan SKPD itu dinilai kurang optimal dalam menjalankan visi-misi pimpinan daerah. Jangan hanya senang karena mendapat jabatan tapi bingung mau kerjakan apa,” jelasnya.

Minimnya inovasi dan lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip) di beberapa SKPD, lanjut Sarifudin, juga berdampak pada capaian program yang ditarget pemerintah daerah.

Ia mencontohkan porsentasi realisasi program Wira Usaha Baru (WUB) yang masih nol persen, termasuk belum tercapainya target penurunan angka kemiskinan diangka 29,13 persen, serta terlambatnya realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Belum ada kemajuan signifikan di beberapa SKPD yang saya sebutkan tadi, mungkin rata-rata progresnya masih di bawah 50 persen,” tutupnya.

DNU

lombokjournal.com —

Debat terbuka Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disiarkan langsung stasiun televisi nasional (12/05), menandai babak baru dalam proses demokratisasi di ‘Bumi Gora’ – sebutan popular NTB sebagai penghasil padi unggulan (gogo rancah). Empat pasang kandidat yang tampil mewakili putra-putri terbaik wilayah yang terkenal dengan destinasi wisata syariah, provinsi 1000 masjid.

Ke empat pasang kandidat itu sesuai nomor urut: pertama, Suhaili FT (Bupati Lombok Tengah) berpasangan dengan Muhammad Amin (Wagub NTB petahana); kedua, Ahyar Abduh (Wali Kota Mataram) berpasangan dengan Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD NTB); ketiga, Dr. H. Zulkieflimansyah (Anggota DPR RI dan Pendiri Universitas Teknologi Sumbawa) menggandeng Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Jalilah (Rektor Universitas Hamzanwadi); dan keempat, Ali bin Dahlan (Bupati Lombok Timur) berpasangan dengan Lalu Gede Wiresakti Amir Murni (Rektor Universitas Nahdlatul Wathan).

Debat bertema “Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” itu diawali sambutan Ketua KPUD NTB, Lalu Aksar Anshori, yang menyebut debat sebagai ajang adu gagasan dan mencari solusi kongkret untuk kemajuan NTB.

Debat diharapkan menjadi tontonan dan tuntunan bagi pemilih yang berjumlah 3,5 juta orang. Lalu mengutip Collin Powel (jenderal AS) yang menyatakan, pemimpin adalah penyederhana masalah besar, membantah keraguan dan pertanyaan dengan solusi.  Acara debat berlangsung dalam empat segmen. Segmen pertama pernyataan Visi-Misi dari tiap kandidat. Ternyata, waktu yang disediakan 90 detik tak cukup untuk mendedahkan visi-misi kandidat.

Kandidat pertama menyatakan visinya NTB sejahtera, ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar, baik material dan spiritual seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kandidat kedua, mengungkapkan visi NTB untuk semua, karena Gubernur/Wagub sebagai pelayan masyarakat bertugas mensejahterakan seluruh rakyat (petani, nelayan, buruh, pedagang, masyarakat kecil, pemuda, perempuan, warga kota atau desa).

Kandidat ketiga, Zul-Rohmi yang berpakaian serasi nuansa hijau, mengutarakan dengan tegas akan membangun NTB yang gemilang. Yakni, provinsi berdaya saing tinggi (competitiveness), menjadi rumah besar nyaman dan menyenangkan bagi semua warga. Untuk itu, Cagub Zul yang lulusan Universitas Indonesia dan Strathclyde, Inggris itu menyebut tiga stakeholders yang akan difasilitasi, yakni komunitas bisnis dan investor sehingga NTB ramah terhadap investasi dan bisnis, membangun rumah yang nyaman (building sweet home) bagi seluruh warga NTB. Waktu habis, Zul tak sempat menyebut kaum perempuan sebagai subyek penting pembangunan daerah. Selain itu, memajukan petani, peternak dan pengelola desa wisata dengan dukungan teknologi modern.

Kandidat keempat bervisi maju bersama rakyat membangun NTB yang beradab/berkarakter/berbudaya menyongsong NTB sejahtera. Visi yang cukup rumit, tapi intinya menekankan adab yang melahirkan masyarakat untuk hormati perbedaan dan beretos kerja tinggit.

Segmen kedua, tiap kandidat menjawab pertanyaan yang diajukan tim pakar: Dr. Ani Suryani Hamzah, MHum (FH Unram), HL Agus Fathurranman (Peneliti Kebudayaan Unram), Prof. Dr. Gatot Henri Wibowo (FH Unram), Prof. Dr. Mansur Afifi (FE Unram), Prof. Dr. Suprapto, MAg. (UIN Mataram).

Kandidat 2 memilih pertanyaan A (apa yang Anda akan lakukan dalam menata birokrasi agar terhindar dari politisasi birokrasi?). Cagub 2 menyatakan penerapan e-government dengan asas kepastian/keterbukaan. Seorang pegawai ditempatkan memiliki kemampuan profesional, selain itu menghindari friksi. Waktu 30 detik tidak dimanfaatkan cawagub untuk melengkapi.

Kandidat 3 pilih C (apa pendapat Anda mengenai kesetaraan gender yang proporsional dan bagaimana mewujudkannya?). Cagub Zul mempersilakan Cawagub Rohmi untuk menjawab. Perempuan merupakan madrasah pertama bagi anaknya, sehingga peran perempuan sangat besar dalam pembangunan. Porsi yang pas diberikan kepada perempuan untuk mengekspresikan kompetensinya, pemberdayaan melalui bantuan modal usaha, pelatihan dan pendampingan, sehingga tampil perempuan yang relijius, mandiri dan berkualitas. Perempuan diberi kesempatan menempati jabatan penting sesuai kompetensi.

Cagub nomor 4 memilih A (bagaimana strategi kongkret Anda dalam mengembangkan pariwisata NTB sejalan konsep wisata syariah?). Cagub 4 menegaskan wisata tak boleh menyimpang dari agama dan tradisi lingkungan. Ia mengkritik proyek KEK di Lombok Tengah yang tak melibatkan tokoh masyarakat. Masih ada waktu 25 detik, tak dimanfaatkan cawagub.

Kandidat 1 memilih D (bagaimana Anda akan mewujudkan keadilan ketika lahan dan aset dikuasai kelompok tertentu?). Pemerintah ialah pelayan seluruh masyarakat, keadilan sebuah keniscayaan. Jika ada lahan dikuasai oknum konglomerat, maka diikhtiarkan agar masyarakat bisa menjadi pemilik perusahaan/lahan. Pada segmen ini terlihat pasangan nomor 3, Zul-Rohmi saling berbagi waktu dan kompetensi untuk menjawab pertanyaan. Sementara Cagub 4 mulai menyerang Cagub 1.

Segmen ketiga berupa tayangan video. Kandidat 3 (Zul-Rohmi) memilih video A (tentang nasib pekerja migran). Cagub Zul mempersilakan Cawagub untuk menjelaskan: TKI bukan aib, tapi pilihan sebagian masyarakat untuk bekerja. Pemerintah harus hadir, agar pilihan itu membawa kemaslahatan.

Ke depan, NTB harus mengirim pekerja terampil (skilled) bukan low skilled, pekerja legal bukan ilegal, pemerintah hadir sejak tahap sosialisasi, perekrutan, pelatihan, pemberangkatan sampai penempatan. Dan meyakinkan setelah kontrak habis, pekerja kembali ke Tanah Air, tidak menjadi TKI ilegal. Sekarang sudah ada Layanan Terpadu Satu Pintu untuk tenaga kerja, NTB percontohan nasional. Kita mendorong LTSP di kabupaten/kota dan membangun sinergi kabupaten/kota dan provinsi agar pekerja aman.

Kandidat 4 memilih video B (tumbuhnya pasar modern dan mini market, tapi mematikan pedagang kecil). Cagub 4 menyatakan harus hati-hati memberi izin ritel modern, kerena itu ia membatasi hanya 29 izin di Lotim. Cawagub menambagkan tentang pembatasan jam usaha.

Kandidat 1 memilih video E tentang nasib petani. Cagub 1 menjelaskan fasilitasi kegiatan petani agar mudah/murah, menyediakan bibit dan pupuk. BUMDES mengelola pupuk dan penyiapan mesin giling untuk pasca produksi. Pasangan 2 memilih video D (pendidikan SMK dan kesesuaian kerja). Dijawab cawagub bahwa persoalan bukan hanya SMK, tapi lulusan PT juga banyak menganggur. Pada segmen ini Cagub 3 (Zul) kembali mempersilakan Cawagub (Rohmi) untuk menyampaikan gagasan, akhirnya diikuti kandidat lain. Cagub 1 dan 4 masih dominan, tidak memberi kesempatan cawagubnya.

Segmen keempat berupa tanya-jawab antar kandidat. Cawagub 4 bertanya kepada kandidat 1 dengan nada menyerang: kasus di Loteng tentang kades/kadus yang mengintervensi pilkada, mengapa dibiarkan? Bagaimana Loteng membangun dengan utang? Cagub 1 agak grogi mennawab, karena terkait strategi. Tapi, menyatakan tidak pernah memerintahkan. Masalah utang tak terjawab. Respon balik Cagub 4 semakin menyerang: jika benar intervensi, maka kesalahan besar Cagub 1 melakukan politisasi birokrasi. Kalau benar, itu kejahatan luar biasa. Respon cagub 1, agar jangan main hakim sendiri, ada yang berwenang untuk memeriksa (Panwaslu). Soal utang dijelaskan, dengan bangga bahwa banyak daerah lain tak dikasih utang, sementara kondisi Loteng sudah mapan.

Cagub 1 bertanya kepada kandidat 2: bagaimana mengelola kebijakan pertanian NTB karena pengalaman di Mataram agak kurang. Ada sisa waktu, cawagub 1 tidak menambahkan pertanyaan.  Jawaban cawagub 2 fokus pada Kota Mataram sebagai ibukota NTB yang menyambut kunjungan 700.000 tamu/tahun.

PAD Mataram meningkat dari pajak hotel dan restoran, tapi tak menjawab pertanyaan. Respon balik cagub 1: bagaimana strategi agribisnis NTB? Cawagub 1 tetap pasif, padahal pengalaman sebagai Wagub petahana. Respon Cawagub 2 tetap tidak nyambung, karena menekankan RTRW wilayah pertanian, sedang Mataram sebagai capital city susah kembangkan pertanian. Lahan pertanian akan dipindah semua ke Sumbawa, karena wilayah Lombok kecil. Di sini terlihat spekulasi kebijakan kandidat 2, sebagaimana kandidat pertama yang bangga dengan kebijakan utang di Loteng.

Cawagub 2 bertanya kepada kandidat 3 tentang tata niaga beras, pada musim panen harga menukik, sedang musim paceklik harga naik. Bagaimana strategi menstabilkan harga? Cagub 3 Zul yang berlatar pendidikan ekonomi-industri menegaskan: tidak hanya kebijakan snapshot, tapi akar masalahnya harus dibenahi yakni industri pengolahan pangan. NTB punya banyak gabah/jagung, namun dikirim ke Bali, Surabaya dll. NTB perlu membangun industri pengolahan agar nilai tambah muncul dan stock terpenuhi.

Ketidakstabilan harga bisa dicegah/atasi dengan cara lebih produktif. Memang tak bisa hanya membalik telapak tangan, perlu infrastruktur dan SDM yang menguasai teknologi, karena itu pengalaman mengembangkan universitas. Respon cawagub 2: penyangga pangan hanya main-main Rp 1,2 miliar/tahun, tidak bisa kendalikan harga. Soal lain: petani terjebak ijon, sehingga butuh bantuan modal Bank NTB. Cagub 3 (Zul) menegaskan NTB sebagai lumbung pangan nasional, tapi miskin di tengah keberlimpahan. Industri pengolahan merupakan kebijakan lebih mendasar. Zul setuju Bank NTB tak hanya memberi kredit konsumtif, tapi juga modal kerja/produktif. Terlihat pasangan 3 lebih apresiatif dengan kandidat lain, tidak menyerang.

Giliran cagub 3 Zul bertanya kepada kandidat 4: NTB kaya dengan biodiversity, bagaimana strategi memanfaatkan bioteknologi untuk mendorong pertanian, pangan, perikanan, peternakan dan sektor? Cagub 4 dengan yakin menyatakan, bioteknologi itu isu dunia, banyak dilakukan termasuk NTB tapi gagal. Lalu, tiba-tiba menyebut tenaga surya dan mendorong energi terbarukan.

Jawaban yang tak nyambung. Respon Cagub 3 Zul: biotek isu sehari-hari, seperti mengolah tanaman menjadi obat. Tanaman kayu dengan tissue culture yang biasa di hutan masyarakat, panennya bisa lebih cepat hanya tiga tahun. Peternak dapat memilih gen yang produktif. Isu sehari-hari, tak hanya global. Di Sumbawa sudah dicoba: pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah dalam usia 3 tahun. Karena respon Zul yang simpatik, tidak menyerang, maka tanggapan Cagub 4: menyambut gagasan yang bagus. Saudara Zul jika tak terpilih jadi Gubernur akan diangkat jadi tenaga ahli. Pada segmen ini terlihat nyata keunggulan kompetensi masing-masing Cagub/Cawagub.

Segmen keempat, kandidat 1 memilih video A tentang arsitektur kota di NTB yang tidak memunculkan citra budaya khas. Cawagub 1 menjawab: brand NTB sudah kelas dunia dengan halal tourism dan menetapkan target 4 juta wisatawan. Respon Cagub 2: potensi NTB dalam bidang pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata, tapi tidak nyambung dengan identitas budaya. Cawagub 1 semakin melebar dengan surplus beras 1,3 juta ton dan konsumsi lokal hanya 600.000 ton, tetap tidak menjawab pertanyaan identitas budaya. Masalah kebudayaan ini terlihat bukan focus utama kandidat.

Pasangan 2 memilih video B tentang sumber resapan Rinjani yang terancam, sehingga menimbulkan bencana banjir/longsor. Cawagub menjelaskan: kawasan hutan sudah rusak, dari 300-400 titik air berkurang karena pembalakan liar.

Untuk itu, perlu rehabilitasi kawasan hutan dengan mengajak masyarakat sekitar gunung. Cagub Zul menyatakan: perambah hutan karena tidak punya pilihan. Perlu kebijakan agroforestry, agar merambah tidak menguntungkan jangka pendek, tapi jangka panjang tidak menggangu. Cawagub Rohmi menambahkan agroforestry dengan menyertakan petani sekitar hutan. Cawagub 2 merespon: dilema petani tak punya lahan sendiri. Disebut kasus banjir Bima dengan kerugian Rp 1 triliun. Cagub Zul mengungkapkan pengalaman ketika terjun langsung ke Bima, perlu dibangun banyak embung untuk menampung hujan dan memanfaatkannya di musim kering. Potensi embung/dam banyak sekali, sehingga menjadi prioritas. Di sini jelas determinasi kebijakan yang akan diambil berdasarkan kondisi wilayah NTB.

Cagub 3 Zul memilih video C tentang konflik kekerasan sebagai bencana sosial. Zul mengungkapkan akar konflik adalah ketimpangan kesejahteraan. Penegakan hukum harus dilakukan, tapi akar masalah diselesaikan. Masyarakat NTB hanya panen sekali setahun, sehingga banyak waktu  dan energi menganggur. Jika bisa diusahakan panen dua kali dalam setahun, maka energi produktif, tidak akan konflik.

Cawagub Rohmi menambahkan perlu duduk bersama, dialog dari hati ke hati di antara tokoh masyarakat. Respon Cagub 4 bernada menyerang: Zul hanya wacana, padahal di Lotim tak ada konflik. Cara yang ditempuh persuasif. Dengan bangga menyebut Lotim daerah teraman di NTB. Respon Zul, dengan santai: kalau jadi Gubernur, lalu terjadi konflik, maka saya akan menghubungi Ali BD sebagai mentor. Tapi, cara pandang Kepala daerah ditentukan  pendidikan, teman bergaul dan kesejahteraan. Perlu memperbaiki pendidikan, mengurangi jurang sosial, dan sebagaimana saran cawagub Dr. Siti Rohmi: harus duduk bersama. Cagub 4 kembali merespon: Zul tidak salah, tapi tidak pengalaman. Karena itu, ia akan menumpas segala bentuk kerusuhan. Pendekatan keamanan tampak jelas pada cagub 4.

Cagub 4 memilih video D tentang extra ordinary crime (terorisme dan narkoba). Tapi anehnya, saat menjawab cagub 4 yang berpengalaman itu justru ingin memberdayakan inspektorat. Rupanya, keliru menafsirkan video tentang penangkapan koruptor. Cagub 1 yang selama ini diserang hanya menyindir: mungkin ayahanda (Cagub 4) kurang pas mendengar, hingga masalah terorisme dijawan dengan inspektorat. Sebagai urun rembug, ia mengusulkan pengamanan rakyat semesta, jangan hanya diserahkan Polri/TNI.

Cagub 4 protes karena tidak ada kata teroris (mungkin tidak mendengar), video dinyatakan salah besar. Uniknya, berkaitan dengan tindakan teroris harus dilindungi HAM, padahal dalam hal kerusuhan, Cagub 4 akan menumpas habis. Cawagub 1 merespon balik: tindakan kriminal, tidak hanya diatasi dengan pendekatan ekonomi dan tokoh agama, tapi juga edukasi masyarakat. Pada segmen ini semakin jelas karakter setiap kandidat dan konsistensi dalam menyampaikan gagasannya yang mengindikasikan kebijakan yang ditempuh, jika terpilih nanti.

Pada clossing statement, Cagub 2 menyatakan tak membangun sendirian, tapi memajukan bersama. Siap mengabdikan diri dengan didamping perempuan/isteri yang setia. Di sini semakin jelas pentingnya posisi pemilih perempuan, yang hanya terwakili oleh kandidat 3 (Cawagub Siti Rohmi).

Karena itu, giliran Cawagub Rohmi menyampaikan pandangan akhir: jika Allah meridhai dan masyarakat NTB memberi amanah, maka Zul-Rohmi sang jilbab hijau akan membangun NTB dengan kebersamaan dan integritas. NTB harus dibangun dengan cinta menuju NTB gemilang, terutama memperjuangkan aspirasi perempuan. Sambil tak lupa berpesan: coblos nomor 3 jilbab hijau, dalam bahasa daerah (suku-suku di NTB).

Cagub 4 bergaya agitator, pesan kepada rakyat NTB dari ujung utara hingga selatan, kaum buruh, petani dan kaum tertindas, serta guru honorer untuk mendatangi cagub Ali. Cagub 1 memperkenalkan identitas: topi putih, menuju NTB sejahtera dengan mengeluarkan Kartu NTB sejahtera.

Debat terbuka yang disiarkan secara nasional menunjukkan demokrasi yang semakin matang di NTB. Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan lembaga internasional UNDP (2009) pernah mencatat posisi NTB yang memprihatinkan, karena menempati ranking terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Pada tahun 2009 IDI rerata nasional adalah 67,30, Sementara tahun 2015, meningkat rerata nasional menjadi: 72,82. Posisi NTB tahun 2009 menempati ranking terbawah dengan nilai 58,12. Berkat kerja keras Gubernur Zainul Majdi selama dua periode membangun NTB, nilai IDI membaik jadi 65,08. Kondisi NTB tidak lagi berada pada ranking terbawah (lihat Tabel).

Tabel. Ranking 10 Terbawah Indeks Demokrasi Indonesia

No  Tahun 2009 (UNDP)                                                Tahun 2015 (BPS)

1              Sultra (66,02)                                     Sulsel (76,90)

2              Bengkulu (64,76)                                Aceh (67,78)

3              Sulut (64,29)                                      Sumbar (67,46)

4              Papua (63,80)                                    Lampung (65,95)

5              Papua Barat (63,06)                            Riau (65,83)

6              Jatim (62,49)                                      Maluku (65,90)

7              Sulsel (61,48)                                     NTB (65,08)

8              Sumbar (60,29)                                  Malut (61,52)

9              Sumut (60,20)                                    Papua Barat (59,97)

10           NTB (58,12)                                         Papua (57,55)

Pelaksanaan debat terbuka akan meningkatkan kualitas demokrasi di NTB, setidaknya membuka ruang perbedaan pandangan di kalangan elite pemimpin yang akan mempengaruhi para pengikutnya. Sementara itu sejumlah lembaga survey memprediksi peluang kandidat yang bertarung.

Survei Olat Maras Institute yang terkini (15-24 Februari 2018) menghasilkan elektabilitas: Suhaili-Amin (13,80%), Ahyar-Mori (11,7%), Zul-Rohmi (18,30%), Ali-Sakti (12,1%), dan tak menjawab (44,20%). Terlihat pasangan Zul-Rohmi unggul. Jika opsi tidak menjawab dihilangkan, maka keunggulan lebih jelas: Suhaili-Amin (24,60%), Ahyar-Mori (21%), Zul-Rohmi (32,80%), dan Ali-Sakti (21,60%).

Sebaliknya, Survey NTB Indonesia (Januari 2018) menyebut: Ahyar-Mori unggul (26,1%) dibandingkan Suhaili-Amin (24,8%), Ali-Sakti (21,2%), dan Zul-Rohmi (11,6%), serta 16,3% responden tidak menjawab. Meskipun survei yang sama mengakui Zul-Rohmi lebih popular dikenal melalui media (koran, baliho, dan iklan TV) sebesar 40,2% responden, dibandingkan  Ali-Sakti (34,1%), Ahyar-Mori (13,0%) dan Suhaili-Amin (12,7%).

Sebenarnya sejak sebelum penetapan calon, survei Populi Center (September 2017) telah membuat simulasi,  Zul-Rohmi teratas (15.0 persen), diikuti Suhaili-Amin (14,1), Ali-Selly (14.0), dan undecided voters (56,9). Atau simulasi lain: Zul-Rohmi (14,8), Suhaili-Aris (14,5), Ahyar-Mori (14,5), dan suara mengambang (56,3). Besarnya suara mengambang dan rahasia membuat pilkada NTB penuh dinamika.

Pengaruh debat terbuka dan turun gunungnya Gubernur NTB Zainul Majdi untuk cuti berkampanye bagi pasangan Zul-Rohmi akan sangat menentukan persepsi pemilih, siapa kandidat yang benar-benar akan melanjutkan ikhttiar TGB. Tampilnya kandidat muda dan perwakilan perempuan juga menandai musim semi demokrasi di NTB yang memberi warna tersendiri bagi proses demokratisasi di Indonesia. (*)

Me

Sumber :  https://www.tajuktimur.com/opini/musim-semi-demokrasi-di-bumi-gora/

Lokasi penyimpanan produk pangan dan non pangan masih disatukan. Sirkulasi udaranya pun masih kurang bagus.  Selain itu, tercium seperti bau kencing tikus diantara barang yang diperiksa

MATARAM.lombokjournal.com —  Dinas Perdagangan (Disdag) NTB bersama Satgas Pangan Polda NTB dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram, melakukan pemeriksaan sejumlah gudang distributor besar, Selasa (22/05)

Dari dua gudang yang ditinjau, Disdag NTB menyatakan semuanya tidak layak sebagai lokasi penyimpanan makanan.

Kepala Disdag NTB Hj Putu Selly Andayani menyatakan , pihaknya memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh pangan di NTB. Tentunya melibatkan Satgas Pangan Polda NTB dan BBPOM Kota Mataram.

Terlebih lagi saat ini dalam bulan puasa dan akan menyambut Idul Fitri. Pangan yang ada di NTB harus benar-benar diamankan.

“Ini untuk perlindungan konsumen,” tegasnya, usai sidak Selasa.

Pengamanan pangan di NTB harus dimulai dari hulu. Yakni dari distributor besar yang menjadi penyedia stok utama.

Pihaknya melakukan pemeriksaan pada dua gudang penyimpanan di dua lokasi berbeda,  gudang penyimpanan di Dasan Cermen dan Abian Tubuh Baru.

Dari dua gudang penyimpanan yang diperiksa, Selly menyatakan keduanya tidak layak. Hal ini dikarenakan penataannya yang tidak rapi.

Lokasi penyimpanan produk pangan dan non pangan masih disatukan. Sirkulasi udaranya pun masih kurang bagus.  Selain itu, tercium seperti bau kencing tikus diantara barang yang diperiksa. Hal ini tentu menyalahi aturan penyimpanan produk pangan dan non pangan.

“Ke depannya kita minta ditata lebih baik lagi,” sambungnya.

Ia melanjutkan, BBPOM Kota Mataram sudah mengambil langkah pembinaan pada pemilik kedua gudang tersebut. Selain penataan, Disdag NTB dan tim menemukan banyak barang yang sudah kadaluarsa.

Barang kadaluarsa tersebut nantinya akan di BAP BBPOM Kota Mataram untuk dimusnahkan bersama.

“Tidak hanya saat ini saja, kami akan turun lagi nanti,” akunya.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di dua gudang penyimpanan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan jumlah distributor di NTB khususnya Kota Mataram. Tujuannya untuk bisa dikunjungi seluruhnya.

Sementara itu, Kepala BBPOM Kota Mataram Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih mengatakan, higienitas sanitasi gudang yang masih jauh dari layak.

Ada beberapa produk pangan dan non pangan yang penyimpanannya masih digabung. Padahal produk  pangan tidak boleh dicampur dengan non pangan agar tidak terkontaminasi.

“Jadi kami sarankan untuk dipisahkan,” kata Nengah

Selain itu, pihaknya menemukan produk kadaluarsa yang sudah disisihkan. Namun belum dipisah dari produk lainnya.

Hal itu berpotensi menjadi sarang tikus. Sebab itu pihaknya meminta komitmen pemilik untuk melakukan penataan barang yang lebih rapi. Sekaligus  jugapemusnahan barang kadaluarsa tersebut.

“Sebelum lebaran hars sudah dimusnahkan,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan tinjauan kembali nantinya untuk melihat komitmen tersebut. Namun jika masih melanggar maka akan diberi peringatan berat berupa peninjauan ulang izin SIUP dan lainnya.

Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab untuk perlindungan konsumen.

“Agar mendapatkan produk yang memenuhi syarat,” tandasnya.

AYA