Hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut, sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada

MATARAM.lombokjournal.com —  Anggota DPR RI Komisi VII Dapil NTB, Dr H. Kurtubi bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mendorong nelayan NTB untuk meningkatkan hasil tangkap, dengan memberi bantuan berupa alat Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang,  (05/07).

Bantuan alat tersebut diberikan, karena perekonomian sebagian besar nelayan sangat bergantung pada hasil tangkap di laut.

“NTB kan provinsi kepulauan, jadi kita dorong agar para nelayan di NTB ini bisa meningkatkan produksi ikannya,” jelas Kurtubi usai kegiatan Diseminasi Pemanfaatkan Penginderaan Jauh ZPPI di Kantor Lurah Tanjung Karang.

Ia menuturkan, bantuan alat tersebut merupakan hasil kerja sama pihak LAPAN. Sementara alatnya sendiri dibeli langsung dari luar negeri dengan dana APBN.

Alat tersebut akan memberikan informasi data pada para nelayan tentang lokasi tempat ikan berkumpul di laut. Informasi yang ditampilkan berupa koordinat lintang dan koordinat bujur ikan yang dihasilkan oleh citra satelit.

“Citra satelit dihasilkan dari satelit yang dibuat dan dioperasikan LAPAN yang merupakan  mitra kerja dari komisi VII DPR RI,” sambungnya.

Kurtubi mengatakan, sebagai perwakilan NTB di Komisi VII, dirinya berkewajiban untuk mendorong dn mendukung semua program LAPAN. Di antaranya memberikan  informasi pada nelayan yang dipilih agar penangkapan ikan ini bisa efektif dan berhasil. Hal tersebut untuk meningkatkan produksi perikanan dan mensejahterakan nelayan.

“Bahkan lebih jauh lagi saya juga mengharapkan agar  pada saatnya nanti produksi nelayan kita ini meningkat,” katanya

Ia mengaku yakin hasil produksi ikan nelayan NTB akan meningkat dengan adanya ZPPI tersebut. Sebab nelayan akan langsung tahu koordinat kumpulan ikan berada.

Peningkatan tersebut juga akan berdampak jangka panjang. Sebab itu ke depannya NTB didorong untuk pengembangan investasi industri berbasis perikanan.

“Contohnya seperti pabrik pengalengan ikan dan pengolahan ikan,” ungkapnya.

Hal ini akan serupa dengan bagaimana Komisi VII mendorong listrik di NTB cukup untuk industrialisasi. Ia ingin di NTB bisa menjadi pusta pertumbuhan ekonomi baru dengan industrilisasi berbasis berbagai macam Sumber Daya Alam (SDA). Di antaranya industri berbasis perikanan, peternakan, dan pertambangan.

“Ini harus kita dorong ada di NTB,” tegasnya.

Saat ini Komisi VII DPR RI bersama LAPAN melakukan mini diseminasi penyebarluasan informasi  pada nelayan. Khususnya letak zona potensi penangkapan ikan di NTB. Diseminasi perdana ini dimulai dari nelayan kawasan Ampenan.  Kedepannya akan dilakukan menyebar ke seluruh wilayah di NTB.

“Saat ini di Ampenan dan pada suatu saat kita perjuangkan lagi di daerah lainnya di NTB,” akunya.

Dirinya melalui Komisi VII DPR RI akan memperjuangkan nelayan untuk memperoleh bantuan mesin perahu yang bisa menggunakan elpiji. Bantuan alat dengan menggunakan bahan bakar elpiji tersebut sudah mulai dilakukan di Labuhan Haji Lombok Timur belum lama ini.

Sementara itu, perwakilan LAPAN Arisdiyo mengatakan, alat yang diberikan Dr H Kurtubi merupakan alat praktikum sementara bagi nelayan. Ketika mereka sudah memahami koordinat dari ZPPI maka nelayan hanya memerlukan koordinat saat menangkap ikan.

“Ada garis merah di peta tersebut. Itu yang sangat penting,” pungkasnya.

Kehadiran ZPPI ini akan sangat membantu nelayan. Nelayan tidak perlu lagi banyak menghabiskan bahan bakar untuk mengarungi lautan. Mereka cukup langsung menuju garis merah yang ditunjukkan ZPPI.

“Potensi NTB cukup besar ditunjukkan alat tersebut. namun setiap hari akan berubah-ubah,” katanya

Dengan informasi ZPPI diharapkan bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab jika biasanya nelayan melaut untuk mencari ikan tanpa petunjuk.

“Sekarang saatnya melaut dengan bantuan informasi ZPPI dari LAPAN,” pungkasnya.

AYA

Investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB, yakni penuntasan angka kemiskinan serta belum sesuai dengan target yang diharapkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kegiatan Samota and NTB Investment di Hotel Lombok Raya,  (05/07), yang dihadiri puluhan investor dalam dan luar negeri ini, ditargetkan untuk meningkatkan minat investasi di luar tambang dan pariwisata

Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB yang menggelar kegiatan Samota and NTB Investment tersebut,  menjual bidang agro dan sektor olahan perdagangan industri.

Lalu Gita Ariadi

Kepala DPM-PTSP NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan itu usai kegiatan meeting one on one dan seminar Samota and NTB Investment. “Kita syukuri itu sebagai sebuah anugrah,” ujarnya

Selama ini investasi di NTB dominan di sektor tambang dan pariwisata. Sementara NTB masih memiliki sektor lainnya yang juga potensial menarik investasi.

Namun investasi di bidang tambang dan pariwisata dinilai belum bisa tuntas menjawab permasalahan dasar di NTB. Yakni penuntasan angka kemiskinan juga belum sesuai dengan target yang diharapkan.

Selain itu juga penciptaan lapangan kerja masih belum mengurangi pengangguran secara signifikan.

“Kita pahami bahwa kalau tmbang dan paruwisata membutuhkan skill,” sambung Gita.

Berbeda dengan investasi agro industri dan perdagangan. Sektor ini justru bisa menyerap tenaga kerja secara masif. Ia berharap hilirisasi bisa sukses dengan hadirnya banyak investor di sektor ini.

Hadirnya investor tersebut akan memperbanyak nilai tambah di bidang agrikultur dan olahan. Investor yang masuk ke NTB bisa membuat pabrik pengolahan nantinya.

“Itu tidak lagi dinikmati oleh pihak luar daerah,” harapnya.

Ia melanjutkan, ke depannya NTB tidak hanya melakukan produksi, namun juga akan melakukan pengolahan menjadi olahan. Produk olahan tersebut kemudian bisa dikirim ke pasar, baik lokal maupun luar.

Hal tersebut akan membuat NTB berada pada posisi yang strategis dengan menyediakan kebutuhan pasar Indonesia Timur dan Barat.

“Itu yang saya katakan pada calon investor,” akunya.

Dalam kegiatan pertemuan tersebut, ia juga meminta calon investor untuk tidak memandang NTB berdasrkan jumlah penduduknya. Sebab jika melihat hal tersebut, maka potensi itu paling bagus terletak di Pulau Jawa.

Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya besar dibandingkan NTB.

Namun NTB memiliki potensi destinasi wisata yang bisa mendatangkan jutaan wisatawan. Bahkan kedepannya NTB akan mampu menyumbangkan 5 juta wisatawan.

Hal ini tentu akan memiliki potensi besar, terutama di sektor konsumsi. Ini membuat NTB sangat strategis untuk membangun industri untuk kebutuhan pasar lokal dan regional.

“Bahkan ekspor,” kata Gita.

Terlebih lagi ketika 2019 mendatang. Pada triwulan ketiga Pelabuhan Gilimas akan rampung. Ini membuat peluang ekonomi NTB terbuka lebar. Hal inilah yang ia paparkan dihadapan para calon investor yang berasal dari luar NTB hingga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.

“Ada 30an calon investor yang datang dan nantinya bisa jadi akan bertambah,” pungkasnya.

Selain kegiatan one on one meeting dan seminar, DPM-PTSP NTB juga akan mengajak semua calon investor melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan tersebut untuk melihat potensi jagung di Dompu, potensi agro industri di Kabupaten Bima dan Dompu. Sehingga investor yang selama ini berhenti di Lombok akan langsung melihat langsung potensi yang ada di Pulau Sumbawa.

“Investor bisa bangun pabrik pengolahan sehingga nilai tambah produk menjadi lebih tinggi,” tandasnya.

AYA

Silon (Sistem Informasi Pencalonan) bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Untuk mempermudah sistem kerja partai dalam mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU). menggelar sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Kamis (05/07).

“Silon wajib digunakan oleh semua partai pada proses pencalonan dalam Pemilu 2019 mendatang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU, Burhan Ekwanto, di Mina Beach Hotel. Tanjung. Kamis (05/07).

Silon, lanjut Burhan. bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan partai politik mendapatkan informasi mengenai calon yang akan terjun dalam Pemilihan legislatif 2019.

“Penggunaan Silon prinsipnya untuk memudahkan masyarakat, KPU, dan partai politik itu sendiri. Dengan aplikasi ini (Silon, red), masyarakat dapat mengakses atau mengetahui siapa saja calon-calonnya,” tambah Burhan.

Lebih jauh Burhan menghimbau agar para pimpinan partai politik bisa lebih awal mengajukan berkas pencalonan bakal anggota DPRD-nya, dan segera dimasukkan ke dalam aplikasi Silon. Hal itu juga untuk menghindari penumpukan pengajuan bakal calon pada masa injury time.

“Tahapan Pengajuan Berkas dimulai tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. Dari jam 8 pagi sampe jam 4 sore. Sementara untuk hari terakhir ditutup pada jam 12 malam,” cetusnya.

Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ini dihadiri seluruh pimpinan dan operator partai politik.

DNU

Keberhasilan Gubernur NTB membangun daerah, selama dua periode kepemimpinannya menjadi hal menarik bagi sejumlah media nasional

lombokjournal.com —

JAKARTA :  Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang akrab disapa dengan sapaan Tuan Guru Bajang (TGB) makin kerapp mendappat undangan dari media nasional.

Setelah kemarin diundang Media Televisi SCTV, menyampaikan pembangunan terbaru NTB, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kembalai diundang jajaran media Transcorp, di Kantor Transmedia, Jakarta, Rabu (04/07).

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu, diterima langsung oleh Komisaris Utama Transcorp, Ishadi SK, Pimpinan Redaksi Trans7 dan CNN Indonesia, Titin Rosmasari dan sejumlah crew Transcorp.

Dalam pertemuan itu, Gubernur TGB Usai menyampaikan terima kepada seluruh jajaran Transmedia, yang selama ini telah menyebarkan berita-berita baik tentang NTB.

Menurut TGB, media merupakan salah satu pilar pembangunan yang mengontrol, sekaligus mendorong pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat. Kunjungannya, diharapkan semakin mengeratkan silaturrahim antara pers atau media dengan seluruh jajaran pemerintah daerah serta masyarakat di NTB.

Dan diharapkannya, berbuah kerja sama ataupun sinergi saling menguntungkan dan penuh manfaat ke semua ranah ke depannya. Sebelum pertemuan itu, Gubernur diundang untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman selama membangun NTB, dalam program Alfito Dinova (AFD) Now.

Pada program yang dipandu Alfito Dinova tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah hal terkait pembangunan di NTB, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, partisipasi politik masyarakat, serta nilai-nilai yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat NTB.

Keberhasilan Gubernur NTB membangun daerah, selama dua periode kepemimpinan menjadi hal menarik bagi sejumlah media nasional, termasuk Program AFD Now ini.

Rr/Humas NTB

Angka partisipasi pemilih merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada, meski demikian diharapkan hal ini tidak boleh terulang pada Pemilihan 2019 mendatang

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Utara mensinyalir, gelaran piala dunia 2018 mempengaruhi tingkat partisifasi pemilih di Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Pilgub NTB Juni lalu.

“Jika dibandingkan dengan Pilbup KLU 2015 lalu, terjadi penurunan partisipasi dari 81,13 persen menjadi 76 persen,” kata Ketua KPU, Burhan Ekwanto, Rabu (04/07).

Sementara jika dibandingkan dengan Pilgub 2013 lalu, lanjut Burhan, terjadi peningkatan partisipasi sekitar empat persen.

“Tingkat partisipasi pemilih di KLU pada Pilgub NTB kemarin sekitar 76 persen, lebih tinggi dari Pilgub tahun 2013 lalu, yang hanya di angka 72 persen,” katanya lagi.

Menurutnya, ada bererapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih khususnya di Lombok Utara. Antara lain, adanya gelaran Piala Dunia.

Padahal, diakui Burhan, pihaknya jauh-jauh hari inten turun memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bisa juga karena tidak ada calon dari KLU, sehingga warga kurang antusias datang ke TPS memberikan hak suaranya. Dari lima kecamatan yang ada, Pemenang yang paling rendah partisipasinya,” cetusnya.

Perubahan angka partisipasi pemilih, tambah Burhan, merupakan dinamika dalam setiap gelaran Pilkada. Meski demikian, ia berharap hal ini tidak boleh terulang kembali pada Pemilihan 2019 mendatang.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kajian dan pemetaan pemilih melalui absensi pormulir C7 di setiap kecamatan.

DNU

Korban mendapat pertolongan dari warga melayan yang ada di lokasi kejadian, namun korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa

LOMBOKUTARA.lombokjournal.com — I Made Nugraha (17), seorang remaja Asal Karang Bedil Mataram ditemukan tewas tenggelam, Rabu (4/7).

Korban diduga terseret arus laut saat mandi di pantai Setangi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Lombok Utara.

Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Kadek Metria, menceritakan, kronologi kejadian berawal saat korban bersama 5 orang temannya datang berlibur di kawasan pantai Setangi.

“Ya benar, korban meninggal saat mandi di pantai Setangi sekitar pukul 09.00 Wita. Diduga korban tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam. Temannya sempat menolong, tapi terlanjur terseret ke tengah,” katanya, Rabu (4/7).

Metria menambahkan, korban akhirnya mendapat pertolongan dari warga melayan yang ada di lokasi kejadian, namun korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

“Petugas yang mendapat informasi langsung ke lokasi melakukan evakuasi. Jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Nipah. Petugas sudah periksa saksi-saksi, tapi keluarga korban menolak untuk otopsi,” tutupnya.

DNU

Selain menu best seller, juga menerima pesanan menu di luar yang ada, misalnya pemesanan menu Pindang Iga. Namun pemesanan tersebut tidak bisa dadakan

MATARAM.lombokjournal.com —  Menu-menu Traditional Food, Asian Food, Western Food, dan berbagai menu menarik lainnya, tiap hari tersaji ala carte dan promo di Hotel Golden Palace yang berlokasi di jalan Sriwijaya No 38.

Dan menu yang tersaji tersebut tidak hanya untuk tamu yang menginap. Namun juga untuk umum yang ingin mencicipi tanpa harus menginap.

“Ada banyak menu best seller kita,” ujar Executif Chef Golden Palace Hotel Lombok Muchlis Affandi, Rabu (04/07).

Menu best seller yang dimaksud yakni Pizza Ayam Taliwang, Sapi Lada Hitam, ikan Goreng Lada Garam, Udang Goreng Sereal, Oriented Fried Rice with Peking Duck, Nasi Goreng Kampung, Chicken Golden Pasta, Ayam Taliwang Geprek Keju, Spagetti Carbonara, dan Capcay Seafood.

Menu Best seller ini masuk dalam kategori ala carte dan promo.

“Bahannya lokal langsung ambil dari pasar,” sambungnya.

Pengambilan bahan lokal tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan industri kecil. Contohnya seperti peternak dan petani tambak lokal.

Seperti menu Oriented Fried Rice with Peking Duck menggunakan daging bebek local, langsung dari peternaknya. Begitu juga dengan udang yang digunakan langsung berasal dari petani tambaknya.

“Sesuai dengan tujuan kita memberdayakan masyarakat lokal,” ungkapnya.

Selain bahan, peralatan penyajian yang digunakan juga merupakan produk lokal. Yakni peralatan saji dari beragam produk gerabah Banyumulek.

Contohnya pada sajian Nasi Goreng Kampung yang menggunakan piring dan mangkuk gerabah.

“Kita punya industri unggulan di Banyumulek, jadi mengapa tidak kita gunakan,” katanya.

Di antara semua menu best seller yang ada, Sapi Lada Hitam dan Pizza Ayam Taliwang paling banyak diminati. Sapi Lada Hitam sendiri sebenarnya merupakan menu buffet atau menu untuk kegiatan-kegiatan besar.

Namun menu ini sangat disukai para tamu dan pengunjung hotel meskipun bukan saat kegiatan-kegiatan besar.

“Bukan menu ala carte, tapi bisa juga dipesan jika mau,” kata Marketing Communication Golden Palace Hotel, Ida Ayu Nyoman Sri Utami.

Sementara Pizza Ayam Taliwang semula merupakan menu promo pada tiga tahun yang lalu. Namun kuliner satu ini ternyata sangat diterima penikmat kuliner asal luar Lombok.

Mau tidak mau pihaknya harus menjadikan menu Pizza Ayam taliwang ini sebagai menu tetap.

Menu yang masuk kategori promo adalah Chicken Golden Pasta, Oriented Fried Rice with Peking Duck, dan Ayam Taliwang Geprek Keju. Harganya hanya Rp 45 ribu sudah nett yang artinya termasuk pajak. Sementara Pizza Ayam Taliwang seharga Rp 60 ribu sudah nett.

“Sementara Sapi Lada hitam harganya diatas Rp 50 ribu namun untuk porsi 4 orang,” pungkasnya.

Selain menu best seller, Dayu mengatakan jika pihaknya juga menerima pesanan menu diluar yang ada. Misalnya pemesanan menu Pindang Iga. Namun pemesanan tersebut tidak bisa dilakukan secara dadakan. Tamu yang datang harus memesan dua hari atau sehari sebelumnya.

Untuk reservasi atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi di (0370) 6170000.

AYA (*)

Program PKT merupakan prioritas Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi angka stunting di Desa

MATARAM.lombokjournal.com –  Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla akan mengunjungi lokasi pelaksanaan program Padat Karya Tunia ( PKT) Desa Stunting di Desa Dakung, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (05/07).

Untuk menyiapkan kunjungan itu, hari ini Rabu (04/07) dilakukan Monev Lokasi PKT Desa Stunting di Kabupaten Lombok Tengah itu oleh Kasubdit Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Bito Wikanto, Kasi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa, Weldon Jones, didampingi Satker P3MD Provinsi NTB, Aris Priyadi, Konsultan Nasional P3MD, Sukoyo dan Arwani.

Kunjungan Wakil Presiden, Jusuf Kalla akan didampingin Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Dalam kesempatan itu, Bito berharap, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program PKT (Padat Karya Tunai) Desa.

Program ini merupakan prioritas Presiden Joko Widodo untuk mengurangi kesenjangan antara Desa dan Kota, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengurangi angka stunting di Desa.

Bito juga berharap, agar DD yang telah disalurkan ke Desa Dakung sejak tahun 2015 sebesar Rp. 312.793.908, tahun 2016 sebesar Rp. 659.589.000, tahun 2017 sebesar Rp. 868.015.000,00, dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.013.332.000, benar-benar digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana.

Yakni berupa Jalan Desa, Irigasi, Paud, Poskesdes, sumur dan air bersih, pembinaan kemasyarakatan dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita untuk mengurangi angka stunting.

Ditambahkan Bito, pelayanan sosial dasar berupa pendidikan, sosial dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Desa yang perlu didukung oleh semua pihak.

Sebab, Presiden Jokowi sangat concern pada masalah kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa

“Sehingga Dana Desa sangat bermanfaat bagi mereka,” kata Bito.

Pemanfaatan DD bagi pengurangan angka stunting di Desa tersebut, berupa pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil dan Balita.

Jumlah ibu hamil selama satu tahun sdebanyak 67 orang, dan telah melahirkan sebanyak 66 orang, dengan kasus KEK (Kekurangan Energi Kronis) berjumlah 3 orang.

Satu orang di antaranya berasal dari luar desa yakni Desa Kerembong Kec. Janapria, dan Bufas yang ada sebanyak 64 orang, dan  usia PUS yang ada sebanyak 482 orang, serta partisipasi KB aktif berjumlah 260.

Sementara itu, Kasi PKMD  (Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa) , Weldon berharap,  agar proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh pendamping desa selama ini, perlu didorong oleh semua pihak.

“Agar secara bertahap masyarakat mampu mandiri dalam mengatasi masalah kebutuhan dasar mereka dalam bidang pendidikan, sosial dan kesehatan,” ujar Weldon..

“Pendamping Desa itu bertugas fasilitasi Desa dan masyarakat untuk melahirkan kader-kader Desa, terutama bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar”, katanya.

Re

Program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, dr Muhammmad Ali mengatakan,  jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat.

Muhammad Ali mengatakan itu usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07). Kegiatan yang dilakukan pimpinan BPJS Cabang Mataram itu sebagai rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50.

Selain itu, dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik

Jika hanya dalam waktu 4 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 80 persen dari total penduduk Indonesia. Sebagai pembanding, negara yang menjalankan program jaminan sosial sejak lama seperti Jerman, sekitar 120 tahun, baru meng-cover 85 persen populasi penduduk.

BACA JUGA :  Jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan Langsung Layani Masyarakat Yang Datang Berkunjung

Austria menjalankan selama 79 tahun dan meng-cover 99 persen populasi penduduk. Sementara Jepang memerlukan waktu 36 tahun dan Belgia membutuhkan 118 tahun untuk mencakup 100 persen populasi penduduk.

Dikatakannya, saat ini program JKN-KIS di Indonesia telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, jika melihat jumlah kepesertaannya yang telah melampaui 198,8 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution.

“Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah hingga tercapai cita-cita Universal Health Coverage (UHC) alias Cakupan Kesehatan Semesta, sehingga nantinya seluruh penduduk Indonesia akan terlindungi oleh jaminan kesehatan JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, semangat Duta BPJS Kesehatan untuk mengabdi pada negeri tak boleh surut. Pelayanan prima harus tetap jadi yang utama,” kata Ali.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.247 FKTP yang terdiri atas 9.881 Puskesmas, 5.023 Dokter Praktik Perorangan, 5.473 Klinik Non Rawat Inap, 643 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.207 Dokter Gigi.

Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 RS dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.

Rr (*)

Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum

lombokjournal.com —

MATARAM :  Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sudah lebih empat tahun  dikelola BPJS Kesehatan berjalan.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT BPJS Kesehatan ke-50, serta dalam rangka memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik, para Direksi BPJS Kesehatan, para Deputi Direksi dan Kepala Cabang di seluruh Indonesia terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan Kantor Kabupaten.

Tak hanya itu, mereka pun turut melayani langsung para peserta JKN-KIS yang datang berkunjung.

Kegiatan eksekutif frontliner ini merupakan salah satu wujud komitmen dalam menjaga dan mengoptimalkan mutu pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

“Kepuasan dan loyalitas peserta menjadi prioritas kami. Untuk itu, ke depannya kami berharap para Duta BPJS Kesehatan makin terpacu untuk memaksimalkan layanan. Kualitas layanan tidak boleh stagnan karena ekspektasi peserta akan terus meningkat,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram dr. Muhammad Ali usai melayani peserta JKN-KIS di Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa (03/07).

BACA JUGA : Program Jaminan Kesehatan Di Indonesia Tumbuh Paling Pesat

Dalam kesempatan tersebut, para Direksi dan senior leader BPJS Kesehatan menggantikan sementara tugas frontliner BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada peserta JKN-KIS maupun masyarakat umum yang mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, khususnya di Loket Fast Track (Pelayanan Cepat).

“Berinteraksi dan melayani langsung peserta JKN-KIS tentu menjadi kesan tersendiri bagi kami. Tugas frontliner sebagai garda terdepan pelayanan peserta JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan memiliki tantangan tersendiri,” ucap Ali.

Rr (*)