Pihak Imigrasi di Mataram juga  terus memonitor keberadaan dan kegiatan  warga negara asing  yang disinyalir menjadi korban gempa, dengan membentuk tim  Satgas penanganan warga negara asing

MATARAM.lombokjoournal.com — Gempa berkekuatan 6.4 SR  yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur pekan lalu, tak hanya menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan ratusan bangunan rusak.

Para wisatawan yang tengah berkunjung di Lombok juga terdampak.  sejumlah wisatawan asing  yang tengah berada di lokasi gempa, baik di Sembalun maupun di Gunung Rinjani  ada yang kehilangan paspor.

Menyikapi hal ITU, Kantor  Imigraai kelas 1 Mataram siap membantu secara  maksimal dari sisi keimigrasian, dan ijin  tinggl khusus bagi WNA yang mengalami Kehilangan Dokumen, seperti Paspor.

Kepala Informasi dan Komunikasi (Insarkom) Kantor Imigrasi  Kelas Satu Mataram,  Azhan Miraza menyampaikan itu pada media.

“Info yang kami dengar, ada 3 warga negara Malasya yang kehilangan paspornya. Kami selaku Pihak imigrasi akan memfasilitasi WNA yang pada saat terjadi gempa i kehilangan paspor,” ujarnya pada media, Selasa (31/07)

Azhan mengatakan,  proses penggantian  dokumen keimigraain milik ketiga  WNA asal Malaysa yang hilang dilokasi  gempa bumi, akan secepatnya di urus oleh imigrasi

“Imgrasi berkomitmen  membantu secara maksimal dari sisi keimigrasian dan ijin tinggal khusus warga negara  asing,” ungkapnya.

Azhan menmbahkan, pihak Imigrasi mataram juga  terus memonitor keberadaan dan kegiatan  warga negara asing  yang disinyalir menjadi korban gempa, dengan membentuk tim  Satgas penanganan warga negara asing.

“Untuk memonitor semuanya, kami sudah membentuk Tim di Sembalun untuk memudahkan kami disini mendapatkan info yang valid tentang WNA di lokasi bencana. Kita juga terus berkoordinasi dengan pihak Dinas pariwisata dan dinas Komuniksi dan informasi,” terangnya.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram telah  berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, perihal memfasilitasi pertemuan dengan warga negara malasya  korban gempa

“Kita masih tetap berkoordinasi dengan kedaulatan Malasya terkait hal tersebut,” ujar Azhan.

Jika memang ada paspor WNA Malasya yang hilang, pihak Imigrasi di Mataram meminta  pihak kedutaan Malasya akan  mengeluarkan  emergency  paspor  bagi warga  negara Malasya yang kehilangan dokumennya.

“Dimana emergency pasopr itu merupakan paspor yng digunakan hanya untuk sekali perjalanan,”pungkas Azham.

AYA

Untuk Ntb, tahun 2018 tanah yang disertifikasi sebanyak 175 ribu bidang, tahun yang akan datang ditingkatkan menjadi sekitar 200 ribu bidang

BIMA.lombokjournal.com – Presiden RI, Joko Widodo didampingi Gubernur NTB, DR TGH M zainul Majdi, secara simbolis menyerahkan seritifkat tanah pada 12 warga dari kabupaten/kota se pulau Sumbawa di Gedung Olah Raga Mampis Rungan, Kabupaten Sumbawa, Senin (30/07).

Penyerahan sertifikat usai peresmian Bendungan Tanju, di Kabupaten Dompu itu, bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.

Hal itu juga merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mengejar sertifikasi terhadap 7 juta bidang tanah milik rakyat tahun 2018. Tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah disertifikasi.

Untuk NTB, tahun 2018 tanah yang disertifikasi sebanyak 175 ribu bidang. Sedang tahun yang akan datang ditingkatkan menjadi sekitar 200 ribu bidang.

Presiden Jokowi menilai, seritifikat tanah untuk rakyat ini sangat perlu. Disamping untuk kepastian hukum, sertifikat tanah tersebut untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai sengketa tanah. Bahkan sengketa itu bisa terjadi antara anak dan orang tua.

“Kalau sUdah punya sertifikat ini, siapa yang berani menggugat, siapa yang berani sengketa,’ kata presiden.

Jumlah sertifikat tanah yang diserahkan berjumlah 14 ribu sertifikat se pulau Sumbawa, diwakili 1037 warga. Pemerintah menargetkanpada tahun 2018 sebanyak 7 juta seritifikat tanah akan diselenggarakan. Dan tahun 2019, sebanyak 9 juta sertifikat.

Turut mendampingi juga saat itu Menteri  Pertahanan, Sofyan Djalil, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Gubernur NTB terpilih, DR Zulkieflimansyah dan bupati Sumbawa, Husni Djibril.

AYA  

PHRI ( Persatuan Hotrl dan Restaurant) NTB memberikan fasilitas penginapan gratis di lima hotel yang ada di Mataram bagi wisatawan asal Malaysia yang selamat

MATARAM.lombokjournal.com —  Adanya 18 wisatawan asal Malaysia yang menjadi korban dari gempa tektonik tersebut,  satu orang di antaranya meninggal dunia, stakehorder pariwisata di NTB bergerak cepat.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata telah menyatakan sudah mengevakuasi korban meninggal dunia tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan itu saat jumpa pers di hotel Golden Palace, Senin (30/07).

“Korban meninggal dunia atas nama Siti Nur Lesmawida Ismail (30). Sekarang posisi jenazah ada di rumah sakit provinsi, karena akan ada proses-proses lanjutan dari keimigrasian dan kedutaan yang akan datang ke Lombok,” ujar Faozal.

Faozal menuturkan, Pemerintah Provinsi NTB dan juga para pelaku pariwisata di NTB juga telah menyiapkan beberapa fasilitas kepada wisatawan asal Malaysia yang menjadi korban dari gempa ini.

“Kami telah menyiapkan peti jenazah untuk yang meninggal dunia. Dan mobil ambulan yang membawa jenazah dari lokasi gempa merupakan sumbangan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ucapnya.

Faozal menyatakan, seluruh biaya perawatan korban di tanggung oleh Pemprov, baik yang luka-luka maupun yang meninggal. Termasuk 17 korban selamat wisatawan asal Malaysia itu diberikan penginapan gratis.

saat ini 17 wisatawan asal Malaysia tersebut sudah berada di Kota Mataram.

“Saat ini teman-teman dari PHRI ( Persatuan Hotrl dan Restaurant) NTB juga memberikan fasilitas penginapan gratis di lima hotel yang ada di Mataram bagi wisatawan asal Malaysia tersebut.  Mereka tersebar di hotel Golden Palace, hotel Lombok Raya, hotel Lombok Plaza, hotel Puri Indah dan hotel Santika,” papar Kadispar NTB.

Sebelumnya, gempa tektonik dengan kekuatan 6,4 SR mengguncang Lombok, Sumbawa dan Bali, pada Minggu (29/07) pukul 05.47 WITA.

AYA

Presiden dan masyarakat korban bencana sepakat, masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp 50 juta

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo bersama Istri Hj. Iriana  didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama Istri, Hj. Erica Zainul Majdi, mengunjungi lokasi dan posko Tagana Gempa Bumi 6,4 SR di Desa Madiyan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Senin, (30/07).

Di lokasi bencana, Presiden Jokowi bersama gubernur TGB membagikan buku kepada anak-anak terdampak gempa bumi di Desa Madyan. Selain itu, juga membagikan  sembako sekaligus meninjau salah satu rumah yang rusak berat akibat gempa.

Presiden Jokowi juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat di tenda pengungsian. Dialog tersebut  menghasilkan kesepakatan tentang besarnya bantuan bagi pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat.

“Masing-masing rumah yang rusak berat akan diberikan dana sebesar Rp 50 juta. Pembangunan dan supervisi akan dibantu oleh TNI, sedangkan untuk pengawasan dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan perangkat yang lain,” ujar Jokowi.

Di akhir kunjungannya Presiden Jokowi kembali mengingatkan seluruh masyarakat utk tetap waspada.

“Kita harus sadar bahwa negara kita berada di ring of fire. Jadi, masyarakat kita harus siap menghadapi setiap bencana yang mungkin saja bisa terjadi kapanpun seperti gempa, banjir dan sebagainya,” ujar Jokowi kepada media.

AYA

Bencana gempa bumi yang melanda Lombok Timur ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah semata, Masyarakat diimbau untuk peduli dan meringankan derita saudara-saudaranya yang tertimpa bencana

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Relawan Indonesia Jokowi (RELIJI) dan Pengurus Koalisi Muda Perindo (KOMANDO) NTB dan Lombok Timur, Minggu  (28/07), secara sigap dan  spontan menggalang donasi internal  yang langsung disumbangkan untuk korban gempa bumi di Lombok timur.

Sumbangan yang diberikan Reliji dan Komando  kurang dari 6 jam paska Gempa Bumi yang melanda Lombok Timur itu, berupa air minum, lilin dan Indomie. Bantuan itu  diserahkan langsung  di posko Induk di Kantor Desa Belanting, Minggu.

Menurut Karman,  pimpinan Rombongan yang juga Dewan Penasehat DPP Komando,  sengaja bergerak secara spontan melakukan penggalangan sumbangan untuk korban bencana Lombok Timur di internal Reliji dan Komando.

“Kami prihatin dan turut berduka terhadap semua korban bencana bumi tadi ,’ ungkapnya .

Menurut Karman, kepedulian Reliji dan Komando  tidak berhenti disini saja.  Pihaknya berjanji akan datang dengan membawa bantuan lagi untuk meringankan beban derita warga korban gempa bumi.

“Reliji dan Komando akan menggalang bantuan kemanusiaan untuk warga Lombok Timur,” ungkap Karman yang juga Caleg DPR RI dapil 2 NTB dari Partai Perindo .

Bagi Karman bencana gempa bumi yang melanda Lombok Timur ini tidak bisa hanya ditangani pemerintah semata. Masyarakat di imbau untuk peduli dan meringankan derita saudara-saudaranya yang tertimpa bencana.

“Ini momentum yang tepat untuk menggalang aksi solidaritas sosial antar sesama untuk saling berbagi beban ,” ungkap Karman .

Lebih lanjut Karman mengatakan, bencana gempa bumi di Lombok Timur tidak perlu diratapi tapi yang paling penting bagaimana meringankan penderitaan warga .

“Makin banyak elemen warga NTB yang terlibat aksi sosial semakin mempercepat masa tanggap darurat bencana,” ujarnya.

Reliji merupakan relawan yang didirikan beberapa mantan ketua OKP, seperti Karman GPII, Chrisman Damanik GMNI, Beni Pramula IMM, Mulyadi HMI dan lain lain.

Sedangkan Komando adalah organisasi sayap Partai Perindo. Komando dan RELIJI bisa   bareng bergerak aksi sosial ini  karena kedua organisasi tersebut  mengusung Jokowi untuk Pilpres 2019.

Me

BPJS Kesehatan juga fokus untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif yang dilaksanakan

MATARAM.lombokjournal.com — Hidup sehat itu mudah dan murah,  senantiasa digaungkan oleh BPJS Kesehatan, selaku penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu dimaksudkan agar masyarakat makin menyadari pentingnya untuk beupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat modern.

Untuk menyambut Asian Games XVIII, sekaligus merayakan HUT BPJS Kesehatan yang ke-50, BPJS Kesehatan menggelar Senam Sehat Kolosal 18.8.18 Peserta JKN-KIS se-Indonesia.

Kegiatan ini diikuti  18.818 orang, mulai dari peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, stakeholder terkait, hingga para Duta BPJS Kesehatan.

Di Kota Mataram sendiri, senam sehat kolosal tersebut diikuti sekitar 500 orang peserta JKN-KIS di Lapangan Taman Sangkareang, Minggu (29/07).

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempromosikan betapa murahnya dan mudahnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Cukup dengan senam rutin setiap pagi, kita sudah bisa meningkatkan kebugaran dan sistem imun kita sehingga tidak mudah sakit. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat sehari-hari, diharapkan jumlah peserta JKN-KIS yang sakit bisa menurun, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan ke program promotif preventif yang dilakukan agar masyarakat tetap sehat,” kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Mataram, Muhammad Ali dalam acara tersebut.

Ali mengatakan, dengan mengajak serta masyarakat untuk membiasakan berolahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Dampak jangka panjangnya,  bisa menekan jumlah penderita penyakit katastropik di Indonesia.

Menurutnya, tahun 2017, biaya yang dihabiskan untuk penyakit katastropik telah mencapai Rp 18,4 triliun, atau 21,8% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Sebab itu, BPJS Kesehatan juga fokus untuk menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif yang dilaksanakan.

Sementara bagi masyarakat yang berisiko menderita penyakit katastropik seperti diabetes melitus dan hipertensi, dapat mengelola risiko tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga merupakan bagian dari upaya promotif preventif perorangan peserta JKN-KIS.

“Berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Kesehatan menjadi salah satu pilar yang menentukan kemajuan suatu bangsa,sebab kesehatan mempengaruhi produktivitas penduduknya. Ke depannya kami berharap kesadaran masyarakat untuk membudayakan pola hidup sehat dapat meningkat dari waktu ke waktu,” jelas Ali

Sampai dengan 20 Juli 2018, terdapat 199,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.322 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.406 rumah sakit dan klinik utama, 1.599 apotek, dan 1.078 optik.

Re/bpjs kesehatan

***

Mabes TNI juga akan menurunkan 80 orang personel kesehatan lengkap dengan perlengkapannya menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Halim menuju Bandara Internasional Lombok (BIL)

MATARAM.lombokjournal.com — Gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok NTB hari Minggu (29/07) pagi,  sekitar 05.47 Wita dengan kekuatan 6,4 Skala Richter, getaramnya juga dirasakan di Pulau Sumbawa maupun di Provinsi Bali.

Data BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika), episentrum gempa terletak pada koordinat 8,4 Lintang Selatan dan 116,5 Bujur Timur dengan kedalalam 10km,  sekitar 47 km arah timur laut Kota Mataram.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., SH., M.Han., yang saat terjadi gempa sedang berada di Pulau Sumbawa,  melalui saluran selulernya memerintahkan para Dandim se Pulau Lombok turun mengecek dan memabantu korban bencana gempa bumi pada kesempatan pertama.

“Saya sudah memerintahkan para Dandim se Pulau Lombok untuk mengecek kondisi korban akibat bencana, dan Danyonif 742/SWY agar menyiapkan seluruh personel yang bisa langsung digerakan beserta alat perlengkapannya,” ungkap Rizal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, mabes TNI (info telpon langsung waaster panglima TNI) akan akan mengirimkan 80 tenaga kesehatan mabes TNI dengan perlengkapannya, yang rencanya akan diangkut menggunakan pesawat herkules dari Halim PKL 13.00 wib ke Praya BIL dari Praya ke lokasi Lotim dan KLU.

“Untuk transportasi darat sudah disiapkan menuju lokasi bencana baik ke Lombok Timur maupun ke Kabupaten Lombok Utara.

Dandim 1615/Lotim Letkol Inf Agus Setiandar, S.IP, di Kantor Desa Belanting  menyampaikan, hingga kini korban jiwa sudah mencapai 10 orang dan puluhan luka-luka akibat tertimpa bangunan.

“Khusus di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang paling parah di Kecamatan Sambalia dan Kecamatan Sembalun,” tutur Agus.

Semua korban sambungnya, sudah ditangani tim medis baik dari Puskesmas maupun Puskemas pembantu setempat yang dibantu langsung dari RSUD Selong.

“Untuk kerugian material seperti kerusakan rumah maupun Musholla, hingga saat ini (13.00 Wita) masih didata oleh anggota dilapangan,” jelasnya.

Upaya yang sudah dilakukan selain mendata jumlah korban ataupun kerusakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bupati Lotim, BPBD dan pihak terkait, mendirikan Posko dan rumah sakit lapangan di depan Puskesmas Sembalun dan di Puskesmas Belanting.

Selain itu juga mendirikan dapur umum di tiga lokasi yakni di Kantor Camat Sembalun, Kantor Desa Obel-obel dan  Kantor Desa Belanting Kec Sembelia.

Selain itu, Dandim 1606/Lobar juga mengerahkan personel Kodim 1606/Lobar, Batalyon Infanteri 742/SWY, Batalyon Zipur Rem 162/WB dan Disjan yang mendukung alat perlengkapan dalam rangka memberikan bantuan bencana Gempa.

Sedangkan di wilayah Kabupaten Lombok Utara, menurut Dandim 1606/Lobar Letkol Czi Joko Rahmanto, S.IP, wilayah Kabupaten Lombok Utara yang paling parah terkena dampak gempa bumi yakni Kecamatan Bayan dan Kecamatan Pemenang, sedangkan di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat baru satu rumah yang sudah terdata yakni di Desa Guntur Macan.

AYA

40 orang lainnya  luka luka serta ratusan rumah mengalami kerusakan, daerah yang paling terdampak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com –  Gempa tektonik berkekuatan 6,4 Schala Richter mengguncang Lombok, Sumbawa dan Bali, Minggu (29/07).

BMKG menyatakan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,4 LS dan 116,5 BT. Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 47 km arah timur laut Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada kedalaman 24 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter, kedalaman hiposenter, dan mekanisme sumbernya maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Flores (Flores Back Arc Thrust).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini, dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault). Hasil pemodelan menunjukkan, gempabumi tidak berpotensi tsunami

10 orang tewas akibat gempa ini, satu di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani.

40 orang lainnya mengalami luka luka serta ratusan rumah mengalami kerusakan. Sutopo Purwo Nugroho, Kapus Informasi dan Humas BNPB menyatakan, daerah yang paling terdampak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara.

Jarak yang sangat dekat dengan pusat gempa membuat dua daerah ini menjadi daerah yang paling parah terkena dampak gempa bumi.

AYA

BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal maupun tindakan bedah Caesar

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap melayani penjaminan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat tetap dilayani.

“Tidak benar, ada penghentian penjaminan pelayanan terhadap tiga hal itu. Semua tetap dijamin oleh skema JKN-KIS.”  Tegas Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat, dalam rilisnya yang diterima Antaranews, Sabtu (28/07).

Menurut Nopi, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, serta Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Nopi menegaskan,  diterbitkannya peraturan direktur itu untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan.

“Tidak benar BPJS Kesehatan menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” kata Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi peserta penderita dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu, dengan indikasi medis dan perlu dioperasi.

Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Lebih lanjut Nopi menjelaskan, terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah Caesar.

Termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya.

Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Terakhir, dengan peraturan tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5.

Nopi menekankan, dengan diimplementasikan tiga peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS.

“Namun penjaminan pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini,” ujarnya.

BPJS Kesehatan akan tetap memastikan, peserta JKN-KIS mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan.

BPJS Kesehatan mengapresiasi dan menampung semua aspirasi, baik Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, asosiasi, perhimpunan profesi dan pihak terkait lainnya.

“Implementasi Perdirjampelkes Nomor 2,3 dan 5 untuk ditingkatkan menjadi peraturan badan, melalui mekanisme dan ketentuan yang ada,” ujar Nopi.***

Antara/BPJS Kesehatan

Perempuan harus berani tampil terbuka memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Jumlah pemilih perempuan yang melebihi laki-laki,  harusnya menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan

MATARAM.lombok journal.com — Regulasi telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan berpartisipasi dalam pemilu. Sesuai UU  7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Menurut Karman BM, mantan Ketua Umum GPII, meski perempuan telah mendapat kesempatan luas-dalam pemilu legislatif, namun masih terdapat problem terkait partisipasi perempuan itu.

Berdasarkan pengalaman, parpol masih kesulitan memenuhi representasi perempuan 30 persen sesuai UU. Hal itu seperti menggambarkan adanya something wrong dalam proses kaderisasi dan rekrutmen kaum perempuan.

“Mestinya, parpol (partai politik) tidak memperlakukan partisipasi perempuan dalam politik, semata-mata  memenuhi kewajiban 5 tahunan,” kata Karman,  Sabtu (28/07), dalam percakapan terkait partisipasi politik perempuan.

Menurutnya, hal itu merupapan pelajaran penting yang seharusnya menjadi refleksi parpol, khususnya di NTB.  Partisipasi perempuan merupakan elemen penting bagi sehatnya sistem demokrasi.

Selama ini, parpol dinillai kurang serius dan tidak maksimal mellibatkan perempuan dalam strategi pembangunan politik.

Apalagi masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat, hegemoni agama, struktur sosial dan kepartaian belum mendukung bagi masuknya gender secara kaffah dalam politik. Ditambah lagi, minimnya akses informasi tentang pemilu dan demokrasi bagi perempuan.

Padahal, representasi perempuan yang memadai dalam pemilu, akan mempengaruhi kulaitas partisipasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih perempuan.

Perempuan harus makin berani mengambil peran penting dalam proses pemilu, selain menjadi calon kegislatif (caleg), atau penyelenggara pemilu, hingga pemilih yang cerdas.

Perempuan Harus Berani Tampil

Di pihak lain, Karman berharap kaum perempuan bisa memanfaatkan peluang itu. Sistem pemilu telah memberikan peluang cukup besar bagi partisipasi kaum perempuan terutama sebagai calon legislatif.

“Perempuan harus memanfaatkan peluang itu,” tegas Karman.

Seharusnya perempuan terus menerus berani tampil terbuka memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Jumlah pemilih perempuan yang melebihi laki-laki,  harusnya menumbuhkan kepercayaan diri bagi perempuan.

Karman yang kini maju menjadi bakal calon legislatif Partai Perindo dari Dapil 2 NTB itu menilai, sejauh ini parpol masih memperlakukan perempuan sebagai calon dadakan. Itu berarti, masih belum memandang perempuan dan laki-laki memiliki potensi sama dalam pembangunan politik.

Akses Medsos Generasi Milenial

Pemilih milenial (berusia 17-29 tahun) menjadi rebutan parpol, karena  jumlahnya mencapai  20 persen dari jumlah pemilih  nasional.  Mereka menjadi segmen baru pemilih di Indonesia yang berpandangan unik dibanding pemilih lainnya

Karakteristik pemilih milenial tak mudah ditebak, dan gampang bergeser dari satu tokoh ke tokoh lainnya. Bahkan, bergeser dari satu partai ke partai lainnya.

Menurut Karman, dalam konteks pembangunan politik di Indonesia sentuhan pada pemilih milenial penting dilakukan. Sangat disayangkan kalau mereka justru dirusak praktik politik transaksional.

“Jangan jadikan mereka semata-mata sebagai obyek, tapi mereka merupakan subyek. Kami sendiri melakukan training yang memberdayakan,” kata Karman.

Seperti dikatahui, salah satu pembeda generasi milenial dari sebelumnya adalah akses mereka ke akun sosial media. 54 persen pemilih milenial mengaku mengakses media online tiap hari,  hanya 11,9 persen pemilih non milenial yang mengakses media online tiap hari.

81,7 persen pemilih milenial memiliki akun Facebook,  hanya 23,4 persen  pemilih non milenial (berusia di atas 30 tahun) yang berakun Facebook.

Perbedaan akses terhadap sosial media dan media online mempengaruhi cara milenial memandang politik,  sekaligus cara mereka menentukan pilihannya dalam pemilu.

Politik elektoral 2019, diperkirakan didominasi generasi milenial.

Me