Wapres JK minta masyarakat membangun rumahnya secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa, menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menginstruksikan itu kepada seluruh jajaran pemerintah, usai rapat bersama Gubernur dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, Minggu (04/11).

“Intinya percepatan,” ungkap Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Minggu.

Wapres JK itu menargetkan bulan Maret 2019 mendatang, seluruh  rumah hunian tetap itu sudah terbangun.

Diakui Wapres, kendala saat ini adalah ketersediaan material bangunan.

Karena itu, Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, Wapres JK juga meminta masyarakat untuk membangun rumah secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing.

Sebelum memberikan keterangan pers tersebut, Wapres JK memimpin Rapat terbatas dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pasca gempa.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB, Pangdam Udayana, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isfi Rupaedah, SH. M.H., Bupati KSB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, JK juga sempat meninjau pembangunan rumah hunian tetap di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakra, Kota Mataram.

Setelah itu, didampingi Gubernur, Wapres JK meninjau progres proses rehabilitasi dan rekonstruksi SMPN 6 Kota Mataram.

AYA

Rombongan Komisi IX datang ke NTB bermaksud melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, dinilai sangat tepat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE menyampaikan itu saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (01/11).

Kunker itu diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

“Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya.

“Fase rehab dan rekon sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal,” jelas Gubernur.

Gempa bumi menyisakan banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.

Gubernur berharap, kasus tersebut dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat.

Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan pesan khusus bapak Presiden, agar kita memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera.

Di samping persoalan kesehatan tadi, Gubernur juga berharap pada kunjungan kerjanya Komisi IX juga bisa memberi perhatian bagi tenaga kerja yang bekerja di PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan mereka disana.

Ketua Rombongan Ketua Komisi IX, Dra. Hj Ermalena MHS menyampaikan, maksud kedatangannya ke NTB, di antaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa.

Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kemterian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

Di samping itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kasus Malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.

“Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang saat itu hadir mendampingi Gubernur melaporkan, kondisi pelayanan kesehatan di 7 Kabupaten/kota terdampak.

Walau di KLU 100 persen sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi, di Kabupaten Lombok Barat kerusakan mencapai 50 persen, pihaknya tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat.

Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya, namun tim kesehatan tetap semangat berusaha memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Alat kesehatan masih menjadi masalah pada pusat pelayanan kesehatan kami, karena hampir semuanya rusak berat. Kami harap dari DAK 2019 nanti bisa dilakukan pengadaan kembali,” harapnya.

AYA/Hms

Tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini

MATARAM.lombokjournal.com — Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 naik 10,28 persen dari UMP tahun sebelumnya.

UMP NTB tahun 2018 sebesar Rp 187.610,00, dan penetapan UMP 2019 menjadi Rp 2.012.610,00 per bulan.

Keputusan  Gubernur NTB terkait  UMP ini diumumkan langsung dalam konferensi pers yang dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Drs. H. Wildan, Rabu (31/10) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penetapan UMP ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 mendatang.

Mengingat UMP NTB yang berlaku tahun 2018 baru mencapai 97,75 persen dari KHL (Kebutuhan hidup Layak), berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561-852 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

Maka unsur pemerintah memandang perlu mengusulkan penyesuaian UMP tahun 2019 dengan adjustment Upah Minimun sebesar 2,25 persen.

Wildan menyatakan, tahun 2019 adalah tahun akhir penetapan untuk pemenuhan KHL sehingga kita tidak bisa membuat angka lain kecuali angka ini.

“Angka ini sudah ditetapkan oleh pusat tentang inflasi sebesar itu, PDB sebesar itu dan adjustment sebesar itu jadi kita hanya memasukkannya ke dalam rumus karena jika tidak maka kita akan tetap ditolak oleh pusatm,” ujarnya

Wildan mengungkapkan, Peraturan Menteri KEP. 231/MEN/2003 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai f tentang Tata Cara Pelaksanaan Upah Minimum dikhususkan bagi APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang mengalami kesulitan dengan kenaikan UMP ini. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan:

“Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum”.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu dapat mengajukan penundaan pemberlakuan ini (penangguhan) di perusahaannya kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” kata Wildan.

AYA

Kegiatan pendakian hanya sampai Pelawangan Aik Berik dan tidak diizinkan untuk turun ke Danau Segara Anak. Paket pendakian yang direkomendasikan minimal 2 hari 1 malam

MATARAM.lombokjournal.com — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) hingga akhir tahun ini mempertimbangkan akan membuka trek jalur pendakian alternatif ke Gunung Rinjani.

Kepala BTNGR, Sudiyono, melalui rilis tanggal 24 Oktober 2018, menyebutkan hasil kajian dan survei yang melibatkan beberapa pihak terkait hasil pantauan langsung di lapangan, ditemukan kondisi satu jalur pendakian lama melalalui Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

Jalur itu bisa dijadikan jalur alternatif pendakian.

Jalur pendakian Aik Berik sampai Pelawangan dimungkinkan untuk dibuka sebagai jalur alternatif pendakian Gunung Rinjani. Kegiatan pendakian bisa dimulai pada 7 November hingga 31 Desember 2018.

Kegiatan pendakian hanya sampai Pelawangan Aik Berik dan tidak diizinkan untuk turun ke Danau Segara Anak. Paket pendakian yang direkomendasikan minimal 2 hari 1 malam.

Lokasi camping area yang bisa digunakan adalah Pos IV, Pondok Amaq Kros. Pembelian tiket booking pendakian dilakukan dengan sistem online, dengan kuota pendakian 150 orang/hari.

“Kegiatan penataan jalur termasuk, perbaikan, pembersihan, pemasangan papan petunjuk arah, papan larangan, dan papan peringatan, direncanakan akan dilakukan pada 30 Oktober sampai 4 November 2018 mendatang, dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Sudiyono dalam keterangannya, Kamis (25/10).

Kegiatan survei yang dilakukan BTNGR pascagempa bumi telah dilakukan sebanyak 2 kali. Periode I dilakukan pada 3-5 Oktober lalu di tiga jalur pendakian, yaitu di jalur Senaru, Sembalun, dan jalur budaya Torean.

Sementara survei tahap II dilakukan pada 15-17 Oktober lalu di tiga jalur lama, yakni di Aik Berik, jalur Timbanuh, dan jalur Sembalun.

Kegiatan survei yang telah dilakukan BTNGR melibatkan beberapa pihak, yaitu Basarnas, TNI, Polri, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dispar dan BPBD Lombok Utara , Dispar dan BPBD Lombok Timur, perwakilan Trek Organizer,  guide dan porter serta Edelweis Medical Help Center.

Harry

Segala macam kesulitan aspirasi masyarakat mulai dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan infratruktur dapat segera ditangani dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meyakini program dialog yang bertajuk “Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi” mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.

Program ini didesain untuk mempertemukan secara langsung masyarakat dengan pemerintah. Keluh kesah masyarakat dapat disampaikan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah.

“Saya yakin dengan kegiatan seperti ini 80 persen permasalahan di masyarakat NTB dapat diselesaikan, karena disini sudah ada para Kepala Dinas terkait yang akan menjawap dan menindaklanjutinya,” ujar Gubernur dalam acara  Jumpa Bang Zul & Umi Rohmi di Halaman Kantor Gubernur NTB, Jum’at, (19/10).

Gubernur  didampingi Wakil Gubernur, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, menekankan kepada suluruh jajarannya agar turun langsung menyelesaikan segala persoalan di lapangan.

Dengan demikian segala macam kesulitan aspirasi masyarakat mulai dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi dan infratruktur dapat segera ditangani dengan baik.

“Seperti masalah pencairan dana bantuan gempa, dari semula yang begitu ribet kini menjadi sangat gampang, itu berkat komunikasi dan silaturrahmi langsung dengan pemerintah pusat,” ungkapnya di hadapan masyarakat yang hadir, termasuk Sekda NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti.

Selain dari program tersebut, masyarakat NTB juga dapat menyalurkan aspirasi melalui program NTB Care yang menjadikan NTB selangkah lebih maju ke depan.

Aplikasi ini hadir di masyarakat menghapus stigma pimpinan feodal, dimana masyarakat untuk dapat ketemu pimpinan harus antri berjam-jam.

Saat ini, melalui aplikasi yang dapat didownload lewat play store ini, masyarakat yang berhalangan hadir bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menyampaikan aspirasi dan gagasannya secara online.

“Dengan kedua program ini segala masalah masyarakat insya Allah dapat terjawab dan terselesaikan dengan baik,” pungkasnya.

AYA

Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis pagi, 18 Oktober 2018.

Bersama rombongan, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 , pukul 07.55 WIB.

Tiba di Bandar Udara Internasional, Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 10.30 WITA, Presiden langsung bertemu sejumlah pejabat dari daerah terdampak gempa Di  Sumbawa.

Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma.

Presiden dan rombongan kemudian menuju kantor Bupati Sumbawa Barat untuk menyerahkan langsung buku tabungan stimulan pembangunan rumah bagi korban gempa.

Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk menuju Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, guna meninjau pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Setelah itu, Presiden akan berangkat menuju Dusun Pademekan, Desa Belanting, Kecamatan Sembelia untuk melakukan peninjauan. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyaksikan penandatanganan SPK kelompok antara masyarakat dan aplikator RISHA.

Petang harinya, Presiden diagendakan untuk menuju Kabupaten Lombok Tengah guna menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa terdampak bencana alam.

Bersama rombongan Presiden kemudian akan kembali ke Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk terbang menuju Provinsi Bali. Setibanya di Bali, menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, Presiden ingin melihat langsung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa serta memastikan, penyederhanaan administrasi untuk pemanfaatan dana bantuan pemerintah bagi warga terdampak gempa telah dilakukan.

Sebelumnya, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (16/10), Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyederhanakan proses administrasi bagi warga terdampak gempa dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah.

“Kita juga sudah memutuskan untuk prosedur pengambilan uang yang sudah diberikan itu agar disederhanakan. Dari 17 prosedur yang ada, kemarin sudah diputuskan menjadi 1 prosedur saja yang harus diikuti,” ujar Presiden ketika itu.

Meski demikian, Presiden mengingatkan, penyederhanaan prosedur tersebut tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA ;

• Presiden Pastikan, Sudah Tersedia Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Gempa
• Pemerintah Berhati-hati, Agar Bantuan Benar-benar Untuk Bangun Rumah Tahan Gempa

Dalam penerbangan menuju NTB, Presiden dan Ibu Iriana didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati.

AYA/Hms

Prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet

MATARAM.l.ombokjournal.com — Presiden Joko Widodo akan kembali berkunjung ke NTB dalam waktu dekat, untuk pastikan dana bantuan masyarakat yang terdampak gempa segera cair..

Terkait simpang siurnya dana bantuan korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Presiden Republik Indonesia  rencananya dijadwalkan akan dating hariKamis, (18/10) 2018..

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah atau akrab disapa Dr. Zul menegaskan itu, setelah menemui Presiden di Istana, Senin (25/10) siang.

“Arahan Pak Jokowi sangat jelas.Kamis akan ke NTB lagi,” katanya, melalui media sosial, akun facebook, Bang Zul Zulkieflimansyah.

Presiden Jokowi dating untuk memastikan dana bantuan yang dimaksud telah masuk ke rekening penerima bantuan korban gempa untuk dapat segera dicairkan.

“Beliau ingin memastikan semua yang telah masuk uangnya ke rekening agar bisa di cairkan besok atau lusa,” ujarnya.

Dr. Zul menambahkan, prosedur pencairan dana bantuan tersebut akan lebih disederhanakan, yang sebelumnya dinilai terlalu rumit dan ribet.

“Prosedur yang tadinya ribet kini disederhanakan menjadi hanya  1 lembar. Hanya perlu ditandatangani oleh Pokmas dan PPK, langsung bisa dicairkan,” terangnya.

Lebih lanjut Dr. Zul menegaskan dan meminta masyarakat agar segera membentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) sehingga bisa dicairkan.

“Jadi bagi yang ingin cair, segera bentuk Pokmas. PPK dari BPBD akan kami minta turun proaktif ke bawah, ke kecamatan dan desa agar bisa selesai dalam 2 hari ini,” jelasnya.

Mantan anggota DPR RI ini mengakhirinya dengan menekankan pentingnya kerja bersama sama.,

“Semua yang berat akan terasa ringan kalau kita kerjakan bersama-sama,” kata Zul.

Razak

PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat pasca gempa

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri peluncuran PAUD sebagai pusat pemulihan pasca gempa, hasil kolaborasi HIMPAUDI- SEAMEO RECFON di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, Kamis, (11/10/2018).

Paud tersebut diluncurkan atas sumbangan guru-guru PAUD seluruh Indonesia.

Terlihat antusias dan kebahagiaan dari masyarakat atas hadirnya ibu Wagub Hj. Sitti Rohmi di tengah-tengah mereka.

Hj. Rohmi menyampaikan, kebanggaan dan kebahagiaan menghadiri acara tersebut. Beliau banyak memberikan motivasi kepada semua masyarakat yang hadir pada acara tersebut.

“Kalau kita kuat dan memandang musibah ini bisa kita lewati maka berkah yang akan kita dapatkan”, Ungkap beliau.

Wagub  juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk  jangan pernah berpangku tangan kepada pemberi bantuan.

“Kita harus ikut juga membangun sendiri daerah kita,” ujarnya.

Hj. Rohmi mengaku terharu dengan kebahagiaan anak-anak atas hadirnya PAUD tersebut.

“Alat-alat pendidikan untuk PAUD kami akan bantu dari Provinsi untuk menunjang proses pembelajaran agar lebih baik, semoga program ini dapat berjalan dengan lancer,” ujar Hj. Rohmi pada akhir sambutannya sebelum meresmikan peluncuran PAUD.

Prof. Dr. Ir. Neti Herawati, M. Si, Kepala HIMPAUDI Pusat menegaskan, PAUD yang dibangun ini merupakan sarana trauma healing buat anak-anak, agar mereka bisa bangkit pasca bencana.

Dijelaskan, SEAMEO RECFON (Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Centre For Food and Nutrition ), merupakan pusat penelitian makanan dan nutrisi dalam memenuhi kebutuhan kawasan Asia Tenggara. Bekerjasama dengan HIMPAUDI membangun PAUD di Daerah Lombok Timur Kecamatan Sambelia sebagai bentuk kiprah mereka dalam mensejahterakan masyarakat.

Turut Hadir Pimpinan PT. Rekayasa Industri yang membantu pengerjaan pembangunan kelas PAUD tersebut. HIMPAUDI NTB, HIMPAUDI Kabupaten Lombok Timur, Kepala BP PAUD & DIKMAS NTB, Direktur SEAMEO RECFON, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Danramil, Camat dan Kepala Desa Padak Buar.

AYA

Hanya dibayarkan kepada warga yang rumahnya rusak berat

GIRI MENANG.lombokjournal.com  —  Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani menjamin, anggaran jaminan hidup (Jadup) masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi bulan Agustus lalu dipastikan tersedia di APBN 2018.

Hal itu disampaikan Menkeu, saat mengunjungi para pengungsi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), Senin (08/10).

Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial, dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja.

Besarnya nominal Jadup tersebut adalah Rp. 10.000/jiwa/hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

Di Lobar, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

Mereka ini, menurut Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ambaryati, yang berhak untuk memperoleh Jadup.

“Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang Bu Ambar, panggilan perempuan berkaca mata mengaku baru menyampaikan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati.

Terkait dengan mekanisme pencairan, Sri Mulayani menegaskan, dana Jadup diberikan saat warga sudah kembali ke rumah.

“Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terang Sri.

Ia memastikan, saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 tinggal membutuhkan landasan hukum saja.

Menteri yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia itu menyayangkan beredarnya isu, Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala.

“Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk gempa,di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

Sri bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur.

Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

Kedatangan Sri Mulyani juga diikuti oleh Direktur IMF Christine MO Lagarde, Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang diterima oleh Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar Fauzan Khalid.

AYA

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Pasukan anti teror gabungan TNI-Polri melakukan operasi ‘pembebasan sandera’ di Kantor Gubernur NTB, Jumat (05/10).

Dalam operasi itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal, disandera kelompok teroris. Bukan saja dijadikan sandera, kelompok teroris juga memasang rangkaian bom di badan Faozal, sehingga menambah perhatian para penonton.

Taktik pertempuran dan perang kota yang dilatih secara terus menerus, tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri merangsek masuk ke sasaran dan berhasil melumpuhkan penyandera, dan sukses  membebaskan sandera  dengan aman.

Rangkaian bom yang dipasang di badan tersandera berhasil dijinakKan anggota penjinak bom yang tergabung dalam unit anti teror tersebut.

Peristiwa tersebut merupakan simulasi Operasi pembebasan sandera yang berhasil menarik perhatian para peserta Upacara Peringatan HUT TNI ke 73 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB di Mataram,

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han.di lokasi menjelaskan, simulasi operasi pembebasan sandera oleh tim pasukan anti teror gabungan TNI Polri ini merupakan membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang super ketat untuk memastikan keselamatan para sandera.

“Simulasi pembebasan sandera ini sebagai rangakaian kegiatan HUT TNI ke 73 untuk menguji hasil latihan dan kemampuan personel jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” kata Rizal.

Dilanjutkannya, dalam penanganan seperti ini dibutuhkan informasi yang betul-betul valid tentang jumlah sandera, jumlah pelaku, senjata yang akan digunakan, titik-titik yang dikuasai para pelaku maupun lokasi para sandera lengkap dengan peta atau denah bangunan tempat penyanderaan.

Hal itu terkait dengan jumlah personel maupun alat peralatan yang dibutuhkan dalam penanganannya, termasuk taktik dan strategi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan misi tersebut.

“Jadi memang harus profesional dalam penanganan sandera seperti ini dengan mengedepankan keselamatan dan keamanan sandera,” pungkasnya.

Selain belajar dan berlatih sesuai dengan tugas pokok satuan, TNI Polri juga tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya masyarakat NTB.

Salah satunya Tarian Gendang Beleq milik masyarakat Lombok yang dimainkan dengan sempurna usai Upacara Peringatan HUT TNI ke 73, dan juga sebelumnya pernah tampil beberapa kali di hadapan Presiden maupun Panglima TNI dan Kapolri.

AYA