Dalam pertemuan dengan seniman dan budayawan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Penyair dan eseis Goenawan Moehammad menyebut Presiden Joko Widodo  mencatat sejarah baru, dengan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5 triliun.

Saat bertemu dengan para budayawan dan seniman di Istana Negara, Selasa (11/12), Goenawan Moehamad menyampaikan pada Presiden Jokowi tentang perlunya Dana Abadi Kebudayaan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun merespon positif dan akan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp 5 triliun tahun depan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggelontorkan dana kebudayaan sebesar Rp 300 miliar. Penganggaran ini sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan pada 9 Desember 2018.

“Saya hanya melanjutkan (hasil) Kongres Kebudayaan, yaitu perlunya diadakan Dana Abadi Kebudayaan. Pak Jokowi mengatakan iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama,” kata Goenawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Penggunaan Dana Abadi Kebudayaan tersebut nantinya digunakan untuk pelatihan kesenian seperti menari, puisi, maupun festival kesenian.

“Dalam sejarah Republik Indonesia ini pertama kali. Jadi Pak Jokowi membangun, membuat sejarah,” ujar Goenawan.

Meski demikian diakuinya, ia belum tahu apakah anggaran Rp 5 triliun sudah cukup untuk mengembangkan seni dan budaya di Tanah Air.

“Karena belum dipraktekkan. Jadi itu harus ada hitungannya, tapi jauh daripada tidak ada,” ujar Goenawan.

Namun dengan adanya Dana Abadi Kebudayaan, para budayawan dan seniman tidak perlu lagi mencari anggaran dari pihak lain. Selama ini, para seniman mengajukan permohonan dana kepada pihak tertentu sebelum pagelaran budaya dilaksanakan.

“Dulu ngemis-ngemis dan tidak dapat. Jadi Putu Wijaya bertahun-tahun kalau dia mentas dapat dari mana dia? Dia mentas minta sana minta sini, nah ini nggak boleh lagi,” jelas Goenawan.

Minta Masukan Seniman

Presiden Jokowi menerima 37 seniman dan budayawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa sore. Dalam pertemuan, Jokowi meminta masukan dari seniman dan budayawan soal strategi mengembangkan kebudayaan di Tanah Air.

Seniman dan budayawan yang hadir di antaranya penyair M. Aan Mansyur, pegiat tradisi kesepuhan Abah Asep Nugraha, produser film berbasis budaya Abdul Azis, pegiat Suku Osing Aekanu Haryono, dan praktisi film Alex Sihar.

BACA JUGA ; Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Menguatkan Budaya Yang Inklusif

Ada juga sejarawan Bonie Triyana, penggerak Sekolah Rimba Butet Manurung, penyair Goenawan Muhamad, pegiat musik Jaya Suprana, dan pegiat literasi budaya Nirwan Arsuka.

Titin S

Sumber; Liputan6

Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok, energi positif dan kegembira an yang diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit

LOBAR.lombokjournal.com — Pariwisata jadi andalan Lombok Barat untuk mengatrol perekonomian yang menurun tajam pascagempa, dan diharapkan menjadi sektor dominan meraih PAD sampai 60 persen.

“Cara paling mudah membantu Lombok Bangkit adalah dengan berwisata ke Lombok. Kami siap menyambut wisatawan. Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah buktinya,” kata Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid dalam keterangan tertulis, Rabu (28/11).

Berkerja sama dengan ArchiSS dan didukung penuh oleh Bank Mandiri, Pemkab Lombok Barat menghelat Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018, yang akan meggebrak hari Minggu (09/12) 2018 mendatang.

“Kami ingin menunjukkan Lombok tidak kehilangan pesona. Lombok tidak apa-apa. Lombok siap bangkit setelah musibah beberapa bulan lalu. Kehidupan harus terus berjalan dan semua pihak diundang terlibat untuk membangkitkan lagi Lombok,” papar Fauzan Khalid saat konferensi pers di Kafe Tartine di bilangan Fx Sudirman, Jakarta, Selasa (27/11).

Event musik ini akan dimeriahkan oleh Indra Lesmana & Eva Celia, Vina Panduwinata, Andien, RAN, Brigitta, Pusakata hingga Lombok Blues Community. Mereka siap menghibur dalam event musik yang digelar di Pantai Senggigi.

Selaku sponsor utama,  Bank Mandiri berharap festival jazz di Senggigi dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi dan wisata di Lombok.

“Mudah-mudahan melalui penyelengaraan festival musik ini, pariwisata Lombok dapat kembali pulih. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen kami, selalu hadir untuk negeri,” ujar Vice President CSR Center Bank Mandiri, Gde Arhimbawa.

Kegiatan seperti Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 adalah salah satu upaya Pemkab Lombok Barat menyediakan atraksi wisata.

Dalam pariwisata, atraksi adalah salah satu penarik wisatawan selain keindahan alam.

“Beberapa daerah yang pernah terlanda bencana sudah membuktikan kontribusi pariwisata pada kebangkitan ekonomi pascabencana,” kata CEO ArchiSS, Nety Rusi.

Selain untuk mengundang wisatawan, Mandiri Senggigi Sunset Jazz 2018 juga untuk membawa energi positif dan kegembiraan ke Lombok. Energi positif dan gembira diperlukan semua pihak dalam upaya Lombok Bangkit.

BACA JUGA ; 

Indra Lesmana dan Vina Panduwinata Akan Meriahkan Senggigi Sunset Jazz

“Salah satu hal terpenting setelah bencana adalah kemampuan untuk bangkit kembali dan menjadi lebih baik. Musibah bisa datang berkali-kali. Tapi, kita juga bisa bangkit lebih banyak lagi,” ujar Fauzan.

Harry

Harapannya hanya di PK, agar majelis PK mampu memberikan keadilan yang terbaik

MATARAM.lombokjournalcom  — Penundaan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas eksekusi Biq Nuril, hingga proses pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) rampung, disambut positif  Joko Jumadi, Kuasa Hukum terpidana kasus ITE itu.

Ia menilai, banjirnya dukungan terhadapmenjadi membuahkan hasil manis penundaan eksekusi tersebut.

Joko mengatensi sikap progresif Jaksa Agung M Prasetyo yang menunda proses eksekusi itu.

“Alhamdulilah, kami sangat mengapresiasi. Penundaan merupakan langkah progresif dari Jaksa Agung sampai adanya putusan PK,” katanya.

Joko menilai, penundaan eksekusi membuat tim kuasa hukum dapat berkonsentrasi dalam menyusun PK, tanpa harus khawatir tentang kondisi Nuril yang semula akan dieksekusi pada Rabu (21/11).

“Alhamdulilah, kita bisa mengajukan PK tanpa was-was Nuril akan dieksekusi,”ujarnya Rabu (21/11)

Terkait dengan pengajuan upaya PK, kuasa hukum Nuril akan menunggu salinan putusan kasasi lebih dulu.

Kata Joko, setelah menerima putusan itu, tim kuasa hukum akan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan majelis kasasi MA dalam memutus perkara itu. Selanjutnya dia akan mengajukan novum baru setelah meneliti salinan putusan itu.

“PK merupakan salah satu cara untuk membuktikan kliennya tak bersalah, ” katanya.

Dia berharap, majelis PK nantinya dapat memberikan keputusan yang adil. Kita harapannya hanya di PK sehingga majelis PK mampu memberikan keadilan yang terbaik.

Joko menambahkan, Baiq Nuril didampingi suami Lalu Isnaeni dan 15 tim pengacara juga telah mendatangi ruang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB melaporkan kasus pelecehan secara verbal yang dialaminya, pada Senin (19/11).

Menurut Joko, mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, dilaporkan atas Pasal 294 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.”

“Pelaporan sudah kita layangkan kemarin, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada pemeriksaan-pemeriksaan, itu sudah disiapkan juga,” tegasnya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga sedang mempersiapkan laporan terhadap rekan Nuril yang pertama menyebarkan rekaman percakapan asusila tersebut.

Joko menegaskan dalam kasus ini, Nuril sebagai korban. Ia menilai mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram sudah berulang kali menelepon Nuril dan membahas tentang hubungan intim.

BACA JUGA ; Sitti Rohmi Tak Ingin Ada ‘Nuril-Nuril’ Lainnya

“Sudah berkali-kali (telepon), kalau dia (Nuril) tidak ada respon pasti dimarah, ya suka tidak suka dia tetap meladenin aja apa yang disampaikan kepala sekolah itu karena atasannya,” jelasnya.

AYA

Persoalan Nuril membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap perempuan

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam jumpa pers langkah hukum yang akan diambil kuasa hukum Baiq Nuril di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Sabtu (17/11), Hj. Niken Zulkieflimansyah menyatakan kesiapannya menjadi penjamin Baiq Nuril untuk penundaan eksekusi putusan kasasi MA oleh Kejaksanaan Negeri Mataram..

Istri Gubernur NTB itu mengaku belum ada permintaan ke saya sebagai penjamin untuk penundaan eksekusi ataupun penangguhan penahanan bagai Biq Nuril.

“Saya siap menjadi penjamin bagi bu Nuril kalau di minta, sampai hari ini belum ada permintaan ke saya sebagai penjamin untuk penundaan eksekusi ataupun penangguhan penahanan,” ujarnya.

Hj. Niken mengatakan, persoalan Nuril membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap perempuan.

Kasus Nurilpun harus mendapat perhatian khusus bagi legislatif maupun pembuat undang undang, untuk lebih membuat aturan dan undang undang yang lebih melindungi perempuan pada kasus pelecehan seksual.

“Ini menjadi momentum bagi DPR atau pembuat undang undang, untuk lebih melihat kesetaraan gender dan melindungi posisi perempuan pada kasus kasus pelecehan seksual atau pencabulan,” katanya.

Kejaksaan sendiri berencana akan melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Baiq Nuril pada Rabu depan.

Seperti di beritakan sebelumnya, Baiq Nuril di putuskan bersalah oleh MA melalui putusan kasasi. Dalam putusan tersebut selain dinyatakan bersalah melanggar UU ITE, Baiq Nuril dikenakan hukuman penjara 6 bulan, denda 500 juta subside 3 bulan kurungan penjara.

AYA

Peserta dari seluruh kabupaten Kota se-NTB sebanyak 100 peserta, diharapkan akan muncul atlet yang mewakili NTB di tingkat nasional di masa mendatang

MATARAM.lombokjournal.com – Pekan Kreasi dan Olah Raga Difabel Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018, dibuka di Gelanggang Olah Raga Mataram, Jum’at (16/11).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah pertama di Indonesia yang mempelopori pekan kreasi dan olah raga untuk para disabilitas, yang memadukan antara kreativitas dan olah raga untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga pada kalangan difabel.

“Saya bangga tadi dikatakan oleh Bapak Raharjo, Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committe, bahwa NTB merupakan daerah satu-satunya di Indonesia yang menyelenggarakan pekan kreasi dan olah raga difabel,” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membukapekan olahraga untuk difabel itu.

Di hadapan para peserta yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTB, Wagub mengatakan, keterbatasan bukanlah halangan untuk tetap semangat dan berprestasi.

Wagub mengajak seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, tetap semangat meraih prestasi, serta jangan menyerah tetap semangat untuk berprestasi.

“Semangat untuk anak-anakku yang akan bertanding, mudah-mudahan anak-anakku meraih prestasi, saya cinta kalian semua,” pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB Ir. Husnanidiaty Nurdin, M.M, berterima kasih dukunngan pemerintah program terbaru di NTB, yang memadukan antara kreativitas dan olah raga untuk membangun kepekaan dan rasa cinta kepada olah raga.

Ia berharap, peserta dari seluruh kabupaten Kota se-NTB sebanyak 100 peserta, akan muncul atlet yang akan mewakili NTB di tingkat nasional di masa mendatang.

Kepala Bidang Hubungan Internasional Poralympic Committee, Sukanti Rahardjo Bintoro, S.Pd menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Provinsi NTB.

“Ini satu-satunya dan pertama kali di adakan di Indonesia. Saya berharap akan rutin dilaksanakan setiap tahun dan akan disosialisasikan ke seluruh Provinsi di Indonesia,”  harapnya.

AYA/Hms

Perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com —  Bencana banjir dan longsor  yang mulai terjadi di sejumlah wilayah di NTB, seperti di Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat, meski telah ditangani pemerintah setempat harus diikuti langkah komperehensif.

Dinas PU terkait diharapkan mengatasi persoalan pembuangan air yang tersendat saat hujan tiba, disamping itu juga pihat terkait harus mengatasi persoalan dampak lingkungan dan perambahan hutan.

“Ini semua dampak dari kerusakan lingkungan dan perambahan hutan, yang terjadi di Dompu, fungsi hutan sudah beralih ke tanaman jagung, jadi hutan sudah dirambah akibatnya saat hujan banjir,” ujar  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Pramuja, Kamis (15/11) di Kantor BPBD NTB.

Hal serupa juga terjadi di Bima, dimana alih kerusakan hutan juga menjadi penyebab dari banjir yang menimpa wilayah tersebut. Selain perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi permukiman juga memiliki andil.

“Terjadi penyempitan sungai, karena permukiman ambil bahu sungai,” terangnya.

Dikatakan, perlu ketegasan dari pemda untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan melibatkan banyak pihak terkait. Agung menambahkan bencana banjir memang belum terjadi di Lombok.

Namun, potensi banjir di Lombok tetap ada, terutama wilayah di Lombok Timur bagian selatan yang pernah mengalami banjir tahun lalu.

“Di Sambelia (Lombok Timur) itu kemarin kena gempa, banyak retakan tanah di perbukitan yang juga berpotensi longsor dan banjir bandang saat banjir,” katanya.

AYA

NTB berhasil menyisihkan 13 Provinsi lainnya dalam ajang anugerah ASR untuk kategori destinasi wisata halal terfavorit

MATARAM.lombokjournal — Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tujuan wisata halal terfavorit dalam Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018.

Penghargaan diserahkan Ketua ASR 2018 Elba Damhuri kepada Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, dalam puncak penganugerahan ASR 2018, Kamis (08/11) malam di Jakarta.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara kali ini seperti Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menpan RB, Syafruddin, Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi ajang ASR 2018 dan juga kepercayaan masyarakat Indonesia yang sudah mem-vote NTB sebagai destinasi halal terfavorit.

Menurut Hj. Rohmi, penghargaan tersebut bermakna sangat strategis sebagai  momentum kebangkitan kembali pariwisata NTB pasca bencana gempa bumi.

“Bagi NTB, tentu penghargaan ini akan menjadi momentum untuk kembali bangkit (pasca bencana), dan untuk terus berupaya dalam ikhtiar mendorong kepariwisataan NTB yang dikembangan dengan konsep moslem friendly, atau Halal Tourism,” ujarnya.

Menurutnya, konsep wisata halal yang sudah diikhtiarkan oleh NTB sejak 2015 silam memang terbukti mampu mendorong percepatan pembangunan sektor kepariwisataan di daerah ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Hj. Rohmi juga menyampaikan bahwa kondisi NTB, Lombok dan Sumbawa saat ini sudah membaik dan sangat aman dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan.

Ia berharap anugerah sebagai destinasi halal terfavorit dalam ASR 2018 ini juga bisa menjadi upaya promosi agar wisatawan, domestik dan mancanegara bisa datang lagi berwisata ke Lombok dan Sumbawa.

“NTB sudah aman dan nyaman untuk dikunjungi, silahkan datang berlibur, berwisata dan menikmati keindahan alam kami,” ujar Hj. Rohmi.

Ketua ASR 2018 Elba Damhuri menjelaskan, NTB berhasil menyisihkan 13 Provinsi lainnya dalam ajang anugerah ASR untuk kategori destinasi wisata halal terfavorit.

Elba mengatakan, dari total suara masuk selama sepekan (30 Oktober-5 November 2018), voting untuk NTB mencapai 38 persen, diikuti Aceh (27 persen), dan Sumatera Barat (23 persen).

Selain itu, provinsi lain yang juga tercatat dalam “Voting Destinasi Halal Terfavorit” adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatra Utara, Riau-Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan.

“Kategori tujuan destinasi halal terfavorit baru pertama kali diadakan pada ASR tahun ini,” kata Elba Damhuri.

Anugerah Syariah Republika (ASR) kali ini merupakan tahun kedua setelah ASR 2017 tahun lalu.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaedi mengatakan Republika berencana menggelar Anugerah Syariah setiap tahunnya.

“Kami harap ajang ini bisa berkontribusi positif bagi kemajuan ekonomi syariah di Tanah Air, salah satunya industri halal,” katanya.

Menurut Irfan, Indonesia memiliki semua potensi untuk memajukan industri halal baik dari sektor pariwisata, makanan, fashion, kosmetik, hingga ekonomi kreatif.

AYA/Hms

Untuk meningkatkan suatu produktivitas dibutuhkan inovasi teknologi yang mampu mendukung hal tersebut

LOBAR.lombokjournal.com – Tingginya pertumbuhan ekonomi secara angka merupakan hal yang membanggakan, namun bukan menjadi yang utama.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan itu, usai membuka Rakor Pengawasn daerah Tingkat Provinsi, Rabu (7/11) di Aruna Hotel senggigi.

“Yang paling penting kualitasnya, percuma saja kalau pertumbuhan ekonomi tinggi dalam angka, tapi kita hanya jadi penonton. Namun tentu saja pertumbuhan ekonomi yang kuantitatif juga perlu,” ujarnya.

Zul menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup tinggi tidak lepas karena sektor pertambangan.

Dia menilai, selain bergantung pada sektor pertambangan, NTB juga memiliki potensi lain yang bisa dilakukan dengan menghadirkan industri pengolahan.

“Misalnya sektor pangan kita, jagung, kedelai kacang hijau, gabah, usahakan kita olah di sini, itu akan menimbulkan pabrik pangan yang bagus dan akan memicu sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

Selain itu, kehadiran inovasi teknologi juga tidak bisa diabaikan.

Menurut mantan anggota DPR tersebut, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas.

Sementara, untuk meningkatkan suatu produktivitas dibutuhkan inovasi teknologi yang mampu mendukung hal tersebut.

AYA

Wapres JK minta masyarakat membangun rumahnya secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB, terutama pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak gempa, menjadi fokus kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla menginstruksikan itu kepada seluruh jajaran pemerintah, usai rapat bersama Gubernur dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB, Minggu (04/11).

“Intinya percepatan,” ungkap Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Minggu.

Wapres JK itu menargetkan bulan Maret 2019 mendatang, seluruh  rumah hunian tetap itu sudah terbangun.

Diakui Wapres, kendala saat ini adalah ketersediaan material bangunan.

Karena itu, Wapres meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, Wapres JK juga meminta masyarakat untuk membangun rumah secara gotong royong. Sehingga, rumah yang dibangun cepat selesai, dan masyarakat secepatnya kembali tinggal di rumahnya masing-masing.

Sebelum memberikan keterangan pers tersebut, Wapres JK memimpin Rapat terbatas dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB.

Rapat tersebut membahas perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB pasca gempa.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BNPB, Pangdam Udayana, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isfi Rupaedah, SH. M.H., Bupati KSB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Sumbawa dan pejabat lingkup Pemprov NTB.

Dalam kunjungan kerja kali ini, JK juga sempat meninjau pembangunan rumah hunian tetap di lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakra, Kota Mataram.

Setelah itu, didampingi Gubernur, Wapres JK meninjau progres proses rehabilitasi dan rekonstruksi SMPN 6 Kota Mataram.

AYA

Rombongan Komisi IX datang ke NTB bermaksud melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa

MATARAM.lombokjournal.com — Kunjungan kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, dinilai sangat tepat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE menyampaikan itu saat menerima rombongan Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Kamis, (01/11).

Kunker itu diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

“Masih kita jumpai permasalahan yang berkaitan dengan lingkup kerja komisi IX, yakni bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu.

Melalui Komisi IX DPR RI, dan berbagai mitra kerjanya, diharapkan permasalahan di lapangan bisa diringankan dan dicari solusi terbaiknya.

“Fase rehab dan rekon sekarang, di lapangan kami tidak hanya dihadapkan pada persoalan kerusakan fasilitas umum dan kesehatan saja. Namun secara sosial banyak masyarakat terdampak yang kini juga kehilangan lapangan pekerjaan, keluarga dan tempat tinggal,” jelas Gubernur.

Gempa bumi menyisakan banyak korban, disamping yang meninggal dunia, korban luka dan patah tulang juga banyak. Tindakan medis seperti operasi ortopedi bahkan harus dilakukan beberapa kali.

Gubernur berharap, kasus tersebut dapat ditemukan solusi bersama BPJS, agar korban yang rumahnya sudah hancur, tidak lagi mesti pusing memikirkan biaya berobat.

Hal ini, kata Gubernur, sesuai dengan pesan khusus bapak Presiden, agar kita memberi perhatian khusus bagi korban yang cacat dan cidera.

Di samping persoalan kesehatan tadi, Gubernur juga berharap pada kunjungan kerjanya Komisi IX juga bisa memberi perhatian bagi tenaga kerja yang bekerja di PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa, untuk memastikan terpenuhinya hak dan kesejahteraan mereka disana.

Ketua Rombongan Ketua Komisi IX, Dra. Hj Ermalena MHS menyampaikan, maksud kedatangannya ke NTB, di antaranya guna melihat lebih dekat kondisi di daerah terdampak pasca gempa.

Seperti meninjau fasilitas kesehatan, melihat progres pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang digagas Kemterian Tenaga Kerja, untuk melatih tenaga tukang membangun rumah tahan gempa.

Di samping itu, pihaknya juga ingin mengetahui perkembangan kasus Malaria yang kemarin menjangkiti Kabupaten Lombok Barat hingga ditetapkan berstatus KLB.

“Kami sengaja hadir bersama seluruh mitra kerjanya untuk mendengar masukan, keluhan dan saran dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan sebagai bahan diskusi dan bahan laporan pembahasan di DPR,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang saat itu hadir mendampingi Gubernur melaporkan, kondisi pelayanan kesehatan di 7 Kabupaten/kota terdampak.

Walau di KLU 100 persen sarana kesehatan sudah tidak dapat digunakan lagi, di Kabupaten Lombok Barat kerusakan mencapai 50 persen, pihaknya tetap berusaha mengembalikan akses pelayanan masyarakat.

Melalui Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes Sementara dan alat kesehatan seadanya, namun tim kesehatan tetap semangat berusaha memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Alat kesehatan masih menjadi masalah pada pusat pelayanan kesehatan kami, karena hampir semuanya rusak berat. Kami harap dari DAK 2019 nanti bisa dilakukan pengadaan kembali,” harapnya.

AYA/Hms