Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik(BPS ) NTB menyatakan Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Jika dilihat dalam periode Maret 2018 – September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 1,84 ribu orang (0,12 persen).

Selama periode Maret 2018 – September 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 4,74 ribu orang (dari 370,38 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 375,12 ribu orang pada September 2018).

“Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 6,58 ribu orang (dari 367,08 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 360,50 ribu orang pada September 2018). ” ujar Arief Chandra, Kepala Bidang Statistkik Sosial  (BPS )  NTB

Ia menyatakan  persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,00 persen untuk perkotaan dan 74,81 persen untuk perdesaan.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya.

AYA

Para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah  mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulieflimansyah, minta  para fasilisator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan apel Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa Pagi (15/01) .

“Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, ” tegas Gubernur .

Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehabrekon, ” ujar Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari babinsa dan babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa.

“Dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu.

AYA

Kebijakan baru hasil pertemuan dengan Wapres, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi

Mataram.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah memimpin Rapat yang membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/01).

Wagub membahas khusus proses  rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.

Saat ini, fasilitator yang ada baru  mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit.

Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.

Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera  melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat.

Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).

“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.

Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen.

Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet.

Namun Wagub menekankan, semua aturan  yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.

Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.

Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres.

Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.

Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan Dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat.

“Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah Kerja dari uang itu,” jelas Muhammad Rum di hadapan Wagub.

Selain itu, tampak  Plt  Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan Jajaran Bank BRI.

Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu.

Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.

Selain itu, untuk penambahan fasilitator, Kalak BPBD itu telah mempersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI.

AYA

k48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurhandini Eka Dewi mengatakan, adanya tambahan dana sebesar Rp 21 miliar yang diterima Provinsi NTB dari pajak rokok.

Dana tersebut dialokasikan untuk memasukkan warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Eka menjelaskan, rincian dana tersebut dialokasikan ke provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di NTB. Dia meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di NTB untuk berkoordinasi dengan dinas sosial terkait daftar warga yang memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk yang di provinsi, kata dia, dana tersebut digunakan untuk membantu iuran premi para peserta BPJS yang berasal dari Kabupaten Lombok Utara dengan total sebanyak 48 ribu warga Lombok Utara.

Eka menyampaikan, 48 ribu warga Lombok Utara yang sudah mempunyai kartu BPJS terancam tidak bisa membayar iuran premi lantaran dampak gempa yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

“Kami bayarkan lewat dana itu karena kita tahu Lombok Utara sedang tidak berdaya,”

Eka menyebutkan, dana tambahan dari pajak rokok bisa mendaftarkan sekira 30 ribu peserta baru yang berasal dari seluruh NTB. Dinas Kesehatan NTB juga memberikan alokasi khusus untuk 4.500 bayi yang baru lahir untuk menjadi peserta JKN.

“Di NTB sendiri sampai saat ini, dari total 5,2 juta penduduk, 75 persen di antaranya atau 3,1 juta telah terdaftar BPJS,” kata Nurhandini.

AYA

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun

lombokjournal.com —

JAKARTA ;   Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H. M. Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Ri Jl.Merdeka Utara No.15 Jakarta, Rabu (09/01).

Dalam rapat yang membahas penanganan Musibah Gempa Bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB.

Bersama Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.

Namun, saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur adalah fleksibilitas Pemerintah daerah untuk membangun rumah.

“Kalau bisa Pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur di hadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.

Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut Wagub, Dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang.

“Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” Jelas Ummi Rohmi.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan Dana yang dilakukan dua tahap.

“Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua Kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.

Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Di antaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.

Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.

Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK).

Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.

Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar  1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.

Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.

Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga Pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.

“Saat ini Pembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla. Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang Pembangunan Huntap di NTB

AYA/hms

Sepanjang 2018, NTB Diguncang 3.699 Gempa Bumi

MATARAM.lombokjournal.com  — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sepanjang 2018 sebanyak 11.577 gempa bumi terjadi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 30 persen gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan jumlah 3.699 gempa.

Jumlah tersebut menempatkan NTB sebagai daerah paling banyak terjadi gempa di Indonesia.

Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, mengatakan dari jumlah gempa di NTB, meliputi 3.290 kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (h < 60 km), 383 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah (60 ≤ h ≤ 300 km), dan 26 kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (h > 300 km).

“Terdapat 1.690 gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3.0 (M < 3), 1.938 gempa bumi dengan magnitudo antara 3.0 sampai dengan 5.0 (3 ≤ M ≤ 5), dan 71 gempabumi dengan magnitudo lebih dari 5.0 (M > 5),” ujarnya, Kamis 3/1/2019.

Jumlah gempa bumi dirasakan selama tahun 2018 sebanyak 215 kejadian. Aktivitas kegempaan di wilayah NTB selama tahun 2018 tercatat cukup tinggi.

Hal ini akibat dampak dari kejadian gempa bumi Lombok yang terjadi selama Juli hingga Agustus 2018.

Dia menjelaskan, secara umum di wilayah NTB dan sekitarnya memiliki dua generator sumber gempa bumi.

Pertama, yaitu zona pertemuan Lempeng Indo Australia dengan Lempeng Eurasia di sebelah selatan atau biasa dikenal dengan sebutan zona subduksi, dan yang kedua adalah aktivitas Sesar Naik Belakang Busur Flores (Flores Back Arc Thrust) dari arah utara.

“Sumber gempa bumi di zona subduksi biasanya dapat menghasilkan gempabumi dengan kedalaman dangkal, menengah dan dalam dengan kecenderungan semakin ke utara lokasi gempabumi maka kedalaman gempa bumi semakin dalam akibat penunjaman lempeng yang semakin ke utara semakin dalam,” ungkapnya.

Sedangkan sumber gempa bumi akibat Sesar Naik Belakang Busur Flores, biasanya menghasilkan  gempa bumi dengan kedalaman dangkal, sambungnya.

Data BMKG, selama 2018, di wilayah NTB dan sekitarnya didominasi oleh kejadian gempa bumi dengan kedalaman dangkal (D < 60 Km) dan kedalaman menengah (60 Km ≤ D ≤ 300 Km) berturut-turut sebanyak 3.290 kejadian, sedangkan untuk kejadian gempabumi dengan kedalaman dalam (D > 300 Km) hanya terdapat 26 kejadian.

AYA

PEMPROV NTB menyampaikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan, dan berkomitmen terus menjalin berbagai kerja sama yang dapat mendukung kelancaran implementasi Program JKN-KIS, khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;    Untuk membahas upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), BPJS Kesehatan Cabang Mataram melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah atau yang akrab disapa Umi Rohmi, pada Senin (31/12).

Dalam kesempatan ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Muhammad Ali mengatakan,  saat ini Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk merealisasikan Cakupan Kesehatan Semesta pada tahun 2019 mendatang.

“Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Mataram terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya ini diharapkan akan lebih mempercepat tercapainya UHC,” terang Ali.

Selain itu, ia juga menjelaskan kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Ali, nantinya Perjanjian Kerja Sama yang akan dijalin antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengacu pada Perpres tersebut, khususnya dalam hal pendaftaran peserta dan pemberian layanan kesehatan.

“Dalam Perpres tersebut, salah satunya dijelaskan tentang pendaftaran bayi baru lahir yang harus didaftarkan oleh Pemerindah Daerah ke dalam Program JKN-KIS. Untuk itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk menyosialisasikan aturan ini dan mendorong warganya untuk segera mendaftarkan bayi sedini mungkin ke JKN-KIS,” harap Ali.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Umi Rohmi dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan. Ia pun berkomitmen untuk terus menjalin berbagai kerja sama yang dapat mendukung kelancaran implementasi Program JKN-KIS, khususnya di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

“Masyarakat NTB ini tidak perlu khawatir memikirkan biaya pelayanan kesehatan yang semakin hari semakin mahal. Pelayanan kesehatan adalah satu hal utama, kami tidak ingin mengesampingkannya. Karena ini adalah prioritas, oleh karena itu kami berharap nantinya kerja sama dengan BPJS Kesehatan ini dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga masyarakat setempat bisa menikmati perlindungan jaminan kesehatan yang berkualitas. Dengan gotong royong, semua akan tertolong,” ucap Umi Rohmi.

ay/yn/Jaamkesnews

Pemda Berperan signifikan Membantu BPJS Kesehatan Capai Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang

lombokjournal.com —

MATARAM  ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan komitmennya untuk menyukseskan Program Jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),  dengan memberikan jaminan kesehatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di tahun 2019, Jumat (28/12).

“Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di bidang kesehatan. Saya rasa ini bukan hanya menjadi komitmen kami, tapi juga daerah lain di seluruh Indonesia. Saya berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada peserta,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkiflimansyah

Pria yang sering disapa dengan sebutan Bang Zul ini menegaskan, pihaknya akan memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki peran yang signifikan untuk membantu BPJS Kesehatan mencapai impian Universal Health Coverag (UHC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Gunadi menuturkan, kesepakatan bersama tersebut diharapkan dapat menguatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam Program JKN-KIS dan menetapkan besaran kuota yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Kami berharap langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat menjadi motivasi dan bisa menggerakkan Pemerintah Daerah lainnya yang belum bergabung dalam skema gotong royong besar JKN-KIS ini. Bagaimanapun juga, BPJS Kesehatan tidak dapat bergerak sendiri untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS secara optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Daerah,” ungkap Gunadi.

Selain mendaftarkan penduduknya ke JKN-KIS, Gunadi juga berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dapat meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di wilayahnya agar pelayanan kesehatan di daerah setempat kian merata.

“Kami dari BPJS Kesehatan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS demi menciptakan masyarakat yang sehat,” ujar Gunadi.

ay/yn/Jamkesnews

BMKG) telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG )  Mataram mencatat telah terjadi sebanyak 261 gempa susulan sepanjang bulan desember 2018.

Kepala BMKG Mataram Agus Riyanto, jumat( 28/12), menyebutkan bahwa gempa yang terjadi itu merupakan gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

“Stasiun geofisika Mataram terus memonitor kejadian kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah ntb bahkan sepanjang tahun 2018 ini bmkg mencatat telah terjadi 3.639 gempa susulan,” terang Agus

Sementara itu pada bulan desember 2018 ini  tercatat 261 gempa terjadi di NTB,  Agus menyebut sampai Desember ini   pulau lombok masih terus mengalami goncangan akibat gempa yang bersumber dari aktifitas sesar naik busur belakang flores akibat dari aktivitas gempa utama yang terjadi pada bulan juli dan agustus lalu

Agus Memaparkan frekuensi maupun kekuatan yang ditimbulkan semakin kecil menuju pada suatu titik keseimbangan dan dari hasil analisis BMKG menyimpulkan ,  gempa yang menjadi bagian rentetan atau rangkaian dari gempa bumi beberapa waktu yang lalu akan berakhir pada bulan januari 2019  mendatang.

Selain itu pihaknya (BMKG)juga telah mengeluarkan peringatan tinggi gelombang di seluruh perairan di wilayah indonesia termasuk di pulau LLombok  untuk itulah masyarakat dihimbau agar tidak melakukan aktivitas di pantai untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan.

“BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya tentang bencana alam yang terjadi di wilayah NTB,” pungkasnya

AYA

Kemenpar memiliki sejumlah sasaran rute-rute penerbangan baru. Lombok dipandang pasar potensial sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia

 MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah pusat sedang menggencarkan destinasi wisata baru selain Bali. Dan, Lombok merupakan salah satu destinasi baru selain Bali yang diberikan perhatian besar dari pemerintah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan itu  usai bertemu Menteri Pariwisata Arief Yahya beberapa waktu lalu.

“Sekarang pemerintah ingin menggenjot kuantitas pariwisata, bukan hanya kualitas, mereka akan cari destinasi selain Bali dan Lombik termasuk salah satu destinasi yang diunggulkan,” ujarnya pada Kamis (27/12).

Zul menilai, wajar jika pemerintah memberikan begitu besar perhatian untuk kemajuan sektor pariwisata Lombok. Salah satu perhatian pemerintah pusat ialah mendukung penerbangan langsung dari Perth, Australia ke Lombok dengan dana senilai Rp 15 miliar.

“Awal Maret mulai ada penerbangan dari Perth ke Lombok secara langsung, kalau tidak salah pemerintah back up sekira Rp 15 miliar,” tegasnya

Sebelumnya, Zulkieflimansyah mengatakan, penerbangan langsung Air Asia dari Perth, Australia ke Lombok direncanakan akan mulai beroperasi pada Februari mendatang. Pesawat dengan kapasitas 180 penumpang akan menjadi tambahan rute penerbangan langsung Internasional ke Lombok, menyusul rute Lombok-Malaysia, dan Lombok-Singapura.

“Meski masih Februari, tapi sosialisasi dan promosi dimulai dari sekarang,” ujar

Zul, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata. Pasalnya, Kemenpar memberi subsidi kepada maskapai tersebut dengan block seat setengah kapasitas selama enam bulan. Kata Zul, hal ini lumrah dalam menggaet pasar baru.

“Namanya bisnis (maskapai) harus ada untungnya juga, cukup besar nilainya tapi kita beruntung karena itu akan ditanggung Kemenpar bukan Pemda,” lanjutnya

Zul menyampaikan, Kemenpar memiliki sejumlah sasaran rute-rute penerbangan baru. Lombok dipandang pasar potensial sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

Zul juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata NTB Lalu Muhammad Faozal dan para pelaku industri wisata di NTB yang telah berjuang membujuk Kemenpar memberikan subsidi untuk membuka rute penerbangan baru.

“Mudah-mudahan adanya penerbangan langsung internasional yang baru semakin berdampak positif bagi sektor pariwisata NTB,” Pungkasnya.

AYA