Rata-rata yang terserang itu kebanyakan korbannya adalah anak-anak

MATARAM.lombokjournal.com — Mewabahnya kasus Demam Berdarah (DBD) yang dikategorikan masuk dalam siklus sepuluh tahunan penyebaran virus DBD,  terjadi di  bulan Februari hingga Maret mendatang.  .

Masyarakat pun dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan melakukan gerakan 3M yakni Mengubur, Menguras, dan Menutup wadah-wadah atau tempat-tempat yang menjadi sumber kembang biaknya virus DBD.

“Sampai sejauh ini jumlah total korban terserang atau suspect virus berbahaya ini se-NTB adalah sebanyak 249 orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan  provinsi NTB dr.Nurhandini Eka Dewi,  saat konfrensi pers Rabu (06/02)

Eka menyatakan, paling banyak terserang adalah Kabupaten Lombok Barat yakni sebanyak 105 suspect , dan yang positif mengalami DBD adalah sebanyak 72 orang, dan tersebar di Kuripan, Gerung dan Sekotong. Dari rata-rata yang terserang itu kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Karena yang terserang ini adalah kebanyakan anak-anak, Kadikes mengaku telah menyurati Bupati dan Walikota se-NTB serta pihak Dikbud dan Kemenag yang membawahi sekolah dan madrasah. Pada saat jam sekolah sekitar jam 10.00 wita pagi agar dilakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan menjadikan guru UKS sebagai Juru Pemantau Jentik atau Jumantik.

“Penanganan yang paling utama itu adalah penanganan berbasis lingkungan, dengan melakukan kegiatan 3M yakni Mengubur, Menguras dan Menutup wadah-wadah penampung air plus pakai lotion anti nyamuk serta tidur menggunakan kelambu,” terangnya.

Sampai sejauh ini, menurutnya, korban meninggal akibat DBD ini sudah empat orang yakni dua orang dari Kota Bima dan dua orang dari Kabupaten Dompu.

Menurutnya jika melihat kondisi cuaca saat sekarang ini, bulan Februari ini menjadi puncak musim hujan dan berlangsung hingga Maret nanti.

“Sehingga dari bulan Februari hingga Maret nanti kita tetap harus waspada terhadap serangan DBD ini. Bisa dibilang ini masuk kategori puncak sepuluh tahunan,” katanya.

AYA

Kunjungan kerja para Kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melakukan Kunjungan Kerja bersama 21 Kepala OPD Pemprov NTB  ke Kabupaten dan Kota Bima serta Kabupaten Dompu, Kamis (31/01).

Tiba di bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Gubernur disambut Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri dan Walikota Bima, H. M. Lutfi.

Gubernur Zul kemudian memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan kedua Kepala Daerah tingkat itu bersama seluruh pejabat terkait, di Ruang VIP Bandara tesebut.

Salah satu tema ratas adalah membahas persoalan pengalihan sejumlah aset provinsi ke Kota Bima. Hal itu merupakan tindak lanjut setelah pertemuan pada 10 Januari 2019 antara Gubernur dengan Walikota Bima di Mataram.

Dari pertemuan itu disepakati penyerahan sejumlah aset lahan Provinsi NTB kepada Pemkot Bima untuk dikelola lebih baik, seperti lahan Kantor Walikota Bima dan beberapa lahan atau bangunan lainnya.

“Selain follow up soal aset provinsi dan kota Bima, saya juga ingin memperkenalkan para Kepala OPD Pemprov NTB yang baru dilantik 8 Januari lalu kepada para kepala daerah di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu beserta jajarannya. Dari sini, kami harapkan mampu memperkuat setiap koordinasi dan sinergi kerja sama antara Pemprov dengan pemda-pemda di NTB,” ungkap Gubernur Zul.

Walikota Bima H.M. Lutfi menyatakan apresiasi yang besar terkait kunjungan kali ini. Selain proses tindak lanjut persoalan aset yang relatif cepat, kunjungan kerja para kepala OPD Pemprov NTB juga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antar instansi di provinsi dan pemda di bawahnya.

“Sebuah cara membangun tradisi yang baik, ketika Gubernur mengajak para Kepala Dinas, Badan atau Biro di Pemprov untuk turun ke lapangan atau ke pemda-pemda di seluruh wilayah NTB, di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Komunikasi dan koordinasi kami pasti akan lebih lancar dan baik,” papar Walikota Bima, M. Lutfi.

Dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, rombongan Gubernur NTB langsung menuju ke Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, untuk bertemu warga setempat. Di kawasan pusat perbukitan jagung Bima itu, Gubernur menggelar dialog beragam tema dengan masyarakat. Warga pun antusias menanyakan maupun mengeluhkan beragam persoalan mereka.

Mulai dari pembenahan akses jalan, akses layanan kesehatan dan infrastruktur pendidikan, persoalan riil pupuk dan bibit pertanian serta irigasinya, hingga kelayakan tempat ibadah, lapangan olahraga dan ruang publik lainnya.

Gubernur langsung menginstruksikan setiap Kepala OPD yang memiliki kapasitas untuk menjawab maupun mencarikan solusi secepatnya.

“Di tengah teriknya Kamis siang ini, seluruh aspirasi dan masukan warga itu langsung saya mintakan tanggapan dari para Kepala OPD terkait, tentunya yang punya otoritas dan kewenangan hingga tingkat bawah. Sehingga tak perlu waktu lama untuk bisa disegerakan realisasinya secara konkret.” Jelas Gubernur.

Dari Desa Rite, rombongan bergeser ke Kota Bima, untuk bersilaturrahim dengan Walikota Bima. Di tengah perjalanan, rombongan kerap harus berhenti di sejumlah titik karena banyaknya warga setempat yang mengetahui bahwa orang nomor satu di NTB sedang melewati daerah mereka, dan minta ingin bertemu, sekadar bersalaman, berfoto bersama hingga menawarkan untuk mampir mengudap dan minum di rumah mereka.

“Banyaknya warga yang mengetahui konvoi rombangan kami, membuat iring-iringan kendaraan rombongan terpaksa berhenti atau melipir ke pinggir jalan secara spontan. Selain bertemu langsung, saya juga senang hati melayani keinginan warga sekitar yang mau bersalaman atau berfoto bersama. Bahkan sempat menikmati jagung bakar ramai-ramai di kawasan perbukitan jagung di Ambalawi.” celetuk Gubernur Zul.

Jelang petang hari, iring-iringan kendaraan Pemprov NTB sampai di Pendopo Rumah Dinas Bupati Dompu, disambut Bupati Dompu Bambang M. Yasin.  Tak menunggu lama, Gubernur Zul, Bupati Dompu berserta jajaran Kepala OPD Pemprov NTB langsung menggelar rapat koordinasi terbatas terkait beragam hal yang menjadi isu strategis.

Mula

Pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan pemerintah pusat memiliki keseriusan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di NTB.

Namun, dalam proses di lapangan tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Zul menyebutkan, model rumah yang dibangun harus tahan gempa menjadi salah satu alasan. Kata Zul, pembangunan rumah yang tahan gempa tidak mudah karena membutuhkan keahlian dan bahan material khusus.

Terlebih, persetujuan pembangunan rumah berada di tangan fasilitator. Sedangkan jumlah fasilitator juga masih dirasa kurang.

“Saya melihat niat pemerintah baik, tapi dalam praktiknya tidak gampang, rumah tahan gempa itu model dan syaratnya susah, setelah ada penambahan fasilitator, ada lagi klausul pembangunan harus gotong royong,” kata Zul usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Pemprov NTB, Rabu (30/01).

Kondisi ini membuat aplikator atau pengusaha bangunan tidak dapat membangun satu unit rumah sendiri, melainkan harus bergotong royong dengan aplikator lain.

“Satu rumah hanya ada yang boleh bangun pondasinya saja, yang lainnya itu dari pengusaha yang lain. Akhirnya tidak boleh pemborong kerjain satu rumah sendiri, misal hanya pondasi saja. Ini kan bikin susah dan mempersulit kita sendiri,” ujar Zul.

Klausul yang dimaksud tercantum dalam inpres No. 5/2018 tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Zul menilai, inpres tersebut memiliki tujuan baik untuk mendorong percepatan pemulihan NTB.

Namun, dia menyoroti klausul tersebut. Di satu sisi, klausul tersebut memiliki maksud agar rumah yang dibangun benar-benar tahan gempa sehingga jika kembali terjadi gempa, pemerintah tidak lagi disalahkan.

Namun, di sisi lain, klausul itu juga dianggap menghambat proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB.

“Inpresnya itu tidak refleksikan kompleksitas di lapangan, pemborong tidak mau kerjakan karena tidak boleh kerjakan utuh, harus gotong royong, nah siapa yang mau,” ucap Zul.

Zul mengembalikan persoalan ini kepada BNPB. Dia meyakini di bawah komando Kepala BNPB Doni Monardo, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat.

“Karena Pak Doni kan jenderal, dia kerahkan banyak tentara, saya yakin kalau banyak tentara bisa lebih cepat,” harap Zul.

AYA

Realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun

MATARAM.lombokjournal.com —  Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan IV 2018 sebesar Rp 2,2 triliun.

Realisasi investasi kumulatif sepanjang tahun 2018 sebesar Rp 15,7 triliun atau melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp13,5 triliun

Jumlah ini meningkat, sehingga target 2018 dapat terlampaui.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariyadi mengungkapkan, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan disampaikan investor secara online dan manual.

Gita optimistis realisasi investasi tahun 2019 akan kembali memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 16 triliun.

“Dari Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) kita harapakan ada angka realisasi investasi yang signifikan, sehigga tahun depan target yang  Rp 16 triliun mudah-mudahan segera tercapai,” ujar H Lalu Gita Ariyadi, Senin (28/01)

Lebih lanjut Gita mengatakan, jika kondisi terus membaik hingga tahun 2020 mendatang, kendati diharapkan para investor yang selama ini sudah mendapatkan izin untuk berinvestasi, tetapi belum merealisasikan investasinya.

Maka diharapkan pada 2019  ini menjadi tahun untuk segera merealisasikan investasi mereka.

Selain investasi dari ITDC, ada juga invetasi yang tengah digencarkan pembangunannya yakni Smelter.

“Jadi kita optimis juga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) juga ingin berpacu memenuhi timeline terbangunnya smelter, diharapakan tahun 2021 dapat selesai,” ungkapnya.

Semua diminta untuk memberikan dukungan atas percepatan perizinan dan sebagainya di beberbagai sektor investasi.

Selain itu untuk percepatan pembagunan dari smelter sendiri, yakni tugas pemerintah memfasilitasi segera.

Mengingat PT AMNT saat ini berkerja berpacu pada dua  hal, yaitu pertama percepatan pembangunan smelter dan kemudian rintisan terbentuknya kawasan industry.

Ketika kawasan industri ini terwujud,tentunya akan ada investasi tambang dan olahan tambang lanjutan lainnya.

“Selain itu, proses administrasi dan pinjaman bantuan yang selama ini diperjuangkan IDTC. Alhamdulillah sudah selesai dan tinggal proses-proses untuk dibreakdown,” jelas Gita.

AYA

Kegiatan silaturrahim akbar salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan hari tanpa riba

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan,  saatnya bicara substantif, membangun NTB dengan industrialisasi.

Yakni membangun NTB dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mempraktekan ekonomi syariah, dengan kualitas dan kompetensi terbaik dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur.

Hal itu dikatakan Gubernur Zul dalam acara Silaturrahim Akbar Gerakan Ekonomi Syariah dan launching Hari Indonesia Tanpa (HIT) Riba tahun 2019 di Provinsi NTB, di Ballroom Islamic Center Mataram, (24/01).

Dr. Zul menceritakan pengalaman hidupnya yang lebih banyak mengenyam pendidikan dan hidup di luar negeri, di negara yang lebih banyak bukan berpenduduk mayoritas islam.

Bukan negara yang berdasarkan syariat islam, namun lebih banyak mempraktekan sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman. Dikatakannya, kita di negara yang mayoritas memeluk islam, cenderung tidak mempraktekan syariah dalam sistem ekonomi.

Kalah dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim yang justru komitmennya kuat dalam mengaplikasikan syariah di organisasinya dan tercermin dari kinerja lembaga-lembaga ekonominya,

“Kita ingin NTB menjadi lab kita bersama, dan kalo ini sukses akan kita hibahkan kepada rakyat indonesia,” ujar Dr. Zul.

NTB sesungguhnya memiliki kekuatan dalam mempraktekan sistem syariah, tambah Dr. Zul.

“Bank daerah kita bank NTB sudah menjadi bank syariah, banyak koperasi syariah juga di NTB, yang menjadi potensi kita”, ujar Dr. Zul.

Dr. Zul berharap, momen silaturrahim ini untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mampu membawa masyarakat kedalam ekonomi yang lebih maju dalam sistem syariah yang kuat dan menopang kesejahteraan ummat.

“Terimakasih teman-teman yang telah menginisiasi kegiatan hebat seperti  ini. Semoga petemuan ini bukan hanya momen heboh-hebohan, biarkan bank konvensional tumbuh, kita harus buktikan bank syariah harus tumbuh lebih baik dan mampu bersaing dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat,” tutup Dr. Zul.

Presiden PAGARI (paguyuban anti riba), Ahmad Taufiq, sebagai inisiator kegiatan, dalam sambutannya menjelaskan, kegiatan silaturrahim akbar ini merupakan salah satu wujud pengawalan terhadap fatwa MUI terkait bunga bank, untuk mengkampanyekan sebagai hari tanpa riba.

“Inilah bentuk keberpihakan kita dan NTB menjadi daerah start kita untuk Indonesia tanpa riba,” ujar Ahmad Taufiq.

Sebelumnya, Suhamdi, Ketua Panitia silaturrahim akbar melaporkan, tema dari kegiatan silaturrahim akbar, “Membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba”, yang dilaksanakan dari tanggal 24 – 25 Januari 2019.

Silaturrahim akbar bertujuan meningkatkan ukhuwah islamah dari para pelaku koperasi syariah di NTB.

Menyamakan persepsi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba, launching kawasan anti riba untuk membangun NTB gemilang sebagai kawasan bebas riba.

Sekaligus sebagai upaya untuk berikhtia, hari ini sebagai hari Indonesia tanpa riba.

Berbagai kegiatan telah dilakukan,  antara lain adalah ajakan kepada masyarakat untuk menjauhi riba dengan penyebaran stiker anti riba, donor darah, serta silaturrahim akbar dengan jumlah 700 orang peserta dari koperasi syariah se Pulau Lombok.

Launching kawasan bebas riba di NTB, ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur yang didamping oleh Kepala BI NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Kepala OJK, Presiden GAPARI dan Ketua Perkopsyah.

AYA

Potensi Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat di beberapa wilayah pada akhir Januari 2019

lombokjournal.com —

Jakarta  ;  Fenomena curah hujan tinggi dan angin kencang  beberapa hari terakhir, berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer (22/01), terpantau adanya aliran massa udara basah dari Samudera Hindia yang masuk ke wilayah Jawa, kalimantan, Bali, NTB hingga NTT.

Bersamaan itu, masih terdapat kuatnya Monsun Dingin Asia beserta hangatnya Suhu Muka Laut di wilayah perairan Indonesia, menyebabkan tingkat penguapan dan pertumbuhan awan cukup tinggi.

Dari pantauan pergerakan angin, BMKG mendeteksi adanya daerah pertemuan angin yang konsisten dalam beberapa hari terakhir memanjang dari wilayah Sumatera bagia Selatan, Laut Jawa, Jawa Timur, Bali, hingga NTB dan NTT.

BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) di Jakarta tengah memonitor adanya tiga bibit badai tropis di dekat wilayah Indonesia.

Salah satu bibit siklon yang saat ini berada di Laut Timor ( 94S) berpotensi meningkat menjadi siklon tropis dalam 3 hari ke depan.

Hal itu mengakibatkan potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang yang dapat mencapai di atas 25 knot terjadi di wilayah Indonesia seperti Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,  Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

BMKG kembali menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan SIAGA dalam menghadapi periode puncak musim hujan 2019.

Khususnya akan dampak dari curah hujan tinggi yang akan memicu Bencana Hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang dan angin kencang yang meningkat pada akhir Januari 2019.

NTB merupakan bagian dari wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 23 – 26 Januari 2019.Selain itu terdapat wilayah-wilayah yang berpotensi hujan lebat untuk periode 27 – 30 Januari  2019.

Tidak hanya hujan lebat, masyarakat nelayan dan pesisir  perlu mewaspadai potensi gelombang tinggi.. Namun NTB tidak termasuk yang berpotensi gelombang tinggi.yang mencapai 2.5 hingga 4.0 meter

Masyarakat dihimbau agar mewaspadai terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari curah hujan tinggi dan angin kencang yang akan terjadi pada akhir Januari 2019 ini. Antara lain potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin.

Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

Rr

Sumber; BMKG

Harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium

MATARAM.lombokjournal.com — Beras shacet yang beberapa waktu lalu sempat di lauching oleh Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sejauh ini pemasarannya telah menyasar hingga pulau Jawa.

Mengingat beras shacet ini diperuntukkan untuk mempermudahkan  masyarakat mendapatkan beras premium dengan harga lebih murah.

“jadi dia jenisnya itu beras premium yang di shacetkan. Tapi harganya murah hanya Rp2500/ shacet,” kata Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Hj Putu Selly Andayani,Sabtu (19/01)

Selly mengatakan, harga beras medium dan premium untuk di daerah pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi masih berada di atas Harga Eceren Tertinggi (HET). Sehingga daerah tersebut menerima kiriman beras dari NTB.

Maka dari itu di NTB sebagai percontohan, untuk produksi beras shacet, karena NTB merupakan swasembada beras.

“Maka dipakailah beras shacet kita. Jadi bentuk beras shacet nanti dari NTB asalnya, karena kita punya beras bertahannya sampai 14 bulan ke depan. Berarti stoknya banyak, maka dari itu kita menjadi percontohan beras shacet,” terangnya.

Menurutnya, beras NTB memiliki kualitas yang bagus, sehingga menjadi percontohan untuk memproduksi beras shacet.

Dimana distribusinya tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat NTB saja, namun beras tersebut dikirim ke daerah-dearah yang menjual beras medium dan premium dengan harga di atas HET.

Selain itu harga beras di NTB sendiri masih berada di bawah HET baik itu kualitas medium maupun premium.

“Itu kita harusnya bersyukur, berarti kualitas beras kita bagus makanya pecahan sedikit, di bawah 10 persen. Berarti itu kaya semacam beras premium, dan berasnya premium yang dijual dalam bentuk kemasan shacet,” jelasnya.

Sementara itu, beras shacet memang banyak dijual oleh pedagang-pedagang kecil di pasar. Karena beras tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa.

Selain itu, masyarakat dapat membeli dengan harga murah, karena beras shacet ini bisa konsumsi selama satu hari.

“Maksudnya bahwa masyarakat kalau mau membeli beras yang murah ada bentuknya shacet, itu satu shacet bisa di pakai untuk satu hari tiga kali makan, terutama untuk anak-anak kost dan bisa juga yang berangkat umroh dan haji membawa beras shacet,” pungkasnya.

AYA

Masyarakat disarankan segera membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Rum mengatakan, dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dikucurkan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 3,5 triliun.

“Komitmen pemerintah sudah jelas, Rp 3,5 triliun dari total kebutuhan Rp 6 triliun sudah terealisasi, sudah luar biasa, berarti sudah di atas 50 persen,” ujar Rum Rabu (16/1).

Rum mengatakan, dana sebesar Rp 3,5 triliun itu telah diterima 156.474 ribu kepala keluarga (KK) terdampak gempa dari total jumlah 216 ribu KK terdampak gempa di NTB atau 72,22 persen.

Dia merinci, untuk rumah rusak berat, jumlah penerima dana bantuan sekira 50 ribu KK dari total 75 ribu KK yang rumahnya rusak berat. Untuk rusak sedang, jumlah yang telah menerima dana bantuan sebanyak 25 ribu Kk dari total 33 ribu KK yang rumahnya rusak sedang.

Sementara 80.379 KK yang rumahnya rusak ringan telah mendapatkan dana bantuan dari total 108.306 KK yang rumahnya rusak ringan.

“Dana sudah ditransfer, sekarang tinggal bagaimana masyarakat segera membentuk pokmas (kelompok masyarakat). Kalau masyarakat tidak gerak sampai berbusa kita ngomong juga tidak akan jadi rumah,” lanjut Rum.

Rum tidak menampik jika sebelumnya masih ada kendala terkait keterbatasan pilihan rumah dan komponen yang menyertainya.

Namun, pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan kepada Pemprov NTB untuk menyediakan alternatif rumah selain rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan konvensional (Riko), dan rumah instan kayu (Rika).

“Kita harapkan masyarakat termotivasi, sekarang bola sudah ada di masyarakat, segera buat pokmas agar segera dieksekusi,” kata Rum.

Ia menyarankan masyarakat membentuk pokmas dengan kesamaan pilihan rumah agar memudahkan dan mempercepat proses pembangunan.

BACA JUGA ; Korban Gempa Punya 7 Pilihan Rumah

“Kami imbau masyarakat yang rumahnya rusak berat berkelompok dengan yang rumah rusak berat dengan tipe yang sama untuk memudahkan akuntabilitas dan percepatan,” kata Rum. AYA

Rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com — Badan Pusat statistik(BPS ) NTB menyatakan Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang (14,63 persen).

Jika dilihat dalam periode Maret 2018 – September 2018, jumlah penduduk miskin berkurang 1,84 ribu orang (0,12 persen).

Selama periode Maret 2018 – September 2018, secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 4,74 ribu orang (dari 370,38 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 375,12 ribu orang pada September 2018).

“Sebaliknya di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 6,58 ribu orang (dari 367,08 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 360,50 ribu orang pada September 2018). ” ujar Arief Chandra, Kepala Bidang Statistkik Sosial  (BPS )  NTB

Ia menyatakan  persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,00 persen untuk perkotaan dan 74,81 persen untuk perdesaan.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari Garis Kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” katanya.

AYA

Para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah  mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulieflimansyah, minta  para fasilisator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa.

Hal itu disampaikan usai melaksanakan apel Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari, Lombok Barat, Selasa Pagi (15/01) .

“Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalau ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, ” tegas Gubernur .

Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehabrekon, ” ujar Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para Fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan Masyarakat, dengan total 1700 orang se – NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari babinsa dan babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa.

“Dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, ” jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu.

AYA