Posyandu di tiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk

MATARAM.lombokjournal.com  — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB akan melakukan revitalisasi posyandu yang ada di setiap desa dan dusun.

“Idenya bagaimana menghidupkan semua posyandu yang ada sesuai fungsinya, jangan seperti sekarang, ada yang berjalan, ada yang mati segan hidup pun tak mau,” ujar Rohmi Senin (04/03).

Pemprov NTB, kata Rohmi, sudah menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, serta para kepala desa se-NTB. Rohmi menyampaikan pembenahan posyandu bisa dilakukan dengan alokasi dana desa.

Nantinya, posyandu yang ada di setiap dusun dan desa memiliki program kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti kasus gizi buruk.

“Pemprov NTB juga akan menggelar pelatihan kepada kader dan sosialisasi sehingga ke depan kalau ada gizi buruk yang tahu harusnya kadus (kepala dusun) atau kades (kepala desa), bukan malah tahunya dari media,” katanya.

AYA

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat pyarakaterlu dipacu untuk hadapi pembangunan industri

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr H.  Zulkieflimansyah menyampaikan komitmennya, bersama Wakil Gubernur NTB,  Dr.  Hj.  Sitti Rohmi Djalillah, untuk memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Apapun bentuk investasi serta pembangunan yang berlangsung di NTB ini katanya, tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat NTB.

Gubernur menegaskan itu saat menerima Tim Korespondensi untuk Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB, dari Prospera dari kedutaan Besar Australia, Mr. Paul Berrnet, Senin (04/03/2019).

Doktor Zul menjelaskan tugas dirinya bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi NTB saat ini adalah, memastikan seluruh pembangunan yang ada, menjamin peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya, industrialisasi, yang akan dikembangkan di NTB,  semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hadirnya industri harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Tidak boleh masyarakat jadi penonton,” tegas Gubernur.

Orang nomor satu di NTB itu mengungkapkan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat perlu dipacu untuk menghadapi pembangunan tersebut. Maka, pengiriman pemuda NTB untuk belajar ke luar negeri merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas itu.

“Jangan berpikir bahwa Industri itu harus yang besar-besar, tidak. Kita mulai dengan hal yang sederhana dulu, ” katanya.

Gubernur berharap, hadirnya Penelitian Kondisi Kebijakan Ekonomi di Provinsi NTB dapat melahirkan rekomendasi yang baik untuk kebijakan pembangunan ke depan.

Ketua Tim, Tirta Hidayat menjelaskan, ia bersama anggota tim akan mempelajari kebijakan ekonomi oleh pusat dan daerah.  Apakah dalam kebijakan itu terdapat hal-hal yang kurang atau tidak,  semuanya akan dilakukan kajian.

“Dari kajian itu kita akan mempelajari agar NTB ini lebih maju,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, ia dan timnya akan berdiskusi dengan dinas dan badan terkait untuk mendapatkan data yang utuh mengenai kebijakan ekonomi itu.

Prospera, jelasnya, merupakan lembaga kerjasama Indonesia dan Australia di bidang ekonomi.

AYA

Kepala Desa lembar, meminta pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meniru program “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” dengan istilah apa pun agar dapat lebih dekat dengan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Zulkieflimansyah  dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Jalilah melakukan  kegiatan ‘ Jumpa Bang Zul & Ummi Rohmi’ di Bumi Patut Patuh Patju, Jumat (01/03).

Acara itu dirangkai dengan Kick Off  peringatan Hari Ulang Tahun ke 61 Kabupaten Lombok Barat, di Bencingah Agung Kantor Bupati Lobar.

Bang Zul dan Ummi Rohmi bersma Bupati Lobar, H Fauzan mengawai dengan mengajak masyarakat  senam Maumere.

Saat itu juga hadir  Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D dan sejumlah Kepala OPD lingkup Provinsi NTB bersama OPD lingkup Pemda Lombok Barat,  ikut berbaur melakukan senam bersama masyarakat.

Usai melakukan senam dan menyerahkan hadiah lomba senam, acara mendengarkan i dan menyerap aspirasi masyarat Lobar, dimulai.

Bang Zul mengatakan, tujuan dari kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi tersebut  untuk memperkenalkan program-program kerja pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya program NTB Zero Waste untuk mewujudkan NTB bebas sampah.

“Saat ini pemerintah provinsi memiliki pasukan tentara hitam, rumahnya di Lombok Barat, Lingsar. Pasukan tentara hitam ini akan membantu kita untuk mengolah sampah di NTB karena makananya adalah sampah,” ujarnya.

Zul mengatakan, sampah menjadi permasalah besar daerah kita saat ini. Namun ironisnya disaat daerah kita melimpah sampah, tentara hitam kita tidak punya makanan karena tidak ada sampah.

“Nah untuk memberikan tentara hitam ini makanan sampah yang cukup, mari kita pilah sampah mulai sejak dini mulai dari tingkat sekolah,” katanya.

Di hadapan masyarakat dan siswa yang hadir, Doktor Zul mengajak segenap lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah, guru dan siswa untuk ikut mensukseskan program Zero Waste. Caranya dengan memilah sampah mulai sejak dini, dan edukasi mulai dari tingkat sekolah.

Selain untuk sosialisasi program, kegiatan tersebut hadir juga untuk mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada gubernur. Ia berharap kegiatan tersebut akan menjadi motivasi bagi semangat masyarakat Lobar dalam menyambut hari jadi ke 61 tahun 2019 ini.

Menurut Fauzan, Pemerintah Provinsi NTB akan menjadi kuat apabila didukung dan ditopang oleh Kabupaten/kota yang kuat, Kecamatan yang kuat dan Desa yang kuat.

“NTB tidak mungkin kuat tanpa ditopang oleh kabupaten kota yang kuat, kecamatan yang kuat, desa yang kuat,” ujar Fauzan.

Bupati menjelaskan, saat ini Lobar terus berbenah, sejalan dengan provinsi, mulai dari infrastruktur dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis berkelanjutan.

Fauzan  menghimbau masyatakat Lobar memanfaatkan moment Jumpa Bang Zul & Ummi Rohmi, untuk menyalurkan aspirasi untuk ditindak lanjuti oleh Pemkab Lobar dan Pemprov NTB.

Dalam dialog langsung dengan gubernur dan bupati, masyarakat lobar mengaku sangat senang dengan acara tersebut. Menurut mereka dengan adanya program ini, masyarakat bisa bertemu dalam menyampaikan aspirasinya secara labgsung kepada Gubernur dan Bupati.

Secara khusus Kepala Desa lembar, meminta pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk meniru program “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi” dengan istilah apa pun agar dapat lebih dekat dengan masyarakat.

“Program ini sangat bagus, dan Pemda Lombok Barat harus meniru ini, agar lebih dekat dengan masyarakat, untuk menyerap aspirasi dan permaslahan yang ada.” harapnya.

AYA/Hms NTB

Zul menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di NTB dan menginginkan program ini dapat dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di NTB

MATARAM.lombokjourna.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan gerakan zero waste atau bebas sampah menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah Provinsi  NTB.

Zulkieflimansyah mengatakan, gerakan bebas sampah menjadi keharusan bagi NTB sebagai daerah yang menjadi destinasi wisata.

“Zero waste ini harus jadi kebutuhan kita bersama karena kita daerah destinasi wisata tentu harus bersih dan nyaman,” ujarnya usai acara jumpa Bang Zul, di Kabupeten Lombok barat, Jumat (01/03)

Zul mengambil contoh program kerja sama Pemprov NTB dengan Forest For Life Indonesia untuk pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di Dusun Bebae, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Zul berharap program ini mampu menyelesaikan persoalan sampah organik agar menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Zul menyambut baik kehadiran teknologi pengolahan sampah dengan teknologi tentara lalat hitam di NTB dan menginginkan program ini dapat dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Masyarakat harus dididik, kita ingin harus ada bank sampah di tiap desa untuk menjaga kebersihan ,terlebih kita dikenal dengan pusat Wisata yang sangat bagus,” katanya.

AYA

Masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP,  karena  penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menilai pemilihan Lombok sebagai tuan rumah MotoGP 2021 memberikan angin segar bagi iklim investasi di NTB.

“Menurut saya menarik karena akan mengudang investasi lain, orang yang tadinya ragu-ragu di KEK Mandalika ketika pemerintah sudah umumkan (tuan rumah) maka ada kepastian,” kata Gubernur Zul.

Zul, sapaan akrab Zulkieflimansyah, mengatakan para investor sangat memerlukan kepastian dalam hal investasi di sebuah tempat.

Dengan begitu, kata Zul, para investor, baik di bidang perhotelan dan infrastruktur pendukung pariwisata lainnya akan semakin tertarik menanamkan modalnya di NTB, terutama Pulau Lombok.

Zul menambahkan, masyarakat NTB juga harus mempersiapkan diri sejak saat ini untuk menyambut pagelaran MotoGP. Zul menilai, waktu penyelenggaraan MotoGP 2021sudah berada di depan mata.

“SDM kita mulai harus dilatih dari sekarang,” tegasnya.

Zul menambahkan, sejumlah hal yang perlu dilakukan ialah pembangunan akses jalan dari Bandara Internasional Lombok ke KEK Mandalika serta penataan destinasi wisata di luar KEK Mandalika.

“Ini dimaksudkan agar para turis nantinya bisa juga berkunjung ke destinasi wisata lain yang ada di Lombok,” kata Zul.

AYA

Wagub berharap, aplikasi SIM SPAB ini dapat dikolabirasikan dengan dengan aplikasi SiAGANTB yang menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarat terkait kondisi cuaca di NTB

MATARAM.lombokjournal.com – Aplikasi SIM SPAB yang memberikan kemudahan pihak Dikbud dalam mengumpulkan data sekolah-sekolah yang telah memberikan edukasi mitigasi bencana bagi guru dan siswanya, merupakan hasil karya anak-anak muda NTB.

Mereka bekerja sama eengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam memberikan pendidikan kebencanaan khususnya bagi tenaga pendidik dan siswa yang ada di NTB.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengaku kagum dengan karya anak-anak muda NTB yang mampu menunjukkan jati dirinya dengan berprestasi di tingkat nasional.

“Anak-anak muda NTB hebat, bisa menunjukkan jati diri di tingkat nasional, ini sangat membanggakan”, ungkapnya saat melaunching Aplikasi Sistem Informasi Monev Satuan Pendidikan Aman Bencana (SIM SPAB), di Hotel Astoria, Selasa (26/02).

Data yang bisa diperoleh  dari  Aplikasi SIM SPAB tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk penanganan dan pencegahan bencana di masa akan datang.

Sebagai aplikasi pertama di Indonesia, Ummi Rohmi mengingatkan yang terpenting adalah penggunaannya yang berkelanjutan dan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat. Bukan hanya di NTB tapi juga di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Yang terpenting penggunaannya yang berkelanjutan, jangan sampai setelah dilaunching tidak diisi dan dimanfaatkan dengan baik,” ingatnya.

Wagub mengajak seluruh kabupaten/kota di NTB, untuk memanfaatkan aplikasi hasil karya anak NTB yang telah diakui oleh pemerintah. Aplikasi  ini sebagai sarana dalam mempermudah sosialisai dan edukasi bencana di NTB.

Dengan tujuan agar Pemda mengerti dan lebih memehami terkait proteksi dan mitigasi bencana di masan yang akan datang.

“Mari kita tunjukkan pada tingkat nasional dan seluruh provinsi di Indonesia, bahwa kita bisa menggunakan ini, dan ini pertama di Indonesia,” ujar Wagub.

Wagub berharap, aplikasi SIM SPAB ini dapat dikolabirasikan dengan dengan aplikasi SiAGANTB yang menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarat terkait kondisi cuaca di NTB. ini sebagai langkah mitigasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana.

Menurutnya, proteksi yang paling penting, tindakan preventif sebisa mungkin jangan ada bencana yang disebabkan tindakan manusia. Kita harus tegas, terutama dalam mengatasi sampah, kita suksekan NTB Zero Waste, kita ubah sampah jadi sumber berkah.

“Semoga aplikasi ini berkah, semoga anak NTB semakin maju dan membawa dampak positif bagi Indonesia,” harapnya.

AYA/Hms NTB

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai

lombokjournal.com —

KUALA LUMPUR  ;   Dalam kunjungan ke KBRI Malaysia, pertemuan antara Gubernur Zulkirflimansyah dengan Debes RI, Rusdi Kirana juga sempat dibicarakan terkait mahalnya harga tiket pesawat dan upaya untuk menurunkannya.

Sebelumnya terkait beasiswa, Rusdi yang juga pendiri dan pemilik maskapai Lion Group menjelaskan, selain beasiswa di kampus-kampus Malaysia, program yang bisa direalisasikan  adalah pendidikan aviasi atau penerbangan.

“Akan kami bantu supaya bisa sekolah di Malaysia setahun untuk teorinya, kemudian lanjut 2 tahun kerja praktik di pusat perawatan pesawat dan fasitas penerbangan Lion Group di Batam. Sudah ada anak TKI yang berprestasi, kami sekolahkan model seperti itu hingga akhirnya jadi pilot ,” ujar Rusdi.

Posisi Rusdi Kirana sebagai pemilik Lion Group, sejalan dengan kepentingan Pemprov NTB dalam menggeliatkan kembali kunjungan wisatawan pascabencana gempa bumi.

Gubernur Zul juga meminta bantuan Rusdi untuk memperbanyak frekuensi dan rute penerbangan Lion Group dari dan ke Lombok, sekaligus untuk menurunkan harga tiket.

Gubernur menyampaikan, harga tiket yang mahal ini jelas memukul upaya pariwisata NTB untuk bangkit dari keterpurukan pascagempa.

“Begitu juga makin berkurangnya “direct flight” ke Lombok. Kami berharap Lion Group bisa membantu NTB dengan memperbanyak penerbangan langsung dari luar negeri atau dalam negeri ke Lombok” ungkap Gubernur Zul.

Dubes Rusdi Kirana menekankan, jika melambungnya harga tiket memang jadi persoalan baru di dunia transportasi udara.

Menurutnya, butuh kerja sama yang baik dan terpadu antara maskapai dengan pemerintah daerah dan juga PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara-bandara di berbagai wilayah.

“Maskapai Lion Group beroperasi 11 jam per harinya, sebagai salah satu strategi mengejar tiket murah. Tapi dengan 11 jam menyebabkan jadwal kami sering tidak on time. Akhirnya publik protes. Lion sering” diomelin” karena telat atau delay melulu. Nah sekarang jadi 7 jam beroperasi, supaya bisa tepat waktu. Tapi konsekuensinya tiket nggak lagi bisa murah,” jelas Rusdi.

Untuk mengakomodir kebutuhan  seperti yang diungkapkan Gubernur NTB, Rusdi menjelaskan perlunya subsidi atau insentif kebijakan dari Pemda setempat.

Misalnya Pemda menyediakan lahan untuk dijadikan tempat parkir atau hanggar tambahan bagi pesawat sehingga mengurangi anggaran Maskapai.

Gubernur Zul menyatakan bakal mempertimbangkan masukan dari owner Lion Group itu.

Keberadaan bandara lama Selaparang di Mataram yang bisa digunakan sebagai hanggar atau lahan parkir pesawat, bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan insentif kebijakan pada maskapai.

Pada akhirnya, diharapkan relasi simbiosis mutualisme itu bisa berdampak pada penurunan harga tiket dan juga memperbanyak frekuensi penerbangan dari dan ke Lombok, termasuk rute-rute direct flight.

AYA/Hms NTB

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Kalau masyarakat mengadu  pasti ditindak lanjutI, karena Di NTB Care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya

MATARAM.lombokjournal.com — Program NTB Care yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui program Zul – Rohmi ini menjadi perhtian khusus bagi Ombudsman NTB.

Ketua Ombudsman perwakilan NTB ,Adhar Hakim saat ditemui usai mengunjungi Wakil Gubernur NTB pada Senin (25/02) mengatakan, Ombudsman memandang penting  dan mendorong program NTB care tersebut.

“NTB Care ini merupakan program yang sangat penting,  karena masyarakat NTB membutuhkan  betul alur dan jalur yang tepat untuk melakukan pengaduan pengaduan, ” ujar Adhar. .

Seperti diketahui 73 persen dari total pengaduan yang masuk ke Ombudsman disebabkan oleh sikap penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini birokrat yang tidak mau melayani masyarakat.

“73 persen warga msyarakat yang melapor  ke ombudsman itu  dikarenakan tidak dilayani, padahal tugas utama negara atau daerah ini kan melayani” Katanya

Hal Ini bagi kami merupakan persoalan besar, persoalan itu disebabkan oleh ruang pengeloalaan pengaduan oleh pemerintah itu memang minim

“Masyarakan belum tau mau mengadu kemana kalau tidak di layani,” katanya.

Oleh sebab itu ketika ada program NTB care ini kita dari Ombusman sangat mendorong agar program ini dimaksimalkan.

“Nah itu yang kita diskusikan dengan ibu wagub tadi, ” kata Adhar. Menurutnya,  wagub memberikan jamianan bila perlu nanti langsung Gubernur  dan Wagub  yang akan mengontrol langsung jika ada masyarakat yang melapor.

Dikatakanya, agar masyaraka punya tempat untuk mengadu, kalau mengadu apa jaminannya  agar pengaduannya ditindak lanjuti.

“Itu yang saya tekankan kepada ibu wagub, ” jelas Adhar.

Jangan program ini dibuat hanya sebagai sebuah produk tapi  tidak jelas tata kelolanya. Maka  kalau masyarakat mengadu  dia pasti ditindak lanjutI. Karena Di NTB care ada pengelola pengaduan yang jelas mekanismenya.

“Kalau masyarakat mengadu berapa lama  pengadunnya ditindak lanjuti, Gak boleh pengaduannya tidur disitu”,.cetusnya.

Adhar juga menekankan agar ada jaminan atas laporan agar mendpat perhatian.

“Kalau hanya dibuat tapi tidak ada kejelasannya kan gak baik. Kita melihat proses NTB care ini sngat bagus  tinggal nanti implementasinya di tekankan kepad kadis-kadis  dimana tempat masyarakat mengadu itu” tegas Adhar.

AYA

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas

MATARAM.lombokjournal.com – Hasil pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak dikirim ke luar NTB, bahkan diekspor ke luar negeri, namun seringkali dilakukan tanpa disertai Surat Keterangan Asal (SKA).

“Banyak hasil pertanian NTB seperti bawang dan cabai yang dijual ke luar NTB seperti Batam dan Berebes, tanpa disertai SKA dan itu jelas merugikan petani dan daerah,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani di Mataram, Jum’at (22/02).

Selly menjelaskan, jika tanpa SKA, maka hasil pertanian yang sebenarnya berasal dari NTB, tapi ketika dijual dan diekspor daerah yang membeli ke sejumlah negara, SKAnya sudah pasti atas nama daerah bersangkutan.

Hasil pertanian yang dikirim dan dijual tanpa SKA dari daerah asal, juga akan dikenakan tarif atau biaya tambahan dan kondisi tersebut telah berlangsung lama di NTB.

“Karena itulah, para pelaku usaha hasil pertanian NTB, kita minta bisa mengurus SKA terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman dan penjualan hasil pertanian ke luar.  Pengurusan SKA juga gratis” terang Selly.

Dengan mengantongi SKA juga, pemasaran hasil pertanian juga menjadi lebih luas. Tidak hanya terbatas antar daerah, tapi bisa langsung diekspor ke luar negeri, seperti jagung ke sejumlah negara seperti Malaysia maupun Singapura.

Hasil pertanian cabai misalnya, produksinya tiap tahun sudah mencapai 200 ribu ton, k rugi kalau menjual ke luar, tapi tidak menggunakan SKA dari NTB.

Hal demikian juga berlaku bagi produk kerajinan lain.

“Jadi SKA itu sangat penting sebagai identitas pemilik barang ,” tegas Selly.

AYA