Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019

lombokjournal.com —

BANTEN  ;    Penandatanganan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding) berlangsung antara Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dengan Direktur Utama PT. Indonesia AirAsia, Dendy Kurniawan.

Acara  penandatanganan itu bertujuan untuk pengembangan penerbangan dan dukungan peningkatan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, berlangsung di Kantor Air Asia di Jalan Marsekal Suryadharma no. 1 Selapajang, Neglasari, Kota Tangerang Banten, Kamis (14/03).

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, penandatanganan itu  tindak lanjut konkret dari dua pertemuan antara Pemprov NTB dengan PT. Indonesia AirAsia  sebelumnya.

Air Asia akan menambah rute penerbangan langsung (direct flight) Perth (Australia)–Lombok, dengan menempatkan dua pesawat di Bandara Internasional Lombok.  juga menambah frekuensi penerbangan Kuala Lumpur–Lombok menjadi lebih dari dua kali sehari.

”Ini ikhtiar cepat dan akselerasi untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali perekonomian NTB pascabencana dari sektor pariwisata, ” kata Zulkieflimansyah dalam sambutannya sebelum penandatanganan MoU.

Memperbanyak direct flight rute penerbangan domestik dan internasional dengan AirAsia sangat membantu dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan asing ke Lombok dan Sumbawa, tambah Gubernur.

Tiket penerbangan dari Perth ke Lombok sudah bisa dipesan mulai Kamis 14 Maret 2019.

Menurut Dendy Kurniawan, acara hari ini adalah sejarah baru bagi Air Asia Indonesia. Karena pertama kalinya seorang gubernur datang dan menandatangani kerja sama bidang penerbangan.

Dendy mengaku bangga dan terhormat, baru pertama kalinya kantornya dikunjungi gubernur dan sekaligus menandatangani sebuah kerjasama.

”Dan kami sepakat untuk mendukung kebangkitan perekonomian NTB pascabencana gempa bumi lalu, melalui sektor pariwisata dan tentunya kapasitas kami sebagai sebuah maskapai penerbangan dalam penyelenggaraan penerbangan ke NTB.” papar Dendy.

Dendy juga menekankan, dalam waktu dekat akan menempatkan dua pesawat Air Asia di Lombok,  melayani rute baru direct flight Perth – Lombok, dan penambahan frekuensi baru Kuala Lumpur – Lombok. S

Selanjutnya juga akan membuka rute baru Yogyakarta dan Bali pada pertengahan tahun ini.

AYA

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan strategi nasional Pencegahan Korupsi

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Gubernur NTB Zulkieflimansyah bersama sejumlah gubernur dan menteri menghadiri acara pelaporan pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi sejak Oktober 2018 hingga saat ini.

Pelaporan pelaksanaan Stranas itu disampaikan  Timnas Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kepada Presiden RI Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta Rabu sore (13/03).

Presiden Joko Widodo menegaskan dalam sambutannya, strategi pencegahan korupsi harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk merealisasikan semangat perang melawan korupsi di Indonesia.

“Laksanakan, jangan hanya dibaca saja. Karena strategi hanya akan jadi dokumen berdebu jika tidak dilaksanakan” tegas Presiden.

Timnas PK yang terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Kementerian PAN-RB menyerahkan Dokumen Stranas yang berisikan 3 Fokus area stranas.

Termasuk di dalamnya 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi. Tiga Fokus Stranas PK adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi.

Menurut Presiden, sejauh ini sudah ada kemajuan yang signifikan dalam bidang perizinan dan tata niaga.

Tapi untuk keuangan negara, masih ada kekurangan karena belum semua perencanaan penganggaran (e-budgeting & e-planning) tercakup dalam satu platform aplikasi digital.

Sementara dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, presiden menyatakan sudah ada keterpaduan dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia peradilan.

Dikatakan Presiden, salah satu kunci untuk menciptakan integrasi antar bidang strategi nasional pencegahan korupsi adalah melepaskan ego-ego sektoral antar kementerian atau lembaga negara.

“Jika itu terealisasi, saya optimis indeks persepsi korupsi kita terus membaik. Saya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi meningkat dari skor 34 di 2014 menjadi 38 di tahun 2018,” imbuh Presiden.

Pejabat Tak Boleh Main-main

Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan, setuju dan mendukung gagasan terkait strategi nasional Pencegahan Korupsi.

Menurutnya, Stranas PK bisa menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan prinsip good and clean governance di NTB.

Setiap penggunaan uang rakyat harus didasari pada prinsip kehati-hatian, keseriusan dan sesuai aturan.

“Ini menjadi momentum bagi para pejabat publik di NTB untuk tak boleh main-main. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mempunyai cara dan metode untuk menemukan kesalahan administrasi dalam setiap penggunaan dana publik” kata Gubernur Zul.

Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif mencegah korupsi di Indonesia.

Karena salah satu konsep utama yang diatur adalah: Stranas PK sebagai arah  kebijakan nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia.

Posisi Presiden RI sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut. Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait.

AYA

Diakui Menkes, di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini

MATARAM.lombokjournal.com —  Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Faried Moeloek, S.pM (K) didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Kunjungan Kerja di NTB, Rabu (13/03).

Menkes meresmikan Gedung Public Service Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS) di RSUD Kota Mataram.

Pada peresmian itu, Menkes memuji inovasi pelayanan kesehatan di NTB,  khususnya yang digagas RSUD Kota Mataram. S

Sebab, Kota Mataram telah menggagas Inovasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bernama Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medhical Service (MEMS) berbasis IT.

Di hadapan Wagub, Walikota  Mataram,  TGH. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram dan tamu undangan yang hadir, Menkes menyampaikan inovasi tersebut merupakan kejutan bagi dirinya beserta seluruh jajaran di Kementerian Kesehatan.

Disebut kejutan katanya, karena di tingkat Kementerian Kesehatan belum ada inovasi pelayanan yang sama dengan yang ada di Kota Mataram saat ini.

“Saya betul-betul mengapresiasai kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan berbasis IT, maka masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Mulai dari masyarakat melaporkan via layanan 119, dijemput oleh ambulance, perawatan selama perjalanan ke rumah sakit, hingga diberikan pelayanan di UGD, dapat ditindak cepat dan akan terpantau di layar dalam ruangan tersebut.

Bahkan kalau ada masyarakat yang ingin melaporkan secara live kejadian atau pasien yang membutuhkan pertolongan, bisa dilakukan di ruangan tersebut. Yaitu melalui aplikasi WhatsApp.

Hal lain yang dianggapnya sebagai sebuah kejutan dalam pelayanan kesehatan adalah kerjasama pihak rumah sakit dengan maskapai penerbangan.

Sebab menurutnya, pelayanan kesehatan, di samping tepat, juga harus cepat. Sehingga, pasien rujukan dari kabupaten/kota, dapat menggunakan pesawat dan segera mendapat perawat medis.

Bahkan, wisatawan domestik dan mancanegara yang menjadi pasien pun, dapat memanfaatkan layanan tersebut. Meski, untuk pembayarannya ditanggung oleh pesien itu sendiri.

“Bisa saja wisatawan yang berkunjung ke NTB, jatuh sakit atau mengalami kecelakaan atau kejadian. Maka ini sangat penting,” ungkapnya.

BACA JUGA  ; Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2019 Dibuka Wagub 

Selanjutnya, pelayanan kesehatan dengan sistem home care yang digagas jajaran rumah sakit itu, merupakan inovasi yang menjadikan NTB ini berbeda dengan daerah lain.

“Artinya, banyak orang tua yang tidak mampu ke rumah sakit. Dengan dipanggilkannya petugas home care ke rumah, maka masyarakat bisa dibantu mengobati sakitnya,” jelasnya.

Ia berharap, Inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Apalagi tahun 2021 NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP. Sehingga, fasilitas kesehatan betul-betul disiapkan dengan baik.

Usai meresmikan, Menkes didampingi Wagub, Walikota dan Wakil Walikota Mataram serta jajaran RSUD, meninjau langsung ruangan PSC MEMS itu.

AYA

Dihaarapkan program ini dapat mempercepat penyaluran KUR, selain itu dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Program pembiayaan usaha mikro (UMi) akan dioptimalkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Program ini menyasar pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman di bank.

Kepala OJK provinsi NTB, Farid Falletehan mengatakan, program UMi ini sendiri merupakan penyaluran dana untuk modal usaha, yang lebih menyasar kepada masyarakat di pedesaan.

Selama ini masyarakat yang tidak dapat akses pinjaman di bank, diharapakan dengan program ini dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam meminjam pinjaman modal usaha.

“Program itu menciptakan pengusaha-pengusaha, dengan memberikan pinjaman sekitar Rp 2 juta,” ujar Farid Falletehan, Rabu (13/03).

Farid menyatakan program ini sudah teruji keberhasilannya, sehingga OJK berharap program ini dapat mempercepat penyaluran KUR.

Selain itu, dapat mengurangi rentenir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan peminjam dengan bunga cukup besar.

Namun untuk mengembangkan program tersebut, tentunya harus melihat dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung lainnya.

“Nanti akan kita kenalkan program UMi ini, karena ini adalah salah satu program yang bagus,” ujarnya.

Program UMi telah diluncurkan pada 2017 lalu. Bahkan Program tersebut dikembangkan dengan berbasis digital guna mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik.

Untuk program UMi ini memang beneficiary nya adalah mereka yang bekerja menyiapkan secara domestik rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga menyiapkan pekerjaan. Namun mereka masih memiliki keinginan untuk dapatkan pendapatan tambahan.

“Melalui digitalisasi pembiayaan UMI, debitur selama ini menerima penyaluran cash, diberikan alternatif untuk memanfaatkan platform digital kekinian yakni uang elektronik,” terangnya.

Sementara itu skema pembiayaan ini merupakan kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Ksesabilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo yang bertajuk Digitalisasi UMi.

Selain itu konsepnya untuk memperkenlkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil.

“Mungkin dari pemerintah daerah (Pemda) dapat mendorong program tersebut, karena ini salah satu upaya melawan rentenir,” tegasnya.

AYA

Selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak di antara hasil produksi pertanian mengalami kerugian

MATARAM.lombokjournal.com —  Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menginvestasikam pembangunan Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Pulau Sumbawa yang mencapai Rp 138 miliar.

Sumbawa merupakan sentra produksi pertanian, khusunya gabahnya cukup tinggi.

“Kurang Lebih nilai invetasinya Rp 138 miliar. Karena sumbawa termasuk sentra produksi kemudian panennya lebih besar. Diharapakan kita bangun dan maksimal penyerapannya disitu,” kata Kepala Drive Perum Bulog Provinsi NTB, Ramlan UE, Selasa (12/03).

Dijelaskan, dengan adanya pengembangan MRMP ini banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dari memberikan kontribusi serapan pengadaan lebih besar, kemudian dapat menyerap tenaga kerja masyarkat setempat.

“Jadi pembangunan MRMP di Sumbawa ini, artinya ada pemberdayaan untuk ekonomi masyarakat setempat,” terangnya.

Ramlan mengatakan, selama ini yang menjadi kendala pasca panen yakni penyerapannya, sehingga banyak diantara hasil produski pertanian yang mengalami kerugian.

Kendati kurangnya penyerapan, pembagunan tersebut dapat membantu hasil produski petani dapat memiliki nilai tambah.

“Maka dari itu semua hasil komoditas pertanian, terutama gabah beras itu bisa diserap dan masalah kualitas harga bisa diselesaikan dengan dibangunnya MRMP,” ungkapnya.

Selain itu, ini salah satu pendukung untuk mendorong adanya industrialisasi yang selama diprogramkan oleh Gubenur NTB Zulkfliemansyah.

Ramlan mengaku, proses pembangunan MRMP ini mendapat dukungan dari pemerintah. Mengingat saat ini Pemprov NTB tengah gencar untuk meningkatkan industrialisasi baik itu di tingkat pertanian, peternakan hingga perikanan.

“Industrialisasi ada sudah disana, makanya kemarin kita sudah melaporkan ke pak gubenur, beliau sangat antusias dan mendukung. Bahkan bupati Sumbawa sangat mendukung itu dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan tersebut terdiri mulai dari drying centre, milling dan silo. Bahkan dapat membuat produksi beras kemasan premium yang sesuai dengan frekuensi kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, potensi untuk mengrim beras keluar daerah pun semakin luas.

“Justru semakin besar peluangnya kita bisa menciptakan beras sesuai frekuensi masyarakat dengan beras kualitas premium,” katanya.

Ramlan mengatakan, kapasitas produksi untuk rice to rice itu 30 ton per jam. Jadi sekitar 300 ton sehari dapat diserap sedangkan untuk silo sekitar 18rb ton.

“Tetapi nanti pasti ada pergerakannya lagi, itu sehari saja bisa menyerap 300 ton dan ini dibangun di atas tanah seluas 4 hektar,” pungkasnya.

AYA

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd Membuka Workshop Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah di Ruang Rapat BAPPEDA, Senin (11/03).

Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah merupakan dua program yang sangat dibutuhkan ke depannya untuk mewujudkan NTB yang bersih.

Kebersihan erat kaitannya dengan kesehatan, ditambah NTB adalah daerah wisata sehingga kebersihan adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan yang setiap bulan dilakukan di desa dan dusun adalah Posyandu.

Dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan makanan tambahan, fasilitas posyandu juga memiliki standar lengkap yang diberikan kepada masyarakat dimulai dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia.

Sehingga banyak hal-hal yang bisa di proteksi sejak dini.

“Seperti posyandu keluarga, masyarakat dusun bisa konsultasi semua hal terkait kesehatan” tuturnya.

Dalam workshop ini Umi Rohmi menjelaskan,  nantinya di posyandu akan diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan di desa atau dusun setempat.

Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya terkait kesehatan tetapi juga lingkungan, sosial yang terjadi di desa atau dusun tersebut.

“Jadi penyuluhan posyandu ini disesuaikan dengan kondisi atau masalah yang ada di dusun tersebut, entah itu gizi buruk, lingkungan, pernikahan anak atau lainya,” tuturnya.

Umi Rohmi menekankan, kegiatan ini dianggarkan oleh desa melalui APBDes. Hal ini bukan persoalan biaya, tapi ini cara berfikir untuk mengawal dan mensejahterakan masyarakat.

Selain program revitalisasi posyandu dalam workshop ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga membahas tentang Zero Waste. Sampah sudah menjadi isu dunia dan tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan.

“Jadi sudah waktunya untuk memerangi masalah sampah, dengan adanya bank sampah kita buat sampah ini menjadi berkah bukan musibah” pungkasnya.

Nusa Tenggara Barat sudah menginisiasi Bank Sampah sejak 2018, dan diharapkan ke depannya NTB memiliki industri daur ulang, sehingga perputaran uang dari sampah yang dihasilkan ini untuk masyarakat.

Kemajuan program ini tergantung dari kabupaten dan kota untuk terus mengkoordinir Kepala Desa untuk menganggarkan Bank Sampah.

“Provinsi siap melakukan penyuluhan dan bimbingan, yang penting sekarang respon dan implementasi secara real dari 10 kabupaten dan kota di NTB” tutupnya.

Umi Rohmi berharap Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa dapat bersinergi dengan baik agar semua berjalan dengan lancar.

AYA

KPUD NTB juga mendapatkan informasi satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan ada enam warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) di NTB untuk pemilihan umum (pemilu) 2019.

Sebelumnya, terdapat informasi adanya tujuh WNA yang masuk DPT di NTB, namun setelah dilakukan verifikasi faktual hanya lima WNA yang masuk DPT, sedangkan dua orang lainnya merupakan WNI.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud menjelaskan, lima WNA yang masuk DPT di NTB adalah Guillaume Andre Marcel asal Prancis (DPT Kabupaten Lombok Barat), Rex Cummins asal Australia (Lombok Barat), Hendrikus asal Belanda (Lombok Barat), Panagiotis Xydias dari Yunani (Dompu), dan Hiromi Kanno dari Jepang (Kota Mataram).

Sementara dua nama lain yakni M Ibrahim dan Mahyuni merupakan WNI yang secara sah masuk dalam DPT di Lombok Barat dan Mataram.

Ketua KPUD NTB Suhardi Soud mengatakan, adanya WNA yang masuk dalam DPT berdasarkan informasi KPU RI yang bersumber pada Kemendagri.

Selain lima WNA tersebut, KPUD NTB juga mendapatkan tambahan informasi adanya satu WNA asal Jepang bernama Utako Uematsu yang masuk dalam DPT di Kabupaten Sumbawa Barat.

Suhardi menegaskan, keenam WNA tersebut sudah dicoret dari DPT di NTB karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih lantaran berstatus kewarganegaraan asing.

“Jadi totalnya ada enam (WNA) dan kita pastikan mereka sudah dicoret karena tidak memenuhi syarat,” kata Suhardi.

AYA

HIV Aids ini juga banyak menyerang remaja di usia produktif di kisaran umur 20-24 Tahun

MATARAM.lombokjournal.com —  Kasus HIV Aids masih menjadi Ancaman di NTB. Dari tahun 2002 hingga Maret 2019 ini, jumlah pengidap HIV/AID sebanyak 1.648 Orang (kasus Komulatif).

Sekertaris Komisi penanggulangan Aids Daerah (KPAD) NTB, Dr.Suhermanto menyatakan,  hingga Maret ini jumlah Penderita penyakit HIV Aids menyebar di seluruh Kabupaten/Kota NTB.

“Mataram merupakan kota yang paling banyak, disusul Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima dan Kota Bima,” ujarnya, Jumat (08/03).

Dikatakan Suhermanto, dari sekian banyak jumlah penderita HIV Aids ibu rumah tanggalah yang  paling banyak.

“Rata-rata ibu rumah tangga, mungkin karena suaminya sering gonta ganti pasangan  jika sedang di luar rumah atau daerah,” cetusnya

Selain itu, HIV Aids ini juga banyak menyerang remaja di usia produktif di kisaran umur 20-24 Tahun.

Dari jumlah 1.648 tersebut yang positif HIV sebanyak 743 orang dan Aids sebanyak 905 orang.

“Jika dirincikan, IRT/PRT sebanyak 325 orang, WPS 82 Orang, TKI/eks TKI 89 orang, tidak bekerja sebanyak 260 orang, wiraswasta 372 orang, PNS/Honor 69 orang TNI/Polri 30 orang, penyebabnya hubungan hetroseksual dan homoseksua,” tegasnya.

BACA JUGA ; Peringati Hari Prempuan, KOHATI Cabang Mataram Gelar Dialog Lawan HIV/AID

Ia tidak menampik jika kemungkinan Jumlah itu akan bertambah. Pihaknya akan terus melakukan pengecekan.

AYA

Hadirnya pembangunan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Misalnya masyarakat makin sejahtera dan tidak jadi penonton

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB,  Dr.  Zulkieflimansyah dan Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy bertemu di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (05/03).

Pertemuan itu berlangsung santai dan hangat, namun banyak hal yang dibahas dua kepala daerah tersebut.

Pertama tentang update rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bagi masyarakat Lombok Timur.  Sampai saat ini,  sudah banyak hunian tetap (Huntap) yang telah dibangun.

Selain itu,  Gubernur dan Bupati juga membahas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bagi masyarakat Lombok Timur. Untuk mendukung peningkatan IPM tersebut, faktor yang paling dominan adalah pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Sesuai Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian khusus. Revitalisasi Posyandu dan pengiriman pemuda NTB belajar ke luar negeri merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia NTB.

Pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam itu, Gubernur juga membahas peningkatan akses jalan bagi masyarakat.

Bupati Lotim menyampaikan ke Gubernur, kalau sekiranya ada akses jalan By Pass menuju Pelabuhan Kayangan,  maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Sejumlah wilayah basis ekonomi masyarakat Lotim dapat diakses dengan mudah.  Sehingga mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pasar dapat dilakukan dengan mudah.

Hal lain yang dibahas adalah terkait rencana Bupati Lombok Timur untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perikanan. Lokasinya di sekitar wilayah Labuhan Haji.

Bupati melaporkan ke Gubernur bahwa potensi perikanan di wilayah tersebut cukup besar.

Gubernur akan mempelajari potensi-potensi tersebut.  Yang penting, hadirnya pembangunan harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Misalnya masyarakat makin sejahtera dan tidak jadi penonton.

AYA/Hms

Perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare

MATARAM.lombokjournal.com — Lombok makin diminati para investor untuk berinvestasi, sejak, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MotoGP 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi mengatakan itu, Selasa (05/03) di Mataram.

“Dampaknya sangat bagus untuk iklim investasi di Lombok yang sempat menurun akibat bencana gempa. Investor yang sempat ragu kini kembali tertarik berinvestasi di Lombok,” jelas Lalu Gita.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola KEK Mandalika juga mematangkan persiapan pembangunan sirkuit.

Gita yang juga menjabat sebagai Komisaris ITDC mengungkapkan perusahaan konstruksi dan infrastruktur asal Perancis, Vincent SA, akan membangun infrastruktur dasar dalam kawasan,  enam hotel berstandar internasional, convention hall, dan sirkuit MotoGP di lahan seluas 130 hektare.

Saat ini, baik ITDC dan Vinci SA sedang melakukan sejumlah tahapan studi terkait rencana pembangunan konstruksi yang berkualitas dan tahan gempa. Mengingat Pulau Lombok mengalami bencana gempa pada tahun lalu, meski dampak terparah berada di Lombok bagian barat dan utara.

Gita menyebutkan, pembangunan sirkuit untuk MotoGP akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

“Ada tahapan persiapan, tahapan pelelangan, sesungguhnya kegiatannya (di luar sirkuit) sudah mulai, konstruksi sirkuit sendiri kurang dari setahun sudah bisa selesai,” jelas Gita.

Gubernur Zulkieflimansyah, kata Gita, telah membentuk panitia khusus untuk percepatan dan pemantapan kesiapan MotoGP.

Tim ini, akan membahas soal sejumlah langkah strategis agar masyarakat NTB bisa terlibat dan mengambil  manfaat dari penyelenggaraan MotoGP pada 2021.

“Pak Gubernur membentuk panitia untuk mendetailkan semua aspek agar penyelenggaraan MotoGP bisa memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat NTB,” katanya.

AYA