Mereka cenderung mudah mencoba, sehingga kecanduan dan terus menerus mengkonsumsi narkoba

MATARAM.lombokjournal.com —   Peningkatan peredaran dan pengguna narkotika awal tahun 2019  cenderung menyasar  kalangan usia anak anak dan remaja.

Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol Muhamad Nurochman mengatakan,  tiga bulan terakhir ini penanganan kasus yang ditangani BNNP NTB ada peningkatan di para pelaku dan penggunaan serta pengedar, mulai umur anak anak sampai remaja.

“Jadi sekarang  ada trend di NTB ini, para pengedar mencari dan menggunakan anak anak  dan remaja untuk menjual dan mengedar melalui mereka,” ucapnya dalam rilis pencapaian kinerja BNNP NTB di Triwulan pertama, Selasa (09/04) .

Menurutnya, para pelaku atau bandar menyasar kalangan anak anak dan remaja itu, karena  masih  rentan sekali dan mereka  tidak pernah berpikir panjang ketika berhadapan dengan narkoba, atau berpikir pajang berpikir  bahaya  narkoba.

Mereka cenderung mudah mencoba, sehingga kecanduan dan terus menerus mengkonsumsi narkoba. Akibatnya bandar makin intensif melakukan dIversifikasi atau perluasan konsumen yang dibidiK untuK bisnis obat terlarang.

“Kalau dulu konsumen yang dibidik kalangan menengah ke atas, sekarang dikembangkan di luar itu yakni ibu rumah tangga, anak anak dan remaja,” terangnya

Terkait anak anak dan remaja yang menjadi bidikan bandar tersebut  sudah ada kalkulasi, dan melakukan penelitian oleh pihak BNNP.

Karena itu jendral bintang satu ini menghimbau para guru dan semua pihak termasuk pemerintah dan orang tua agar selalu waspada karena ada ternd saat ini para anak anak sebagai pengguna dimanfaatkan oleh Bandar.

“Saya menghimbau kepala  keluarga untuk mengawasi anak anak dan remaja. Karena ada trerd di NTB banyak  pelaku dan pengguna dan pengedar dari kalangan anak anak dan remaja. Jadi salah satu kunci  yang bisa mengeremnya ini semua  adalah keluarga,”pungkasnya.

Pada kesempatan sama disampaikan juga terkait dengan layanan asesmen terpadu di BNNP NTB.  Dari  33 orang yang diajukan, setelah dilakukan verifikasi hanya 9 orang yang layak sedangkan sisanya proses hukum dilanjutkan.

terkait dengan bidang pemberantasan, berhasil mengamankan empat (4) orang tersangka dengan barang bukti (BB) jenis shabu seberat 446,18 gram.

AYA

Ke depan, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran.  Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berbagi tips untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi NTB di bawah kendali Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah dan dirinya telah menetapkan sejumlah program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di NTB.

Di antaranya, peningkatan produktifitas pertanian secara umum, oropariwisata dan industrialisasi.

Hal itu ditegaskan  Wakil Gubernur saat Wawancara dengan Tim  Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Mahkota-Jakarta, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (08/04) 2019

Wagub Ummi Rohmi mengurangi program unggulan yang sudah ditetapkan itu, kemudian diterjemahkan dalam bentuk program yang lebih kongkrit. Diantaranya, sanitasi air besih, revitalisasi posyandu, zero waste, program desa wisata dan program lainnya.

Untuk memuluskan program tersebut, sesuai harapan bersama, yang paling utamakan adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Terutama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Tidak hanya itu,  pemerintah desa pun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu.

Untuk menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi tentang cara penanggulangan kemiskinan, Wagub telah turun ke kabupaten/kota.

Sebab katanya, akan sulit menjalankan sebuah program, apalagi menyangkut kesejahteraan masyarakat apabila tidak ada kesamaan visi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dalam roadshow itu, saya mendapatkan masukkan,  apa yang kita inginkan, memiliki pandangan yang sama,” jelas Ummi Rohmi.

Untuk pemerintah desa, Wagub Ummi rohmi telah dilibatkan dalam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuk pelibatannya adalah mengalokasikan APBDes ke sejumlah item program pembangunan.

Bahkan, melalalui bupati/walikota, Wagub telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menjalankan program, seperti mitigasi bencana, zero waste, revitalisasi posyandu, desa wisata dan sejumlah program lainnya.

Sesuai pengalaman kata Ummi Rohmi, NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari, sekitar satu persen setiap tahun.  Dan itu berlangsung dalam kurung waktu sepuluh tahun terakhir. Salah satu yang menjadikan itu sukses adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat dan komitmen menurunkan angka kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat

Ke depan kata Wagub, jajaran pemerintah provinsi akan terus turun ke desa-desa, tidak hanya membawa anggaran.  Namun membawa konsep serta pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Selain sinergi, untuk akselerasi penurunan angka kemiskinan di NTB adalah memperbaiki kualitas hidup manusianya. Seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pendapatan dan lingkungan.

“Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan,” jelas Wagub.

Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Desa wisata itu digagas untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di desa itu dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar masyarakat memiliki pendapatan,” ungkapnya.

Hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB itu, merupakan program baru yang digagas Gubernur dan Wagub. Tujuannya, agar baham baku, seperti hasil pertanian, tidak langsung ekspor.

Namun, akan diolah terlebih dahulu. Sehingga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB,  bukan di daerah lain,” kata Wagub.

Hal lain untuk menurunkan angka kemiskinan kata orang nomor dua di NTB itu adalah dengan memperbaiki data yang ada. Untuk data ini jelas Wagub, akan melibatkan para kader dan pendamping desa.

Sehingga data, termasuk data tentang kemiskinan betul-betul detail. Karena dipotret lebih dekat, hingga ke RT dan dusun. Data tentang ibu hamil, anak yang menderita stunting, yang menderita sakit, rumah tidak layak huni, akan terpotret dengan baik.

Untuk kesejahteraan para kader dan pendamping desa, Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun gaji atau honor yang layak.

“Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja,” ungkapnya.

Namun, dari sejumlah program itu, yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana merubah mind set atau pola pikir masyarakat.

“Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort. Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama,” jelasnya.

Karena itu, Wagub menghimbau semua pihak untuk serius memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terutama, menurunkan angka kemiskinan.

AYA/Hms NTB

Secara keseluruhan jumlah rumah yang sudah jadi mencapai 11.678 unit. Terdiri dari rumah rusak berat 2.594 unit, rumah rusak sedang 2.105 unit, dan 6.979 unit rumah rusak ringan. Sementara 41.981 unit rumah masih dalam proses pengerjaan

MATARAM.lombokjournal.ccom —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mendampingi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) dalam kunjungan kerjanya meninjau langsung rekonstruksi pasca gempa di Nusa Tenggara Barat.

Tiba di Lombok International Airport (LIA), Lombok Tengah, Sabtu (6/4) sekitar pukul 13.10 WITA, Gubernur Zul dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB mendampingi JK meninjau rekonstruksi pasca gempa di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

JK disambut warga dengan antusias di Teratak. Dalam sambutan singkatnya JK menjelaskan,  Pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat.

“Pemerintah tentu memperhatikan apa yang terjadi pada masyarakat. Baik Pemerintah Pusat dan daerah selalu siap sedia untuk membantu masyarakat,” tegas JK.

JK juga berharap, agar warga dapat menjaga dan memelihara rumah yang sudah terbangun.

“Apa yang diberikan agar dipelihara dengan baik, dan juga tentu kita doakan bagi semua yang membantu. Untuk yang belum, InshaAllah akan selesai pada waktunya, rumah ini bagus sekali. Mari kita bantu Bupati, kita bantu tentara, PU dan fasilitator.. Sekali lagi selamat dan terima kasih,” tutup Wakil Presiden RI ke – 12 tersebut

Rumah Sudah Jadi 11.678 unit

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB H Muhammad Rum menjelaskan, hingga saat ini jumlah dana yang ditransfer pusat ke daerah mencapai Rp 5,1 triliun.

Dana yang sudah disalurkan ke masyarakat Rp 5 triliun lebih, Rp 2 triliun lebih sudah dikirim ke rekening Pokmas dan sisanya Rp 2,9 triliun masih di rekening warga.

Secara keseluruhan jumlah rumah yang sudah jadi mencapai 11.678 unit. Terdiri dari rumah rusak berat 2.594 unit, rumah rusak sedang 2.105 unit, dan 6.979 unit rumah rusak ringan. Sementara 41.981 unit rumah masih dalam proses pengerjaan.

Rum menambahkan, jumlah Pokmas terbentuk 6.991 buah dengan anggota 134.345 KK. Proses rehab rekon dibantu 3.241 orang personel tenaga fasilitator dan 1.000 personel TNI dari satuan Zeni.

Selanjutnya, JK juga direncanakan menghadiri diskusi Kebangsaan di Hotel Lombok Raya, Jl. Panca Usaha No.11, Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram.

Dalam kunjungannya, JK didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo.

Selain itu juga tampak Kasetwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra, Tim ahli Wapres Sofjan Wanandi.

AYA

 Sumber ; Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB

Wapres JK direncanakan akan meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, dan mengadakan silturahmi kebangsaan di Mataram

MATARAM.lombokjornal.com —  Akhirnya, kunjungan Wakil Presiden RI, H. Muhammad Jusuf Kalla ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di mulai hari ini, Sabtu (06/04).

Orang nomor dua di Indonesia itu baru saja tiba di Bandara Internasional Lombok.

Kedatangan tokoh yang juga dikenal sebagai sesepuh Partai Golkar laggsung disambut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan anggota FKPD Provinsi NTB.

Wajah Jusuf Kalla tampak sumringah saat bersalaman dengan Gubernur Zulkieflimansyah, seteah turun dari pesawat.

Wapres JK direncanakan akan meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Teratak, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah. Kemudian pria kelahiran Sulawesi Selatan itu akan menggelar silaturrahmi kebangsaan di Mataram

Rr/Hms NTB

Gubernur membeli sebuah lukisan hasil buatan warga binaan Lapas seharga 5 juta rupiah

MATARAM.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi, dengan peran dan tugas yang diembannya, berupaya mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatiannya kepada seluruh warga NTB.

Tidak terkecuali warga binaan Lapas kelas IIa Mataram,  hari Jum’at (05/04) 2019, dikunjungi Gubernur Zulkieflimasyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Jalilah.

Sellain itu, hampir seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB melalui kegiatan “Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi (Jangzulmi”.

Bertempat di lapangan Lapas Mataram, Gubernur dan Wakil Gubernur serta para Kepala OPD bersilaturahim dan “Sharing” langsung aspirasi dan keluh kesah para warga binaan Lapas Mataram.

Diawali Lagu “Jangan Menyerah” oleh PRCC band, warga binaan lapas antusias mengikuti acara Jangzulmi. Beberapa ada yang menari, bahkan menangis karena larut dalam lagu yang populer dibawakan D’Masiv ini.

Gubernur mengawali acar ‘Jangzulmi. dengan menyapa warga dan memperkenalkan rombongan. Dari Wagub hingga seluruh kepala OPD diperkenalkan satu persatu.

“Kami datang lengkap, hampir semua kepala dinas datang. Mudah-mudahan ada perubahan yang bisa kami hadirkan utk bapak dan ibu semua disini,” jelas Gubernur dengan senyum khasnya

Gubernur kemudian melanjutkan dengan menceritakan sebuah kisah Inspiratif tentang persahabatan kepada seluruh hadirin.

“Esensinya adalah, dalam hidup tidak ada yang percuma. Semua ada maksud dan tujuannya, Allah lebih mengetahui daripada makhluk nya,” ujar Gubernur memotivasi.

Gubernur mengajak untuk mensyukuri apa yang ada.

“Apa yang ada pada diri kita, adalah Allah hadirkan yang terbaik untuk kita,” tambah nya, diiringi tepuk tangan seluruh warga lapas.

Dalam sesi dialog, warga binaan sangat antusias dan bangga bisa bertemu langsung Gubernur.

Dengan penuh harapan aspirasi dan permasalahan yang mereka sampaikan, akan mendapatkan respon cepat dari pemerintah.

Sebagian pertanyaan yang disampaikan dijawab langsung oleh Gubernur dan Kepala OPD terkait.

Mulai dari masalah kasus yang menjerat, kebutuhan alat olahraga, alat musik hingga alat masak dan pemasaran produk karya warga binaan.

Dari semua permasalahan yang disampaikan, Gubernur langsung menjawab dan akan segera menghadirkan kebutuhan warga lapas seperti alat musik dan olahraga.

Gubernur juga akan mengkaji ulang kasus hukum tentang ilegal logging.

“Saya sudah 4 tahun disni, baru pertama kali kami bisa berdiskusi dan bertatap muka dengan Gubernur. Saya terhenyuh,” ucap salah seorang warga binaan lapas asal Gunung Sari Lombok Barat.

“InshaAllah apa yang sudah disampaikan akan dibantu. Mengenai tataboga dan alat masak juga akan kita bantu,” tambah Wagub menjawab pertanyaan warga.

Sebelumya, Kepala Lapas kelas IIa Mataram, Tri Saptono Sambudji, Bc.Ip, SH, M.AP dalam pengantarnya mengatakan dengan total 1030 orang, kondisi lapas sebenarnya over kapasitas sebanyak 350 persen.

Namun berkat dukungan pemerintah daerah dan para stakeholders, kondisi lapas tetap dalam keadaan kondusif dan warga juga dalam kondisi sehat.

BACA JUGA ; Lapas Kelas I Mataram Sudah Over Kapasitas

Setelah acara Jangzulmi selesai, Gubernur juga melihat lihat hasil kreasi para warga lapas.

Gubernur juga membeli sebuah lukisan hasil buatan warga seharga 5 juta rupiah.

AYA

AFF/Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018

MATARAM.lombokjournal.com — Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) harus terus mendorong proses rehabilitasi pascarangkaian gempa di Lombok, pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Bambang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB (Musrenbangprov NTB) di Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis (04/04).

Bambang menilai, proses rehabilitasi sudah pasti memengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan terkontraksi minus 4,56 persen pada 2018.

Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi nontambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB pada triwulan III 2018.

Sementara tambang dan penggalian mengalami penurunan di 2015-2018.

Bambang melanjutkan, nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi pada 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga.

“Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” ucap Bambang.

Menurut Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” kata Bambang.

Bambang melanjutkan, tingkat kemiskinan NTB di atas rata-rata nasional dan cenderung menurun pada 2014-2018. Per September 2018, jumlah penduduk miskin NTB sebanyak 735,6 ribu atau 14,63 persen, turun dari September 2017 atau 15,05 persen.

Tingkat kemiskinan sebagian besar kabupaten dan kota berada di atas rata-rata nasional, kecuali Kota Bima dan Kota Mataram.

“IPM NTB per periode 2014-2017 relatif lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi terus mengalami peningkatan dalam periode yang sama,” ucap Bambang.

Bambang menambahkan, pertumbuhan IPM berada di atas nasional dan mengalami peningkatan di tahun terakhir. Kota Mataram menduduki IPM tertinggi, disusul Kota Bima, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.

Tingkat pengangguran NTB berada di bawah nasional, namun sedikit meningkat di tahun terakhir. Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota di NTB sudah berada di bawah angka rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terendah di Kabupaten Bima, sedangkan tertinggi di Kota Mataram dan disusul Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebaliknya, rasio gini berada di bawah angka rasio gini nasional dan mengalami penurunan pada tahun terakhir. Namun, per periode 2015 hingga 2018, rasio gini NTB meningkat sebesar 0,391 pada 2018.

Berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah yang cukup jauh antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan kabupaten dan kota lainnya.

“Untuk mencapai target nasional, NTB harus memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1,55 persen, tingkat kemiskinan maksimal 13,52 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maksimal 3,49, dan IPM sebesar 68,87,” lanjut Bambang.

Untuk itu, kata Bambang, kebijakan pembangunan NTB pada 2020 perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik dan bendungan, meningkatkan investasi dengan NTB yang ramah investasi, meningkatkan produksi dan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian.

AYA

Rencananya, Jusuf Kalla akan tiba di NTB sekirar pukul 13.10 WITA menggunakan pesawat yang mendarat di Lombok International Airport

lombokjournal.com

JAKARTA ;  Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin, S. Sos. M. M menghadiri rapat koordinasi di Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta Selasa (02/04) 2019.

Rakortersebut terkait dengan agenda Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB pada Sabtu, 6 April 2019. Dan rakor dilakukan untuk mempersiapkan kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu,

“Kami akan siapkan segala keperluan untuk kelancaran kunjungan kerja Wapres ke NTB,” kata Karo Humas Najamuddin Amy, saat ditemui usai rapat Koordinasi dengan pejabat terkait.

Ia menambahkan, beberapa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan selama kunjungan kerja Wapres di NTB antara lain, melihat progress dan memantau secara langsung rekonstruksi pasca bencana gempa dan Wapres direncanakan akan menghadiri Silaturrahmi Kebangsaan.

Silaturrahmi Kebangsaan tersebut rencananya digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram. Rencananya, Jusuf Kalla akan tiba di NTB sekirar pukul 13.10 WITA menggunakan pesawat yang mendarat di Lombok International Airport.

Hms Pemprov NTB

 Perpres 19/2016 yang kemudian diperbaiki dalam Perpres 82/2018, mengatur hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN.  Pelayanan kesehatan termasuk yang tdak dijamin akibat bencana alam

MATARAM.lombokjournal.com – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram,  dr Muhammad Ali, mengatakan,  pengelolaan layanan kesehatan yang bersifat lokal, terkendala aksesnya, termasuk portabilitasnya ke seluruh Indonesia.

“Bagaimana kalau perlu rujukan ke luar kabupaten, atau penyakit-penyakit tertentu yang perlu pengobatan lanjut ke luar daerah, ‘ kata Muhammad Ali, Selasa (02/04) 2019, di hadapan wartawan di Aula BPJS Mataram.

Layanan kesehatan BPJS Kesehatan yang dinilai tidak menyentuh  para korban  gempa bumi, membuat Bupati Najmul Akhyar  mengambil kebijakan tak membayarkan iuran kepesertaan 68 ribu orang, per 1 Januari 2019.

Kepesertaan BPJS Kesehatan warga  Lombok Utara, yang per Desember 2018 sebanyak 78 ribu orang, tersisa 10 ribu orang.

BACA JUGA ;  Bupati Najmul Pernah Dapat Penghargaan UHC JKN-KIS 2018, Kini Kurangi Peserta BPJS Kesehatan

Sebagai pengganti layanan kesehatan bagi warganya, Najmul menggantinya dengan Kartu Lombok Utara Sehat.

Menurut Bupati Najmul, dengan menganggarkan sendiri biaya pengobatan, pemda justru untung. Jika anggaran tak terpakai kan kembali ke kas daerah.

Ada Anggaran Tersendiri

Muhammat Ali mengatakan, meski ia mengaku prihatin atas bencana bumi di Lombok Utara, namun ada regulasi yang mengatur,  pasal-pasal yang tidak memungkinkan  BPJS Kesehatan melakukan  layanan kesehatan.

Dalam Perpres 19/2016 yang kemudian diperbaiki dalam Perpres 82/2018, yang mengatur hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin dalam program JKN.  Pelayanan kesehatan termasuk yang tdak dijamin akibat bencana alam.

“Kami harus mengikuti aturan itu,” tegas Muhammad Ali.

Penanganan bencana pada masa tanggap darurat, hal itu tak menjadi tanggungan program JKN, tambahnya.

“Ada dana tersendiri untuk mengatasi bencana,” kata Ali.

Muhammad Ali lebih lanjut mengatakan, pemerintah daerah wajib mendukung program JKN. Tentu ini dimaksudkan untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Karena itu, program penjaminan layanan kesehatan daerah, mestinya harus diintegrasikan dengan program JKN.

Menjawab pertanyaan, apakah ditariknya puluhan ribu warga KLU dari kepesertaan BPJS Kesehatan itu merugikan?

Muhammad Ali memberi gambaran, tahun 2018 pihak BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi ke seluruh puskesmas di Lombok Utara sebesar Rp10 milyar.

Sedang untuk Rumah Sakit Tanjung sebesar Rp.13,6 miyar, jadi total ke Lombok Utara mencapai Rp.23,6 milyar dalam kurun Januari hingga September 2018.

Selama tahun 2018, berapa yang telah dibayarkan Pemkab Lombok Utara ke BPJS Kesehatan?

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, jelas Ali, mestinya per 31 Desember 2018 harus membayar Rp16,3milyar, tapi baru membayar Rp11,2 milyar. Sisanya sebesar Rp.5,1 milyar baru dibayar bulan Maret.

“Itu bisa dilihat, jumlah itu surplus atau defisit,?” kata Ali tetap tersenyum.

Rr

Sandiaga Uno akan Hadir di Lombok YES 2019, berbagi  pengalaman dan akan Latih Entrepreneur Milenial NTB

lombokjournal.com —

MATARAM  ;     Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno dijadwalkan akan mengunjungi Lombok hari  Selasa, 9 April 2019 mendatang.

Sandi akan berbagi pengalaman entrepreneur pada milenial di Lombok City Center (LCC) dalam acara bertajuk Lombok Young Entrepreneur Summit (YES) 2019.

Ketua Panitia Lombok YES 2019, Nauvar Farinduan, mengatakan Sandi rencananya hadir di acara tersebut mulai pukul 16.00 Wita hingga 18.00 Wita.

Sandi katanya, akan memberikan sejumlah pengalaman dan pencerahan pada entrepreneur muda di NTB.

“Nanti di LCC, Pak Sandi akan memberikan pencerahan, cerita, pengalaman bagaimana pemuda untuk bisa kuat menghadapi globalisasi, guna menciptakan model bisnis yang baru yang kita sebut sekarang startup,” ujar Farin sapaan akrabnya, Senin, 1 April 2019.

Sejak kemarin dibuka pendaftaran gratis secara online, hari ini sudah hampir mencapai angka 4.000 pendaftar. Padahal, kuota untuk peserta dibatasi 5.000 orang.

“Hari ini yang sudah mendaftar hampir di angka 4.000. Kuota kami yang diberikan hanya  5.000 sesungguhnya,” pungkasnya.

Farin mengusahakan ada penambahan kuota untuk jumlah peserta, mengingat antusias masyarakat yang mendaftar sangat besar. Pendaftar yang seluruhnya adalah milenial tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi hingga Pulau Sumbawa.

“Kami sudah sampaikan ke pusat kalau untuk Lombok terlalu sedikit rasanya kalau hanya 5.000. Kami meminta tambah, karena bagaimanapun Pak Sandi tidak hanya seorang entrepreneur, tetapi juga sebagai calon wakil presiden,” jelasnya.

Sandi direncanakan akan bermalam di Lombok. Sandi rencananya akan menggelar pertemuan dengan para tokoh agama atau tuan guru dan tokoh budaya untuk mendeklarasikan ‘NTB bersama untuk Indonesia Menang’.

Lalita Wistara, dari DPP Gerindra sekaligus bagian kepanitiaan memberikan bocoran terkait rangkaian acara Lombok YES 2019. Nantinya acara tersebut juga akan diselipkan hiburan dengan mendatangkan artis Siti Badriah dan MC nasional seperti Rina Nose dan YouTubers Atta Halilintar.

“Ada hiburan, artis dan MC nasional. Dapat bocoran Siti Badriah, MC-nya Rina Nose sama kalau tidak ada halangan Atta Halilintar,” ungkap perempuan berparas cantik itu.

Dalam acara tersebut, Lalita menjelaskan akan terlibat berbagai elemen, di antaranya elemen pengusaha, UMKM, simpatisan, milenial, budaya, akademisi dan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, steering commite atau SC adalah Caleg DPR RI nomor urut 01 Partai Gerindra Dapil NTB II/Pulau Lombok, Haji Bambang Kristiono atau HBK.

HBK menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, Lombok YES 2019 dapat menjadi manfaat untuk milenial dalam menggali strategi enterpreneur muda, terlebih lagi kegiatan tersebut menghadirkan Sandiaga Uno.

“Acara itu sangat baik bagi milenial di NTB. Karena, dapat menambah wawasan tentang entrepreneur bagi generasi muda. Apalagi Pak Sandi punya pengalaman banyak soal enterpreneur,” tuturnya.

Me

Registrasi sebagai peserta klik link berikut :

bit.ly/LombokYes2019

PIC Acara

#MeTonFARIN (Nauvar Farinduan)

Contact Person; Anin (WA only) 0821 2956 299

Bawang putih ex impor masuk ke NTB untuk permintaan pasar akan bawang putih lebih murah, Selain itu ketersediaan bawang lokal tidak mencukupi kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com – Tingginya harga bawang putih lokal, membuat Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima bawang putih impor masuk ke NTB.

Kepala Hj Putu Selly Andayani mengatakan, kebutuhan bawang putih di NTB cukup banyak.

“Ini kini menghadapi untuk bulan puasa, bawang putih ex impor itu tujuannya adalah menstabilkan harga,” kaya Hj Putu Selly Andayani, Senin (01/04)

Selly menjelaskan, harga bawang putih saat ini cukup tinggi hingga Rp 30 ribu per kilo. Mestinya harganya tidak setinggi itu untuk bawang putih ex impor, biasanya hanya berkisar Rp 15-18 ribu per kilo.

Maka dari itu pemerintah pusat meminta mengimpor bawang putih, agar kebutuhan jelang puasa tercukupi dan harga tetap stabil.

“Takut itu nanti inflasi gara-gara bawang putih, bagaimana kita tidak menerima. Kalau urusan bapok tidak bisa menolak itu,”  terangnya.

Ia mengatakan, dengan harga bawang putih mahal tentu hal ini memicu terjadinya di inflasi, di mana jika infalsi daya beli masyarkat berkurang.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Disdag menerima masuknya bawang putih impor ke NTB. Bawang putih yang masuk ke NTB merupakan bawang ex impor, mengingat di NTB tidak ada pelabuhan impor.

Menurutnya bawang putih ex impor masuk ke NTB untuk permintaan pasar akan bawang putih lebih murah dibandingkan dengan bawang putih lokal. Selain itu ketersediaan bawang lokal tidak mencukupi kebutuhan.

“Bawang lokal itu bisa harganya Rp 60-80 ribu perkilo, kalau ex impor itu harganya harusnya 15-18 ribu tapi sekarang naik sudah sampai 30 ribu,” ujarnya.

Meski sebelumnya Dinas Pertanian dan Perkebunan mengklaim ketersediaan bawang di NTB surplus. Namun harga bawang di pasar justru cukup tinggi, kendati masyarakat beralih menggunkan bawang ex impor dibandingkan dengan bawang lokal.

Terkait hal ini, Selly menegaskan jika kondisi di NTB surplus tentunya harga dapat lebih murah.

“Kalau memang surplus bisa tidak harga sampai 20 ribu bawang lokal, jangan masyarakat kita di beratkan untuk beli bawang putih harganya Rp 60-80 ribu,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Distanbun Provinsi NTB, H Husnul Fauzi menyebutkan, hasil bawang putih pada tahun 2018 lalu dari 19 ribu ton dan surplusnya mencapai 7500 ton, dengan kondisi ini tak perlu ada bawang impor yang masuk ke NTB.

“Kalau bawang putih memang masih dibutuhkan di Indonesia, tetapi di daerah kita surplus,” katanya.

AYA