Lombok akan menjelma menjadi tempat yang nyaman bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga nyaman bagi siapa pun yang mengunjungi

lombokjournal.com —

LOMBOK TENGAH ;  Lombok memiliki potensi pariwisata sangat besar, bahkan Lombok sudah masuk ke dalam program ‘10 Bali Baru’ yang dicanangkan pemerintah.

“AirAsia hari ini meresmikan Lombok sebagai hub kelima di Indonesia, setelah sebelumnya kami sudah mengoperasikan hub di Jakarta, Surabaya, Bali dan Medan,” kata CEO Air Asia Indonesia, Dendy Kurniawan, saat acara penandatanganan kerjasama antara Air Asia dengan Kementerian Pariwisata Republik di Bandara Internasional Lombok Praya, Kamis (02/05) 2019.

Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dari Australia.

Dikatakan Dendy, bagi AirAsia pemilihan suatu kota sebagai hub membutuhkan proses yang prudent.

“Karena hal ini berarti memberikan komitmen penuh untuk mengoperasikan banyak penerbangan baik itu rute internasional dan domestik,” kata Dendy.

Dendy berharap, dengan diresmikannya hub Lombok ini maka AirAsia bisa turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata dan perekonomian di Lombok, melalui konektivitas penerbangan maupun pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

“Kami merasa bahagia dengan kerjasama ini, NTB akan menjadi hebat dimasa yg akan datang dengan destinasi pariwisatanya, dan saya berterimakasih juga kepada para pelaku usaha yang luar biasa aktifnya untuk membangkitkan pariwisata di NTB ini,” ungkap Gubernur Zul.

Ia mengajak, semua pihak untuk menjadikan sebagai daerah wisata yang maju di tingkat Internasional, salah satunya dengan membuka kerjasama seperti apa yang dilaksanakan ini.

“Kita berusaha bagaimana Lombok menjelma menjadi tempat yang nyaman bukan hanya untuk warga lokal , tapi juga nyaman untuk all visites. Saya mengucapkan selamat datang kembali di Lombok, mudah-mudahan ini langkah awal menjadikan lombok sebagai hub untuk lombok terbang kembali menembus langit hingga menembus batas,” harap Gubernur NTB.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk memajukan pariwisata di NTB.

Dalam acara tersebut turut hadir juga, sekretaris daerah provinsi NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, Staf Khusus Menteri Bidang Konektivitas Udara Judi Rifajanto, Mr. Bo Lingam, Deputy Group CEO AirAsia, Capt. Sulistyo Nugroho Hanung, CEO AirAsia X Indonesia, Mr. Riad Asmat, CEO AirAsia Malaysia, Mr. Tassapon Bijleveld, CEO AirAsia China & Indochina.

Di akhir acara, Gubernur NTB bersama para tamu yang hadir ditemani  pilot serta pramugari Air Asia meninjau pesawat langsung.

AYA/Hms Pemprov NTB

Gubernur NTB selaku pembina kepegawaian menegaskan Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran kesejahteraan Guru Honorer

MATARAM.lombokjournal.com – Siswa SMA Negeri 2 Donggo, Nurjannah, mengeluhkan kondisi sarana belajar merekayang ruang belajarnya masih mengalami kerusakan akibat bencana angin putting beliung, tahun lalu.

Keluhan tu terungkap, saat  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., Ph.D melakukan dialog dengan perwakilan Ketua Osis SMA, SMK dan SLB se-NTB.

Dialog itu berlangsung usai upacara peringatan  Hari Pendidikan Nasional, di Halaman Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis, (02/05).

Tujuan dialog tersebut untuk membangun semangat anak-anak sebagai motivasi meraih sukses di masa yang akan datang.

Selain itu juga untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tentunya akan lebih banyak tantangannya.

Menanggapi keluhan siswa itu, Gubernur Zul melalui penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Muhamad Suruji, mengatakan akan segera melakukan pembangunan, karena anggaran telah tersedia pada APBD tahun ini.

Selain itu, siswa dan Kepala Sekolah juga meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan pemerataan guru berkualitas di tiap sekolah yang ada di Kabupaten Kota.

Tak kalah pentingnya yang disampaikan Kepala Sekolah adalah perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru yang masih berstatus Honorer.

Terkait dengan ini, Gubernur NTB selaku pembina kepegawaian menegaskan Pemprov telah menyiapkan anggaran kesejahteraan Guru Honorer. Dan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB yang berkaitan dengan kesejahteraan guru di Kabupaten Kota  tersebut,  dipastikan akan segera ditandatangani.

“Kalau sudah semuanya sudah aman, tidak ada kendala, SK-nya segera naikkan biar saya tandatangani,” kata gubernur yang disambut tepuk tangan meriah para guru.

AYA/Hms Pemprov NTB

Peluncuran kapal cepat ini diharapkan membuat Badas makin lama makin maju. Kapal cepat ini bisa hadir dua atau tiga lagi, namun tergantung aktivitas ekonomi nya

SUMBAWA.lombokjournal.com –  Menghadirkan kesejahteraan rumusnya sederhana, mobilitas masyarakat harus lebiih sering.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan itu saat me-launching layar perdana kapal cepat rute Badas – Pulau Moyo, Rabu (01/05) di Sumbawa.

Kapal bermuatan 80 penumpang itu akan melayani rute pelayaran Badas – Moyo – Medang (PP).

” Sebenarnya untuk menghadirkan kesejahteraan rumusnya sederhana, mobilitas masyarakat harus lebih sering. Tidak mungkin Moyo, Medang akan makmur jika mobilitas nya kurang baik. Mudah-mudahan hari ini, walaupun proses nya panjang dan banyak kendala. Mudah-mudahan ini jadi catatan sejarah, dan langkah awal untuk kemajuan daerah kita ini,” ujar Gubernur  Zul.

Sebelumnya gubernur menegaskan, perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama. Tidak mungkin akan tuntas perjalanan panjang kalau kita tidak punya keberanian untuk langkah pertama, ujarnya  kepada seluruh hadirin

Gubernur Zul bersyukur , dengan diresmikankanya kapal cepat ini mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkannya,  Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat mengambil peranan jika nantinya hadir Kapal Cepat selanjutnya.

Peluncuran kapal cepat ini diharapkan membuat Badas makin lama makin maju. Kapal cepat ini bisa hadir dua atau tiga lagi, namun tergantung aktivitas ekonomi nya.

“Kami dari Pemprov sudah memancing dengan memberikan subsidi, mudah-mudahan kapal kedua nanti bisa disubsidi oleh kabupaten Sumbawa,” ujar gubernur.

Gubernur menyampaikan, dalam waktu dekat NTB akan menerima penghargaan skala Internasional.

“Beberapa waktu lalu saya dihubungi bahwa Samota terpilih menjadi destinasi internasional dan memperoleh penghargaan International di Paris. Tidak mungkin pulau Moyo, Medang dan Tambora akan maju apabila tidak ada konektifitasnya. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius,” harap gubernur

Gubernur Zul  diminta datang ke paris, bersama Bupati Sumbawa, Bima dan Dompu untuk menerima penghargaan itu,” lanjutnya

Terakhir, Gubernur sempat menyinggung tentang industri jagung di NTB.  Menurutnya,  jangan terlalu bangga dengan Jagung di kirim keluar daerah,  sebaiknya jagung diolah disini.

“Tentang teluk Santong, Pelindo III akan membuat pelabuhan yang bagus di teluk Santong. Disana akan dipusatkan untuk mengirimkan olahan jagung dari NTB. inshaAllah Sumbawa akan sejahtera, Sehingga masyarakatnya bisa nonton motoGP,” tutup gubernur sambil tersenyum.

Bupati Sumbawa, H.M Husni Djibril  sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak hingga akhirnya Launching Kapal Cepat ii bisa terlaksana.

“Terimakasih kepada Bapak Gubernur atas inisiasi yang telah dilakukan sehingga pelayaran perdana pagi ini bisa terlaksana. Ini adalah bentuk usaha dan perhatian pak Gubernur.” ujarnya

Turut hadir pada Launching layar perdana Kapal Cepat ini, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Kepala OPD Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Pelindo III, Perwakilan Jasa Raharja, berbagai stakeholders terkait dan tokoh masyarakat.

AFF/ Humas Pemprov NTB

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar

MATARAM.lombokjournal.com  — Memperkenalkan digital marketing ke masyarakat itu tidak gampang, mengenalkan Internasionalisasi dengan menggunakan  web itu bukan perkara mudah.

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat menerima audiensi dengan Generasi Milenial NTB terkait diadakannya Digital Marketing Course,  dengan tema mencetak Entrepreneur Muda sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (30/04).

“Ketika saya lulus kuliah tahun 1997, kita coba melakukan internasionalisasi dengan web itu juga gak gampang. Mungkin kalo generasi milenial lebih mudah,” ungkap gubernur.

Untuk masyarakat NTB, pemanfaatan teknologi lebih untuk mencari pasar.

“Jadi petani kacang bisa mencari pembeli di website. Percuma kalau mereka punya website bagus tapi gak punya tempat untuk berjualan hasil bumi mereka. Jadi menurut saya harus ada langkah konkret bagi masyarakat NTB dalam sosialisasi digital marketing ini,” pesan Gubernur.

Iwo/Hms Prov NTB

STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu langkah merubah pola kerja masyarakat NTB yang semula dari sektor pertanian ke industrI, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meluncurkan produksi Teknologi Rumah Tahan Gempa (RTG) di Science Techology and Industrial Park (STIP) NTB, Senin (29/4).

Gubernur Zul mendorong para aplikator, yang menggunakan lahan di STIP NTB, untuk menggunakan tenaga lokal.

“Mungkin butuh  waktu lama, tapi harus dimulai. Harus ada transfer teknologi dan management expertise dari aplikator ke tenaga kerja lokal di NTB,” ujar Gubernur.

Di STIP NTB saat ini ada 17 aplikator yang akan mengerjakan 11 jenis RTG. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perindustriaan Provinsi NTB Andi Pramania, investasi yang masuk ke STIP NTB untuk pembangunan RTG sekitar Rp. 37 miliar.

“Pemerintah provinsi sudah menyiapkan lahan dan sejumlah fasilitas secara gratis di STIP. Kalo bisa yang dipekerjakan buruhnya, tenaganya, engineers nya semua orang lokal. Mungkin banyak kekurangan. Tapi itu tugas bapak-bapak untuk mengajarkan mereka. Mohon kesabaran bapak-bapak,”  kata gubernur yang akrab disapa Doktor Zul.

Doktor Zul juga mengatakan, semua aplikator yang ada di STIP ini sedang membuat sejarah baru di NTB.

“Bapak ibu sedang buat sejarah. Anda sedang menulis sejarah baru NTB. Sehingga ada shifting of mind, shifting of paradigm. Orang yang biasa bekerja di agriculture sector, menjadi orang yang bekerja di services dan industries,” pesan Doktor Zul.

Serapan tenaga kerja, tambah Andi, sekitar 231 orang dan 150 orang yang sedang menunggu untuk bekerja.

Kemampuan produksi STIP sekitar 500 unit rumah per minggu atau sekitar 73 unit per hari. Andi juga mengatakan STIP juga menyepakati akan membangun 35.000 unit RTG hingga Desember 2019.

Pada akhir acara, gubernur berkesempatan meninjau pencetakan panel RTG.

Iwo/ Humas Prov NTB

NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung

lombokjournal.com —

BANDUNG — Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy mengatakan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton atau 20 persen yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil didaur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari, di mana hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada di Lombok Tengah dengan 645,73 ton sampah per hari, di mana hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang, sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

Najamuddin menyampaikan, NTB perlu mencontoh sejumlah daerah yang sudah lebih dahulu mengelola sampah seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kita berharap sepulang dari sini, bisa menyampaikan informasi betapa pentingnya mengelola sampah,” ujar Najamuddin saat studi banding di Kantor Pemkot Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (25/04).

Najamuddin menyebutkan, pengelolaan yang baik akan mampu mengubah sampah menjadi berkah. Pun sebaliknya, jika tidak terurus secara maksimal justru akan mendatangkan malapetaka dan bencana.

Najamuddin mengatakan, NTB sedang menggencarkan program Zero Waste atau bebas sampah. Menurutnya, penting bagi NTB melihat apa yang sudah dilakukan daerah lain, salah satunya Bandung.

“NTB bisa melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi, program pengelolaan sampah yang dilakukan Bandung,” ucap Najamuddin.

Seksi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Syahriani mengatakan, pada dasarnya Pemkot Bandung juga sedang mencari formula dalam menangani persoalan sampah.

Syahriani mengatakan, Jawa Barat masih memiliki ingatan kelam akibat tragedi longsoran di TPA Leuwigajah yang mengakibatkan 157 jiwa meninggal dunia pada 2005. Pun dengan sungai Citarum yang kerap dipandang sebagai tong sampah terbesar di dunia.

Syahriani melanjutkan, produksi sampah warga Kota Bandung berkisar 1.500 ton hingga 1.600 ton per hari, dan 1.200 ton hingga 1.300 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Dia melanjutkan, TPA Sarimukti yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat diperkirakan akan mencapai daya tampung maksimal pada 2020.

“Ini mengapa kita harus benar-benar mengurangi sampah yang dikirim (ke TPA) berkurang,” ujar Syahriani.

Pemkot Bandung, lanjut Syahriani, telah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolan sampah.

Syahriani menyampaikan, Wali Kota Oded Muhammad Danial ingin penanganan sampah dilakukan lebih maksimal. Salah satunya dengan program Kang Pisman yang merupakan akronim dari Kang (kurangi sampah makanan), Pis (pilah sampah) dan Man (manfaatkan sampah menjadi nilai jual) sejak Oktober 2018.

“Secara regulasi wajib menangani sampah  rumah tangga menjadi program unggulan,” kata Syahriani.

Syahriani mengatakan, Pemkot Bandung memiliki perusahan daerah (PD) Kebersihan yang memiliki tugas khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan komersial.

Dalam pengelolaan sampah, PD Kebersihan mengangkat 95 orang yang berasal dari komunitas lingkungan hidup sebagai pegawai harian lepas.

Para PHL ini terjun di lapangan guna mendampingi masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga. Ditargetkan, satu RW di satu kecamatan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah.

Pranata Humas Dinas Pendidikan Pemkot Bandung Irvianti mengatakan edukasi pemilahan sampah juga dilakukan sejak dini dari tingkat SD dan SMP.

“Bank sampah diwajibkan di seluruh SD dan SMP,” ucap Irvianti.

Irvianti menyebutkan, Pemkot Bandung juga memiliki regulasi yang mengatur tentang hal ini, termasuk sosialisasi kepada siswa untuk menggunakan tumbler dan kantin di SMP untuk tidak menggunakan bahan sekali pakai seperti styrofoam. Sementara untuk bank sampah saat ini sudah terdapat sebanyak 100 bank sampah di SMP yang ada di Kota Bandung.

Irvianti mengatakan, keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah rumah tangga.

“Ada juga kegiatan setiap Sabtu di Cikapundung riverspot, para siswa, prabu junior bersama komunitas membersihkan sampah, prabu junior mengngatkan orang dewasa untuk tidak buang sampah di sungai,” kata Irvianti menambahkan.

AYA

NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta

lombokjournal.com —.

BEKASI  ;   Agenda bebas sampah atau zero waste merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Dalam mencanangkan NTB yang bebas sampah atau zero waste, Pemprov NTB selain menggencarkan program bank sampah di tiap desa, NTB juga ingin mengambil pelajaran dari Pemprov DKI Jakarta yang jauh lebih berpengalaman dalam pengelolaan sampah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB Najamuddin Amy mengatakan, banyak kekhawatiran dan nada pesimistis dari masyarakat tentang program bebas sampah yang dicanangkan Pemprov NTB.

Menurut Najamuddin, cara menjawab keraguan masyarakat dengan belajar, mengadopsi, dan memodifikasi program pengelolaan sampah yang betul-betul dikelola dengan teknologi dan hal tersebut ada di TPST Bantargebang dengan segala kompleksitas persoalannya.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin saat berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (24/04).

Total Sampah

Najamuddin memaparkan, total sampah di NTB –yang terdiri atas 10 kabupaten dan kota– mencapai 3,388,76 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari. Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen.

Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

Lebih lanjut Najamuddin mengatakan, produksi sampah terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 801,74 ton per hari.

Dari jumlah itu, hanya 15,40 ton saja yang sampai ke TPA, sementara 786,26 atau 98 persen tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dengan baik.

Urutan kedua ada pada Lombok Tengah, dengan 645,73 ton sampah per hari.

Dari jumlah itu hanya 12,25 persen yang ke TPA, sedangkan 627,64 ton sampah atau 97 persen tidak sampai ke TPA.

Untuk ibu kota NTB, Kota Mataram, memiliki produksi sampah 314,30 ton sampah per hari, dengan 273 ton yang sampai ke TPA dan 15,71 ton didaur ulang sehingga hanya 15,59 ton sampah atau 5 persen yang belum dikelola dengan baik.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata Najamuddin.

Najamuddin mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan sampah lantaran kurangnya SDM dan juga alat pengangkut sampah dari TPS menuju TPA.

Mengenai jumlah TPA, kata Najamuddin, sejatinya masih cukup.

10 kabupaten dan kota di NTB memiliki TPA dengan rincian TPA Kebon Kongok seluas 8,41 hektare untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, TPA Pengengat di Lombok Tengah seluas 10 hektare, TPA Ijo Balit di Lombok Timur seluas 8 hektare, TPA Jugil di Lombok Utara seluas 8 hektare, TPA Oi Mbo di Kota Bima seluas 7 hektare.

TPA Waduwani di Kabupaten Bima dengan luas 7 hektare, TPA Lune di Dompu seluas 9, dan TPA Batu Putih di Sumbawa Barat seluas 5 hektare. Sementara Kabupaten Sumbawa memiliki dua TPA yakni TPA Raberas seluas 6 hektare dan TPA Lekong seluas 9 persen.

Najamuddin menilai, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun, lanjut Najamuddin, NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” ucap Najamuddin.

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan, TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan Pemprov DKI Jakarta.

AYA

Dimana-dimana menjaga kesinambungan akibat mengakomodasi kepentingan politik dan lain sebagainya itu tidak mudah

MATARAM.lombokjournal.com — H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat dan Hj. Sumiatun sebagai Wakil Buptai dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Selasa (23/04).

Keduanya merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilu serentak pada 27 Juni 2018 lalu, periode jabatan 2019-2024.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lobar ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.52-659 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Lombok Barat, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.52-660 tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Barat.

Gubernur NTB mengatakan, tantangan terbesar seorang pemimpin, khususnya pemimpin politik adalah ujian keikhlasan.

“Puncak sebuah ujian keikhlasan adalah bagaimana menempatkan orang yang memuja dan membencinya di posisi yang sama. Tidak boleh ada dendam politik. Tidak boleh ada sakit hati berlebihan. Lupakan masa lalu. Mari songsong masa depan untuk daerah kita yang lebih baik,” pesan gubernur pada sambutannya.

Soal kekompakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu mengatakan, menjaga harmonisasi itu bukan yang gampang.

Menurut gubernur, dimana-dimana menjaga kesinambungan akibat mengakomodasi kepentingan politik dan lain sebagainya itu tidak mudah.

“Tapi saya yakin pak bupati lombok barat ini seorang politisi yang jam terbangnya sudah tinggi. Sebagai aktivis, sebagai penyelenggara pemilu dan lain sebagainya, cukup matang untuk merawat kebersamaan,” tandas Doktor Zul.

Doktor Zul juga berharap Kabupaten Lombok Barat dibawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun bisa semakin mengembangkan pariwisata.

“Lombok Barat dianugerahi alam yang sangat indah. Kita sudah sering berkomunikasi. Akan ada banyak hal-hal yang kita kembangkan,” ujar Doktor Zul

BACA JUGA ; Bupati Lobar, Fauzan Khalid Janji Kompak Dengan Wakilnya

Turut hadir Wali Kota Mataram, Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Tengah, Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Provinsi NTB serta Forkopimda dan OPD lingkup Kabupaten Lombok Barat.

AYA

(Iwo/Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB)

Dengan memanfaatkan teknologi UMKM akan lebih produktif, yang berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran

MATARAM.lombokjournal.com —  Pelatihan capacity building menuju go digital,  diikuti 355 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) se-NTB diikuti Senin (22/04) 2019.

Kegiatan yang digagas Bank Indonesia Perwakilan NTB itu berlangsung di Hotel Lombok Raya, selama dua hari ke depan.

Mereka yang mengikuti pelatihan ini rata-rata sudah memiliki usaha yang sebagian besarnya bergerak di bidang kuliner, fashion dan kerajinan atau craft.

Pelatihan ini dimaksudkan meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM untuk memasarkan dan melakukan pembayaran produk UMKM mereka melalui teknologi digital.

Apalagi pengguna aktif internet di Indonesia ini mencapai 60 persen dari jumlah penduduk. Termasuk di NTB yang pengguna internetnya mencapai 80 persen.

Pada kegiatan yang mengambil tema “Mempersiapkan dan Mempercepat Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Gigital” itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Dajalillah menegaskan sudah saatnya UMKM NTB Go Digital.

Sebab, dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, UMKM akan lebih produktif. Sehingga, akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“PR kita adalah meningkatkan produktifitas,” ungkap Wagub Ummi Rohmi itu.

NTB ini lanjut Ummi Rohmi memiliki kekayaan yang luar biasa. Baik dari segi kerajinan, fashion, kuliner,  maupun UMKM lainnya. Sehingga, harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Bahkan, kekayaan di NTB ini tidak dimiliki daerah lain, yang setiap kabupaten memiliki produk UMKM yang berbeda, layaknya NTB.

“Sebaik apapun produk kita,  sebaik apapun UMKM kita, tidak akan berarti apa-apa kalau tidak memanfaatkan teknologi,” jelasnya.

Dengan dunia yang sudah berada di genggaman ini kata Wagub, maka harus dijadikan peluang untuk melakukan hal-hal produktif.

“Tidak ada artinya, produk kita indah kalau kita hanya ribut-ribut di dalam daerah kita saja.  Kita harus mamanfaatkan hp kita untuk mempromosikan UMKM kita untuk skala nasional dan internasional,” jelasnya.

Untuk  itu, Wagub berharap seluruh pelaku UMKM itu dapat melakukan perencanaan dengan baik guna meningkatkan produktifitas UMKM.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah, SE.,  M. Si, menjelaskan tidak semua UMKM mengikuti perkembangan zaman. Sampai saat ini katanya, sekitar 36% UMKM di Indonesia masih offline atau tidak menggunakan informasi digital.

Bahkan,  baru sekitar 8 % UMKM yang menggunakan digital penuh, mulai dari memasarkan hingga pembayaran sudah memanfaatkan digital.

“Itu memerlukan waktu dan effort dan kerjasama semua. Banyak potensi yang bisa dipasarkan melalui internet,” Ungkap istri Gubernur NTB itu

AYA

Generasi muda menentukan masa depan NTB dan Indonesia, mereka perlu dibekali pengetahuan yang mumpuni, terutama menghadapi Revolusi industri 4.0

MATARAM.lombokjournal.com – Penganugerahan Bunda GenRe (Generasi Berencana) kepada Wagub Dr. Hj.  Sitti Rohmi Djalillah, atau yang akrab disapa Umi RohmI, dilakukan pada Ajang Kreatif Produktif GenRe dan Penganugerahan Bunda dan Duta Genre Provinsi NTB tahun 2019, di Lombok Epicentrum Mall,  Sabtu (20/04) 2019 malam.

Bunda GenRe dikalungi selempang oleh Juara I Duta GenRe Putri 2018, Dina Uswatun Hasanah, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs  Lalu Makripuddin.

Ummi Rohmi menyampaikan, Pemilihan Duta Genre tidak hanya menjadi event seremonial. Namun, memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Ini sejalan dengan misi NTB yang sehat dan cerdas.

Wagub berharap, ke depan kegiatan ini bisa bekolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga keberadaan Duta GenRe ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk sosialisasi tiga hal.

“Yaitu tidak menikah di usia dini, terhindar dari seks bebas sebelum nikah dan menjauhi Narkoba,” ungkap wagub.

Wagub menjelaskan, generasi muda akan menentukan masa depan NTB dan Indonesia. Mereka perlu dibekali pengetahuan yang mumpuni.

Sehingga, mereka mampu menjawab dan memahami tentang masa depan, terutama menghadapi Revolusi industri 4.0.

“Generasi yang sehat dan cerdas merupakan kebutuhan,” ungkap Wagub pada acara yang bertema “Integritas dan Kreatifitas Generasi Gemilang NTB Menghadapi Revolusi Industri 4.0”,

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB menjelaskan, sebagian besar para pengantin yang menikah saat ini sudah berusia di atas dua puluh tahun. Ini kerja keras, dukungan,  pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama masyarakat.

Menurutnya, pernikahan di usia matang  yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria akan memberikan banyak manfaat.

Yaitu, tidak ada lagi remaja usia sekolah dari drop out. Juga tidak ada lagi angka kematian ibu dan bayi. Sehingga akan berdampak baik tingkat pendidikan dan kesehatan di NTB.

Ketua Panitia, Abdur Gafur  melaporkan, tahun 2019 ini pemilihan duta genre tidak lagi dilakukan melalui jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Namun, hanya dilakukan melalui satu jalur, yaitu jakur duta genre NTB.

“Tahun ini peserta yang daftar sebanyak 200 orang. Yang lolos audisi sebanyak 147 peserta. Yaitu 74 peserta dari Pulau Sumbawa dan 73 peserta dari pulau Lombok,” lapornya.

Selain itu katanya, para peserta yang mengikuti kegiatan itu telah dibekali dengan berbagai materi. Sehingga, generasi yang terpilih nantinya merupakan generasi berencana, jauh dari narkoba dan seks bebas.

Iwo/Hms NTB