Terutama pelajar dan  pemuda dapat menukar sampah minimal 2 kg, dengan voucher internet  5 jam

LOMBOK TIMUR.lombokjournal.com — Kalau ingin berselancar di dunia maya tentu kita harus menggunakan data atau paket untuk berinternet.

Tapi ada yang berbeda dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dasan Lekong Kecamatan Sukamulya Kabupaten Lombok Timur. Cukup tukarkan sampah untuk mendapatkan paket data internet.

Inovasi inilah yang menarik bagi masyarakat Desa Dasan Lekong, sehingga masyarakat berlomba mengumpulkan sampah untuk ditukar dengan voucer internet.

Masyarakat terutama pelajar dan  pemuda dapat menukar sampah minimal 2 kg, dengan voucher internet  5 jam.

“Tujuannya, agar masyarakat desa ini, peduli akan kebersihan desanya,” kata Kades Dasan Lekong Lalu Muhamad Rajabul Akbar saat acara pertunjukan rakyat yang digagas Diskominfotik NTB, Jumat (04/09) 2019 di Kecamatan Sukamulya Lotim.

Menurut Rajabul, untuk mendukung program internet desa ini, dianggarkan dari APBDes sebesar Rp 25 juta, dengan memasang antena relay wifi untuk memperkuat jaringan di beberapa dusun sehingga jangkauan internet semakin luas.

Pria yang dilantik Kades awal 2018 lalu juga menjelaskan,  usaha internet desa ini adalah bagian usaha unit Multimedia untuk menunjang Bebas Sampah, program unggulannya.

“Sejak awal sebelum jadi Kades, saya sudah punya niat, kalau terpilih langkah awal saya menjadikan Dasan Lekong Bebas Sampah,” ungkap pria yang akrab di sapa Akbar ini.

Langkah awal tahun 2018 itu, dalam mewujudkan Desa Dasan Lekong Bebas Sampah, dikumpulkan semua elemen masyarakat untuk berkomitmen mensukseskan program bebas sampah.

Terobosan terus dilakukan untuk mempercantik desa.

Salah satunya anggaran digelontorkan untuk penanganan sampah dari APBDes 2018 sekitar Rp. 300 juta, untuk membentuk Bank Sampah. Pengelolaannya di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Secara terencana terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengubah cara berpikir dan tradisi membuang sampah sembarangan.

“Kami terus melakukan sosialisasi gerakan kebersihan lingkungan melalui musholah dan rumah warga ,” katanya.

Tentunya menyadarkan dan memberi edukasi masyarakat,  bagaimana cara mengolah sampah.

“Memberikan kesadaran agar menjaga lingkungan dengan cara memilih dan memilah sampah organik dan nonorganik. Karena memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sendiri,” ceritanya pada acara Pesta Rakyat dalam rangka desiminasi program unggulan Pemrov. NTB ini.

Mendukung Bank Sampah yang diberi nama Bank Sampah Inges ini, Pemdes juga membeli 5 unit Motor roda tiga untuk menjemput sampah di tiap rumah masyarakat.

“Motor sampah ini diperoleh dari APBDes, aspirasi dewan dan bantuan DLHK Kab. Lotim,”tutur Kades.

Desa Dasan Lekong yang awalnya kotor oleh sampah secara perlahan dan berbenah. Kerja keras ini melibatkan berbagai pihak, seperti karang taruna dan penggiat lingkungan di desa setempat.

Sehingga jangan kaget desa ini menjadi desa terbersih se Lotim dan menjadi pilot projek, pada launching Program Desa Swadaya Kebersihan (Padasuka) Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim.

BUMDes Inges milik Pemdes Dasan Lekong, mengembangkan 3 jenis Usaha sebagai program unggulannya. Yaitu unit Multimedia, unit Ekonomi Kreatif dan Unit Bank Sampah.

Program unggulan BUMDES ini terintegrasi dan saling berhubungan dalam mengelola usahanya.

AYA/HmsNTB

“Ini data tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang diterbangkan ke Jayapura”

MATARAM.lombokjournal.com — 159 warga NTB yang kebanyakan sudah di Jayapura, kini tengah menanti proses evakuasi.

Mereka menunggu pesawat yang akan menerbangkan mereka kembali ke NTB.

Sejauh ini, situasi di Papua terbilang sudah lebih kondusif. Warga NTB di Papua juga dalam keadaan aman, tidak ada korban jiwa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T. Wismaningsih, Drajadiah, S.Sos, menyampaikan kondisi terakhir warga NTB DI Papua,  Selasa (01/10) 2019.

Menurut Wismaningsih, data sementara saat ini memperlihatkan adanya 159 orang warga NTB yang tersebar di sejumlah daerah di Papua.

Dari jumlah tersebut, sebagian telah keluar  dari Papua. Sisanya, yang belum dievakuasi mencapai 159 orang.

Dari 159 orang tersebut, sebanyak 89 orang sudah berada di Yonif 751, Sentani, Jayapura, Papua. Mereka terdiri dari 6 warga Dompu, 3 warga Lombok, 7 warga Sumbawa, 1 warga Kota Bima dan 72 warga Kabupaten Bima.

Di luar Yonif, masih ada 70 orang yang tersebar di berbagai tempat di Papua. Terdiri dari, 55 orang di Jayawijaya, 1 orang di Puncak Jaya, 6 di Yolimo, 3 di Polikara dan 5 orang di Lami Jaya.

“Ini data tadi malam. Mudah-mudahan pagi ini sudah banyak yang diterbangkan ke Jayapura,” ujar Wismaningsih.

Wismaningsih menerangkan, total 159 orang yang terdata itu merupakan warga NTB yang mengungsi. Masih banyak lagi warga NTB lainnya yang tidak mengungsi.

Kebanyakan mereka tidak mengungsi karena bertugas. Misalnya, warga yang merupakan personel TNI atau pegawai pemerintahan.

“Ini juga merupakan kebijakan nasional, untuk keamanan daerah, agar nanti tidak terjadi kekosongan di Papua,” ujarnya.

Wismaningsih menerangkan, kondisi warga NTB di Papua cukup terjamin. Ia juga menegaskan tidak ada warga NTB yang meninggal dunia akibat kejadian ini.

“Warga masyarakat NTB, Alhamdulillah dalam kondisi baik. Mereka mendapat fasilitas dari Danrem setempat di Yonif 751 Jayapura, sehingga tidak tidur di tenda. Bahkan, Kabid dan Koord Tagana ikut tidur di lokasi ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, anak-anak pengungsi bahkan mendapatkan fasilitas permainan seperti odong-odong untuk membuat mereka lebih gembira di pengungsian. Ketersediaan logistik, menurutnya juga sudah sangat terjamin.

Semua perkembangan ini selalu dipantau oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Pak Gubernur dan Ibu Wagub komitmennya sangat bagus, beliau mempersilakan evakuasi mengunakan apa saja yang dimungkinkan. Pesawat komersial juga tidak masalah. Karena memang belum ada penerbangan dengan pesawat herkules,” imbuhnya.

Selain itu, Wismaningsih menambahkan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB juga terus dilakukan.

“Kabupaten Bima sudah datang Kadisnya. Untuk provinsi, kita mengutus hari Jumat kemarin. Dari Sumbawa, kadisnya juga sudah menanyakan,” katanya.

AYA

Pelayaran yang memakan waktu sekitar 25 jam dan dengan biaya murah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata pulau Sumbawa

lombokjounal.com  —

SUMBAWA  ;   Pelayaran Perdana Long Distance Fery Kapal Very KM Swarna Bahtera dari Pelabuhan Badas Sumbawa ke Surabaya, diresmikan hari ini, Minggu (28/09) 2019.

Peresmian tersebut dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Direktur Utama PT. ASDP, Dr. Ira Puspadewi,  MDM dan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B. Sc,  di Pelabubahan Badas Kabupaten Sumbawa.

Peresmian ditandai dengan penandatangan MOU dan bunyi sirine dari kapal KM Swarna Bahtera dan sejumlah kapal kecil lainnya, disaksikan ratusan masyarakat dan pejabat, baik Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Pembukaan pelayaran yang dinakhodai putra asli NTB, Kapten Abdul Rasyid, merupakan ikhtiar bersama antara Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa, salah satu langkah progresif  mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.

Sehingga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumbawa.

Pelayaran yang memakan waktu sekitar 25 jam dan dengan biaya murah, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata pulau Sumbawa .

Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyampaikan pelayaran fery ini harus dapat dimanfaatkan  dengan baik oleh masyarakat di Pulau Sumbawa.

“Ini tergantung kita, mau menambah atau mengurangi,” kata Doktor Zul.

Orang nomor satu di NTB ini, menjelaskan kehadiran pelayanan ini harus mampu menciptakan pasar yang prospektif bagi kemajuan daerah. Sehingga ekonomi masyarakat terus bergerak maju dan meningkat.

Kehadiran pelayaran ini juga katanya untuk memberikan solusi alternatif bagi arus transportasi yang ada melewati pelabuhan lembar, yang jumlahnya mencapai 500 truk per hari.

“Apapun yang kita lakukan yang diniatkan untuk kebaikan, maka alam akan berkonspirasi untuk mewujudkannya,” ungkapnya.

Gubernur berharap agar kapal ini tidak kosong. Namun harus diisi dengan seluruh hasil produksi masyarakat Pulau Sumbawa.

“Lombok maju, Sumbawa maju, NTB Gemilang bukan hanya wacana,” tegasnya.

Dirut PT.  ASDP menyampaikan, proses diskusi yang dilakukan oleh jajarannya bersama pemerintah provinsi NTB dan kabupaten Sumbawa hanya berlangsung dua bulan.

Sehingga, berkat kerja cepat Gubernur dan bupati, pelayaran perdana Kapal Very KM Swarna Bahtera bisa dilakukan dengan sukses.

Ia mengungkapkan, rahasia untuk memperpanjang usia perusahaan itu, tidak hanya mencari keuntungan finansial. Namun, bagaimana memberikan manfaat yang sebesar besarnya pada masyarakat.

“Apa rahasianya perusahaan berumur panjang? tidak hanya mencari uang, tapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami baru 40 tahun, dan seribu tahun lagi masih ada,” jelasnya.

Satu kapal ini katanya pasti tidak cukup. Namun, akan dihadirkan lagi kapal-kapal lain, asal marketnya bisa dibuat.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc melaporkan, pelayaran ini telah lama dinanti oleh masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur yang intens melakukan komunikasi dengan Dirjen perhubungan laut Kementerian Perhubungan RI.

“Apa yang dihajatkan ini, sejalan dengan ikhtiar kabupaten Sumbawa, mewujudkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan rasa bangga dan bahagia serta rasa hormat kepada gubernur. Sebab, apa yang dilakukan Gubernur sesungguhnya mengurangi bebannya sebagai bupati.

“Hampir setiap saat dimarahi, khususnya pengusaha lokal, karena dianggap kelalaian bupati. Kalau masa panen tiba, mereka menunggu hingga dua puluh hari,” jelasnya.

Namun, berkat ikhtiar Gubernur pelayaran bisa dilakukan. Dan dia tidak lagi ditanya oleh masyarakat. Dan masyarakat menyambut dengan antusias.

AYA

Saat ini siapa pun yang hendak unjuk rasa diperbolehkan dalam undang-undang, tapi harus dilakukan dengan kepala dingin

MATARAM.lombokjournal.com  — Aksi massa mahasiswa dari semua universitas di Matararam di depan Kantor DPRD NTB, Kamis (26/09), sempat ricuh.

Sekitar 10 ribu massa mahasiswa yang ikut aksi tersebut  menuntut dicabutnya RUU KPK yang telah disahkan DPR RI. Selain itu, mahasiswa juga menuntut dicabutnya RKUHP dan RUU Pertanahan yang dinilai bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Kericuhan aksi mahasiswa itu dipicu setelah Ketua BEM Unram, Akhmad Amri bersama beberapa perwakilan dipersilahkan masuk untuk menyampaikan tuntutan. Mereka diterima pimpinan DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda serta Kapolda dan jajarannya.

Namun dari pertemuan itu ternyata antara wakil mahasiswa dan pimpinan dewan. Wakil mahasiswa  minta supaya ada perwakilan dari pihak DPRD NTB yang menemui massa dan menerima mereka depan kantor tersebut.

“Kenapa kantor Dewan di pagari kawat berduri, padahal kami ingin sampaikan aspirasi. Kami minta ketua dewan keluar temui massa untuk berdiskusi,” kata Akhmad Amri.

Namun perminntaan itu tidak serta merta dipenuhi. Sebab saat itu, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda mengaku tidak berani keluar sebelum ada jaminan keamanan dari aparat kepolisian.

“Siapa yang akan menjamin keamanan jiwa saya. Untuk adik-adik ketahui, saat saya muda dulu, pernah menjadi tokoh aksi, tapi dalam menyambut aspirasi dilakukan dengan cara yang baik,” kata Isvie.

Isvie sempat memuji dan mengaku bangga atas sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa kekerasan, apalagi merusak fasilitas negara. Tapi, ada tidak jaminan keamanan dari Polda ketika dirinya menemui massa seperti permintaan wakil mahasiswa.

Di pihak lain, Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana menegaskan, aparat kepolisian selalu menjamin keamanan masyarakat termasuk para pendemo jika dilakukan dengan tertib.

“Kami jamin selalama cara menyampaikan aspirasi dilakukan dengan baik. Kami juga dibackup TNI,” ucapnya.

Ditegaskan Nana Sudjana, saat ini siapa pun yang hendak unjuk rasa diperbolehkan dalam undang-undang, tapi harus dilakukan dengan kepala dingin.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu kita sampaikan ke pemerintah pusat. Ini kan persoalan pusat, karena itu akan disampaikan ke pusat,” kata Kapolda.

Merasa tidak puasa atas jawaban itu, perwakilan mahasiswa keluar dari ruangan dan kembali melakukan orasi depan kantor DPRD NTB.

Bermula dari ketidaksepakan itu akhirnya berbuntut ricuh. Aparat kepolisian saling dorong, terjadi pelemparan batu sehingga apara melepaskan tembakan gas air mata.

BACA JUGA ; Sampaikan Aspirasi Boleh, Gubernur Zul; Jaga Kondusivitas Daerah

Dalam pantauan media ini, sejak pagi ribuan massa mahasiswa sudah memadati jalan Udayana Mataram untuk menggelar aksi penolakan UU KPK, RKUHP dan RUU Pertanahan.

Massa mahasiswa yang merasa kepanasan dan tidak diizinkan masuk halaman gedung DPRD NTB, melakukan pendobrakan kekuatan aparat kepolisian yang berjaga, hingga terjadi dorong mendorong, dilempari batu. Akhirnya gas air mata pun di tembakkan.

AYA

MATARAM.lombokjournal.com  – Tepat pada tanggal 19 September 2019, Kepemimpinan Gubernur Dr. H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sudah berjalan satu tahun. Zul-Rohmi mengusung tagline “NTB Gemilang”.

Untuk mewujudkan tagline tersebut, Zul-Rohmi telah menyiapkan program strategis NTB Gemilang 2019-2023.

Pertama, pariwisata handalan dan strategis. Kedua, industrialisasi. Ketiga, pengembangan daya saing SDM. Keempat, NTB ramah investasi. Kelima, pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah NTB. Keenam, NTB bersih dan berkelanjutan.

Pertama, program pariwisata andalan dan strategis NTB. Program ini yang terus berperan aktif mendorong peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja, serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

“Program ini meliputi, pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (Gili), Mandalika dan MotoGP, Global dan Nasional Geopark, Wisata Halal, hingga program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Desa Wisata,” ujar Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah melalui keterangan tertulis yang diterima, Kamis 19 September 2019.

Selanjutnya, program industrialisasi. Program ini meliputi pembangunan smelter, industri pengolahan, industri permesinan dan STIP, serta pengembangan kawasan terpadu Sakosa (Sape, Komodo, Sangiang).

Program ketiga, lanjut Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia Manusia (SDM).

Program ini meliputi Beasiswa dalam maupun luar negeri, Rumah Bahasa, Revitalisasi Posyandu hingga Revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

“Pemerintah NTB sampai saat ini telah memberangkatkan sebanyak 265 orang penerima beasiswa ke banyak negara berkembang,” tuturnya

NTB Ramah Investasi merupakan program keempat. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen untuk membuka peluang investasi bagi para investor. Seperti mega proyek yang saat ini sedang berjalan yakni pembangunan Global Hub Bandar Kayangan dan Pengembangan Kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora).

Program kelima, mengembangkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah NTB. Program ini meliputi pengembangan jalan bypass penghubung Lembar-Mataram-Labuhan Lombok.

Kemudian longdistance ferry pada pelabuhan, Direct Flight, pembangunan jembatan laut Lombok-Sumbawa serta pengembangan bandara dan pelabuhan.

Program terakhir, NTB bersih dan berkelanjutan. Program ini meliputi Zero Waste atau nol sampah. Zero waste ini merupakan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya.

“Zero Waste merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali dan mengubah sampah jadi rupiah,” tutur bang Zul

Ditambahkannya, untuk mewujudkan NTB aman asri dibutuhkan penataan taman-taman kota dan ruang terbuka untuk menciptakan keindahan kota dan kesan asri.

“Hutan lestari sebagai upaya kita untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Tujuannya untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan yang rusak akibat ilegal logging,” Pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Pengembangan lahan kering menjadi mimpi tidak hanya Pemda Lombok Utara, tetapi juga Pemprov NTB

TANJUNG.lombokjournal.com — Pemprov NTB terus bersemangat mensejahterakan masyarakat petani, salah satunya melalui sentuhan Industrialisasi Pertanian mulai digalakkan.

Tepat 1 tahun kepemimpinan Zul – Rohmi di NTB, 19 September 2019, sasaran industrialisasi pertanian itu menyasar lahan kering di Lombok Utara.

Di area 200 hektar lahan kering di Dusun Batu Keruk, desa Akar-akar, Kecamatan Bayan, Pemprov NTB membangun “Learning Center” budidaya Jagung teknologi water drip (irigasi tetes)..

Teknologi itu dibiayai dari dana APBD NTB senilai Rp 19,697 miliar. Proyek tersebut sedang ditangani oleh PT. Daya Santosa Rekayasa, asal Jakarta.

Di lokasi, sekaligus dilakukan demonstrasi penanaman bibit jagung menggunakan kendaraan traktor. Jagung yang ditanam telah melalui proses mekanisasi dengan pupuk yang telah disesuaikan dengan PH tanah.

Cara ini berbeda dengan cara konvensional di mana petani melakukan penumpukan setelah bibit tumbuh. Melalui cara baru ini, petani diproyeksikan bisa menanam 3 kali setahun dengan hasil panen meningkat 20 persen.

Keterangan yang disampaikan anggota tim teknisi irigasi, Fikri, dalam 1 hektar lahan dibutuhkan 1 rol selang air setara 1.200 meter.

Selang efektif dipergunakan selama 3 tahun bahkan lebih jika air dari penampungan difilter untuk menghindari penyumbatan.

“Teknologi ini lebih ekonomis, sejak saja dipasang setelah itu bisa digunakan bertahun-tahun. Kalau sebelumnya berat di biaya karena tenaga kerja manual, dengan cara ini tidak karena pupuk cair bisa dialirkan lewat selang,” ujar Fikri.

Teknologi ini dirasakan akan sedikit mahal terutama oleh petani. Petani harus membeli 1 rol selang, dan memiliki atau menyewa traktor untuk menanam bibit jagung hasil  mekanisasi.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memiliki pandangan tersendiri terhadap lahan kering Lombok Utara. Ia optimis, lahan kering di KLU akan menghasilkan secara ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Saya lihat di negara maju banyak tempat yang terkenal, Botanical Garden Perth, berisi tanaman indah dari berbagai negara,” kata Wagub memberi inspirasi.

Pengembangan lahan kering menurut dia menjadi mimpi tidak hanya Pemda Lombok Utara, tetapi juga Pemprov NTB. Keberadaan lahan kering tidak hanya menjadi tontonan, melainkan diolah dengan fasilitas yang disediakan pemerintah.

“Dengan sentuhan teknologi apa yang tidak bisa. Daerah lain dengan teknologi jauh dibelakang, kita lihat masih bisa, kenapa kita tidak. Teknologi ini tidak saja intensifikasi tetapi juga ekstensifikasi, lahan diperluas dan hasil lebih baik,” sambungnya.

Ia meyakinkan, di areal 200 hektar ini petani lahan Kering Akar-akar akan bisa menanam tiga kali dalam setahun. Hanya saja, sebagai sebuah inovasi baru petani memerlukan sumber daya kapital yang sedikit lebih besar pada proses awal.

Pemprov dan Pemda KLU bisa lebih intens duduk bersama mencari solusi untuk membantu petani.

Bupati Lombok Utara, Dr. H. Namun Akhyar, SH. MH., mengungkapkan luas areal pertanian teknis dan non teknis di Lombok Utara sejumlah 80.953 ha. Dari jumlah itu, 41.000 hektar lebih merupakan lahan kering.

“Sangat memungkinkan digunakannya teknologi produksi pertanian. Kita sadari, teknologi sangat penting. Di era sekarang, tidak kenal dan tidak memanfaatkan teknologi, maka kita tidak hanya tertinggal tapi mempercepat ketertinggalan,” ujar Najmul.

Ia pun ikut memotivasi semangat masyarakat petan, Pemda Lombok Utara telah memfasilitasi ketersediaan pasar pertanian melalui sektor pariwisata.

Hotel-hotel yang banyak di Lombok Utara diharapkan bisa menyerap hasil pertanian masyarakat.

AYA/HmsNTB

Sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan

MATARAM.lombokjournal.com – Program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, Zero Waste, menargetkan 70 persen pengelolaan dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Untuk mewujudkan nya, semua elemen masyarakat harus terlibat dan mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.

Tidak hanya pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi juga para tokoh agama, Para Da’i,  Ormas,  pemuda dan Wanita. Termasuk SMA/SMK/SLB harus menjadi pusat informasi Zero Waste di lingkungan masing – masing.

Sehingga ke depan, sampah tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, meminta seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB memperkuat sinergi untuk menjalankan program Zero Waste.

Hal tersebut disampaikan Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, dalam rapat bersama seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu, (18/09) 2019.

Menurut nya, dalam program prioritas Zero Waste ini harus ada acuan dan evaluasi yang jelas.

Perda Provinsi NTB tentang sampah, kata Umi Rohmi, harus segera dibuatkan aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Gubernur.

” Ada 14 hal yang perlu diatur didalam peraturan Gubernur tersebut, sehingga jelas mengenai Siapa melakukan apa,” wagub.

Dikatakannya, seluruh perangkat daerah menjadi tahu tugas masing-masing. Karena jelas rumusan apa yang menjadi tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota, bagaimana anggaran dan apa yang harus dianggarkan, tutur Ummi Rohmi.

Dalam rapat tersebut, Ummi Rohmi menyampaikan, sebagai program prioritas, Zero Waste adalah gawe bersama seluruh Perangkat Daerah untuk disukseskan.

Tidak ada pembebanan terhadap perangkat daerah tertentu. Masing-masing perangkat daerah harus memiliki andil dalam mensukseskan program ini.

Sebagai contoh, Dinas Pendidikan harus memastikan agar program Zero Waste dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam hal ini DIKBUD diminta bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat SMA/SMK/SLB.

Kemudian, untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB dan HUmas Pemprov NTB harus  memasifkan sosialisasi Zero Waste kepada masyarakat.

“Bikin materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain, yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami”, pinta Umi Rohmi

Pembuatan materi  itu, kata Wagub, bisa dimulai dengan materi pengelolaan zero waste, kemudian pembuatan eco-brick, pengolahan sampah organik (cacing, BSF, kompos dan lain – lain).

Dinas Pariwisata diminta memastikan penerapan Zero Waste di setiap Desa Wisata. Juga bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di destinasi wisata, hotel, restaurant dan fasilitas pendukung wisata lainnya.

Demikian pula DPMPD bertanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tingkat desa.

Sedangkan BIRO KESRA diberi tugas dan  tanggung jawab untuk menyiapkan desain pengelolaan sampah di tempat ibadah dan ormas keagamaan.

Sehingga setiap tempat ibadah/ormas keagamaan harus memiliki tempat sampah yang representatif. Sekaligus juga terkoneksi dengan bank sampah terdekat terkait pengolahan sampah yang ada di tempat ibadah.

Termasuk melakukan sosialisasi zero waste melalui dakwah, ceramah, khutbah dan lain – lain dengan melibatkan tokoh agama, tuan guru, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta komunitas.

Wagub yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi Lombok Timur tersebut berharap agar tak ada lagi Desa Wisata yang belum menerapkan Zero Waste.

“Bila perlu kita buatkan aturan tekhnis yang berlaku untuk semua,” tandasnya.

AYA

—

Dipertanyakan, bagaimana mungkin perubahan diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM?

MATARAM.lombokjurnal.com  —   Sekitar 5.000 massa NW dari seluruh penjuru NTB,  mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram, Rabu, 17 September 2019.

Mereka menolak SK  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019, yang  memuat nama Muhammad Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah (Ketua Umum PBNW).

Massa NW menyayangkan terbitnya SK tersebut, mengingat  sebelumnya NW pimpinan TGB telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016.

Massa menggelar aksi mengecam terbitnnya SK yang dikeluarkan Menkumham, karena bertentangan dengan SK yang diterbitkkan sebelummnya.

Menkumham dinnilai tidak konsisten soal SK yang diterbitkan tersebut, sebab sangat kontradiksi dengan substansi SK tahun 2016.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum NW, Muh. Ihwan SH, yang mendampingi massa aksi mengatakan,  ribuan massa akan terus bertahan di Kanwil Kemenkumham di Mataram sampai Menkumham, Yasonna Laoly membatalkan SK yang terbit tahun 2019.

“Sikap Kemenkumham namanya menjual hukum. Kami tidak akan bergerak (bubar) hingga ada sikap dari Jakarta,” katanya.

Dipertanyakan, bagaimana mungkin perubahan diajukan oleh Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dapat diterbitkan SK Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM?

“Apakah hal ini merupakan perintah Undang-Undang ataukah atas perintah non Undang-Undang, Non Peraturan,” kata Muh Ihwan.

Ihwan menjelaskan, pihaknya  telah menyampaikan pada Kemenkumham melalui surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, adanya kekeliruan Menkumham menerbitkan SK baru yang mengesahkan NW pimpinan TGB.

Padahal telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sengketa Hak Keperdataan

Putusan Nomor: 2800 K/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 tersebut merupakan putusan sengketa Hak Keperdataan atas Perkumpulan Nahdlatul Wathan.

Pihak yang bersengketa, yaitu Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Ketua Umum Pengurus Besar NW berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 48 tanggal 29 Oktober 1956.

Perkumpulan NW itu berbadan Hukum berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat Nomor: J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 90, tanggal 8 November 1960.

“Pihak Sitti Raihanun bersengketa melawan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Pimpinan M. Zainul Majdi,” ungkap Muh IIrwan.

Dikelaskan, atas sengketa itu telah terbit putusan MA tanggal 7 April 2016 yang berkekuatan hukum tetap, membatalkan Keputusan Menkumham Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengurus dan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang dalam susunan organisasi Ketua Umum dijabat oleh TGB Majdi.

“Bagaimana mungkin Kemenkumham menerbitkan SK PengesahanPengurus Nahdlatul Wathan dengan Ketua Dewan Tanfidziah (Ketua Umum PBNW) atas nama M. Zainul Majdi.Padahal TGB Majdi  bukan siapa-siapa dalam perkumpulan,” katanya.

NW sendiri telah melayangkan somasi atas SK yang diterbitkan Kemenkumham itu. Somasi tersebut mendesak pembatalan SK tersebut dalam waktu 3×24 jam sejak dilayangkan pada 10 September 2019, beberapa saat setelah diterbitkan SK tersebut.

Ihwan mengungkapkan, sejak 2016 akses perkumpulan NW dalam kondisi terblokir karena perkara-perkara yang disengketakan, sehingga tidak dapat mengakses SABH untuk mencatat Hasil Muktamar XIV.

“Sehingga kami mengajukan surat Nomor: 037-A/PBNW-XIV/VIII/2019. Namun, sebelum kami dapat melakukan pencatatan Pengesahan Kepengurusan PBNW  Hasil Muktamar XIV karena permohonan buka blokir sedang berproses. Ternyata Pihak TGB Majdi lebih dulu dapat mencatatkan kepengurusan NW yang tidak jelas asal usulnya melalui SK Nomor: AHU-0000810.AH.01.08.Tahun 2019,” jelas Ihwan .

Dipertanyakan, bagaimana mungkin TGB Majdi melalui notaris Hamzan Wahyudi dapat membuka blokir akses SABH Perkumpulan NW yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan ada di bawah kendali Kemenkumham.

“Apakah Zainul Majdi punya kunci khusus sehingga dengan semaunya bisa membuka akses blokir SABH yang sesungguhnya menjadi kewenangan penuh Menkumham,” katanya.

“Selain itu, kami juga meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan ”

“Selain itu, kami juga meminta Kemenkumham memeriksa notaris Hamzan Wahyudi, karena menjalankan jabatannya secara tidak cermat dan hati-hati. Sebab peristiwa serupa telah terjadi pada tahun 2014, di mana akses SABH ke AHU Online juga dilakukan oleh notaris Hamzan Wahyudi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, ribuan massa masih menggelar aksi di Kemenkumham NTB.

AYA

Tahun 2020, diharapkan Pemerintah Daerah punya museum untuk melestarikan keragaman adat dan tradisi yang ada di masyarakat

LOTIM.lombokjournal.om —  Pariwisata tidak selalu identik dengan laut dan gunung saja.  Berbagai aktivitas seni budaya dan tradisi juga merupakan aset wisata daerah, yang perlu terus diperkaya dan dilestarikan.

Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah menegaskan, NTB  kaya dengan warna warni seni budaya dan tradisi rakyat.

“Hampir di tiap desa wisata tersimpan potensi seni budaya dan tradisi, termasuk kerajinan tenun dan busana yang perlu dieksplore lebih lanjut,” kata Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, saat menutup Event Kesenian & Budaya Pringgasela, di Kecamatan Pringgasela Lombok Timur, Senin (16/09)2019.

“Prosesi Boteng Tunggul ini yang sudah berusia 8 abad adalah warisan budaya yang luar biasa, harus tetap dijaga,” kata gubernur.

Boteng Tunggul adalah tradisi sakral yang biasa  digelar masyarakat desa Pringgasela Kabupaten Lombok Timur NTB mengiringi upacara adat Gawe Desa.

Boteng berarti berdiri dan Tunggul adalah kain tenun  yang dibuat pertama kali oleh tokoh tenun setempat, yaitu Lebai Nursini.

Kini tunggul tersebut telah berumur ± 850 tahun, yang berarti sudah berada di tangan generasi pewaris ke – 17. Tradisi ini sebagai cermin sejarah perjalanan tenun Pringgasela.

Dalam prosesi adat  Boteng Tunggul adalah kain tenun (Tunggul) yang diikatkan pada sebuah pohon bambu petung, sehingga tampak seperti umbul-umbul.

Kain tunggul itu dipercaya memiliki nilai kesakralan tinggi, sehingga ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi ketika akan mengibarkan dalam suatu kegiatan adat gawe desa.

Demikian juga Bambu petung sebagai tiang Tunggul, selain harus diambil utuh mulai dari bagian akar sampai ujungnya. Orang yang mengikatkan kain itu hanyalah oleh pewaris tradisi, diiringi dengan seni tradisional sasak yaitu Gendang Belek dan kesenian Rantok.

Ketua Panitia Alunan Budaya Desa Pringgasela, Ahmad Feriawan mengatakan, masyarakat Pringgasela menganggap Tunggul ini adalah tenun Pringgasela.

Dan mereka sadar, bahwa mereka dilahirkan dengan tenun. Sehingga harus dijaga sampai kapan pun.

Tunggul ini juga sering digunakan sebagai media pengobatan dengan memanjatkan do’a dan salawat.

Ia menceritakan, Tunggul terakhir kali dikibarkan pada tahun 1979 silam, ketika pewaris dari kain ini menikah. Sejak saat itu, masyarakat sudah tidak pernah melihat tunggul dikibarkan.

Seluruh tradisi budaya yang dimiliki masyarakat, harus dilestarikan dan pelestarian itu ada di Kebudayaan.

Karena itu tahun 2020, ia berharap pemerintah daerah punya museum untuk melestarikan keragaman adat dan tradisi yang ada di masyarakat. Terlebih Tunggul yang berusia delapan abad tersebut.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanNTB, Rusman, SH, MH. Dia mengatakan pelestarian budaya adalah bagian yang harus menjadi perhatian. Budaya sebagai cermin dari masyarakat.

“Ini menjadi perhatian kami di Dinas Dikbud, bagaimana ke depan kita bisa mencari format yang baik sehingga budaya yang dimiliki betul betul lestari dan menjadi asset yang berharga,” ujarnya.

Dikatakan, di sekolah kekayaan budaya NTB sudah mulai masuk sebagai pelajaran muatan lokal. Bahkan khusus untuk tenun, SMK 2 Selong membuka jurusan khusus terkait kerajinan Tenun.

Ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat.

Selain upacara adat Boteng Tunggul, Alunan Budaya Desa Pringgasela, juga  menampilkan beragam atraksi seni seperti fashion show kain tenun, Pameran UKM dan Tari Tenun.

Kerajinan tenun sendiri menjadi khas Pringgasela. Produk tenun yang dihasilkan tak hanya beredar di Nusantara, tapi mulai menembus pasar dunia.

AYA/Diskominfotik

“Teman-teman mahasiswa yang dipilih ini bukan hanya pintar, tapi saya yakin teman-teman punya mental yang kuat untuk berjuang, meretas jalan baru yang pernah dilakukan oleh para pahlawan”

MATARAM.lombokjournal.com  – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. melepas 176 mahasiswa penerima beasiswa tujuan Polandia dan Malaysia di Gedung Graha Bhakti Praja NTB, Senin (16/09)2019.

Dari 176 penerima beasiswa tersebut, sebanyak 28 orang akan melanjutkan studi di berbagai perguruan tinggi di Polandia, 148 lainnya akan melanjutkan studi di sejumlah perguruan tinggi di Malaysia.

Program pengiriman anak-anak NTB ke Luar Negeri merupakan program yang diinisiasi Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Seluruh penerima beasiswa tersebut merupakan anak-anak terbaik NTB yang telah diseleksi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB.

Mereka berasal dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Bahkan, mereka telah mendapatkan pembekalan terkait studi yang akan mereka laksanakan di dua negara tersebut.

Saat melepas, Gubernur NTB berpesan untuk memperhatikan segala hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk keberangkatan.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu berharap mereka dapat menjadi inspirasi pemuda lainnya yang ada di NTB. Sehingga semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri demi tercapainya NTB yang gemilang.

“Teman-teman mahasiswa yang dipilih ini bukan hanya pintar, tapi saya yakin teman-teman punya mental yang kuat untuk berjuang, meretas jalan baru yang pernah dilakukan oleh para pahlawan,” ujar Gubernur Zul.

Diharapkan mahasiswa senatiasa menjaga nama baik daerah di Polandia maupun Malaysia, sehingga dapat tercipta jembatan pengertian dengan banyak negara dan dapat mengharumkan nama baik NTB di kancah internasional.

Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP), Irwan Rahadi, M.Sc., berpesan agar mahasiswa selalu menjaga diri dan menjaga nama baik NTB di Polandia dan Malaysia.

BACA JUGA ; Ungkapan Haru dan Bangga Terima Beasiswa Ke Luar Negeri

“Kami mengirim teman-teman semua untuk berprestasi di luar sana, selalu jaga nama baik daerah NTB, dan jangan sampai melupakan dari mana kalian berasal,” katanya.

AYA/HmsNTB