Industrialisasi Pertanian Dimulai, Drip Irrigation Melipatgandakan Produktivitas Jagung

Gubernur Zul mendorong  lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan

Gubernur Zulkieflimansyah

TANJUNG.lombokjournal.com — Gong industrialisasi pertanian di NTB mulai ditabuh. Satu per satu, benih industri berwujud aneka komoditas mulai tumbuh.

Di Lombok Utara, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyaksikan sendiri perkembangan menggembirakan yang berhasil disuguhkan oleh tumbuhnya industrialisasi di sektor pertanian.

“Hari ini saya menyaksikan di Lombok Utara. Upaya ini mulai menunjukkan bahwa memang ada cahaya di ujung terowongan. Betapa tidak, petani-petani kecil berbinar matanya, bersinar wajahnya melihat tanah yang tadinya gersang dan kering kini hijau siap dipanen,” ujar Gubernur, Kamis (07/1) 2019.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zul usai melihat lahan pertanian jagung yang diairi dengan teknologi irigasi tetes alias drip irrigation. Setelah diterapkan, teknologi ini rupanya berhasil melipatgandakan produktivitas jagung di tanah kering tersebut.

“Jagung yang tadinya hanya bisa dipanen sekali setahun, kini bisa minimal tiga kali setahun dengan hadirnya drip Irrigation dengan hasil tiga bahkan empat kali lipat!” katanya.

Gubernur Zul meyakini, kesinambungan penanaman akan memungkinkan ketersediaan bahan baku untuk pakan ternak yang kemudian memajukan peternakan dan juga industri makanan di NTB.

Terobosan ini sudah dimulai dari KLU. Selanjutkan, Gubernur bertekad untuk mereplikasi terobosan serupa di tanah-tanah kering lainnya di seluruh Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur selalu menegaskan keyakinannya bahwa pengangguran dan kemiskinan akan bisa dikurangi dengan industrialisasi.

Sebab, industrialisasi memungkinkan hadirnya peningkatan produktivitas. Komoditas yang tumbuh dari tanah-tanah di NTB, bisa menghasilkan nilai tambah berlipat ganda berkat industrialisasi.

Konsep industrialisasi yang dimaksudkan Gubernur Zul juga tidak selalu harus berupa hadirnya teknologi yang terlalu rumit atau berupa mesin-mesin besar.

Justru, yang akan didorong adalah lahirnya teknologi sederhana yang bisa mengolah hasil pertanian di NTB menjadi aneka produk olahan.

Setelah diolah, nilai komoditas NTB ini, tentu saja akan jauh lebih besar. Proses mengolah produk ini juga pasti membutuhkan tambahan tenaga kerja.

Dalam skala satu atau beberapa unit, jumlah tenaga kerja yang terserap mungkin sedikit. Namun, jika teknologi sederhana ini diterapkan secara massal dalam bentuk sentra industri-industri rumahan di berbagai daerah di NTB, akumulasinyamelahirkan kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik NTB, laju pertumbuhan industri pengolahan di NTB pada triwulan ketiga 2019 hanya mencapai 1,18 persen (y on y).

Data ini memperlihatkan, industri pengolahan belum mencapai laju pertumbuhan yang diharapkan. Untuk itulah, Gubernur menegaskan perlunya semua pihak terus berupaya mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan di NTB.

Meski sulit, Gubernur meyakini langkah ini adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh masyarakat NTB.

“Perjalanan panjang, memang harus dimulai dengan langkah pertama,” katanya.

AYA/HmsNTB




Agustus 2019, Pengangguran Di NTB Mencapai 85.520 Orang  

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Orang nganggur alias belum mencicipi dunia kerja di NTB masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ada 85.520 pengangguran.

Data itu dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang.

Meski data ini disebut BPS naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja itu dilihat dari penduduk usia kerja di NTB sebanyak 3,6 juta. Penduduk usia kerja mereka yang berusia di atas 15 tahun.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arief Chandra Setiawan menjelaskan, dalam setahun terakhir secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang.

Namun, kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin, dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran di kota

TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dengan di desa. Data Agustus 2019, TPT perkotaan mencapai 4,05 persen dan di desa 2,84 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 pengangguran di perkotaan sebanyak 4,25 perse,n dan pedesaan 3,24 persen.

Lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 9,63 persen, dilanjutkan  dengan lulusan Diploma I-III di angka 6,66 persen. Lalu lulusan SMA umum 6,07 persen, lulusan Universitas 3,81 persen, SMP 2,80 persen, dan lulusan SD 1,41 persen.

“NTB daerah ke tujuh di Indonesia yang TPT tinggi, yaitu di angka 3,42 persen,” kata Setiawan dalam Penyampaian rilisnya kemarin di Mataram.

Berdasarkan PTP di kabupaten/kota, Kota Bima di angka 4,18 persen, Kota Mataram 5,51 persen, KLU 2,11 persen, Sumbawa Barat 5,52 persen, Bima 2,87 persen, Dompu 3,22 persen, Sumbawa 3,1, Lombok Timur 3,47 persen, Lombok Tengah 2,44 persen dan Lombok Barat 3,67 persen.

“Ini data Agustus 2019,” kata Setiawan.

Penduduk yang bekerja berdasarkan data  Agustus 2019 sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen.

Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455,39 ribu orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931,65 ribu orang (39,03 persen), terdiri dari 338,10 ribu orang setengah penganggur dan 593,55 ribu orang pekerja paruh waktu.

AYA




Dermaga Gili Mas Beroperasi, Wagub Optimis Terwujud Kunjungan 4,5 Juta Wisatawan Tahun 2020

Kebanggaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, dapat kita lihat telah tersandarkan kapal dalam ukuran besar kapal cruise yang mengangkut wisatawan asing

LOBAR.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, optimistis akan dapat mengejar capaian target kunjungan 4,5 juta wisatawan di tahun 2020.

Dermaga Gili Mas

Hal itu dikatakan wagub, usai menyaksikan langsung sandarnya kapal pesiar Sun Princess di Pelabuhan Gili Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (05/11) 2019.

“Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kali Pelabuhan Gili Mas beroperasi. Bagi kami ini adalah suatu progres yang sangat baik. Tentunya menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana kita melayani tamu-tamu kita dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Hasan Basri Laut menjelaskan, kapal pesiar berukuran besar bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Sekotong, Lombok Barat, menandai pelabuhan ini sekarang sudah resmi beroperasi.

Kapal pesiar Sun Princess berukuran 261 meter itu berkapasitas 5.000 orang. Kali ini kapal tersebut mengangkut 2.031 orang wistawan mancanegara.

Dermaga di Pelabuhan Gili Mas sepanjang 440 meter telah rampung dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / PT Pelindo III, dan siap untuk disandari kapal pesiar Sun Princess dengan Length Overall (LOA) 261 meter, lebar 32 meter, bobot mati 77,441 GT.

Sebelumnya, kapal pesiar tidak bisa sandar ke pelabuhan Lembar saat mengunjungi Pulau Lombok.

“Telah kita saksikan bersama bahwa hari ini menjadi hari kebanggaan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, dapat kita lihat telah tersandarkan kapal dalam ukuran besar kapal cruise yang mengangkut wisatawan asing. Tentunya ini sebuah potensi yang sangat dibanggakan dan ini juga dapat berpengaruh pada pendapatan daerah terutama pariwisata yang menjadi ikon,” ucap Hasan Basi saat menghadiri uji coba sandar Kapal Cruise di Terminal Gili Mas, Lombok Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi dan Komersial, Putut Sri Muljanto mengatakan, mulai hari ini, kapal pesiar dengan panjang lebih dari 300 meter bisa langsung bersandar di dermaga Gili Mas.

Kini wisatawan tidak perlu lagi menggunakan sekoci untuk mencapai daratan seperti yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Lembar, sehingga dari keamanan dan kenyamanan penumpang lebih terjamin.

Kapal pesiar berbendera Bermuda tersebut berlayar dari Fremantle, Australia dan merupakan kapal perdana yang sandar di dermaga Gili Mas, setelah itu menuju Port Kelang, Malaysia.

“Kunjungan kapal pesiar direct call dari luar negeri langsung ke Pulau Lombok ini sangat bagus, menunjukkan antusiasme operator kapal pesiar dan penumpangnya ingin berwisata di Pulau Lombok.” ujar Putut.

AYA/HmsNTB

 




Targetnya 15 Hari, Pemadaman TPA Kebon Kongok Hanya 12 Hari

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga”

MATARAM.lombokjournal.com —

Apel penutupan operasi penanggulangan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,  berlangsung Senin (04/11) 2019.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar apel yang dipimpin Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si itu, menandakan seluruh proses pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok telah berakhir.

“Alhamdulillah, dari target waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari operasi, namun sudah selesai dalam 12 hari saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada pihak Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sehingga kita dapat menuntaskan satu persoalan bencana ini,” kata Iswandi, Senin (4/11).

Dikatakan, kebakaran TPA Kebon Kongok menghabiskan tenaga dan pikiran. Bahkan ratusan juta uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digelontorkan untuk memadamkan api tersebut.

“Dalam operasi ini, kita telah menghabiskan biaya sekitar Rp 750 juta untuk mengatasi kebakaran TPA sampai tuntas,” ujar Mantan Kepala BPKAD Provinsi itu.

Menurut Iswandi, semua pihak harus menjadkan pelajaran berharga dari peristiwa kebakaran yang telah terjadi. Ditekankan,  jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Mengingat, setiap kebakaran akan terus membutuhkan biaya yang makin besar.

Biaya tersebut, bisa diminalisir dan dialihkan untuk hal-hal lainnya. Syaratnya, tentu saja mengantisipasi kebakaran serupa.

“Kita bersyukur, tidak ada korban jiwa, namun ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita semakin menyadari bahwa memilah sampah agar tidak menimbulkan musibah, menjadi sangat penting dilaksanakan,” ucapnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Iswandi, kebakaran seperti TPA sama sekali tidak diharapkan terulang kembali.

Ke depan TPA Kebon Kongok akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang harus dijadikan perhatian juga, jumlah sampah yang dibawa ke TPA bisa semakin berkurang.

Apalagi saat ini sudah semakin berkembang pemilahan sampah dari rumah tangga. Program Zero Waste juga semakin dikenal masyarakat untuk menyadarkan bahwa sampah bisa menjadi masalah atau berkah, tergantung dari cara pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa pula Iswandi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berjibaku memadamkan api siang dan malam.

“Kepada seluruh tim, disampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan sehingga upaya pemadaman lebih cepat tuntas dari waktu yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Apel penutupan dihadiri seluruh tim pelaksana operasi dari Tagana, pemadam kebakaan dan staf BPBD, Dinas LHK dan dinas terkait lainnya.

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga,” tutup Iswandi.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sempat meninjau langsung TPA Regional Kebon Kongok. Gubernur menginstruksikan agar penanganan kebakaran bisa dipercepat.

“Saya minta penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja, dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan,” pinta gubernur pada tanggal 20 Oktober lalu.

Gubernur juga memberikan deadline waktu 15 hari lagi saat berada di lokasi. Namun, petugas berhasil memadamkan api lebih cepat dari target yang diberikan gubernur.

Luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare. Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sempat terganggu.

AYA/HmsNTB




Gubernur Zul Jabarkan Pengendalian Inflasi Dengan Industrialisasi

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur”

LOBAR.lombokjournal.com —  Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah.,M.Sc menjadi keynote speaker dalam agenda Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Rapat Koordinasi ini mengusung tema “Pengendalian Harga Bahan Pokok Melalui Penguatan BUMD dan Konektivitas Antar Daerah” di Hotel Sheraton Lombok Barat, Jumat (01/11) 2019.

Gubernur menyampaikan, salah satu jalan untuk mengendalikan inflasi adalah mengembangkan industrialisasi pada tingkat daerah.

“Kami di NTB ini mencoba untuk mengambil jalan mengembalikan inflasi ini dengan jalan melingkar, industrialisasi adalah tema besar yang coba kita asah di NTB. Menurut kami, inflasi menjadi PR besar di Indonesia karena kita tidak memiliki industrial base yang kuat,” terang gubernur.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur mengungkapkan, NTB ke depan harus menjadi contoh bagi Bali dan NTT maupun wilayah lainnya dalam pengendalian inflasi dengan industrialisasi.

Menurutnya, produk pertanian maupun peternakan jika diolah di dalam daerah, dapat menyelesaikan banyak permasalahan ekonomi, mulai dari harga, pengangguran, dan tidak terkecuali inflasi.

“Selama ini kita ekspor jangung misalnya, besok-besok tidak boleh ada lagi. Jagung itu harus diolah di sini, industrialisasi itu akan memaksa pengolahan hasil pertanian maupun peternakan untuk diolah disini,” tutur Bang Zul.

Bahkan untuk memaksimalkan hal itu, Gubernur mengeluarkan peraturan yang memprioritaskan pengusaha dalam daerah untuk dimenangkan dalam tender-tender pemerintah.

Ia meminta kepada Bank Indonesia (BI) selaku penyelenggara kegiatan untuk memperhatikan pengusaha yang sedang mengembangkan industrialisasi.

“Kita minta BI serius membicarakan industrialisasi sebagai pengendalian inflasi secara tidak biasa. BI harus menghadirkan industrialisasi di Indonesia bagian timur,” pintanya.

Untuk mengembangkan industrialisasi, ia memaksa para pimpinan perusahaan daerah dan OPD di NTB memakai produk-produk dalam daerah.

Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan perekonomian daerah agar inflasi dapat terkendali dengan baik.

Ia menggambarkan betapa majunya NTB jika industrialisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Industrialisasi itu desain dengan sengaja, sekarang kita ekspor pisangnya, tahun depan keripiknya, dua tahun kedepan mesin pembuat keripiknya, tahun depan lagi, mesin pembuat mesin keripiknya. Dapat dibayangkan betapa majunya NTB ini,” terang Gubernur.

AYA/HmsNTB

 

 




Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar

Komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) :                                                                a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku  1              Agustus 2019                                                                                                            b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan          dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang perbulan untuk bulan pelayanan         1 Agustus – 31 Desember 2019.

  1. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :                                                    Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5 persen  dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4 persen (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1 persen  (satu persen) dibayar oleh Peserta.                                                                                    a. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota         Dewan  Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian        iuran mulai 1 Oktober 2019                                                                                    b. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah,                pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan      pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.                                                   c.    c.  Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran              mulai 1 Januari 2020
  2. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :                                                                  a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-                                                                                b. Kelas II menjadi Rp 110.000,-                                                                                c. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

Pemerintah terbesar

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sarman Palipadang mengungkapkan, melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar.

Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.

Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Sarman.

Sarman menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja.

Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang, yaitu pekerja, 1 orang pasangan (suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruh adalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Sarman.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sarman berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan.

Rr




Wagub NTB Resmikan “The Gade Clean and Gold”

Bank Sampah diminta tidak hanya menangani sampah plastik saja, diharapkan juga mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan “The Gade Clean and Gold” di Bank Sampah Bintang Sejahtera Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu (30/10) 2019.

Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Nuril Islamiyah, SE., MM, hadir dalam peresmian tersebut, karena itu bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program Zero Waste di Provinsi NTB.

Saat peresmian hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Kota Mataram.

The Gade Clean and Gold merupakan program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” yang dicanangkan PT. Pegadaian untuk ikut ambil bagian mensukseskan program Zero Waste di NTB.

Wagub Hj Sitti Rohmo menyambut gembira hadirnya program tersebut, sebab ia menilai program ini sangat luar biasa. Hal ini akan menjadi motivasi untuk menambah semangat masyarakat untuk mewujudkan NTB bebas sampah.

“Dengan energi positif ini, kita semua optimis di NTB sebentar lagi akan bebas sampah, ini sudah di depan mata,” ujarnya.

Menuju Baitullah

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini berharap program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” dapat segera berjalan di seluruh wilayah NTB, bukan hanya di Kota Mataram saja.

Program ini bisa menjadi penyemangat untuk mengelola sampah dengan baik, karena dengan tabungan sampah orang bisa menunaikan ibadah haji.

“Dengan menabung 3,5 gram emas dari hasil sampah, sudah bisa membuka jalan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan hal ini akan meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan sampah,” ungkapnya.

Untuk mensukseskan program ini, peran PT. Pegadaian, pemda dan PT. Bintang Sejahtera harus lebih luas.

Terutama untuk membentuk Bank Sampah dengan mendorong peranan desa dan kelurahan di NTB untuk membentuk minimal satu unit Bank Sampah di setiap desa/kelurahan.

Selain itu, ia juga meminta Bank Sampah tidak hanya menangani sampah plastik saja. Namun mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing.

Umi Rohmi menyakini dengan pengolahan sampah organik dengan baik, maka program Zero Waste akan menuju kepada zero cost untuk pertanian dan peternakan.

“Selama ini tingginya cost pertanian di pupuk, sedangkan untuk peternakan tingginya cost itu ada pada biaya pakan ternak. Kalau bisa mengolah sampah untuk pupuk dan pakan ternak , maka kita akan bisa mewujudkan NTB zero cost untuk perternakan dan pertanian,” katanya.

Wagub berharap masyarakat NTB akan terbuka pandangan dan wawasannya, bahwa sampah bukan penyebab musibah, tapi sumber daya yang mendatangkan manfaat dan berkah, apabila mampu dikelola dengan baik.

DItekankan,  kunci dari keberhasilan semua hal itu dengan mulai melakukan pemilahan sampah. Bank Sampah harus terdepan dalam memilah sampah di tingkat masyarakat.

Selain itu juga harus gencar melakukan kampanye pilah sampah dari rumah.

“Semoga program ini bisa diperluas di seluruh wilayah NTB, sehingga masyarakat NTB bisa menabung untuk menunaikan cita-citanya untuk naik haji,” harapnya.

Peduli lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Bali-Nusra, Nuril Islamiyah, SE., MM menjelaskan, program “The Gade Clean and Gold” merupakan wujud nyata kepedulian Pegadaian melalui CSR terhadap lingkungan.

“Pegadaian tidak semata untuk mencari duit, tapi juga nama baik. Pegadaian memberikan kemanfaatan disamping secara bisnis dan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Nuril mengatakan program ini merupakan komitmen bersama antara Pegadaian dan pemerintah dalam memberikan kemanfaatan seluas luasnya kepada masyarakat, dengan mengajak masyarakat memlilah sampah menabung emas menuju Baitullah.

Ia menjelaskan, program ini merupakan wujud nyata Pegadaian peduli lingkungan dengan lebih fokus masuk ke Bank Sampah dan membangun mitra. Sebagai kontribusi memberikan kemanfaatan seluas- luasnya bagi suksesnya program pemerintah di NTB.

“Pagadaian mengajak warga Mataram untuk peduli kepada sampah. Hanya dengan membawa 5 kg sampah per hari, maka dalam waktu 5 bulan atau 3,5 gram emas, bisa dijadikan jaminan berangkat ke Baitullah,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan,  selain di Kota Mataram, juga akan segera dibangun Bank Sampah di Sumbawa Besar dan Selong, Lombok Timur.

“Momentum sinergi Pemerintah Provinsi dan Kota Mataram dengan masyarakat ini akan membuka wawasan dan mata kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pegadaian juga menyerahkan mobil operasional Bank Sampah kepada PT. Bintang Sejahtera, dana CSR Bank Sampah sebesar Rp 250 juta,  CSR peduli sarana prasarana media pembelajaran untuk PAUD “Qanak Muchtar” sebesar Rp 30 juta, dan CSR sarana prasarana jalan dan gorong-gorong untuk Lingkungan Otak Desa Ampenan.

AYA/HmsNTB




Hari Sumpah Pemuda ke 91, Harapan Munculnya Tokoh Pemuda Yang Mendunia

“Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primodial suku, agama, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas para pemuda saat ini yaitu harus tangguh membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, kemudian menyongsong masa depan dunia yang lebih baik”

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB menggelar upacara Hari Sumpah Pemuda di ke-91 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (28/10) 2019. Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Wakil Gubernur NTB membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali sesuai dengan tema Sumpah Pemuda tahun ini, yaitu “Bersatu Kita Maju”.

“Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 oktober 1928 dalam sumpah pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” jelasnya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memiliki dampak positif dan negatif, menjadi sebuah tentangan bagi para pemuda saat ini.

Pemuda bisa membendung dampak negatif tersebut dengan memfilter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

“Canggihnya ilmu pengetahuan serta mudahnya akses ke sosial media 8menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya dan lintas agama dan interaksi mereka di sosial media, berjalan real time 24 jam. Di sinilah peran para pemuda untuk bersaing dalam segi apapun tentunya dalam hal positif,” kata Menpora.

Menpora juga berharap, ke depan akan banyak muncul tokoh pemuda yang mendunia, yang mampu memberikan warna untuk mengubah dunia, dengan tekad dan semangat yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang dimiliki.

Walaupun tantangan pemuda terdahulu dengan pemuda masa kini sangat berbeda. Namun, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primodial suku, agama, ras dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas para pemuda saat ini yaitu harus tangguh membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, kemudian menyongsong masa depan dunia yang lebih baik,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

 

 




Zhejiang Gongshang University, Tujuan Pendidikan Bisnis Program Beasiswa NTB di Tiongkok

Menyambut tawaran kerja sama bidang pendidikan dari Provinsi NTB, mendorong Rektor ZJSU dan jajarannya berencana segera mengadakan kunjungan balasan ke NTB

lombokjournal.com —

ZHEJIANG  ;    Lawatan Kerja Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke kampus pertama di Tiongkok adalah Zhejiang Gongshang University (ZJSU) di Hangzhou, ibu kota Provinsi Zhejiang.

Kampus bisnis tertua dalam sejarah Tiongkok modern ini, menempati peringkat pertama untuk jurusan ekonomi dan keuangan di Zhejiang, dan ke-7 di Tiongkok.

ZJSU juga menjadi kampus terbesar yang mendukung perkembangan bisnis e-commerce di Tiongkok, terutama karena keberadaan markas pusat raksasa e-commerce Alibaba milik Jack Ma di Hangzhou.

Pembangunan Hangzhou menjadi kota bisnis sekaligus destinasi wisata, menarik minat Gubernur Zul untuk menjajaki kerja sama dengan kampus Zhejiang. Terutama untuk tujuan program beasiswa pendidikan 1000 sarjana NTB di luar negeri.

Gubernur Zul menyukai kota Hangzhou yang dengan segala kecepatan pembangunannya, tapi tetap cantik, sejuk dan mempertahankan segala tradisi juga seni budayanya.

Ia ingin mengirim mahasiswa NTB ke Zhejiang University untuk tidak hanya belajar bisnis, khususnya e-commerce yang bakal terus bersinar di masa depan. Namun juga bisa belajar bagaimana membangun sebuah kawasan secara komprehensif, baik fisik maupun nonfisik secara bersamaan.

“Sehingga istilahnya, maju dan modern kotanya, selalu bahagia warganya,” ucap Gubernur Zul dalam pidato pembukaannya di depan Rektor Universitas Zhejiang Gongshang, Prof. Chen Shoucan dan jajarannya, di Gedung Administratif Xiasha Hangzhou, Kamis (24/10/2019) waktu setempat.

Jika Provinsi NTB bisa mengirimkan banyak mahasiswa ke ZJSU, lanjut Gubernur Zul, maka selain belajar di kampus, mereka juga bisa menyerap ilmu para birokrat dan teknokrat di provinsi Zhejiang dalam membangun sebuah kota yang maju dan modern, tanpa meninggalkan jati diri dan kearifan lokal daerahnya.

Bagi Rektor ZJSU, Prof. Chen Shoucan, kedatangan rombongan Gubernur NTB merupakan sebuah kebanggaan.

Apalagi ada ratusan mahasiswa Indonesia yang belajar beragam jurusan di ZJSU. Dia berharap akan lebih banyak lagi mahasiswa asal Indonesia yang datang dan mengenyam pendidikan di ZJSU.

Kebutuhan kredibilitas tingkat internasional, mendorong ZJSU juga harus memperbanyak program serta keberadaan siswa intenasional.

“Kami sangat senang dan bangga mendapat kunjungan dari Bapak Gubernur NTB dan rombongan. Apalagi ketika mengetahui bahwa ZJSU menjadi tujuan untuk kerja sama bidang pendidikan. Termasuk beasiswa maupun pertukaran belajar mengajar. Dan sampai saat ini, tercatat ada lebih dari 100 mahasiswa Indonesia yang kuliah di sini, mengambil gelar S1 dan S2 berbagai jurusan. Semakin banyak siswa Indonesia belajar di sini, maka akan sangat menguntungkan bagi kedua pihak,” ungkap Prof. Chen.

Respon para rektor

Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Lalu Husni, dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Mutawali Abdul Haqqi, menyatakan sangat tertarik untuk membangun kerjasama dengan Zhejiang University.

Sejumlah jurusan seperti pariwisata, perencanaan kota dan pedesaan, teknologi pangan dan bioteknologi menjadi daya tarik bagi dua pimpinan kampus negeri di NTB itu.

Lalu Husni mengatan, Univesitas Mataram punya jurusan pariwisata dan yang terbaru Arsitektur, yang diyakini bisa diperdalam lagi di ZJSU ini.

Apalagi ketika mendengar dari Wakil Gubernur Zhejiang sebelum ke kampus ini, bahwa Hangzhou sebagai sebuah kota mampu menarik 140 juta pengunjung setiap tahunnya.

“Apalagi Zhejiang sebagai provinsi yang dikunjungi 700 juta wisatawan dan pebisnis per tahunnya. Tentu banyak sekali yang bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswi kami di bidang turisme dan tata kota yang ingin melanjutkan kuliahnya di tingkat magister maupun doktoral,” ujar Prof. Lalu Husni.

Rektor UIN Mataram menyatakan tertarik dengan keunggulan ZJSU di bidang ekonomi dan bisnis. Menurutnya, UIN Mataram memiliki jurusan yang sangat relevan dengan jurusan utama kampus yang berdiri sejak 1911 itu.

Dikatakan, UIN Mataram punya jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan perkembangan dan kelebihan ZJSU di bidang ekonomi bisnis, maka Rektor UIN Matarama sangat berminat untuk mengirimkan pelajar atau dosen untuk mendalami ilmu di bidang ekonomi bisnis itu.

“Mungkin memang ada sedikit perbedaan antara ekonomi bisnis umum dengan program yang kami sebut ekonomi bisnis syariah itu. Namun saya percaya pada dasarnya, kolaborasi dua “aliran” itu bisa dilakukan tanpa harus merusak pondasi ilmu masing-masing,” papar Prof. Mutawali.

Cerita mahasiswa

Dalam pertemuan itu, turut hadir 11 orang perwakilan mahasiswa S1 dan S2 yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Salah satunya adalah Agnes, mahasiswi S2 jurusan bisnis yang berasal dari Surabaya Jawa Timur.

Menurutnya, enak nyaman dan murah menjadi salah satu alasannya kuliah di ZJSU.

“Di sini masih bisa dibilang terjangkau, bahkan ada beberapa yang lebih murah dibandingkan di Surabaya. Misalnya soal transportasi dan makanan. Dengan bujet Rp 2,5 – 3 juta/ bulan, sudah bisa tenang untuk konsentrasi belajar,” cerita Agnes.

Lain lagi kisah Hency, mahasiswi S2 ekonomi bisnis asal Pekalongan Jawa Tengah. Bagi dia yang tidak bisa berbahasa Mandarin, tidak jadi persoalan karena jurusan yang diambilnya diselenggarakan dalam bahasa Inggris.

Hency sebelum masuk ZJSU tidak bisa berbahasa Mandarin, sementara banyak orang bilang harus bisa bahasa Mandarin kalau mau kuliah di Tiongkok. Ternyata jurusannyaa termasuk program internasional, jadi pengantarnya dengan bahasa Inggris.

“Tapi pada akhirnya memang belajar bahasa Mandarin menjadi salah satu nilai tambah ke depannya ketika realitasnya, Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dunia ke depannya,” terang Hency.

Sementara Lucinda mahasiswi jurusan e-commerce bussiness asal Jakarta bercerita, bahwa kelebihan kampus ZJSU adalah bisa menjamin mahasiswanya belajar di tataran teori dan praktik sekaligus.

Luinda mengatakan, ZJSU cukup sigap dalam menjalin kolaborasi dengan kalangan korporasi di sini, apalagi ketika bisnis e-commerce sekarang menjamur di Hangzhou berkat Alibaba dan banyak perusahaan rintisan (startup) lainnya di provinsi Zhejiang ini.

“Saya bisa belajar teorinya, sekaligus bersamaan melakukan magang untuk mempraktikan ilmu itu di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang pesat di sini. Apalagi progam internship di perusahaan sini itu dibayar cukup besar hehehe…,” cerita Lucinda sambil terkekeh.

Menyambut tawaran kerja sama bidang pendidikan dari Provinsi NTB, mendorong Rektor ZJSU dan jajarannya berencana segera mengadakan kunjungan balasan ke NTB.

Pembicaraan intens dan dilanjutkan penandatanganan kerja sama bidang pendidikan, bisa disegerakan ketika pihak rektorat ZJSU melihat langsung bagaimana kondisi dan situasi di NTB beserta kampus-kampusnya.

AYA/HmsNTB




Qianjiang New City, Disebut Gubernur Zul Jadi Rujukan Konsep Perencanaan Pembangunan Kota

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Tua Hangzhou telah bertransformasi menjadi kota muda yang modern dan serba digital

lombokjournal.com —

HANGZHOU   ;   Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimanysah dan rombongan mengawali agenda kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Kamis (24/10) 2019,)  mendatangi  Urban Planning Exhibiton Hall atau Balkon Perencanaan Kota Qianjiang New City.

Kota Qianjiang salah satu distrik di Kota Tua Hangzhou.

Qianjiang New City menjadi salah satu contoh dan rujukan bagaimana konsep perencanaan, penataan dan pembangunan sebuah kota di pinggiran teluk bisa menjadi sebuah kota modern dengan gedung-gedung menjulang. Namun demikian, kota tersebut tetap mempertahankan ruang terbuka hijau yang ideal dan kesejarahan kota dengan segala tradisi serta budayanya.

Gubernur Provinsi NTB Dr. H. Zulkieflimanysah mengatakan, inilah contoh bagaimana pemerintah kota bekerja keras untuk berinovasi dan berkreasi secara maksimal.

Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, Kota Tua Hangzhou telah bertransformasi menjadi kota muda yang modern dan serba digital, namun tetap cantik, segar dan ramah lingkungan.

Pertunjukan kesenian Zuiyi Shi di atas Danau Barat Hangzhou yang spektakuler, menjadi daya tarik yang kuat bagi para turis.

Sementara program penggunaan sepeda gratis dari Pemerintah Kota Hangzhou dan motor listrik sebagai moda transportasi kota, membuat Hangzhou lebih minim polusi asap kendaraan.

Jumlah pengunjung dari kalangan wisatawan maupun pebisnis ke Provinsi Zhejiang mencapai 700 juta per tahun, baik omestik maupun nternasional. Sedangkan jumlah kunjungan ke Kota Hangzhou sebanyak 140 juta per tahun.

“Tak heran jika turis yang berkunjung ke Hangzhou mencapai 140 juta per tahun. Yang penting asal ada niat dan kemauan, ditunjang dengan realisasi kinerja dan pembiayaan, kita bisa mencontoh pembangunan di Hangzhou dan menghadirkan konsep yang sama di NTB. Kita kerahkan segala sumber daya yang ada, mulai dari kampus berkolaborasi dengan Dinas Tata Kota hingga komunitas masyarakat untuk mewujudkannya,” ujar Doktor Zul.

AYA/HmsNTB