Dalam undang-undang no 5 tahun 2015 mengatur, jika ada ASN yang akan  mencalonkan diri menjadi pemimpin atau Kepala Daerah

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB mengingatkan kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mencalonkan diri  di Pilkada 2020 mendatang, segera membuat surat pemunduran diri.

“Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum, ASN yang maju mencalonkan diri baik melalui partai politik maupun independen harus mengundurkan diri,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi, Khwuailid,  Sabtu (06/12/2019).

Selain meminta segera mengajukan surat mundur, Bawaslu juga ingatkan ASN tidak memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas.

Perlu diketahui, saat ini sejumlah partai politik sudah memulai penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah baik dari kader internal maupun praktisi, birokrat, atau akademisi di luar partai.

Menurut Khuwailid, jika aturan untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN ini merupakan mekanisme yang harus ditaati terlebih ASN itu bersifat aparatur yng tuganya memang melayani masyarakat pada umumnya.

“Ini  soal etis atau tidak etis,  mekanisme kepegawaian ini seperti apa ASN itu kan  bersifat aparatur artinya  dia tugasnya sebagai pelayan  masyarakat,” tegasnya.

Karena semua itu sudah tertuang dalam undang-undang no 5 tahun 2015 yang mengatur, jika ada ASN yang akan  mencalonkan diri menjadi pemimpin atau Kepala Daerah.

AYA

“Saya sudah lihat tadi fasilitas di RSUD Provinsi NTB ini, semua lengkap dan bisa memberi pelayanan yang baik untuk medical tourism”

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Kesehatan RI, Letjen TNI Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad tak hanya memuji inovasi layanan, kebersihan dan keasrian RSUD Provinsi NTB yang dinilainya sangat luar biasa, Namun sekaigus menyatakan dukungan dan support sepenuhnya untuk pengembangan sebagai pusat layanan medical tourism.

Hal itu dikatakan dr Terawan usai melakukan kunjungan keliling di berbagai unit layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB di Dasan Cermen Mataram, Kamis (5/12-2019).

Mulai dari ruang bermain anak, ruang bersalin, ruang radioterapi dan sekaligus melihat langsung puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan. Menkes RI itu menegaskan, sudah terbukti bahwa di NTB, rumah sakitnya sudah bagus.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kesehatan RI yang didampingi Direktur RUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini Somawijaya, para dokter spesialis dan beberapa pejabat lingkup pemerintah Provinsi NTB.

“Dengan mengedepankan Inovasi jasa layanan kesehatan unggulan yang didukung dengan berbagai alat kesehatan yang canggih, RSUD NTB ke depan akan menjadi central rujukan kesehatan skala nasional maupun internasional,” ujarnya.

Karena itu, sudah layak dikembangkan sebagai pusat layanan kesehatan untuk medical tourism.

“Saya sudah lihat tadi fasilitas di RSUD Provinsi NTB ini, semua lengkap dan bisa memberi pelayanan yang baik untuk medical tourism,” tegas Menkes.

Dengan dukungan peralatan dan SDM yang memadai tersebut, Menkes Terawan tetap mendorong agar layanan kesehatan terus ditingkatkan.

“Masyarakat harus dilayani dengan sepenuh hati. Bekerja dengan ikhlas, dibarengi ketulusan hati untuk melayani. Semua pekerjaan harus dilandasi dengan doa dan penuh rasa syukur,” harap Menkes.

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM mengatakan, menerapkan layanan yang terbaik merupakan ikhtiar bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Menyediakan alat-alat canggih untuk mendukung segala layanan kesehatan merupakan keharusan yang diwujudkan oleh RSUD NTB.

“Semua itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat,” katanya.

Dr. Hamzi menjelaskan, komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan menjadi ikhtiar bersama.

Apalagi mendapatkan support dari Kementerian Kesehatan. Dukungan itu, tentu mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

AYA

Pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   lambatnya proses birokrasi di tanah air dikeluhkan Presiden Joko Widodo, karena birokrasi berbelit-belit. Pemangkasan struktur ASN (Aparatur Sipil Negara) akan eiadakan ASN eselon III dan IV.

jabatan eselon III dan IV akan diganti dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang rencananya bakal dilakukan tahun depan.

“Kami putuskan (ASN eselon III dan IV) diganti dengan AI (Artificial Intelligence),” kata Jokowi, Kamis (28/11/2019) saat bicara dalam acara Kompas CEO 100 Forum 2019 di Hotel Ritz Carlton.

Dengan demikian, struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua tingkat, yaitu hanya eselon I dan II.

“Yang Eselon III dan IV akan kami potong,” kata Jokowi

Tugas administratif yang sebelumnya diemban jabatan-jabatan tersebut akan dilakukan oleh AI. Hal ini bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law.

Aturan tersebut rencananya bakal memangkas 70 hingga 74 Undang-undang (UU) yang ada saat ini. Pemerintah tengah memfinalisasi draf omnibus law sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Desember 2019.

“Ini akan sangat bergantung omnibus law yang kami sampaikan ke DPR. Kalau itu disetujui akan ada perubahan besar,” katanya.

Dimulai di Kemenpan RB

Kemenpan RB dipilih menjadi contoh untuk perampingan ASN eselon III dan IV karena dinilai lebih mudah.  Sebab, tak ada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berstatus eselon III dan IV di kementerian tersebut.

Pemangkasan ASN eselon III dan IV akan dimulai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bulan ini.

“Saya akan coba contohkan bulan ini di Kemenpan RB, eselon III dan IV akan saya pangkas duluan,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (13/11/2019).

Tjahjo memastikan perampingan eselon III dan IV ini tak akan mengurangi tunjangan kinerja para ASN. Perampingan juga tak akan mengurangi jumlah ASN yang ada.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV.

“Jadi kalau eselon III dan IV berkurang, rentang jadi pendek,” kata Pratikno.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Bank Dunia, jumlah ASN pada tingkat eselon III dan IV sebesar 238.000.

Rinciannya, ASN eselon III sebanyak 52 ribu orang dan eselon IV sebanyak 186 ribu orang. Sedangkan jumlah ASN eselon I dan II mencapai 9.686 orang. Rinciannya, 286 ASN eselon I dan 9.400 ASN eselon II.

Rr (Sumber; Dkatadata.co.id)

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun

SEKOTONG-LOBAR.lombokjournal.com  — Pemda se Nusa Tenggara Barat diimbau untuk berani melelang proyek di awal tahun, sehingga semua proyek di kabupaten/kota bisa segera dilaksanakan.

Dengan melakukan lelang proyek di awal tahun, pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah akan jauh lebih baik.

“Kemarin saat arahan di Istana, Presiden berpesan  agar lelang-lelang tidak lagi dilaksanakan pada akhir tahun,” ujar Gubernur Zullkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul.

Imbauan itu disampaikannya dalam sambutannya saat menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Daerah se-Nusa Tenggara Barat, di Whyndam Hotel, Sekotong, Lombok Barat, Selasa (26/11) 2019.

Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2020 tersebut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB, perangkat daerah serta instansi vertikal Provinsi NTB, serta bupati/walikota se-Provinsi NTB.

Bang Zul ini menyampaikan, Presiden telah melakukan transfer anggaran kepada Gubernur se-Indonesia pada 14 November 2019.

Selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, gubernur bertugas menyerahkan DIPA APBN kepada seluruh satuan kerja dan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi  NTB.

“Kita harus berani melelang di awal tahun, sehingga semua proyek di kab/kota bisa segera dilaksanakan,”  tegasnya.

Menurutnya,  pemda harus berani mencoba.

“ Mudah-mudahan dengan terus kita bersama dan kita berjumpa. NTB yang lebih baik senantiasa mampu kita wujudkan,”  lata Bang Zul.

Meningkat

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2020 yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp26,08 Triliun. Angka ini meningkat 5,46 persen dari tahun 2019 (Rp24,73 Triliun).

Dari anggaran untuk NTB tersebut, sebesar Rp9,78 triliun merupakan Belanja Pemerintah Pusat. Angka Rp9,78 triliun ini meningkat 8,91 persen dari tahun 2019.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga. Sementara, Rp16,31 triliun dialokasikan untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dana Desa Tahun 2020 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan sebesar Rp1,23 Triliun (meningkat 4,40 persen dari alokasi APBN 2019 Rp1,18 Triliun). Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

Khusus TKDD, alokasi terbesar diterima Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp3,8 Triliun  dan terendah di Kota Bima sebesar Rp691.6 Miliar.

Komponen TKDD terbesar adalah DAU dengan total alokasi Rp9,08 triliun dan terendah adalah DBH SDA sebesar Rp358,5 miliar.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1,2 triliun, dengan alokasi terbesar di Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp316,3 miliar, dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp62,5 miliar.

Berikut Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi NTB Tahun 2020:

1. Provinsi NTB Rp.3.848.042.987 Triliun
2. Kabupaten Bima Rp.1.582.716.411 Triliun
3. Kabupaten Dompu Rp.910.862.902 Miliar
4. Kabupaten Lombok Barat Rp. 1.398.722.940 Triliun
5. Kabupaten Lombok Tengah Rp.1.828.847.123 Triliun
6. Kabupaten Lombok Timur Rp.2.089.474.865 Triliun
7. Kabupaten Sumbawa Rp. 1.451.631.116 Triliun
8. Kota Mataram Rp. 919.256.697 miliar
9. Kota Bima Rp. 691.650. 423 miliar
10. Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 848.386. 635 Miliar
11. Kabupaten Lombok Utara Rp. 736.420.534 Miliar

Acara Penyerahan DIPA TA. 2020 dirangkaikan dengan penandatangan Kesepakatan Bersama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang ditandatangani para Kepala Daerah.

AYA/HmsNTB

Kemampuan menguasai Al-Qur’an harus dapat dikombinasikan dengan penguasaan terhadap ilmu berhitung. Karena ilmu matematika juga merupakan dasar sukses untuk ilmu yang lainnya

LOTENG.lombokjournal.com —  Pembangunan Ponpes di NTB ke depan, jangan berkonsentrasi pada fisik saja, misalnya dengan membangun gedung yang megah.

Tapi pembangunan yang berorientasi peningkatan sumberdaya, menjadi hal yang utama yang harus diperhatikan.

Menurut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam upaya meningkatkan SDM para santri, selain fokus dalam mempelajari dan menghafal Al-Qur’an, santri diminta harus belajar ilmu matematika.

Gubernur Zullkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul mengatakan itu saat menghadiri Kajian Umum dan Silaturrahmi di Pondok Pesantren Al-Qur’an Ibnu Masykur Halimatussa’diyah, Puyung, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (25/11) 2019.

Acara ini dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Sebagai bekal membangun pribadi yang unggul”.

Bang Zul mengajak segenap keluarga besar Ponpes Ibnu Masykur, meneladani Akhlak Rasulullah SAW di dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kemampuan menguasai Al-Qur’an harus dapat dikombinasikan dengan penguasaan terhadap ilmu berhitung. Karena ilmu matematika juga merupakan dasar sukses untuk ilmu yang lainnya.

“Santri bisa jadi dokter, bisa jadi ahli hukum, dan ahli pertanian dengan menguasai ilmu matematika,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Ponpes dapat menghadirkan guru matematika yang andal dan bagus. Sehingga akan menjadi motivasi bagi para santri untuk senang belajar ilmu yang terbilang sulit itu.

“Hadirkan guru yang menarik dan punya teknik mengajar yang baik, sehingga ilmu matematika gampang dipahami dan tidak menakutkan,” ujarnya.

Bang Zul meminta manjemen Pondok Pesantren harus bisa menentramkan murid, guru, masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikannya.

Ponpes juga diminta untuk lebih peduli dan memberikan perhatian kepada kondisi sosial masyarakat lingkungan sekitarnya.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada Pondok besar dan megah, namun masih ada orang miskin dan anak yatim tidak bisa sekolah di sekitarnya.

“Jangan sampai anak yatim tidak bisa sekolah karena biaya. Makmurkan pondok dengan menghibur anak yatim di sekitar kita. Agar senantiasa mendapat keberkahan dari Allah SWT,” kata gubernur.

AYA/HmsNTB

Gebyar Pajak selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga memberi pemahaman bahwa membayar pajak itu mudah dan pelayanannya cepat

TANJUNG.lombokjournal.com — Ratusan masyarakat antusias mengikuti Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2019 yang digelar Bappenda Provinsi NTB, di lapangan Supersemar, Tanjung, Lombok Utara, Minggu (24/11) 2019.

Event yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor ini, diisi dengan berbagai kegiatan menarik.

Mulai dari jalan sehat sambil pungut sampah hingga puluhan hadiah doorprize yang menarik pun ikut meramaikan.

Di antaranya, Hadiah Utama berupa Umroh gratis, sejumlah sepeda motor, sepeda gunung, HP dan puluhan alat elektronik yang menarik masyarakat, khususnya para wajib pajak untuk mengikuti rangkaian kegiatan Gebyar pajak dari awal sampai akhir.

Penjabat Sekda Provinsi NTB yang juga Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir.H Iswandi, M.Si menjelaskan, Gebyar Pajak merupakan event  tahunan yang digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

“Tahun ini lokasi di Lombok Utara, setiap tahun lokasi digilir. Karena kita ingin memotivasi masyarakat di tiap daerah dan terus berupaya meningkatkan kesadaran membayar pajak,” terangnya.

Menurut Pak Is saaan akrab Sekda NTB itu, Gebyar Pajak selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, juga memberi pemahaman bahwa membayar pajak itu mudah dan pelayanannya cepat.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Gebyar Pajak kali ini sekaligus mensosialisasikan inovasi Bappenda NTB dalam mendukung program Zero Waste (bebas sampah), guna mewujudkan NTB Asri dan lestasi.

Juga melibatkan BPS NTB untuk mensosialisasikan sensus penduduk tahun 2020 yang menggunakan pola yang berbeda dengan sensus-sensus pendududuk sebelumnya.

Ditegaskan Sekda,  mulai saat ini dan seterusnya masyarakat sudah bisa membayar pajak kendaraan bermotor dengan sampah plastik.

BACA JUGA  ;   Kesadaran Bayar Pajak Masyarakat NTB, Terus Meningkat

“Satu unit mobil Samsat khusus pelayanan pajak dengan sampah juga kita sediakan di lokasi kegiatan ini. Jadi untuk mendukung Zero Waste, kita inisiasi program bayar pajak dengan sampah plastik,” ujarnya.

Dengan program itu, ia berharap masyarakat akan termotivasi untuk mulai memilah sampah dari rumah.

AYA/HmsNTB

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir”

MATARAM.lombokjournal.com – Pemadaman listrik yang membuat masyarakat mengadu melalui kanal NTB Care maupun lewat media social, mendapat respon Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Seminggu terakhir ini, pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Sehingga menimbulkan pertanyaan dan keluhan, apa yang terjadi.

Kesimpangsiuran informasi tentang pemadaman listrik tersebut akhirnya terjawab.

Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB I Gede Putu Aryadi, S. Sos., MH, usai meninjau lokasi Unit Pembangkit PLTU Jeranjang bersama Kabid Humas Polda NTB, jajaran PLN Wilayah NTB dan sejumlah media elektronik Nasional dan lokal, meminta PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir.

Menurut I Gede Putu Aryadi, bulan Oktober yang lalu ada 48 pengaduan tentang listrik, bulan November ini ada 5 pengaduan. Pengaduan di dominasi masalah Listrik, PDAM dan infrastruktur.

“Pengaduan masyarakat lewat medsos Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah juga sangat banyak. Pemadaman rutin setiap tahun ini harus dicarikan solusinya. Tidak boleh terus berulang setiap tahun”, tegasnya.

Menurutnya, PLN Wilyah NTB harus cepat merespon keluhan dan pengaduan masyarakat. Saat ini industrialiasi, UMKM dan pariwisata memegang peran penting pengguna pasokan listrik terbanyak.

“Perlu listrik untuk operasional dan mendukung berkembangnya usaha mereka,” jelasnya.

Ketersediaan pasokan listrik di wilayah NTB ke depan dapat mendukung event besar seperti  Motor GP di Mandalika maupun mendukung dan memperlancar program unggulan NTB Gemilang.

Pemeliharaan rutin

Gde Aryadi menambahkan, setelah mendapat penjelasan secara teknis dari kunjungan ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang dan PLTG Power Plant Peaker yang menggunakan Tenaga Gas, PLTU Jeranjang, sedang melakukan pemeliharaan rutin yang terjadi setahun sekali.

Di Jeranjang terdapat 3 (tiga) mesin pembangkit. Hari ini Senin (18/11) 2019, dua di antara mesin pembangkit itu, sudah selesai proses pemeliharaan dan satu lagi masih dalam proses pemeliharaan, yang ditargetkan akan selesai tanggal 21 Desember 2019  mendatang.

Dengan telah selesainya pemeliharaan dua pembangkit di PLTU jeranjang dan sudah mulai bisa dioperasikan, maka pasokan kebutuhan listrik di Lombok sudah dapat terpenuhi.

“Dalam waktu satu minggu ke depan ini, PT.PLN berjanji dan optimis, pemadaman listrik bergilir akan berakhir,” tegas Mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Harapannya, PLN sebagai BUMN penyedia pasokan energi, harus memiliki ketersediaan alternatif energi listrik mengatasi solusi agar setiap tahun tidak terjadi pemadaman seperti ini.

Di NTB sudah ada energi tenaga surya. Dan juga perlu tambahan pembangunan pembangkit lain. Sehingga tidak terjadi lagi pemadaman, ketika salah satu pembangkit harus memasuki masa pemeliharaan.

Dengan demikian layanan energi listrik bagi masyarakat dan juga  untuk mendukung program industrialisasi, pengolahan pertanian, pariwisata atau UMKM dalam membangun NTB, akan tetap terpenuhi.

“Ini perlu Solusi  menjawab kegundahan masyarakat akan ketersediaan energi listrik di NTB,” Harap Gede.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB Edyson Rajagukguk mengapresiasi Pemrov. NTB, Humas Polda dan Insan Pers di NTB yang berkunjung ke Unit Pembangkit PLTU Jeranjang, melihat langsung kondisi terkini dan proses kerja pemulihan sistem kelistrikan yang dilakukan selama 24 jam.

Diakui oleh Edyson,  Kondisi kelistrikan kita masih kekurangan daya untuk dipasok kepada konsumen.  Sehingga terjadi pemadaman. Namun upaya untuk menghilangkan pemadaman listrik terus dilakukan oleh PT. PLN Wilayah NTB.

“Kami bersama karyawan PLTU bekerja 24 jam dengan membagi shift untuk menyelesaikan kendala dalam ketersediaan kelistrikan untuk masyarakat,” tutur Edyson didampingi  Manager Indonesia Power PLTU Jeranjang Melky Victor.

Senior Manager Pembangkitan PLN Unit Induk Wilayah NTB ini menjelaskan 2 pembangkit di PLTU Jeranjang sudah mulai bisa dioperasikan secara bertahap, setelah sebelumnya dilakukan pemeliharaan.

“Tinggal 1 mesin pembangkit lagi disini yang terus kami kerjakan melibatkan 200 orang tekhnisi”, ungkapnya.

Dalam minggu ini ada proses penambahan daya secara bertahap. PLTU unit 2 sudah beroperasi dengan 10 Mega Watt (MW) , secara bertahap akan meningkat menjadi 25 MW pada batas maksimalnya.

Kekuatan daya juga akan didukung oleh Listrik tenaga gas, PLTG Lombok Peaker di Ampenan sebesar 50 MW. Sehingga kebutuhan penambahan menjadi 60 MW.

Kedepan untuk mendukung program Pemda di NTB dan mendukung program lainnya, PT.PLN sedang mempersiapkan penambahan kapasitas PLTU di Sambelia Lotim dengan kekuatan 2X25 MW,

AYA

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —   Kematian Bayi dan stunting merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Besar di NTB, dan sangat perlu terus dilakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun penanganan bayi prematur dan stunting, tidak hanya kepada Ibu  tapi Juga bagi calon-calon Ibu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskannnya saat membuka seminar Awam tentang Bayi Prematur, di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, Sabtu (16/11) 2019.

Seminar bertema “The Premmies, Infinity Dream: Tidak Sekedar Sintas, Tapi Hidup Berkualitas” itu, dalam rangka peringatan hari premature dunia yang, sekaligus sebagai rangkaian HUT RSUD Provinsi NTB.

Dikatakannya, salah satu Program di NTB adalah Revitalisasi Posyandu. Jika kegiatan penanganan masalah kesehatan dan masalah sosial diintervensi di tingkat Posyandu, harapannya mewujudkan ‘Masyarakat NTB yang Gemilang’.

“Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau, karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas,” ujar wagub.

Wagub sangat mengapresiasi kegiatan digagas di Hari Kesehatan dunia yang bertema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”, untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

Plh. Direktur RSUDP NTB, dr. Agus Rusdhy, SpOG (K) MARS mengungkapkan, setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur.

Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia. WHO mencatat ada 675.700 kelahiran prematur di Indonesia.

“WHO mencatat terjadi peningkatan angka kelahiran prematur selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.

Dijelaskan dr. Rusdhy, bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir. Seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular atau non communicable diseases (NDS) seperti, hipertensi dan diabetes di kemudian hari, atau masalah kesehatan yang lain.

“Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur,” ujarnya.

Dikatakan Rusdhy, anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Bayi prematur memiliki resiko stunting, sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

“Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari),” ujarnya.

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut.

AYA/HmsNTB

Walaupun tatangan besar dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti, JKN sangat dibutuhkan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019, di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Selasa (12/11) 2019.

Wagub NTB membacakan Amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Merujuk Tema Hari Kesehatan Nasional, “Generasi Sehat Indonesia Unggul”, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu “Stunting” dan “Jaminan Kesehatan Nasional.”

Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.

Wagub Umi Rohmi menyampaikan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu. Yang ditandai adanya peningkatan “Indeks Pembangunan Manusia” Indonesia setiap tahun, salah satu parameter  adalah “Usia Harapan Hidup”.

Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain; menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

“Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen,” ungkap Hj Rohmi.

Wagub menambahkan, JKN telah dilaksanakan sepenuhnya.

Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti,  JKN sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

“Mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang di hadapi saat in, dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” tambah Wagub.

Wagub menegaskan,  NTB akan mendorong suksesnya program kesehatan nasional. Revitalisasi Posyandu adalah salah satu bentuk program unggulan pemerintah.

Wagub berharap, melalui Posyandu kita bisa intervensi tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial, sehingga dibutuhkan kesungguhan bagaimana program Revitalisasi Posyandu ini bisa sukses.

“Kita harap semua posyandu kita bisa menjadi posyandu keluarga dari bayi hingga lansia, kita sukseskan revitalisasi posyandu, semoga tahun 2023 dapat menjadi posyandu keluarga,” kata  Wagub.

Menutup amanatnya, Wagub mengucapkan selamat hari kesehatan nasional, semoga melalui HKN ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita untuk umat bangsa.

Usai upacara HKN, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Juara Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.

Juga dilakukan pemberian penghargaan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi, Penghargaan Apoteker Master Agent Of Change Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, Penghargaan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.

Serta Penghargaan Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100 persen, Penyerahan secara simbolis multi vitamin untuk ibu hamil Kekurangan Energy Kronis dari Vitamin Angels.

AYA/HmsNTB

Pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkam sebagai bagian dari pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com  — Lima program dari 8 usulan program strategis Daerah Provinsi NTB telah diakomodir dan disetujui menjadi program pembangunan Strategis Nasional.

Program strategis NTB itu ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi., MTP mengatakan,  kelima program itu menurut Ardhi , meliputi sejumlah program penopang percepatan pembangunan di NTB.

Di antaranya pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan aksesibitas wilayah serta pariwisata, dan pembangunan SDM  unggul agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Ardi menegaskan itu saat ditemui usai memimpin rapat pemantapan bahan usulan RPJMN 2020-2024 di ruang rapat Geopark Rinjani Bappeda NTB di Mataram, Senin (11/11) 2019.

Kepastian disetujuinya 5 program strategis NTB ke RPJMN tersebut, didapatkan berdasarkan keputusan Kementerian Bappenas beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan kajian yang cukup panjang.

Menurut, Ardi kelima usulan program itu meliputi, pertama, Pembanguman smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter disetujui, karena program tersebut termasuk dalam 19 kawasan prioritas nasional. Beragam industri turunannya, masih akan dibahas lebih lanjut.

Kedua, usulan pembangunan konektivitas Pulau Sumbawa terhadap Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Mandalika dan Labuhan Bajo.

Menurutnya, usulan konektivitas ini didasarkan pertimbangan besarnya potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan dikawasan itu.

Termasuk salah satunya Pulau Sumbawa memiliki cagar biosfer dunia, dan juga potensi wisata bahari yang kaya akan keindahan laut dan alamnya.

“Kita tahu di Sumbawa terdapat Cagar Biosfer dan kawasan Samota sehingga betul betul dapat dipastikan konektivitasnya. Ini bagian yang kita perjuangkan,” ujarnya.

Ketiga, pembangunan jalan nasional lintas Pulau Sumbawa (ruas jalan Pototano-Sape) juga ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.

Meskipun diterima, lanjut Ardhi, namun pembangunannya akan lebih diprioritaskan pada ruas jalan menuju kawasan SAMOTA. Pasalnya, kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora merupakan kawasan yang jadi prioritas pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus setelah KEK Mandalika Lombok.

Selain Samota, Ruas Jalan yang diprioritaskan yaitu ruas jalan menuju pelabuham Aibari Sumbawa, terang Ardi.

Keempat, pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkam sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga usulan peningkatan SDM ini sudah terakomodir dalam badan pengembangan keahlian dan stakeholder lainnya.

Global hub Bandar Kayangan

Usulan pemerintah NTB yang terkahir yang masuk dalam jangka pembangunan nasional adalah Pengembangan geopark Rinjani dan Tambora.

Dua gunung kebanggaan masyarakat NTB ini merupakan icon utama dalam semua  icon wisatanya.

“Infrastruktur pendukung dan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya menjadi direktif pemerintah pusat,” kata Ardhi.

Disamping lima usulan yang disetujui, Ardi juga menjelaskan tiga usulan yang tidak atau belum disetujui sebagai program nasional  dalam RPJMN 2020-2024.

Pertama, rencana pembangunan global hub Bandar Kayangan.

Meski belum masuk dalam RPJMN, namun pengembangan tetap dilakukan oleh Pemda NTB dan kementrian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung.

“Sedangkan pengembangan aspek bisnisnya diarahkan kepada peran investor atau pihak swasta,” katanya.

Usulan kedua adalah, Pembangunan Jalan By Pass Lembar-Mataram-Labuan Lombok yang masih menunggu hasil finalisasi kajian Integrated Tourism Masterplan (ITMP)

“Artinya pemerintah masih menunggu progres perkembangan berbagai pariwisata di Pulau Lombok,” tuturnya.

Kemudian usulan terakhir yang belum disetujui menjadi program RPJMN adalah terkait Percepatan Perizinan Oil Storage dan Kilang Minyak.

Belum ditetapkannya menjadi program nasional,  karena masih dianggap lebih tepat dikembangkan melalui pelibatan peran swasta.

AYA