“Hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin di tempat kita ini, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berarti”

MATARAM.lomokjournal.com —  Tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dengan Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, 22 Januari 2020 lalu, tengah dikembangkan  industri yang mengolah sampah menjadi Pellet yang merupakan bahan bakar.

Kesepakatan tersebut memuat tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi.

Salah satu tempat pengembangannya, berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat.

Sejumlah mesin pengolah sampah telah diproduksi bahkan dalam uji coba telah berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar Pellet.

Proses pengolahan sampah ini terbilang sederhana dan mudah. Setelah dipilah, sampah yang sudah terpisah dari batu dan besi kemudian dilakukan proses peuyeumisasi atau proses penumpukkan dengan bioactivator selama tujuh hari.

Sampah itu kemudian dimasukkan di mesin pencacah dan hasilnya dicetak dalam mesin pencetak Pellet. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Danrem 162 WB, Kol. CZi Ahmad Rizal Ramdani yang meninjau langsung proses produksi Pellet energy mengatakan kehadiran mesin itu semakin memudahkan masyarakat untuk mengolah sampah.

“Terima kasih kepada PLN yang dengan kerja kerasnya, keseriusannya menyebabkan hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin di tempat kita ini, mengubah sampah menjadi sesuatu yang berarti,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini di TPA Kebon Kongok, Jumat (31/01/2020).

Bang Zul mengatakan, Pemprov NTB tengah menggalakkan program Zero Waste, yaitu program menjaga kebersihan lingkungan dengan meminimalisir keberadaan sampah.

Akhirnya, zero waste menjadi bahan diskursus dan perbincangan dimana-mana. Kehadiran mesin pengolahan ini, akan memberikan semangat kepada masyarakat untuk mengumpulkan sampah.

“Alhamdulillah, dengan hadirnya pengolahan menjadi sesuatu yang berarti, digunakan PLN bahkan untuk masyarakat dengan kompornya, saya kira masalah sampah minimal ada cahaya di ujung terowongan,” ungkapnya.

Bang Zul mengapresiasi jajaran PLN yang telah mengembangkan teknologi ini. Sehingga, program Zero waste tidak sekedar wacana, namun menjadi nyata di tengah tengah masyarakat.

General Manager Perusahaan Listrik Nasional (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB, Rudi Purnomoloka mengatakan instalasi mesin pengolahan sampah ini akan menghasilkan bahan bakar Pellet, dalam satu ton sampah dapat menghasilkan sekitar 40 persen Pellet.

“Ini adalah salah satu kontribusi kami PLN kepada pemerintah dan masyarakat NTB. Supaya kami juga bisa membantu permasalahan sampah di setiap daerah,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Antisipasi Dan Hindari Kepanikan  Masyarakat  Terkait Informasi Virus Corona

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemantauan dan pengecekan pos kesehatan Bandara Lombok International Airline di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, untuk mengantisipasi penyebaran dan hindari kepanikan Masyarakat akan Informasi Penyebaran Virus Corona di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemantauan itu dilakukan Komandan Korem (Danrem) 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dan Dandenkesyah Mataram, Letkol Ckm Dewa Ngakan Gde Widiadnyana, S.Kep.Ners., M.M.Kes., , Rabu (29/01/20).

Danrem bersama rombongan juga menyempatkan dialog dengan petugas kesehatan Bandara dan pengecekan SOP penanganan maupun sejumlah alat health quarantine check (HQC) untuk mendeteksi suspec corona pada kedatangan tamu internasional.

Usai melakukan pengecekan HQC, Danrem 162/WB dalam wawancaranya menyampaikan, dari Korem 162/WB bersama Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan pengecekan secara langsung terhadap pos kesehatan di Bandara terkait dengan isu merebaknya virus corona dari Wuhan Cina.

“Pengecekan tersebut terkait dengan bagaimana dan sejauhmana persiapan dari KKP maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi jika ada wisatawan ataupun warga terindikasi terjangkit virus corona, dan alhamdulillah sudah dijelaskan secara datail oleh petugas,” terangnya

Dijelaskan, prosedur pengecekan indikasi adanya virus mulai dari menggunakan alat sensor carnal yang dibantu dengan pengatur suhu maupun infra red, untuk mengetahui indikasi adanya penderita terjangkit virus corona.

“Alhamdulillah sampai saat ini wilayah NTB khususnya di Bandara LIA masih aman dan tidak ada terindikasi atau mengarah pada suspec corona,” ujar alumnus Akmil 1993 tersebut.

Selain pengecekan di bandara, rencana pengecekan akan dilakukan dibeberapa pintu masuk Pulau NTB seperti di Pelabuhan Lembar maupun di Gili sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi, untuk menyakinkan tidak adanya penyebaran virus corona.

Danrem juga menghimbau kepada seluruh masyarakat NTB agat tidak panik dan tetap normal menjalankan aktivitas seperti biasa, dengan tetap menjaga pola hidup sehat dengan makan-makanan yang sehat, sering cuci tangan dan minum air putih yang banyak.

GM Angkasa Pura I Nugroho Jati menyatakan, sampai saat ini belum ada laporan yang positif mengarah pada indikasi-indikasi yang harus ditangani secara serius.

Terkait kunjungan warga Cina, Nugroho menyampaikan selama periode 2019, penumpang dari Cina mengalami penurunan, dan itu bisa dilihat pada statistik kunjungan setelah bulan Januari 2020 nanti.

AYA

“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi”

MATARAM.lombokjournal.com –  Corona Crisis Center (3C) yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Prmprov) NTB akan melayani berbagai hal terkait informasi dan pertanyaan yang masuk dari seluruh masyarakat, pembaruan data-data dan situasi terkini, termasuk berbagai penanganan medis yang dibutuhkan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan itu saat memimpin rapat lanjutan usai pelaksanaan jumpa pers di ruang rapat Sekda NTB, Selasa (28/01/2020).

3 C disiapkan engantisipasi munculnya virus corona di berbagai negara dan mengantisipasi simpang siurnya pemberitaan serta informasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan Corona Crisis Center.

“3 C yang kita buat harus menjadi pusat informasi, treatment medic, serta rescue and recovery“, tegas Miq Gita memberikan instruksi.

Sekda berharap, agar seluruh OPD terkait mendukung penuh C3 yang dibentuk, dengan segera memberikan data dan informasi yang terbaru, terkait perkembangan pariwisata di NTB, maupun perkembangan mahasiswa di China.

Ini merupakan persiapan NTB menutup serta menangkal kemungkinan masuknya corona dari berbagai pintu moda transportasi baik darat, laut dan udara.

C 3 akan dikomandani oleh Asisten Administrasi dan Umum Dra, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., dengan Sekretaris Kepala Biro Kesra Setda Prov. NTB, yang didukung oleh Anggota dari OPD terkait di tingkat Provinsi yaitu, Kepala Dinas Kominfotik, Biro Humas dan Protokol, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUP, Kepala Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, KKP, dan Dinas Pariwisata.

C 3 juga akan berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No. 12 Mataram.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., yang juga hadir menyampaikan, crisis center memang menjadi hal utama yang dibutuhkan menyikapi kondisi saat ini.

“Crisis center juga akan menjalankan informasi edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam memberikan ketenangan bahwa pemerintah selalu hadir untuk masyarakatnya dalam berbagai situasi,” pungkas Najamuddin.

AYA/HmsNTB

“Sejauh ini dua awardee kita dalam keadaan tidak sakit atau dalam kondisi sehat”

MATARAM. lombokjournal.com  —  Mahasiswa penerima awardee beasiswa NTB yang menempuh pendidikan di Kota Wuhan, China dilaporkan masih dalam kondisi aman.

Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Provinsi NTB tetap melakukan koordinasi dengan pihak KBRI terkait dengan upaya perlindungan mahasiswa NTB di kota tersebut.

Ketua Divisi Kerjasama LPP NTB, Imanuella Andilolo, M.Sc mengatakan, sejauh ini memang Pemerintah China belum memberi akses masuk ke Wuhan lantaran masih dalam kondisi terisolasi untuk menghindari penyebaran virus corona.

“Kalau ada perkembangan kami di LPP akan segera dihubungi dan kami akan selalu monitor,” kata Imanuella Andilolo, Minggu (26/01/2020).

Di Kota Wuhan, ada empat orang penerima awardee beasiswa NTB. Dari empat orang tersebut sebanyak dua orang sudah berada di Indonesia, serta dua orang lainnya masih berada di Wuhan.

Dua orang mahasiswa penerima beasiswa NTB yang sudah berada di Indonesia tersebut memang kebetulan sedang berada di luar Wuhan sebelum kota tersebut ditutup aksesnya oleh pemerintah China.

“Mereka kebetulan sudah keluar dari Wuhan sebelum akses ditutup untuk berlibur karena sekarang sedang liburan Tahun Baru China” terangnya.

Sementara dua orang awardee beasiswa NTB yang lain masih tetap tinggal di Wuhan. Mereka saat ini berada di asrama kampus dan difasilitasi oleh pihak kampus.

Kantin yang tadinya tutup selama musim liburan ini sudah kembali dibuka agar mahasiswa yang tinggal di asrama tidak perlu keluar asrama untuk mencari makanan.

Di sana kata Imanuella, setiap hari dilakukan pengecekan suhu tubuh, karena symptom utama adalah demam.

“ Sejauh ini dua awardee kita dalam keadaan tidak sakit atau dalam kondisi sehat,” ujarnya.

Terkait awardee Beasiswa NTB di lokasi lain di China, LPP juga terus berkoordinasi dengan pihak kampus masing-masing dan KBRI.

“Situasi saat ini masih kondusif namun untuk antisipasi jadwal sekolah diundur sehingga disarankan oleh pihak KBRI dan sekolah untuk pulang saja kalau bisa mumpung libur panjang. Tapi stay di asrama juga tidak apa-apa karena langkah-langkah antisipatif sudah ditetapkan. Anak-anak diwajibkan untuk selalu ikut arahan Kepala Asramanya,” tegasnya.

Imanuella juga meluruskan informasi yang dimuat di sebuah media online yang menyebutkan bahwa mahasiswa NTB yang sedang menempuh pendidikan di China akan dipulangkan semuanya oleh LPP.

”Bahwa tidak benar statement yang muncul seperti itu,” terangnya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy S.Sos MM mengatakan, Pemprov NTB saat ini terus mamantau perkembangan kondisi awardee NTB di Kota Wuhan. Yang pasti dua orang awardee NTB yang masih tinggal di sana dalam kondisi aman dan sehat.

” LPP NTB juga pro aktif memantau kondisi mereka.” terangnya.

AYA/HmsNTB

Sangat penting adanya komitmen semua pihak dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birorasi Bersih dan Melayani,  di seluruh wilayah Kemenkumham di Indonesia, khususnya di NTB

SENGGIGI.lombokjournal.com  – Wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,  jajaran Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi NTB melakukan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020.

Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 itu dilakukan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekjen Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto.

Sekaligus Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM), berlangsung di Aruna Hotel, Senggigi, Jumat (24/01/2020).

Khususnya dalam akses layanan hukum yang berkeadilan dan tentunya bebas dari praktek-praktek korupsi.

Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah sangat mengapresiasi pencanangan zona WBK/WBBM itu. Hal tersebut sebagai wujud kesungguhan institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai konsep dan cita-cita masyarakat.

Komitmen mengahadirkan pemerintahan bersih, khususnya dalam mencegah korupsi dan memperbaiki layanan publik melalui penataan SDM, merupakan formula tepat dalam menjadikan institusi yang profesional, bebas korupsi dan mampu melahirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Massifnya kasus korupsi membutuhkan kesungguhan dalam pemberantasannya. Pemberantasan yang optimal akan menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat di wilaya Kemenkumham, khususnya di NTB,” kata wagub.

Membangun Zona Integritas

Sekjen Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan sangat penting adanya komitmen semua pihak dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM di seluruh wilayah Kemenkumham di Indonesia, khususnya di NTB.

Menurutnya, hal tersebut menjadi bagian penting bagi tugas seluruh jajaran Kemenkumham di Indonesia. Terutama dalam memberikan akses hukum yang luas kepada masyarakat.

Pilar utama membangun integritas nasional dengan menghadirkan layanan yang ramah dalam mewujudkan WBK/WBBM. Kunci mewujudkan hal itu dengan terus melakukan peningkatan kompetensi, agar dapat menjalankan  tugas dengan baik.

“Dan ini menjadi kebutuhan sehari-hari jajaran Kemenkumham di Indonesia,” ujarnya.

Peningkatan SDM dan kompetensi bagi sekitar 65 ribu generasi muda di Kemenkumham menjadi perhatian khusus. Agar mampu menghasilkan generasi yang berintegritas  di jajaran Kemenkumham.

Ia mengingatkan seluruh jajaran Kemenkumham di Indonesia, khususnya di NTB, agar tetap membangun kerjasama yang solid dalam melaksanakan tugas di wilayah Kemenkumham. Ia juga mengimbau  ASN Kemenkumham agar betul-betul melaksanakan janji dengan baik. Sehingga betul-betul pelayanan yang diberikan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama dan tidak ada kemudahan tanpa do’a,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, mengatakan penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas mewujudkan WBK/WBBM sebagai bukti keseriusan Kemenkumhan dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengawal agenda pembangunan nasional.

Ia menilai hal itu, sebagai salah satu upaya keras untuk memberikan kepercayaan publik. Dikatakan, komitmen dan ikrar pemerintah dalam mewujudkan WBK/WBBM, sangat berpengaruh terhadap performa pelayanan publik.

Selain itu Proses deklarasi juga memiliki pengaruh terhadap turunnya laporan-laporan masyarakat kepada Ombudsman.

Adhar memandang ruang terbuka dan partisipasi semua elemen merupakan konsep terbaik untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

Ia mengajak seluruh elemen, baik di jajaran Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi NTB untuk bersama-sama meningkatkan tata kelola dalam menekan Mal Administrasi di NTB.

AYA/HmsNTB

Meski  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah

LOTENG.lombokjournal.com —  Pemprov NTB serius dalam penanganan sampah, dan menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Wilayah (UIW) NTB dalam pengelolaan sampah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara, Ahmad Rofiq,  tentang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah menjadi Sumber Energi, di Gedung VIP Bandara Internasional Lombok, Rabu (22/01/2020).

Hal ini merupakan komitmen antara Pemerintah Provinsi NTB dengan PLN dan BUMN untuk menyukseskan program Zero Waste.

Kesepakatan ini juga akan menguatkan program pengelolaan sampah yang sudah dilakukan pemerintah bersama masyarakat, seperti pengadaan bank sampah di setiap desa.  Saat ini, sebanyak 473 bank sampah terbentuk di seluruh wilayah NTB.

Bang Zul sapaan akrab gubernur mengatakan, meskipun  penandatanganan kesepakatan ini terlihat sederhana, tapi merupakan satu hal yang sangat bersejarah. Aksi pengelolaan sampah itu katanya sudah masuk ke desa desa dan dusun di seluruh NTB, katanya.

“Ini menggelisahkan kami takutnya nanti masyarakat oke dan sudah aware terhadap permasalahan sampah, kemudian sampahnya mau dikemanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata BangZul.

Bang Zul ingin sampah yang ada tidak lagi menjadi sumber masalah, tapi menghadirkan keberkahan. Sampah harus diolah menjadi hal-hal yang produktif dan menghasilkan insentif keuangan.

“Sekarang tanpa disuruh pun saya kira masyarakat segera akan membersihkan sampah untuk menjadikan hal-hal yang produktif terutama di desa-desa, apalagi ini sesuai dengan keinginan kami menjadikan tourism atau pariwisata sebagai top priority,” katanya.

2020, Elektrifikasi 100 Persen

Ahmad Rofiq Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mengatakan, meski kerjasama belum besar, tapi sangat membantu PLN.

Ia mengapresiasi Pemprov NTB yang banyak mendukung PLN, salah satunya dengan memberikan bantuan untuk pasang gratis kepada para pelanggan baru PLN.

Program ini meningkatkan rasio elektrifikasi, sesuai perintah Presiden Jokowi bahwa ratio elektrifikasi harus 100 persen di seluruh Tanah Air tahun 2020.

Dikatakan, Pemprov NTB telah membantu PLN pada masa-masa sulit, seperti pemadaman bergilir tahun 2019 lalu, dengan menyampaikan setatemen yang menenangkan masyarakat.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik di seluruh NTB. Menurutnya, fasilitas kelistrikan yang ada di NTB termasuk yang baik. Bila ada pembangkit yang mati, bisa digantikan dengan yang sedang standby.

Hadir saat itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Ir. Madani Mukarom, B.SC.F, M.SI, General Manager PT PLN Persero UIW NTB Rudi Purnomoloka, EVP pengembangan Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara Eman Prijono Wasito Adi, EVP Konstruksi regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Robert Purba.

AYA/HmsNTB

“Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin melebar”

MATARAM.lombokjournal.com —  Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2019 sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen), mengalami penurunan pada September 2019 menjadi sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merilis Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2019  – September 2019 yaitu sebesar 0,68 persen poin.

“Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen,” ujar Suntono, Kepala BPS NTB,  Rabu (15/01/2020).

Suntono menjelaskan, peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,35 persen untuk perkotaan dan 74,87 persen untuk perdesaan.

Menurunya, pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin melebar,” ungkapnya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan.

Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,500 pada Maret 2019 menjadi 2,169 pada September 2019.

Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari  2,166 pada Maret 2019 menjadi 2,073 pada September 2019.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan.

Untuk perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,451 pada Maret 2019 menjadi 0,533 pada September 2019. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019.

AYA

Penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di bagian timur Lotim. Namun juga akan dilakukan di Lombok Timur bagian selatan

LOTIM.lombokjournal.com — Sebanyak 6035 pohon ditanam Gubernur . H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy, MM bersama masyarakat Desa Prigi, Kacamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan luas lahan sekitar 60 Ha, Rabu (15/01/2020).

Penanaman  ini untuk menggencarkan program NTB hijau di Kabupaten Lombok Timur, setelah kegiatan serupa dilakukan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu beberapa hari lalu.

Jenis pohon yang ditanam yaitu Manggis, Lengkeng, Rambutan, Durian, Guava, Nangka, Mangga dan Alpukat. Pemilihan pohon ini dilakukan agar dalam waktu dua dan tiga tahun ke depan, masyarakat dapat memanen buah dan tidak akan ditebang.

Penanaman ribuan pohon buah-buahan ini merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan yang gundul.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus menanam pohon untuk memberikan harapan generasi NTB di masa yang akan datang. Sehingga mereka dapat melihat dan menikmati rimbunnya pohon dan hutan di NTB.

“Menanam pohon sejatinya adalah menanam harapan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang,” ungkap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul, saat gerakan menanam 6035 pohon tersebut.

Bang Zul mangajak masyarakat untuk menjaga dan merawat pohon yang telah ditanam tersebut. Sebab, ketika nanti pohon tersebut berbuah, maka masyarakat anak menuai hasil yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat.

“Pemerintah tidak mungkin mengerjakan sendiri, harus didukung oleh private sector. Sebab, the engine of economic growth itu adalah private sector,” jelas Bang Zul.

Bang Zul berharap, pihak swasta dapat memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat.

Hadirnya perusahaan-perusahaan besar, tidak cukup dengan hitung-hitungan bisnis atau angka-angka. Namun perlu juga doa-doa masyarakat.

Karena, tidak ada yang tahu di tengah masalah yang muncul, terdapat peluang yang dapat mendistribusikan kemanfaatan bagi semua.

“Tugas kami adalah memfasilitasi, bukan mempersulit. Jangan bikin susah, kalau untuk investasi, kita menggelar karpet merah,” tegasnya.

Bang Zul juga menyampaikan kebahagiaannya berkunjung dan menyapa masyarakat di desa tersebut. Ia mengaku, dengan melihat senyuman masyarakat yang hadir, akan memberikan semangat untuk terus melayani mereka.

Hangatnya sambutan itu kata Gubernur menandakan bahwa masyarakat menitipkan harapan besar di Pemerintah untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Bupati Lotim mengatakan kehadiran Gubernur Zul disambut antusias oleh masyarakat. Ini merupakan bentuk kerinduan mereka terhadap pemimpinnya.

Sukiman juga menjelaskan,  Desa Perigi dengan 14 Dusun dibagi dalam tugas klaster yang masing-masingnya memiliki potensi yang berbeda.

Perigi bagian atas, dianugerahi potensi batu-batuan besar yang masyarakat setempat sebut dengan emas hitam dan coklat.

Di bagian kanan Perigi, masyarakat dianugerahkan dengan potensi batu apung. Sebagian besarnya sudah tergali, yang tersisa tinggal sedikit. Di arah Baratnya, masyarakat mendapatkan karunia pasir berkualitas nomor satu.

“Ini menjadi sumber PAD kami,” ungkapnya.

Selain potensi tersebut, masih terdapat masyarakat yang belum menikmati aliran listrik. Karena itu, Ia meminta dukungan gubernur agar masyarakat dapat menikmati listrik sebagaimana daerah lain.

Terkait penanaman pohon, ia mendukung program NTB Hijau yang digalakkan Pemerintah Provinsi. Katanya, penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan di bagian timur Lotim. Namun juga akan dilakukan di Lombok Timur bagian selatan.

AYA/HmsNTB

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan, diminta terus intens mengawasi proses penanaman kembali hutan-hutan yang sudah tidak produktif dan tidak hijau di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Parado

BIMA.lombokjournal.com —  Penanaman Kemiri dan Kayu Putih di Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, merupakan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung dan mewujudkan NTB Asri dan Lestari.

Rangkaian penanaman pohon kemiri dan pohon kayu putih yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc usai mencanangkan Bima Sebagai Pusat Industrialisasi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Sabtu (11/01/2020) siang itu, sebagai wujud kepedulian terhadap lahan kritis pada kawasan hutan di NTB.

“Kita motong hutan, menebang hutan itu gampang, tapi saya lihat pohon-pohon yang besar itu, kasihan kalau anak cucu kita tidak menikmati dan melihatnya,” ungkap Gubernur Zul.

Adanya investor yang hadir dapat menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat, sehingga tidak lagi menebang pohon sebagai lahan penghasilannya.

“Kalau memang pekerjaan yang kita cari, mudah mudahan dengan adanya alternatif, kelestarian dan keasrian lingkungan bisa kita jaga. Pada saat yang sama alternatif pekerjaan kita sediakan oleh investasi yang hadir dan masuk ke tempat kita,” tutur Gubernur Zul.

Dikatakan, Menteri Kehutanan telah menyampaikan secara langsung, ajakan untuk lakukan penghijauan kembali di NTB.

Bupati Kabupate Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengajak segala pihak untuk bersinergi merawat dan menjaga hutan.

“Saya mengajak untuk memperbaiki hutan yang kita miliki. Karena masyarakat Parado yang berada di ketinggian, tidak merasa khawatir dengan kondisi hutan hari ini. Tetapi, bagi masyarakat yang ada di bawah atau di kaki gunung, beda dalam situasi yang mencekam dan menghawatirkan,” ujar Indah.

Indah berharap agar pemerintah provinsi melalui Dinas Kehutanan, terus intens mengawasi proses penanaman kembali hutan-hutan yang sudah tidak produktif dan tidak hijau di Kabupaten Bima khususnya di Kecamatan Parado.

“Kami memohon dukungan bapak Gubernur, agar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Bima, khususnya yang ada di kecamatan Parado agar mendapatkan perhatian khusus untuk pembibitan sehingga bisa ditanami kembali,” harap Indah.

Dalam acara itu hadir anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi NTB, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Wakil Bupati Bima, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Insfrastruktur dan Pembangunan Manggaukang Raba, Kadis LHK, Kadis PMPD Dukcapil, Kadis Pariwisata, Kadis Perindustrian, Kadis PU, Kadis Pertanian, Kalak BPBD, Karo Umum dan Karo Humas dan Protokol.

AYA/HmsNTB

Prakiraan Cuaca buruk itu tejadi di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat,  Sumbawa, Kota Bima, Bima dan Dompu pada siang hingga malam hari

MATARAM.lombokjournal.com — Sistem buka tutup diberlakukan Dinas Perhubungan Provinsi NTB terhadap pengoperasian pelabuhan yang ada di wilayahnya.

Pemberlakuan sistem buka tutup tersebut karena cuaca buruk.

“Penerapan sistem buka tutup harus dilakukan  agar aktivitas penyebrangan  tetap berjalan normal  di tengah kondisi cuaca buruk yang melanda perairan ntb akhir-akhir ini,” ujar Kepala Dinas Perhubungan L. Bayu WIndia, Selasa (06/01/2020)

Bayu mengtakan,  sampai saat ini aktivitas penyebrangan masih berjalan normal. Namun  dengan kondisi cuaca yang kurang bersabat  yang melanda perairan NTB,  pihak Dinas Perhubungan  pun harus menerapkan sistem buka tutup.

“Sistim buka tutup dilakukan bertujuan agar aktivitas penyebrangan melalui jalur laut sehingga  tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan penumpang dan barang ,” terangnya

Bayu juga menyebut meski aktivitas penyebrangan di seluruh pelabuhan tetap beraktivitas normal, namun tetap mengacu pada himbauan yang dikeluarkan oleh BMKG sebab dari himbauan yang dikeluarkan tersebut aktivitas di pelabuhan bisa berjalan.

Seperti diketahui,  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini  sejak 29 November 2019,  yang menyebut berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang.

Prakiraan Cuaca buruk itu tejadi di sebagian wilayah Mataram, Lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat,  Sumbawa, Kota Bima, Bima dan Dompu pada siang hingga malam hari .

Serta mewaspadai tinggi gelombang yang mencapai 2 meter, di Selat Lombok Bagian Utara, Selat Lombok Bagian Selatan, Selat Alas bagian utara, Selat Alas selatan perairan utara Sumbawa,  Samudera Hindia selatan NTB, Selat Sape bagian utara dan Selat Sape bagian selatan.

AYA