“Kita ingin sungguh-sungguh berbuat untuk alam dan lingkungan kita, maka dari itu ada program NTB Bersih dan NTB Hijau, atau dalam kata kerennya adalah Zero Waste, dan Alhamdulillah virus Zero Waste sudah tersebar”

SUMBAWA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd melaunching Program Sekolah Bersih dan Sehat di Sumbawa, Kamis (05/03/2020).

Namun, bukan sekolah biasa yang menjadi tempat yang dijadikan contoh sekolah bersih dan sehat tersebut, melainkan di sekolah luar biasa yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Sumbawa.

Sekolah ini dipilih untuk membuktikan, keterbatasan seseorang bukan jadi penghalang bagi masyarakat khususnya siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk ikut serta dalam melaksanakan program-program pemerintah provinsi.

Salah seorang siswa berkebutuhan khusus, Yudi, yang kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya justru mampu memungut sampah, memilah kemudian membuangnya di tempat yang sudah disediakan.

“Kita diperlihatkan apa yang mereka lakukan itu betul-betul menampar kita, anak-anak kita yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus saja bisa menampilkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, menunjukkan kepada kita seperti itu, apalagi kita yang normal,” ungkap Wakil Gubernur.

Sekolah bersih dan sehat, menjadi salah satu instrumen dari visi-misi NTB Gemilang. Ia mengatakan bahwa sekolah bersih dan sehat juga sebagai bagian dari ikhtiar menuju NTB sehat.

Tugas untuk menjadikan NTB bersih dan sehat bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, masyarakat juga memiliki peran dalam mewujudkan NTB Bersih dan Sehat.

“Memelihara alam, memelihara lingkungan  adalah tugas orang lain, tugas pemerintah saja, atau tugas orang-orang tertentu, bukan, itu tugas kita semua,” terang Umi Rohmi.

Masyarakat diminta terus menjaga alam dan lingkungan sekitar agar kebersihan dan keindahan alam dapat dinikmati.

Keindahan dan kebersihan alam serta lingkungan menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi, mengingat NTB adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu referensi pariwisata dunia.

“Kita ingin sungguh-sungguh berbuat untuk alam dan lingkungan kita, maka dari itu ada program NTB Bersih dan NTB Hijau, atau dalam kata kerennya adalah Zero Waste, dan Alhamdulillah virus Zero Waste sudah tersebar,” tutur Ummi Rohmi.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lingkungan-lingkungan dan sekolah-sekolah yang menjalankan program zero waste di tempatnya masing-masing sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan misi NTB Bersih dan Hijau.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqon mengatakan SLBN 1 Sumbawa dipilih menjadi salah satu instrumen dalam program ini karena sekolah ini merupakan salah satu lembaga formal pendidikan.

Namun juga memberikan pendidikan khusus keterampilan  kepada siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.

Sekolah merupakan tempat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari.

Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah.

AYA/HmsNTB

“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB”

TALIWANG.lombokjournal.com —  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan satu-satunya kabupaten di NTB yang telah 100 persen berstatus ODF (Open Defecation Free), atau tidak buang air besar sembarangan di NTB.

Status tersebut diraih Pemerintah Kabupaten  Sumbawa Barat, karena telah memiliki infrastruktur pengolahan sanitasi aman, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sedangkan sembilan Kabupaten/kota lainnya di NTB saat ini masih berstatus menuju ODF.

Hal itu diungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan penuh rasa bangga kepada Pemda KSB, dalam sambutannya pada acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

“Tuntaskan BASNO Provinsi NTB, Hentikan buang air sembarangan menuju pengelolaan sanitasi Aman” menjadi tema utama dalam acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, di Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (04/03/2020).

Saat ini Pemerintah Pusat dan Provinsi terus berkolaborasi dalam mendorong Kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB untuk lebih peduli pada persoalan mendasar masyarakat. Yakni persoalan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pelayanan kesehatan.

Dijelaskan wagub, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan ODF 100 persen di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Akselerasi program unggulan seperti Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, diyakini sebagai kunci dari suksesnya ODF di NTB.

Dengan memulai dari skup terkecil namun memiliki dampak besar, maka banyak persoalan kesehatan dan masalah sosial akan dapat ditangani mulai dari tingkat Dusun.

“Termasuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan prilaku tidak buang air sebarangan,” ujarnya.

Dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, saat ini 1.300 telah menjadi Posyandu Keluarga. Ia optimis tahun 2023 semua Posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.

“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB,” pungkasnya.

Perwakil UNICEF, Mr. Robert Gas mengatakan, Unicef berkomitmen akan terus membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam menghapus prilaku buang air sembarang, melalui BASNO (ODF). Ia menargetkan Provinsi NTB bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023.

“Saat ini di Provinsi NTB hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman,” ungkap Robert.

Ke depan, melalui proses berbagi dan belajar, UNICEF akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat dan mendorong kemajuan  menuju SDGs.

“Proses belajar ini tidak hanya bertujuan  berbagi praktik-praktik yang baik untuk layanan sanitasi aman, tapi juga membantu membangun hubungan  antar teman dan komitmen bersama terhadap Indonesia yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, sangat mengapresiasi KSB sebagai tempat penyelenggaraan AHL 2020. Ia menilai pemilihan tersebut sangat tepat karena Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten  Pinrang, adalah tiga kabupaten di Indonesia yang telah berstatus ODF.

Ia menilai keberhasilan KSB dalam meraih status ODF, karena komitmen yang luar biasa dari kepala daerah dalam menjaga lingkungan dan perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan.

Menurutnya, komitmen dari kepala daerah, merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan meraih status ODF.

Selain itu, saat ini KSB juga telah memiliki infrastruktur penunjang yang sangat baik. Seperti mobil layanan sedot jamban dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Ia berharap keberadaan infrastruktur ini terus dijaga dan dirawat baik oleh masyakat.

AYA

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama”

MATARAM.lombokjournal.com – Pernikahan anak yang masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat faktor penting penyebab stunting.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc mengungkapkan itu saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang bertajuk “Stunting dan 8000 Hari Pertama Kehidupan”di Hotel Golden Palacedi Mataram, Rabu (04/03/2020) pagi.

“Ini sebuah topik yang selalu menarik karena ini selalu menjadi tugas kita bersama dalam menyelesaikannya,” ungkap bunda Niken mengawali sambutannya.

Sebum mengungkapkan faktor penting ppenyebab stunting, Bunda Niken memaparkan penyebab stunting meliputi penyebab dasar, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung.

“Lingkaran ini harus kita putus kalau tidak, kita akan terus mengalami hal hal seperti ini terus menerus dan ini tentunya memerlukan berbagai macam penanganan,” tuturnya.

Permasalahan stunting diibaratkan mata rantai yang tak terputus, mulai dari kurang gizi pada remaja putri, kurang gizi pada ibu, bayi kurus dan anak kerdil.

Tubuh anak yang mengalami kekurangan gizi  akan berdampak pada perkembangan otak dan perkembangan fisiknya. Hal ini akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa dan berlanjut ke generasi yang akan datang.

Penanganan yang dilakukan meliput penanganan gizi secara langsung terhadap anak yang telah terindikasi stunting dan penanganan lintas sektoral atau kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, media massa dan masyarakat bersatu padu menyelesaikan permasalahan stunting.

Bunda Niken menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi prioritas utama dalam mendorong penurunan angka stunting di NTB.

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama,” ujar bunda Niken.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan permasalah stunting termasuk lintas sektoral yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa upaya lintas sektor yang dilakukan pemerintah yakni aksi bergizi di seluruh SMA di NTB yang mulai gencar dicanangkan, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Buang Air Besar Sembarang Nol.

“Sinergitas antara seluruh aspek, kontributor yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan stunting ini,  sangat kita perlukan,” harap bunda Niken.

Pada  kesempatan sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak. Drs. Arsyad Abdul Gani menyampaikan komitmennya dalam penuntasan stunting di NTB. Menurutnya, segala pihak harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Semoga seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebagai sumbang pikiran kita dari perguruan tinggi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sumbangsih dunia perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara ini,” tutup Arsyad Gani.

Nurul Qayaam, M.Farm Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan, kegiatan seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Aisyiyah (AIPKEMA).

Kegiatan yang bekerja sama dengan FIK universitas Muhammadiyah Mataram ini terlaksana dari tanggal 3 sampai 5 Maret 2020 dengan diikuti institusi kebidanan aisyiyah seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta terdiri dari 67 peserta rapat kerja nasional dan 283 dari praktisi dan mahasiswa. Untuk presentasi oral 17 peserta, lomba poster ilmiah 41 peserta, dan lomba video media pembelajaran 38 peserta.

AYA/HmsNTB

Di sisi  lain, sebaliknya nilai impor mengalami kenaikan sebesar 28,27 persen

MATARAN.lombokjoirnal.com  —  Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Januari 2020 sebesar US$ 1.184.534 merosot tajam sebesar 96,42 persen, jika dibandingkan dengan ekspor bulan Desember 2019 yang bernilai US$ 33.122.700.

“Penurunan yang cukup tinggi ini karena tidak ada ekspor Barang Galian atau Tambang Non Migas,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi NTB, L.Putradi dalam rilis yang disampaikan pada media, Senin (02/03/20).

Putradi menyatakan, Ekspor bulan Januari 2020 yang terbesar ditujukan ke Amerika Serikat sebesar 58,46 persen, kemudian disusul ke China, yaitu sebesar 32,93 persen.

Dikatakan, jenis barang ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Januari 2020 adalah Ikan dan Udang sebesar US$ 661.548 (55,85 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 337.497 (28,49 persen).

“Sedang biji-bijian berminyak senilai US$ 77.157 (6,51 persen), serta Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 32.270 (2,72 persen),” kata Lalu Putradi.

Nilai impor naik

Lalu Putradi mengataan, di sisi  lain nilai impor mengalami kenaikan sebesar 28,27 persen. Pada bulan Januari 2020 senilai US$ 31.585.999, bandingkan dengan impor bulan Desember 2019 sebesar US$ 24.624.502.

Sebagian besar Impor berasal dari negara Jepang (56,68 persen) dan Turki (12,81 persen).

“Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah Karet dan Barang dari Karet (56,88 persen), dan Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik (26,18 persen),” jelas Putradi.

AYA

“Tidak ada tangan di atas, tidak ada tangan di bawah. Yang ada adalah jabat tangan, sejajar dan berimbang”

LOTIM.lombokjournal.com —  Pers merupakan salah satu pilar demokrasi.  Indikator Demokrasi yang harus dimilikinya salah satunya adalah Pers yang mencerdaskan.

Peranan para wartawan bisa menentukan arah pembangunan daerah dan bangsa di masa yang akan datang.

Karena para wartawan merupakan sosok yang sangat dekat dengan masyarakat dengan persoalanya.

Wartawan yang tergabung dalam PWI sebagai penyokong Dewan Pers bisa memberikan dampak luas bagi terciptanya solusi atau menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat khususnya di NTB.

“Kami mengajak teman-teman wartawan semua mari kita bersinergi dan berkolaborasi mengabarkan Nusa tenggara Barat ini menjadi tempat yang aman tempat yang nyaman melalui pemberitaan-pemberitaan yang positif, sehat, berimbang karena akan sangat menentukan masa depan provinsi Nusa Tenggara Barat,” jelas Najamuddin Amy, S. Sos., M.M.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi NTB itu menyampaikan sambutannya, mewakili Gubernur NTB saat membuka Konferensi Provinsi Persatuan wartawan Indonesia (PWI) NTB, di Desa Tete Batu, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (29/02/2020).

Bang Najam menjelaskan, sebagai pilar demokrasi yang mencerdaskan, para wartawan dituntut  meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar dan mengupgrade kapasitasnya.

Profesi wartawan harus betul-betul menjadi acuan bagi ikhtiar mewujudkan kecerdasan masyarakat.

“Saya setuju bahwa uji kompetensi wartawan ini harus segera dilaksanakan.  Dengan diikutinya UKW maka wartawan akan memiliki kompetensi yang baik dan mampu memenuhi kriteria demokrasi yang berkecerdasan,” ungkapnya.

Ia berharap kepengurusan atau kepemimpinan PWI NTB yang akan terbentuk, mampu mengintegrasikan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh para wartawan dari seluruh Nusa tenggara Barat.

Kerjasama pun harus ditingkatkan agar menjadi kekuatan yang kolaboratif dan sinergi dengan seluruh stakeholder.

Bukan hanya dengan pemerintah tetapi juga dengan dunia usaha dengan masyarakat, sehingga kehadiran persatuan wartawan Indonesia betul betul dirasakan manfaat dan eksistensinya.

Tangan sejajar

Pelaksana Tugas (Plt), Ketua PWI NTB, Nasruddin menjelaskan, pola kemitraan pers dengan seluruh stakeholder menjadi kaharusan di masa yang akan datang.

Maka langkah yang akan dilakukan untuk mendukung pola kemitraan atau kerjasama itu adalah, menciptakan ekosistem pers sehat.

“Tidak ada tangan di atas, tidak ada tangan di bawah. Yang ada adalah jabat tangan, sejajar dan berimbang,” ungkapnya pada kegiatan yang berlangsung mulai 28 Februari hingga 01 Maret 2020 itu.

Kalau ekosistem pers sehat katanya, maka output yang dihasilkan juga akan sehat. Sehingga akan memberikan dampak kesejahteraan bagi para awak media.

Pers yang sehat lanjutnya harus lahir dari wartawan yang sehat. Cara terbaik katanya melalui rekrutmen yang profesional.

Kegiatan konferensi itu diikuti seluruh wartawan cetak, online dan penyiaran di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Agenda utamanya memilih Ketua PWI NTB periode 2020-2025, dengan mengangkat tema ‘Mengikhtiarkan Ekosistem Pers yang Sehat’.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, pengurus PWI Pusat Bang Ahmad Munir yang juga Direktur Lembaga Berita Nasional Antara, Tokoh Pers Nasional H. Ismail Husni,  Sekda Lombok Timur, Kabid Humas Polda NTB, Kapolres Lombok Timur, Jajaran Pengurus PWI Pusat dan seluruh Ketua PWI kabupaten/kota se-NTB.

AYA/HmsNTB

Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara

MATARAM.lombokjournal.com – Provinsi Nusa Tengara Barat akan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Drs. H. L. Dirjahata dalam konferensi pers, di Mataram, Jumat (28/02/2020) mengatakan, terpilihnya NTB sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan pada Rakornas tahun 2019, di Pekanbaru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB akan memanfaatkan perhelatan tingkat nasional ini untuk menunjukkan kepada dunia luar, bahwa NTB telah bangkit kembali pasca gempa tahun 2018 lalu.

Diungkapkan, tema Rakornas Pol PP tahun 2020 ini adalah “Peningkatan profesionalisme Pol PP dan Satlimas”.

Tema tersebut sejalan dengan tugas berat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB pada bulan September 2020  mendatang.

Sedangkan untuk puncak, acara akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020, bertempat di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Diperkirakan jumlah peserta yang hadir sebanyak 3.000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Untuk saat ini baru 1.936 orang sudah konfirmasi, target kita 3.000 peserta,” ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri akan hadir dalam puncak upacara Rakornas Satpol PP, yang akan bertindak selaku Inspektur upacara.

Selain itu, juga akan pemberian penghargaan Karya Bhakti kepada Gubernur yang salah satunya Gubernur NTB.

“Banyak kegiatan pra acara telah dilakukan, bersih Bandara Selaparang sebagai lokasi pelaksanaan, bersih Pantai dalam mendukung program zero waste di NTB,” ungkapnya.

Sebelum acara puncak, tanggal 1 Maret akan dilakukan Rakornas yang dihadiri Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sedangkan tanggal 2 Maret akan dilakukan bakti sosial donor darah yang akan bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

AYA

“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding”

MATARAM.lombokjournal.com —  Para Kepala Desa se-NTB dianjurkam melakukan studi banding ke desa- desa yang sudah maju. Baik itu di dalam daerah, di provinsi lain di Indonesia atau bahkan di negara lain.

Gagasan studi banding tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di hadapan ribuan Kepala Desa Se-NTB saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Selasa (25/02/2020).

Dikatakan, membangun desa itu sebenarnya tidak susah.

Yang penting adanya perubahan mindset atau pola pikir dari para Kepala Desa. Apalagi kata Bang Zul, zaman sudah berubah sehingga tantangan untuk menuju perubahan itu semakin besar.

“Saya menganjurkan kepada kepala desa untuk melakukan studi banding kepada desa-desa yang sudah sukses. Jangan alergi untuk studi banding, mengunjungi tempat-tempat yang bisa menghasilkan inovasi bagi para kepala desa,” ungkap Gubernur Zul yang disambut tepuk tangan meriah ribuan Kepala Desa yang hadir.

Orang nomor satu di NTB itu menegaskan, membangun desa tidak bisa hanya dengan menggunakan strategi yang singuler atau sama.

Satu Desa punya cara hidup, punya kompetensi, punya kapasitas yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain.

“Seorang Kepala Desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding,” tegas Bang Zul.

Ia menambahkan, dengan studi banding para Kepala Desa akan mendapatkan banyak inspirasi yang dapat membawa perubahan dan kemajuan pada desa di NTB.

Salah satu contoh katanya, penataan sungai di Singapura yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Apabila sungai sungai di NTB ini bisa ditata dengan baik, maka akan berdampak ada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.

“Jangan alergi terhadap studi banding. Asal studi bandingnya tidak terlampau sering. Sekali setahun, atau dua kali setahun, saya kira cukup baik,” katanya.

Yang penting, sepulang dari studi banding, seluruh desa yang ada di NTB ini mengalami perubahan.

Sebab, para Kepala Desa tidak akan mengerti zero waste, kalau tidak pernah menikmati indahnya kebersihan.

Gagasan tentang industrialisasi tidak akan nyambung di Kepala Desa, kalau tidak pernah melihat pabrik-pabrik pengolahan di daerah atau negara yang sudah maju.

Gubernur meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa terkait pengelolaan dana desa.

Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mereka tentang alokasi dana desa serta menghindari terjadinya kasus hukum.

Staf Ahli Bidang Hukum dan kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno menjelaskan bahwa dana desa dalam setiap tahun selalu mengalami perubahan peningkatan.

“Dalam kurung waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, total dana yang telah dikucurkan sebesar 257,65 triliun,” jelasnya

Dengan rincian, tahun 2015 sebesar 20,67 triliun. Pada tahun 2016 Sebasar 46,98 triliun. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 60 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 70 triliun.

Pada tahun 2020 ini, pemerintah pusat telah menganggarkan 72 triliun untuk dana desa se Indonesia.

Presiden Jokowi, katanya. memerintahkan seluruh Kepala Desa untuk memanfaatkan dana desa tersebut melalui program pemberdayaan padat karya.

Program tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penggunaan anggaran dana desa lanjutnya juga diarahkan untuk menggerakkan sektor sektor produktifitas di tingkat desa.

Mulai dari pengelolaan pasca panen, industri kecil budidaya perikanan, desa wisata dan industrialisasi pedesaan yang mampu menjadi pengungkit ekonomi desa.

Selanjutnya, dana desa harus dikelola dengan manajemen yang baik dan diikuti pendampingan yang memadai. Sehingga pengelolaan dana desa semakin transparan dan akuntabel.

“Di samping itu, pelibatan masyarakat pada pengelolaan dana desa sangat diperlukan,” katanya.

AYA/HmsNTB

Dengan kondisi geografis dan cuaca yang ekstrem di Pulau Sumbawa, akan membuat race ini lebih menantang untuk ditaklukkan

lombokjournal.com —

JAKARTA – “Kompas Tambora Challenge 320”. Race Ultra Marathon dengan rute terekstrem dan terpanjang se-Asia Tenggara yang diselenggarakan surat kabar harian Kompas, akan berlangsung pada 22-25 Juli 2020.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah hadir dalam launching kegiatan tersebut,  Jum’at (21/2/2020) di Senayan, Jakarta,  mengucapkan terimahkasih kepada Kompas yang menjadikan NTB sebagai salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan bergengsi tersebut.

Dikatakan, kegiatan Kompas Tambora Challenge bisa menjadi motivasi dan munculnya bibit bibit baru atlet lari jarak jauh yang berasal dari NTB.

“Terimakasih kepada Kompas yang sudah menyelenggarakan kegiatan hebat ini. Mudah mudahan pelari hebat yang berpartisipasi di Tambora Challenge bisa menjadi motivasi bagi pelari asal NTB untuk ikut serta dalam event seperti ini,” kata Gubernur Zul.

Tahun ini, Kompas Tambora Challenge 320K akan melewati rute yang sama dengan tahun sebelumnya, dimulai dari Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat dan berakhir di Doro Ncanga, Kabupaten Dompu.

Sepanjang rute, para pelari akan melalui rute jalan provinsi yang sepi dan tenang dengan pemandangan yang indah di sepanjang pesisir pantai dengan rata-rata ketinggian di bawah 80 meter.

Dengan kondisi geografis dan cuaca yang ekstrem di Pulau Sumbawa, akan membuat race ini lebih menantang untuk ditaklukkan.

Kompas Tambora Challenge 320K – 2020 masih akan mempertandingkan 2 kategori yaitu: individual dan relay baik putra maupun putri.

Peserta kategori individual akan menempuh jarak 320 KM seorang diri, sedangkan peserta dalam kategori relay akan terdiri dari dua pelari yang secara bergantian akan menempuh jarak masing-masing 160 KM.

Berdasarkan evaluasi, kemampuan peserta semakin meningkat tiap tahunnya. Terbukti dengan mampunya mereka mencapai garis finis kurang dari 65 jam.

Tahun ini, cut off time (COT) atau batas waktu tempuh pelari diperpendek dari 68 jam menjadi 64 jam untuk kategori individu, dan 60 jam untuk kategori relay/beranting.

Perubahan COT di Kompas Tambora Challenge 320K tahun ini tentunya akan semakin menantang para peserta untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi.

Selain tantangan batas waktu yang semakin dipersempit, tahun ini Kompas Tambora Challenge 320K akan memberikan apresiasi tambahan berupa hadiah bagi para pelari yang berhasil memecahkan rekor catatan waktu tahun sebelumnya.

Diharapkan akan lebih banyak peserta yang berpartisipasi di tahun ini, dan tidak akan menutup kemungkinan untuk membuka kesempatan bagi pelari elite internasional untuk mengikuti ajang lomba ultra marathon ini.

Di luar tantangan yang akan dihadapi, pelari sebenarnya diharapkan dapat tetap menikmati indahnya Pulau Sumbawa.

Seperti yang diungkapkan Hendra Siswanto, podium pertama kategori individu putra tahun 2019.

“Race adalah saatnya selebrasi, kita nikmati perjalanannya, kita sapa para penduduknya, dan kita nikmati keindahan bumi Sumbawa,” katanya.

Harian Kompas sebagai pihak penyelenggara berharap dengan adanya perubahan tantangan terhadap pelari di tahun ini, peserta yang akan ikut bertanding nanti akan lebih siap menyusun strategi menaklukkan “jalur neraka” Sumbawa.

Hal lain yang menarik dari Pelaksanaan lomba ultra-marathon ini, masyarakat luas dapat mengikuti perjalanan pelari-pelari tangguh yang mereka dukung melalui fitur live tracking yang dapat diakses di official website Kompas Tambora Challenge 320K.

AYA/HmsNTB

Kepala Sekolah mempunyai peranan dan tanggung jawab strategis bagi peningkatan sumber daya manusia di NTB. Kepala Sekolah juga dituntut agar dapat menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya

MATARAM.lombokjournal.com  —   Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si melantik sejumlah Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Jum’at (21/02/2020).

Sekolah diminta menciptakan suasana belajar mengajar yang bahagia.

“Harus diciptakan suasana belajar yang seperti pak Nadiem Makarim katakan, Merdeka Belajar. Lebih dari sekedar merdeka adalah suasana bahagia,” ujar Lalu Gita.

Dan kepada kepada para Kepala Sekolah yang dilantik, Sekda berharap mereka dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Sekda mengajak Kepala Sekolah serta seluruh tenaga pendidik turut serta dalam mengkampanyekan keenam misi Pemprov NTB.

Dengan demikian Sekda optimis visi NTB Gemilang dapat diwujudkan.

Dinas Dikbud dihmbu selalu meningkatkan pelatihan, pembekalan dan peningkatan kualitas kepada tenaga pendidik yang ada di NTB.

“Sesungguhnya jabatan Kepala Sekolah adalah jabatan strategis dan tanggung jawabnya besar,” sambungnya.

Lalu Gita menilai, Kepala Sekolah mempunyai peranan dan tanggung jawab strategis bagi peningkatan sumber daya manusia di NTB. Kepala Sekolah juga dituntut agar dapat menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewakili bapak Gubernur, mewakili ibu Wakil Gubernur saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu yang baru dilantik, diambil sumpah dan mendapat amanah untuk memimpin di sekolah-sekolah penugasan,” ucap Sekda.

Kepala Sekolah yang dilantik antara lain Kepala SMKN 1 Pringgarata, Kepala SMKN 1 Seteluk, Kepala SMAN 1 Sekongkang, Kepala SMKN 1 Langgudu, Kepala SLBN 2 Praya, Kepala SMAN 1 Pelampang dan Kepala SMAN 1 Moyo Utara.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ini juga diikuti oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

“Kami memang sedang membantu mendanai pembangunan ruang kelas dan sekolah yang rusak akibat gempa di NTB. Namun kami juga melihat peluang menghadirkan investasi teknologi pengolahan sampah plastik”

MATRAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menerima audiensi Pelita Foundation bersama lembaga nirlaba internasional Australia, Classroom of Hope di ruang kerjanya, Kamis (20/02/2020)

Mereka menyampaikan rencana pembangunan enam ruang kelas percontohan dengan menggunakan bahan baku bata plastic, atau yang dikenal dengan teknologi plastic brick.

Mendengar hal tersebut, Wagub menyambut baik dan sangat antusias.

Bahkan Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini menginginkan agar teknologi ini tidak hanya untuk membangun ruang kelas percontohan untuk mengganti ruang kelas sementara pasca gempa, melainkan supaya teknologi ini juga bisa dihadirkan di NTB.

“Saya sangat antusias jika teknologi pengolah sampah ini sekalian dihadirkan di NTB sebagai investasi. Tidak hanya sebagai program bantuan perbaikan ruang kelas bagi sekolah yang terdampak gempa,” harapnya.

Ia menilai, teknologi pengolahan sampah ini akan lebih berperan besar dalam mengatasi persoalan sampah dan mendukung program Zero Waste, setelah sebelumnya inovasi energi dari sampah seperti dalam bentuk pellet dan teknologi pemanfaatan sampah lainnya telah lebih dulu ada.

Dalam wawancara secara terpisah, salah satu pendiri organisasi Classroom of Hope, Duncan Ward, bekerjasama dengan Yayasan Pelita akan membangun enam ruang kelas percontohan dengan menggunakan bahan baku bata plastik.

Ia mengatakan, bahan baku bata plastik ini sudah banyak dipergunakan di negara lain seperti Afrika Selatan dan Kolombia.

Selain tahan hingga 5000 tahun, bahan baku bata plastik ini juga ramah lingkungan, tahan api dan sangat mudah dikerjakan. Oleh karena itu, teknologi bata plastik ini juga direkomendasikan oleh Unicef sebagai program bantuan sosial.

Di NTB sendiri, program yang disebut Pop Up School itu selain mendanai pembangunannya, pihaknya juga memperkenalkan teknologi ini dalam upaya kerjasama investasi.

“Kami memang sedang membantu mendanai pembangunan ruang kelas dan sekolah yang rusak akibat gempa di NTB. Namun kami juga melihat peluang menghadirkan investasi teknologi pengolahan sampah plastik,” terang Duncan.

Dikatakan Duncan, NTB dipilih setelah Jawa Barat karena potensi dan prioritas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan seperti Zero Waste sangat mendukung dalam mengenalkan teknologi ini. Jika terwujud, pabrik bata plastik akan menjadi yang pertama di Asia.

Sementara itu, Satriawan Amri, CEO Pelita Foundation Lombok mengatakan, kerja sama dengan banyak relawan internasional ini adalah upaya mendanai program sosial yayasannya.

Selain pendidikan ada pula pemberdayaan bagi perempuan dan anak dengan memberikan keterampilan dan edukasi yang memadai dari donator seluruh dunia.

Selama tahun 2019 lalu sudah ada 120 ruang kelas sementara yang dibangun di Lombok Utara dan enam kelas percontohan menggunakan bata plastik ini diharapkan dapat menggantikan kelas sementara menjadi permanen.

”Khusus pembangunan ruang kelas permanen menggunakan bata plastik ini, Pelita Foundation bekerjasama dengan Classrom of Hope,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB