TNI/Polri dan Sat Pol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melakukan beberapa ketentuan di atas tersebut

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah hari Sabtu (09/05/20)  mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB tentang Kewajiban Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Covid-19.

Dalam Instruksi Gubernur Nomor 180/181/Kum tahun 2020 tersebut diterangkan, dalam rangka mencegah penularan Covid-19 yang terus meningkat di NTB, diperlukan langkah-langkah bersama dari setiap warga masyarakat.

Instruksi Gubernur kepada kepada seluruh Bupati dan Walikota di NTB tersebut dihajatkan agar para Kepala Daerah senantiasa terus mengingatkan warganya untuk tetap menggunakan masker jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah.

Selain itu ada beberapa poin penting yang turut menjadi perhatian demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19, di antaranya kewajiban pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang untuk menyediakan tempat cuci tangan dan atau hand sanitizer bagi konsumen.

Pengelola fasilitas umum, pramuniaga, dan pedagang agar tidak melayani pembeli/penumpang yang tidak menggunakan masker.

Poin penting lainnya dari Instruksi Gubernur ini yaitu TNI/Polri dan Sat Pol PP melakukan pengawasan dan memberikan sanksi menutup fasilitas umum jika pemilik tidak melakukan beberapa ketentuan di atas tersebut.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Minggu (10/05/20) menyampaikan,  pemerintah tetap menganjurkan masyarakat agar memprioritaskan berada di rumah.

“Pemerintah tetap menganjurkan masyarakat berada di rumah, sering mencuci tangan dan menjaga etika ketika batuk dan bersin. Namun jika terpaksa harus keluar rumah diwajibkan menggunakan masker, minimal masker kain dua lapis, sesuai Instruksi Gubernur terbaru tentang Penggunaan Masker” jelasnya.

BACA JUGA; Wakil Rakyat Nilai Tepat Langkah Pemprov NTB Wajibkan Penggunaan Masker

Merujuk pada Instruksi Gubernur tersebut, pemerintah bersama TNI dan Polri akan melakukan pengawasan dan tindakan jika ada warga yang tidak menaati.

Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan menutup tempat usaha yang nekat melayani warga tanpa masker.

“Instruksi Gubernur ini akan kita kawal di lapangan disertai tindakan dan sanksi tegas oleh aparat pemerintah” tegas Najam.

Pemerintah Provinsi berharap seluruh kabupaten /kota bisa memaknai ini sebagai ikhtiar bersama, ungkapnya.

AYA/HmsNTB

Rumah Sakit Darurat tersebut akan melayani pasien dengan kriteria OTG dan ODP dengan hasil swab positif, PDP ringan, serta pasien Covid-19 yang berusia 15 sampai 60  tahun tanpa gejala komorbid

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerinah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan rumah sakit darurat Covid-19 di Asrama Haji, Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. Peresmian rumah sakit darurat ini berlangsung Jumat (08/05/20).

Wakil Gubernur NTB, juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi dan membanggakan seluruh dokter, perawat, cleaning service, yang telah berjibaku di garda terdepan menangani Covid-19.

RS darurat tersebut. Rumah Sakit Darurat Covid-19 memiliki kapasitas 82 kamar pasien dan 164 tempat tidur.

Wagub Hj Sitti Rohmi minta agar tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

“Kami tidak pernah mau ada tenaga kesehatan kita yang kemudian terkena Covid-19, maka dari itu, SOP harus sungguh-sungguh diperhatikan, semuanya harus termekanisme dengan baik,” jelasnya.

RS darurat Covid-19 ini diharapkan mampu menyembuhkan pasien lebih banyak lagi, dengan memberikan pelayanan terbaik.

“Saya ucapkan selamat bertugas kepada seluruh tenaga medis, semoga kita semua bisa cepat melalui ujian ini,” tutup Wagub

Pasien sembuh lebih banyak

Gubernur NTB Dr.H.Zulkielimansyah yang hadir saat itu mengaku bangga dengan seluruh tenaga medis yang menggunakan waktu dan pikirannya untuk berhadapan langsung dengan wabah Covid-19.

“Kita termasuk provinsi yang bisa menyembuhkan pasien lebih banyak dibandingkan provinsi yang lain, itu harus kita tingkatkan,” terang Gubernur Zul.

Hingga tanggal 7 Mei kemarin, jumlah pasien Covid-19 di NTB yang telah sembuh sebanyak 81 orang.

Diharapkan, kehadiran RS darurat ini mampu dimaksimalkan dan mampu menyembuhkan pasien positif lebih banyak lagi.

“Mudah-mudahan, kehadiran Rumah Sakit Darurat ini bisa kita maksimalkan, dan untuk seluruh pejuang kesehatan kita, harus diberikan perhatian yang lebih baik,” kata gubernur.

Direktur RSUD Provinsi NTB H.L.Hamzi Fikri, MM.,MARS menerangkan, Rumah Sakit Darurat tersebut akan melayani pasien dengan kriteria OTG dan ODP dengan hasil swab positif, PDP ringan, serta pasien Covid-19 yang berusia 15 sampai 60  tahun tanpa gejala komorbid.

“Untuk pasien dengan gejala sedang dan berat, tetap akan di rujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah NTB ini.” Katanya.

AYA/HmsNTB

Jumlah KK yang memperoleh bantuan BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyalurannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

MATARAM.lombokjournal.com —  Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial mulai  disalurkan kepada masyarakat NTB yang sudah masuk dalam data.

Agenda peluncuran penyaluran BST ini digelar di Kantor POS Mataram, Rabu (06/05/20) pagi.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan, program BST ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

“Hari ini, NTB sudah mulai menerima bantuan pemerintah BST dengan jumlah Rp 600 ribu per KK. Hal ini patut kita syukuri, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat kita untuk melawan pandemi COVID-19,” ungkap Wakil Gubernur.

Wagub mengingatkan,  wabah COVID-19 ini tidak seperti penyakit-penyakit lainnya. Untuk menghentikan wabah ini butuh kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

“Ujian ini sungguh-sungguh membutuhkan kedisiplinan dari kita, konsistensi, kesabaran, sinergi, gotong-royong dan lainnya. Penanganan secara medis saja tidak cukup, penangan secara ekonomi juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan mental yang positif,” tuturnya.

Ia menjelaskan, salah satu langkah agar musibah ini cepat berlalu harus dimulai dari diri sendiri. Ia meminta agar masyarakat mengikuti aturan-aturan pencegahan wabah COVID-19.

“Untuk membuat musibah ini cepat berlalu adalah harus dimulai dari diri kita sendiri. Sederhana saja, kita selalu menggunakan masker jika kita berada di luar rumah, dengan menjaga jarak, sering cuci tangan,” jelasnya.

Ia meyakini, jika seluruh masyarakat mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini, maka NTB dapat terbebas dengan cepat dari wabah ini.

Ke depan, pemerintah akan tegas terhadap masyarakat yang tidak mengikuti protokol Kesehatan COVID-19 ini.

Salah satunya dengan mewajibkan pengguanaan masker demi kebaikan bersama, karena penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19 ini.

“Pemerintah akan mendorong masyarakat untuk wajib menggunakan masker, tidak boleh ditawar-tawar lagi karena penggunaan masker dapat menurunkan risiko penularan hingga 70 persen. Maka dari itu pada sat di luar rumah, wajib menggunakan masker,” tegas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik mengatakan jumlah KK yang memperoleh bantuan BST di NTB sebanyak 270.005 KK. Penyaluran ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“270.005 KK ini mendapat BST selama tiga bulan, kita berharap masyarakat menggunakan dana ini dengan baik sesuai dengan apa yang dihajatkan bapak Presiden dan juga Menteri Sosial,” tuturnya.

Dihrapkan,  aparatur pemerintah menjalankan amanat bantuan sosial ini dengan sebaik-baiknya,

AYA/HmsNTB

Provinsi NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain. Keberanian untuk menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengaksentuasikan pada produk lokal. Karenanya, data-data yang digunakan haruslah valid

MATARAM.lombokjournal.com – GuberNur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melantik 105 pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, berlangsung di Ruang Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur, Senin (04/05/20)

Sebanyak 105 pejabat tersebut terdiri dari 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 44 Pejabat Administrator dan 47 Pejabat Pengawas.

Hadir dalam pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dan Asisten Administrasi Umum.

Gubernur menjelaskan, wabah virus corona tidak sesederhana yang dibayangkan. Karenanya, sangat dikhawatirkan bila cara penanganan pandemik ini masih sama, maka dampaknya akan melampaui perkiraan.

“Saya dapat berita ada anak 1 tahun hari ini, terpaksa harus ditemani relawan karena Ibu, bapak dan kakaknya positif semua, saya kira dinas kita harus betul-betul proaktif karena akan lebih banyak lagi yang seperti itu,” tegasnya.

Dalam penanganan pandemik ini, lanjut Gubernur Bang Zul, Provinsi NTB mengambil keberanian luar biasa dibandingkan daerah lain.

Keberanian untuk menjalankan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengaksentuasikan pada produk lokal. Karenanya, data-data yang digunakan haruslah valid.

“Kami minta Dinas Sosial, betul-betul punya pembagian atau punya data yang valid sehingga betul-betul yang berhak menerimanya itu, membantu juga dalam mengatasi dampak ekonomi dan sosial turun naik,” pintanya.

Dalam penanganan pamdemik seperti saat ini, Gubernur Zul meminta agar program unggulan di bidang investasi, industrialisasi, zero waste, dan yang lainnya harus terekam dengan terukur dalam perencanaan pembangunan.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran tim yang baru ini, betul-betul bergerak semua sehingga benar-benar kita bisa menyelesaikan tanpa harus luka yang begitu dalam dari ekonomi kita,” harapnya.

Gubernur Zul berharap, agar masyarakat dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Kota, kedisiplinan di Nusa Tenggara Barat dapat lebih baik lagi.

“Hanya dengan waktu, hanya dengan tertib, hanya dengan disiplin mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari virus corona ini,” tutupnya.

Gals/HmsNTB

“Selain PSBB, kami tawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi. Tentunya dengan syarat, kita semua harus benar-benar melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini,” kata Wagub

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menawarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Penerapan PSBB pada kedua daerah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020  tentang  Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Permenkes tersebut menyatakan, penerapan PSBB didasarkan pada empat kondisi. Pertama, peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Kedua, penyebaran kasus menurut waktu. Ketiga, kejadian transmisi lokal.

Dan Keempat, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial da aspek keamanan.

“Kami tawarkan kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk menerapkan PSBB. Kalau memang kita sepakati, mari kita terapkan,” seru Gubernur NTB pada saat menggelar rapat terbatas di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Minggu (03/05/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 NTB menawarkan cara lain, seperti Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi (PWMB) sebagai pendukung pencegahan Covid-19 di NTB.

Contohnya, dari pukul 06.00 WITA, masyarakat dapat bersosialisasi, bepergian mencari bahan penopang hidup dan kepentingan yang sangat mendesak.

Tentunya, itu semua dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan petugas secara ketat melakukan razia masker.

Sedangkan, dari pukul 16.00 sd 20.00 masyarakat yang boleh bersosialisasi berada di luar rumah dibatasi, utamanya yang berumur 20 tahun sampai dengan 50 tahun, dan harus disiplin menerapkan protokol Covid-19.

“Selain PSBB, kami tawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi. Tentunya dengan syarat, kita semua harus benar-benar melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini,” kata Wagub.

Menanggapi tawaran tersebut, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan bahwa, Kota Mataram memiliki program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan.

“Kami di kota Mataram Alhamdulillah sudah memberlakukan penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, mulai dari pemberlakuan jam malam hingga mengawasi orang yang keluar masuk kota Mataram,” ungkap Walikota.

Menurut Ahyar Abduh, tawaran PSBB kepada kota Mataram tersebut akan dikaji lebih dalam lagi. Mengingat, Kota Mataram menunjukkan angka Covid-19 paling tinggi di NTB.

Senada dengan Kota Mataram, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Halid, S.Ag, M.Si mengatakan PSBB tersebut harus di pertimbangan secara matang, dan perlu ketersediaan sosial ekonomi.

“Pada intinya, sikap seluruh bupati/walikota harus sama, kita harus pikirkan juga ketersediaan ekonomi, yang kami takutkan, dengan PSBB tersebut akan ada perlawanan dari masyarakat,” ujar Fauzan Khalid.

AYA/HmsNTB

Menyakinkan masyarakat supaya patuh terhadap himbauan pemerintah menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah tersebut. Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari masyarakat itu sendiri

MATARAM.lombokjurnal.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, Provinsi NTB memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal menangani bencana.

Hal itu terlihat bagaimana NTB segera bangkit dari bencana gempa bumi tahun 2018 lalu. Sehingga recovery pasca gempa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Dengan modal itulah, NTB akan menjadi daerah yang lebih cepat menangani penyebaran wabah corona.

“Bukan saja cepat dalam penanganan aspek kesehatan tapi juga penanganan kebutuhan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkap Doni Monardo, Sabtu (02/05/20).

Doni meyampaika itu saat memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 melalui video conference bersama 12 gubernur se-Indonesia,  yang juga diikuti Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah,

Menurut Doni, kekuatan NTB terletak pada kekompakan pemerintah dengan masyarakat begitu besar.

Sehingga menghadapi situasi di tengah pandemi Covid-19 akan lebih cepat jika dilakukan dengan kekuatan bersama.

“Semoga kekompakan di daerah NTB bisa terus dijaga dan mudah-mudahan berjalan terus untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19,” ungkapnya sekaligus Ketua Gugus Tugas Pusat.

Doni  juga mengajak serta mendorong seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, seniman dan pemuda serta kelompok masyarakat lain untuk memberi edukasi secara masif kepada masyarakat, dengan lebih banyak informasi yang dapat membangun optimisme.

Mengajak masyarakat agar bersama melawan Covid-19 dengan tindakan yang sederhana yaitu tetap mematuhi segala himbauan pemerintah.

Dikatakannya, menyakinkan masyarakat supaya patuh terhadap himbauan pemerintah menjadi faktor paling penting untuk memutus mata rantai wabah tersebut. Masalah Covid-19 hanya bisa dicegah dengan sikap kepatuhan dan disiplin dari masyarakat itu sendiri.

“Kalau kita disiplin terhadap himbauan, maka kita dapat meminimalisir jatuhnya korban yang banyak. Sebaliknya, jika kita mengabaikan maka tidak mehutup kemungkinan korban akan terus bertambah,” tegas jenderal. Dengan demikian, kalau himbauan pemerintah tidak dipatuhi dengan kesadaran masing-masing maka otomatis situasi semakin panjang. Sehingga waktu pemerintah untuk berperang melawan penyebaran wabah corona semakin lama.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, menindaklanjuti perintah presiden Jokowi bahwa Pemerintah NTB sudah membagi dua kegiatan dalam mempercepat penanganan pencegahan penyebaran Covid-19.

Antisipasi Dampak Sosial Ekonomi

Pertama, kegiatan yang berkaitan dengan persoalan bagaimana mengatasi pandemi Virus Corona dengan teknis kesehatan. Kedua, bagaimana mengatisipasi dampak sosial ekonomi.

“Karena dampak sosial ekonomi saat ini, benar-benar dirasakan oleh masyarakat. karena itu, pemprov sudah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dengan program JPS gemilang,” jelas gubernur yang akrab disapa Dr.Zul.

Walupun ruwet dan banyak yang complaint, kata Dr. Zul, Kami bisa memberanikan diri dengan memberi bantuan tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk produk-produk lokal

“Alhamdullah sangat membantu sehingga geliat UKM-UKM semakin meningkat. Kami ingin membangun UKM-UKM di daerah kita sendiri,” kata gubernur dengan bangga.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, perkembangan Covid-19 di NTB dipengaruhi oleh beberapa klaster. Di antaranya, klaster jakarta, bogor, gowa dan lain-lain.

Namun penambahan kasus Covid-19 di NTB memang didominasi oleh klaster Gowa. Menariknya, 70 persen tidak menunjukan gejala. 30 persen menunjukan gejala. Dengan begitu, ini menjadi  tuntunan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang tepat.

“Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat baik. Sehingga kita dapat mencegah penyebaran yang lebih lanjut dan dapat diminimalisir dengan baik. Karena yang kita takutkan adalah transmisi lokal. Tapi segala SOP protokol Covid-19 sudah dilakukan di NTB,” jelas Wagub dihadapan Kepala BNPB.

 man@kominfo

Kata Gubernur Zul, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK

MATARAM.lombokjournal.com —  Capaian kinerja program pencegahan korupsi di Provinsi Nusa Tenggra Barat  masih berada di atas rata-rata nasional, dengan angka mencapai 77 persen.

Jika dilihat dari urutan nasional maka Provinsi NTB berada pada posisi ke-12 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Akumulasi capaian Program pencegahan korupsi menurutnya, dilakukan meliputi 8 area intervensi hingga 09 Januari 2020 lalu.

Koordinator Wilayah Korsupgah KPK RI, Adlinsyah M. Nasution mengungkapkan itu saat rapat Sosialisasi Program Korsupgah tahun 2020, bersama Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dengan bupati walikota se-NTB melalu Video Conference, Kamis (30/04/20)

Adiansyah merincikan 8 area intervensi sebagai berikut;

Pertama, perencanaan dan penganggaraan APBD 84 persen. Kedua, pengadaan barang dan jasa 69 persen. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu 78 persen. Keempat, kapabilitas apip 61 persen.

Selanjutnya, Kelima, manajemen ASN 72 persen. Keenam, optimalisasi pendapatan daerah 93 persen. Ketujuh, manajemen aset daerah 90 persen, dan terakhir tata kelolah dana desa 71 persen.

“Alhamdulillah NTB masih berada di rata-rata nasional dengan nilai mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dijelaskan Ardlinsyah, sementara upaya pencegahan korupsi di NTB akan lebih difokuskan pada tiga program utama yaitu pertama, perbaikan tata kelolah pemerintah. Kedua, penyelematan keuangan dan aset daerah. Ketiga, program Tematik.

“Untuk program Tematik, kita akan lebih fokus melakukan monitoring pada penanganan Covid-19 terutama untuk realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pendataan dan penyluran bantuan,” ungkapnya .

Fokus ini, lanjutnya, diperkuat dengan surat edaran KPK Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang pengguanaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepat penanganan Covid-19.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah melihat upaya yang dilakukan oleh KPK sudah begitu luar biasa.

Karena tindakan lebih mengedepankan pada tindak pencegahan korupsi. Oleh karena itu, menurut Dr. Zul sapaan akrabnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-NTB dalam menjalankan program sangat membutuhkan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh KPK.

“Sehingga NTB ini bisa terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Dan mudah-mudahan NTB menjadi daerah yang lebih baik ke depannya,” harap Dr. Zul.

@kominfo

Presiden ingin percepatan tes dan pelacakan kasus virus Corona, dan ingin Indonesia segera normal kembali

MATARAM.lombokjotaram — Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di beberapa daerah episentrum bisa lebih disiplin lagi dalam pelaksanaannya.

“Apabila PSBB ini kita disiplin dan kita memiliki ketegasan, serta masyarakat tidak mudik maka total kasus bisa ditekan,” ujar Presiden Jokowi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terkait penanganan virus corona (COVID-19) khususnya evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui telekonferensi di ruang kerjanya, Senin (27/04/20).

Kegiatan ini juga diikuti oleh 12 Gubernur lainnya dan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Presiden Jokowi juga meminta para Gubernur terus mengajak masyarakat mengikuti anjuran dan skenario yang telah dirancang pemerintah.

“Saya minta kepada para gubernur bersama-sama membawa masyarakat untuk patuh sehingga PSBB ini bisa berjalan efektif dan skenario yang baik bisa kita dapatkan,” tegas mantan Walikota Solo tersebut.

Ditemui usai rapat telekonferensi tersebut, Gubernur Zul menyampaikan bahwa Presiden ingin percepatan tes dan pelacakan kasus virus Corona. Jokowi ingin Indonesia segera normal kembali.

“Presiden menekankan pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif, dilanjutkan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat,” jelas Gubernur Zul.

Presiden meminta seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah bisa bekerja lebih keras lagi untuk mengajak masyarakat agar lebih disiplin.

“Presiden mengajak seluruh masyarakat dan juga aparat supaya bisa lebih disiplin menerapkan physical distancing agar kita mampu menurunkan kasus COVID di Indonesia,” sebut Gubernur Zul.

Dilansir data Percepatan Penanganan COVID-19 per Minggu, 26 April 2020, sudah 8.882 kasus virus Corona yang tercatat di wilayah Indonesia. Sebanyak 743 orang meninggal dunia dan 1.107 lainnya sembuh.

Khusus di NTB, hingga hari Minggu (26/04/20) tercatat 195 kasus positif Covid19, dengan rincian 168 orang positif masih dalam perawatan, 4 orang meninggal dan 23 orang dinyatakan sembuh.

AYA/HmsNTB

“Secara teknis, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik awal penyaluran JPS Gemilang. Hal itu dilakukan karena Kades/Lurah bersama komponen BPD, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Toga/Toma, Tokoh Pemuda/Perempuan, Pendamping Desa, dan Pilar-pilar Sosial, yang melakukan Verifikasi dan Validasi BNBA calon Penerima JPS Gemilang. Kades/lurah juga lah yang benar-benar mengenal warganya,” terang T. Wismaningsih

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc-Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd meluncurkan program jaring sosial untuk meminimalisir dampak ekonomi dan social, atas wabah Covid-19 di NTB.

Salah satunya dengan program “Jaring Pengaman Sosilal (JPS) Gemilang”. Program JPS Gemilang ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan Sektor formal/Informal terdampak Covid-19, sebanyak 105.000 KK.

Bantuan diberikan dalam bentuk paket Sembako dan Paket Suplemen-Masker, berupa beras 10 kg, telur 20 butir, minyak kelapa/goreng, susu kedelai, teh kelor, minyak kayu putih/cengkeh, sabun cair/batang, serta masker non medis.

Dengan nilai per paket Rp 250.000,- per KK per bulan.

Penyalurannya diberikan selama tiga bulan di masa darurat Covid-19. Dengan total pagu anggaran JPS Gemilang senilai Rp 80 Milyar.

“Untuk teknis pengadaan dan distribusi paket JPS Gemilang dilakukan oleh tiga Dinas. Dinas Sosial Provinsi NTB bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi beras, telur dan minyak goreng pabrikan. Sementara minyak kelapa jeleng hasil produksi IKM NTB dan paket suplemen lainnya seperti susu kedelai, teh kelor, minyak cengkeh/kayu putih diadakan oleh Dinas Perindustrian NTB. Sedangkan masker non medis produksi UKM NTB oleh Dinas Koperasi UKM NTB,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah.

Untuk pola distribusi, Kantor Desa/kelurahan dijadikan titik awal distribusi JPS Gemilang kepada masyarakat.

Dan barang tidak dibagikan pada warga sebelum barang lengkap. Tidak perlu ada Kepala Desa/Kelurahan yang khawatir tentang barang yang diterima hanya sebagian di awal.

Apalagi sampai menolak barang. Karena hal tersebut justru menyebabkan JPS Gemilang tidak dapat dibagi sesuai jadwal.

“Secara teknis, Pemerintah Provinsi NTB menjadikan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik awal penyaluran JPS Gemilang. Hal itu dilakukan karena Kades/Lurah bersama komponen BPD, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Toga/Toma, Tokoh Pemuda/Perempuan, Pendamping Desa, dan Pilar-pilar Sosial, yang melakukan Verifikasi dan Validasi BNBA calon Penerima JPS Gemilang. Kades/lurah juga lah yang benar-benar mengenal warganya,” terang T. Wismaningsih

Sehingga menurut Wismaningsih, barang yang sampai di Kantor Desa/Kelurahan biasanya bertahab/tidak langsung lengkap. Biasanya yang sampai duluan beras, telur dan minyak goreng dari Dinas Sosial Provinsi NTB.

Dan Berita Acara Serah Terimanya (BAST) pun hanya item yang benar-benar diterima tersebut. Selanjutnya, akan disusul barang dari Dinas Koperas UKM dan Dinas Perindustrian sampai semua barang JPS Gemilang lengkap.

“Telah ada tiga daerah yang menerima bantuan JPS Gemilang sampai di rumah mereka, yakni warga Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lolmbok Utara. Semua warga tersebut menerima secara lengkap paket Sembako dan Suplemen serta Masker. Dan semua barang yang rusak pun telah diganti sebelum dibagikan ke warga. Karena semua barang pun sebelum dibagi akan digabungkan dalam satu kemasan/wadah oleh tim Tagana dan Pilar Sosial di kantor Desa/Kelurahan,” terang Wismaningsih

Kadis Perindustrian Prov. NTB, Nuryanti, SE, ME, mengaku, total produksi IKM di NTB saat ini masih terus di genjot.

Hampir semua kuota barang untuk JPS Gemilang telah mampu dipenuhi.

Hanya ada kekurangan kuota khusus untuk minyak kelapa Jeleng produksi IKM NTB. Sehingga untuk pemenuhan paket JPS Gemilang tahab pertama ini masih belum mencukupi.

“Sebagaimana diketahui, bahwa kapasitas produksi minyak goreng IKM kita masih terbatas. Sehingga masih harus dikomplemen dengan minyak goreng pabrikan. Tapi semua produksi IKM telah terserab semua dan telah dibagikan di sejumlah daerah. Baru kekuranganya nanti dipenuhi lewat barang pabrikan, tentu dengan perhitungan pagu anggaran/harga yang telah disesuaikan,” jelas Nuryanti.

Pihaknya berjanji akan terus mendorong peningkatan kuota produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB. Termasuk dengan bentuk memberikan support permesinan untuk IKM.

Sehingga ditargetkan pada bulan ke III (Juni 2020) nanti, 100 persen paket bisa terpenuhi dari IKM lokal NTB.

“Seperti kata pak Gubernur NTB, dengan pola Learning By Doing, Insya Allah IKM kita akan terus bertumbuh. Dan akhirnya bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan di NTB. Tapi mampu men-supplay kebutuhan nasional, bahkan mampu menjadi produk ekspor,” tandas Nuryanti.

AYA/HmsNTB

BNPB RI mempersilakan Pemerintah Provinsi NTB mengangkat kembali fasiltator yang telah dinon-aktifkan

MATARAM.lmbokjournal.com — Penanganan percepatan pembangunan dan perbaikan rumah korban gempa bumi di NTB disampaikan Gubernur NTB, DR H Zuikieflimansyah kepada BNPB RI.

Dimintanya, agar fasilitator yang di non-aktifkan akibat  pandemi Covid-19 kembali diaktifkan.

“Tujuannya agar masyarakat memiliki aktifitas ekonomi yang produktif,” ucap Gubernur Zul didampingi Kalak BPBD Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Zul pada Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual menggunakan Video Conference, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov. NTB) bersama BNPB RI dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Selasa (21/04/2020) di ruang rapat Gubernur NTB.

Gubernur NTB yang akrab disapa Doktor Zul itu juga mengingatkan, fasilitator bersama masyarakat dalam proses perbaikan dan pembanguna rumah korban gempa bumi, tetap menerapkan prinsip-psinsip protocol pencegahan covid-19.

“Kami minta, persetujuan dari BNPB sehingga dapat dipercepat keaktifan para fasilitaor ini,” kata gubernur.

Gubernur Zul juga melaporkan perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, sesuai data BNPB ada 226,204 unit rumah korban gempa bumi di NTB.

Dari data tersebut sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan sebanyak 213,085 unit rumah. Adapun rinciannya bahwa secara fisik 100 persen sebanyak 185,596 yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 59,640 unit, Rusak Sedang (RS) 28,722 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 97,234 unit.

Sedangkan yang dalam proses perbaikan dan pembangunan sebanyak 27,498 unit, yang terdiri dari Rusak Berat (RB) 14,412 unit, Rusak Sedang (RS) 3,720 unit dan Rusak Ringan (RR) sebanyak 9,357 unit.

“Secara umum progresnya on the right track,” katanya.

Deputi Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi BNPB RI Ir. Rifai, M. B. A menanggapi usulan itu, dan mempersilakan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengangkat kembali fasilator yang telah dinon-aktifkan.

Agar fasilitator kembali bekerja dalam menangani pembangunan dan perbaikan kembali rumah korban gempa yang belum selesai.

“Kami sangat mendukung dan sangat mumpuni supaya fasilitator kembali diaktifkan, bahkan kami telah bersurat ke daerah yang terdampak bencana, sesuai dengan hal ini,” jelas Rifai.

Namun sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protocol covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, menjaga jarak.

“Dasarnya sudah jelas sesuai dengan Kepres nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari Kementerian PUPR nomor 2 tentang tentang memperhatikan protokol Covid-19,” jelasnya.

Rifai juga mengapresiasi Pemrov. NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, yang sudah sampai 96 persen.

“Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,”ucapnya.

Rakor virtual dihadiri oleh Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Deputi II Bidang Kajian dan Pengeloaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Kepala Kantor Staf Presiden, Direktur Pemulihan dan Penindakan Fisik BNPB, Kepala Daerah dan Kalak BPBD se-NTB.

AYA/HmsNTB