Larangan atau pembatasan bagi penerbangan niaga atau non-niaga yang mengangkut penumpang pada prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com — Ada sejumlah opsi yang akan dilakukan Pemda NTB bersama dengan stakeholder agar penyebaran pandemi ini tidak semakin meluas.

Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah saat melakukan pertemuan bersama Forkopimda, Rabu (27/05/20) malam  mengatakan, ada sejumlah poin penting yang dihasilkan dalam rapat ini.

Yaitu memaksimalkan edukasi masyarakat dengan koordinasi dan kerja bersama Humas Pemprov NTB, TNI, Polri, Kajati, Forkopimda dan Pemda Kabupaten/Kota.

“Kami dan Forkopimda akan sambangi dan bersilaturahim dengan bupati untuk menigkatkan koordinasi dan menguatkan kembali penanganan Covid-19. Insya Allah hari Kamis ini kami ke bupati/walikota di Pulau Lombok,” kata Gubernur Zul.

Pada rapat pertama di Pendopo,  Gubernur menyampaikan bahwa ada dua opsi dalam menekan penyebaran Covid-19, yaitu wajib hasil tes swab PCR negatif untuk setiap orang yang akan masuk ke NTB atau menutup akses bandara.

Namun dalam rapat kedua diputuskan bahwa setiap orang yang masuk ke wilayah NTB wajib negatif Covid-19 dengan bukti swab dan menjalani karantina.

Menguatkan pertimbangan di atas, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Lombok Nugroho Jati menyampaikan,  operasional bandara penting untuk akses logistik, kebutuhan medis, dan kondisi darurat yang dibutuhkan saat masa pandemi.

Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, MH mengatakan, memang sangat penting untuk melakukan tes swab  serta karantina bagi masyarakat yang masuk ke Provinsi NTB, baik yang datang melalui bandara  maupun pelabuhan.

“Selanjutnya personil TNI/Polri dan Satpol PP akan ditempatkan di pusat -pusat aktivitas masyarakat seperti mall dan pasar dalam rangka kampanye edukasi kedisiplinan masyarakat terhadap kepatuhan protokol Covid-19,” kata Kapolda.

GM PT Angkasa Pura I (Persero) Lombok Nugroho Jati menambahkan, bandara merupakan objek vital yang tidak hanya melayani penerbangan penumpang, namun juga penerbangan angkutan kargo, logistik, dan pos yang dibutuhkan oleh masyarakat.

“Bandara juga berfungsi sebagai bandara alternatif bagi penerbangan yang memiliki kendala teknis atau operasional dalam hal kondisi darurat. Bandara juga melayani penerbangan medis (medical evacuation),” ujarnya.

Nugroho Jati mengatakan, terkait dengan larangan atau pembatasan bagi penerbangan niaga atau non-niaga yang mengangkut penumpang pada prinsipnya dapat dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Namun sebelumnya perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait, badan usaha angkutan udara (maskapai penerbangan), serta pengguna jasa angkutan udara sebelum pembatasan penerbangan itu dilakukan,” ujarnya. (Humas NTB)

AYA/HmsNTB

“Waspadalah kalian semua, tenaga kesehatan yang pakai APD saja bisa tembus dari virus. Apalagi kalian yang tidak pakai masker,” kata Nurhandini Eka Dewi

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Ariadi mengungkapkan, kasus Corona di NTB sempat mengalami tren penurunan, namun jelang lebaran justru bertambah.

Ia mengatakan dengan ungkapan ibarat, sempat melihat cahaya terang di ujung terowongan, ketika melihat tren penurunan kasus pasien positif/

“Namun tak diduga menjelang hari raya idul Fitri justru terjadi gelombang tertinggi dengan penambahan 54 pasien positif COVID-19. Tadi malam pasien positif 49 orang,” ujarnya, Rabu, (27/05/20) di Kantor Gubernur NTB.

Menurutnya, dari data tersebut tenaga kesehatan berjuang keras untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Benarkah tenaga kesehatan kita sudah terpapar COVID-19,” kata Lalu Gita dengan nada tanya.

Saat itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, yang ikut memberi keterangann mengungkapkan,  jumlah tenaga medis yang positif Coronavirus.

“Tenaga kesehatan mulai terinfeksi. Jika ada satu positif, maka satu regu tenaga kesehatan di-off-kan. Kalau ada tenaga kesehatan yang positif, maka masalah pelayanan terhadap publik. Ini yang dihadapi oleh teman-teman rumah sakit,” kata Nurhandini.

Hingga hari ini 67 tenaga kesehatan di NTB positif, 64 orang saat ini masih dirawat.

“Ini adalah 11 persen dari jumlah orang yang positif. Ada di tujuh sarana kesehatan yang tenaga medisnya positif Covid, Enam rumah sakit dan satu puskesmas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tenaga medis yang positif masing-masing dokter/dokter gizi delapan orang, paramedis 54 orang, dokter gizi satu orang, apoteker tiga orang dan radiologi satu orang.

“Beberapa di antaranya sudah menulari keluarganya juga,” ujarnya.

Jenis kelamin tenaga medis yang positif laki-laki sebanyak 29 orang dan perempuan 38 orang.

BACA JUGA  ;  77 Balita di NTB Terpapar Covid-19

Untuk rasio umur, 21-30 tahun sebanyak 28 orang, 31-40 tahun sebanyak 25 orang, 41-50 tahun sebanyak 12 orang dan di atas 50 tahun dua orang.

“Waspadalah kalian semua, tenaga kesehatan yang pakai APD saja bisa tembus dari virus. Apalagi kalian yang tidak pakai masker,” katanya.

AYA 

Bandara International Lombok akan ditutup mulai dari 1 Juni – 1 juli 2020. Dan untuk yang masuk melalui pelabuhan harus punya surat tugas dan sudah di swab test

MATARAM.lombokjournal.com —   Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar rapat terbatas membahas kebijakan yang akan diambil terkait kelanjutan penanganan Virus Corona atau Covid-19 di NTB, di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (26/05/20) malam.

Gubernur dan Wakil Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, para Asisten, Kepala Biro Humas dan Protokol hingga Direktur RSUD Provinsi NTB.

Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB antara lain Kapolda, Kajati hingga Danrem 162 Wirabhakti.

“Kita punya dua opsi ke depan untuk dapat meminimalisir penularan COVID19. Swab test untuk setiap orang yang akan masuk NTB dan menutup akses masuk ke NTB,” jelas Gubernur Zul.

Dikatakan, Bandara International Lombok akan ditutup mulai dari 1 Juni – 1 juli 2020. Dan untuk yang masuk melalui pelabuhan harus punya surat tugas dan sudah di swab test, tambahnya.

Gubernur Zul juga mengajak seluruh Bupati dan Walikota se-NTB kembali ke semangat seperti awal Covid-19 pertama masuk di NTB.

Ditekankan, pentingnya koordinasi bersama Kabupaten Kota untuk mengedukasi masyarakat di saat pandemi seperti saat ini.

“Kita akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh bupati/walikota untuk terus mengedukasi masyarakat. Kita akan memperketat lagi tindakan di lapangan dalam menanggulangi penularan COVID19. Kita harus bersemangat seperti awal,” tambahnya.

Gubernur Zul ingin jajarannya untuk terus memperkuat edukasi dan sosialisasi agar terus tumbuh kesadaran pada masyarakat, khususnya menyadarkan betapa berbahayanya Covid-19.

“Kita akan terus berkomunikasi dengan masyarakat demi meningkatkan kepedulian  terhadap bahaya COVID-19. Ini penting,” tegas Gubernur Zul.

Gubernur Zul menginstruksikan jajarannya untuk dapat membuat masker gratis untuk anak-anak dan segera dibagikan.

“Segera Dinas Koperasi dan UMKM agar buat masker untuk anak-anak dan bisa dibagikan,” tutupnya.

Maskerisasi di kabupaten/kota

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan, penggunaan masker sangat efektif memutus mata rantai penularan Covid-19. Ia berharap agar kegiatan maskerisasi yang dilakukan di Kota Mataram dapat juga dilakukan di Kabupaten /Kota lainnya.

“Maskerisasi di mataram sudah dilakukan oleh pemprov dan berhasil  sehingga perlu disuarakan ke kabupaten/kota untuk melakukan hal yang sama,” harapnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani yang hadir pada kesempatan tersebut sangat mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan pemprov NTB.

“Kami sangat setuju bandara ditutup. Kami juga menyarankan agar alternatif pintu masuk ke Lombok bisa melalui Bali agar diperiksa disana terlebih dahulu dan disortir lagi ketika masuk wilayah Lombok,” jelasnya.

Menurut Danrem, sebaiknya Pelabuhan tetap dibuka, namun harus ada surat tugas jika akan masuk. Patroli perlu ditingkatkan, agar meningkatkan shock terapi bagi masyarakat.

“Kami sarankan agar bisa membuat posko di pasar oleh TNI – Polri dibantu satpol PP agar dapat mengawasi masyarakat,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengumumkan Data jumlah kasus Covid19 di NTB per Selasa, 26 Mei 2020, yakni sebanyak 537 kasus dengan 256 pasien positif dalam perawatan, 272 telah dinyatakan sembuh, dan 9 dinyatakan telah meninggal.

AYA/HmsNTB

“Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer,” kata Gubernur Zul

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Raihan opini WTP dari BPK ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Predikat WTP itu diraih berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2019.

Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 digelar melalui rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu (20/5/20).

Rapat Paripurna itu dihadiri Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah, Pimpinan beserta anggota DPRD NTB, Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto, serta dihadiri melalui sarana video conference oleh anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Dr. Dori Santosa.

Gubernur Zul menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan pimpinan yang dalam perjalanannya, sehingga capaian WTP yang ke sembilan kali berturut-turut mampu dicapai oleh Provinsi NFB.

Ia juga berterimakasih kepada Forkopimda yang telah menyusun laporan dengan baik dan BPK Perwakilan Provinsi NTB yang telah memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Ia minta agar Forkopimda tidak terlena dengan raihan yang luar biasa ini, sehingga mengabaikan hal-hal yang dapat menurunkan predikat ini.

“Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer,” katanya.

Namun, ia berkeyakinan hal tersebut tidak akan terjadi jika melihat kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah berkat diskusi yang baik  dengan BPK dan kerja keras teman-teman OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan hasil seperti yang disampaikan BPK tadi,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap NTB dapat meraih kesuksesan seperti cita-cita dan visi-misi NTB Gemilang.

“Kami atas nama pemerintah NTB mengucapkan selamat berpuasa di akhir Ramadhan ini, mudah-mudahan cahaya kemenangan dapat menyapa kita semua,” tutupnya.

Pemeriksaan secara daring

Sebelumnya, Anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkjan hasil sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau WFH (work from home).

“Menindaklanjuti hal terseburt, BPK Perwakilan NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan NTB harus melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut,” ujarnya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan LKPD NTB Tahun Anggaran 2019, BPK Perwakilan NTB melakukan prosedur pemeriksaan secara daring atau online baik wawancara, konfirmasi, dokumentasi dan prosedur alternatif cek fisik.

Ia mengatakan, pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut telah didukung dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pengiriman dokumen pendukung dan diskusi secara online.

Atau langsung di kantor dengan tetap menjaga jarak sesuai denegan protokol pencegahan Covid-19, sehingga tugas konstitusional BPK dapat selesai dengan lancar.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD NTB tahun anggaran 2019, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019),” terangnya.

AYA/Hms NTB

Gubernur Zul  memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beribadah dan merayakan lebaran secara normal. Namun, wabahCovid-19 telah melahirkan kendala dan membatasi banyak aktivitas

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerbitkan keputusan terbaru yang mengatur tentang penetapan pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19, yang  diterbitkan hariSelasa, 19 Mei 2020.

Dalam keputusan 003.2-504 tahun 2020 itu, Gubernur memutuskan, Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri di NTB dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumpulan zakat fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) diusahakan menghindari kontak fisik secara langsung, dan bisa dilakukan melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan;
2. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZiS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) yang ada di masjid, mushola, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat dapat diberikan secara langsung kepada mustahik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
3. Dalam situasi pandemi Covid-19, takbir dilaksanakan melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya;
4. Takbir dapat dilakukan dilaksanakan di masjid hanya oleh pengurus takmir masjid;
5. Salat Idul Fitri 1441 H dilakukan dilaksanakan di rumah masing-masing;
6. Silaturahim atau halal bihalal Idul Fitri 1441 H bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference;
7. Perayaan lebaran topat dengan keramaian yang lazim dilaksanakan sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H ditiadakan;
8. Sesuai dengan protokol kesehatan, seluruh mall, pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian untuk sementara ditutup sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai waktu yang ditentukan kemudian;
9. Dalam menjalankan ibadah ramadhan dan syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusivitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariah;
10. Kepada seluruh aparat keamanan terkait (TNI, Polri), Pol PP, Camat, Lurah/kepala desa, kepala lingkungan dan ketua RT dengan selalu melibatkan peran serta aktif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di masing-masing lingkungan untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban agar keputusan Gubernur ini dapat dilaksanakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Senantiasa memperhatikan instruksi pemerintah daerah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dalam diktum berikutnya dinyatakan pula,  dengan berlakunya keputusan Gubernur ini, maka keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah COVID NOMOR 220/189 BKBPDN/2020, NOMOR kep/288/V/2020. NOMOR: B/1658 KW.19.1 2/KV.00/ 3/2020, NOMOR : B 652/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Saat Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan Salat Idul Fitri bersama Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Selasa, (19/0520), Gubernur pun memberikan penjelasan atas keputusan tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat NTB untuk melaksanakan salat Idul Fitri di rumah, pada saat yang sama pula, kami minta mall, toko pakaian dan pusat keramaian lainnya untuk secepatnya ditutup,” kata Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini.

Dikatakan, Jangan sampaiada kesan imbauan tersebut hanya pada tempat ibadah saja.

“Padahal, semua tempat yang memungkinkan adanya kerumunan seharusnya tidak boleh dibuka,” kata Gubernur Zul..

Memang diakuinya, semua umat Islam ingin Salat Jumat dan Salat Idul Fitri, tetapi sekarang kita berbicara tentang keselamatan masyarakat.

“Apalagi, belakangan ini yang sembuh Covid-19 di daerah kita mulai meningkat, jangan sampai karena euforia kita ingin lebaran, membuat kita kembali ke titik semula,” ujar Gubernur Zul..

Gubernur Zul  memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beribadah dan merayakan lebaran secara normal. Namun, wabahCovid-19 telah melahirkan kendala dan membatasi banyak aktivitas.

Kendala ini tidak hanya dirasakan warga NTB sendirian.

“Tapi ini kendala di seluruh daerah. Oleh karena itu, kami minta kepada seluruh kabupaten kota untuk mengimbau seluruh masyarakat untuk salat Idul fitri di rumah,” katanya.

Ia berharap, apa yang telah diputuskan hari ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Menurutnya, imbauan salat Idul Fitri di rumah harus dibarengi dengan keseriusan semua pihak untuk tak membiarkan keramaian di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.

“Sekali lagi, jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, kenapa mall dibuka dan ramai, sedangkan masjid kelihatan ditekan. Kedua tempat ini harus kita tegaskan bersama,” kata Gubernur.

AYA/HmsNTB

Menurut Gubernur, imbauan sholat Idul Fitri di rumah, harus dibarengi dengan keseriusan semua pihak untuk tak membiarkan keramaian di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Surat Keputusan Bersama (SKB) diterbitkan yang mengijikan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441, khususnya di wilayah yang bebas Covid-19.

Namun SKB tersebut akahirnya dicabut gubernur. Gubernur Zulkieflimansyah, yang mengaku tidak ingin membuka peluang penyeberan Covid-19 baru. Apalagi saat ini kondisi pasien positif sudah banyak yang sembuh.

Menurut Gubernur Zul, hal itu dilakukan karena adanya arahan dari Pemerintah Pusat. Jangan sampai kita yang mulai landau, kemudian ada gelombang kedua yang lebih besar.

“ Bayangkan kemarin satu klaster kita menyelesaikan apalagi kalau kerumunan banyak. Jadi kami mentaati apa yang diputuskan oleh Pusat, dan menghimbau dengan sangat mohon sebaiknya kita sholat Idul Fitri di rumah aja,” ungkap Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah di Mataram saat ditemui usai rapat pimpinan, Selasa (19/05/20).

Gubernur Zul juga berharap, SKB yang telah disepakati bersama dengan Ormas NU, Muhammadiyah dan NW agar juga disosialisasikan kepada masyarakat, agar betul betul dipahami bahwa saat ini masyarakat perlu menjauh dari keramaian.

“Pemerintah tidak mau ambil resiko jangan sampai eforia kita merayakan lebaran akhirnya kita lama pulihnya mendingan kita sabar sebentar mudahan pandemi ini  tidak tiap tahun. Sabar sebentar untuk yang lebih baik kedepan,” jelasnya.

Gubernur Zul  tidak menampik dirinya memahami kerinduan masyarakat untuk kembali beribadah dan merayakan lebaran secara normal.

Namun, Covid-19 telah melahirkan kendala dan membatasi banyak aktivitas. Kendala ini  tidak hanya dirasakan warga NTB sendirian. Karena itu, Pemprov NTB minta seluruh kabupaten/kota untuk mengimbau seluruh masyarakat untuk sHOalat Idul fitri di rumah saja.

Ia berharap, apa yang telah diputuskan hari ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Menurut Gubernur, imbauan salat Idul Fitri di rumah, harus dibarengi dengan keseriusan semua pihak untuk tak membiarkan keramaian di pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.

“Sekali lagi, jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, kenapa Mall dibuka dan ramai, sedangkan masjid kelihatan di tekan, kedua tempat ini harus kita tegaskan bersama,” ungkapnya.

Gubernur juga menegaskan imbauan menjauh dari keramaian bukan saja hanya untuk shoat Idul Fitri, tapi juga kerumunan lain di pertokoan dan mall mall besar.

Pemrov sendiri bahkan juga sudah memutuskan menutup sementara yang memungkinkan tumbuhnya keramain seperti pusat perbelanjaan.

“Kita persuasif dulu demi kebaikan bersama,” kata Gubernur Zul.

AYA

Program pemberdayaan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya menangani dampak wabah Covid-19 menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan, pemberdayaan UMKM lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak berhenti hanya sampai wabah Covid-19.

Namun program pemberdayaan UMKM lokal di NTB akan tetap berlanjut ke depan.

Menurut Gubernur Zul, Program JPS Gemilang akan terus berlanjut.Jika kita bisa berkembang dengan teknologi dan menghasilkan kualitas dan kuantitas lebih.

“Bukan hanya memenuhi kebutuhan NTB, bisa jadi kita dapat memenuhi kebutuhan kabupaten kota lain di luar NTB,” kata Gubernur Zul saat rapat bersama UMKM-UMKM di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Senin (18/05/20).

Program pemberdayaan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya menangani dampak wabah Covid-19 menjadi salah satu jalan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II, UMKM ikan di NTB misalnya menyediakan produknya berupa ikan kering untuk menjadi salah satu item JPS Gemilang tahap II ini.

Dalam JPS tahap II, ikan kering dipilih sebagai pengganti telur karena ikan kering dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah rusak.

Selain itu, ikan kering ini juga dapat membantu nelayan yang selama ini memiliki hasil tangkapan yang tinggi,  namun sering kali tersisa karena tidak habis terbeli.

Gubernur Zul mengakui, hal ini tidaklah gampang dilakukan, namun tujuannya bukan hanya sekedar mengadakan program JPS Gemilang dan mendistribusikannya, melainkan melaksanakan misi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

“Memang kerjanya lebih rumit, namun tujuan kita bukan mengadakan ikan saja, tapi memberdayakan UMKM-UMKM kita untuk menjadi besar ke depan, semangat kita memberdayakan UMKM,” terang Doktor Zul.

Ia mengingatkan kepada stakeholder terkait, untuk berkomunikasi dengan dinas-dinas lain yang berada di kabupaten/kota untuk menghimpun UMKM-UMKM yang ada di sekitar lokasi untuk diberdayakan dalam pengadaan ikan kering ini.

JPS Gemilang ini dianggap sebagai program bersama dengan kabupaten/kota. Fungsi provinsi adalah koordinasi dari masing-masing Kabupeten/kota.

“Semua ikan kering itu sebisa mungkin dikumpulkan dari kabupaten kota sendiri, kalau kurang, baru provinsi yg mendatangkan dari kabupaten kota lain,” tuturnya.

Gubernur Zul berharap, program ini berjalan dengan baik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama wabah Covid-19.

Ia meminta kepada seluruh UMKM-UMKM yang hadir untuk menjadi penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di tengah Covid-19 ini.

Pemprov NTB akan melibatkan sebanyak 346 IKM dan UMKM untuk memasok barang-barang yang akan dijadikan paket sembako dan suplemen JPS Gemilang tahap II.

JPS Gemilang tahap II dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen.

Bedanya,  pada tahap ini telur ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering. Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 kg beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons abon ikan dan ikan kering.

Sedangkan paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 kg beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam.

Paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/batang, dan minyak kayu putih.

AYA/HmsNTB

Ada tiga hal yang akan disempurnakan pada penyaluran JPS tahap II nanti, yaitu data penerima dan proporsinya, produknya akan lebih bervariasi dan melibatkan lebih banyak pelaku UKM/IKM di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Distribusi bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap pertama segera rampung.

Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi daerah yang terakhir menyalurkan paket bantuan JPS

Progres penyaluran paket sembako gemilang per tanggal 16 Mei, bantuan yang telah disalurkan sebanyak 96.849 paket atau sudah mencapai 92 persen dari 105 ribu KK.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Ir H Ridwan Syah, M.Sc, MM, MTP mengatakan, jumlah paket yang belum terdistribusi sebanyak 8.151 KK atau tinggal 8 persen.

Khusus di Kabupaten Loteng, jumlah paket bantuan yang sudah tersalurkan per tanggal 16 Mei sebanyak 10.253 paket, sementara yang yang akan terdistribusi awal pekan ini sebanyak  5.744 paket.

“Sisa paket yang segera akan tersalurkan ke masyarakat terdampak lainnya  yang tidak tercantum dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 2.360 paket,” terang Ridwan Syah, Minggu ( 17/05/2020).

Ia mengatakan, ada tiga hal yang akan disempurnakan pada penyaluran JPS tahap II nanti, yaitu data penerima dan proporsinya, produknya akan lebih bervariasi dan melibatkan lebih banyak pelaku UKM/IKM di NTB.

Komoditas telur akan diganti dengan bahan pangan yang lebih awet seperti ikan kering.

“Disamping itu adalah memperbaiki tata cara distribusi paket sehingga lebih tepat waktu dan paketnya akan diterima dalam kemasan yang utuh untuk semua jenis bantuan,” ujarnya.

PT GNE Minta Maaf

Direktur Utama PT. Gerbang NTB Emas Samsul Hadi mengatakan, penyaluran JPS Gemilang tahap satu sudah hampir rampung dan besok hari Senin (18/05/20) merupakan hari terakhir pendistribusian untuk kabupaten Lombok Tengah.

Pendistribusian berikutnya adalah untuk JPS II akan diluncurkan sesuai rencananya akan dilaksanakan 30 Mei 2020.

“PT GNE meminta maaf bila ada kekurangan pada pendistribusian JPS Gemilang tahap I dan akan memperbaiki pada tahap II dan seterusnya,” kata Samsul Hadi Minggu ( 17/05/2020).

Samsul Hadi mengatakan, pihaknya akan mengumumkan UKM dan Gapoktan yang ikut dalam supply kebutuhan barang untuk JPS Gemilang tahap II.

“Kami akan mengumumkan syarat-syarat UKM atau Gapoktan yang terlibat dalam kegiatan supply kebutuhan barang untuk JPS Gemilang Tahap II,” terangnya.

Iaminta maaf kepada semua pihak jika proses pendistribusian paket JPS Gemilang masih kurang sempurna.

PT GNE telah menyediakan layanan pengaduan  No WA +62 819-1752-1800   dan website resmi  http://www.gne.co.id/ yang dapat dimanfaatkan oleh pihak desa/kelurahan terkait dengan kondisi paket JPS Gemilang yang diterima.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang turut serta dalam proses pengawalan pendistribusian paket JPS Gemilang,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

Dengan meluncurkan Pembiayaan Skema Khusus UMKM Bank NTB Syariah ini , diharapkan tidak ada lagi UMKM di NTB yang mengalami kesulitan dalam mempereroleh dana untuk memulai usahanya

MATARAM.lombokjournal.com — Bank NTB Syariah meluncurkan Pembiayaan Skema Khusus UMKM Bank NTB Syariah, yang dilakukan. langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jumat (15/05/20).

Pembiayaan Skema Khusus UMKM itu untuk membangkitkan gairah usaha UMKM di era pandemi covid-19.

Gubernur NTB mengapresiasi Bank NTB Syariah, karena membantu dengan memberi beberapa keringanan pinjaman dan angsuran kepada nasabah UMKM.

Dan diharapkan hal ini dapat meningkatkan semangat para pegiat UMKM.

“Untuk memulai ini semua memang harus ada keberanian dan teknologi bukan produk yang bisa ditransfer begitu saja, tanpa ada akumulasi pengalaman, learning by doing dan lain sebagainya. Oleh karena itu segera kita umumkan ke semua UMKM di seluruh kabupaten di provinsi NTB, tidak akan lagi ada kesulitan untuk datang ke bank,” kata Guberur Zul.

Menurutnya, teknologi dalam sisi perbankan ini perlu, karena tanpa teknologi tidak mungkin pertumbuhan ekonomi akan inklusif dan berkualitas.

Sehingga dibutuhkan kemauan yang kuat dan pemikiran bahwa semua ini adalah sebuah rangkaian.

“JPS Gemilang ini, harus berupa komoditas, sembako, karena apabila dikasih case tidak akan ada impact ekonomi, oleh karena itu kita pakai sembako, sembako tahap II ini, 30 mei nanti itu semua akan serba lokal, minyak kelapa, ikan dan macam-macam semuanya serba lokal serta belajar dari semua masukkan masukkan yang diberikan,” jelasnya. .

Dengan melibatkan UMKM serta Kabupaten/Kota, akan ada rasa penerimaan luar biasa dan rasa memiliki.

Gubernur Zul minta kepada Bank NTB untuk berkontribusi dalam menyukseskan trade and distribution center, sehingga dalam memetakan kebutuhan masyarakat lebih mudah.

Sehingga data yang dihasilkan nantinya akan langsung diakomodir oleh Gerbang NTB Emas (GNE), sehingga GNE nantinya akan mendistribukan ke trade and distribution center.

“Apabila trade and distribution center ini ada di setiap desa maka, JPS Gemilang ini tidak harus berhenti setelah bulan Juni, tapi akan terus berlanjut sehingga kadis-Kadis kita nantinya, akan mengumpulkan ke GNE kemudian GNE akan mendistribusikan ke Bumdes yang ada di desa -desa,” terangnya.

Gubernur Zul menyampaikan optimismenya akan pencapain dari trade and distribution center itu.

“Saya yakin dalam waktu tidak terlampau lama, ekonomi NTB itu akan berkualitas pertumbuhannya, dengan ikhtiar kita semua dan salah satu elemen paling penting adalah salah satu yang kita launching pada hari ini,” ungkap Gubernur.

Dengan meluncurkan Pembiayaan Skema Khusus UMKM Bank NTB Syariah ini , diharapkan tidak ada lagi UMKM di NTB yang mengalami kesulitan dalam mempereroleh dana untuk memulai usahanya.

“Mudah-mudahan Bank NTB di seluruh Kabupaten/Kota menangkap pesannya, tentu ini memerlukan kehati-hatian tapi jangan sampai mereka diberi susah sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang,” tutup Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Raharjdo memaparkan bahwa disamping memberikan keringanan angsuran, Bank NTB memberikan 2 skema khusus. Pertama, pembiayaan dengan Grace Periode 1 Tahun, kedua, Pembiayaan Kontraktor atau Vendor dengan sinking fund atau agunan cash .

Hal itu guna membantu pemerintah dalam mendongkrak bangkitnya UMKM di NTB sehingga perekonomian di NTB dapat lebih baik lagi terutama dalam masa pandemi covid-19.

“Insya allah pembiayaan ini ke depannya juga berbasis kepada kerjasama kami bersama ansuransi pembiayaan, sehingga kedepannya paling tidak kami dapat meminimalkan resiko kegagalan usaha setelah 12 bulan kami memberi penangguhan angsuran,” ucapnya.

AYA/HmsNTB

Ummi Rohmi beserta jajaran langsung memasangkan masker secara simbolis kepada masyarakat, sembari memberikan penyadaran agar maskernya selalu digunakan

MATARAM.lombokjournal.com —  Penerapan aturan wajib menggunakan masker kepada masyarakat di Provinsi NTB sebagai salah satu upaya mempercepat pemutusan mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19), berlaku mulai hari Senin (11/05/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah beserta jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram, turun langsung di tempat-tempat keramaian membagikan Masker kepada masyarakat.

Pembagian masker gratis kepada masyarakat ini, merupakan upaya sosialisasi atas pemberlakuan aturan wajib menggunakan masker di NTB.

Selain itu untuk memberikan penyadaran secara langsung kepada masyarakat. Terutama para pedagang dan masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar.

Ummi Rohmi beserta jajaran langsung memasangkan masker secara simbolis kepada masyarakat, sembari memberikan penyadaran agar maskernya selalu digunakan.

“Maskernya tetap digunakan ya bu,” pintanya.

Wagub juga mengimbau, untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat.

“Para pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker, kalau tidak pembeli tidak boleh masuk pasar, dan pedagang tidak boleh berdagang,” imbau Wagub.

Beberapa lokasi pembagian masker yang dikunjungi langsung Wagub antara lain, Pasar Perumnas, Pasar ACC Ampenan dan Pasar Kebon Roek. Selain di Pasar, juga dilakukan pembagian di tempat-keramaian dengan melibatkan seluruh elemen OPD lingkup Provinsi NTB.

Wagub mengajak seluruh masyarakat NTB, mengurangi resiko melawan virus Cprpna.

“Mari seluruh masyarakat, kita ikhtiarkan instruksi Gubernur untuk selalu menggunakan masker, agar dapat mengurangi resiko, Insya Allah kita bisa menang dalam melawan Virus Corona di NTB,” kta wagub..

Wagub Bagi Masker

Menanggapi pemberlakuan aturan wajib masker ini, Kepala Pasar ACC Ampenan, Ahmad Mahdawi, menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi NTB.

Khususnya Wakil Gubernur yang turun langsung membagikan masker dan  memberikan edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker.

Menurutnya langkah strategis melalui aturan wajib masker ini, akan dikawal oleh pemerintah Kota Mataram, khususnya Kepala Pasar.

Ia berharap dengan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker, para pedagang di Pasar akan terhindar dari Virus Corona.

Dengan demikian, akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di NTB dengan cepat.

Terpisah, Kepala Pasar Perumnas, Mustakim mengatakan, sejak ada perintah dari Presiden, himbauan Gubernur, Walikota dan jajarannya, langsung menerapkan dan tertib menjaga apa yang diperintahkan Gubernur, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.

“Bagi yang tidak punya, kami bagikan. Jangan sampai virus tertular dan kami konsisten dengan edaran Gubernur dan Walikota Mataram,” tegasnya.

AYA/HmsNTB