Kehadiran sepeda listrik, motor listrik dan mobil listrik menunjukkan bahwa anak anak NTB memiliki kemampuan yang selama ini tidak disadari banyak orang

MATARAM.lombokjournal.com —  Satu lagi karya terbaru anak NTB, yaitu sebuah sepeda listrik yang diberi nama Le-Bui.

Kendaraan dengan berbagai model ini membuat bangga masyarakat dan pemerintah Provinsi NTB.

Bagaimana tidak, sepeda hasil karya tangan kreatif Gede Sukarmati Jaya itu, sudah tembus pasar internasional.

Tidak tanggung- tanggung, hanya negara-negara di Benua Afrika yang belum bisa menikmati karyanya ini. Selain itu, ratusan sepeda listrik yang diinisiasi sejak tahun 2016 itu telah dinikmati dan dipakai oleh pecinta sepeda listrik di dunia.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan uji coba (test drive) sepeda tersebut di STI Park Banyumulek, hari Jumat (26/06/20).

Sepeda Le-Bui mampu menempuh jarak 30 Km untuk sekali pengisian daya, sekitar dua sampai empat jam.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini menyampaikan kahadiran sepeda listrik, motor listrik dan mobil listrik menunjukkan bahwa anak anak NTB memiliki kemampuan yang selama ini tidak disadari banyak orang.

Apalagi, ide dan gagasan besar itu muncul di tengah musibah Covid-19. Bahkan kata Bang Zul, musibah COVID-19 ini merupakan bencana yang menghadirkan keberkahan.

“Sejatinya pembangunan itu adalah sebuah proses besar untuk meng-upgrade human capacity, meng-upgrade kemampuan masyarakat. Alhamdulillah corona ini adalah satu bencana yang menghadirkan keberkahan buat NTB sehingga masyarakat NTB sadar bahwa banyak kemampuan yang kita miliki yang tersimpan di bawa karpet selama ini,” ungkapnya.

Munculnya inovasi-inovasi seperti ini menyadarkan banyak pihak bahwa anak NTB bisa memproduksi minyak kelapa, bisa bikin sabun, bisa bikin motor listrik, alat pelindung kesehatan serta berbagai inovasi lainnya.

“Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah membantu, menghidupkan UMK ini, menghasilkan feedback yang konstruktif untuk kemudian menghasilkan produk yang kompetitif, bukan hanya untuk NTB, tetapi akan kita jual di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia,” tegas Bang Zul.

Gede Sukarmati Jaya menceritakan awal mula gagasan untuk membuat sepeda listrik itu. Awalnya, pembuatan sepeda listrik ini diilhami oleh hobinya waktu kecil, yaitu sepedaan.

Namun karena usia, ia tidak bisa lagi sepedaan dengan jarak tempuh yang jauh. Sehingga, muncullah ide bagaimana agar tetap bisa sepedaan dengan jarak tempuh yang jauh.

“Saya googling, tanya-tanya teman, bagaimana saya tetap bisa sepedaan jauh dan tidak membosankan. Ketemulah dengan yang namanya elektric kit. Yaitu mengubah sepeda yang kita beli di toko kemudian kita pasang elektric kitnya, kemudian kita bisa sepedaan jauh,” tuturnya.

Kemudian, seiring dengan waktu, ditambah dengan hasil diskusi bersama anggota komunitas, ia kemudian menambah kemampuan untuk berinovasi pada sepeda itu. Termasuk menambah kecepatan sepeda listriknya.

“Sepeda yang kita beli di toko itu harus kita bikinkan prime costume. Sehingga bisa menampung baterai berkapasitas besar. Saya coba bikin, sudah jadi, saya iseng-iseng pakai, bikin video di jalan, upload ke media sosial saya. Orang-orang luar kemudian melihat dan mereka suka, karena unik,” jelasnya.

Ia mengaku, sepeda yang ia bikin tersebut bukan yang pertama dan yang terbaik bagi orang luar. Namun, ada keunikan yang mereka lihat, seperti style, cara mewarnai dan cara pembuatan yang masih handmade.

“Kalau bicara teknologi, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau bicara masalah seni, tidak ada yang mampu mengalahkan kita,” ungkapnya.

Keunikan itulah katanya mambuat orang tertarik, sehingga tidak kurang dari seratus unit sepeda listrik yang sudah ia ekspor ke luar negeri, seperti negara-negara di Benua Asia, Amerika dan Australia.

Untuk membuat satu sepeda listrik itu, ia membutuhkan waktu sekitar satu bulan, mulai dari proses awal hingga dapat dipakai. Untuk harga per unitnya, sepeda tersebut dinilai sekitar Rp15 juta, karena pembuatannya masih hand made, belum menggunakan teknologi yang modern.

“Kemampuan yang mesin 350 Watt, baterai yang 40 volt, kecepatan maksimum, kalau di barat orang mengatakan street legal, masih boleh di jalan, tanpa harus surat-surat. Kecepatannya di bawah 30 km/jam,” jelasnya.

Ia berharap ke depan, pembuatan sepeda ini dapat didukung oleh teknologi modern yang dapat menghasilkan produk sepeda yang banyak dan berkualitas serta harga yang murah.

AYA/HmsNTB

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi

MATARAM.lombokjournal.com  – – Pemerintah Daerah dituntut tetap memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat walau dalam masa pandemi Covid 19.

Beberapa kendala seperti kebijakan Pemerintah Pusat yang cenderung berubah-ubah menjadi masukan kepada Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah, H. Lalu Gita Ariadi di tengah kunjungan kerja Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, (25/06).

Miq Gita mengungkapkan,  dinamika birokrasi di NTB yang terjadi selama dua tahun ini banyak dipengaruhi oleh kondisi akibat bencana yang bertubi.

Setelah sebelumnya diguncang gempa, saat ini NTB menghadapi pandemi virus Covid 19.Kondisi ini mengharuskan pemerintah menemukan formasi yang tepat, dan menempatkan pejabat-pejabat birokrasi yang mumpuni dalam menghadapi kondisi itu.

Begitu pula dengan tuntutan birokrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanganan pandemi.

Semua program penanganan kesehatan, ekonomi, politik, hukum dan keamanan telah dijalankan dengan baik begitu pula dengan koordinasi kabupaten/ kota.

“Setiap minggu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bertemu membahas semua permasalahan yang timbul. Begitu pula dinamika organisasi birokrasi dalam dua tahun terakhir juga dalam rangka mencari “pemain” terbaik di bidangnya”, ujar Gita.

Deputi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi mengatakan, kunjungan kerjanya ingin mengetahui permasalahan, kendala, saran dan masukan guna mencari solusi terbaik.

Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Polhukam berkewajiban melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian berbagai urusan/ kebijakan Kemeterian/Lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan.

Hal itu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, bottle necking dan hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional.

“Kehadiran kami hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Rus Nurhadi.

Ia datang bersama Marsekal Pertama TNI Oka Prawira, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Apartur; Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan; Ardiansyah Achirul Putra, Kabid SDM dan Pengawasan Aparatur dan Kevin Maulana, Analis Kebijakan.

Nurhadi menilai hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB atas penilaian RB (REFORMASI birokrasi) dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), sudah sangat baik.

Pemprov NTB berhasil meraih predikat BB tahun 2019. Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa,  tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC,  tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi.

Khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Gede Putu Aryadi menyampaikan, pelaksanaan SPBE di NTB sudah on the track. Terlebih dimasa pandemi ini dan ke depan, penerapan SPBE sangat urgent, bahkan menentukan pelayanan publik.

Gede Aryadi menyampaikan, NTB sebagai destinasi unggulan nasional masih terdapat 86 titik area strategis baik di pulau Lombok dan pulau sumbawa yang masih blank spot (belum tersentuh sinyal internet).

Dari 86 titik area strategis tersebut, di dalamnya terdapat 56 desa, termasuk 14 desa yang berada  di lingkar KEK Mandalika.

“Kami mohon penuntasan area blank spot ini, kalau bisa tuntas tahun akhir tahun 2020 ini, karena di tahun 2021 mendatang NTB akan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP,” ungkapnya.

Begitu juga di pulau Sumbawa, seperti kawasan SAMOTA (teluk saleh, pulau Moyo dan Tambora)  yang merupakan destinasi wisata internasional, hingga saat ini belum semuanya tersentuh sinyal internet, jelas Gede.

Hal ini penting kata Aryadi, karena infrastruktur digital ini, selain berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan publik, juga terhadap pembangunan daerah.

Karena Penanganan area blank spot ini menjadi tugas Pemerintah Pusat, melalui Kemetrian Kominfo dan BAKTI, maka diminta agar diprioritaskan,  pinta Gde.

Gede juga minta dukungan Kemenkopolhutkam untuk peningkatan Kapasitas SDM keamanan siber dan informasi daerah. Ia menjelaskan tahun ini diaksesmen oleh BSSN akan segera membentuk Tim Keamanan Siber daerah atau CSRIT.

“Kendala yang kami hadapi adalah SDM yang terampil. Mohon difasilitasi diklat untuk penguatan keahlian SDM”, pungkasnya.

Kepala Biro Hukum H. Ruslan Abdulgani menyampaikan, salah kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya regulasi seperti peraturan Menteri yang membutuhkan aturan pelaksanaan baru di tengah kebutuhan memangkas aturan yang saling berkait.

Kapala Bakesbangpoldagri NTB, L. Dirjaharta mengharapkan dukungan koordinasi dan keselarasan kebijakan dalam penyelesaian pada kasus- kasus lama, seperti aliran keagamaan yang belum tuntas.

Kepala Dinas Kesehatan, dr Eka menyebut resistensi masyarakat terhadap upaya surveillance penyebaran virus seperti penolakan test SWAB, penanganan jenazah Covid 19 sampai dengan dukungan ketersediaan Reagen dan masker N95.

Selain itu, komunikasi publik yang dinilainya belum maksimal mengcounter isu hoaks seputar penanganan Covid 19 oleh pemerintah.

AYA/HmsNTB

“Menjadi perempuan adalah kelebihan bagi saya. Membuat saya bisa mengambil banyak opportunity di bidang-bidang yang lain,” kata Ummi Rohmi

MATARAM.lombokjournal.com – NTB akan dijadikan model bagaimana perempuan diberikan peran tak hanya di ranah domestik namun juga di berbagai bidang termasuk pemerintahan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Ir. Agustina Erni, M.Sc, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyampaikan itu mewakili Menteri KPPPA,saat membuka acara webbinar WIE IEEE “Women in Leadership”, Senin (22/06/20).

Dalam webbinar yang diikuti 549 peserta se-Indonesia tersebut, Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik hal tersebut.

Ummi Rohmi panggilan akrabnya menceritakan bagaimana perempuan di Provinsi NTB sudah masuk ke berbagai bidang profesi. Tak hanya di bidang pemerintahan, namun juga di bidang engineering dan sains.

Data terakhir Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB pada tahun 2018 menunjukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2018 sebesar 54,25 persen.

Angka ini memang lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK penduduk laki-laki sebesar 78,83 persen. Dalam rilis BPS Statistik Gender NTB 2018 menyebutkan ini wajar terjadi, karena penduduk laki-laki umumnya yang menjadi tulang punggung keluarga (bread winner) dalam sistem patriarkal.

Namun data TPAK perempuan sebesar 54,25 persen menunjukan perempuan sudah banyak yang terjun di bidang profesi.

Masuknya perempuan di ranah profesional, dikatakan Ummi Rohmi, sudah cukup diterima oleh masyarakat.

Meskipun masih menyisakan PR stigma negatif di kalangan masyarakat, namun biasanya perempuan yang sudah terjun ke dalam dunia profesi tak akan terganggu dengan stigma negatif tersebut.

Perempuan-perempuan tersebut akan membuktikan bahwa mereka mampu membagi peran antara keluarga dan jabatan.

Sehingga dengan bukti nyata tersebut lama-lama akan mengikis stigma negatif yang ada.

“Saya tidak terlalu terganggu dengan stigma perempuan yang sering diremehkan, karena memulai dari dunia professional. Kita bisa menunjukan kepada masyarakat melalui aksi nyata,” kata Wagub yang pernah menjabat sebagai General Foreman di PT Newmont Nusa Tenggara (2000—2009) tersebut.

Ummi Rohmi yang juga merupakan alumni  Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) mengaku, background pendidikan engineering yang dimilikinya sangat bermanfaat pada setiap jenjang karier yang dimilikinya.

Ditambah perannya sebagai perempuan dalam rumah tangga yang menuntutnya untuk selalu disiplin dan multitasking. Hal tersebutlah yang mengantarkannya mendapatkan berbagai capaian yang dimilikinya sekarang. Sehingga Ummi Rohmi berharap dapat menginspirasi perempuan-perempuan yang lain.

“Menjadi perempuan adalah kelebihan bagi saya. Membuat saya bisa mengambil banyak opportunity di bidang-bidang yang lain,” tandasnya.

AYA/HmsNTB

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menghimbau masyarakat menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 secara persuasif

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalillah meminta pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah membuka destinasi wisata, agar mewajibkan setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Wagub Hj Sitti Rohmi, sejauh ini penerapan protokol kesehatan Covid-19 dinilai masih sangat kurang terutama di pusat-pusat destinasi Wisata yang sudah dibuka oleh masing -masing Kabupaten/kota di NTB.

Dinilainya, hingga saat ini sangat kurang kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19. Hal ini karena kurangnya koordinasi atau penataan di tiap destinasi pariwisata.

“Jadi bagaimana kalau kita mengizinkan sesuatu dibuka, contoh kita izinkan objek wisata dibuka, mana tanggung jawab kita untuk menyakinkan objek wisata itu  beroperasi sesuai protokol Covid, itu yang kita tuntut,” kata Wagub Ummi Rohmi saat ditemui, Senin (22/06/20)

Menurutnya, tidak sepenuhnya masyarakat bisa disalahkan karena tidak terlalu mentaati protokol Covid ditemoat Wisata. Penyebabnya, kurangnya pengawasan dan edukasi yang masif.

“Tidak bisa kita harus buka pantai  ini itu, tapi tidak pengawasan, tidak  ada yang edukasi secara masif, tidak  ada yang benar-benar mengawal masayarakat. Oke anda boleh menikmati tempat wisata tapi ingat tetap pakai masker, tetap jaga jarak, kebersihan pada pintu masuk dan seterusnya,” ujarnya.

Menurutnya, masing masing pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mengedukasi dan menghimbau masyarakat menerapkan protokol Kesehatan Covid-19 secara persuasif.

Wagub Ummi Rohmi eminta pertanggung jawaban pemerintah kabupaten/kota yang membuka destinasi wisata, agar mewajibkan setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan Covid-19 jika ingin bersiap menyambut kenormalan baru.

Lebih lanjut dikatakannya, jika ingin perekonomian NTB bisa cepat pulih hidup dalam kenormalan baru, maka masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.

“Kunci keberhasilan dalam menekan angka Covid-19 di NTB tergantung dari kedisiplinan semua pihak dalam bersama bersama sama memutus rantai penyebaran virus Covid-19,” kata wagub.

AYA

Jangan sampai, ada dinas yang pegawainya tidak kompak antara atasan dengan bawahannya

MATARAM.Lombokjournl.com –– Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah berkeliling ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dalam rangka halal bihalal.

Selain itu, Gubernur Zul juga melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa (16/06/20).

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini menyambangi Inspektorat dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB.

Bang Zul berpesan kepada seluruh ASN untuk menciptakan suasana kantor menjadi nyaman dan menyenangkan. Rasa nyaman dan menyenangkan mendorong para pegawai menjadi bahagia di tempat kerja.

“Ciptakan suasana kantor menjadi sangat nyaman. Sehingga, kalau meninggalkan kantor, rasanya berat sekali,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjaga netralitasnya dalam momentum Pilkada yang beberapa bulan lagi terselenggara di beberapa kabupaten di NTB.

“Netralitas ASN itu perlu dijaga betul-betul, demi kemaslahatan bapak/ibu semua,” ujar Bang Zul.

Tidak hanya netralitas, lanjut Bang Zul, kekompakan juga harus tetap terjaga. Jangan sampai, ada dinas yang pegawainya tidak kompak antara atasan dengan bawahannya.

“Kekompakan harus terus dijaga, jadikan tempat kerja kita sebagai rumah sendiri dan jadikan seluruh teman kerja seperti keluarga kita sendiri,” tutup Bang Zul.

AYA/HmsNTB

New normal tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, hanya saja sekarang masyarakat harus terbiasa menggunakan protokol kesehatan

KLU.lombokjournal.com —  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, cara mencegah virus Corona ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang banyak yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.

“Bayangkan penyakit yang sedemikian hebat, mencegahnya dengan sedemikian ringan. Oleh karena itu seluruh masyarakat di Gili harus pakai masker, tidak boleh tawar menawar lagi,” kata Nurhandini Eka Dewi saat mengunjungi Gili Trawangan, Sabtu (13/06/20).

Pemerintah ProvINSI (Pemprov) Nsa Tenggara Barat  tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Kadis Kesehatan datang ke Gili Trawangan mendampingi Wakil Gubernur NTB Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam rangka menghadiri acara “Gili Gets Ready for New Normal”.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Forkopimda Provinsi NTB, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersama Forkopimda KLU.

Dokter Eka mengatakan, persyaratan utama untuk masuk ke wilayah Tiga Gili yaitu pengunjung harus melewati proses screening dan masyarakat Gili harus tetap menjaga kesehatan.

“Mari kita nilai diri kita sendiri sekarang, sudah siapkah kita untuk bekerja sama?”, tanya dokter Eka pada masyarakat dan pelaku usaha yang hadir.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan pihaknya mendukung berjalannya new normal khususnya pada sektor pariwisata.

Menurutnya new normal tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, hanya saja sekarang masyarakat harus terbiasa menggunakan protokol kesehatan.

“Sebenarnya tidak terlalu penting kapan kita new normal, yang terpenting adalah bagaimana sosialisasi protokol Covid-19 ini sungguh-sungguh masif dan dipahami oleh masyarakat,” tegas Wagub.

Menurutnya, Tiga Gili siap menerapkan new normal jika masyarakat saling mengedukasi dan terbiasa dalam menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kuncinya adalah berdoa, dispilin dan optimis. Selain itu, sistem diperketat agar dapat mendeteksi dengan baik.

“Insya Allah kalau semua dijalankan, kedisiplinan bisa diwujudkan di Tiga Gili ini maka Gili akan siap untuk New Normal,” tutur Wagub.

Di akhir sambutannya Wagub berharap agar kerjasama seluruh pihak dapat terus terjalin dengan  baik.

“Mudah-mudahan kekompakan ini terus dijaga dan semakin baik lagi kedepannya, agar Gili dapat hidup pada era new normal dan menjadi salah satu destinasi wisata yang diidam-idamkan oleh masyarakat,” tutupnya.

BACA JUGA ;

• Dibukanya Tiga Gili Disambut Gembira Pelaku Pariwisata
• Tiga Gili Bersiap Menuju New Normal

Pada kesempatan yang sama, Ketua Gili Hotel Asosiasi Lalu Kusnawan mengaperasiasi kehadiran Wakil Gubernur beserta jajarannya atas support dan dukungannya kepada pelaku usaha dan masyarakat di Gili Indah.

“Masyarakat di Gili Indah pun sangat mendukung kami, bahu-membahu untuk mempersiapkan ini semua,” jelasnya.

AYA/HmasNTB

Terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat, karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Pada tahun 2016 keberadaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berhasil menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan.

Tak hanya itu, Program JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan itu saat memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/06/20).

“Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang,” kata Fachmi Idris.

Sebelumnya Fachmi mengatakan, keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial.

Program tersebut berhasil menurunkan  angka ketimpangan masyarakat.

Keberhasilan ini, menjadikan Indonesia sebagai inisiator bagi negara lain yang akan memulai mengukur hal tersebut, melalui pengelolaan program jaminan sosial kesehatan di masing-masing negara.

Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Dalam pertemuan tersebut, Fachmi Idris memaparkan, terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat, karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan BPJS Kesehatan tahun 2017 mengkaji pada tahun 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394.

Kemudian pada tahun 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Fachmi menambahkan realitas yang terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain, pentingnya keberpihakannya sebuah negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan.

Apalagi saat ini, situasi dunia tengah berada dalam status pandemi yang cenderung memporak-porandakan kondisi ekonomi global dan tidak menutup akan memperlebar angka ketimpangan.

“Untuk itu, dalam kondisi pandemi saat ini pentingnya memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Setiap negara harus dapat memastikan bagaimana aspek keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan. Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran,” kata Fachmi.

ISSA sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia dalam hal ini Kesehatan, sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022. Pada tahun 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin 12th ISSA Forum for Technical Commission.

“Ini merupakan bentuk kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kami mewakili Indonesia mengucapkan terima kasih kepada ISSA atas hal ini dan akan siap menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan,” kata Fachmi Idris.

Dalam kesempatan tersebut Fachmi juga memaparkan apa saja yang menjadi program kerja TC Health selama periode 2020-2022 dengan prioritas tema pada fenomena ageing population, tantangan perluasan cakupan jaminan sosial dan kompilasi studi terkait hubungan antara Universal Health Coverage (UHC) dengan peningkatan Kohesi Sosial dan Inklusi Sosial.

Atas kajian tersebut, pada 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, 16 negara juga bersepakat memilih Indonesia sebagai acuan pada studi peran Program JKN-KIS terhadap peningkatan kohesi sosial yang diukur melalui penurunan gini ratio, sehingga negara lain juga dapat memulai riset tersebut.

Komisi Kesehatan yang dipimpin oleh Dirut BPJS Kesehatan ini juga akan dihadirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Internasional bagi para pimpinan (CEO) dan senior manager program jaminan sosial (social security) sedunia atau ISSA LEAD 2021 yang akan diselenggarakan di Bali, Indonesia.

Rr/BPJS Kesehatan

“Perbaikan yang perlu dilakukan adalah memberian edukasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini adalah penyakit yang berbahaya karena dapat menularkan secara cepat,” kata Ketua IDI Mataram, dr Rehadi Sp.BS

MATARAM.lombokjournal.com – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Mataram memanggil dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUD Mataram, terkait konten videonya yang viral  pada chanel You Tube “Jalan Tengah’,  di Sekretariat IDI Cabang Mataram, Sennin (08/06/20).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak jam 11.00 sampai jam 12.00 Wita itu, secara pribadi dr Herman Mahaputra secara pribadi  miinta maaf pada teman sejawat dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, dan mengaku khilaf dalam pernyataan atas konten video tersebut.

Demikian press release yang dikirimkan IDI Mataram yang diterima Lombok Journal, Senin (08/06/20).

Di hadapan  tim ahli IDI Kota Mataram, dr Herman mengakui Video tersebut dibuat untuk mengurangi kecemasan masyarakat yang ada di NTB.

Tapi dalam penyampaiannya banyak teman sejawat yang tidak sependapat.

“Perbaikan yang perlu dilakukan adalah memberian edukasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 ini adalah penyakit yang berbahaya karena dapat menularkan secara cepat,” kata Ketua IDI Mataram, dr Rehadi Sp.BS dalam release-nya.

Menurut Rehadi, prediksi kasus Covid-19 di NTB yang dilakukan oleh FK Unram dan Tim Epidemiologi, diperkirakan puncak virus ini pada bulan Agustus 2020 dengan jumlah kasus 5000.

Dengan kebijakan ketat (social distancing, pembatasan masuk melalui jalur darat, udara, aut dan lainnya), puncak kasus diperkiraan maju ke bulan Juli dengan jumlah kasus 2800.

“Hal yang dibutuhkan adalah tetap melakukan pembatasan dengan mematuhi protokol yang tetap dilakukan pemerintah untuk menurunkan kasus Covid-19,” jelasnya.

Kasus di NTB 80 persen pasien bergejala ringan atau OTG, 15 persen sedang-berat, 5 persen berbahaya yang membutuhkan alat bantu nafas.

“Pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan memiliki komorbid dapat menimbulkan reaksi yang lebih berbahaya,” katanya.

Dikatakan, temuan hasil otopsi pasien Covid-19 sebagaian besar memiliki Komorbid. Hasil otopssi menunjukkan diffuse alveolar damage, thrombosis, alveolar exudates, myocarditis.

Ditegaskan, pasien yang meninggal karena Covid-19 harus tetap mengikuti protokol pemakaman yang ditetapkan Satgas Covid-19 daan Kemenkes RI.

Terapi bahagia

Terkait terapi ‘bahagia’yang ditekankan dr Herman Mahaputra dalam videonya, ditekankan bukan merupakan terapi utama

Penerapan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (DKJPS) melalui terapi bahagia bukan merupakan terapi utama.

Terapi bahagia itu haya sebagai terapi adjuvant (tambahan) sehingga fsik pasien merupakan target utama penyembuhan pada pasien positif Covid-19.

Rehadi menekankan, Pandemic Covid-19 msih baru mulai, dampaknya bukan hanya di sisi kesehatan, melainkan semua aspek (ideology, Konomi, social, hukum, pertahanan dan lainnya).

“Bijaklah kita sebelum berkomunikasi karena banyak aspek yang kita pertimbangkan,” tegas Rehadi.

Menurutnya, pembahasan ‘new normal’ belum dilakukan di Mataram. Harus disiapkan beberapa tahapan sebelum benar-benar diterapkan.

“Masukan kesehatan dari beberapa pakar terkait penanggulangan Covid perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,” harap Rehadi.

Rr

Penerapan new normal harus mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan

MATARAM.lombokjournal.com — Dari sejumlah syarat menuju new normal, ternyata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum saatnya lakukan New Normal

Sebab syarat-syarat menuju new normal belum terpenuhi.  Seperti kriteria epidemiologi, presentase kasus positif, curva kasus positif covid-19 yang harus landai dalam tiga minggu, ketersediaan fasilitas rumah sakit rujukan dan satelit, tenaga kesehatan serta sejumlah syarat lainnya.

Dari statistik persentase positif rate perminggu masih di atas 5 persen. Padahal syarat new normal adalah positif ratenya di bawah 5 persen.

Selain itu, kriteria epidemiologi terdapat lima syarat yang harus dipenuhi yakni penurunan minimal 50 persen selama 3 minggu sejak puncak, jumlah sampel positif kurang dari 5 persen selama dua pecan.

Selain itu, harus mampu mengupdate 80 persen kasus berasal dari tracing contact atau daftar kontak dan dapat di kaitkan dengan klaster, apakah ada penurunan jumlah kematian, apakah ada penurunan berkelanjutan jumlah perawatan di rumah sakit dan IGD.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan Pemprov NTB tidak menerapkan new normal tetapi penerapan new normal merupakan kewenangan dari bupati atau walikota.

Namun Wagub Hj Sitti Rohmi meminta kepada daerah yang ingin menerapkan new normal untuk melakukan kajian dan telaah sebelum memutuskan penerapan new normal tersebut.

Ditegaskan, ada sejumlah syarat yang harus di penuhi sebelum menerapkan new normal. Keputusan apakah menerapkan  new normal dikembalikan ke pimpinan daerah di masing masing kabupaten/kota,

“Saya berharap para bupati dan walikota melakukan kajian dan telaah serta bijaksana dalam memutuskan, karena new normal merupakan tanggung jawab penuh Kepala Daerah bersangkutan,” ujar Ummi Rohmi saat memberikan keterangan pers di Posko Satgas Covid-19 di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (04/06/20).

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi.

Ditegaskan, penerapan new normal harus mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan.

Dari 10 kabupaten kota tersebut, hanya Dompu yang baru memenuhi satu kriteria yakni update tracing contact dari pasien positif.

Secara tidak langsung ditegaskan, 10 kabupaten/kota di NTB belum memenuhi kriteria penerapan new normal. Namun dr. Eka mengisyaratkan, kondisi saat ini berdasarkan statistik kasus semua daerah di NTB belum memenuhi kriteria untuk menerapkan new normal.

Ia pun menambahkan untuk mengetahui apakah penerapan new normal bisa di laksanakan atau tidak oleh kabupaten/kota di NTB akan dipantau selama dua minggu ke depan terhitung mulai hari  Selasa (04/06).

“Kita lihat dua minggu ke depan terhitung mulai hari ini,  Selasa (04/06), bagaimana perkembangannya apakah curva menurun dan positif rate nya di bawah lima persen atau bagaimana, kita tidak tahu perkembangannya nanti bagaimana, kita tunggu saja,” kata dr Eka.

Sebelumnya Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyatakan tiga daerah di Pulau Sumbawa dinilai paling siap melaksanakan new normal, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu mengacu pada angka positif Covid-19 yang rendah.

AYA/HmsNTB.

JPS Gemilang tahap II didistribusikan kepada 110.000 KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 15.000 KK Non DTKS, sehingga total yang menerima JPS Gemilang tahap II yakni 125.000 KK

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Nusa Tenggaa Barat (NTB) segera meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II.

Produk-produk yang dikemas pada JPS Gemilang tahap II haruslah hasil produksi IKM/UKM lokal di NTB.

Sehingga dengan memberdayakan produk lokal, pembangkitan ekonomi NTB di tengah pandemi dapat lebih cepat.

Hal itu sesuai arahan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat  Rapat Peluncuran JPS Gemilang Tahap II di ruang Anggrek Kantor Gubernur, Rabu (27/05/20) lalu,

Rapat Peluncuran JPS Gemilang Tahap II itu diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi , Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda Olah Raga, Inspektorat, Biro Humas dan Protokol, serta Dirut PT. GNE.

Rapat ini dimksudkan untuk memastikan  kelengkapan dan kesiapan JPS Gemilang tahap II.

Pemerintah Provinsi NTB melibatkan lebih banyak IKM/UKM. Terdata sebanyak 534 IKM/UKM yang tersebar di seluruh NTB akan berpartisipasi.

Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi berharap, agar tiap proses penanganan Covid-19 ini dapat menjadi pembelajaran bagi NTB ke depan.

Pada kesempatan itu, Sekda mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan mengajak untuk terus menjalin komunikasi yang baik.

“Mari kita tampil mempesona sehingga apa yang kita kerjakan ini dapat menyenangkan bagi semua,” ucapnya.

JPS Gemilang tahap II yang akan diluncurkan pada 30 Mei 2020, akan didistribusikan kepada 110.000 KK Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 15.000 KK Non DTKS, sehingga total yang menerima JPS Gemilang tahap II yakni 125.000 KK.

Sebanyak tujuh gudang pun disiapkan dalam pendistribusian ini. Tujuh gudang tersebut tersebar di seluruh NTB.

Sekda mengingatkan, mutu dan kualitas produk JPS Gemilang harus benar-benar dipastikan sebelum didistribukan, sehingga sampai ke tangan masyarakat dengan kondisi yang baik.

AYA/HmsNTB