Gubernur melaporkan sengketa lahan masyarakat di kawasan Sirkut Mandalika khususnya kawasan tambang, segera dicari jalan tengahnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Perkembangan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba dan Kawasan Mandalika, dibahas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Kepala Daerah Sumatera Utara, dalam pertemuan secara virtual, Senin (07/09/20).

Dalam rapat itu, hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan dan Perwakilan ITDC.

Pertemuan itu membahas ralisasi pengembangan aksebilitas dan amenitas sebesar 2,897 triliun, utamanya realisasi target penyelesaian dan kendala di lapangan

Menteri Luhut menekankan, agar Kementerian segera mengajukan usulan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk percepatan pembangunan di Danau Toba dan Mandalika pada 2021 dan 2022.

“Di masa pandemi ini adalah kesempatan untuk mempercepat pembangunan aksesibilitas dan amenitas, sebelum pariwisata pulih pada akhir 2021 atau awal 2022,” jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, upaya mengaktualisasikan kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka direktorat pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir mencanangkan sasaran strategis dalam mengendalikan kerusakan ekosistem laut di Mandalika.

“Kegiatan yang dilakukan berupa inventarisasi ekosistem di Kawasan KEK Mandalika untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut di kawasan Mandalika,” ungkapnya.

Menteri LHK juga menyampaikan rencana jangka panjangnya akan terus melakukan penghijauan di 7 bukit di kawasan Mandalika.

Untuk rencana jangka pendeknya, sejak tahun 2020-2022 akan terus dilakukan penghijauan dan penanaman pohon di Bukit Pink Mandalika.

“Dengan total 350.000 bibit bunga dan 30.000 pohon yang akan ditanam di atas lahan 28 Ha,” ungkapnya.

Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wisnutama pada tahun 2020 ini, akan membangun Creative Hub di KEK Mandalika.

Tempat tersebut nantinya akan disediakan outdoor stage, hall serba guna, F&B area dan zona kerajinan tenun, mutiara, cukli dan gerabah.

“ITDC menyatakan siap menyediakan lahan sekitar 2.8 Ha untuk lahan creative hub ini,” tuturnya.

Untuk di tahun 2021, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lanjutnya akan terus mengembangkan kawasan DPSP khususnya di Mandalika.

Selain membangun Creative Hub, akan dibuat sarana fisik dan revitalisasi ruang kreatif, pengembangan desa wisata, pelatihan, sertifikasi SDM Parekraf dan penguatan tata kelola.

“Ini menjadi pendukung event MotoGP 2021, Festival Taliwang, L’etape di Lombok. Serta publikasi dan promosi produk wisata dan sebagai fasilitasi usaha Parekraf dalam transformasi digital,” ungkapnya.

Sengketa lahan

Di Ruang Kerjanya, Gubernur NTB yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten II, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengungkapkan, Kementerian sangat membantu dan partisipasi aktif dalam mendukung Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia.

Saat itu, Gubernur melaporkan sengketa lahan masyarakat di kawasan Sirkut Mandalika khususnya kawasan tambang, segera dicari jalan tengahnya.

Perlu dilakukan pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan sehingga pihak pemerintah dan masyarakat dapat menemukan titik terang agar tidak saling merugikan.

“ITDC harus segera memberikan alternatif kepada masyarakat agar tidak bekerja di lahan tambang Mandalika,” jelas Gubernur Zul.

HmsNTB

Di Bank NTB Syariah juga terdapat edukasi yang tidak kalah menarik. Kata “Syariah” tidak lagi menjadi kata yang menjadi momok dan menakutkan bagi sebagian kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —  Bank NTB Syariah memiliki predikat yang sangat bagus dalam jajaran bank umum kegiatan usaha (BUKU) 2 dengan asset di bawah Rp 10 triliun.

Majalah Infobank edisi September menulis, sebanyak 17 bank menghuni kelompok BUKU 2. Sebanyak tujuh bank berhasil meraih predikat sangat bagus, termasuk Bank NTB Syariah.

Atas presasinya itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah memberikan pujian pada Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah baru pertama di-rating oleh Biro Riset Infobank (BIRII) sejak konversi tahun 2018,  langsung memimpin dengan menempati urutan pertama.

Di akhir Agustus kemarin, Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Kukuh Rahardjo serta Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi TOP BUMD Awards 2020, yang digelar oleh Top Business bekerjasama dengan Institut Otonomi Daerah dan sejumlah lembaga lainnya.

Gubernur NTB mendapatkan anugerah sebagai TOP Pembina BUMD. Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo  seabagai TOP CEO BUMD 2020. Sedang Bank NTB Syariah meraih TOP BUMD Awards 2020 Bintang 4.

Top BUMD Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada BUMD-BUMD terbaik di Indonesia, atas achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) yang telah dilakukan oleh BUMD terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah.

Bank Daerah Terbaik

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah,  Minggu (06/09/20), mengatakan tantangan menjadi Bank Syariah tidaklah mudah dan sederhana.

Namun dengan manajemen yang baik dan kinerja yang terukur, Bank NTB Syariah mampu memupus semua keraguan dan kini menjadi salah satu Bank Daerah Terbaik di Indonesia.

Gubernur menuturkan,  ketika ia  jadi Pimpinan di Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan, OJK sempat mengingatkan Bank NTB agar berhati-hati mengubah diri menjadi Bank Syariah.

“Karena kalau gagal, tidak bisa lagi balik menjadi Bank Konvensional. Alhamdulillah dengan manajemen yang baik dan kinerja yang terukur, Bank NTB Syariah mampu memupus semua keraguan dan kini menjadi salah satu Bank Daerah Terbaik di Indonesia,” puji Gubernur.

Gubernur mengatakan, di Bank NTB Syariah juga terdapat edukasi yang tidak kalah menarik. Kata “Syariah” tidak lagi menjadi kata yang menjadi momok dan menakutkan bagi sebagian kalangan.

Karena selama ini, cukup sering jika ada lembaga keuangan yang bernuansa syariah, karena pemahaman yang dangkal dan kurang tepat, orang jadi ragu dan takut.

“Syariah sudah sering identik dengan intoleransi, kurang bersahabat dengan pemeluk keyakinan yang berbeda, dan lain sebagainya,” terangnya.

Namun di Bank NTB Syariah, semua ditunjukkan dengan sangat profesional. Meskipun telah dikonversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Bank NTB Syariah tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat yang non Muslim untuk berkiprah bahkan menjadi Pimpinan.

“Dan dengan berinteraksi secara langsung, pemaknaan kata Syariah menjadi indah dan memberi ruang bagi semua. Tentu Ini sangat membanggakan kita semua. Sekali lagi, selamat kepada Bank NTB Syariah atas kinerjanya yang luar biasa. Perjalanan panjang, memang selalu harus di mulai dgn langkah pertama,” tutupnya.

BACA JUGA ;  Prestasi Bank NTB Syariah Diapresiasi Komisi III DPRD NTB

Dirut Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo sebelumnya mengatakan, tiga perhargaan yang diraih dalam TOP BUMD Award 2020 akhir Agustus lalu, akan semakin memacu semangat seluruh insan Bank NTB Syariah untuk bekerja maksimal.

Pihaknya berupaya memberikan yang terbaik, serta menghadirkan beragam terobosan kreatif dan inovatif, dalam memberikan layanan kepada seluruh nasabah dan stakeholder NTB Syariah serta meningkatkan performa usaha.

“Meski masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan dunia usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, Bank NTB Syariah tetap mampu bertahan, dan tetap menunjukan performa positif, karena terus menghadirkan beragam solusi kreatif dan inovatif dari layanan dan jasa yang dikelola,”ujar Kukuh.

HmsNTB

Kampung Sehat ini mampu menggerakkan masyarakat mulai dari kesehatan, perekonomian, keamanan, hingga kebersihan

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah menilai, program Kampung Sehat tersebut mampu menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB

“Kampung sehat ini menjadi vitamin untuk kita semua. Kita bersyukur, program Kampung Sehat tersebut mampu menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB,” ungkap Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (Anev) program Kampung Sehat, Rabu (02/09/20).

Rakor itu diiikuti seluruh kabupaten/kota se Provinsi NTB melalui Video Conference di Lapangan Gajah Mada Polda NTB.

Untuk menekan penyebaran Covid-19, Polda NTB bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan jajaran TNI menggelar lomba “Kampung Sehat”.

Lomba yang sudah berjalan selama tiga bulan ini diikuti oleh 1.136 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi NTB.

Menurut wagub, Kampung Sehat ini mampu menggerakkan masyarakat dalam berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, perekonomian, keamanan, hingga kebersihan. Kampung Sehat terebut menjadi program yang sangat tepat dalam menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB.

“Kampung Sehat ini program yang sangat tepat, kami apresiasi langkah Polda NTB tersebut. Terbukti, dengan adanya Kampung Sehat ini, penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus melandai,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut.

Tetapi, tambah Wagub, dengan kasus melandai tersebut, jangan sampai membuat masyakarat lengah, karena pemerintah menginginkan kasus yang melandai ini membuat masyakarat semakin kuat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pada HUT NTB bulan Desember mendatang, kasus positif Covid-19 ini benar-benar berkurang, bahkan diharapkan NTB ini menjadi Zona Hijau.

“Jangan sampai karena landai, kita lengah, tapi harus kita kuatkan, kita terus berikhtiar, harapan kita, pada HUT NTB nanti, kita berada pada Zona Hijau,” ujarnya.

Umi Rohmi melanjutkan, seluruh lapisan masyarakat, harus tetap Istiqomah atau konsisten dalam melawan penyebaran Covid-19. Jangan sampai ada pihak yang bosan dalam memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan.

“Mari kita rapatkan barisan, tetap Istiqomah sosialisasi protokol kesehatan. Kita niatkan untuk ibadah,” tutup Wagub.

Sosialisasi pakai masker

Kapolda NTB Irjen Pol.Mohammad Iqbal, S.IK.,MH meminta seluruh lapisan masyarakat dari tingkat RT/RW untuk tetap melakukan sosialisasi penerapan masker saat keluar rumah.

Karena pada tanggal 14 September nanti, penindakan kepada masyarakat yang tidak pakai masker mulai ditegakkan.

“Tanggal 14 September nanti, yang tidak pakai masker akan kami beri tindakan hukum,” ungkap Kapolda.

Ia melanjutkan, tindakan hukum bagi yang tidak menggunakan masker tersebut menjadi garda terakhir dalam menekan penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB.

“Denda bukan tujuan, kita ingin masyarakat sehat, jangan sampai kasus yang landai ini membuat masyarakat lengah,” ujarnya.

Kapolda minta seluruh Kapolres untuk memasifkan sosialisasi, mulai dengan keliling menggunakan pengeras suara hingga kendaraan-kendaraan yang dibranding dengan Satgas Patroli Covid-19.

“Satu centi pun kita tidak boleh mundur dalam sosialisasi penerapan protokol kesehatan ini,” tegas Kapolda.

Untuk program Kampung Sehat, Kapolda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk memulai melakukan penilaian. Karena, dari ribuan desa/kelurahan yang ikut, akan dijaring menjadi 30 desa/kelurahan untuk selanjutnya akan diikutkan dalam lomba Kampung Sehat di tingkat kabupaten/kota. Berikutnya pada bulan November akan diumumkan di tingkat provinsi.

“Silahkan mulai lakukan penilaian dengan menerapkan protokol kesehatan, kita optimis, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB menjadi percontohan di darah lain,” tutupnya.

Sebelumnya, masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB melaporkan kondisi masyarakat sebelum dan setelah dilaunchingnya Kampung Sehat tersebut.

Salah satunya Sekda Kabupaten Lombok Timur HM.Juaini Taofik yang melaporkan bahwa Kampung Sehat berkontribusi besar dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lombok Timur.

“Program Kampung Sehat selama tiga bulan ini sudah berhasil, jumlah kecamatan yang sudah terkonfirmasi positif mulai menurun,” ungkapnya mengapresiasi Kampung Sehat yang di inisiasi oleh Polda NTB tersebut.

Konsep Kampung Sehat, lanjut Juaini, bukan hanya sebatas lomba, tapi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, keamanan di masing-masing desa terus meningkat.

“Tidak hanya kesehatan, keamanan juga sudah meningkat,” ungkap Sekda penuh bangga.

Di Lombok Timur sendiri, melalui Kampung Sehat, pemerintah kabupaten telah melakukan screening berbasis masjid, sekolah, hingga berbasis pasar guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Alhamdulillah, di Lombok Timur, kami telah melaunching ASN Peduli Covid-19, Masjid Peduli Covid, Sekolah Peduli Covid, Pasar Peduli Covid, dan Generasi Muda Peduli Covid,” tambahnya.

Karena menurutnya, menekan penyebaran Covid-19 tidak mudah, butuh kerjasama seluruh pihak, karena yang di lawan bukan berwujud, bahkan vaksinnya pun belum ada.

“Melawan virus yang tak berwujud ini tidak mudah, butuh konsistensi seluruh pihak. Kami bersyukur, keberadaan Kampung Sehat mampu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan,” tutupnya.

HmasNTB

Dalam satu bulan ke depan, Jadi  pertaruhan terakhir apakah ekonomi Indonesia memasuki jurang resesi atau tidak

JAWA BARAT.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mengikuti rapat terbatas (Ratas) virtual penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (01/09/20).

Dalam Ratas yang dihadiri jajaran menteri dan seluruh gubernur di Indonesia, Presiden Jokowi mengingatkan, pentingnya masyarakat untuk selalu menggunakan masker.

Tindakan pencegahan itu menjadi kunci pengendalian pandemi Covid-19 sebelum pemerintah melakukan vaksinasi secara massal..

Karena itu, Jokowi minta agar pentingnya penggunaan masker disampaikan terus menerus kepada masyarakat, termasuk protokol kesehatan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Ini kunci sebelum vaksin, pemakaian masker ini penting,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan harus diterapkan.

Presiden sebelumnya sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang mengatur sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

“Sehingga kedisiplinan nasional kita dalam mengikuti protokol kesehatan betul-betul dikerjakan oleh masyarakat kita,” ujarnya.

Terkait pemulihan ekonomi nasional, Jokowi meminta jajaran kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah sebagai penopang agar Indonesia tak masuk ke dalam jurang resesi seperti negara lainnya.

“Percepat belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” kata Jokowi.

Dalam satu bulan ke depan, tegas Presiden,  menjadi pertaruhan terakhir apakah ekonomi Indonesia memasuki jurang resesi atau tidak.

Jokowi menegaskan, apabila ekonomi domestik kembali minus, maka dipastikan Indonesia masuk ke daftar negara resesi.

Dipaparkan, perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2020 masih tumbuh 2,97 persen. Padahal, menurut dia, negara lain sudah minus.

“Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada di posisi minus 5,3 persen, sudah minus,” ujarnya.

“Untuk itu, kuartal ketiga, yang kita masih punya waktu satu bulan yaitu Juli, Agustus, September. Di September ini kita masih ada kesempatan. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk resesi,” lanjutnya.

Triwulan I ekonomi NTB tumbuh lambat

Di NTB sendiri, dari data Bank Indoenesia Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya.

Pada  triwulan II-2020,  dibandingkan triwulan I-2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen (data BPS NTB).

Realisasi pendapatan Provinsi NTB Triwulan I 2020 tumbuh melambat menjadi 8,20% (yoy). Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy).

Penyerapan belanja Provinsi NTB Triwulan I 2020 menurun dibandingkan Triwulan I 2019. Penyerapan belanja Triwulan I 2020 Provinsi NTB mencapai Rp7,3 Triliun, menurun dibandingkan Triwulan I 2019 yang sebesar Rp7,4 Triliun.

Menurunnya pertumbuhan belanja tersebut terjadi pada penyerapan belanja bantuan sosial sehingga mempengaruhi realisasi total belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Pemulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020. Pada triwulan III 2020, diperkirakan ekonomi NTB tumbuh kuat dengan laju pertumbuhan berkisar antara antara -3,4% s.d -3,0%(yoy).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2020 dibandingkan triwulan II 2020 diprakirakan oleh kinerja pertanian sejalan dengan memasukinya masa panen kedua komoditas padi,

Peningkatan kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2020, serta peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan new normal. Secara keseluruhan tahun 2020, diprakirakan ekonomi NTB tumbuh pada rentang -2,1 s.d -1,7% (yoy).

Untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan stimulus ekonomi berupa bantuan mesin produksi dan industri kepada masyarakat, sebanyak 685 permesinan berbagai jenis dan model hasil karya Industri Kecil Menengah (IKM) lokal NTB.

“Jadi teknologi dan mesin ini meningkatkan produktifitas dibidang pertanian, perkebunan dan sektor lainnya,”ucap Gubernur Dr. Zulkieflimansyah saat memberikan kepada para kelompok masyarakat, UMKM, Kepala Desa dan penerima manfaat, Kamis (27/08) lalu di STlPark Banyumelek.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 yang baru disahkan, Pemerintah Provinsi NTB sendiri telah melakukan realokasi anggaran di masa pandemi Covid 19 yang difokuskan pada bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, bidang ekonomi dalam ketahanan pangan, akses layanan sosial dasar untuk masyarakat miskin, perempuan serta anak-anak selama masa pandemi serta ekonomi kreatif.

Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, perubahan APBD 2020 ini adalah untuk merespon dinamika yang terjadi.

Harapannya, Perda APBD Perubahan ini menjadi APBD yang aspiratif, efektif, responsif dan mendatangkan manfaat besar bagi pembangunan NTB.

Dalam vidcon arahan Presiden kepada 34 Gubernur se Indonesia, Gubernur Dr. Zulkieflimansyah turut didampingi Asisten 1 dan Asisten 2 Setda NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Plt.Kalak BPBD, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Karo Hukum Setda NTB dan Kasat Pol PP Provinsi NTB .

HmsNTB

Vaksin buatan Indonesia yang disebut vaksin Merah Putih sedang dalam proses benih vaksin, dan baru akan diuji secara klinis pada tahun 2021

MATARAM.lombokjournal.com — Presiden RI Joko Widodo mengingatkan pentingnya pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya.

Hal ini dilakukan selain akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga agar pemulihan dan percepatan ekonomi pada triwulan ketiga dapat bergerak positif.

Jokowi juga meminta realisasi anggaran belanja daerah dipercepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“Kunci sebelum vaksin adalah masker. Protokol Kesehatan dengan mencuci tangan dan jaga jarak harus terus diulang ulang,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada Gubernur se- Indonesia, termasuk Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, melalui Video konferensi, Selasa (01/09).

Mengenai penanganan pandemi Covid 19, Presiden menjelaskan, saat ini Pemerintah Pusat sedang menyiapkan 20 – 30 juta vaksin sampai akhir 2020 dan 290 juta vaksin pada 2021.

Vaksin buatan Indonesia yang disebut vaksin Merah Putih sedang dalam proses benih vaksin, dan baru akan diuji secara klinis pada tahun 2021.

Presiden mengingatkan, sebelum adanya vaksin massal secara massif, data pergerakan angka penyebaran Covid 19 benar benar diantisipasi.

Secara umum, negara negara Eropa dan Asia sedang mengalami trend peningkatan. Meski posisi Indonesia relatif terkendali, angka fatality rate atau angka kematian masih tinggi secara global.

Per bulan Agustus, terdapat 175 ribu angka positif dari 2,23 juta tes. Angka kesembuhan juga tinggi 70,21 persen dari rata rata global 60 persen.

“Oleh karena itu kita perlu menyamakan gerak Langkah agar makin cepat dan efektif agar tidak kehilangan kendali. Pengendalian ini juga memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk mulai bergerak”, tambah Jokowi.

Pemulihan ekonomi ini, kata Jokowi, sebelum sektor perdagangan, industri dan lainnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjaga konsumsi rumah tangga, sektor ril, industry kecil dan lainnya agar tidak terpuruk kepada resesi.

Belanja APBD harus disegerakan dari rata rata nasional yang baru 44 persen. Pemulihan ekonomi nasional, sebut Jokowi pada kwartal pertama masih 2,79, kuartal kedua minus 2,53.

Untuk kuartal ketiga masih ada kesempatan sehingga diharapkan daerah daerah memulai program kerja sekaligus pemberian bantuan sosial dan stimulus ekonomi dari pusat maupun daerah.

Ekonomi NTB Melambat di Trwulan I

Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri dari data Bank Indonesia Perwakilan menyebut,  pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya.

Sedangkan triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I-2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,05 persen (data BPS NTB).

Realisasi pendapatan Provinsi NTB Triwulan I 2020 tumbuh melambat menjadi 8,20 Ppersen (yoy). Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,54 persen (yoy).

Penyerapan belanja Provinsi NTB Triwulan I 2020 menurun dibandingkan Triwulan I 2019. Penyerapan belanja Triwulan I 2020 Provinsi NTB mencapai Rp7,3 Triliun, menurun dibandingkan Triwulan I 2019 yang sebesar Rp7,4 Triliun.

Menurunnya pertumbuhan belanja tersebut terjadi pada penyerapan belanja bantuan sosial sehingga mempengaruhi realisasi total belanja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Sementara pulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020. Pada triwulan III 2020, diperkirakan ekonomi NTB tumbuh kuat dengan laju pertumbuhan berkisar antara antara -3,4 persen s.d -3,0 persen(yoy).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2020 dibandingkan triwulan II 2020 diprakirakan oleh kinerja pertanian sejalan dengan memasukinya masa panen kedua komoditas padi, peningkatan kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2020, serta peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan new normal.

Secara keseluruhan tahun 2020, diprakirakan ekonomi NTB tumbuh pada rentang -2,1 s.d -1,7 persen (yoy).

Untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan stimulus ekonomi berupa bantuan mesin produksi dan industri kepada masyarakat, sebanyak 685 permesinan berbagai jenis dan model hasil karya Industri Kecil Menengah (IKM) lokal NTB.

“Jadi teknologi dan mesin ini meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, perkebunan dan sektor lainnya,”ucap Gubernur Dr. Zulkieflimansyah saat memberikan kepada para kelompok masyarakat, UMKM, Kepala Desa dan penerima manfaat, Kamis (27/08/20) lalu di STlPark Banyumelek.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2020 yang baru disahkan, pemerintah Provinsi NTB melakukan  realokasi anggaran di masa pandemi Covid 19 yang difokuskan pada bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, bidang ekonomi dalam ketahanan pangan, akses layanan sosial dasar untuk masyarakat miskin, perempuan serta anak-anak selama masa pandemi serta ekonomi kreatif.

Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, perubahan APBD 2020 ini adalah untuk merespon dinamika yang terjadi. Harapannya,

Perda APBD  Perubahan ini menjadi APBD yang aspiratif, efektif, responsif dan mendatangkan manfaat besar bagi pembangunan NTB.

Dalam vidcon arahan Presiden kepada 34 Gubernur se Indonesia, Gubernur Dr. Zulkieflimansyah turut didampingi Asisten 1 dan Asisten 2 Setda NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Plt.Kalak BPBD, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Karo Hukum Setda NTB dan Kasat Pol PP Provinsi NTB .

jm/diskominfotik

Dihrapkan  seluruh Kepala Desa di NTB  jangan sungkan-sungkan menghubungi dan bersilaturrahim langsung dengannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Pintu Pendopo Gubernur NTB selalu terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin datang bersilaturrahim dan berdiskusi untuk kemajuan Provinsi NTB.

Gubernur NTB, Dr.H Zulkieflimansyah membuka pintu pendopo dengan harapan seluruh elemen masyarakat bisa berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Mari kita sama-sama berdiskusi, satukan visi demi kemajuan daerah kita tercinta,” ungkap Gubernur H Zulkieflimansyah saat menerima silaturrahim puluhan Kepala Desa Kabupaten Sumbawa di Pendopo Gubernur,  Senin (31/08/20).

Dikatakan, desa menjadi ujung tombak kemajuan suatu daerah. Kalau desanya sudah maju, pendidikannya sudah luar biasa, jalannya sudah mulus, kesehatan dan perekonomiannya sudah berjalan baik, tentu Provinsi NTB makin maju.

“Alhamdulillah sudah lama kami berikan perhatian husus kepada desa-desa yang ada di NTB, beberapa kali kesempatan juga kami datang langsung mengunjungi kepala desa yang ada di NTB, mari kita majukan daerah ini dari desa,” ajak Gubernur Zul pada puluhan Kepala Desa dari Kecamatan Pelampang dan Utan tersebut.

Gubernur berharap, seluruh Kepala Desa di NTB  jangan sungkan-sungkan menghubungi dan bersilaturrahim langsung dengannya.

Atau para Kades bisa langsung datang ke Dinas-dinas Provinsi NTB sesuai kebutuhan dan keluhan masyarakat yang ada di desa masing-masing.

“Jangan sungkan-sungkan, saya yakin kades kita ini hebat-hebat, kalau sudah ke pemerintah kabupaten, bisa langsung datangi dinas-dinas kami yang ada di Provinsi NTB,” harap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Abdul Wahab, Kepla Desa Motong, Kecamatan Utan merasa senang atas penerimaan Gubernur NTB.

Menurutnya, itu semua kesempatan langka, di tengah jadwal yang padat sebagai gubernur, ia menyempatkan waktu untuk bersilaturahim bersama para kades.

“Luar biasa penerimaan Gubernur kepada kami. Bulan lalu beliau pernah datang ke daerah kami, karena sakit, saya tidak bisa hadir untuk diskusi di Taman Mangga, sekarang saya datang langsung, sampaikan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Wahab mengatakan, dirinya  menyampaikan keluhan masyarakat yang telah lama ditampung selaku kepala desa, terutama masalah jalan dan kesehatan.

Itu semua tidak bisa diselesaikan sendiri, butuh dukungan pemerintah, baik kabupaten ataupun provinsi.

“Keluhan masyarakat yang tidak bisa kami jangkau dengan dana desa, langsung kami sampaikan kepada Gubernur, Alhamdulillah beliau langsung tindak lanjuti,” tambahnya bersyukur.

Tradisi seperti ini, lanjutnya, sangat luar biasa, karena ia berpikir bertemu Gubernur itu sangat sulit, saat bertemu pun situasi menjadi tegang.

“Ternyata tidak, saat kami ingin bertemu, beliau berkenan menerima, suasana pun berjalan dengan sangat santai, ternyata apa yang saya bayangkan itu salah,” kata Wahab

AYA/HmsNTB

Menko PMK meyakini, di tengah musibah, di tengah kesulitan, pasti ada jalan untuk bangkit dan berlari menjadi daerah yang maju

LOTENG.lombokjournal.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Gubernur Zulkieflimansyah, Jumat (28/08/20), menyerahkan bantuan Hunian Tetap (Huntap) kepada masyarakat Desa Teratak, Batukliang Utara, Lombok Tengah yang terdampak gempa bumi dua tahun lalu.

“Kedatangan kami kesini untuk memastikan progres pembangunan rumah tahan gempa, Alhamdulillah hari ini kami menyerahkan kunci rumah tahan gempa sebanyak 65 ribu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menko PMK mengatakan, tugas masyarakat semua untuk segera menempati dan menjaga rumah yang telah diberikan oleh pemerintah.

Menurut Muhadjir, menjaga serta merawat lebih sulit daripada membuat rumah tersebut.

“Silahkan langsung ditempati, selanjutnya bapak-ibu jaga dan rawat rumah yang telah diberikan tersebut,” tambahnya.

Menko PMK meyakini, di tengah musibah, di tengah kesulitan, pasti ada jalan untuk bangkit dan berlari menjadi daerah yang maju.

Baginya, musibah menjadikan kita semakin kuat dan menaruh kita semua pada kedudukan yang semakin tinggi.

“Saat gempa dulu, tiga kali saya datang ke NTB, saya menyaksikan langsung rumah, tempat ibadah dan sekolah hancur rata karena musibah gempa tersebut. Hari ini, kita semua terdampak musibah global, seluruh dunia terdampak, saya bersyukur bisa datang kembali ke NTB,” ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut.

Pada kesempatan itu pula, Muhadjir mengutip surat Al-Insyirah yeng berarti tentang kelapangan, dalam surat tersebut.

Muhadjir mengutip ayat kelima yang artinya, sesungguhnya beserta kusulitan ada kemudahan.

“Dalam Al-Qur’an disebutkan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, maka tetaplah optimis dan berharap pada pertolongan Tuhanmu karena sesungguhnya beserta kesulitan apapun pasti ada kemudahan yang menyertainya,” ungkap Menko PMK.

Menko PMK menyerukan agar warga NTB tetap berbaik sangka dan selalu bersyukur. Sebab, dengan cara itulah kita bisa menikmati apa yang Allah SWT telah diberikan kepada kita semua.

“Mari kita tetap bersyukur, musibah ini menguji kesabaran dan ketabahan kita semua,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur tersebut.

Menko PMK berterima kasih kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimanysh atas kesabaran dan ketabahannya dalam memimpin NTB.

“Gubernur NTB ini teman dekat saya, kami kenal sudah sangat lama. Jaringan beliau bukan hanya nasional, tapi juga Internasional. Saya yakin, di tangan beliau, NTB pasti semakin maju. Masyarakat NTB harus bangga punya sosok pemimpin seperti Dr. H. Zulkieflimansyah,” tutupnya disambut tepuk tangan meriah dari tamu undangan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimasyah dalam sambutannya, mengucapkan banyak terimakasih kepada Menko PMK atas perhatiannya kepada provinsi NTB.

“Jazakallah pak menteri, semoga bapak selalu dalam kesehatan dan diberikan keafiatan oleh Allah SWT,” ungkap Gubernur.

Mewakili Pemerintahan Provinsi NTB beserta seluruh masyarakat NTB, Gubernur Zul mengucapkan banyak terima kasih kepada Menko PMK yang kembali berkenan hadir di NTB.

BACA JUGA ; 

Menko PMK Minta Masyaraakat Desa Rajumas Hidupkan Pasar Minggu

Gubernur berharap ini bukan kunjungan terakhir.

“Insya Allah seluruh bantuan, seluruh perhatian yang telah bapak berikan mendapat keberkahan untuk daerah kami tercinta,” ungkap Gubernur singkat.

AYA/HmsNTB

Banyak tanah-tanah di negara berkembang yang terlantar, tidak bernilai dari segi keuangan hanya karena tidak memiliki sertifikat

LOTENG.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi program pembagian sertifikat tanah wakaf yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi NTB bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi NTB dan Kanwil BPN Provinsi NTB, yang berlangsung di Bencingah Agung Praya, Lombok Tengah, Kamis (27/08/20).

Menurut, Gubernur Zul, program ini sangat bermanfaat bagi masjid agar tidak mendapatkan masalah ke depan.

Selain masjid, Gubernur juga meminta kepada BPN agar memberikan kemudahan pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat luas.

Sertifikat tanah berguna sebagai agunan bagi masyarakat yang mempunyai potensi usaha khususnya petani.

Ia mengungkapkan, banyak tanah-tanah di negara berkembang yang terlantar, tidak bernilai dari segi keuangan hanya karena tidak memiliki sertifikat.

“Untuk mengejar ketertinggalan negara, strateginya sederhana, tanah di negara berkembang itu harus disertifikatkan maka ekonomi itu akan menggeliat dan orang miskin akan dapat akses permodalan,” ungkapnya.

Gubernur sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang terus-menerus membagikan sertifikat gratis kepada petani dan nelayan, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengakses permodalan di perbankan.

“Sertifikat itu bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di lemari, dengan adanya sertifikat, mereka punya kemampuan finansial yang kuat,” kata Bang Zul.

Ia juga minta kepada pihak bank untuk mempermudah akses masyarakat yang ingin mengakses permodalan di bank, agar masyarakat tidak lagi mencari pinjaman ke rentenir yang justru menjerat masyarakat dengan bunga yang tinggi.

“Kadang orang lebih senang meminjam uang ke rentenir daripada bank karena gampang, walaupun bunganya sangat besar,” ujar Bang Zul.

Bang Zul mencontohkan, salah satu program pemerintah Provinsi NTB yakni Mawar Emas yang bertujuan menjauhkan masyarakat dari jeratan rentenir dengan memberikan pinjaman tanpa bunga.

Program ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Kejelasan Tanah Wakaf

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanag Sigit Yulianto mengukapkan terimakasihnya kepada Gubernur yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini.

Kajati menyampaikan, program ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap tanah wakaf agar tidak menimbulkan masalah ke depan.

“Banyak tanah-tanah wakaf yang oleh pewakafnya meninggal dan ahli waris merasa tidak pernah ada wakaf dan akhirnya menjadi sengketa. Oleh sebab itu kami melakukan legalisasi kepemilikan dari lembaga yayasan terhadap tanah yang diwakafkan,” terangnya.

Ia mengatakan, program ini sudah berjalan dan kegiatan di Lombok Tengah ini adalah kegiatan yang ke dua setelah beberapa waktu lalu program ini dilakukan di Lombok Barat.

Dulu hanya 20 sertifikat, sekarang bertambah menjadi 125 sertifikat, dan Kajati  menargetkan pada tahun 2021 ini seluruh tanah masjid sudah bersertifikat.

Kegiatan ini akan terus dilanjutkan bersama dengan pemerintah provinsi, Kemenag NTB dan BPN NTB.

“Kami tidak bisa sendiri, kami hanya memfasilitasi saja, yang punya sertifikat adalah BPN, yang punya daftar tanah wakaf Kemenag, yang punya wilayah pak Gubernur, mudah-mudahan program ini terus berlangsung,” tuturnya.

AYA/HmsNTB

Menjadi alarm yang dapat mengingatkan masyarakat pentingnya penerapan protokol Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —  Wajib masker di Provinsi NTB, merupakan salah satu upaya mencegah penularan sekaligus  menurunkan angka kasus Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB, tentang Penanggulangan Penyakit Menular, masyarakat tanpa terkecuali wajib menggunakan masker.

Bagi pelanggar aturan wajib masker  akan dikenakan sanksi denda 100 ribu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengadakan rapat hari Selasa (25/08/20) di ruang rapat utama kompleks Kantor Gubernur,  terkait pelaksanaan Perda di lapangan, pemberian denda dan peningkatan sinergi Pemerintah Provinsi dalam penegakan Perda bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB.

Wagub mengapresiasi kinerja jajaran TNI, Polri dan perangkat daerah lingkup Provinsi NTB, yang ikut andil dalam penegakan Perda.

Ia berharap sinergi ini terus konsisten juga dilaksanakan di tingkat kabupaten/Kota se-NTB.

Ditegaskan wagub, pelaksanaan proses denda akan mulai diberlakukan tanggal 14 September mendatang.

Dua minggu sebelum pemberlakukan denda, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara serentak, mengajak masyarakat untuk menggunakan masker jika keluar rumah.

Tanggal 14 September mulai melakukan proses denda sebesar Rp 100.000 bagi pelanggar, dan berharap masyarakat NTB gunakan masker agar sehat.

Dijelaskan, pemberian denda sebenarnya bukan tujuan pemerintah, namun esensinya pemerintah ingin garjika beraktivitas di luar rumah, atau ada di kerumunan.

“Kami harap ini sudah diinfokan supaya nanti sebelum tanggal 14 September, masyarakat se-NTB sudah sadar untuk menggunakan masker agar masyarakay NTB sehat,” tegas wagub.

Adanya Perda, akan menjadi alarm yang dapat mengingatkan masyarakat pentingnya penerapan protokol Covid-19. Agar angka kasus Covid-19 akan terus dapat diturunkan dan masyarakat merasa aman.

“Kalau semua orang pakai masker, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kasus turun, masyarakat  juga bisa beraktifitas dengan lancar, produktif dan Insya Allah jika semua bisa bersinergi akan bisa tercapai sebaik baiknya,” pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Jumlah mesin yang akan diproduksi akan terus bertambah yaitu sekitar 1.650 mesin bahkan lebih

MATARAM.lombokjournal.com —  Sebanyak Bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI, Senin, 17 Agustus 2020, Pemerintah Provinsi NTB siap memamerkan500 unit mesin hasil tangan kreatif warga NTB di STIP Banyumulek, Lombok Barat

Ratusan mesin tersebut terus berdatangan di lokasi pameran.  Pada pukul 20.00 Wita, Gubernur H Zulkieflimansyah meninjau  lokasi pameran untuk memastikan kesiapan agenda tersebut.

Mesin-mesin siap dipamerkan

“Hingga petang ini, mesin mesin serta non mesin terus berdatangan di STIP. Informasinya jam 8 malam ini Gubernur akan meninjau lokasi pameran,” kata Divisi Kerjasama STIP Banyumulek, Sultandri Mujiburrahman, Minggu (16/08/20).

Ia mengatakan, ada banyak jenis mesin dan non mesin produksi lokal yang akan dipamerkan dalam rangka HUT RI ke 75 ini.

Di antara produk lokal yang akan dipamerkan tersebut yaitu motor listrik NgebUTS, mesin cacah sampah, mesin pengering daun kelor, mesin pengolah minyak kelapa, mesin blender maggot, alat cetak gula aren, mesin cetak pelet sampah dan puluhan jenis produk lokal lainnya.

HUT Kemerdekaan tahun ini mengusung tema ‘’Bangga Buatan Indonesia’’.

Hal ini tentu selaras dengan NTB yang akan meluncurkan gerakan ‘’Cintai, Beli dan Gunakan Produk Lokal NTB’’ dengan mendorong lahirnya produk-produk lokal yang berkualitas.

Sejumlah agenda peluncuran atau launching juga mewarnai perayaan HUT RI, hari Senin  tanggal 17 Agustus 2020.

Seperti launching sepeda motor listrik dan mesin-mesin buatan NTB,  launching Program Mahadesa, launching alat Rapid Test buatan NTB oleh Laboratorium Hepatika Mataram, launching Market Place Pemprov NTB berupa Aplikasi NTB Mall, launching Lapas yang baru di Kuripan Lobar, penandatanganan prasasti Gedung Layanan Covid-19 dan Trauma Center RSUD Provinsi NTB, serta penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait UMKM.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti SE.,ME mengatakan, agenda peluncuran alat dan mesin-mesin buatan NTB sudah siap digelar.

Sebanyak 500 alat dan mesin produksi NTB akan dipamerkan di STIP Banyumulek pasca pelaksanaan upacara pengibaran bendera.

Untuk target hingga akhir tahun ini, jumlah mesin yang akan diproduksi akan terus bertambah yaitu sekitar 1.650 mesin bahkan lebih. Sedangkan, jenis mesin sebanyak 115 item.

Peranan industrialisasi permesinan begitu krusial dikarenakan industri lain seperti industri olahan akan sangat diuntungkan dengan hadirnya mesin-mesin.

Dengan hal ini pula, UKM dan IKM NTB pasca JPS Gemilang diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitasnya, jelasnya.

AYA/HmsNTB