Diharapkan mempermudah para penyandang disabilitas untuk ke sekolah, tempat kerja, bahkan ke tempat-tempat rekreasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan pelepasan First Riding atau ujicoba satu unit Bus Disabilitas NTB Gemilang di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jum’at (02/10/20).

Dengan pelepasan itu, kini Provinsi NTB kini memiliki kendaraan yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Gubernur mengaku senang melihat kebahagiaan para penyandang disabilitas menyambut kendaraan umum yang akan mempermudah mobilitas yang kerap terhambat akibat transportasi.

Menurutnya, NTB adalah daerah yang ramah anak dan juga penyandang disabilitas.

“Mestinya ini suatu hal yang biasa, bahwa saudara-saudara kita yang kebetulan mengalami disabilitas itu punya fasilitas. Jadi bukan suatu hal yang istimewa tapi memang sudah menjadi haknya,” ucapnya.

Kehadiran bus ini diharapkan mempermudah para penyandang disabilitas untuk ke sekolah, tempat kerja, bahkan ke tempat-tempat rekreasi.

Pemprov akan mengupayakan agar bus seperti ini dapat hadir di setiap kabupaten/kota di NTB.

“Kita targetkan, mudah-mudahan ada caranya nanti, pas HUT NTB nanti kita tambah,” terang Bang Zul.

Ada tiga unit Bus Disabilitas yang siap beroperasi. Satu unit bus di Pulau Lombok, serta dua unit bus untuk Pulau Sumbawa yang mencakup Sumbawa dan KSB serta Dompu dan Bima.

Bang Zul pun mengapresiasi terobosan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

“Perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama,” tutup Bang Zul.

Kedua di Indonesia

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengungkapkan, pengoperasian Bus Disabilitas merupakan yang kedua di Indonesia setelah Jawa Barat pada tahun 2019 lalu. Ia menyebut acara hari ini memiliki kesan tersendiri.

“Alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan sebuah acara yang cukup monumental, yaitu gladi rute atau tes rute untuk pemanfaatan Bus Disabilitas,” kata Bayu.

Bayu menerangkan, sejatinya bus ini akan secara penuh diresmikan pada peringatan HUT NTB pada bulan Desember mendatang.

Hal ini juga bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Selain dikhususkan untuk penyandang disabilitas, bus ini juga disebutnya sangat ramah anak.

Ia pun turut berharap kehadiran bus ini dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Terlihat raut wajah gembira para penyandang disabilitas yang akhirnya memiliki kendaraan umum yang dapat digunakan sehari-hari. Salah satunya, diungkapkan Munawar yang begitu bersyukur mendapat fasilitas dari Pemprov NTB.

“10 kursi roda dan 1 unit bus dapat menambah kebahagiaan kami, kami diperhatikan, kami dijadikan saudara oleh Gubernur,” aku Munawar.

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi NTB.

Saat itu, Dinas Sosial Provinsi NTB turut memberikan bantuan berupa 10 kursi roda kepada penyandang disabilitas.

HmsNTB

Posisi masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM, tidak dalam posisi menolak proyek pembangunan Sirkuit Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC menyambut baik

Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menuntaskan masalah lahan di Sirkuit Mandalika, disambut baik.

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah mengungkapkan itu saat menggelar rapat dengan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (30/09/20), yang dihadiri pihak ITDC.

Gubernur berharap, kehadiran Komnas HAM akan membantu menuntaskan masalah agar persoalan sengketa lahan ini tidak menimbulkan kegaduhan.

“Hal ini sesuai pesan dari Presiden, agar masalah selesai tapi tidak ada kegaduhan,” ungkapnya.

Diharapkan Komnas HAM  menjadi kanal, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat segera diselesaikan secara bersama-sama.

“Komnas HAM akan fokus menyelesaikan sengketa lahan Mandalika di NTB hingga tuntas,” tutupnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mengatakan Komnas HAM akan menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat, untuk menuntaskan masalah lahan pembangunan Sirkuit Mandalika.

Langkah ini direkomendasikan Komnas HAM sebagai tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat terkait masalah lahan di Mandalika.

Beka mengatakan, posisi masyarakat yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM, tidak dalam posisi menolak proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

Namun masyarakat menginginkan adanya pemenuhan hak-hak oleh ITDC sesuai tuntutan berdasarkan alas hak yang dimiliki.

Ia menjelaskan Komnas HAM tidak dalam kontek memperlambat proyek strategis nasional tersebut.

Namun pihaknya dalam koridor menjalankan arahan Presiden agar semua proyek strategis nasional harus berlandaskan hak asasi manusia.

Beka menawarkan solusi agar pemerintah dan masyarakat duduk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah lahan tersebut.

Komnas HAM akan menjembatani untuk menyandingkan data pengadu dan pihak ITCD, untuk kemudian didiskusikan terkait hak-hak berdasarkan alas hak lahan yang dimiliki.

Ia mendorong penuntasan masalah lahan di Mandalika tanpa menimbulkan ekses. Untuk itu Komnas HAM siap menjadi kanal pengaduan masyarakat yang akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak ITDC.

“NTB harus berbangga karena modal sosialnya luar biasa, dari pihak pengadu tidak ada yang menolak proyek strategis nasional itu, tapi hak masyarakat harus dituntaskan,” ujarnya.

Kehadiran Komnas HAM penting

Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB, Kajati NTB dan Ketua Pengadilan Tinggi NTB menilai, kehadiran Komnas HAM dalam penuntasan masalah lahan di Mandalika sangat penting. Menurutnya Komnas HAM bisa melakukan review terhadap masalah tersebut.

Untuk mendukung hal tersebut, pihak kepolisian akan membantu Komnas HAM semaksimal mungkin.

Selain itu Kapolda juga meminta agar pihak ITDC dapat bekerjasama dengan baik, sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan.

“Proyek strategis nasional Sirkuit MotoGP Mandalika harus jalan, namun kita harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan dan alas hak yang dimililiki,” pungkasnya.

HmsNTB

Kita mesti melakukan kontra narasi radikalisme dan terorisme, yakni aktif menyuarakan pesan-pesan perdamaian di media sosial

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengemukakan pentingnya menyuarakan pesan-pesan perdamaian melalui media sosial.

Upaya itu perlu dilakukan guna mengimbangi penetrasi paham radikalisme dan terorisme di dunia maya.

“Di era internet dan media sosial dewasa ini, telah menghadirkan kemudahan akses informasi dengan intensitas tinggi, membuat penyebaran paham kekerasan dan berbagai konten negatif menjadi ancaman serius bagi masyarakat,” jelas Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Wagub menyampaikannya saat membuka seminar internasional secara virtual bertema “Countering Radikalism and Terrorism in The Digital Era : Reshaping a Global Peace Community”, di Pendopo Wakil Gubernur, Selasa (29/09/20).

Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi islamic culture and society bekerja sama dengan Program Study Sosiologi Universitas Mataram.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi mengatakan penetrasi paham radikalisme dan terorisme di dunia maya sulit dilenyapkan, karena sifatnya yang mudah meluas dan tak terbatas.

Menurutnya, kita mesti melakukan perlawanan balik. Salah satu caranya dengan melakukan kontra narasi radikalisme dan terorisme, yakni aktif menyuarakan pesan-pesan perdamaian di media sosial melalui konten-konten positif dan inspiratif.

“Melalui upaya tersebut, diharapkan dapat menggugah kesadaran siapa pun yang melihatnya, sehingga mereka sadar akan pentingnya hidup bersaudara, saling menghargai, demi menjaga perdamaian dan keharmonisan,” ungkap Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakan, upaya lain yang penting untuk dilakukan ialah dengan membangun kolaborasi antar pengguna media sosial sebagai kekuatan bersama untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme.

“Secara online lewat berbagai platform media sosial, masyarakat dari berbagai daerah atau negara bisa berkumpul, membangun komunitas, dan saling berbagi dalam diskusi-diskusi dengan topik-topik strategis, demi membangun kekuatan melawan ideologi radikalisme dan terorisme,” jelas Umi Rohmi.

Peran mahasiswa selaku generasi milenial, diminta ikut tumbuh ketika internet dan derap informasi digital sedang gencar-gencarnya. Akses informasi, model komunikasi, dan segala jenis aktivitas kini dilakukan secara online.

Satu hal penting yang dimiliki milenial adalah karakternya yang cenderung suka berkolaborasi dan tumbuh dalam budaya berbagi.

“Media sosial saat ini membuat milenial selalu ingin terhubung satu sama lain, saling berbagi, berdiskusi, dan bekerja sama. Hal ini mesti dimaksimaklan kalangan milenial untuk membangun kerja sama dan kolaborasi positif untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian,” tutur Umi Rohmi.

Umi Rohmi berpesan untuk mengambil peran untuk berkolaborasi menyebarkan pesan-pesan perdamaian di dunia maya melalui gawai masing-masing guna menangkal keberadaan paham radikalisme-terorisme.

“Karena hanya melalui perdamaianlah, paham radikalisme dan terorisme itu bisa dicegah. Hanya dengan perdamaianlah benih radikalisme dan terorisme itu bisa dibasmi di era digital saat ini,” kata Umi Rohmi.

HmsNTB

Saat ini Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional, arena jalur laut kdi Selat Malaka sudah sangat penuh lalu lintas kapal

MATARAM.lombokjournal.com  —

Rencana pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di wilayah perairan laut NTB, membantu dalam pengawasan wilayah perairan laut di NTB.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut positif pembangunan pangkalan tersebut.

Hal itu disampaikan Wagub saat menerima audiensi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Drs. Leonidas Braksan, M.M. di Ruang Kerjanya, Senin (28/09/20).

DaLam pertemuan itu Wagub didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, H. Ridwan Syah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi

“Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB,” ujarnya.

Dikatakan,  saat ini Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.

Wagub meminta untuk dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Agar rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB dapat diwujudkan.

NTB Paling strategis

Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Drs. Leonidas Braksan, M.M. menilai wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan Pangkalan Bakamla.

Ia menjelaskan, jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir mudik melewati Wilayah ALKI II dan TSS ini harus diawasi.

“Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Bakamla,” ungkapnya.

Untuk itu Leonidas meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Pangkalan Armada Kamla wilayah laut NTB.

“Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut,” tutupnya.

HmsNTB.

Mereka memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan pimpinan daerah serta menjaga netralitas ASN

MATARAM.lombokjournal.com Sebanyak tiga Penjabat Sementara (Pjs) dan satu Pelaksana Tugas (Plt) bupati di NTB dikukuhkan oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu (26/09/20).

Penjabat Sementara yang dikukuhkan yaitu Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Ir. Muhammad Husni, M.Si menjadi Penjabat Sementara Bupati Bima. Kepala Biro Kerjasama Ir. Zainal Abidin, M.Si yang dilantik menjadi Penjabat Sementara Bupati Kabupaten Sumbawa.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dr. Muhammad Agus Patria, S.H., MH yang ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Bupati KSB. Plt Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) diisi oleh Wagub KLU H. Sarifudin.

Tiga Pjs dan satu Plt Kepala Daerah yang dikukuhkan hari ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, Tentang Penunjukan Penjabat Sementara dan Pelaksana Tugas, dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dari tanggal 26 September – 5 Desember 2020.

Penjabat Sementara memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu mereka memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan pimpinan daerah serta menjaga netralitas ASN.

Pjs Kepala Daerah ini juga melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam arahannya memberikan tiga pesan penting kepada Pjs dan Plt yang dilantik.

Pertama, mengawal pengendalian dari penyebaran Covid-19. Kedua, memastikan berjalannya pilkada dengan aman dan kondusif di Kabupaten/Kota dan merangkul seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar kompak mengawal pilkada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Terakhir, melanjutkan ikhtiar untuk mensukseskan program-program dan ikhtiar menurunkan angka kemiskinan.

“Ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan harus terus berjalan. InsyaAllah dimudahkan selama kita mau bekerja keras,” tutur Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut.

Umi Rohmi dalam kesempatan ini menyinggung juga sejumlah program unggulan Pemprov NTB seperti Posyandu Keluarga yang tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil tetapi juga melayani berbagai macam masalah sosial dari skup terkecil.

Kemudian, Industrialisasi agar mampu mendorong IKM dan UMKM agar semakin baik kedepannya serta terkait NTB Bersih dan NTB Hijau.

“Semua harus diikhtiarkan bersama, saya paham waktu bapak tidak banyak. Saya yakin kalau ini diniatkan sebagai ibadah, InsyaAllah Allah akan dimudahkan,” tegas Umi Rohmi.

Terakhir, tak lupa Umi Rohmi menyampaikan kepada ibu-ibu pendamping Pjs untuk ikut mensosialisasikan terkait protokol kesehatan Covid-19. Sehingga NTB mampu menekan angka penyebaran virus corona dengan sebaik-baiknya.

“Mohon peran daripada PKK dan seluruh organisasi yang bisa dihandle untuk mendorong sosialisasi yang masif pada penegakan protokol. Mudah-mudahan kita di NTB bisa mengingatkan satu sama lain, dalam pengendalian penyebaran Covid-19, semua masyarakat NTB punya peran yang luar biasa,” tutur Umi Rohmi.

Dalam pelantikan ini turut hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB dan beberapa Kepala OPD Provinsi NTB.

HmsNTB

Mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat diminta dengan cara-cara yang baik

MATARAM.lombokjournal.com  —

Kepala Dinas terkait diminta tetap memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengawal pembangunan di NTB.

“Silahkan teman-teman mahasiswa awasi, kami sangat senang mendapat masukan dari anak-anak muda NTB,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Didampingi Sekda NTB, Gubernur Zulkieflimansyah menyampaikan tanggapan itu saat audensi dengan puluhan mahasiswa Universitas Mataram (Unram) di ruang rapat halaman Kantor Gubernur, Jumat (25/09/20).

Sebelumnya, Ketua BEM Unram menjelaskan, audiensi tersebut dilakukan terkait banyaknya petani mengeluh karena tidak ada kehadiran Pemerintah Provinsi NTB dalam menjamin stabilitas harga pra dan pasca panen dalam bidang pertanian.

“Para petani banyak mengeluh, tidak ada keterlibatan pemerintah, banyak tengkulak yang bermain,” ungkap Irwan, membuka audiensi tersebut.

Pada Momentum Hari Tani Nasional ini, lanjut Irwan, Pemerintah NTB harus engedepankan kesejahteraan petani. Jangan sampai, di masa pandemi Covid-19 ini, petani yang harus diistimewakan malah tidak diperhatikan sama sekali.

“Orang-orang yang punya akses ke pemerintah saja yang menikmati manfaat pertanian tersebut. Sementara, para petani tidak bisa merasakan hasil keringat mereka sendiri,” tegas mahasiswa semester sembilan tersebut.

Ia meminta, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para petani, pemerintah juga harus memberikan banyak bantuan serta pupuk geratis demi menunjang kesehahteraan petani di masa pandemi.

“NTB ini dikenal sebagai lumbung padi, pemerintah harus banyak membantu masyarakat, terutama para petani,” ungkapnya tegas.

Tak hanya dalam bidang pertanian, Irwan juga meminta pemerintah mengedepankan hak asasi manusia dalam pembebasan lahan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

“Apapun alasan pembangunan, tidak boleh ada yang yang menyakiti masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengaku, proses pembebasan lahan sirkuit Mandalika tersbeut sangat fatal, sama sekali tidak mengedepankan dan memperhatikan perasaan serta perekonomian masyarakat.

“Masyarakat sedang susah karena Covid-19, jangan tambah derita masyarakat dengan digusurnya rumah mereka,” ungkapnya.

Tanggapan Pemprov

Gubernur mengapresiasi keberanian mahasiswa NTB dalam menyampaikan banyak aspirasi masyarakat.

“Silahkan sampaikan aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang baik,” pinta Gubernur.

Saat itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi menyodorkan data tentang keterlibatan pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan petani di NTB.

“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi NTB banyak memberikan bantuan berupa peralatan, pupuk, sarana prasarana, untuk petani di NTB,” ungkap Husnul Fauzi sambil memperlihatkan jumlah bantuan untuk petani kepada BEM Unram.

Dikatakan, Pemprov NTB sesuai visi dan misi dalam RPJMD telah mencanangkan industrialisasi. Untuk mendukung hal tersebut. telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

“Pemprov NTB juga telah membuat Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui bela dan beli produk lokal dan sedang disusun Raperda tentang rencana pembangunan industri,” tutup Husnul Fauzi.

Menyinggung pembebasan lahan sirkuit MotoGP, Sekda Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengatakan, tidak ada masyarakat yang dirampas haknya oleh Pemerintah Provinsi NTB.

“Alhamdulillah tidak ada yang merampas hak masyarakat,” ungkap Sekda.

Sekda mengatakan, mengenai percepatan pembangunan KEK Mandalika, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dengan mengedepankan pendekatan aspek sosial dan metode preventif.

“Apabila ada masyarakat yang merasa haknya dirampas, terbuka ruang yang sangat luas bagi mereka untuk mengajukan gugatan,” ungkap Sekda yang juga pernah menjabat sebagai Komisatir ITDC.

HmsNTB

Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19

LOTENG.lombokjournal.com—

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, mengikuti rapat koordinasi (rakor)  dukungan pembangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah pariwisata super prioritas Provinsi NTB, di Novotel Resort and Villas, Kamis (24/09/20).

Rakor tersebut berlangsung usai Menkoinfo meninjau langsung Miniatur Circuit Mandalika di KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng),

Menkominfo Johnny G. Plate, menyampaikan rasa bahagianya dapat berkunjung kembali ke NTB.

Kedatangannya kali inipun dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait akselerasi transformasi digital sebagai antisipasi bangsa Indonesia terhadap Covid-19.

Kunjungan kerja (kunker) ke NTB kali ini, Menkominfo membawa dua tugas utama, yakni memastikan kesiapan penyelesaian pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), untuk desa-desa yang belum ada cakupan sinyal 4G di NTB.

Tugas selanjutnya yaitu memastikan pengembangan infrastruktur TIK destinasi wisata super prioritas Mandalika terlengkapi.

“Salah satu sektor yang menjadi pondasi kuat untuk lompatan besar Indonesia di masa Covid dan setelah Covid nanti adalah menyelesaikan kebijakan di sektor Informatika dan Telekomunikasi,” ujarnya.

Tanpa tersedianya infrastruktur TIK, lanjut Johnny, maka usaha untuk masuk ke akselerasi transformasi digital tentu terkendala.

Namun bila dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur TIK yang baik dan dihadirkannya sinyal 4G di seluruh wilayah nasional, khususnya di wilayah administratif pemerintahan, diharapkan akan mendorong Indonesia untuk mengawali kesiapan Indonesia menjadi bangsa digital.

“Disamping BTS yang akan dibangun, Kominfo juga akan menyediakan akses internet untuk wilayah yang belum tersedia sinyal 4G langsung di satelit, karenanya Kominfo nanti akan memperluas ketersediaan kapasitas satelit, yang saat ini untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi nasional kita,” ujarnya.

Johnny memastikan, Mandalika menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana, serta Mandalika akan menjadi arena Indonesia untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Johnny mengajak seluruh elemen untuk berkolaborasi, berkoordinasi untuk mendukung, juga memastikan pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, dengan hasil yang optimal dan maksimal.

“Komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden tetap tinggi, memastikan menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana di lima wilayah destinasi bahkan menambah lima destinasi lagi, sehingga menjadi 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas,” ucapnya.

Masa pandemi tetap produktif

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyampaikan, pandemi Covid-19 bukanlah halangan  untuk tetap produktif. Munculnya pandemi ini justru menjadi penyemangat dan tantangan untuk terus membangun dan terus berlari.

Gubernur menilai, Menteri Johnny  memiliki semangat yang luar biasa dalam bersinergi membangun negeri.

“Beliau hari ini datang ke NTB, mudah-mudahan ini memaksa Telkomsel, Telkom dan lain-lainnya untuk perubahan yang ada di tempat kita,” ungkap Bang Zul.

Hal itu disampaikan Bang Zul saat memberikan sambutan pada rakor yang bertajuk “Pembangunan BTS dan Akses Internet di Wilayah NTB” tersebut.

Dengan adanya dukungan pembangunan dari Kementerian Kominfo ini, NTB pada tahun 2021 mendatang mampu menjadi tuan rumah yang baik untuk pelaksanaan event akbar MotoGP yang menjadi etalase Nasional.

“Atas nama Pemerintah NTB, atas nama masyarakat NTB, kami ucapakan selamat datang , mudah-mudahan meninggalkan kesan yang baik dan Abang membawa banyak perubahan bagi Provinsi yang kami cintai ini,” kata Bang Zul.

HmsNTB

Menag mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Agama, Fachrul Razi terkonfirmasi positif Covid-19. Namun saat ini kondisi fisiknya dalam keadaan baik.

Kabar kondisi kesehatan Menag ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama, Kevin Haikal.

“Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif.  Namun, alhamdulillah kondisi fisik beliau hingga saat ini terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan,” terang Kevin di Jakarta, Senin (21/09/20).

“Meskipun dalam kondisi yang baik, saat ini Menag tengah menjalani proses isolasi dan istirahat. Ini bagian dari wujud komitmen beliau dalam menaati peraturan protokol kesehatan dan memutus mata rantai kemungkinan penyebaran. Kami mohon doa dari masyarakat, semoga prosesnya berjalan lancar serta Menag bisa lekas sembuh, semoga hasil swab berikutnya negatif, sehingga Menag dapat menjalankan tugas-tugasnya kembali,” lanjutnya.

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Agama, Oman Fathurahman menambahkan, Menag sementara ini akan fokus menjalani proses isolasi dan pemulihan kesehatan.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Menag sudah mengkoordinasikan dan sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

“Pelaksanaan program Kemenag, utamanya dalam ikut mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pendidikan agama dan keagamaan serta lembaga keagamaan menjadi perhatian Menag. Beliau minta agar itu berjalan dengan baik. Bantuan yang disalurkan juga agar tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Oman menyampaikan pesan Menag.

“Menag minta agar program-program dan layanan keagamaan tetap berjalan. Koordinasi akan tetap dilakukan melalui daring,” lanjutnya.

Menurut Oman, Menag juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

BACA JUGA; 

Tracing Contact  dilakukan  ke Seluruh OPD,  Saat Menag Kunjungi NTB

Guberur Imbau Masyarakat Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

“Siapapun bisa terkena Covid-19 ini, tidak ada kecuali, mari kita saling berempati, saling menguatkan, dan berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini bisa segera teratasi,” tutup Oman.

Humas

Pandemi membuahkan ‘berkah’ terselubung, justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) kini genap dua tahun memimpin NTB, sejak dilantik pada 19 September 2018.

Pasangan Zul-Rohmi, telah menorehkan berbagai capaian pembangunan sesuai visi misi NTB Gemilang.

Capaian paling menonjol adalah program industrialisasi dan penguatan UMKM/IKM di NTB.

Penguatan industri ini dilaksanakan di tengah dua bencana yang beruntun melanda NTB. Yaitu, bencana gempa bumi pada bulan Agustus 2018, dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun ini.

Sepanjang 2019, Pemprov NTB memfokuskan energinya pada upaya memulihkan diri dari dampak gempa. Memasuki tahun 2020, sejak awal tahun para pemangku kebijakan dan masyarakat NTB dipaksa untuk berjibaku dengan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, pandemi justru membuahkan ‘berkah’ terselubung. Justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang.

JPS Gemilang diluncurkan dalam tiga tahap. Penyaluran tahap pertama pada 16 April 2020. Meski awalnya sempat diwarnai banyak catatan, JPS Gemilang kemudian dibenahi dalam penyaluran tahap II pada 30 Mei 2020.

Pada penyaluran tahap III, 13 Juli 2020, program ini telah sukses mencuri perhatian berbagai kalangan.

Awalnya JPS Gemilang hanya melibatkan sekitar 300 UMKM. Di tahap berikutnya, angka itu naik menjadi 535 UMKM. Dan pada tahap terakhir, UMKM yang terlibat bahkan menembus 3.271 UMKM lokal NTB.

Industrialisasi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menilai, selama dua tahun terakhir, program industrialisasi memang kian bergema di berbagai daerah di NTB.

Bahkan di tengah merebaknya wabah Covid-19, Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi, seperti sepeda listrik dan motor listrik.

Di tengah pandemi Covid-19, IKM dan UMKM mampu bangkit dan tetap berproduksi dengan dukungan program stimulus ekonomi yang digelontorkan Pemprov NTB.

Lewat program stimulus ekonomi, Pemprov NTB mendorong IKM Permesinan memproduksi 2.130 mesin dan peralatan, yang kemudian dibagikan ke UMKM dan IKM pengolahan.

“Gaung industrialisasi sudah (terdengar). Minimal sudah nggak aneh bagi sebagian besar orang di NTB,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu (16/09/20).

Gubernur mengatakan, butuh waktu beberapa tahun untuk mengedukasi masyarakat supaya mengerti apa itu industrialisasi. Sekarang, sebagian besar masyarakat di NTB sudah mengerti tentang industrialisasi.

“Kalau ngomong, industrialisasi saja (dibicarakan),” katanya.

Industrialisasi merupakan program unggulan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi. Industrialisasi adalah penguatan fondasi perekonomian agar minat berinvestasi di NTB tumbuh.

Menurut Gubernur, industrialisasi di NTB, bukan sekedar pembangunan pabrik atau permesinan yang canggih dan tampak hebat. Tetapi sebagai proses untuk membuat ekonomi NTB yang maju dan modern.

Sejumlah produk industri  telah mampu dihasilkan di NTB. Seperti alat rapid test Corona berbiaya murah dengan kualitas yang sangat baik yang dibuat oleh Profesor Mulyanto melalui Laboratorium Hepatika bersama dengan para pakar lainnya. Dalam setahun mampu memproduksi 600 ribu alat rapid test.

Pengajar dan murid SMK di NTB,  juga bisa memproduksi motor listrik.

Misalnya, SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik “Lingsar”. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik “Le-Bui” dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri.

Kemudian di Sumbawa, para cendekiawan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengembangkan motor listrik “NgebUTS

Sedangkan di Bima, para anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB, sepeda listrik yang bernama ‘Matric-B’ (Mbojo Electric-Bicycle). Selain itu, para  teknisi di berbagai daerah di NTB, kini juga telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, mengatakan program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD dalam tiga tahun mendatang akan tercapai dengan baik. Saat ini, Pemprov sedang fokus menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penanganan dampak ekonomi.

Bahkan, Gubernur sudah  meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB untuk membentuk tim khusus yang fokus berikhtiar pada upaya meminimalisir dan mengurangi angka kematian pasien Covid-19.

Tidak hanya menekan angka kematian, tetapi juga didorong untuk mempercepat kebijakan stimulus ekonomi.

Menurut Bang Zul, jika angka kematian berhasil ditekan, maka akan lebih mudah bagi daerah-daerah yang awalnya masih zona oranye dan kuning berubah menjadi zona hijau.

Sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 18 September 2020, tercatat jumlah  kematian mencapai 179 orang atau sekitar 5,92 persen.

Dengan jumlah kematian itu, Provinsi NTB berada pada posisi kelima nasional dengan tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia.

Meskipun pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Namun, kata Gubernur, kebijakan stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan.

Dengan bantuan mesin-mesin buatan IKM lokal yang memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat meningkat kembali. Karena imbas pertumbuhan ekonomi mulai berjalan pada September ini.

“Kita tidak bolen lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri,” pintanya.

Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, mengatakan distribusi mesin-mesin bantuan stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 1.636 unit. Dengan rincian 1.141 unit mesin sudah selesai diproduksi oleh IKM-IKM NTB dengan persentase sekitar 74 persen.

Kemudian yang sedang dalam proses pembuatan sebanyak 395 unit mesin atau mencapai sekitar 26 persen. Sementara itu, untuk proses kegiatan distribusi mesin-mesin itu, melibatkan sepuluh OPD lingkup Pemprov NTB.

Sehingga kegiatan distribusinya ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober mendatang. Pada minggu pertama bulan Oktober, semua mesin sudah dibagikan kepada kelompok masyarakat atau desa-desa di NTB.

Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu

Industrialisasi bukan satu-satunya program unggulan yang digeber di dua tahun pertama Zul-Rohmi. Program lainnya, zero waste dan revitalisasi Posyandu juga menjadi menu utama kebijakan Pemprov NTB selama dua tahun terakhir.

Zero waste adalah program untuk menjadi NTB sebagai daerah bebas sampah. Program ini merupakan perpaduan yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai sektor.

Khususnya, sektor pariwisata yang sangat membutuhkan kebersihan daerah guna memanjakan wisatawan yang berkunjung.

Substansi program zero waste adalah upaya mengubah sampah menjadi berkah.

“Sampah harus dikelola dari hulu, sampah organik dan non organik harus dipilah, dikelola dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Untuk menyulap sampah menjadi berkah, Pemprov NTB menggerakkan sejumlah tahapan. Pertama, daur ulang sampah. Kedua, pembuatan bahan bakar pelet refuse derived fuel (RDF).

Ketiga, sampah organik, diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan bantuan black soldier fly (BSF) dan cacing serta metode-metode lain .

Saat ini, Pemprov NTB juga telah menjalin kerjasama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet berbahan baku sampah. Sebanyak 3 persen bahan bakar PLTU di NTB kedepannya alan bersumber dari sampah dengan teknik RDF.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain didirikan pabrik RDF 2021 di Kebon Kongok, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil,” sebut Wagub.

Berbagai program turunan zero waste yang dijalankan juga telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Selama 2019, realisasi pengurangan sampah di NTB telah mencapai 6,8 persen dari target 10 persen.

BACA JUGA;

2 Tahun Zul-Rohmi, Wagub; Membangun NTB dengan Kebersamaan dan Cinta

Realisasi penanganan sampah tahun 2019 telah mencapai 34,91 persen dari target sebesar 30 persen.

Di sisi lain, program Revitalisasi Posyandu juga digeber secara serius. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menegaskan, Pemprov NTB kini secara aktif mendorong terbentuknya Posyandu Keluarga.

BACA JUGA;

NTB Zero Waste, Paling Banyak Mengundang Perhatian

“Dengan posyandu keluarga, seluruh masyarakat di desa terlayani sehingga edukasi yang dilakukan menyeluruh,” ujarnya.

Edukasi yang dilakukan di Posyandu Keluarga tidak hanya masalah kesehatan ibu dan anak. Namun juga masalah narkoba, pernikahan anak, lingkungan, potensi bencana, buruh migran ilegal hingga literasi keuangan.

“Semua bisa dilakukan melalui Posyandu,” kata Umi Rohmi.

HmsNTB

Posyandu Keluarga adalah terobosan pertama di Indonesia dan akan diterapkan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

LOTIM.lmbokjournal.com –

Posyandu keluarga merupakan terobosan dalam menanggulangi masalah kesehatan berbasis pendekatan keluarga. Posyandu keluarga tidak hanya melayani Ibu dan bayi namun juga melayani remaja dan lansia.

“Edukasinya melalui Posyandu, jadi Posyandu kita akan menjadi pusat edukasi, Posyandu kita akan melayani dari bayi sampai lansia,” ujar Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi.

Wagub menyampaikan itu saat memberikan sambutan sekaligus meluncurkan posyandu keluarga di Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Sabtu (19/09/20).

Pembangunan berbasis desa ini menjadi andalan Pemprov NTB, sehingga diperlukan sinergitas segala pihak terlebih kepala desa.

“Kepala Desa yang di bawah binaan bapak Camat ini menjadi kunci di dalam membangun desa kita, membangun Lombok Timur, membangun NTB,” tambah Umi Rohmi.

Umi Rohmi menilai Desa Embung Kandong sebagai desa yang luar biasa, menerima dan merespon hal positif dengan sigap.

“Desa Embung Kandong ini bukan Desa biasa, segala sesuatu yang positif itu mudah di dorong di sini, tadi disampaikan bank sampah, kemudian juga pembinaan keluarganya, posyandunya, semuanya itu insya Allah bisa dengan mudah didorong di sini,” ungkap Umi Rohmi

Lebih jauh, Umi Rohmi mengatakan, Provinsi NTB menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular. Hal ini merupakan wujud kasih sayang pemerintah untuk menjaga masyarakat dari virus corona.

“Jangan dilihat Perda ini kemudian dilihat dari dendanya, jadi denda ini hajatnya adalah untuk bagaimana agar masyarakat kita semua pakai masker kalau di luar rumah, karena pandemi ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan selesainya, selesainya adalah kalau vaksin sudah ditemukan,” ucap Umi Rohmi.

Dikatakan, langkah yang paling tepat dan bijak untuk saat ini, ialah memanfaatkan vaksin yang sudah ada, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Wujud kasih sayang kita adalah dengan menggunakan masker,” ucap Umi Rohmi.

BACA JUGA;  BKKBN Pusat Apresiasi Posyandu Keluarga

Perda Nomor 7 Tahun 2020 Penanggulangan Penyakit Menular ini  harus berbasis desa, sehingga seluruh masyarakat dapat kompak mematuhinya.

“Karena tidak mungkin hanya Kabupaten saja atau bahkan Provinsi, tidak mungkin kalau tidak berbasis Desa, InsyaAllah mari kita melakukan amalan terbaik saat ini, menggunakan masker, menghindari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dari bahaya,” ungkapnya.

Kampung KB

Menurut Umi Rohmi, hadirnya kampung KB sangat membahagiakan, sebab dapat diintegrasikan dengan program-program lainnya salah satunya bank sampah.

“Kampung KB ini gampang sekali diintervensi, karena sudah ada treatment di situ, ada edukasi di situ, sehingga kalau kita masukin bank sampah cepat menyesuaikan, kita masukkan program-program lain juga cepat menyesuaikan,” urai wagub.

Umi Rohmi menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB sangat bangga dengan program BKKBN tersebut.

“Ini Insya Allah dengan sinergi, tidak ada yang sulit, dengan sinergi yang baik Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala yang terpenting doa dan ikhtiar itu kita jalankan,” tuturnya

Terakhir, dengan diluncurkannya Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Timur, diharap seluruh posyandu di Lombok Timur menjadi Posyandu Keluarga, bisa melayani bayi sampai dengan lansia.

“Terima kasih sekali lagi untuk BKKBN, Kepala BKKBN terima kasih banyak, sudah berapa kali ke NTB, mudah-mudahan ini semua membawa berkah,” tutupnya.

Kepala BKKBN RI DR (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov NTB atas terobosan Posyandu Keluarga.

Hasto menerangkan, Posyandu Keluarga adalah terobosan pertama di Indonesia dan akan diterapkan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

HmsNTB