Bang Zul ini akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas tentang Undang-undang Omnibus law ini dan akan segera dilaporkan ke Pemerintah Pusat

MATARAM.lmbokjournal.com –

Massa yang tergabung dari elemen mahasiswa dan ormas mendatangi Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/10/20).

Ini merupakan aksi massa yang teus melakukan penolakan Undang-undang Omnibus law, yang hingga kini terus berlanjut, penolakan mulai dari mahasiswa hingga ormas, tak terkecuali di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung menemui massa aksi dan berdialog di tempat. Dan di tengah terik matahari siang, Gubernur menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan berdiskusi serta menjembatani aspirasi semua elemen.

Sesuai arahan presiden, Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas tentang Undang-undang Omnibus law ini dan akan segera dilaporkan ke Pemerintah pusat.

“Presiden meminta agar para gubernur menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, termasuk dari teman-teman ini. Oleh karena itu, dalam dua atau tiga hari ini kami akan mengumpulkan tokoh, LSM, organisasi buruh, serta akademisi,” jelas Gubernur.

Bang Zul mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendiskusikan dengan detail tentang undang-undang omnibus law agar dapat dipahami secara mendalam. Dirinya juga mengatakan, tidak segan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat jika ditemukan kesalahan dalam undang-undang tersebut.

“Kita diskusikan secara detail, kami kasih masukan jika ada yang kurang (dalam uu omnibus law,red) mudah-mudahan ini menghasilkan kebaikan bagi kita semua, kami minta tolong serahkan masukkannya kepada kami kita diskusikan dalam dua tiga hari dan kemudian kita sampaikan hasilnya kepada presiden,” tutur Bang Zul.

Rr/HmsNTB

Seluruh kalangan tetap kompak menjaga keamanan dan ketertiban di daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menyapa dan berdiskusi dengan Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terkait pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di kediaman Kapolda NTB, Senin (12/10/20).

Dalam prtemuan itu, Gubernnur Zul didampingi Kapolda NTB dan Danrem 162/WB serta Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB,

Gubernur Zul mengajak para buruh dan pengusaha dalam menyampaikan aspirasinya, tetap menjunjung tinggi kondusifitas dan menjaga keamanan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan justru menimbulkan kerugian bagi daerah.

“Oleh karena itu, niat baik pemerintah ini tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, tentu dalam Omnibus Law itu setelah kita baca detail banyak hal yang bagus, yang memotong banyak rantai birokrasi hingga mencegah korupsi,” ucap Gubernur yang akrab disapa Bang Zul.

Bang Zul mengakui, masih banyak persoalan dan juga pembahasan yang harus dilakukan demi menyempurnakan Omnibus Law tersebut. Cakupannya yang luas, membuat UU Omnibus Law wajib melibatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat.

“Ketika goncangan atau reaksi masyarakat ini begitu banyak, pak Presiden mengumpulkan semua Gubernur dalam rapat terbatas, membicarakan apa masalahnya ini. Pak Presiden waktu itu memberikan kesempatan kepada kita untuk apa yang menjadi permasalahan untuk kemudian diselesaikan,” ungkapnya.

Bang Zul mengatakan, pemerintah akan selalu terbuka menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Karna itu, Ia meminta seluruh kalangan tetap kompak menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

“Semua Gubernur sudah dikumpulkan dalam rapat terbatas dengan pak Presiden. Beliau menyampaikan dan menyadari betul ada hal-hal atau informasi yang mungkin tidak sampai kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau ada hal yang dirasa oleh teman-teman, ada kekurangan yang perlu disempurnakan, pemerintah pusat tentu terbuka,” jelas Bang Zul.

Pentingnya silaturrahim

Sebelumnya, Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan, akan pentingnya menjaga silaturahim.

Ia menyebut banyak hal positif yang dapat diperoleh dengan rutinnya bersilaturahim. Sehingga, Ia mengapresiasi kehadiran Gubernur, Danrem dan juga perwakilan Asosiasi Pekerja, buruh dan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Saya mengapresiasi untuk pak Gubernur, pak Danrem dan semua teman teman yang telah datang,” ujarnya.

Iqbal kemudian berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat semakin rutin dilaksanakan.

“Semoga silaturahim diantara kita terus hangat untuk sama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Provinsi NTB menuju NTB Gemilang,” tambah Iqbal.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengutarakan, TNI akan selalu siap membantu masyarakat NTB memecahkan permasalahan. Untuk itu, Ia mengapresiasi masyarakat NTB yang sudah berjuang bersama dalam membangun daerah tercinta.

“NTB ini punya kita semua, NTB ini punya masyarakat NTB, saya yakin kita semua mau NTB maju, dan kami dari TNI, Polri, dan Pemerintah akan mendukung bapak-ibu untuk kemajuan NTB, tentunya dengan peraturan dan prosedur yang ada,” terang Rizal.

Lebih lanjut, Danrem juga menyebut TNI/Polri akan selalu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi semaksimal mungkin, sebab itu merupakan hak masyarakat.

Tak kalah penting, ketertiban dalam menyampaikan aspirasi harus dijunjung tinggi oleh seluruh kalangan masyarakat.

“Kami memfasilitasi bapak-ibu semuanya untuk menyampaikan aspirasinya semaksimal mungkin, tapi tidak dengan cara-cara yang anarkis, ini imbauan kami,” kata Danrem.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih Drajadiah mengatakan, ini UU Omnibus Law masih dalam pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah juga disebutnya selalu membuka ruang untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya yang tertuang didalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

“Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi membuka untuk dialog dalam RPP-nya. Jadi, sudah diperintah dari pusat bahwa kita masih mempersiapkan RPP,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi pekerja, buruh hingga pengusaha NTB yang tetap berpikir jernih dalam menyikapi permasalahan yang sedang trending di Indonesia ini. Ia berjanji akan selalu melindungi hak-hak pekerja, buruh dan juga pengusaha yang ada.

“Kami berterima kasih kepada teman-teman serikat pekerja di NTB karena bisa menyikapi Undang-Undang ini dengan sangat rasional, sehingga tidak ada sampai  hari ini yang menyikapinya dengan emosional tapi dengan rasional,” tutup Wismaningsih.

Dalam kesempatan ini, masing-masing perwakilan organisasi, baik itu Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyuarakan pendapat dan juga harapan mereka ke depan.

Tak jauh berbeda, mereka berharap silaturahim dan keterlibatan kalangan buruh dan pengusaha terus ditingkatkan.

Rr/HmsNTB

Masyarakat dimmita siap, secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital

MATARAM.lombokjournal.com –

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus mensosialisasikan penyiaran digital.

Digitalisasi penyiaran merupakan perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off).

Itu berarti, siaran analog akan diakhiri secara nasional di tanah air untuk selamanya.

Kegiatan “Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital” berlangsung di Dmax Hotel, Minggu (11/10/20).

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang turut hadir mengapresiasi kegiatan itu, karena di masa pandemi Covid-19 ini terus melakukan sosialisasi yang memiliki ekstrernalisasi yang positif.

Bang Zul sapaan akrab Guberur, meminta agar daerah blank spot di NTB segera teratasi dengan baik, demi menunjang perpindahan sistem dari penyiaran analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off).

“Mungkin tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan awal atau pertengahan tahun depan,” jelas Gubernur NTB

Adanya digitalisasi penyiaran, Bang Zul berharap sektor pariwisata mampu ditunjang dengan baik. Di masa pandemi saat ini diharap mampu membantu dan menggeliatkan daerah.

“Masyarakat sudah menunggu sosialisasi tentang digitalisasi di bidang penyiaran. Mudahan dengan hadirnya sosialiasi pelaku media dan pelaku bisnis jadi lebih terbuka sehingga cahaya di ujung terowongan itu semakin kelihatan,” tutup Bang Zul.

Perbatasan frekuensi penyiaran

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid mengungkapkan, kedatangannya ini merupakan hal penting bukan hanya untuk NTB. Tapi juga untuk Indonesia yang harus dijaga setiap jengkal perbatasannya, baik secara fisik maupun dari frekuensi penyiarannya.

“Kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan bangsa yang besar kita sadari daerah-daerah di perbatasan masih mengalami beberapa tantangan, di antaranya tantangan kesejahteraan, keamanan dan akses informasi,” jelasnya.

Hal tersebut terjadi karena rendahnya minat dari pelaku usaha yang kini didorong dengan digitalisasi penyiaran. Agar semua dapat melakukan pembangunan infrastruktur penyiaran, baik dari pemerintah maupun dibantu oleh sektor swasta.

Meutya berharap, adanya digitalisasi penyiaran lebih banyak pemain yang masuk ke industri penyiaran, dan memiliki keberagaman tayangan yang bisa disaksikan.

Sehingga unsur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terpenuhi.

“Dengan demikian kami titipkan kepada bakti untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, semerata-ratanya dan seadil-adilnya dan kami menitipkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme juga perlu,” tuturnya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio meminta seluruh masyarakat untuk siap dan secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital.

Secara manfaat, teknologi siaran yang baru ini akan lebih menguntungkan publik ketimbang sistem siaran analog, yang masih digunakan hingga saat ini.

“Mulai sekarang, kami berharap masyarakat sudah siap dengan peralihan sistem digital di 2022 nanti. Kamu juga meminta masyarakat untuk mulai mengenal sistem siaran baru tersebut, serta apa saja manfaat yang dapat mereka peroleh dari teknologi siaran secara digital,” jelasnya.

Menurutnya, digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan karena sistem siaran ini sudah digunakan hampir di seluruh negara di dunia.

Di ASEAN, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan transformasi sistem teknologi baru ini.

“Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimanapun. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini juga menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air,” ungkapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini turut hadir pula Anggota Komisi I DPR, Direktur Utama Bakti, Kepala Dinas Komifotik Provinsi NTB, serta jajaran KPI Pusat dan KPI NTB.

Rr/HmsNTB

Diapresiasi, kesiapan Pemprov NTB dalam perencanaan pengembangan kawasan Pertanian Terpadu di Labangka

SUMBAWA.lombokjournal.com –

NTB menjadi satu dari empat provinsi di Indonesia yang akan dikembangkan menjadi daerah food estate untuk menjaga ketersediaan kebutuhan serta pasokan pangan lokal dan nasional.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan terpadu.

Selain menjadi food estate, Labangka Integrated Farming juga akan menjadi tujuan desa wisata dan dalam perencanaannya akan menerapkan pengolahan sampah menjadi energi.

“Kita bersyukur, daerah kita dipilih oleh Kementerian Pertanian untuk mendukung Sistem Pertanian Terpadu di Indonesia,” ujar Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah saat berdialog langsung dengan masyarakat Labangka, Kabupeten Sumbawa Sabtu (10/10/20).

Ke depan, Labangka diharapkan menjelma menjadi lumbung peternakan serta pertanian di NTB.

Gubernur mengatakan, itu semua butuh keberanian kita bersama, dengan cara menyiapkan SDM yang baik. Jangan sampai masyarakat menjadi penonton dalam pengembangan program food estate ini.

“Kita akan jadikan Labangka menjadi contoh food estate terbaik di Indonesia,” katanya.

Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Rahmanto, mengapresiasi kesiapan Pemprov NTB dalam perencanaan pengembangan kawasan Pertanian Terpadu di Labangka.

“Diharapkan nanti lahan food estate bisa menaikkan cadangan pangan nasional,” katanya.

Dijelaskan pula pengembangan food estate ini dilakukan dengan sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Bahkan, kebermanfaatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sinergi antara berbagai pihak tersebut mulai dari hulu, hilir hingga distribusi pasar.

Tak hanya itu, ada pula upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan korporasi petani, peningkatan kapasitas dan diversifikasi produksi pangan, serta penataan kawasan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

“Kami dari beberapa Dirjen sudah siap untuk menyediakan segala kebutuhan dan program untuk mendukung Labangka,” jelas Rahmanto.

Endang, salah seorang warga Desa Labangka mengaku sebelumnya dirinya pesimis pengembangan food estate bisa berjalan di Labangka. Ia mengaku, saat melihat gambar perencanaan pembangunan tersebut, itu semua hanya mimpi yang sulit diwujudkan.

“Saya sempat pesimis, sebelum food estate ini, beberapa kali perencanaan pembangunan di Labangka sempat terhambat, bahkan tak berjalan,” ungkapnya di hadapan Gubernur NTB.

Tapi, lanjut Endang, keseriusan pembangunan tersebut benar-benar dirasakan saat Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi NTB mulai turun langsung melihat proses pembangunan tersebut.

“Setelah mendengar penjelasan dari pak Gubernur, saya optimis Labangka ini menjadi lumbung pertanian dan peternakan di Provinsi NTB,” ujar perempuan berusia 27 tahun tersebut.

Sementara itu Rahman, warga Labangka mengaku berbahagia atas proses pengembangan food estate tersebut. Ia mengaku, selain mata pencaharian mulai akan bertambah, cara pandang serta pola pikir masyarakat diyakininya akan berubah.

“Selain mata pencaharian, cara pandang dan pola pikir masyarkat pasti berubah,” ungkap laki-laki yang berprofesi sebagai guru tersebut.

Ia bercerita, tumpuan harapan masyarakat Labangka sejak dulu hanya pertanian, itupun tidak jelas, anak-anak muda juga banyak yang pengangguran, perekonomian pun minim, serta kekerasan sering terjadi.

“Kami yakin, Labangka ini mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran serta kekerasan,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Masyarakat yang tanahnya belum terdaftar, secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1689 untuk masyarakat NTB.

Seluruh sertifikat yang diterima masyarakat hari ini diharapkan mampu menunjang perekonomian. Dengan begitu, masyarakat tetap merasakan kepedulian pemerintah.

“Pembangunan harus merata, tidak hanya di perkotaan, tapi di seluruh pelosok negeri,” ungkap Gubernur Zul saat menyerahkan sertifikat kepada Masyarakat Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, Sumbawa, Jumat (09/10/20).

Dikatakan, kita ini sama-sama anak bangsa, pembangunan harus merata, Dimana pun tempat tinggal masyarakat, seluruh pelayanan harus dinikmati sepenuhnya.

Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud dengan nyata.

“Dimanapun kita tinggal, seluruh pelayanan harus kita rasakan dengan merata,”ujar Gubernur.

Wamen Surya Tjandra mengaku jatuh hati dengan Gubernur NTB.

Terhitung sudah tiga kali berkunjung, semua kegiatannya selalu didukung dan ditemani oleh Gubernur.

“Saya jatuh hati dengan pak Gubernur, di tangan beliau, saya menaruh harapan besar untuk pembangunan bangsa ini,” ungkap Menteri lulusan UI tersebut.

Menurutnya, NTB sangat menarik perhatian dunia, terutama di bidang pariwisata. Tak hanya Mandalika, ada Rinjani, Samota, Pulau Moyo, serta banyak lagi tempat-tempat yang menarik perhatian dunia di NTB ini.

Itu semua harus tetap kita perhatikan, serta menguatamakan kepentingan masyarakat di seluruh sektor pembangunan yang ada.

“Selama itu buat rakyat, saya siap pasang badan,” ungkap Wamen.

Seluruh daerah yang berada di sekelilingnya harus dipikirkan. Jangan sampai, ada event bergengsi, masyarakat NTB hanya mendengar cerita baik-baiknya saja.

Masyarakat NTB harus paling depan, jangan jadi penonton di rumah sendiri, tambah Wamen.

“Cita-cita kita sama, kalau Mandalika sudah ada MotoGP, pinggirannya juga harus kita pikirkan, harus ada dampaknya kepada masyarakat,” tambahnya.

Penjabat Bupati Sumbawa, Ir. Zainal Abidin dalam sambutannya mengaku bangga atas kehadiran Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang di Sumbawa.

Kehadiran Wamen Surya Tjandra menurutnya menjadi semangat baru untuk masyarakat Sumbawa, terutama yang berada di daerah terpencil.

“Kita patut bersyukur, daerah kita di datangi Wakil Menteri, kita doakan kedatangan beliau membawa keberkahan untuk kita semua,” ungkapnya.

Bupati mendorong seluruh masyarakat yang belum terdaftar tanahnya untuk secepatnya mendaftarkan bidang tanahnya di masing-masing desa setempat.

Kepada Wamen, bupati berharap seluruh tanah di Sumbawa segera memiliki sertifikat.

“Kami berharap, seluruh bidang tanah di Sumbawa ini memiliki sertifikat,” tutup penjabat Bupati tersebut.

Sementara itu, salah satu masyarakat yang juga penerima sertifikat tanah mengaku senang dengan sertifikat yang telah diberikan langsung oleh Wakil Menteri.

Imanuddin mengaku, sertifikat tersebut membuatnya tenang mengelola bidang tanah miliknya.

“Ya jadi tenang, tidak lagi takut kalau mau tanam apa-apa, sudah ada sertifikat,” ungkap pria berusia 34 tahun tersebut.

Lain lagi Ardiansyah, tokoh pemuda Dusun Buen Treng Desa Baturotok mengucapkan rasa syukurnya serta mengapresiasi Pemprov NTB beserta kementerian ATR/BPN yang telah membantu menjamin kepastian hukum terhadap hak milik warga di Kabupaten Sumbawa.

“Terimakasih pak Gubernur serta Pak Wamen, kami bersyukur dan merasa sangat diperhatikan,” ungkapnya.

Kepala Desa Baturotok, Edi Wijaya Kusuma meminta kepada Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN untuk tetap melakukan perhatian lebih kepada masyarakat, terutama yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Saya yakin, seluruh masyarakat menginginkan semua bidang tanah mereka memiliki sertifikat,” ujar Kades yang masih muda tersebut.

HmsNTB

Dalam menurunkan angka kemiskinan, peran investasi sangatlah penting

LOBAR.lombokjournal.com –

Kolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan,  NTB akan menjadi mode  bagi sebuah konsep pembangunan.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah saat mewakili Gubernur pada  konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya,  Rabu (07/10/20) di Hotel Sheraton Senggigi.

“Lombok atau NTB ini bisa menjadi sebuah mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, di dalam konsep revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) NTB, konsep ini dikenal dengan LECI “Lombok Equal City Island”. Konsep ini mengkolaborasikan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kearifan lokal.

Ridwan Syah  juga menyampaikan, beberapa isu penting dalam pembangunan NTB, salah satunya adalah angka kemiskinan yang mencapai 13,9 persen dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa.

“Dengan jumlah penduduk kami yang 5 juta lebih, angka kemiskinan di NTB masih cukup tinggi yaitu 13,9 persen, tahun lalu dari catatan BPS angka kemiskinan kami 13,8 persen, naik 0,09 perssen, naik sedikit sebenarnya,” paparnya.

Meskipun hanya mengalami sedikit penambahan, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan,  NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi ini.

Tapi, Ridwan justru mengatakan, pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.

“Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambang,” ucapnya.

Perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat  merepresentasikan pertumbuhan yang nyata  pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya.

Pengolahan hasil pertanian

Sehingga industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengolahan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah. Kami olah dulu disini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” ucap Ridwaan Syah.

Dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting ,sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.

“Oleh karena itu kami berharap dalam konteks itu bagaima rencana tata ruang kita bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. Bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi,” harapnya.

Rr/HmsNTB

DOMPU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mengatakan, apapun tugas kita, kewajiban sebagai orang tua tidak boleh ditinggalkan.

Hal itu dikatakan Bang Zul saat memberikan penghargaan kepada Aipda Ismi di kediamannya di Dompu, Jln. Mahoni, Selasa (06/10/20).

Penghargaan ini bermula dari foto seorang Polisi Wanita (Polwan) yang tengah bertugas sambil memangku anaknya yang sedang  tertidur lelap beberapa waktu lalu viral di media sosial. Polwan tersebut adalah Aipda Ismi Andri Nurwati, Kanit Bintibmas, Polres Dompu, Provinsi NTB.

Foto tersebut diambil saat Aipda Ismi sedang bertugas mengamankan pelaksanaan sidang sengketa Pilkada di Bawaslu Dompu. Berkat foto itu, banyak masyarakat yang memberikan pujian, tak terkecuali Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul.

Ia menekankan, bukan hanya anak saja yang harus memenuhi kewajibannya pada orang tua. Melainkan kewajiban orang tua pada anak pun harus dipenuhi.

“Anak-anak punya hak untuk diberikan kasih sayang oleh orang tuanya,” ungkap Bang Zul.

Aipda Ismi saat diberikan penghargaan mengaku tak menyangka fotonya tersebar luas hingga sampai ke Gubernur dan Kapolda. Ia mengaku, kejadian tersebut spontanitas, tanpa rekayasa apapun.

“Anak saya yang paling bungsu tiba-tiba nangis, saat kondisi cukup kondusif, bibik saya mengantar anak saya ke Bawaslu Dompu,” ujar Aipda Ismi.

Aipda Ismi bercerita, saat dipangku, anaknya yang baru berusia 2,6 tahun tersebut tiba-tiba tertidur di pangkuanya. Dari jauh, suaminya yang juga anggota Polisi mengabadikan kejadian tersebut, kemudian disebarkan melalui medsosnya.

“Alhamdulilah, suami juga seorang anggota, saya lihat foto kami di posting, kemudian saya bagikan,” ungkap Aipda Ismi.

Kapolda NTB akan datang langsung ke Dompu untuk memberikannya penghargaan, kedatangan Kapolda juga sekaligus untuk melihat secara langsung kondusifitas Pilkada di Kabupaten Dompu.

“Pak Kapolda hubungi saya, dalam waktu dekat akan datang langsung ke Dompu, Alhamdulillah,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Kekompakan antara TNI dan Polri di NTB sangat bagus dalam membantu Pemerintah Provinsi di setiap program yang dijalankan

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah beserta para anggota Forkopimda NTB mengikuti Upacara HUT Ke-75 TNI secara virtual di seluruh Indonesia, di Makorem 162/WB, Senin (05/10/20).

Presiden RI, Ir. Joko Widodo saat memimpin upacara itu mengatakan, sinergi antara TNI, Porli dan lembaga pemerintah lainnya berjalan dengan sangat baik. Ia minta agar sinergi ini terus dipertahankan.

Jokowi mengatakan, upacara ini bukan hanya diikuti oleh para anggota TNI saja, namun diikuti juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Perjalanan panjang TNI, sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan, TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara.

Menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Oleh karena itu, atas nama rakyat Indonesia, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI. Kepada para prajurit yang sedang bertugas di manapun,” Ujar Presiden.

Dalam berbagai kesempatan, dunia berubah dengan sangat cepat, dunia bergerak dengan sangat dinamis.

Transformasi organisasi TNI harus terus dilakukan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, dinamika ancaman, dan perkembangan teknologi militer.

“Kita harus terus melakukan transformasi teknologi dan personel yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan,” terangnya.

Selain transformasi organisasi dan transformasi teknologi, TNI juga harus didukung oleh transformasi personel yang kokoh.

Baik dalam menghadapi tugas-tugas Operasi Militer untuk Perang, maupun untuk tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang.

“Kita harus siap mengantisipasi karakter baru pertempuran masa depan, yang mempunyai daya hancur lebih besar atau high level of destruction. Kita harus siap menghadapi pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang atau decisive battle,” kata Presiden.

Karakter pejuang yang selalu siap untuk bersinergi, bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa.

Karakter pejuang yang membangun sinergi antar korps, sinergi antar matra, sinergi antar instansi, serta sinergi antara TNI dan POLRI, yang menjadi kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh dan efektif.

“Akhir kata, terus tingkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiap-siagaan TNI untuk menerima penugasan. Pegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jagalah terus kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jadikanlah sinergi sebagai kekuatan membangun Negeri, membawa Indonesia menjadi negara maju. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia,” tutupnya.

Kekompakan TNI-Polri

Gubernur Zul saat diwawancarai menyampaikan bahwa kekompakan antara TNI dan Polri di NTB sangat bagus dalam membantu Pemerintah Provinsi di setiap program yang dijalankan.

“Saya kira tema yang sangat bagus ya, sinergi untuk negeri, ditengah pandemi seperti ini, nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat sinergi antara TNI, Polri, Masyarakat dan institusi lain yang terkait, saya kira di NTB kita sudah mencontohkan sinergi yang luar biasa,” terang Gubernur.

Rr/HmsNTB

Pemprov NTB koordinasi dengan Pemda KLU melalui Dinas Sosial dan BPBD,  segera melakukan perbaikan rumah warga yang rusak akibat kebakaran 

 KLU.lombokjournal.com –

Sekitar 20 rumah warga dan satu masjid di Desa Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) dimakan api, Sabtu (03/10/20) malam.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung terjun ke lokasi kebakaran, Minggu (04/10/20) pagi. Saat meninjau dampak kebakaran tersebut, memberikan bantuan berupa 80 paket sembako, 4 paket peralatan dapur keluarga, 18 paket kebutuhan lansia dan 8 paket kebutuhan anak serta akan melakukan perbaikan pada rumah yang terdampak.

“Untuk bantuan sudah dimuat, sejauh ini masih tertangani dengan baik,” tuturnya.

Bng Zul berpesan, agar masyarakat tetap berhati-hati di musim kemarau ini, karena musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran.

“Pak Kades tolong diimbau masyarakat untuk berhati-hati di musim kemarau ini, gampang sekali terjadi bencana di musim ini,” pesannya.

Pemprov NTB akan melakukan koordinasi dengan Pemda KLU melalui Dinas Sosial dan BPBD, agar segera melakukan perbaikan rumah warga yang rusak akibat kebakaran .

“Untuk rumah, kita koordinasikan, karena kayu mudah terbakar jadi alternatifnya adalah seperti rumah tahan gempa itu,” terang Bang Zul.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik yang juga turut mendampingi Gubernur mengakatakan, untuk tahap awal, Pemerintah Provinsi menyalurkan bantuan yang berisfat darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan alat rumah tangga yang pertama kita lakukan dan saya juga sudah berkoordinasi dengan Kalak BPBD. Kita akan drop air bersih, untuk beras selama kebutuhan masyarakat kita sudah tangani, siang ini akan dikeluarkan dari Bulog,” ungkapnya.

Kalak BPBD Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugiharta menyampaikan, BPBD akan menyesuaikan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang menjadi korban bencana kebakaran ini, kemudian disalurkan bantuan.

HmsNTB

Diharapkan mempermudah para penyandang disabilitas untuk ke sekolah, tempat kerja, bahkan ke tempat-tempat rekreasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan pelepasan First Riding atau ujicoba satu unit Bus Disabilitas NTB Gemilang di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Jum’at (02/10/20).

Dengan pelepasan itu, kini Provinsi NTB kini memiliki kendaraan yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Gubernur mengaku senang melihat kebahagiaan para penyandang disabilitas menyambut kendaraan umum yang akan mempermudah mobilitas yang kerap terhambat akibat transportasi.

Menurutnya, NTB adalah daerah yang ramah anak dan juga penyandang disabilitas.

“Mestinya ini suatu hal yang biasa, bahwa saudara-saudara kita yang kebetulan mengalami disabilitas itu punya fasilitas. Jadi bukan suatu hal yang istimewa tapi memang sudah menjadi haknya,” ucapnya.

Kehadiran bus ini diharapkan mempermudah para penyandang disabilitas untuk ke sekolah, tempat kerja, bahkan ke tempat-tempat rekreasi.

Pemprov akan mengupayakan agar bus seperti ini dapat hadir di setiap kabupaten/kota di NTB.

“Kita targetkan, mudah-mudahan ada caranya nanti, pas HUT NTB nanti kita tambah,” terang Bang Zul.

Ada tiga unit Bus Disabilitas yang siap beroperasi. Satu unit bus di Pulau Lombok, serta dua unit bus untuk Pulau Sumbawa yang mencakup Sumbawa dan KSB serta Dompu dan Bima.

Bang Zul pun mengapresiasi terobosan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

“Perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama,” tutup Bang Zul.

Kedua di Indonesia

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengungkapkan, pengoperasian Bus Disabilitas merupakan yang kedua di Indonesia setelah Jawa Barat pada tahun 2019 lalu. Ia menyebut acara hari ini memiliki kesan tersendiri.

“Alhamdulillah hari ini kita menyelenggarakan sebuah acara yang cukup monumental, yaitu gladi rute atau tes rute untuk pemanfaatan Bus Disabilitas,” kata Bayu.

Bayu menerangkan, sejatinya bus ini akan secara penuh diresmikan pada peringatan HUT NTB pada bulan Desember mendatang.

Hal ini juga bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Selain dikhususkan untuk penyandang disabilitas, bus ini juga disebutnya sangat ramah anak.

Ia pun turut berharap kehadiran bus ini dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

Terlihat raut wajah gembira para penyandang disabilitas yang akhirnya memiliki kendaraan umum yang dapat digunakan sehari-hari. Salah satunya, diungkapkan Munawar yang begitu bersyukur mendapat fasilitas dari Pemprov NTB.

“10 kursi roda dan 1 unit bus dapat menambah kebahagiaan kami, kami diperhatikan, kami dijadikan saudara oleh Gubernur,” aku Munawar.

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi NTB.

Saat itu, Dinas Sosial Provinsi NTB turut memberikan bantuan berupa 10 kursi roda kepada penyandang disabilitas.

HmsNTB