Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan, besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2021, tidak mengalami enaikan atau sama dengan besaran nilai upah minimum provinsi NTB tahun 2020.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini (pandemi covid-19),”ujar Sekretaris Daerah  (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (04/11/20)

Dikatakannya, UMP NTB tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.2.183.883,  nominal ini tidak mengalami kenaikan seperti nominal  tahun 2020.

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun sekali dan melalui beberapa tahapan dan proses setiap siklus besaran nilai upah minimum ditentukan oleh hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) inflasi pertumbuhan ekonomi daerah dan lainnya.

Sekda menambahkan,  dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum  5 (lima) provinsi menaikkan, dua puluh lima Provinsi lainnya sama dengan nilai upah minimum tahun sebelumya .

“Jawa timur menaikkan seratus ribu rupiah  dari Rp.1.700.000 sekarang menjadi Rp.1.800.000,  namun nominal itu masih  di bawah upah minimum provinsi NTB,” terang Lalu Gita.

Pengumuman penetapan ini sendiri dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Asosiasi pengusaha indonesia (Apindo) NTB, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Aya

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagai jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan

MATARAM.lombokjournal.com –

Maraknya investasi Bodong yang tejadi di NTB, membuat  Otoritas Jasa keuangan (OJK)NTB memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih teliiti lagi dalam berinvestasi .

Kepala OJK NTB, Farid Feletehan mengatakan, dalam berinvestasi masyarakat terlebih dahulu mempelajari Legalitas dan Logis atau tidaknya tempat untuk berinvestasi tersebut.

“Jadi dalam kaitan ini OJK  menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada,untuk melihat atau mengecek lebih dalam memelajari legal dan logisnya tempat untuk dijadikan investasi tersebut,”ujar Farid yang ditemui di kantor OJK, Selasa (03/11/20).

Menurutnya, legalitas yang dimaksud yakni mencari tahu, apakah tempat untuk melakukan investasi tersebut berada di bawah label keuangan atau di bawah dinas tertentu.

“Kalau masih ragu bisa ditanyakan ke OJK langsung, nanti kita bantu,” terangnya.

Sedangkan untuk mengetahui logis atau tidaknya suatu investasi , bisa dipelajari dengan berapa pemasukan atau hasil dari suatu usaha dari investasi tersebut serta berapa keuntungan yang dijanjikan.

“Kalau ada investasi online maupun yang sudah real  menjanjikAn untung 20 persen per bulan, itu hal yang sangat tidak logis, pertama tidak mungkin perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang fix 20 persen per bulan,” terangnya.

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagi jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan.

“Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar ” pungkasnya

Seperti diketahui beberapa waktu lalu terjadi investasi berkedok rumah makan. Di mana terdapat ratusan masyarakat tertipu dengan investasi bodong tersebut.

Aya

GM PLN Wilayah NTB diminta untuk secepatnya memberikan perhatian berupa listrik kepada masyarakat di Desa Mungkin dan sekitarnya

 SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah bersama rombongan silaturrahim bersama masyarakat di Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa Rabu (28/10/20).

Kegiatan ini sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun 2020.

Di hadapan puluhan pemuda dan masyarakat Desa Mungkin, Gubernur Zul berp pesan pada masyarakat tidak boleh patah semangat, tidak boleh berpasrah meski berada di desa terpencil.

“Semangat pemuda itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat perkotaan, dimana pun kita berada, optimisme serta kekompakan tidak boleh hilang,” nasehat Gubernur.

Dari Desa Mungkin diharapkan banyak dilahirkan pemimpin hebat, pengusaha hebat, serta akademisi-akademisi hebat.

Menurutnya, semangat belajar masyarakat pedesaan sangat tinggi dan harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB.

“Boleh saja kita terlahir di desa terpencil, tapi semangat belajar serta cara pandang kita tidak boleh kerdil,” tambah Bang Zul memberikan semangat pada pemuda.

Merespon aspirasi masyarakat

Ardian, salah seorang pemuda Desa Mungkin mengaku terharu, karena  baru pertama kali merayakan hari sumpah pemuda.

Karena menurutnya, hari Sumpah Pemuda itu hanya dirayakan oleh orang-orang yang bersekolah tinggi.

“Pandangan saya, sumpah pemuda hanya dirayakan oleh orang yang bersekolah,” ungkapnya dengan suara haru.

Pemuda  yang putus sekolah sejak SMA ini berharap, momentum hari Sumpah Pemuda Ini bisa dijadikan semangat pembangunan. Mulai dari membangun SDM hingga infrastruktur, terutama di daerah terpencil seperti Desa Mungkin.

“Jujur, salah satu penyebab saya putus sekolah adalah jalan yang susah, dari rumah seragam saya bersih, sampai sekolah kotor sekali,” ungkap pemuda berusia 18 tahun itu.

Kepala Sekolah SDN Karya Baru Taufik Andita berharap, kedatangan Gubernur ke Desa Mungkin tersebut mempunyai dampak positif terutama dalam pendidikan. Ia meminta ada kendaraan operasional yang bisa dipakai untuk mengajar muridnya dari rumah ke rumah.

“Saya kredit motor selama tiga tahun, belum lunas, sudah rusak,” ungkapnya.

Tak hanya kendaraan, ia meminta ada pagar sekolah. Itu semua demi keamanan serta kenyamanan proses belajar mengajar. Taufik bercerita, beberapa kali kuda dan sapi naik ke pagar sekolahnya.

“Pagar sekolah banyak yang rusak sama kuda dan sapi,” tambahnya.

Darwin, Kades Desa Mungkin bercerita, banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk yang cukup tinggi. Darwin meminta, harga pupuk bisa dinormalkan atau diberikan bantuan khusus dari pemerintah.

“Masyarakat kami semuanya petani, semuanya mengeluhkan mahalnya harga pupuk,” ungkapnya.

Tak hanya pupuk, jalan pun begitu, satu meter pun tidak ada aspal. Semuanya berbatu, tanah dan lumpur. Ia merasa kasihan dengan masyarakat serta anak sekolah yang sangat jauh mencari nafkah dan menuntut ilmu melewati jalan terjal dan licin.

“Semoga ada perhatian lebih kepada kami yang berada di daerah terpencil seperti saat ini,” harapnya.

Merespon aspirasi tersebut, Gubernur meminta kepada GM PLN Wilayah NTB untuk secepatnya memberikan perhatian berupa listrik kepada masyarakat di Desa Mungkin dan sekitarnya.

“Kita ikhtiarkan bersama PLN, dalam waktu dekat listrik di desa ini nyala terus,” ungkap Gubernur.

Lasiran, GM PLN Wilayah NTB akan langsung menindaklanjuti permintaan Gubernur. Menurutnya, listrik belum sampai di Desa Mungkin ini bukan karena kurang perhatian, tapi pihaknya tidak mengetahui kalau ada desa di daerah tersebut.

“Karena sangat terpencil dan jauh, kami tidak tau ada desa di sini, beruntung pak Gubernur langsung mengajak kami ke Desa Mungkin,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Kehadiran  Samsat Perizinan Kapal untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya para nelayan

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mulai mengoperasikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) perizinan kapal di Pulau Summbawa.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan samsat laut itu didampingi Pjs. Bupati Sumbawa, Kadis Kelautan dan Perikanan NTB, Kadis Peternakan, Kadis Perindustrian dan Plt Kadis Perkim Prov NTB bertempat, di Kantor Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Selasa (27/10/20)

Gubernur NTB yang populer disapa Bang Zul tersebut mengatakan, kehadiran Samsat Perizinan Kapal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya para nelayan.

Dengan keberadaan Samsat ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin memudahkan, mendekatkan, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Kemaslahatan serta kebaikan masyarakat harus kita utamakan bersama,” ujar Gubernur saat meluncurkan Samsat perizinan kapal.

Ke depan, Samsat perizinan kapal tersebut akan diresmikan di Kabupaten Bima.

Menurut Bang Zul, keberadaan Samsat Perizinan Kapal ini akan membuat sistem pendataan akan lebih baik.

“Saya yakin, keberadaan Samsat perizinan kapal ini akan mempermudah serta membantu nelayan,” jelas Bang Zul.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Yusron Hadi mengatakan, Samsat Perizinan Kapal merupakan implementasi Peraturan Gubernur NTB nomor 44 tahun 2020.

“Keberadaan Samsat ini merupakan solusi atas persoalan panjangnya proses pelayanan perizinan kapal nelayan. Jauhnya akses pelayanan bagi nelayan dan waktu yang lama dibutuhkan bagi nelayan untuk mendapatkan izin kapal, saat ini bisa terbantu dengan semakin dekatnya pelayanan di Samsat ini,” katanya.

Dijelaskannya, Samsat Perizinan Kapal ini memberikan layanan berupa pengurusan perizinan kapal baik skala kecil  di bawah 5 GT maupun kapal-kapal skala 5-30GT.

Selain itu juga Samsat ini memberikan layanan SIUP atau surat izin usaha perikanan, SIPI surat izin penangkapan ikan maupun SIKPI surat izin kapal pengangkut ikan.

“Kemanfaatan Samsat ini mempercepat dan mempermudah prosesing pengurusan berbagai perizinan dalam satu atap layanan yang diberikan baik oleh KSOP, KUPP, Dislutkan, dan DPMPTSP. Selama ini proses perizinannya harus di Mataram, membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang cukup datang ke Samsat pendaftaran baru maupun perpanjangan izin saat itu juga sudah bisa diselesaikan,” jelas Yusron.

Yusron mengungkapkan, Samsat Perizinan Kapal ini baru pertama kali di Indonesia.

Dengan keberadaaan Samsat ini masalah pendataan kapal penangkap maupun pengangkut ikan, dan juga usaha perikanan akan makin terdata dengan baik.

“InsyaAllah, keberadaan Samsat perizinan kapal ini mendorong kesejahteraan nelayan,” tutup Yusron.

Rr/HmsNTB

Sembalun Seven Summits yang diinisiasi oleh pemuda Sembalun ini diapresiasi Gubernur

LOTIM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB resmikan Sembalun Seven Summits guna gelorakan semangat kaum muda dalam menaklukkan 7 bukit tertinggi di Sembalun.

Sembalun Seven Summits diresmikan sebagai Perayaan Sumpah Pemuda, merupakan salah satu upaya dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Sembalun di tengah pandemi.

Menurut Gubernur, momentum ‘Sembalun Seven Summit’ ini erat kaitannya dengan Pemuda. Dan sejarah peradaban manusia membuktikan peran pemuda.

“Semua inisiasi sebuah movement tidak akan bergerak, kalau tidak dilakukan oleh pemuda dan saya kira momentum pemuda hari ini luar biasa,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Ia mengatakannya saat memberikan sambutan perayaan Hari Sumpah Pemuda, Minggu (25/10/20) di Rest Area Sembalun, Lotim.

Sembalun Seven Summits yang diinisiasi oleh pemuda Sembalun ini mendapat apresiasi oleh Gubernur.

Gubernur berpesan agar gerakan ini juga dapat diikuti dengan sepenuh hati, sehingga dalam diri akan tumbuh rasa ketentraman.

“Saya kira kalau kita naik, kita akan lihat bulan, kita lihat bintang, kita lihat matahari. Semakin tinggi kita naik, menjelajahi, maka semakin dalam kita akan menjelajahi jiwa dan perasaan kita sendiri karena itu, selamat pada pencanangan acara ini, mudah-mudahan bisa bersinergi,” ungkap Gubernur Zul saatt meresmikan secara langsung Sembalun Seven Summits.

Ia berharap kegiatan ini  mendatangkan keberkahan buat daerah serta membantu ekonomi masyarakat.

“Dan membahagiakan kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara ini kita luncurkan, mudah-mudahan sukses di kemudian hari,” kata Gubernur.

Tantangan menaklukkan 7 gunung

Di sela acara, Plt. Kadispora NTB, Drs. H. Surya Bahari menjelaskan, meski pandemi Covid-19 masih terasa, tapi sebagai seorang pemuda dalam meniti masa depan harus tetap optimis.

Dikatakan, puncak acara Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan di Sembalun yang dirangkai dengan kegiatan launcing Sembalun seven Summits.

“Konsep ini adalah konsep pertama di Indonesia yang bernuansa wisata petualangan, pendakian gunung berupa tantangan menaklukkan 7 gunung di kawasan Sembalun Lombok Timur,” ujarnya.

Melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, menjadi titik balik untuk kembali mengejar peran pemuda untuk membangkitkan gairah dan semangat masyarakat untuk kembali beraktivitas, bekerja dan berwirausaha serta mengabdi meski di situasi pandemi seperti saat ini.

“NTB saat ini sangat membutuhkan karya-karya kreatif dan terbaik hasil olahan pikiran, rasa karsa pemuda-pemudanya, hasil karya-karya asli putra putri kita dalam berwirausaha, inilah yang nantinya  akan memperkuat daya saing daerah kita di kancah nasional, maupun internasional,” tuturnya.

Pada bidang kepemudaan, misi NTB sejahtera dan mandiri, dituangkan dalam program upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecukupan hidup pemuda. Khususnya industri olahraga dan industri kreatif, untuk mendukung event MotoGP yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang.

“Kami menjadi pencetak wirausaha muda yang terstruktur, sistematis dan masif, menuju iklim kewirausahaan yang kondusif, dapat kami wujudkan mulai detik ini. Mari mulai saat ini kita berkontribusi menghasilkan karya-karya terbaik hasil olah pikiran dan jiwa kita,” ujarnya.

DIharapKn, semangat para pemuda 92 tahun yang lalu, harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia untuk bangsa dan tanah air tercinta.

“Keberhasilan pemuda terdahulu menyatukan hati dan fikiran bangsa indonesia terus harus oleh para pemuda Indonesia dengan meyakinkan harapan akan masa depan kita yang lebih baik dan lebih gemilang,” tutupnya.

Giat tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur, Forkopimda Prov. NTB, Sekda Prov. NTB, Asisten I Prov. NTB, Dispar Prov. NTB, Dinas LHK dan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

Rr/HmsNTB

Membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –

Tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB saat ini sedang menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada).

Terkait hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah rutin bersilaturahmi mengunjungi desa-desa, mengajak masyarakat agar ikut menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung.

Begitu juga saat Gubernur mengunjungi Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (23/10/20), dengan hangat dan penuh kekeluargaan Bang Zul mengajak masyarakat agar dewasa dalam menyambut pesta demokrasi tahun ini.

“Kita sedang di dalam nuansa Pilkada, oleh karena itu pastikan bahwa desa kita, dusun kita, Lombok Utara ini kondusif, aman dan tertib. Tidak boleh karena perbedaan calon yang kita dukung, tidak boleh karena perbedaan partai yang kita usung, membuat kita kehilangan kehangatan persaudaraan,” ucap Bang Zul.

Menurutnya, pilihan yang berbeda dalam Pilkada merupakan suatu hal yang lumrah. Bahkan, Pilkada merupakan siklus untuk mengingatkan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan yang sesungguhnya.

Selain itu, Bang Zul berjanji kebiasaan mengunjungi desa-desa dan bercengkrama dengan masyarakat akan terus dilakukan. Sebab membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat.

“Sebelum jadi Gubernur, kami dulu berjanji kepada masyarakat bahwa kalau kami jadi pemimpin baru di NTB ini, kami akan tetap setia untuk menyapa masyarakat berkunjung ke Pondok Pesantren, datang ke desa-desa, dusun-dusun, menjumpai tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya sebagai kecintaan kita pada masyarakat,” jelasnya.

Hal ini disebut Bang Zul sebagai bukti bahwa pemimpin tidak boleh melupakan masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin baginya ialah orang yang dengan kerendahan hati dan penuh kesetiaan dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bukan menjadi kedatangan kita yang terakhir di Desa Pendua ini,” lanjut Bang Zul.

Ia berharap, tiap desa di NTB memiliki Kepala Desa yang visioner dan penuh semangat dalam mengabdi dan membangun desanya.

Bang Zul optimis desa-desa di NTB kedepannya akan semakin maju apabila dipimpin oleh kepala desa yang mumpuni.

Membawa manfaat

Sebelumnya, Kepala Desa Pendua, H. Abu Agus Salim Tohiruddin menyebut kehadiran Gubernur ke Desa Pendua hari ini tak disangka-sangka. Ia menganggap kedatangan orang nomor satu di NTB itu merupakan sebuah bukti bahwa Gubernur ialah sosok yang akrab dan merangkul semua elemen masyarakatnya.

“Tentu sekali kehadiran Gubernur akan membawa banyak manfaat di desa Pendua ini,” ujarnya.

Agus Salim mengungkapkan, Desa Pendua menjadi salah satu desa termuda yang ada di Lombok Utara. Sama seperti kebanyakan daerah di NTB, desa ini menjadikan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utamanya.

Tak hanya itu, saat ini Desa Pendua sedang fokus membudidayakan ikan air tawar dan pengembangan komoditi unggulan tanaman hortikultura. Dengan hal ini, tentu saja sektor pangan menjadi hal yang menonjol di Desa Pendua.

“Jadi Alhamdulillah program-program dari Kementerian Pertanian juga ada, dari provinsi juga banyak dan beberapa tahun yang lalu tahun 2018 dan 2019 putra-putri dari Desa Pendua secara berurutan terpilih sebagai Pemuda pelopor tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pangan,” terang Agus Salim.

Ia pun berharap, kedatangan Gubernur dapat menjadi penyemangat warga yang ada di Desa Pendua. “Ini adalah awal yang baik, karena silaturahmi pasti akan membawa manfaat yang baik bagi kita semua,” kata Agus Salima.

Turut pula mendampingi Gubernur dalam silaturahmi kali ini, Kepala BPBD Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda NTB dan Kepala STIPark NTB Banyumulek.

Rr/HmsNTB

MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand

LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc didampingi Asisten Bidang Perekonomian, membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor ) Kerjasama Kementerian/Lembaga/dunia usaha, Pemda dan percepatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Novotel, Lombok Tengah, Kamis (22/10/20).

Rakor bertema “Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika” itu, untuk memastikan persiapan event MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berjalan sesuai berjalan baik, serta membahas destinasi prioritas untuk wisata nasional.

Gubernur berharap agar Rakor ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini berbuah manis bagi kita semua. Saya kira kita semua on the right track walaupun adal hal-hal yang masih kurang kita koordinasikan agar menemukan solusi yang terbaik”, kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul mengapresiasi keseriusan Pemerintah Pusat, untuk membantu persiapan MotoGP di Mandalika yang akan dihelat tahun depan tersebut.

“Jadi luar biasa usaha pemerintah pusat dan saya melihat usaha pak Deputi juga luar biasa”, ungkapnya.

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan persiapan bisa dilaksanakan semakin cepat dan segala kekurangan agar bisa diatasi secara bersama sama.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu menyampaikan, MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus mampu lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand.

“Harapannya adalah Mandalika bisa lebih baik dari Thailand, baik dari sisi akomodasinya, maupun aksesibilitas,” ungkap Deputi.

Dalam pembangunan MotoGP Mandalika ini, Deputi Odo menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Jangan sekali kali merugikan masyarakat karena pembangunan bukan mengenai hanya fisik saja, tapi masyarakat yang ada tinggal disekitarnya bisa merasakan manfaatnya, tentunya harapan besar kita terhadap ITDC,” ungkapnya

Lebih jauh, top destination yang disandang oleh Mandalika diharapkan mampu memberikan yang terbaik, terlebih dalam membangun destinasi harus berkualitas dan melebihi Thailand.

Sehingga Rakor yang terlaksana tersebut diharap mampu menyelesaikan masalah-masalah dan menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Derah maupun pihak ITDC.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Perwakilan dari ITDC, Perwakilan dari Kementerian PUPR, Perwakilan dari PT. Telkom dan PLN.

Rr/HmsNTB

NTB Aman dan Berkah, merupakah perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menggelar silaturrahmi bersama para pimpinan dan anggota DPRD NTB, di pendopo Gubernur NTB, Senin (19/10/20).

Gubernur menyampaikan rasa bahagianya bisa bertemu dengan para pimpinan dan anggota DPRD NTB, baginya momentum berkumpul dengan anggota DPRD terbilang cukup sering.

Namun momen ngobrol santai sambil bertukar pikiran seperti ini adalah momen langka.

Selain itu, Gubernur menerangkan Visi Misi NTB Gemilang yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, NTB Tangguh dan Mantap yakni penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah seperti jalan raya.

Kedua, Bersih dan Melayani, meliputi transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

Ketiga NTB Sehat dan Cerdas, hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah. Keempat, Asri dan Lestari, yang dimaksud asri dan lestari adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

“Salah satu yang menjadi tantangan kita di NTB adalah penghijauan,” kata Gubernur.

Poin kelima Sejahtera dan Mandiri, hal ini meliputi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.

Sejauh ini kita ketahui bersama program-program industrialisasi di NTB dapat dilihat bersama hasilnya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, jika semua masyarakat ingin sejahtera maka harus lebih berinovasi.

Terakhir, NTB Aman dan Berkah, merupakah perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Salah satu contoh pengembangan visi misi keenam ini adalah terwujudnya program di NTB guna membantu masyarakat terbebas dari rentenir melalui program ‘Mawar Emas’.

Gubernur menambahkan, agar Biro Humas dan Protokol senantiasa mengingatkan para pimpinan daerah NTB, jika ada kunjungan ke daerah perlu disertakan para anggota DPRD NTB.

Hal ini penting untuk kebersamaan sambil bersilaturrahmi.

Saat yang sama Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH menyampaikan, hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Memberi rasa aman dan nyaman, yakni memberi keyakinan bahwa pokok pikiran DPRD wajib terlaksana di lapangan.

TurutTurut hadir para piminan  Organisasi Perangkat Daerah lingkup NTB.

Rr/HmsNTB

Aspirasi yang sudah disampaikan akan disatukan dan akan dikirim langsung ke Pemerintah Pusat

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memimpin langsung kegiatan Curah Pendapat Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang digelar bersama berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat umum di Graha Bakti Praja, Kamis (15/10/20).

Doktor Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, mengungkapkan, curah pendapat ini digelar untuk mendapatkan kejernihan pikiran terkait UU Cipta Kerja.

Dengan mengundang berbagai elemen masyarakat beserta pakar hukum diharapkan semua pihak mendapatkan kajian UU Ciptaker yang lebih baik.

“Karena itu kita mengumpulkan lebih banyak tokoh agar unjuk rasa kita bukan lagi emosional tapi dengan kajian yang lebih baik. Mudah-mudahan pendapat kita ada bobotnya berdasarkan kejernihan pikiran,” jelas Gubernur.

Dalam kegiatan itu Gubernur didampingi Sekertaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, dan dimoderatori oleh Asisten II Setda NTB, H. Ridwansyah.

Curah pendapat ini juga digelar untuk memenuhi janji Gubernur sebelumnya, saat menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan berdiskusi serta menjembatani aspirasi semua elemen.

Aspirasi yang sudah disampaikan akan disatukan dan akan dikirim langsung ke Pemerintah Pusat.

Doktor Zulmenjelaskan, disahkannya UU Ciptaker ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarkat. Dengan mempermudah investor masuk ke Indonesia, namun dibarengi dengan perlindungan terhadap pekerja yang ketat.

Presiden Joko Widodo menyederhanakan peraturan menjadi Omnibus Law agar urusan perizinan usaha tak lagi berbelit belit, dan rawan korupsi hingga pungli. Masyarakat diminta untuk mengambil sikap dengan kepala jernih.

“Pemerintah sangat terbuka dengan masukan masyarakat. Jadi setiap aspirasi masyarakat akan dipertimbangkan untuk membuat pemerintah menjadi lebih baik lagi,” jelas Gubernur alumni Universitas Harvard tersebut.

Sekda  NTB Lalu Gita Ariadi, berharap melalui Curah Pendapat ini pemahaman masyarakat NTB terkait UU Ciptaker menjadi lebih baik lagi.

Miq Gita panggilan akrabnya menegaskan, banyak kabar hoaks terkait UU Ciptaker yang beredar. Sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati agar tidak mudah tersulut emosi.

“Ada banyak hoaks terkait UU Ciptaker, seperti isu pesangon dan cuti yang dihilangkan. Itu tidak benar. Banyak kabar yang tidak benar sehingga kita harus mengkaji ini bersama-sama,” tandasnya.

IKP/Diskominfotikntb

Banyak hoaks terkait UU Cipta Kerja yang beredar sehingga tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama untuk meluruskan hoaks tersebut

MATARAM.lombokjournal.com –

Rapat Koordinasi (Rakor) virtual Melalui Video Conference dalam menjalin Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pelaksanaan Omnibus Law, berlangsung di Ruang Rapat  Utama, Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/10/20).

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah ikut dalam rakor bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Para Menteri lain secara virtual.

Menko Polhukam, Mahfud MD, selaku pemimpin rakor, menyampaikan, unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja diperkirakan akan masih terus berlangsung.

Bila dipandang dari sudut intelijen masih akan berlangsung beberapa lama lagi, meskipun skalanya semakin kecil.

“Tugas kita semua adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang ini dilatar belakangi lambatnya atau banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui, sehingga Presiden Republik Indonesia mengambil inisiatif agar bentuk-bentuk perijinan lebih disederhanakan atau satu pintu,” kata Menko Polhukam.

Selain itu, UU ini juga lahir didasari adanya kekhawatiran mengenai rawannya tindak korupsi dan pungutan liar di tingkat birokrasi. Terciptanya UU Tenaga Kerja dan Usaha disatukan dalam satu pintu yaitu Omnibus Law Cipta Kerja.

Menko Polhukam menjelaskan, banyak hoaks terkait UU Cipta Kerja yang beredar sehingga tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama untuk meluruskan hoaks tersebut.

Hoaks yang beredar di tengah masyarakat, di antaranya penghapusan uang pesangon, penghapusan cuti, upah buruh dihitung per jam, pekerja alih daya, dan lain-lain.

Mahfud MD juga menambahkan, sikap pemerintah atas unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, unjuk rasa  adalah proses menyampaikan sebuah aspirasi, asalkan sesuai aturan dan UU, tanpa ada tindakan anarkis.

“Yang aspiratif silakan, tetapi yang anarkis harus ditangani, negara ini harus diselamatkan. Jangan sampai kita kacau atau tidak terkendali, dan mohon Forkopimda memperhatikan yang anarkis,” tegas Mahfud.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan sebanyak 13,3 juta jiwa, dengan rincian 6,9 juta pengangguran, korban PHK akibat Covid-19 sebanyak 3,5 juta, serta tiap tahunnya ada fresh graduate sebanyak 2,9 juta.

Menurutnya, jumlah UMKM sebanyak 64,13 juta, sebagian besar atau sekitar 80 persen berasal dari sektor informal. Hal tersebut diharapkan dapat berubah menjadi formal dengan lebih mudah melalui UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ini bertujuan untuk mempermudah usaha, mendukung pencegahan korupsi dan mendukung pembangunan di daerah,” kata Airlangga.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Kapolda NTB, Ketua DPRD NTB, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Kabinda NTB, Sekda NTB, Kepala Staf Korem, Danlanal NTB, Danlanud NTB beserta jajarannya.

Rr/HmsNTB