Prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, pembangunan tidak hanya dilihat dari angka. Tapi ada proses besar menghadirkan kemampuan masyarakat.

Dan salah satu jalan untuk mengupgrade kemampuan masyarakat adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menyampaikan itu saat mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam acara Sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020, di Hotel Golden Palace, Sabtu (07/11/20).

“Kami membayangkan semua produk lokal itu, etalasenya ada di BUMDes. Setelah ini pak menteri akan kami ajak mengunjungi yang namanya Mahadesa, dan maju tidaknya sebuah desa tergantung BUMDesnya,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menegaskan, jika BUMDes tidak berjalan baik, akan sulit bagi masyarakat mencapai kemakmuran berbasis desa.

Begitu juga pengangguran serta kemiskinan akan tetap ada. Tapi jika BUMDesnya maju, lapangan pekerjaan masyarakat lebih banyak tercipta dan Bumdesnya harus terkoneksi dengan IT.

“Produk UMKM kita yang sudah muncul ini, akan dibeli oleh BUMD Provinsi dan disitribusi ke BUMDes – BUMDes kita. Mudah – mudahan ikhtiar panjang ini akan menghasilkan keajaiban di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sosialisasi pioritas dana desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam kesempatan sosiaisasi itu menyampaikan, Permendesa No.13 tahun 2020 merupakan  tindak lanjut atas perintah Undang-undang, tiap tahunnya Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa.

Menurutnya, pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal, yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Sehingga, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.

“Itu sudah jelas peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi desa. Bukan peningkatan ekonomi aparatur desa,” tegasnya.

Kata Menteri, prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Permendesa 13 tahun 2020 ini dilatar belakangi oleh pemikiran engan model pembangunan nasional yang didasarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs.

Tujuannya  menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Di SDGs desa menjadi 18 karena memang dari kondisi obyektif yang kita lihat, didalam SDGs global maupun nasional belum memberikan ruang yang cukup bagi kearifan lokal. Padahal, ini sangat penting di dalam prosesi pembangunan desa. Itulah makanya kita tambahi versi Kemendes PDTT yaitu SDGs ke 8 yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif,” katanya.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera.

Keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tanggapan perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut.

Yang kelima belas, desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa, dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Menurut Menteri, prioritas penggunaan dana desa 2021 untuk pencampaian SDGs desa akan diarahkan untuk, yang pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang isinya pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma.

Lalu penyediaan listrik dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

“Yang kedua, kita arahkan untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang isinya pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Dan yang ketiga diarahkan untuk adaptasi kebiasaan baru yang isinya desa aman Covid -19,” katanya.

Dikaatakan, mekanisme penggunaan dana desa 2021digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu dikerjakan secara swakelola dan digunakan untuk pembiayaan permodalan BUMDes atau BUMDesma.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

“Masyarakat desa harus mengawal usulan prioritas penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa,” tegas Abdul Halim.

Sosialisasi itu selain dihadiri Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, juga sejumlah pejabat dari Kabupaten dan Pemerintah Desa serta sejumlah pegiat desa lainnya se-Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB

LOTENG.lombokjournal.com —

Proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan event Internasional MotoGP 2021 di Mandalika Lombok Tengah, harus memprioritaskan sumber daya lokal.

Mulai dari potensi tenaga kerja hingga perberdayaan bahan lokal milik masyarakat setempat.

Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta menegaskan itu, saat pemimpin rapat koordinasi (rakor) Progres Pembangunan KEK Mandalika dan Persiapan Event MotoGP 2021 Mandalika bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (05/11/20),, di Kantor ITDC, Komplek Masjid Nurul Bilad KEK Pariwisata Mandalika Kuta.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, bahwa memberdayakan potensi lokal harus terus dimaksimalkan,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta.

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), potensi Sumber Daya Alamnya juga harus benar-benar diberdayakan.

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB.

“Datangkan tenaga ahli atau tenaga teknis untuk membina dan melatih mereka sehingga terampil dan dapat dipekerjakan dimanapun,” tegas pria kelahiran Ambon ini.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)  ini menegaskan, kehadiran ITDC dan adanya event MotoGP dapat membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat sekitar, termasuk se NTB.

Prioritaskan produk usaha lokal (UMKM) masyarakat. Sehingga event ini dapat dirasakan ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Itu pesan, Presiden bekerjasamalah dengan UMKM dan Pemda untuk ikut membangun usaha masyarakat selevel dengan brand interbasional,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan kembali, pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk MotorGP ini harus terus berjalan. Namun bila ada masalah dan kendala tetap diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Sekali lagi selesaikan dengan baik dan jangan merugikan masyarakat,” tutupnya.

Pesan yang sama disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, bahwa gelaran MotoGP 2021 dapat mengangkat citra produk lokal.

“Inilah manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di NTB,” kata Doktor Zul sapaannya.

Doktor Zul juga menyampaikan, pemberdayaan masyarakat juga terus digenjot oleh Pemerintah pusat untuk masyarakat sekitara KEK Mandalika. Diantaranya bantuan pembangunan industri peternakan melalui 1.000 desa Sapi. Sehingga saat event akbar MotorGP

dapat menyugukan destinasi alternatif di sekitar lingkaran Kuta. “Ini juga bagian dari pemberdayaan SDM dan SDA untuk masyarakat sekitar,” tutur mantan Anggota DPR RI ini.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan, kerjasama dan sinergi untuk kelancaran pembangunan KEK Mandalika sangat baik terjalin antara lembaga dan instansi Pemrov. NTB, Aparat penegak Hukum, Pemda dan semua pihak.

Sehingga, lanjut Doktor Zul, sinergi dan kekompakan ini yang selama ini  menyukseskan pembangunan dan menyelesaikan sumbatan informasi dilapangan.

Tujuannya sama, agar pelaksanaan event ini berjalan sesuai jadwal dan scedul sampai dengan hari pelaksanaan.

“Harapan kita bersama event akbar Internasional ini dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan sirkuit MotoGP Mandalika terindah di dunia,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Managing Director ITDC Mandalika, Karioka menyampaikan akan segera menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan KEK terutama lahan yang dilalui treck dan jalan menuju sirkuit.

Menurutnya ada 3 type Masalah lahan yaitu, lahan yang masih dimiliki warga, lahan yang diclaim dan lahan yang akan direlokasi. Jadi ada sebagian warga yang menyadari menempati lahan ITDC. “Nah mereka ini bersedia di relokasi di area yang telah disediakan dengan fasilitas rumah yang akan dibangun secara bertahap,” jelasnya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kapolda NTB, Kejati, Danrem 162/WB, Sekda NTB, Asisten II Setda NTB, BPJN, Kanwil BPN, BPPJK NTB, Sekda Lombok Tengah, dan Mandalika Grand Prix Association.

ikp@diskominfotik_ntb

Pemerintah berupaya memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —

Penetapan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 yang nominalnya sama dengan UMP tahun 2020, berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

“Sudah disepakati bersama dan besarannya tetap (Rp. 2.183.883,-),” ucap Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat konferensi pers di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (04/11/20).

Lalu Gita menegaskan, keputusan penetapan UMP tahun 2021 di NTB tidak lepas dari pengaruh bencana non alam yang tengah melanda saat ini.

Harus disadari,  yang terdampak bukan hanya di kalangan pekerja saja, melainkan hingga pengusaha dan juga masyarakat umum.

“Yang terdampak itu kolektif, bukan pekerja saja tetapi pengusaha juga terdampak. Oleh karenanya pengusaha juga membutuhkan perlindungan, maka pemerintah memberikan apa yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi kebijakan perpajakan dan lain sebagainya,” terangnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan.

Salah satunya Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang ditujukan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat pula pekerja-pekerja yang tidak dapat bekerja atau bahkan diberhentikan.

“Bukan main pekerja kita, bukan main pengusaha kita yang sudah menerapkan hubungan industrial Pancasila, kita saling melindungi kemanusiaan yang adil dan beradab dan kesejahteraan sosial sama-sama kita perjuangkan,” kata Lalu Gita.

Seluruh kalangan kompak dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Menurutnya, makin cepat pandemi berakhir, maka akan semakin cepat pula geliat perekonomian bangkit dan maju kembali.

“Yang terpenting, bagaimana kita sama-sama segera menuntaskan Covid-19 ini, mari ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat, Nurut Tatanan Baru supaya dunia usaha bangkit lag. Kalau itu terjadi kesejahteraan pekerja Insya Allah akan terjamin,” kata Lalu Gita.

Penetapan UMP ada dasar hukumnya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan jika penetapan UMP sendiri memiliki siklus lima tahunan. Dimana siklus pertama terhitung sejak tahun 2016 dan berakhir tahun 2020.

Untuk siklus kedua dimulai tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025.

Tiap siklus besaran nilai UMP ditentukan oleh hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Begitu juga dengan penetapan UMP tahun 2021 yang seharusnya berdasarkan hasil survei tahun 2020.

“Mengingat bencana non alam maka hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS belum mendukung sehingga belum bisa dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021,” ungkap Hj. Wisma.

Ia juga mengatakan, penetapan UMP telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Diantaranya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Hj. Wisma melaporkan,  dari 30 provinsi yang sudah menetapkan UMP, 5 provinsi menaikkan UMP untuk tahun 2021. Sementara itu, 25 provinsi lainnya menetapkan UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020.

“Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun lalu untuk besaran upah minimum tahun ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja,” jelasnya.

Konferensi pers tersebut juga turut dihadiri Dewan Pengupahan Provinsi NTB, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTB dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan, besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2021, tidak mengalami enaikan atau sama dengan besaran nilai upah minimum provinsi NTB tahun 2020.

“Keputusan tersebut didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini (pandemi covid-19),”ujar Sekretaris Daerah  (Sekda) NTB, Lalu Gita Aryadi di Ruang Rapat Kantor Gubernur, Rabu (04/11/20)

Dikatakannya, UMP NTB tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp.2.183.883,  nominal ini tidak mengalami kenaikan seperti nominal  tahun 2020.

Penetapan ini disesuaikan tiap  lima tahun sekali dan melalui beberapa tahapan dan proses setiap siklus besaran nilai upah minimum ditentukan oleh hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) inflasi pertumbuhan ekonomi daerah dan lainnya.

Sekda menambahkan,  dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum  5 (lima) provinsi menaikkan, dua puluh lima Provinsi lainnya sama dengan nilai upah minimum tahun sebelumya .

“Jawa timur menaikkan seratus ribu rupiah  dari Rp.1.700.000 sekarang menjadi Rp.1.800.000,  namun nominal itu masih  di bawah upah minimum provinsi NTB,” terang Lalu Gita.

Pengumuman penetapan ini sendiri dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, Asosiasi pengusaha indonesia (Apindo) NTB, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Aya

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagai jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan

MATARAM.lombokjournal.com –

Maraknya investasi Bodong yang tejadi di NTB, membuat  Otoritas Jasa keuangan (OJK)NTB memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih teliiti lagi dalam berinvestasi .

Kepala OJK NTB, Farid Feletehan mengatakan, dalam berinvestasi masyarakat terlebih dahulu mempelajari Legalitas dan Logis atau tidaknya tempat untuk berinvestasi tersebut.

“Jadi dalam kaitan ini OJK  menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada,untuk melihat atau mengecek lebih dalam memelajari legal dan logisnya tempat untuk dijadikan investasi tersebut,”ujar Farid yang ditemui di kantor OJK, Selasa (03/11/20).

Menurutnya, legalitas yang dimaksud yakni mencari tahu, apakah tempat untuk melakukan investasi tersebut berada di bawah label keuangan atau di bawah dinas tertentu.

“Kalau masih ragu bisa ditanyakan ke OJK langsung, nanti kita bantu,” terangnya.

Sedangkan untuk mengetahui logis atau tidaknya suatu investasi , bisa dipelajari dengan berapa pemasukan atau hasil dari suatu usaha dari investasi tersebut serta berapa keuntungan yang dijanjikan.

“Kalau ada investasi online maupun yang sudah real  menjanjikAn untung 20 persen per bulan, itu hal yang sangat tidak logis, pertama tidak mungkin perusahaan bisa menghasilkan keuntungan yang fix 20 persen per bulan,” terangnya.

Usaha apa pun, investasi rumah makan maupun berbagi jenis kalau dia menjanjikan keuntungan yang dengan jumlah besar, itu hampir tidak mungkin dan pasti penipuan.

“Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang besar ” pungkasnya

Seperti diketahui beberapa waktu lalu terjadi investasi berkedok rumah makan. Di mana terdapat ratusan masyarakat tertipu dengan investasi bodong tersebut.

Aya

GM PLN Wilayah NTB diminta untuk secepatnya memberikan perhatian berupa listrik kepada masyarakat di Desa Mungkin dan sekitarnya

 SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah bersama rombongan silaturrahim bersama masyarakat di Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa Rabu (28/10/20).

Kegiatan ini sekaligus memperingati hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun 2020.

Di hadapan puluhan pemuda dan masyarakat Desa Mungkin, Gubernur Zul berp pesan pada masyarakat tidak boleh patah semangat, tidak boleh berpasrah meski berada di desa terpencil.

“Semangat pemuda itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat perkotaan, dimana pun kita berada, optimisme serta kekompakan tidak boleh hilang,” nasehat Gubernur.

Dari Desa Mungkin diharapkan banyak dilahirkan pemimpin hebat, pengusaha hebat, serta akademisi-akademisi hebat.

Menurutnya, semangat belajar masyarakat pedesaan sangat tinggi dan harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk Pemerintah Provinsi NTB.

“Boleh saja kita terlahir di desa terpencil, tapi semangat belajar serta cara pandang kita tidak boleh kerdil,” tambah Bang Zul memberikan semangat pada pemuda.

Merespon aspirasi masyarakat

Ardian, salah seorang pemuda Desa Mungkin mengaku terharu, karena  baru pertama kali merayakan hari sumpah pemuda.

Karena menurutnya, hari Sumpah Pemuda itu hanya dirayakan oleh orang-orang yang bersekolah tinggi.

“Pandangan saya, sumpah pemuda hanya dirayakan oleh orang yang bersekolah,” ungkapnya dengan suara haru.

Pemuda  yang putus sekolah sejak SMA ini berharap, momentum hari Sumpah Pemuda Ini bisa dijadikan semangat pembangunan. Mulai dari membangun SDM hingga infrastruktur, terutama di daerah terpencil seperti Desa Mungkin.

“Jujur, salah satu penyebab saya putus sekolah adalah jalan yang susah, dari rumah seragam saya bersih, sampai sekolah kotor sekali,” ungkap pemuda berusia 18 tahun itu.

Kepala Sekolah SDN Karya Baru Taufik Andita berharap, kedatangan Gubernur ke Desa Mungkin tersebut mempunyai dampak positif terutama dalam pendidikan. Ia meminta ada kendaraan operasional yang bisa dipakai untuk mengajar muridnya dari rumah ke rumah.

“Saya kredit motor selama tiga tahun, belum lunas, sudah rusak,” ungkapnya.

Tak hanya kendaraan, ia meminta ada pagar sekolah. Itu semua demi keamanan serta kenyamanan proses belajar mengajar. Taufik bercerita, beberapa kali kuda dan sapi naik ke pagar sekolahnya.

“Pagar sekolah banyak yang rusak sama kuda dan sapi,” tambahnya.

Darwin, Kades Desa Mungkin bercerita, banyak petani yang mengeluhkan harga pupuk yang cukup tinggi. Darwin meminta, harga pupuk bisa dinormalkan atau diberikan bantuan khusus dari pemerintah.

“Masyarakat kami semuanya petani, semuanya mengeluhkan mahalnya harga pupuk,” ungkapnya.

Tak hanya pupuk, jalan pun begitu, satu meter pun tidak ada aspal. Semuanya berbatu, tanah dan lumpur. Ia merasa kasihan dengan masyarakat serta anak sekolah yang sangat jauh mencari nafkah dan menuntut ilmu melewati jalan terjal dan licin.

“Semoga ada perhatian lebih kepada kami yang berada di daerah terpencil seperti saat ini,” harapnya.

Merespon aspirasi tersebut, Gubernur meminta kepada GM PLN Wilayah NTB untuk secepatnya memberikan perhatian berupa listrik kepada masyarakat di Desa Mungkin dan sekitarnya.

“Kita ikhtiarkan bersama PLN, dalam waktu dekat listrik di desa ini nyala terus,” ungkap Gubernur.

Lasiran, GM PLN Wilayah NTB akan langsung menindaklanjuti permintaan Gubernur. Menurutnya, listrik belum sampai di Desa Mungkin ini bukan karena kurang perhatian, tapi pihaknya tidak mengetahui kalau ada desa di daerah tersebut.

“Karena sangat terpencil dan jauh, kami tidak tau ada desa di sini, beruntung pak Gubernur langsung mengajak kami ke Desa Mungkin,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Kehadiran  Samsat Perizinan Kapal untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya para nelayan

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mulai mengoperasikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) perizinan kapal di Pulau Summbawa.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan samsat laut itu didampingi Pjs. Bupati Sumbawa, Kadis Kelautan dan Perikanan NTB, Kadis Peternakan, Kadis Perindustrian dan Plt Kadis Perkim Prov NTB bertempat, di Kantor Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Selasa (27/10/20)

Gubernur NTB yang populer disapa Bang Zul tersebut mengatakan, kehadiran Samsat Perizinan Kapal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya para nelayan.

Dengan keberadaan Samsat ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin memudahkan, mendekatkan, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

“Kemaslahatan serta kebaikan masyarakat harus kita utamakan bersama,” ujar Gubernur saat meluncurkan Samsat perizinan kapal.

Ke depan, Samsat perizinan kapal tersebut akan diresmikan di Kabupaten Bima.

Menurut Bang Zul, keberadaan Samsat Perizinan Kapal ini akan membuat sistem pendataan akan lebih baik.

“Saya yakin, keberadaan Samsat perizinan kapal ini akan mempermudah serta membantu nelayan,” jelas Bang Zul.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Yusron Hadi mengatakan, Samsat Perizinan Kapal merupakan implementasi Peraturan Gubernur NTB nomor 44 tahun 2020.

“Keberadaan Samsat ini merupakan solusi atas persoalan panjangnya proses pelayanan perizinan kapal nelayan. Jauhnya akses pelayanan bagi nelayan dan waktu yang lama dibutuhkan bagi nelayan untuk mendapatkan izin kapal, saat ini bisa terbantu dengan semakin dekatnya pelayanan di Samsat ini,” katanya.

Dijelaskannya, Samsat Perizinan Kapal ini memberikan layanan berupa pengurusan perizinan kapal baik skala kecil  di bawah 5 GT maupun kapal-kapal skala 5-30GT.

Selain itu juga Samsat ini memberikan layanan SIUP atau surat izin usaha perikanan, SIPI surat izin penangkapan ikan maupun SIKPI surat izin kapal pengangkut ikan.

“Kemanfaatan Samsat ini mempercepat dan mempermudah prosesing pengurusan berbagai perizinan dalam satu atap layanan yang diberikan baik oleh KSOP, KUPP, Dislutkan, dan DPMPTSP. Selama ini proses perizinannya harus di Mataram, membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang cukup datang ke Samsat pendaftaran baru maupun perpanjangan izin saat itu juga sudah bisa diselesaikan,” jelas Yusron.

Yusron mengungkapkan, Samsat Perizinan Kapal ini baru pertama kali di Indonesia.

Dengan keberadaaan Samsat ini masalah pendataan kapal penangkap maupun pengangkut ikan, dan juga usaha perikanan akan makin terdata dengan baik.

“InsyaAllah, keberadaan Samsat perizinan kapal ini mendorong kesejahteraan nelayan,” tutup Yusron.

Rr/HmsNTB

Sembalun Seven Summits yang diinisiasi oleh pemuda Sembalun ini diapresiasi Gubernur

LOTIM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB resmikan Sembalun Seven Summits guna gelorakan semangat kaum muda dalam menaklukkan 7 bukit tertinggi di Sembalun.

Sembalun Seven Summits diresmikan sebagai Perayaan Sumpah Pemuda, merupakan salah satu upaya dalam membangkitkan perekonomian masyarakat Sembalun di tengah pandemi.

Menurut Gubernur, momentum ‘Sembalun Seven Summit’ ini erat kaitannya dengan Pemuda. Dan sejarah peradaban manusia membuktikan peran pemuda.

“Semua inisiasi sebuah movement tidak akan bergerak, kalau tidak dilakukan oleh pemuda dan saya kira momentum pemuda hari ini luar biasa,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Ia mengatakannya saat memberikan sambutan perayaan Hari Sumpah Pemuda, Minggu (25/10/20) di Rest Area Sembalun, Lotim.

Sembalun Seven Summits yang diinisiasi oleh pemuda Sembalun ini mendapat apresiasi oleh Gubernur.

Gubernur berpesan agar gerakan ini juga dapat diikuti dengan sepenuh hati, sehingga dalam diri akan tumbuh rasa ketentraman.

“Saya kira kalau kita naik, kita akan lihat bulan, kita lihat bintang, kita lihat matahari. Semakin tinggi kita naik, menjelajahi, maka semakin dalam kita akan menjelajahi jiwa dan perasaan kita sendiri karena itu, selamat pada pencanangan acara ini, mudah-mudahan bisa bersinergi,” ungkap Gubernur Zul saatt meresmikan secara langsung Sembalun Seven Summits.

Ia berharap kegiatan ini  mendatangkan keberkahan buat daerah serta membantu ekonomi masyarakat.

“Dan membahagiakan kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara ini kita luncurkan, mudah-mudahan sukses di kemudian hari,” kata Gubernur.

Tantangan menaklukkan 7 gunung

Di sela acara, Plt. Kadispora NTB, Drs. H. Surya Bahari menjelaskan, meski pandemi Covid-19 masih terasa, tapi sebagai seorang pemuda dalam meniti masa depan harus tetap optimis.

Dikatakan, puncak acara Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan di Sembalun yang dirangkai dengan kegiatan launcing Sembalun seven Summits.

“Konsep ini adalah konsep pertama di Indonesia yang bernuansa wisata petualangan, pendakian gunung berupa tantangan menaklukkan 7 gunung di kawasan Sembalun Lombok Timur,” ujarnya.

Melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, menjadi titik balik untuk kembali mengejar peran pemuda untuk membangkitkan gairah dan semangat masyarakat untuk kembali beraktivitas, bekerja dan berwirausaha serta mengabdi meski di situasi pandemi seperti saat ini.

“NTB saat ini sangat membutuhkan karya-karya kreatif dan terbaik hasil olahan pikiran, rasa karsa pemuda-pemudanya, hasil karya-karya asli putra putri kita dalam berwirausaha, inilah yang nantinya  akan memperkuat daya saing daerah kita di kancah nasional, maupun internasional,” tuturnya.

Pada bidang kepemudaan, misi NTB sejahtera dan mandiri, dituangkan dalam program upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecukupan hidup pemuda. Khususnya industri olahraga dan industri kreatif, untuk mendukung event MotoGP yang akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang.

“Kami menjadi pencetak wirausaha muda yang terstruktur, sistematis dan masif, menuju iklim kewirausahaan yang kondusif, dapat kami wujudkan mulai detik ini. Mari mulai saat ini kita berkontribusi menghasilkan karya-karya terbaik hasil olah pikiran dan jiwa kita,” ujarnya.

DIharapKn, semangat para pemuda 92 tahun yang lalu, harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia untuk bangsa dan tanah air tercinta.

“Keberhasilan pemuda terdahulu menyatukan hati dan fikiran bangsa indonesia terus harus oleh para pemuda Indonesia dengan meyakinkan harapan akan masa depan kita yang lebih baik dan lebih gemilang,” tutupnya.

Giat tersebut juga turut dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati Lombok Timur, Forkopimda Prov. NTB, Sekda Prov. NTB, Asisten I Prov. NTB, Dispar Prov. NTB, Dinas LHK dan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

Rr/HmsNTB

Membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –

Tujuh kabupaten/kota di Provinsi NTB saat ini sedang menyambut pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada).

Terkait hal tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah rutin bersilaturahmi mengunjungi desa-desa, mengajak masyarakat agar ikut menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung.

Begitu juga saat Gubernur mengunjungi Desa Pendua, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Jum’at (23/10/20), dengan hangat dan penuh kekeluargaan Bang Zul mengajak masyarakat agar dewasa dalam menyambut pesta demokrasi tahun ini.

“Kita sedang di dalam nuansa Pilkada, oleh karena itu pastikan bahwa desa kita, dusun kita, Lombok Utara ini kondusif, aman dan tertib. Tidak boleh karena perbedaan calon yang kita dukung, tidak boleh karena perbedaan partai yang kita usung, membuat kita kehilangan kehangatan persaudaraan,” ucap Bang Zul.

Menurutnya, pilihan yang berbeda dalam Pilkada merupakan suatu hal yang lumrah. Bahkan, Pilkada merupakan siklus untuk mengingatkan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan yang sesungguhnya.

Selain itu, Bang Zul berjanji kebiasaan mengunjungi desa-desa dan bercengkrama dengan masyarakat akan terus dilakukan. Sebab membangun NTB Gemilang membutuhkan sinergi dan kekompakan dari pemerintah dan juga masyarakat.

“Sebelum jadi Gubernur, kami dulu berjanji kepada masyarakat bahwa kalau kami jadi pemimpin baru di NTB ini, kami akan tetap setia untuk menyapa masyarakat berkunjung ke Pondok Pesantren, datang ke desa-desa, dusun-dusun, menjumpai tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya sebagai kecintaan kita pada masyarakat,” jelasnya.

Hal ini disebut Bang Zul sebagai bukti bahwa pemimpin tidak boleh melupakan masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin baginya ialah orang yang dengan kerendahan hati dan penuh kesetiaan dalam melayani masyarakat.

“Mudah-mudahan ini bukan menjadi kedatangan kita yang terakhir di Desa Pendua ini,” lanjut Bang Zul.

Ia berharap, tiap desa di NTB memiliki Kepala Desa yang visioner dan penuh semangat dalam mengabdi dan membangun desanya.

Bang Zul optimis desa-desa di NTB kedepannya akan semakin maju apabila dipimpin oleh kepala desa yang mumpuni.

Membawa manfaat

Sebelumnya, Kepala Desa Pendua, H. Abu Agus Salim Tohiruddin menyebut kehadiran Gubernur ke Desa Pendua hari ini tak disangka-sangka. Ia menganggap kedatangan orang nomor satu di NTB itu merupakan sebuah bukti bahwa Gubernur ialah sosok yang akrab dan merangkul semua elemen masyarakatnya.

“Tentu sekali kehadiran Gubernur akan membawa banyak manfaat di desa Pendua ini,” ujarnya.

Agus Salim mengungkapkan, Desa Pendua menjadi salah satu desa termuda yang ada di Lombok Utara. Sama seperti kebanyakan daerah di NTB, desa ini menjadikan pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utamanya.

Tak hanya itu, saat ini Desa Pendua sedang fokus membudidayakan ikan air tawar dan pengembangan komoditi unggulan tanaman hortikultura. Dengan hal ini, tentu saja sektor pangan menjadi hal yang menonjol di Desa Pendua.

“Jadi Alhamdulillah program-program dari Kementerian Pertanian juga ada, dari provinsi juga banyak dan beberapa tahun yang lalu tahun 2018 dan 2019 putra-putri dari Desa Pendua secara berurutan terpilih sebagai Pemuda pelopor tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pangan,” terang Agus Salim.

Ia pun berharap, kedatangan Gubernur dapat menjadi penyemangat warga yang ada di Desa Pendua. “Ini adalah awal yang baik, karena silaturahmi pasti akan membawa manfaat yang baik bagi kita semua,” kata Agus Salima.

Turut pula mendampingi Gubernur dalam silaturahmi kali ini, Kepala BPBD Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda NTB dan Kepala STIPark NTB Banyumulek.

Rr/HmsNTB

MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand

LOTENG.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc didampingi Asisten Bidang Perekonomian, membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor ) Kerjasama Kementerian/Lembaga/dunia usaha, Pemda dan percepatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Novotel, Lombok Tengah, Kamis (22/10/20).

Rakor bertema “Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Mandalika” itu, untuk memastikan persiapan event MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berjalan sesuai berjalan baik, serta membahas destinasi prioritas untuk wisata nasional.

Gubernur berharap agar Rakor ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini berbuah manis bagi kita semua. Saya kira kita semua on the right track walaupun adal hal-hal yang masih kurang kita koordinasikan agar menemukan solusi yang terbaik”, kata Bang Zul, sapaan akrabnya.

Bang Zul mengapresiasi keseriusan Pemerintah Pusat, untuk membantu persiapan MotoGP di Mandalika yang akan dihelat tahun depan tersebut.

“Jadi luar biasa usaha pemerintah pusat dan saya melihat usaha pak Deputi juga luar biasa”, ungkapnya.

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan persiapan bisa dilaksanakan semakin cepat dan segala kekurangan agar bisa diatasi secara bersama sama.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu menyampaikan, MotoGP yang akan terselengara di KEK Mandalika, harus mampu lebih baik dari penyelenggaraan MotoGP Thailand.

“Harapannya adalah Mandalika bisa lebih baik dari Thailand, baik dari sisi akomodasinya, maupun aksesibilitas,” ungkap Deputi.

Dalam pembangunan MotoGP Mandalika ini, Deputi Odo menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan.

“Jangan sekali kali merugikan masyarakat karena pembangunan bukan mengenai hanya fisik saja, tapi masyarakat yang ada tinggal disekitarnya bisa merasakan manfaatnya, tentunya harapan besar kita terhadap ITDC,” ungkapnya

Lebih jauh, top destination yang disandang oleh Mandalika diharapkan mampu memberikan yang terbaik, terlebih dalam membangun destinasi harus berkualitas dan melebihi Thailand.

Sehingga Rakor yang terlaksana tersebut diharap mampu menyelesaikan masalah-masalah dan menjadi wadah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Derah maupun pihak ITDC.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Perwakilan dari ITDC, Perwakilan dari Kementerian PUPR, Perwakilan dari PT. Telkom dan PLN.

Rr/HmsNTB