Literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks

MATARAM.lombokjournal.com  —

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bakohumas se-NTB dengan tema “Melawan Hoaks menuju NTB Gemilang”, berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang membuka Rakor Bakohumas se-NTB mengajak seluruh elemen bersatu menangkal hoaks.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini meminta seluruh lembaga serta media yang ada di NTB untuk memberikan informasi baik, yang dapat memberikan efek positif dan semangat bagi masyarakat NTB.

“Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, yang namanya hoaks bukan masalah mudah untuk kita lawan, buktinya sudah nyata di depan mata kita,” ungkapnya.

Umi Rohmi menilai, kurangnya literasi yang baik menjadi kendala utama menangkal hoaks. Masyarakat mudah termakan hoaks karena tidak menelaah secara utuh suatu informasi, serta mencari kebenaran dan keabsahan informasi tersebut.

“Pandemi Covid-19 ini saja contohnya, hal yang tidak gampang untuk kita lawan penyakit ini. Melawan virus ini konsepnya mudah, akan tetapi praktiknya tidak mudah. kenapa tidak mudah? Karena hoaks bertebaran di sana-sini,” terang Umi Rohmi.

Ia melanjutkan, hoaks menjadi mudah diterima dan mudah dipercaya dikarenakan kemasan dan cara penyampaiannya. Untuk itulah literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks.

“Rumusnya kita semua sudah tahu, tetapi masalahnya ada yang percaya dan tidak percaya, yang kemudian orang tidak percaya ini membuat berita yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kita sajikan sebenarnya. Akhirnya kacau semua, jadi ini bukan masalah mudah, ini memang butuh kesungguh-sungguhan dan sinergi kita,” jelasnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap seluruh lembaga dan media kompak memberikan informasi dan berita yang menarik bagi masyarakat. Hal tersebut diakuinya tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, media dan masyarakat, Ia optimis hal ini dapat diwujudkan.

“Beritanya menjadi sesuatu yang membuat masyarakat menjadi optimis, di masa susah ini masyarakat butuh optimisme, masyarakat butuh nafas, masyarakat butuh semangat supaya bisa bertahan hidup, bisa terus melangkah dimasa susah ini dan tetap semangat untuk maju,” pungkas Umi Rohmi.

Sinergi lembaga kehumasan

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Sebelumnya melaporkan, Bakohumas Provinsi NTB merupakan wadah untuk menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh lembaga kehumasan serta Dinas Kominfotik di seluruh NTB.

“Untuk membangun sinergitas dan kolaborasi di dalam rangka kita memberikan kabar-kabar terbaik, informasi-informasi baik untuk membangun wacana, untuk membangun NTB yang positif, NTB yang betul-betul memberikan arah kebaikan dan kemaslahatan untuk NTB yang gemilang,” ucapnya.

Najam menjelaskan, saat ini seluruh sumber data dan informasi terdapat di kabupaten/kota se-NTB. Bakohumas Provinsi NTB melakukan elaborasi, mengolah informasi tersebut menjadi berita baik yang dapat dikonsumsikan kepada masyarakat.

“Sehingga bias atau noise dari berita dan informasi itu, jangan sampai mengganggu kondusifitas, iklim investasi dan keberlangsungan dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan kita di Provinsi NTB ini,” tambah Najam.

Ia juga turut mengajak seluruh jajaran Humas dan Diskominfotik se-NTB kompak bersama-sama menjaga daerah agar tidak termakan oleh hoaks atau fitnah. I

Dikatakan, tidak mungkin Bakohumas Provinsi NTB dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dan sinergi dari kabupaten/kota.

“Karenanya, harus ada kesatuan gerak langkah kita, harus ada satu visi dan pikiran kita untuk membangun berita-berita baik di Provinsi NTB ini,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

Doni mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja luar biasa

LOTENG.lombokjournal.com –

Dalam kunjungannya ke NTB, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, berlangsung di Novotel Lombok Tengah, Jum’at (13/11/20).

Seluruh Deputi dan Pakar BNPB ikut dalam rakor ini, baik langsung dan juga melalui virtual. Tak ketinggalan, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov beserta seluruh Satgas Covid-19 NTB turut menghadiri dan mendengarkan perkembangan serta arahan jajaran BNPB di dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Doni Monardo, juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI mengarahkan, agar koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat terus ditingkatkan.

Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, penanganan Covid-19 di tiap daerah dapat semakin terlihat progresnya.

“Hal-hal yang sudah baik ini harus kita jaga, namun yang masih belum optimal, perlu dilakukan langkah-langkah integrasi,” ucapnya.

Doni juga menyinggung peningkatan kasus positif Covid-19 yang terdapat di Pulau Sumbawa belakangan ini. Ia menilai disinilah peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama didalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

“Tokoh agama memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan kami yakin himbauan dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama ini sangat efektif dan mujarab, sehingga bisa ditaati oleh masyarakat,” jelas Doni.

Hal ini tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu saja, melainkan harus secara rutin. Ia yakin dengan persatuan dan kekompakan masyarakat, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi dengan baik. Menyampaikan pesan Presiden RI, Joko Widodo, Ia mengajak masyarakat agar tidak lengah dan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Ini adalah modal utama bangsa kita, ini adalah kekuatan bangsa kita, kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

Doni kemudian mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja dengan luar biasa.

Ia berpesan kepada seluruh masyarakat NTB untuk terus menjaga Iman, Aman dan juga Imun.

“Hanya itulah kunci kita dalam menghadapi Covid-19 ini, kita tidak tau kapan pandemi ini akan berakhir, bisa jadi akan semakin panjang dan tentunya kita membutuhkan kesabaran, kekompakan satu sama lainnya untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 ini,” pungkas Doni.

Pemprov NTB Perkuat Sinergi

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di NTB.

Dikatakannya, Pemprov bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan berbagai upaya menekan angka Covid-19 di NTB. Sosialisasi terus dilakukan guna menjalin sinergi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat.

Wagub menyoroti Revisi 5 Peraturan Kemenkes yang diungkapkannya cukup menyulitkan di dalam melakukan swab. Dalam revisi tersebut, Orang Tanpa Gejala (OTG) dikatakan tidak perlu melakukan swab meskipun ada kemungkinan telah melakukan kontak dengan penderita Covid-19.

“Ini yang sering menjadi alasan masyarakat untuk menolak untuk diswab karena tanpa gejala walaupun kontak erat. Jika dulu, mau ada gejala atau tidak, itu langsung di swab karena memang aturannya begitu,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi menjelaskan, saat ini Pulau Sumbawa memang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Sebelumnya Pulau Lombok mengalami hal serupa, namun berkat penanganan yang baik, Pulau Lombok saat ini memiliki presentase kesembuhan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata nasional.

Selain itu, Umi Rohmi juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan antisipasi sedini mungkin dari masyarakat terhadap Covid-19 disebutnya akan dapat mengurangi risiko yang lebih parah lagi.

“Ini yang kami jaga ke depan, bagaimana orang mau cepat melaporkan dirinya bila tergejala itu jangan didiamkan, menunggu parah baru lapor ke Dinas Kesehatan. Ini yang terus kita dorong dan edukasi agar di Pulau Sumbawa ini jangan sampai presentasenya tinggi seperti Mataram, Lombok Barat dan juga Lombok Tengah,” terangnya.

Begitu juga dengan penerapan Perda No. 7 tahun 2020 terkait Penanggulangan Penyakit Menular yang diimbaunya agar lebih masif ditegakkan.

Ia menyadari berbagai kesulitan yang ada selama penegakkan Perda, terlebih hal tersebut merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Wagub mengapresiasi aparat kepolisian yang begitu luar biasa mengawal jalannya Perda.

“Ini memang sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk menegakkan Perda diseluruh lokasi, namun dari waktu ke waktu terus kita berusaha,” lanjut Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras lagi di dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Komunikasi dan sinergi dari lingkup terkecil yakni desa harus sungguh-sungguh digencarkan.

Termasuk juga menangkal berbagai hoaks dan berita-berita negatif yang terkadang menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat.

Rr/HmsNTB

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional

 MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB masih sering terjadi.

“Jumlah kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB tahun 2020 ini, mencapai 70 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty, Kamis (12/11/20) di Mataram.

Puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi terhitung sejak Januari hingga November. Kasus paling banyak yang ditangani adalah kasus kekerasan terhadap anak.

“70 kasus tersebut diantaranya terjadi di Mataram dengan 18 kasus, Lombok Barat 22 kasus,Lombok tengah 11 kasus, Lombok Timur 7 kasus, Lombok Utara 3 kasus, Sumbawa 2 kasus, Sumbawa Barat 1 kasus, Kota Bima 2 kasus serta Kabupaten Bima 4 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty.

Selain kasus anak, DP3P2KB Provinsi NTB juga banyak menangani kasus Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT).

Rincian jenis kekerasan yang terjadi di NTB yakni, pelecehan seksusual sebanyak 6 kasus, KDRT 10 kasus,TPPO 3 kasus, penelantaran 9 kasus, Hak asuh anak 4 kasus, Penelantaran anak 4 kasus,Kekerasan Physikis 19 kasus, Eksploitasi anak 1 kasus, kekerasan  fisik 6 kasus dan lain- lainnya sebanyak 8 kasus.

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional. Namun dengan upaya pencegahan yang tetap dilakukan, saat ini NTB berada di rangking ke tujuh.

“Dulu kita ada di peringkat kedua namun dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini NtB berada di peringkat 7 se Indonesia,” tegasnya

Husnanidiaty menegaskan, adanya Peraturan Daerah (Perda) perkawinan usia anak yang sudah disahkan cukup membantu untuk mencegah kasus perkawinan usia anak di daerah ini.

Karena dengan adanya payung hukum tersebut, Pemda memiliki dasar hukum untuk melakukan pencegahan terutama pencegahan kasus kekerasan.

Aya

Pemprov NTB bersama dengan Pemkab Sumbawa akan berupaya menuntaskan bantuan perumahan warga yang terbakar

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mengunjungi lokasi kebakaran di Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa  Selasa (10/11/20).

Gubernur bersama rombongan mengunjungi desa tersebut setelah menempuh perjalanan dengan medan yang cukup berat, terlebih di musim hujan ini.

Kebakaran yang terjadi hari Sabtu (07/10/20) pada pukul 16.10 Wita lalu mengakibatkan 120 unit rumah terbakar, mengakibatkan 280 jiwa terdampak akibat musibah kebakaran tersebut berdasarkan laporan dari kades setempat.

Kebakaran berawal dari meledaknya aki di salah satu rumah warga. Karena sebagian rumah warga terbuat dari kayu, api cepat membesar dan menyebar ke rumah warga lainnya.

Warga pun bergorong royong memadamkan api yang terus menyebar kemana-mana. Namun banyak barang dan isi rumah tidak dapat diselamatkan.

“Pemprov NTB akan terus membantu masyarakat Batu Rotok,” ungkap Gubernur saat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak musibah kebakaran.

Bantuan yang diberikan seperti pakaian, tenda, makanan, perlengkapan kebutuhan bayi dan lainnya.

BACA JUGA;

• Gubernur Jadi Tumpuan Harapan, Bagi Korban Kebakaran di Batu Rotok
• Korban Kebakaran Batu Rotok, Selain Rumah Juga Fasilitas Dasar Jadi Atensi Pemda

Tak lupa, Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut mendo’akan serta meminta masyarakat untuk tetap bersabar sambil menunggu bantuan pembangunan perumahan.

“Insya Allah dalam waktu dekat, bantuan perumahan warga akan ditunaikan, mohon do’a,” tambah Bang Zul.

Gubernur mengatakan, pihaknya di Pemprov NTB bersama dengan Pemkab Sumbawa akan berupaya menuntaskan bantuan perumahan warga yang terbakar tersebut.

Karena rumah merupakan kebutuhan dasar warga yang harus ada.

Rr/HmsNTB

Di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB memastikan, beredarnya  surat  terkait permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 kepada perusahaan swasta yang beroperasi di NTB adalah hoaks atau kabar bohong.

Surat yang mencatut nama Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah tersebut beredar di sejumlah media sosial dan sejumlah WhatsApp group, Selasa (10/11/2020).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut.

Kalau menyangkut urusan anggaran Pilkada, sesungguhnya sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

“Tidak benar Gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Najamuddin Amy, Selasa  (10/11/20).

Najamuddin mengatakan, sesaat setelah surat tersebut beredar, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi.

Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain.

Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoax yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” katanya.

Ia mengharapkan, agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi. Apalagi yang belum pasti kebenarannya.

Najam mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

“Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” katanya.

Diketahui, di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Surat tersebut ditujukan ke Presdir PT.SMS.  Dalam sepotong surat tersebut tertulis nama Gubernur Zulkieflimansyah yang dicatut oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.

Terkait dengan anggaran Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD.  Dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir. Dan memang tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD dan itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak.

Dari situs resmi KPU NTB terlihat, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPU kabupaten/kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147.368.100.000.

Perinciannya adalah Kabupaten Bima 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Kota Mataram Rp. 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara, Rp. 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000.

Rr/HmsNTB

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK, bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal

MATARAM.lombokjournal.com –

Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi program prioritas pemerintah.

Selain NTB berpenduduk mayoritas muslim, akses keuangan yang mudah dan murah bagi masyarakat diharapkan dapat memulihkan ekonomi secara umum dengan bergeraknya ekonomi kerakyatan.

Selain itu, literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi tanggungjawab penuh OJK dalam membangun industri jasa keuangan di NTB.

“Saya yakin komitmen OJK NTB dalam membantu perekonomian NTB. Bank Wakaf Mikro ini penting untuk jadi program prioritas OJK membantu masyarakat mengakses lembaga keuangan yang selama ini lebih percaya kepada rentenir karena mudah mendapatkan pinjaman,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri peresmian Gedung baru OJK di Mataram, Senin (09/11/20).

Menurutnya, dua hal tersebut merupakan tugas penting OJK NTB bersama stakeholder industri jasa keuangan NTB lainnya, seperti perbankan untuk benar benar mewujudkan keberpihakan akses keuangan bagi masyarakat bawah dengan cara yang tidak komersil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat dari dampak pandemi Covid – 19 bisa dipercepat, dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.

OJK menawarkan, perekonomian NTB bisa didorong dengan membangun kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.

OJK sudah secara rutin memberikan dukungan dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai program UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.

“Sembilan tahun OJK yang akan berulang tahun pada bulan ini bisa dirasakan denyutnya oleh masyarakat dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat dalam mendukung perekonomian yang baik. Potensi NTB di empat sektor tersebut akan terus kita gali dan kembangkan terutama di masa pandemi seperti sekarang. Intinya tidak boleh berpasrah dengan situasi”, ujar Wimboh.

Ia menilai, meski secara nasional nilai kredit turun, namun NTB mengalami kenaikan satu persen. Hal ini harus menjadi indikasi dan dapat dapat ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya oleh perbankan dan lembaga keuangan lain.

Data OJK menyebutkan, hingga 5 Agustus 2020 realisasi kebijakan restrukturisasi kredit di NTB sudah mencapai Rp1,35 triliun untuk 23.045 debitur Bank Umum.

Debitur BPR yang mendapatkan restrukturisasi 5.157 debitur dengan nilai Rp252,66 miliar.  Sedangkan restrukturisasi pembiayaan di NTB sudah diberikan kepada 50.888 kontrak dengan nilai Rp1,38 triliun.

Secara nasional kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa.

Hingga 5 Oktober 2020  realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK. Tujuanya, menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Model bisnis Syariah dengan imbal bagi hasil tiga persen per tahun ini dananya dikumpulkan dari donator perorangan atau perusahaan yang memiliki kepedulian dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan paket pembiayaan satu sampai tiga juta rupiah bagi masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki usaha produktfi.

Salah satu strateginya adalah membangun BWM di pesantren pesantren bagi masyarakat sekitar.

“Gedung baru OJK NTB ini adalah salah satu sarana kontribusi OJK untuk fasilitas dan pelayanan OJK yang lebih baik”, tutup Wimboh.

Rr/HmsNTB

Perlakuan itu membuat banyak orang ingin menjadi Walikota, Gubernur maupun Presiden

LOBAR.lombokjournal.com –

Safari Subuh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengunjungi masjid Umar Ibnu Khattab, Kediri, Minggu (08/11/20)..

Dalam kesempatan Safari Subuh kali ini, Gubernur minta agar masyarakat tidak menganggap pemimpin itu raja.

“Hakikat pemimpin itu melayani masyarakat, bukan dilayani. Tapi kebanyakan kita melayani Gubernur atau walikota seperti raja,” ujar Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengungkapkan, perlakuan seperti itu yang membuat banyak orang ingin menjadi Walikota, Gubernur maupun Presiden.

“Bukan karena gajinya. Gajinya kecil, tapi perlakuan seperti raja itu yang mahal,” kata Bang Zul.

Pada momentum maulidi, Bang Zul juga minta kepada masyarakat khususnya Jamaah Ta’lim Al.Aqso untuk terus meneladani Rasulullah yang memiliki sifat kesederhanaan dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Dalam waktu dekat, NTB akan menjalankan Pemilukada serentak di beberapa kabupaten/kota, Ia berharap masyarakat dapat menetukan pilihannya dengan benar dan berharap pemimpin yang terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat.

Gubernur berpesan,  dalam Pemilukada ini masyarakat harus tetap menjaga ukuwah kebersamaan kita, tidak menciptakan perpecahan ataupun keributan antar masyarakat kita

“Kita jangan terlalu serius menghadapi Pilkada ini hingga menimbulkan permusuhan di antara kita gara-gara beda pilihan namun tetaplah dalam kebersamaan dan persaudaraan,” pesannya.

Rr/HmsNTB

Prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional

MATARAM.lombokjournal.com  —

Dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, pembangunan tidak hanya dilihat dari angka. Tapi ada proses besar menghadirkan kemampuan masyarakat.

Dan salah satu jalan untuk mengupgrade kemampuan masyarakat adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDdes).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc, menyampaikan itu saat mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam acara Sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020, di Hotel Golden Palace, Sabtu (07/11/20).

“Kami membayangkan semua produk lokal itu, etalasenya ada di BUMDes. Setelah ini pak menteri akan kami ajak mengunjungi yang namanya Mahadesa, dan maju tidaknya sebuah desa tergantung BUMDesnya,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul menegaskan, jika BUMDes tidak berjalan baik, akan sulit bagi masyarakat mencapai kemakmuran berbasis desa.

Begitu juga pengangguran serta kemiskinan akan tetap ada. Tapi jika BUMDesnya maju, lapangan pekerjaan masyarakat lebih banyak tercipta dan Bumdesnya harus terkoneksi dengan IT.

“Produk UMKM kita yang sudah muncul ini, akan dibeli oleh BUMD Provinsi dan disitribusi ke BUMDes – BUMDes kita. Mudah – mudahan ikhtiar panjang ini akan menghasilkan keajaiban di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Sosialisasi pioritas dana desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam kesempatan sosiaisasi itu menyampaikan, Permendesa No.13 tahun 2020 merupakan  tindak lanjut atas perintah Undang-undang, tiap tahunnya Kemendes PDTT mengeluarkan kebijakan terkait prioritas penggunaan dana desa.

Menurutnya, pembangunan di desa selalu bertumpu pada dua hal, yakni upaya peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia.

Sehingga, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia.

“Itu sudah jelas peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi desa. Bukan peningkatan ekonomi aparatur desa,” tegasnya.

Kata Menteri, prioritas penggunaan dana desa akan mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Permendesa 13 tahun 2020 ini dilatar belakangi oleh pemikiran engan model pembangunan nasional yang didasarkan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs.

Tujuannya  menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan, yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

“Di SDGs desa menjadi 18 karena memang dari kondisi obyektif yang kita lihat, didalam SDGs global maupun nasional belum memberikan ruang yang cukup bagi kearifan lokal. Padahal, ini sangat penting di dalam prosesi pembangunan desa. Itulah makanya kita tambahi versi Kemendes PDTT yaitu SDGs ke 8 yakni kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif,” katanya.

Adapun 18 poin dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera.

Keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tanggapan perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut.

Yang kelima belas, desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa, dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Menurut Menteri, prioritas penggunaan dana desa 2021 untuk pencampaian SDGs desa akan diarahkan untuk, yang pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa yang isinya pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma.

Lalu penyediaan listrik dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

“Yang kedua, kita arahkan untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa yang isinya pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu pengembangan desa wisata dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Dan yang ketiga diarahkan untuk adaptasi kebiasaan baru yang isinya desa aman Covid -19,” katanya.

Dikaatakan, mekanisme penggunaan dana desa 2021digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu dikerjakan secara swakelola dan digunakan untuk pembiayaan permodalan BUMDes atau BUMDesma.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa harus dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

“Masyarakat desa harus mengawal usulan prioritas penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa,” tegas Abdul Halim.

Sosialisasi itu selain dihadiri Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah, juga sejumlah pejabat dari Kabupaten dan Pemerintah Desa serta sejumlah pegiat desa lainnya se-Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB

LOTENG.lombokjournal.com —

Proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan event Internasional MotoGP 2021 di Mandalika Lombok Tengah, harus memprioritaskan sumber daya lokal.

Mulai dari potensi tenaga kerja hingga perberdayaan bahan lokal milik masyarakat setempat.

Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, Febry Calvin Tetelepta menegaskan itu, saat pemimpin rapat koordinasi (rakor) Progres Pembangunan KEK Mandalika dan Persiapan Event MotoGP 2021 Mandalika bersama Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Kamis (05/11/20),, di Kantor ITDC, Komplek Masjid Nurul Bilad KEK Pariwisata Mandalika Kuta.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, bahwa memberdayakan potensi lokal harus terus dimaksimalkan,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta.

Selain Sumber Daya Manusia (SDM), potensi Sumber Daya Alamnya juga harus benar-benar diberdayakan.

Termasuk ITDC sebagai pengelalola KEK harus bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan SDM lokal di NTB.

“Datangkan tenaga ahli atau tenaga teknis untuk membina dan melatih mereka sehingga terampil dan dapat dipekerjakan dimanapun,” tegas pria kelahiran Ambon ini.

Selain itu, mantan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF)  ini menegaskan, kehadiran ITDC dan adanya event MotoGP dapat membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat sekitar, termasuk se NTB.

Prioritaskan produk usaha lokal (UMKM) masyarakat. Sehingga event ini dapat dirasakan ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Itu pesan, Presiden bekerjasamalah dengan UMKM dan Pemda untuk ikut membangun usaha masyarakat selevel dengan brand interbasional,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan kembali, pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk MotorGP ini harus terus berjalan. Namun bila ada masalah dan kendala tetap diselesaikan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Sekali lagi selesaikan dengan baik dan jangan merugikan masyarakat,” tutupnya.

Pesan yang sama disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, bahwa gelaran MotoGP 2021 dapat mengangkat citra produk lokal.

“Inilah manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di NTB,” kata Doktor Zul sapaannya.

Doktor Zul juga menyampaikan, pemberdayaan masyarakat juga terus digenjot oleh Pemerintah pusat untuk masyarakat sekitara KEK Mandalika. Diantaranya bantuan pembangunan industri peternakan melalui 1.000 desa Sapi. Sehingga saat event akbar MotorGP

dapat menyugukan destinasi alternatif di sekitar lingkaran Kuta. “Ini juga bagian dari pemberdayaan SDM dan SDA untuk masyarakat sekitar,” tutur mantan Anggota DPR RI ini.

Selain itu Gubernur juga menyampaikan, kerjasama dan sinergi untuk kelancaran pembangunan KEK Mandalika sangat baik terjalin antara lembaga dan instansi Pemrov. NTB, Aparat penegak Hukum, Pemda dan semua pihak.

Sehingga, lanjut Doktor Zul, sinergi dan kekompakan ini yang selama ini  menyukseskan pembangunan dan menyelesaikan sumbatan informasi dilapangan.

Tujuannya sama, agar pelaksanaan event ini berjalan sesuai jadwal dan scedul sampai dengan hari pelaksanaan.

“Harapan kita bersama event akbar Internasional ini dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan sirkuit MotoGP Mandalika terindah di dunia,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Managing Director ITDC Mandalika, Karioka menyampaikan akan segera menyelesaikan permasalahan lahan di kawasan KEK terutama lahan yang dilalui treck dan jalan menuju sirkuit.

Menurutnya ada 3 type Masalah lahan yaitu, lahan yang masih dimiliki warga, lahan yang diclaim dan lahan yang akan direlokasi. Jadi ada sebagian warga yang menyadari menempati lahan ITDC. “Nah mereka ini bersedia di relokasi di area yang telah disediakan dengan fasilitas rumah yang akan dibangun secara bertahap,” jelasnya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kapolda NTB, Kejati, Danrem 162/WB, Sekda NTB, Asisten II Setda NTB, BPJN, Kanwil BPN, BPPJK NTB, Sekda Lombok Tengah, dan Mandalika Grand Prix Association.

ikp@diskominfotik_ntb

Pemerintah berupaya memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan

MATARAM.lombokjournal.com —

Penetapan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 yang nominalnya sama dengan UMP tahun 2020, berdasarkan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

“Sudah disepakati bersama dan besarannya tetap (Rp. 2.183.883,-),” ucap Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat konferensi pers di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Rabu (04/11/20).

Lalu Gita menegaskan, keputusan penetapan UMP tahun 2021 di NTB tidak lepas dari pengaruh bencana non alam yang tengah melanda saat ini.

Harus disadari,  yang terdampak bukan hanya di kalangan pekerja saja, melainkan hingga pengusaha dan juga masyarakat umum.

“Yang terdampak itu kolektif, bukan pekerja saja tetapi pengusaha juga terdampak. Oleh karenanya pengusaha juga membutuhkan perlindungan, maka pemerintah memberikan apa yang disebut sebagai relaksasi-relaksasi kebijakan perpajakan dan lain sebagainya,” terangnya.

Dikatakan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk memberikan perhatian yang berimbang bagi semua kalangan.

Salah satunya Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang ditujukan kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat pula pekerja-pekerja yang tidak dapat bekerja atau bahkan diberhentikan.

“Bukan main pekerja kita, bukan main pengusaha kita yang sudah menerapkan hubungan industrial Pancasila, kita saling melindungi kemanusiaan yang adil dan beradab dan kesejahteraan sosial sama-sama kita perjuangkan,” kata Lalu Gita.

Seluruh kalangan kompak dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Menurutnya, makin cepat pandemi berakhir, maka akan semakin cepat pula geliat perekonomian bangkit dan maju kembali.

“Yang terpenting, bagaimana kita sama-sama segera menuntaskan Covid-19 ini, mari ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat, Nurut Tatanan Baru supaya dunia usaha bangkit lag. Kalau itu terjadi kesejahteraan pekerja Insya Allah akan terjamin,” kata Lalu Gita.

Penetapan UMP ada dasar hukumnya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. T. Wismaningsih Drajadiah menjelaskan jika penetapan UMP sendiri memiliki siklus lima tahunan. Dimana siklus pertama terhitung sejak tahun 2016 dan berakhir tahun 2020.

Untuk siklus kedua dimulai tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2025.

Tiap siklus besaran nilai UMP ditentukan oleh hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Begitu juga dengan penetapan UMP tahun 2021 yang seharusnya berdasarkan hasil survei tahun 2020.

“Mengingat bencana non alam maka hasil survei KHL yang dilakukan oleh BPS belum mendukung sehingga belum bisa dijadikan landasan penetapan upah minimum tahun 2021,” ungkap Hj. Wisma.

Ia juga mengatakan, penetapan UMP telah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.

Diantaranya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Hj. Wisma melaporkan,  dari 30 provinsi yang sudah menetapkan UMP, 5 provinsi menaikkan UMP untuk tahun 2021. Sementara itu, 25 provinsi lainnya menetapkan UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020.

“Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun lalu untuk besaran upah minimum tahun ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja,” jelasnya.

Konferensi pers tersebut juga turut dihadiri Dewan Pengupahan Provinsi NTB, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) NTB dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB