Di Provinsi NTB ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak-anak dan generasi mendatang harus dilindungi dari aksi kekerasan dan radikalisme.

Salah satu benteng perlindungan tersebut yaitu ketahanan keluarga. Dari keluarga akan lahir anak-anak soleh, anak yang kreatif, anak yang mencintai Tanah Air, dan tidak mengedepankan egoisme.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu saat memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (19/11/20).

“Jika dalam keluarga sudah terbangun etos kerja yang baik, cara berkomunikasi yang baik, InsyaAllah banyak masalah negeri ini bisa kita tangani bersama,” kata Wagub.

Wakil Gubernur mengemukakan sejumlah alasan kenapa anak perlu dilindungi. Pertama, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, diberikan perhatian yang baik, serta dijauhkan dari tindakan kekerasan, apalagi terjerumus ke terorisme.

“Anak merupakan anugerah yang dititip kepada kita semua, untuk dijaga dan diperhatikan dengan baik,” ungkap Wagub.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai  dianggap remeh.

Di Provinsi NTB sendiri, ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh.

Melalui Posyandu Keluarga, pemahaman masyarakat  tentang ketahanan keluarga akan semakin baik, karena ada edukasi tentang masalah-masalah lingkungan di desa masing-masing.

“Kita ingin seluruh program-program tersebut menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa,”harap Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Alasan kedua mengapa anak perlu dilindungi, karena alasan filosofi bahwa ada jaminan dari negara yakni Pasal 28B (2) UUD 45 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan hak asasi adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah. Karena anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang maka harus dicegah bila ada hal hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak,” lanjut Wagub.

Untuk itu, upaya untuk melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu semua menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat terutama orangtua.

“Tanggungjawab pemerintah dan pemda adalah memberikan penanganan dengan cepat termasuk memberikan pengobatan terhadap fisik,  psikis dan sosial serta melakukan upaya pencegahan, juga penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikologis pun diperlukan pada saat pengobatan, termasuk memberikan bantuan sosial jika anak dimaksud berasal dari keluarga tak mampu,” tambah Umi Rohmi.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Seluruh program telah dirancang dan disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu (18/11/20).

“Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatanganan dokumen tersebut.

KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi ini berharap, seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan membawa Provinsi NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD.

“Harapan tentunya seluruh apa yang kita lakukan, program-program yang ada maupun juga termasuk pokir dewan, kita harapkan bisa mengerucut kepada tujuan bagaimana kita wujudkan NTB yang gemilang dari program-program yang ada yang kita rencanakan bersama,” tuturnya.

Ingatkan Protokol Kesehatan

Tak lupa, Umi Rohmi dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 di provinsi NTB.

Kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi salah satu jalan terpenting dalam mengurangi angka positif Covid-19.

“Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dari itu, penegakan protokol Covid ini menjadi sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita kampanyekan,” ucapnya.

Ia minta kepada segenap pejabat yang hadir untuk turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat utamanya di sekitar lingkungan masing-masing agar masyarakat memiliki pemahaman betapa pentingnya protokol kesehatan ini.

“Tidak hanya kita yang mematuhi protokol Covid, tetapi bagaimana tanggungjawab kita atas seluruh masyarakat NTB, juga secara persuasif memahami betapa pentingnya protokol Covid-19 ini,” jelasnya.

Rr/HmsNTB

Penyebaran Covid-19 di NTB dinilai cukup terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja dan berkordinasi bersama Pemprov NTB, guna pastikan proses Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di NTB berjalan lancar

Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip.

Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada.

“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin saat memberikan sambutan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tersebut, Selasa, (17/11/20),.

Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.

“Di setiap TPS perlu memperhatian ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.

Berikutnya adalah komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.

Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

“Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang memang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.

Mahyudin menilai, penyebaran Covid-19 di NTB cukup terkendali.

Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Tapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.

Hidup aman dan produktif

Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif.

Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini.

“Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tutur Wagub.

Dikaakan, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapn demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB.

Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen, untuk bagaimana agar Pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan Protocol Covid-19.

“Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol Covid, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar Protokol Covid,” tambah Wagub.

Selain itu, sinergi antara Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu, untuk bagaiamana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wagub menjelaskan, menghadapi Pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali. Tapi hal tersebut perlu kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi ke depan.

“Tentunya doa kita semua supaya momen demokrasi ini, Pilkada serentak di NTB ini, bisa berjalan kondusif dan lancar,dan juga kita bisa berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin,” kata Wagub.

Perwakilan TNI dan Polri pada kesempatan itu, menyampaikan kesiapannya dalam turut membantu kelancaran serta keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam kesemptan itu hadir KPU Provinsi  NTB, Bawaslu Provinsi NTB, dan pihak terkait lainnya.

Rr/HmsNTB

Literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks

MATARAM.lombokjournal.com  —

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Bakohumas se-NTB dengan tema “Melawan Hoaks menuju NTB Gemilang”, berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Senin (16/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang membuka Rakor Bakohumas se-NTB mengajak seluruh elemen bersatu menangkal hoaks.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini meminta seluruh lembaga serta media yang ada di NTB untuk memberikan informasi baik, yang dapat memberikan efek positif dan semangat bagi masyarakat NTB.

“Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, yang namanya hoaks bukan masalah mudah untuk kita lawan, buktinya sudah nyata di depan mata kita,” ungkapnya.

Umi Rohmi menilai, kurangnya literasi yang baik menjadi kendala utama menangkal hoaks. Masyarakat mudah termakan hoaks karena tidak menelaah secara utuh suatu informasi, serta mencari kebenaran dan keabsahan informasi tersebut.

“Pandemi Covid-19 ini saja contohnya, hal yang tidak gampang untuk kita lawan penyakit ini. Melawan virus ini konsepnya mudah, akan tetapi praktiknya tidak mudah. kenapa tidak mudah? Karena hoaks bertebaran di sana-sini,” terang Umi Rohmi.

Ia melanjutkan, hoaks menjadi mudah diterima dan mudah dipercaya dikarenakan kemasan dan cara penyampaiannya. Untuk itulah literasi yang baik menjadi hal yang penting di dalam melawan hoaks.

“Rumusnya kita semua sudah tahu, tetapi masalahnya ada yang percaya dan tidak percaya, yang kemudian orang tidak percaya ini membuat berita yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kita sajikan sebenarnya. Akhirnya kacau semua, jadi ini bukan masalah mudah, ini memang butuh kesungguh-sungguhan dan sinergi kita,” jelasnya.

Terakhir, Umi Rohmi berharap seluruh lembaga dan media kompak memberikan informasi dan berita yang menarik bagi masyarakat. Hal tersebut diakuinya tidak mudah, namun dengan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, media dan masyarakat, Ia optimis hal ini dapat diwujudkan.

“Beritanya menjadi sesuatu yang membuat masyarakat menjadi optimis, di masa susah ini masyarakat butuh optimisme, masyarakat butuh nafas, masyarakat butuh semangat supaya bisa bertahan hidup, bisa terus melangkah dimasa susah ini dan tetap semangat untuk maju,” pungkas Umi Rohmi.

Sinergi lembaga kehumasan

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM Sebelumnya melaporkan, Bakohumas Provinsi NTB merupakan wadah untuk menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh lembaga kehumasan serta Dinas Kominfotik di seluruh NTB.

“Untuk membangun sinergitas dan kolaborasi di dalam rangka kita memberikan kabar-kabar terbaik, informasi-informasi baik untuk membangun wacana, untuk membangun NTB yang positif, NTB yang betul-betul memberikan arah kebaikan dan kemaslahatan untuk NTB yang gemilang,” ucapnya.

Najam menjelaskan, saat ini seluruh sumber data dan informasi terdapat di kabupaten/kota se-NTB. Bakohumas Provinsi NTB melakukan elaborasi, mengolah informasi tersebut menjadi berita baik yang dapat dikonsumsikan kepada masyarakat.

“Sehingga bias atau noise dari berita dan informasi itu, jangan sampai mengganggu kondusifitas, iklim investasi dan keberlangsungan dari jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan kita di Provinsi NTB ini,” tambah Najam.

Ia juga turut mengajak seluruh jajaran Humas dan Diskominfotik se-NTB kompak bersama-sama menjaga daerah agar tidak termakan oleh hoaks atau fitnah. I

Dikatakan, tidak mungkin Bakohumas Provinsi NTB dapat bergerak sendiri tanpa bantuan dan sinergi dari kabupaten/kota.

“Karenanya, harus ada kesatuan gerak langkah kita, harus ada satu visi dan pikiran kita untuk membangun berita-berita baik di Provinsi NTB ini,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

Doni mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja luar biasa

LOTENG.lombokjournal.com –

Dalam kunjungannya ke NTB, Kepala BNPB RI, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB, berlangsung di Novotel Lombok Tengah, Jum’at (13/11/20).

Seluruh Deputi dan Pakar BNPB ikut dalam rakor ini, baik langsung dan juga melalui virtual. Tak ketinggalan, jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Asisten I dan II Setda NTB, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov beserta seluruh Satgas Covid-19 NTB turut menghadiri dan mendengarkan perkembangan serta arahan jajaran BNPB di dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Doni Monardo, juga selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 RI mengarahkan, agar koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat terus ditingkatkan.

Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, penanganan Covid-19 di tiap daerah dapat semakin terlihat progresnya.

“Hal-hal yang sudah baik ini harus kita jaga, namun yang masih belum optimal, perlu dilakukan langkah-langkah integrasi,” ucapnya.

Doni juga menyinggung peningkatan kasus positif Covid-19 yang terdapat di Pulau Sumbawa belakangan ini. Ia menilai disinilah peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya tokoh-tokoh agama didalam mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

“Tokoh agama memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan kami yakin himbauan dari tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama ini sangat efektif dan mujarab, sehingga bisa ditaati oleh masyarakat,” jelas Doni.

Hal ini tidak bisa dilakukan hanya sekali waktu saja, melainkan harus secara rutin. Ia yakin dengan persatuan dan kekompakan masyarakat, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi dengan baik. Menyampaikan pesan Presiden RI, Joko Widodo, Ia mengajak masyarakat agar tidak lengah dan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Ini adalah modal utama bangsa kita, ini adalah kekuatan bangsa kita, kebersamaan dan gotong royong,” ujarnya.

Doni kemudian mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan peran TNI/Polri yang dinilainya telah bekerja dengan luar biasa.

Ia berpesan kepada seluruh masyarakat NTB untuk terus menjaga Iman, Aman dan juga Imun.

“Hanya itulah kunci kita dalam menghadapi Covid-19 ini, kita tidak tau kapan pandemi ini akan berakhir, bisa jadi akan semakin panjang dan tentunya kita membutuhkan kesabaran, kekompakan satu sama lainnya untuk bersama-sama mengatasi Covid-19 ini,” pungkas Doni.

Pemprov NTB Perkuat Sinergi

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di NTB.

Dikatakannya, Pemprov bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan berbagai upaya menekan angka Covid-19 di NTB. Sosialisasi terus dilakukan guna menjalin sinergi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat.

Wagub menyoroti Revisi 5 Peraturan Kemenkes yang diungkapkannya cukup menyulitkan di dalam melakukan swab. Dalam revisi tersebut, Orang Tanpa Gejala (OTG) dikatakan tidak perlu melakukan swab meskipun ada kemungkinan telah melakukan kontak dengan penderita Covid-19.

“Ini yang sering menjadi alasan masyarakat untuk menolak untuk diswab karena tanpa gejala walaupun kontak erat. Jika dulu, mau ada gejala atau tidak, itu langsung di swab karena memang aturannya begitu,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi menjelaskan, saat ini Pulau Sumbawa memang sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Sebelumnya Pulau Lombok mengalami hal serupa, namun berkat penanganan yang baik, Pulau Lombok saat ini memiliki presentase kesembuhan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata nasional.

Selain itu, Umi Rohmi juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan antisipasi sedini mungkin dari masyarakat terhadap Covid-19 disebutnya akan dapat mengurangi risiko yang lebih parah lagi.

“Ini yang kami jaga ke depan, bagaimana orang mau cepat melaporkan dirinya bila tergejala itu jangan didiamkan, menunggu parah baru lapor ke Dinas Kesehatan. Ini yang terus kita dorong dan edukasi agar di Pulau Sumbawa ini jangan sampai presentasenya tinggi seperti Mataram, Lombok Barat dan juga Lombok Tengah,” terangnya.

Begitu juga dengan penerapan Perda No. 7 tahun 2020 terkait Penanggulangan Penyakit Menular yang diimbaunya agar lebih masif ditegakkan.

Ia menyadari berbagai kesulitan yang ada selama penegakkan Perda, terlebih hal tersebut merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Wagub mengapresiasi aparat kepolisian yang begitu luar biasa mengawal jalannya Perda.

“Ini memang sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk menegakkan Perda diseluruh lokasi, namun dari waktu ke waktu terus kita berusaha,” lanjut Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih keras lagi di dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Komunikasi dan sinergi dari lingkup terkecil yakni desa harus sungguh-sungguh digencarkan.

Termasuk juga menangkal berbagai hoaks dan berita-berita negatif yang terkadang menimbulkan kepanikan ditengah masyarakat.

Rr/HmsNTB

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional

 MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin mengatakan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTB masih sering terjadi.

“Jumlah kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTB tahun 2020 ini, mencapai 70 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty, Kamis (12/11/20) di Mataram.

Puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi terhitung sejak Januari hingga November. Kasus paling banyak yang ditangani adalah kasus kekerasan terhadap anak.

“70 kasus tersebut diantaranya terjadi di Mataram dengan 18 kasus, Lombok Barat 22 kasus,Lombok tengah 11 kasus, Lombok Timur 7 kasus, Lombok Utara 3 kasus, Sumbawa 2 kasus, Sumbawa Barat 1 kasus, Kota Bima 2 kasus serta Kabupaten Bima 4 kasus,” kata Hj. Husnanidiaty.

Selain kasus anak, DP3P2KB Provinsi NTB juga banyak menangani kasus Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT).

Rincian jenis kekerasan yang terjadi di NTB yakni, pelecehan seksusual sebanyak 6 kasus, KDRT 10 kasus,TPPO 3 kasus, penelantaran 9 kasus, Hak asuh anak 4 kasus, Penelantaran anak 4 kasus,Kekerasan Physikis 19 kasus, Eksploitasi anak 1 kasus, kekerasan  fisik 6 kasus dan lain- lainnya sebanyak 8 kasus.

Provinsi NTB  pernah berada pada urutan kedua kasus kekerasan secara nasional. Namun dengan upaya pencegahan yang tetap dilakukan, saat ini NTB berada di rangking ke tujuh.

“Dulu kita ada di peringkat kedua namun dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat ini NtB berada di peringkat 7 se Indonesia,” tegasnya

Husnanidiaty menegaskan, adanya Peraturan Daerah (Perda) perkawinan usia anak yang sudah disahkan cukup membantu untuk mencegah kasus perkawinan usia anak di daerah ini.

Karena dengan adanya payung hukum tersebut, Pemda memiliki dasar hukum untuk melakukan pencegahan terutama pencegahan kasus kekerasan.

Aya

Pemprov NTB bersama dengan Pemkab Sumbawa akan berupaya menuntaskan bantuan perumahan warga yang terbakar

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah mengunjungi lokasi kebakaran di Desa Batu Rotok Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa  Selasa (10/11/20).

Gubernur bersama rombongan mengunjungi desa tersebut setelah menempuh perjalanan dengan medan yang cukup berat, terlebih di musim hujan ini.

Kebakaran yang terjadi hari Sabtu (07/10/20) pada pukul 16.10 Wita lalu mengakibatkan 120 unit rumah terbakar, mengakibatkan 280 jiwa terdampak akibat musibah kebakaran tersebut berdasarkan laporan dari kades setempat.

Kebakaran berawal dari meledaknya aki di salah satu rumah warga. Karena sebagian rumah warga terbuat dari kayu, api cepat membesar dan menyebar ke rumah warga lainnya.

Warga pun bergorong royong memadamkan api yang terus menyebar kemana-mana. Namun banyak barang dan isi rumah tidak dapat diselamatkan.

“Pemprov NTB akan terus membantu masyarakat Batu Rotok,” ungkap Gubernur saat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak musibah kebakaran.

Bantuan yang diberikan seperti pakaian, tenda, makanan, perlengkapan kebutuhan bayi dan lainnya.

BACA JUGA;

• Gubernur Jadi Tumpuan Harapan, Bagi Korban Kebakaran di Batu Rotok
• Korban Kebakaran Batu Rotok, Selain Rumah Juga Fasilitas Dasar Jadi Atensi Pemda

Tak lupa, Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut mendo’akan serta meminta masyarakat untuk tetap bersabar sambil menunggu bantuan pembangunan perumahan.

“Insya Allah dalam waktu dekat, bantuan perumahan warga akan ditunaikan, mohon do’a,” tambah Bang Zul.

Gubernur mengatakan, pihaknya di Pemprov NTB bersama dengan Pemkab Sumbawa akan berupaya menuntaskan bantuan perumahan warga yang terbakar tersebut.

Karena rumah merupakan kebutuhan dasar warga yang harus ada.

Rr/HmsNTB

Di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB memastikan, beredarnya  surat  terkait permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 kepada perusahaan swasta yang beroperasi di NTB adalah hoaks atau kabar bohong.

Surat yang mencatut nama Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah tersebut beredar di sejumlah media sosial dan sejumlah WhatsApp group, Selasa (10/11/2020).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut.

Kalau menyangkut urusan anggaran Pilkada, sesungguhnya sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

“Tidak benar Gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Najamuddin Amy, Selasa  (10/11/20).

Najamuddin mengatakan, sesaat setelah surat tersebut beredar, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi.

Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain.

Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoax yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” katanya.

Ia mengharapkan, agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi. Apalagi yang belum pasti kebenarannya.

Najam mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

“Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” katanya.

Diketahui, di media sosial dan sejumlah WhatsApp group beredar sebuah surat tertanggal 9 November 2020, perihal permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Surat tersebut ditujukan ke Presdir PT.SMS.  Dalam sepotong surat tersebut tertulis nama Gubernur Zulkieflimansyah yang dicatut oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu.

Terkait dengan anggaran Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD.  Dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir. Dan memang tidak boleh ada penggunaan dana lain selain APBD dan itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak.

Dari situs resmi KPU NTB terlihat, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPU kabupaten/kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147.368.100.000.

Perinciannya adalah Kabupaten Bima 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Kota Mataram Rp. 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara, Rp. 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000.

Rr/HmsNTB

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK, bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal

MATARAM.lombokjournal.com –

Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai salah satu lembaga keuangan Syariah yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi program prioritas pemerintah.

Selain NTB berpenduduk mayoritas muslim, akses keuangan yang mudah dan murah bagi masyarakat diharapkan dapat memulihkan ekonomi secara umum dengan bergeraknya ekonomi kerakyatan.

Selain itu, literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat menjadi tanggungjawab penuh OJK dalam membangun industri jasa keuangan di NTB.

“Saya yakin komitmen OJK NTB dalam membantu perekonomian NTB. Bank Wakaf Mikro ini penting untuk jadi program prioritas OJK membantu masyarakat mengakses lembaga keuangan yang selama ini lebih percaya kepada rentenir karena mudah mendapatkan pinjaman,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri peresmian Gedung baru OJK di Mataram, Senin (09/11/20).

Menurutnya, dua hal tersebut merupakan tugas penting OJK NTB bersama stakeholder industri jasa keuangan NTB lainnya, seperti perbankan untuk benar benar mewujudkan keberpihakan akses keuangan bagi masyarakat bawah dengan cara yang tidak komersil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, upaya pemulihan ekonomi Nusa Tenggara Barat dari dampak pandemi Covid – 19 bisa dipercepat, dengan mendorong bergeraknya perekonomian di daerah yang memiliki banyak potensi sektor ekonomi untuk dikembangkan.

OJK menawarkan, perekonomian NTB bisa didorong dengan membangun kluster-kluster ekonomi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan dan bisa menarik perhatian sektor jasa keuangan seperti perbankan ataupun pasar modal.

OJK sudah secara rutin memberikan dukungan dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai program UMKM di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.

“Sembilan tahun OJK yang akan berulang tahun pada bulan ini bisa dirasakan denyutnya oleh masyarakat dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat dalam mendukung perekonomian yang baik. Potensi NTB di empat sektor tersebut akan terus kita gali dan kembangkan terutama di masa pandemi seperti sekarang. Intinya tidak boleh berpasrah dengan situasi”, ujar Wimboh.

Ia menilai, meski secara nasional nilai kredit turun, namun NTB mengalami kenaikan satu persen. Hal ini harus menjadi indikasi dan dapat dapat ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya oleh perbankan dan lembaga keuangan lain.

Data OJK menyebutkan, hingga 5 Agustus 2020 realisasi kebijakan restrukturisasi kredit di NTB sudah mencapai Rp1,35 triliun untuk 23.045 debitur Bank Umum.

Debitur BPR yang mendapatkan restrukturisasi 5.157 debitur dengan nilai Rp252,66 miliar.  Sedangkan restrukturisasi pembiayaan di NTB sudah diberikan kepada 50.888 kontrak dengan nilai Rp1,38 triliun.

Secara nasional kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK pada Maret lalu telah berhasil menjaga stabilitas sektor jasa.

Hingga 5 Oktober 2020  realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Bank Wakaf Mikro sendiri adalah Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin OJK. Tujuanya, menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Model bisnis Syariah dengan imbal bagi hasil tiga persen per tahun ini dananya dikumpulkan dari donator perorangan atau perusahaan yang memiliki kepedulian dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan paket pembiayaan satu sampai tiga juta rupiah bagi masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki usaha produktfi.

Salah satu strateginya adalah membangun BWM di pesantren pesantren bagi masyarakat sekitar.

“Gedung baru OJK NTB ini adalah salah satu sarana kontribusi OJK untuk fasilitas dan pelayanan OJK yang lebih baik”, tutup Wimboh.

Rr/HmsNTB

Perlakuan itu membuat banyak orang ingin menjadi Walikota, Gubernur maupun Presiden

LOBAR.lombokjournal.com –

Safari Subuh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengunjungi masjid Umar Ibnu Khattab, Kediri, Minggu (08/11/20)..

Dalam kesempatan Safari Subuh kali ini, Gubernur minta agar masyarakat tidak menganggap pemimpin itu raja.

“Hakikat pemimpin itu melayani masyarakat, bukan dilayani. Tapi kebanyakan kita melayani Gubernur atau walikota seperti raja,” ujar Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengungkapkan, perlakuan seperti itu yang membuat banyak orang ingin menjadi Walikota, Gubernur maupun Presiden.

“Bukan karena gajinya. Gajinya kecil, tapi perlakuan seperti raja itu yang mahal,” kata Bang Zul.

Pada momentum maulidi, Bang Zul juga minta kepada masyarakat khususnya Jamaah Ta’lim Al.Aqso untuk terus meneladani Rasulullah yang memiliki sifat kesederhanaan dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Dalam waktu dekat, NTB akan menjalankan Pemilukada serentak di beberapa kabupaten/kota, Ia berharap masyarakat dapat menetukan pilihannya dengan benar dan berharap pemimpin yang terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat.

Gubernur berpesan,  dalam Pemilukada ini masyarakat harus tetap menjaga ukuwah kebersamaan kita, tidak menciptakan perpecahan ataupun keributan antar masyarakat kita

“Kita jangan terlalu serius menghadapi Pilkada ini hingga menimbulkan permusuhan di antara kita gara-gara beda pilihan namun tetaplah dalam kebersamaan dan persaudaraan,” pesannya.

Rr/HmsNTB