Persiapan pelepasan ekspor serentak dilakukan Menteri Perdagangan

MATARAM.lombokjournal.com –

Presiden RI Joko Widodo melepas ekspor produk Indonesia secara serentak di beberapa provinsi di seluruh Indonesia secara virtual dari Jakarta,  Jumat (04/12/ 20).

Persiapan pelepasan ekspor serentak yang bertajuk “Pelepasan Ekspor ke Pasar Global” dilakukan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto secara terpusat dari PT Bumi Menara Internusa, Lamongan, Jawa Timur.

Salah satu provinsi yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Provinsi NTB. Dan NTB mengekspor sebanyak 8 kontainer (20 feet) diekspor Kopi Robusta oleh UD. Berkah Alam dengan nilai US.$ 508.000,00  ke negara tujuan Korea Selatan, dan Ekspor Rumput Laut Kering (Sargassum sp) oleh PT. Panorama Laut Indah.

Juga diekspor sebanyak 12  kontainer (20 feet) dengan nilai US.$ 77.840,00 ke negara tujuan Tiongkok, yang dilepas secara simbolis dalam kegiatan Pelepasan Ekspor ke Pasar Global.

Selain itu, melalui transportasi udara, tercatat 2 komoditi yaitu Mutiara Bulat diekspor ke Australia oleh PT. Autore Pearl Culture sebesar 57,54 Kg dengan nilai US.$ 556.093,33. dan vanili kering diekspor ke USA oleh UD. Rempah Organic Lombok sebesar 605 Kg senilai US.$  86.210.

Pelepasan Ekspor dilaksanakan di Lapangan Kantor Gubernur Provinsi NTB, yang dihadiri oleh Stafsus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama dan Perjanjian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Alexander Yahya Datok dan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah beserta jajarannya.

Dan pelepasan ekspor secara simbolis itu akan dipimpin oleh Presiden RI secara virtual di 14 kota terpilih.

Wakil Gubernur mengatakan, momen ini adalah momen kebangkitan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19 yang bias menyerap produk-produk lokal.

“Ini sangat luar biasa, di masa pandemi ini justru harus berlipat-lipat lagi untuk meningkatkan ekspor kita,” terang Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengatakan,  ini merupakan suatu langkah konkret oleh Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekspor non tambang.

Kegiatan ini sekaligus memotivasi pelaku usaha di daerah untuk tetap meningkatkan ekspor di masa sulit, meningkatkan peran UKM ekspor, menjaga pelanggan setia serta mendorong peningkatan investasi dan menumbuhkan ekonomi nasional di tahun 2021 mendatang.

“Sekarang kita butuh bersama-sama bergotong royong bagaimana supaya ekspor kita maksimal,” ungkapnya.

Ke depan, diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan aktivitas ekspor di daerah NTB, yang diindikasikan oleh peningkatan nilai ekspor yang signifikan dan penambahan variasi jenis komoditas yang diekspor secara langsung dari Provinsi NTB.

Presiden pangkas birokrasi yang menghambat

Sebelumnya, Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengatakan, sudah saatnya melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan mempermudah sistem administrasi dalam birokrasi yang dirasa cukup panjang.

“Satu persatu persoalan yang menghambat kerja ekspor, kita cermati kita carikan solusinya, regulasi yang rumit, sudah saya sampaikan segera kita sederhanakan, prosedur birokrasi yang menghambat, segera kita pangkas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepada pihak yang memiliki kewenangan perdagangan luar negeri untuk segera mempercepat perjanjian-perjanjian ekonomi dengan negara lain yang memiliki potensi untuk ekspor barang Indonesia.

Ia juga mengingatkan, agar kegiatan ini tidak hanya sekedar seremonial belak. Namun dilanjutkan dengan program-program lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekspor produk-produk Indonesia.

“Terakhir saya menginginkan agar kegiatan pelepasan ekspor seperti ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi momentum yang berkelanjutan, menghasilkan nilai ekspor yang terus meningkat,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik menjadi lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2020 secara virtual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kamis (03/12/20).

Kegiatan pertemuan tahunan BI itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, MA serta Duta Besar Negara Negara sahabat.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Pusat maupun daerah selama sembilan bulan terakhir bekerja keras mengatasi dampak pandemi Covid-19, sambil menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Pemerintah terus membantu masyarakat yang sakit untuk sembuh, membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisis.

“Kerja keras tersebut mulai menampakkan hasil. Sinyal positif sudah kita lihat. Alhamdulillah laporan yang saya terima hari ini lebih rendah dari rata-rata Dunia,” jelasnya.

Sinyal positif perekonomian juga semakin jelas. Hal tersebut dilihat dari triwulan kedua 2020, ekonomi di Indonesia terkontraksi -5,32 persen dan pada triwulan ketiga 2020 terkontraksi -3,49 persen. Artinya, Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik untuk lebih baik.

“Pada momentum ini saya yakin akan bergerak lagi kearah positif di triwulan keempat dan seterusnya,” jelasnya.

Presiden menekankan, semua harus fokus bergerak ke depan, fokus pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi, mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi.

Presiden berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang digulirkan pemerintah, dan berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil.

Serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk kembali produktif.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat dan tepat. Kita harus berbagi beban dan berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global,” kata Presiden.

Ekonomi akan pulih

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan prospek ekonomi tahun 2021 dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Menurutnya, sembilan bulan terakhir adalah sebuah perjuangan besar dalam melewati krisis Covid-19. Sinergi dan stabilitas yang terjaga dan perekonomian yang mulai membaik adalah bukti sinergi membangun optimisme perlu diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Sinergi itulah yang perlu kita perkuat dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik lagi ke depan menuju Indonesia Maju,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank Indonesia mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus moneter dan makro krusial serta kebijakan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Bank Indonesia senantiasa mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebagai penutup Ia mengatakan ,prospek ekonomi di tahun 2021 akan semakin membaik. Optimisme tersebut harus terus dibangun dan diperkuat dengan semangat bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak.

“InsyaAllah ekonomi kita akan pulih, kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia Maju yang semakin sejahtera,” tutupnya.

Setelah akhir acara, Gubernur NTB bersama Anggota Komisi XI DPR RI menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada lima lembaga pendidikan dan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Samawa.

Rr/HmsNTB

Tahun 2021 masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi

KLU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan DIPA Petikan dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada 10 Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan K/L di Provinsi NTB, berlangsung di Lombok Utara, Rabu (02/12/20).

Pada acara yang bertajuk Percepatar Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi itu, Gubernur menyampaikan pesan dari Presiden RI, agar anggaran yang diserahkan tersebut, dapat benar-benar menjadi stimulus utama dalam pemulihan ekonomi NTB.

“Sehingga, usahakan cepat dan mengena sasaran pada sektor-sektor yang mampu menampung lebih banyak tenaga kerja,” ujar Gubernur.

Dikatakan, pada tahun 2021, masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi, tapi di balik musibah yang terjadi, akan ada banyak kesempatan emas. Dan, Gubernur meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan sebaiknya, sehingga NTB mampu pulih dengan segera.

Lebih jauh, Gubernur menyampaikan, vaksin virus Covid-19 akan mulai didistribusikan pada minggu ketiga bulan Januari 2021 mendatang.

“Jadi mudah-mudahan kita Provinsi dan Kabupaten/kota punya daya tahan, untuk terus memperhatikan protokol kesehatan ini sampai seterusnya, sehingga betul-betul apa yang sudah bagus kita laksanakan ini, bisa kita pertahankan, karena dibandingkan Provinsi dan kabupaten/kota yang lain, NTB ini relatif lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan rasa bangganya kepada Lombok Wildlife Park yang menjadi lokasi dari kegiatan tersebut.

Menurut Gubernur kehadiran Lombok Wildlife Park ini, merupakan bukti bahwa NTB mampu menghadirkan apa yang dimiliki oleh negara-negara maju dan apa yang ada di kota-kota besar lainnya.

“Hari ini kita di Lombok Utara, di kebun binatang dan mudah-mudahan ini membuka semacam informasi baru, buat kita semua bahwa apa yang ada di negara maju, apa yang ada di kota-kota besar, ternyata di NTB, Lombok Utara pun bisa,” ungkap Gubernur.

Hal itu, diharap mampu menambah semangat dalam terus membangun NTB, mewujudkan mimpi-mimpi NTB. Sehingga NTB menjadi lebih baik lagi.

Pada penghujung sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Pandemi Covid-19 jadi tantangan

Wakil Gubernur NTB menyampaikan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi NTB untuk bisa bertahan dan menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik, mudah-mudahan ekonomi kita bisa positif, itu harapan kita di tahun ini,” ujar Wagub.

Wagub mengatakan, tantangan di 2021 belanja daerah pada kuartal satu, dua dan seterusnya, porsinya tetap sama. Sehingga mendorong ekonomi NTB tumbuh, utamanya di kuartal pertama di 2021 mendatang.

“Selamat untuk bapak ibu semua, selamat untuk kita semua, semoga Allah memberkahi ikhtiar kita untuk NTB yang kita cintai,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Syarwan, SE, MM, menyampaikan terima kasih atas berkenannya Gubernur untuk menyerahkan secara langsung Dipa dan TKDD.

Syarwan menjelaska,  di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, yang menciptakan tekanan perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indoneisa.

APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas. Melanjutkan penanganan di bidang kesehatan maupun melindungi masyarakat yang rentan dalam mendukung pemulihan proses ekonomi nasional pada tahun 2021.

“Program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi NTB telah berhasil merealisasikan klaster perlindungan sosial sebesar 82,2% klaster kesehatan 69%, klaster sektoral sebesar 64,7 persen, klaster UMKM 79,6 persen dan klaster tambahan subsidi energi 6,7 persen,” ujarnya.

Selain itu di NTB terdapat 896 Bumdes. Hal itu dinilai dapat menjadi menjadi motor pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan ekonomi desa, serta pendapatan desa.

Rr/HmsNTB

Gubernur memandang bahwa WIKA adalah mitra yang tepat dan strategis

JAKARTA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengudang PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] untuk berinvestasi di NTB di sejumlah sektor mulai dari Industri manufaktur,  komoditi, cold storage produk-produk perikanan, dan otomotif.

“Beberapa sektor di atas itu adalah potensi dan atau opportunity yang bisa dioptimalkan bersama,” kata Bang  Zul, sapaan akrabnya.

Tawaran itu disampaikan, saat Gubernur melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan menyempatkan diri mampir ke WIKA di Kantor Pusat Perseroan, wilayah Cawang, Jakarta Timur, Selasa (01/12/20).

Gubernur yang didampingi Asisten Ekonomi dan Kadis PU tersebut diterima oleh Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito beserta jajaran Manajemen.

Agung Budi Waskito mengatakan, rekam jejak Perseroan tidak pernah bisa lepas dari  NTB.  Sejumlah proyek bendungan, jalur lintas Sumbawa pada dekade 1980-an, hotel, hingga kini sirkuit untuk MotoGP Mandalika menjadi bukti eratnya hubungan itu.

“Selamat datang di rumah kami, WIKA Tower. Suatu kebanggaan dapat menerima kunjungan Pemprov NTB yang kami yakini banyak membawa kemanfaatan dan opportunity kerja sama strategis dengan WIKA ke depan,” ujar Agung Budi Waskito.

WIKA mitra striategis

Tawaran yang disampaikan Gubernur ke WIKA itu bukan tanpa dasar. Dengan mempertimbangkan keunggulan portofolio, pengalaman yang panjang, dan success story yang dimiliki WIKA pada keberhasilan realisasi proyek strategis nasional dan pengembangan industri ramah lingkungan berbasis solar cell, termasuk motor listrik, Gubernur memandang bahwa WIKA adalah mitra yang tepat dan strategis.

“Spirit ini bisa menukil kemajuan NTB dan Indonesia Timur,” kata Gubernur.

Karenanya Gubernur berharap WIKA bisa hadir di NTB.

“WIKA akan menjadi lebih dari sekedar agent of change,” tambah Bang Zul.

Gubernur mengakui, saat ini Provinsi NTB seringkali menjadi pemberitaan di berbagi media dalam negeri dan mancanegara.

Salah satunya karena dipilihnya Sirkuit Mandalika sebagai salah satu tuan rumah pada kalender series MotoGP pada tahun 2021, sehingga ini menjadi daya tarik yang banyak diperbincangkan masyarakat.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang

MATARAM.lombokjournal.com –

DPRD Provinsi NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini diputuskan saat Rapat Paripurna Ke-empat DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jum’at (27/11/20).

Agenda Rapat Paripurna kali ini yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB atas hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Persetujuan DPRD  Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Kemudian ditutup dengan Pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mengikuti Rapat Paripurna menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Ia menyadari, selama pembahasan Raperda telah dijalani dengan penuh dinamika, mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait.

“Alhamdulillah, semua upaya tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu komitmen bersama bahwa APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif dan produktif, dalam mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan wilayah Provinsi NTB,” ucap Wagub.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini menyebut, adanya persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, itu artinya Pemerintah NTB telah memiliki produk hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

“Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota DPRD untuk benar-benar mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya.

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang, demi memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.

“Semoga dengan semangat kebersamaan ini dapat menjadi energi positif dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai bidang tugas kita masing-masing,” pungkasnya.

Keputusan penetapan Raperda Provinsi NTB tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda dibacakan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi, Mahdi, SH., MH.  Setelah sebelumnya mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya terhadap Raperda.

“Memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini,” sebut Mahdi.

APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Selain itu, ada pula sejumlah catatan, rekomendasi dan saran yang tercantum dalam lampiran agar mendapat perhatian oleh Gubernur NTB.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Rincian APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

• Pendapatan Daerah Rp. 5.473.931.855.427,00
• Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.954.341.221.233,00
• Pajak Daerah Rp. 1.487.726.538.148,00
• Retribusi Daerah Rp. 47.219.957.500,00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 64.104.210.166,00
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 355.290.515.419,00
• Pendapatan Transfer Rp. 3.464.809.730.250,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 3.463.147.644.000,00
• Dana Perimbangan Rp. 3.394.625.397.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 211.656.697.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1.524.501.604.000,00
• Dana Transfer khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Fisik, Rp. 417.655.234.000,00
• Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Non-Fisik Rp. 1.240.811.862.000,00
• Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 68.522.247.000,00
• Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 1.662.086.000.250,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya Rp. 1.662.086.000.250,00
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 54.780.903.944,00
• Pendapatan Hibah Rp. 54.780.903.944,00

Belanja Daerah Rp. 5.528.931.855.427,00

Defisit Rp. 55.000.000.000,00

Pembiayaan Daerah :

• Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.000.000.000,00
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 65.000.000.000,00
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0
• Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00
• Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00
• Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 55.000.000.000,00.

Rr/HmsNTB

Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah diajak melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11/20).

Presiden RI H. Joko Widodo dalam kegiaan itu menjelaskan, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilalui, demikian pula tahun 2021 ekonomi global penuh ketidakpastian.

“Untuk itu, ketepatan, kecepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi agar segera pulih,” jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan terutama Covid-19 yang berfokus pada vaksinasi. Karena itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi terutama dukungan UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun pondasi yang kuat dilakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

“Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750 Triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.032 Triliun dan untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 795,5 Triliun. Tentu saja dana tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan,” tutur Presiden.

Presiden mengajak Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien.

Tujuannya, agar program stimulus tersebut dapat berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi

“Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan dalam menghadapi ketidakpastian ini, ” tegas Presiden.

Presiden kembali menekankan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, akan tetapi harus terus melangkah untuk recovery dan pemulihan melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri jelasnya tidak akan langsung digunakan, melainkan harus diuji coba kembali dengan melihat tahapan-tahapan yang berlaku di BPOM.

“Kita harapkan InsyaAllah kalau tidak di akhir 2020, di awal 2021 vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit,” tutupnya.

Penyerahan DIPA lebih awal

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada laporannya menyampaikan, proses penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

Hal ini diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai pembangunan prioritas strategis.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi,” jelasnya.

Menurutnya, keuangan negara menjadi instrument utama dan sangat penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020, diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB  atau sekitar Rp. 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dari pelemahan ekonomi.

“Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif Pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Diharapkan, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. Diharapkan DIPA Kementrian dan Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti.

“Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2021,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Pesan Gubernur,  KONI NTB agar siap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah berhasrat mengajuka NTB jadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun2028, dan berpesan agar KONI NTB sisap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H.  Zainudin Amali, M.Si dalam acara Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI di Mataram di  Kantor Sekretariat KONI Provinsi NTB, Selasa (24/11/20).

“Mudah-mudahan kita punya keberanian untuk menjadi tuan rumah PON 2028.” kata Gubernur.

Mneurut Gubernur,  mungkin NTB tidak bisa melakukan sendiri namun. Karena itu, Gubernur akan membicarakannya dengan bapak Gubernur NTT.

“Dan kalau bidding nanti semoga direstui NTB dan NTT, sebagai simbol tekad kembalinya prestasi berbakat dari NTB dan NTT. Dan saya kira KONI harus mulai mempersiapkan bidding dan berkomunikasi dengan KONI, untuk menseriusi kesiapan kita bidding menjadi tuan rumah PON 2028,” ujar Gubernur.

Rupanya keinginan itu direspon Menpora. Dalam kesempatan itu Menpora menyampaikan, NTB merupakan sumber atlet nasional dan mengutarakan harapannya,

“KONI NTB harus memulai mempersiapkan target menjadi tuan rumah PON 2028 dan mulai untuk berkomunikasi dengan KONI NTT untuk mewujudkan keinginan tersebut,” kata Menpora.

Penyeahan Alat Pelindung Diri

Saat menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI. Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga, Dirtian Yudiswandarta, ST, MM menyampaikan, ada sebanyak 14.442 paket APD yang terdiri dari masker, hand sanitizer, multivitamin dan goody bag yang dikemas menjadi 1 paket.

Tujuan penyerahan bantuan APD itu untuk pencegahan pandemi Coid-19  terhadap atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

“Karena Atlet merupakan aset Negara yang harus dilindungi,” kata Dirtian Yudiswandarta.

Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Andi Hadianto menyampaikan sebanyak 12 atlet NTB telah mengibarkan bendera Merah Putih di event olahraga Asia dan Asia Pasific.

“Meskipun dalam masa pandemi, ada 11 orang atlet NTB yang sedang berada di Pelatnas, yang Insya Allah akan menyumbangkan  medali untuk Indonesia,” katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali  menerangkan, APD ini ditujukan untuk pelaku olahraga, atlet, pelatih dan keluarga untuk menjaga kesehatan para atlet dan keluarga di masa pandemi.

Rr/HmsNTB

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

KLU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Koordinator Wilayah III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB beserta Pemda Kabupaten Lombok Utara, meninjau  keberadaan aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Senin (23/11/20).

Pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus membangun koordinasi dengan KPK dan Asdatun Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Aida Ratna Zulaiha selaku Koordinator Wilayah III KPK yang membawahi wilayah NTB, DKI, Aceh dan Sulawesi Utara mengatakan, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah.

KPK tidak menginginkan agar pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset tidak ada yang merasa dirugikan.

Ke depan pemerintah bersama pihak ketiga dan masyarakat harus duduk bersama, mendiskusikan solusi terbaik dalam pengelolaan aset daerah.

“KPK menginginkan Pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat harus sama-sama diuntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan,” kata Aida.

Asdatun Kajati NTB mengatakan, pihaknya akan bekerja melakukan kajian untuk memberikan masukan penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan, setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK), dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Kajati NTB.

Selain itu, Asdatun Kajati NTB juga perlu mendengarkan presentasi dari pihak Pemprov tentang kronologis dari awal hingga akhir, terkait persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

“Kami akan bekerja melakukan kajian setelah penandatangan SKK,” ujarnya.

Menandatangani SKK

Gubernur  Zul usai  melakukan peninjauan keberadaan aset Pemprov  di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Senin (23/11/20) langsung menandatangani surat kuasa khusus (SKK), bantuan hukum non letigasi lahan Pemerindah Provinsi NTB.

SKK ini akan menjadi dasar Kajati NTB, untuk melakukan kajian terkait penyelesaian aset Pemprov NTB yang ada Gili Trawangan.

Penandatangan berlangsung di Kantor Kajati NTB, dari Gubernur NTB kepada Kajati NTB, disaksikan langsung Koordinator III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB.

“Insya Allah akan dicoba untuk mencari jalan terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat kita,  menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor,” ucapnya

Koordinasi dengan KPK dan Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan akan terus digalakkan.

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

Rr/HmsNTB

Dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di NTB.

Menurutnya, meski di tengah pandemi Covid-19, kuartal kedua pertumbuhan di NTB masih positif, padahal trend nasional masih negatif.

Menurut Roslan,  karena kebijakan pemerintah dan sinergi yang solid. Koordinasi dan komunikasi di masa pandemi antara pemerintah dan pengusaha serta strategi ekonomi juga berjalan sangat baik.

“Gubernur Zul sangat mengenal dunia usaha. Sinergi yang solid membuahkan strategi yang terarah dan terukur” puji Ketua umum Kadin saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB periode 2020 – 2025 di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu (21/11/20).

Menurut Rosan, meski sektor utama pariwisata terdampak sangat buruk, NTB mampu memaksimalkan potensi lain yang dimiliki seperti sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Apalagi dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi.

Penentu kemajuan; sektor swasta

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, kemajuan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga ada pada para pengusaha lokal.

Tugas Pemerintah daerah bekerja baik untuk memastikan iklim berusaha yang kondusif, agar pengusaha dapat tumbuh dan berkembang.

“Penentu kemajuan ekonomi bukan pemerintah tapi sektor swasta. Tapi kita membutuhkan pengusaha yang berani mengambil resiko mengembangkan industri bukan cuma rebutan rente ekonomi dari proyek pemerintah bersama oknum pemerintah”, ujar Gubernur Zul yang hadir saat pelantikan Dewan Pengurus Kadin.

Menurut  Gubernur, Pemerintah menyadari,  program strategis Industrialisasi baru dapat terlihat dalam masa sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah membangun Science, Technology, and Industrial Park (STIP) Banyumulek dan pelabuhan Poto Tano agar fasilitas yang baik itu menggairahkan pengusaha.

Di hulu, kampus-kampus menyediakan sarjana teknik dalam merancang mesin mesin industri. Artinya, pengusaha diminta berkontribusi dalam mengembangkan industri di banyak sektor dan tidak hanya mengejar profit.

“Untuk itu pengusaha juga harus merubah mental dan mindset agar ekonomi daerah berkembang karena masih banyak industri pengolahan yang belum digarap”, tambah Doktor ekonomi industri tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin NTB, Taufan Rahmadi dalam kesempatan itu mengusulkan terkait pemulihan pariwisata NTB. Taufan sapaan akrabnya, meminta agar Kadin Pusat melakukan strategi ‘travel corridor’ antara Indonesia dengan negara negara lain dalam rangka promosi kunjungan pariwisata.

Begitu pula dengan program unggulan pemerintah, yaitu 99 desa wisata agar Kadin NTB sebagai stakeholder dapat mengambil peran dengan melakukan pendampingan langsung kepada Kelompok Sadar Wisata (Porkdarwis) agar seluruh potensi yang dimiliki desa wisata terkelola dengan baik.

Taufan yang juga merupakan founder ‘Temannya Wisatawan’ ini mengusulkan pula agar gelaran MotoGP yang direncanakan dilaksanakan tahun depan dapat terus didorong percepatan pembangunannya.

“MotoGP itu krusial sebagai kick off bergeraknya pariwisata Indonesia dan NTB. Harus didorong oleh banyak pihak termasuk Kadin Pusat.” tutup Taufan.

IKP/diskominfotikntb

Kejuaraan Nasional IOF menjadi ajang pemanasan sebelum perhelatan MotoGP berlangsung

LOBAR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah membuka Rakernas Indonesia Off-Road Federation (IOF) 2020 di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat, Jumat (20/11/20).

Mengusung tema “Strengthen Communication Based On Information Technology For Mutual Progress”, Rakernas IOF berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 21 November 2020.

Gubernur menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya NTB selaku tuan rumah Rakernas IOF tahun ini.

Diharapkan, Rakernas berjalan lancar dan sukses, Ia mengajak peserta Rakernas untuk turut pula meluangkan waktu menikmati keindahan alam selama berada di NTB.

“Karena itu kami dari Pemerintah Provinsi NTB merasa sangat tersanjung, para sahabat semua berkenan datang di tempat kami,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur menyebut, kegiatan off-road mempunyai warisan yang bukan hanya sekadar program-program kerjanya.

Lebih dari itu, warisan terbesar dari kegiatan off-road dikatakan Bang Zul ialah rasa persaudaraan dan kekeluargaannya.

Bang Zul kemudian menyinggung tema yang diangkat Rakernas IOF yakni “Strengthen Communication Based On Information Technology For Mutual Progress”.  Tema yang diusung begitu menarik, karena menarik Informasi dan Teknologi (IT) di dalamnya.

Ia berharap keberadaan IT dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan membangun jembatan komunikasi yang lebih baik lagi.

“Nanti kami akan melakukan apa saja yang bisa dibantu supaya kegiatan ini sukses di kemudian hari,” tutur Bang Zul.

Bang Zul sempat meminta kegiatan off-road ke depan memiliki warna yang berbeda.  Salah satunya dengan menghadirkan sejumlah kendaraan listrik yang tentunya merupakan karya dari anak-anak muda di daerah.

“Karena NTB ini Alhamdulillah berkah juga dari musibah bukan hanya mampu membuat produk-produk lokal berteknologi tinggi, tapi anak-anak NTB mampu membuat sepeda motor listrik dengan kualitas yang internasional,” ungkapnya.

Bang Zul optimis kegiatan off-road akan memiliki warna dan daya tarik tersendiri , terlebih dalam menyambut dan menyemarakkan gelaran MotoGP Mandalika 2021..

Ketua Umum IOF, Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH bersyukur kegiatan Rakernas dapat berlangsung di NTB dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Dijelaskan, Rakernas IOF merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan guna mensinergikan dan mengesahkan program kerja untuk tahun 2021.

“Alhamdulillah, kerinduan rekan-rekan untuk berkumpul hari ini terobati dengan kita bisa hadir bersama, untuk duduk bersama dalam rangka Rakernas 2020,” ungkapnya.

Sam juga menyampaikan, IOF berupaya meningkatkan konsistensi demi mengoptimalkan potensi baik di skala nasional hingga internasional. Dengan begitu, kahadiran IOF diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya menyukseskan upaya ini, Sam mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu IOF telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Rapat tersebut dalam rangka memberikan partisipasi menyusun, memberi sumbangsih terhadap isian masalah tentang sistem olahraga nasional.

“Disepakati bahwa kita nantinya akan diakomodir dalam Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional dan Insya Allah olahraga off-road ini akan menjadi salah satu cabang olahraga dalam sistem keolahragaan nasional,” ungkap Sam.

Lebih lanjut, Sam mengarahkan seluruh jajaran IOF untuk tetap melaksanakan berbagai kegiatan positif yang menambah erat kesetiakawanan dan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan.

“IOF akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sinergi internal guna menghasilkan organisasi IOF yang satu dan solid melalui perubahan yang lebih baik serta peningkatan komunikasi internal, eksternal yang terjalin harmonis dengan keterbukaan dalam hubungan kerjasama dengan semua pihak,” jelasnya.

Sam juga memberikan dukungan penuh terhadap NTB yang akan segera menjadi salah satu tuan rumah perhelatan akbar MotoGP 2021 di Mandalika, Lombok Tengah. Tak sampai di situ, Ia juga turut menyetujui usulan Pengda IOF NTB untuk menggelar event Kejuaraan Nasional Indonesia Off-Road Federation seri pertama.

NTB Tuan Rumah

Sebelumnya, Ketua Pengda IOF Provinsi NTB, Dr. H. L. Herman Mahaputra menyerukan kesiapan NTB sebagai tuan rumah event Kejuaraan Nasional Indonesia Off-Road Federation seri pertama. Ia berharap seluruh dukungan dari jajaran Pemprov NTB dalam menyukseskan hal tersebut.

Hal ini juga disebut Herman dapat sekaligus menjadi ajang pemanasan sebelum perhelatan MotoGP berlangsung.

“Kami Pengurus Daerah (Pengda) IOF NTB sudah melakukan 2 kali eksekusi di Mandalika, kami lihat juga disitu masih lumayan luas dan kami Pengda NTB bercita-cita ingin melakukan kegiatan produktif,” terangnya.

Sementara untuk penyelenggaraan Rakernas, Ia bersyukur kegiatan ini akhirnya dapat dilaksanakan setelah sebelumnya mengalami penundaan. Ia Menjelaskan bahwa kegiatan Rakernas semula dijadwalkan berlangsung pada bulan maret lalu, namun harus ditunda dikarenakan pandemi Covid-19.

Untuk itu, Ia berharap poin-poin terhadap regulasi pada Rakernas 2019 yang seharusnya diaplikasikan pada tahun ini dapat ditingkatkan untuk kemudian dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Pembukaan Rakornas IOF dihadiri Danrem 162/WB, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, serta Pengurus Daerah (Pengda) IOF se-Indonesia.

Rr/HmsNTB