Gubernur memandang bahwa WIKA adalah mitra yang tepat dan strategis

JAKARTA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengudang PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] untuk berinvestasi di NTB di sejumlah sektor mulai dari Industri manufaktur,  komoditi, cold storage produk-produk perikanan, dan otomotif.

“Beberapa sektor di atas itu adalah potensi dan atau opportunity yang bisa dioptimalkan bersama,” kata Bang  Zul, sapaan akrabnya.

Tawaran itu disampaikan, saat Gubernur melaksanakan kunjungan kerja ke Jakarta dan menyempatkan diri mampir ke WIKA di Kantor Pusat Perseroan, wilayah Cawang, Jakarta Timur, Selasa (01/12/20).

Gubernur yang didampingi Asisten Ekonomi dan Kadis PU tersebut diterima oleh Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito beserta jajaran Manajemen.

Agung Budi Waskito mengatakan, rekam jejak Perseroan tidak pernah bisa lepas dari  NTB.  Sejumlah proyek bendungan, jalur lintas Sumbawa pada dekade 1980-an, hotel, hingga kini sirkuit untuk MotoGP Mandalika menjadi bukti eratnya hubungan itu.

“Selamat datang di rumah kami, WIKA Tower. Suatu kebanggaan dapat menerima kunjungan Pemprov NTB yang kami yakini banyak membawa kemanfaatan dan opportunity kerja sama strategis dengan WIKA ke depan,” ujar Agung Budi Waskito.

WIKA mitra striategis

Tawaran yang disampaikan Gubernur ke WIKA itu bukan tanpa dasar. Dengan mempertimbangkan keunggulan portofolio, pengalaman yang panjang, dan success story yang dimiliki WIKA pada keberhasilan realisasi proyek strategis nasional dan pengembangan industri ramah lingkungan berbasis solar cell, termasuk motor listrik, Gubernur memandang bahwa WIKA adalah mitra yang tepat dan strategis.

“Spirit ini bisa menukil kemajuan NTB dan Indonesia Timur,” kata Gubernur.

Karenanya Gubernur berharap WIKA bisa hadir di NTB.

“WIKA akan menjadi lebih dari sekedar agent of change,” tambah Bang Zul.

Gubernur mengakui, saat ini Provinsi NTB seringkali menjadi pemberitaan di berbagi media dalam negeri dan mancanegara.

Salah satunya karena dipilihnya Sirkuit Mandalika sebagai salah satu tuan rumah pada kalender series MotoGP pada tahun 2021, sehingga ini menjadi daya tarik yang banyak diperbincangkan masyarakat.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang

MATARAM.lombokjournal.com –

DPRD Provinsi NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal ini diputuskan saat Rapat Paripurna Ke-empat DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III Tahun 2020, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jum’at (27/11/20).

Agenda Rapat Paripurna kali ini yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB atas hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021. Dilanjutkan dengan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Persetujuan DPRD  Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Kemudian ditutup dengan Pendapat akhir Gubernur NTB sebagai sambutan terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang mengikuti Rapat Paripurna menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Ia menyadari, selama pembahasan Raperda telah dijalani dengan penuh dinamika, mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait.

“Alhamdulillah, semua upaya tersebut telah dapat dirumuskan dalam satu komitmen bersama bahwa APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif dan produktif, dalam mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan wilayah Provinsi NTB,” ucap Wagub.

Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini menyebut, adanya persetujuan DPRD Provinsi NTB terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, itu artinya Pemerintah NTB telah memiliki produk hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

“Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota DPRD untuk benar-benar mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” jelasnya.

Umi Rohmi berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan Raperda APBD tahun 2021 terus terjalin pada masa-masa mendatang, demi memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan daerah.

“Semoga dengan semangat kebersamaan ini dapat menjadi energi positif dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai bidang tugas kita masing-masing,” pungkasnya.

Keputusan penetapan Raperda Provinsi NTB tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda dibacakan langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi, Mahdi, SH., MH.  Setelah sebelumnya mendengarkan penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya terhadap Raperda.

“Memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini,” sebut Mahdi.

APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Selain itu, ada pula sejumlah catatan, rekomendasi dan saran yang tercantum dalam lampiran agar mendapat perhatian oleh Gubernur NTB.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Rincian APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

• Pendapatan Daerah Rp. 5.473.931.855.427,00
• Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.954.341.221.233,00
• Pajak Daerah Rp. 1.487.726.538.148,00
• Retribusi Daerah Rp. 47.219.957.500,00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 64.104.210.166,00
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 355.290.515.419,00
• Pendapatan Transfer Rp. 3.464.809.730.250,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 3.463.147.644.000,00
• Dana Perimbangan Rp. 3.394.625.397.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 211.656.697.000,00
• Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1.524.501.604.000,00
• Dana Transfer khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Fisik, Rp. 417.655.234.000,00
• Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus Dat Non-Fisik Rp. 1.240.811.862.000,00
• Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 68.522.247.000,00
• Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 1.662.086.000.250,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya Rp. 1.662.086.000.250,00
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 54.780.903.944,00
• Pendapatan Hibah Rp. 54.780.903.944,00

Belanja Daerah Rp. 5.528.931.855.427,00

Defisit Rp. 55.000.000.000,00

Pembiayaan Daerah :

• Penerimaan Pembiayaan Rp. 65.000.000.000,00
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 65.000.000.000,00
• Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0
• Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00
• Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah Rp 10.000.000.000,00
• Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 55.000.000.000,00.

Rr/HmsNTB

Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah diajak melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11/20).

Presiden RI H. Joko Widodo dalam kegiaan itu menjelaskan, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilalui, demikian pula tahun 2021 ekonomi global penuh ketidakpastian.

“Untuk itu, ketepatan, kecepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi agar segera pulih,” jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan terutama Covid-19 yang berfokus pada vaksinasi. Karena itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi terutama dukungan UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun pondasi yang kuat dilakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

“Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750 Triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.032 Triliun dan untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 795,5 Triliun. Tentu saja dana tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan,” tutur Presiden.

Presiden mengajak Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien.

Tujuannya, agar program stimulus tersebut dapat berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi

“Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan dalam menghadapi ketidakpastian ini, ” tegas Presiden.

Presiden kembali menekankan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, akan tetapi harus terus melangkah untuk recovery dan pemulihan melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri jelasnya tidak akan langsung digunakan, melainkan harus diuji coba kembali dengan melihat tahapan-tahapan yang berlaku di BPOM.

“Kita harapkan InsyaAllah kalau tidak di akhir 2020, di awal 2021 vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit,” tutupnya.

Penyerahan DIPA lebih awal

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada laporannya menyampaikan, proses penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

Hal ini diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai pembangunan prioritas strategis.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi,” jelasnya.

Menurutnya, keuangan negara menjadi instrument utama dan sangat penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020, diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB  atau sekitar Rp. 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dari pelemahan ekonomi.

“Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif Pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Diharapkan, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. Diharapkan DIPA Kementrian dan Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti.

“Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2021,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Pesan Gubernur,  KONI NTB agar siap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah berhasrat mengajuka NTB jadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun2028, dan berpesan agar KONI NTB sisap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H.  Zainudin Amali, M.Si dalam acara Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI di Mataram di  Kantor Sekretariat KONI Provinsi NTB, Selasa (24/11/20).

“Mudah-mudahan kita punya keberanian untuk menjadi tuan rumah PON 2028.” kata Gubernur.

Mneurut Gubernur,  mungkin NTB tidak bisa melakukan sendiri namun. Karena itu, Gubernur akan membicarakannya dengan bapak Gubernur NTT.

“Dan kalau bidding nanti semoga direstui NTB dan NTT, sebagai simbol tekad kembalinya prestasi berbakat dari NTB dan NTT. Dan saya kira KONI harus mulai mempersiapkan bidding dan berkomunikasi dengan KONI, untuk menseriusi kesiapan kita bidding menjadi tuan rumah PON 2028,” ujar Gubernur.

Rupanya keinginan itu direspon Menpora. Dalam kesempatan itu Menpora menyampaikan, NTB merupakan sumber atlet nasional dan mengutarakan harapannya,

“KONI NTB harus memulai mempersiapkan target menjadi tuan rumah PON 2028 dan mulai untuk berkomunikasi dengan KONI NTT untuk mewujudkan keinginan tersebut,” kata Menpora.

Penyeahan Alat Pelindung Diri

Saat menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI. Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga, Dirtian Yudiswandarta, ST, MM menyampaikan, ada sebanyak 14.442 paket APD yang terdiri dari masker, hand sanitizer, multivitamin dan goody bag yang dikemas menjadi 1 paket.

Tujuan penyerahan bantuan APD itu untuk pencegahan pandemi Coid-19  terhadap atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

“Karena Atlet merupakan aset Negara yang harus dilindungi,” kata Dirtian Yudiswandarta.

Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Andi Hadianto menyampaikan sebanyak 12 atlet NTB telah mengibarkan bendera Merah Putih di event olahraga Asia dan Asia Pasific.

“Meskipun dalam masa pandemi, ada 11 orang atlet NTB yang sedang berada di Pelatnas, yang Insya Allah akan menyumbangkan  medali untuk Indonesia,” katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali  menerangkan, APD ini ditujukan untuk pelaku olahraga, atlet, pelatih dan keluarga untuk menjaga kesehatan para atlet dan keluarga di masa pandemi.

Rr/HmsNTB

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

KLU.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Koordinator Wilayah III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTB beserta Pemda Kabupaten Lombok Utara, meninjau  keberadaan aset berupa lahan milik Pemerintah Provinsi seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Senin (23/11/20).

Pemerintah Provinsi NTB melakukan upaya serius untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus membangun koordinasi dengan KPK dan Asdatun Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan yang masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Aida Ratna Zulaiha selaku Koordinator Wilayah III KPK yang membawahi wilayah NTB, DKI, Aceh dan Sulawesi Utara mengatakan, KPK menjalankan upaya pencegahan korupsi melalui penataan aset daerah.

KPK tidak menginginkan agar pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset tidak ada yang merasa dirugikan.

Ke depan pemerintah bersama pihak ketiga dan masyarakat harus duduk bersama, mendiskusikan solusi terbaik dalam pengelolaan aset daerah.

“KPK menginginkan Pemerintah, pihak ketiga dan masyarakat harus sama-sama diuntungkan, tidak boleh ada yang dirugikan,” kata Aida.

Asdatun Kajati NTB mengatakan, pihaknya akan bekerja melakukan kajian untuk memberikan masukan penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan, setelah dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK), dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Kajati NTB.

Selain itu, Asdatun Kajati NTB juga perlu mendengarkan presentasi dari pihak Pemprov tentang kronologis dari awal hingga akhir, terkait persoalan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan.

“Kami akan bekerja melakukan kajian setelah penandatangan SKK,” ujarnya.

Menandatangani SKK

Gubernur  Zul usai  melakukan peninjauan keberadaan aset Pemprov  di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, Senin (23/11/20) langsung menandatangani surat kuasa khusus (SKK), bantuan hukum non letigasi lahan Pemerindah Provinsi NTB.

SKK ini akan menjadi dasar Kajati NTB, untuk melakukan kajian terkait penyelesaian aset Pemprov NTB yang ada Gili Trawangan.

Penandatangan berlangsung di Kantor Kajati NTB, dari Gubernur NTB kepada Kajati NTB, disaksikan langsung Koordinator III, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha, Asisten Perdata dan Tatausaha Negara (Asdatun) Kajati NTB, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB.

“Insya Allah akan dicoba untuk mencari jalan terbaik agar bermanfaat bagi masyarakat kita,  menguntungkan pemda dan tidak merugikan investor,” ucapnya

Koordinasi dengan KPK dan Kajati NTB untuk menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan Aset daerah di Gili Trawangan akan terus digalakkan.

KPK juga tidak menginginkan  pemerintah dan pihak ketiga yang menguasai aset Pemprov NTB  di gili ada yang merasa dirugikan, harus sama-sama diuntungkan

Rr/HmsNTB

Dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di NTB.

Menurutnya, meski di tengah pandemi Covid-19, kuartal kedua pertumbuhan di NTB masih positif, padahal trend nasional masih negatif.

Menurut Roslan,  karena kebijakan pemerintah dan sinergi yang solid. Koordinasi dan komunikasi di masa pandemi antara pemerintah dan pengusaha serta strategi ekonomi juga berjalan sangat baik.

“Gubernur Zul sangat mengenal dunia usaha. Sinergi yang solid membuahkan strategi yang terarah dan terukur” puji Ketua umum Kadin saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB periode 2020 – 2025 di Hotel Golden Palace, Mataram, Sabtu (21/11/20).

Menurut Rosan, meski sektor utama pariwisata terdampak sangat buruk, NTB mampu memaksimalkan potensi lain yang dimiliki seperti sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Apalagi dengan sentuhan industrialisasi yang kini tengah di ikhtiarkan Pemerintah Provinsi NTB, semakin menguatkan NTB di tengah jurang resesi.

Penentu kemajuan; sektor swasta

Senada dengan hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, kemajuan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, namun juga ada pada para pengusaha lokal.

Tugas Pemerintah daerah bekerja baik untuk memastikan iklim berusaha yang kondusif, agar pengusaha dapat tumbuh dan berkembang.

“Penentu kemajuan ekonomi bukan pemerintah tapi sektor swasta. Tapi kita membutuhkan pengusaha yang berani mengambil resiko mengembangkan industri bukan cuma rebutan rente ekonomi dari proyek pemerintah bersama oknum pemerintah”, ujar Gubernur Zul yang hadir saat pelantikan Dewan Pengurus Kadin.

Menurut  Gubernur, Pemerintah menyadari,  program strategis Industrialisasi baru dapat terlihat dalam masa sepuluh tahun ke depan.

Pemerintah membangun Science, Technology, and Industrial Park (STIP) Banyumulek dan pelabuhan Poto Tano agar fasilitas yang baik itu menggairahkan pengusaha.

Di hulu, kampus-kampus menyediakan sarjana teknik dalam merancang mesin mesin industri. Artinya, pengusaha diminta berkontribusi dalam mengembangkan industri di banyak sektor dan tidak hanya mengejar profit.

“Untuk itu pengusaha juga harus merubah mental dan mindset agar ekonomi daerah berkembang karena masih banyak industri pengolahan yang belum digarap”, tambah Doktor ekonomi industri tersebut.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin NTB, Taufan Rahmadi dalam kesempatan itu mengusulkan terkait pemulihan pariwisata NTB. Taufan sapaan akrabnya, meminta agar Kadin Pusat melakukan strategi ‘travel corridor’ antara Indonesia dengan negara negara lain dalam rangka promosi kunjungan pariwisata.

Begitu pula dengan program unggulan pemerintah, yaitu 99 desa wisata agar Kadin NTB sebagai stakeholder dapat mengambil peran dengan melakukan pendampingan langsung kepada Kelompok Sadar Wisata (Porkdarwis) agar seluruh potensi yang dimiliki desa wisata terkelola dengan baik.

Taufan yang juga merupakan founder ‘Temannya Wisatawan’ ini mengusulkan pula agar gelaran MotoGP yang direncanakan dilaksanakan tahun depan dapat terus didorong percepatan pembangunannya.

“MotoGP itu krusial sebagai kick off bergeraknya pariwisata Indonesia dan NTB. Harus didorong oleh banyak pihak termasuk Kadin Pusat.” tutup Taufan.

IKP/diskominfotikntb

Kejuaraan Nasional IOF menjadi ajang pemanasan sebelum perhelatan MotoGP berlangsung

LOBAR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah membuka Rakernas Indonesia Off-Road Federation (IOF) 2020 di Hotel Aruna Senggigi Lombok Barat, Jumat (20/11/20).

Mengusung tema “Strengthen Communication Based On Information Technology For Mutual Progress”, Rakernas IOF berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 21 November 2020.

Gubernur menyampaikan terima kasih atas ditunjuknya NTB selaku tuan rumah Rakernas IOF tahun ini.

Diharapkan, Rakernas berjalan lancar dan sukses, Ia mengajak peserta Rakernas untuk turut pula meluangkan waktu menikmati keindahan alam selama berada di NTB.

“Karena itu kami dari Pemerintah Provinsi NTB merasa sangat tersanjung, para sahabat semua berkenan datang di tempat kami,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur menyebut, kegiatan off-road mempunyai warisan yang bukan hanya sekadar program-program kerjanya.

Lebih dari itu, warisan terbesar dari kegiatan off-road dikatakan Bang Zul ialah rasa persaudaraan dan kekeluargaannya.

Bang Zul kemudian menyinggung tema yang diangkat Rakernas IOF yakni “Strengthen Communication Based On Information Technology For Mutual Progress”.  Tema yang diusung begitu menarik, karena menarik Informasi dan Teknologi (IT) di dalamnya.

Ia berharap keberadaan IT dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan membangun jembatan komunikasi yang lebih baik lagi.

“Nanti kami akan melakukan apa saja yang bisa dibantu supaya kegiatan ini sukses di kemudian hari,” tutur Bang Zul.

Bang Zul sempat meminta kegiatan off-road ke depan memiliki warna yang berbeda.  Salah satunya dengan menghadirkan sejumlah kendaraan listrik yang tentunya merupakan karya dari anak-anak muda di daerah.

“Karena NTB ini Alhamdulillah berkah juga dari musibah bukan hanya mampu membuat produk-produk lokal berteknologi tinggi, tapi anak-anak NTB mampu membuat sepeda motor listrik dengan kualitas yang internasional,” ungkapnya.

Bang Zul optimis kegiatan off-road akan memiliki warna dan daya tarik tersendiri , terlebih dalam menyambut dan menyemarakkan gelaran MotoGP Mandalika 2021..

Ketua Umum IOF, Irjen Pol Drs. Sam Budigusdian, MH bersyukur kegiatan Rakernas dapat berlangsung di NTB dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Dijelaskan, Rakernas IOF merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan guna mensinergikan dan mengesahkan program kerja untuk tahun 2021.

“Alhamdulillah, kerinduan rekan-rekan untuk berkumpul hari ini terobati dengan kita bisa hadir bersama, untuk duduk bersama dalam rangka Rakernas 2020,” ungkapnya.

Sam juga menyampaikan, IOF berupaya meningkatkan konsistensi demi mengoptimalkan potensi baik di skala nasional hingga internasional. Dengan begitu, kahadiran IOF diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu upaya menyukseskan upaya ini, Sam mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu IOF telah melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Rapat tersebut dalam rangka memberikan partisipasi menyusun, memberi sumbangsih terhadap isian masalah tentang sistem olahraga nasional.

“Disepakati bahwa kita nantinya akan diakomodir dalam Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional dan Insya Allah olahraga off-road ini akan menjadi salah satu cabang olahraga dalam sistem keolahragaan nasional,” ungkap Sam.

Lebih lanjut, Sam mengarahkan seluruh jajaran IOF untuk tetap melaksanakan berbagai kegiatan positif yang menambah erat kesetiakawanan dan juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan.

“IOF akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sinergi internal guna menghasilkan organisasi IOF yang satu dan solid melalui perubahan yang lebih baik serta peningkatan komunikasi internal, eksternal yang terjalin harmonis dengan keterbukaan dalam hubungan kerjasama dengan semua pihak,” jelasnya.

Sam juga memberikan dukungan penuh terhadap NTB yang akan segera menjadi salah satu tuan rumah perhelatan akbar MotoGP 2021 di Mandalika, Lombok Tengah. Tak sampai di situ, Ia juga turut menyetujui usulan Pengda IOF NTB untuk menggelar event Kejuaraan Nasional Indonesia Off-Road Federation seri pertama.

NTB Tuan Rumah

Sebelumnya, Ketua Pengda IOF Provinsi NTB, Dr. H. L. Herman Mahaputra menyerukan kesiapan NTB sebagai tuan rumah event Kejuaraan Nasional Indonesia Off-Road Federation seri pertama. Ia berharap seluruh dukungan dari jajaran Pemprov NTB dalam menyukseskan hal tersebut.

Hal ini juga disebut Herman dapat sekaligus menjadi ajang pemanasan sebelum perhelatan MotoGP berlangsung.

“Kami Pengurus Daerah (Pengda) IOF NTB sudah melakukan 2 kali eksekusi di Mandalika, kami lihat juga disitu masih lumayan luas dan kami Pengda NTB bercita-cita ingin melakukan kegiatan produktif,” terangnya.

Sementara untuk penyelenggaraan Rakernas, Ia bersyukur kegiatan ini akhirnya dapat dilaksanakan setelah sebelumnya mengalami penundaan. Ia Menjelaskan bahwa kegiatan Rakernas semula dijadwalkan berlangsung pada bulan maret lalu, namun harus ditunda dikarenakan pandemi Covid-19.

Untuk itu, Ia berharap poin-poin terhadap regulasi pada Rakernas 2019 yang seharusnya diaplikasikan pada tahun ini dapat ditingkatkan untuk kemudian dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Pembukaan Rakornas IOF dihadiri Danrem 162/WB, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, serta Pengurus Daerah (Pengda) IOF se-Indonesia.

Rr/HmsNTB

Di Provinsi NTB ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak-anak dan generasi mendatang harus dilindungi dari aksi kekerasan dan radikalisme.

Salah satu benteng perlindungan tersebut yaitu ketahanan keluarga. Dari keluarga akan lahir anak-anak soleh, anak yang kreatif, anak yang mencintai Tanah Air, dan tidak mengedepankan egoisme.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu saat memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (19/11/20).

“Jika dalam keluarga sudah terbangun etos kerja yang baik, cara berkomunikasi yang baik, InsyaAllah banyak masalah negeri ini bisa kita tangani bersama,” kata Wagub.

Wakil Gubernur mengemukakan sejumlah alasan kenapa anak perlu dilindungi. Pertama, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, diberikan perhatian yang baik, serta dijauhkan dari tindakan kekerasan, apalagi terjerumus ke terorisme.

“Anak merupakan anugerah yang dititip kepada kita semua, untuk dijaga dan diperhatikan dengan baik,” ungkap Wagub.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai  dianggap remeh.

Di Provinsi NTB sendiri, ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh.

Melalui Posyandu Keluarga, pemahaman masyarakat  tentang ketahanan keluarga akan semakin baik, karena ada edukasi tentang masalah-masalah lingkungan di desa masing-masing.

“Kita ingin seluruh program-program tersebut menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa,”harap Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Alasan kedua mengapa anak perlu dilindungi, karena alasan filosofi bahwa ada jaminan dari negara yakni Pasal 28B (2) UUD 45 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan hak asasi adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah. Karena anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang maka harus dicegah bila ada hal hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak,” lanjut Wagub.

Untuk itu, upaya untuk melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu semua menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat terutama orangtua.

“Tanggungjawab pemerintah dan pemda adalah memberikan penanganan dengan cepat termasuk memberikan pengobatan terhadap fisik,  psikis dan sosial serta melakukan upaya pencegahan, juga penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikologis pun diperlukan pada saat pengobatan, termasuk memberikan bantuan sosial jika anak dimaksud berasal dari keluarga tak mampu,” tambah Umi Rohmi.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Seluruh program telah dirancang dan disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu (18/11/20).

“Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatanganan dokumen tersebut.

KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi ini berharap, seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan membawa Provinsi NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD.

“Harapan tentunya seluruh apa yang kita lakukan, program-program yang ada maupun juga termasuk pokir dewan, kita harapkan bisa mengerucut kepada tujuan bagaimana kita wujudkan NTB yang gemilang dari program-program yang ada yang kita rencanakan bersama,” tuturnya.

Ingatkan Protokol Kesehatan

Tak lupa, Umi Rohmi dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 di provinsi NTB.

Kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi salah satu jalan terpenting dalam mengurangi angka positif Covid-19.

“Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dari itu, penegakan protokol Covid ini menjadi sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita kampanyekan,” ucapnya.

Ia minta kepada segenap pejabat yang hadir untuk turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat utamanya di sekitar lingkungan masing-masing agar masyarakat memiliki pemahaman betapa pentingnya protokol kesehatan ini.

“Tidak hanya kita yang mematuhi protokol Covid, tetapi bagaimana tanggungjawab kita atas seluruh masyarakat NTB, juga secara persuasif memahami betapa pentingnya protokol Covid-19 ini,” jelasnya.

Rr/HmsNTB

Penyebaran Covid-19 di NTB dinilai cukup terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja dan berkordinasi bersama Pemprov NTB, guna pastikan proses Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 di NTB berjalan lancar

Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin menjelaskan, pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip.

Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada.

“Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin saat memberikan sambutan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tersebut, Selasa, (17/11/20),.

Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu.

“Di setiap TPS perlu memperhatian ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.

Berikutnya adalah komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi.

Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

“Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang memang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.

Mahyudin menilai, penyebaran Covid-19 di NTB cukup terkendali.

Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan Covid-19.

Tapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.

Hidup aman dan produktif

Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif.

Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini.

“Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tutur Wagub.

Dikaakan, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapn demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB.

Pemprov NTB bersama Polda, TNI dan tokoh masyarakat sudah sejak awal berkomitmen, untuk bagaimana agar Pilkada serentak ini dapat mematuhi dan mengedepankan Protocol Covid-19.

“Di awal kita undang seluruh bakal calon, sebelum mereka ditetapkan sebagai calon, untuk membuat komitmen bahwa dalam proses, mereka harus mematuhi protokol Covid, tanda tangan, membuat komitmen, dan sanggup untuk kemudian diberikan sanksi apabila melanggar Protokol Covid,” tambah Wagub.

Selain itu, sinergi antara Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus dijaga, agar pengawalan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat benar-benar berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Hal yang tidak mudah, tapi kami saling menguatkan selalu, untuk bagaiamana NTB ini tetap bisa hidup aman dan produktif,” ungkapnya.

Lebih jauh, Wagub menjelaskan, menghadapi Pilkada serentak ini, NTB relatif aman dan terkendali. Tapi hal tersebut perlu kewaspadaan untuk melihat potensi-potensi yang akan mungkin terjadi ke depan.

“Tentunya doa kita semua supaya momen demokrasi ini, Pilkada serentak di NTB ini, bisa berjalan kondusif dan lancar,dan juga kita bisa berdamai dengan Covid-19 sampai ditemukannya vaksin,” kata Wagub.

Perwakilan TNI dan Polri pada kesempatan itu, menyampaikan kesiapannya dalam turut membantu kelancaran serta keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam kesemptan itu hadir KPU Provinsi  NTB, Bawaslu Provinsi NTB, dan pihak terkait lainnya.

Rr/HmsNTB