Gubernur H Zulkieflimansyah maupun Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi serta Sekda dan Forkopimda sudah discreening hari ini untuk penyuntikan vaksin hari Kamis

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi mengatakan, hari ini telah didistribusikan 7.000 dosis vaksin Covid-19 Sinovac untuk Kota Mataram dan 4.080 dosis vaksin untuk Kabupaten Lombok Barat.

Dr Eka menyampaikannya saat melepas ekspedisi vaksin Sinovac di Gedung Penyimpanan Vaksin Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rabu (13/01/21).

Setelah vaksin ini didistribusikan ke Dinas Kesehatan Lombok Barat, selanjutnya disalurkan ke 20 puskesmas, dan dua rumah sakit yang sekaligus menyiapkan tempat penyimpanan vaksin tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Mataram teah memiliki daftar sekitar 7 ribu Nakes dan petugas yang ada di Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang akan menjalani vaksinasi tahap awal.

Mereka berasal dari 16 rumah sakit, 26 klinik dan 11 Puskesmas. Namun yang sudah di SK-kan untuk segera dilakukan vaksinasi tahap awal baru 22 faskes dan 11 Puskesmas.

Sesuai jadwal vaksinasi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dilakukan selama bulan Januari, kemudian disusul delapan kabupaten/kota lainnya di NTB.

Vaksinasi perdana, Gubernur dan Wakil Gubernur

Saat ini di NTB sudah tersedia 28.670 dosis vaksin Covid-19 Sinovac di NTB.

Sebelum dilakukan vaksinasi bagi 14.000 tenaga medis dan Satgas Covid-19, vaksinasi perdana diawali dengan penyuntikan vaksin pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda serta Forkopimda NTB di Graha Bhakti Praja pada besok, Kamis tanggal 14 Januari 2021.

Selain itu terkait pendistribusian dan pengamanan vaksin hingga ke masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi NTB telah berkoordinasi dengan Polda NTB. Kordinasi ini juga terkait upaya pengendalian Covid 19 dengan menghidupkan lagi Kampung Sehat Plus yang telah memiliki operasional baik di lapangan.

Dr Eka menjelaskan, mengenai persiapan vaksinasi perdana proses screening pra vaksinasi terhadap pucuk pimpinan daerah berjalan lancar dan siap dilakukan penyuntikan vaksin.

Baik Gubernur H Zulkieflimansyah maupun Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi serta Sekda dan Forkopimda sudah discreening hari ini untuk penyuntikan vaksin hari Kamis.

Rr

Dari 87 orang tenaga kerja migran yang mengalami kecelakaan, ternyata hanya 17 orang buruh migran yang legal dan mendapatkan bantuan serta santunan. Sisanya, 70 orang adalah pekerja ilegal

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan guna meningkatkan perlindungan secara masif kepada seluruh tenaga kerja. Baik tenaga kerja dalam daerah maupun tenaga kerja migran

Perlindungan itu akan memberikan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi tenaga kerja yang sudah terdaftar sebagai anggota.

“Karena itu, saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi masif kepada seluruh masyarakat agar mereka memahami bahwa pentingnya pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan maupun kematian setelah terdaftar sebagai anggota,” tegas Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub mengatakannya pada acara penyerahan penghargaan pemenang PLKK Award 2020, Pemeberian Santunan JKN Pekerja Imigran dan penandatanganan PKS Dinas Koperasi UKM, di Aula Rinjani RSUP NTB, Selasa (12/01/21).

Ummi Rohmi sapaan akra Wagub menjelaskan, selain mendapatkan jaminan dan santunan, tenaga kerja akan terlindungi dari segala beban biaya perawatan.

Sehingga beban keluarga sangat terbantu ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang dialami oleh para pekerja itu sendiri.

Menurutnya, para pekerja dengan jenis pekerjaan yang berat tentu memiliki potensi kecelakaan bahkan kematian yang tinggi.

“Dengan potensi itu, maka para pekeja harus memiliki perlidungan yang lebih masif lagi. Salah satunya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagarkerjaan. Karena keselamatan seluruh tenaga kerja di NTB harus ditingkatkan perlindungannya,” harap Ummi Rohmi.

Wagub juga mengingatkan kepada para pekerja migran atau buruh migran, untuk mengikuti prosedur yang ditentukan.

Jangan sampai menjadi buruh migran yang ilegal yang akan menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi keberadaan buruh migran jika terjadi segala macam petaka yang dialami oleh pekerja itu sendiri.

Apalagi jika musibah yang dialami terjadi di negara orang, otomatis akan sulit dibantu oleh pemerintah maupun pihak terkait.

“Pekerja NTB yang keluar negeri harus yang legal. Ini yang menjadi ikhtiar kita bersama. Pemprov NTB juga sudah melakukan MoU dengan sepuluh kabupaten kota untuk membentengi pekerja migran yang ilegal,” jelasnya.

Dikatakan, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk mencarih nafkah di luar negeri, tetapi mencari nafkahnya harus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang legal sesuai dengan prosedur yang ada.

Dari 87 orang tenaga kerja migran yang mengalami kecelakaan, ternyata hanya 17 orang buruh migran yang legal dan mendapatkan bantuan serta santunan. Sisanya, 70 orang adalah pekerja ilegal.

“Ke depan, kita harus mampu mencegah pekerja migran yang ilegal. Semua ini demi kebaikan dan keselamatan pekerja itu sendiri,” tegas Ummi Rohmi.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Adventus Edison Souhuwat menjelaskan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 11.900 anggota dari 18.000 anggota yang terdaftar.

Penurunan jumlah anggota aktif dan tidak aktif disebabkan oleh moratorium atau penundaan keluar negeri dikarenakan pandemi Covid-19.

“Terutama lock down yang ditetapkan oleh Negara Malaysia, karena 90 persen PMI asal NTB bekerja di negeri jiran tersebut,” katanya.

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan jaminan kecelakaan dan kematian kepada pekerja dalam daerah maupu pekerja migran. Langkah ini sebagai upaya perlindungan kepada para pekerja baik kesehatan, keselamatan maupun kematian. Jaminan-jaminan itu tentu sangat membantu beban keluarga para pekerja.

Dalam acara tersebut, juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan pemenang PLKK award 2020 kepada RSUP NTB dengan tingkat keamanan kecelakaan terhadap pekerja.

Juga pemberian santunan kepada ahli waris keluarga yang meninggal sebagai pekerja migran serta penandatangan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi UKM untuk meingkatkan perlindungan terhadap para pelaku UKM/IKM diseluruh NTB.

@Diskominfotikntb

Masyarakat diharap tidak paranoid dan menganggap vaksin ini berbahaya

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengungkapkan, Pemprov akan menjadi garda terdepan dan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai vaksin Covid-19.

“Apa yang kita lakukan adalah wujud negara hadir sebagai garda terdepan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat kita mengambil peran perdana untuk melakukan vaksin covid-19 ini,” tutur Sekdan yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Forkopimda, Pejabat Teknis yang menangani Kesehatan dan Tokoh Agama atau Tokoh masyarakat akan divaksin Covid-19.

Rencananya vaksinasi ini akan dilakukan di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB pada Rabu, 14 Januari 2020, sambil menunggu BPOM menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) yang sesuai kaidah akademis dan standar WHO.

Komitmen keseriusan ini dinyatakan (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam rapat persiapan pelaksanaan pemberian vaksin perdana yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Senin (11/01/21).

Miq Gita sapaan akrabnya berharap, agar masyarakat tidak paranoid dan menganggap vaksin ini berbahaya. Terlebih dengan telah dikeluarkannya fatwa MUI tentang kehalalan dan kesuciannya, sambil menunggu izin penggunaan dari BPOM.

Menurutnya, melalui vaksinasi perdana ini diharapkan masyarakat dapat percaya tentang keamanan vaksin Sinovac serta yakin tentang pentingnya vaksinasi mengingat pandemi Covid-19 sudah memasuki gelombang kedua.

Sehingga ia menghimbau agar berbagai informasi hoax dan tidak benar dapat diminimalisir agar tidak menimbulkan ketakutan.

“Agar kita perangi hoax-hoax ini agar tidak diterima begitu saja oleh masyarakat,” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., memaparkan kesiapan teknis vaksinasi perdana.

Menurutnya, sebelum dilakukan vaksinasi akan dilakukan proses skreening terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik, karena sebagaimana penjelasan Kadis Kesehatan, ada 15 penyakit yang jika seseorang memilikinya, maka ia tidak dapat diberikan vaksin Covid-19.

“Kita betul – betul akan melakukan cek up awal agar tidak terjadi mis” jelas dr. Eka.

Beberapa kondisi masyarakat yang tidak bisa  diberikan vaksin covid-19, yakni Pernah terkonfirmasi menderita covid-19, ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka Panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimun, penderita penyakit saluran pencerna kronis, penderita penyakit hipertiroid, penderita penyakit kanker, penderita diabetes melitus, penderita HIV dan penderita penyakit turberkulosis.

Eka juga menjelaskan, pihaknya telah mempersiapkan 400 vaksinator dari tenaga kesehatan yang berasal dari RSU Provinsi NTB, RSAD , RS Bhayangkara dan Puskesmas Mataram.

“Persiapan vaksinator yang dilatih, hari ini sudah masuk ke pelatihan ke – 2 sampai tanggal 13 sudah selesai pelatihannya,” jelas dr. Eka.

Sher@Diskominfotikntb

Kenaikan yang rata – rata di atas 30 pesen itu semakin tidak terjangkau petani

MATARAM.lombokjournal.com –

Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET)  beberapa jenis pupuk bersubsidi tahun 2021 dinilai memberatkan petani.

Kenaikan itu berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020.

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB 1, H Johan Rosihan mengungkapkan, kebijakan ittu merupakan  langkah keliru dan menjadi kado pahit bagi petani di tahun baru 2021.

Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan dan beban petani pada masa pandemii.

“Semestinya pemerintah fokus membantu petani agar semakin produktif melakukan kegiatan usaha tani dengan cara menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan agar tidak langka dan mudah didapat,” ujar Johan.

Tak hanya itu, juga mengantisipasi berbagai permainan pupuk yang merugikan petani dan memperbaiki pola distribusi pupuk serta pengawasan di lapangan.

“Harusnya pemerintah segera bertindak mengatasi fenomena hilangnya pupuk bersubsidi di lapangan, apalagi ketika waktu musim tanam tiba serta mengantisipasi berbagai kesulitan yang dihadapi petani,” tuturnya.

Permentan 49/2020 merinci; HET Urea yang semula Rp. 1800,- per kilogram telah dinaikan Rp. 450,- sehingga jadi Rp. 2250,- per kilogram. SP-36, yang semula HET nya. 2000,- per kilogram, kini naik Rp. 400,- sehingga menjadi Rp. 2400,- pet kiligram.

ZA yang asal nya Rp. 1400,- naik Rp. 300,- sehingga menjadi Rp. 1700,- per kilogram. Organik granul naik sebesar Rp. 300,- per kilogram, yang semula Rp. 500,- menjadi Rp. 800,-. Sedangkan NPK tidak mengalami kenaikan HET. HET nya tetap Rp. 2300,- per kilogram.

Kenaikan yang rata – rata di atas 30 pesen itu semakin tidak terjangkau petani.

Johan minta, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan menaikkan HET beberapa jenis pupuk bersubsidi.

“Persoalan pupuk bersubsidi ini yang bisa dilakukan pemerintah yakni harus mampu bersinergi dengan semua stakeholders pertanian da instansi lainnya merumuskan kebijakan tersebut,” tegasnya.

Pemda mengawasi

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, H Husnul Fauzi mengatakan, kebijkan kenaikan HET pupuk subsidi yakni agar tidak ada lagi alasan transportasi dan lainnya yang menimbulkan kenaikan cukup tinggi.

“Tidak pernah ada kenaikan lagi antar petani, supaya tidak ada lagi yang bermain antar distribussi atau pengecer. Karena selama ini praktiknya di lapangan banyak yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemda akan melakukan pengawasan lebih diperketaat sehingga tidak ada lagi kenaikan di tingkat petani. Rata-rata naiknya sekitar 5-10 persen.

Aya (*)

NTB Peroleh SK Perhutanan Sosial 14.800 Ha, juga redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak masyarakat yang baru saja mendapatkan SK Hutan Sosial (Hutsos) dari Presiden agar memanfaatkan hutan dengan bijak.

Gubernur menegaskan itu usai mendengar arahan Presiden RI, Joko Widodo, saat acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial (Hutsos), Hutan Adat dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) secara serentak se-Indonesia yang berlangsung secara virtual, Kamis (07/01/21).

“Jangan sampai hutan itu kita jaga seakan-akan tidak bisa diapa-apakan, hutan bisa digunakan, dimaksimalkan tapi tetap dijaga kelestariannya,” pesan Gubernur yang akrab disapa Bang Zul tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 2.929 SK Perhutanan Sosial dengan luas 3.442.000 Ha untuk 651.000 KK.

Presiden  Jokowi mengharapkan,  masyarakat penerima SK dapat memanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu, sebanyak 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 Ha dan 58 SK TORA seluas 72.000 Ha di juga turut diserahkan kepada 17 Provinsi.

“Sejak lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian yang khusus kepada yang namanya redistribusi aset,” ujar Presiden dalam sambutannya.

BACA JUGA;

Serahkan 14.800 Hutan Sosial, Presiden Minta Kegiatan Ekonomi Produktif yang Ramah Lingkungan

Redistribusi aset disebut Presiden sangat kuat pengaruhnya dengan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia.

Hal ini juga menjadi jawaban di tengah maraknya sengketa agraria yang kerap terjadi belakangan ini.

“Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset ini, baik melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria,” jelasnya.

Presiden menekankan, penyerahan SK akan terus mendapat pantauan dari pusat. Untuk itu, Ia meminta masyarakat penerima SK dapat mempergunakan hutan dengan sebaik-baiknya.

“Saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK, ini akan saya ikuti, akan saya cek terus untuk memastikan bahwa lahan ini memang betul-betul dipakai untuk kegiatan-kegiatan produktif,” lanjut Jokowi.

Ia juga turut memperingatkan agar jangan sampai ada pelanggaran hukum yang terjadi ke depan akibatn SK Hutsos tersebut. Dengan kehadiran SK ini pula, Ia berharap perhutanan sosial betul-betul memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian, tanpa mengganggu ekosistem hutan itu sendiri.

“Jangan sampai sudah dapat SK ini, kemudian dipindahtangankan ke orang lain, hati-hati, saya ikuti, meskipun saya di Jakarta, saya bisa mengikuti ini,” tegasnya.

Provinsi NTB sendiri memperoleh SK Perhutanan Sosial yakni 14.800 Ha untuk 10.270 KK dan redistribusi tanah sebesar 127 Ha untuk 873 KK.

Rr/biroadpimntb

Akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok, dan sepanjang jalur tersebut akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB meninjau progres pembangunan Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (06/01/21) Januari 2021.

Proses pembangunan Bendungan Meninting seluas 50 hektar berjalan lancar. Gubernur optimis pembangunan bendungan yang akan mampu menampung debit air sebesar 12 juta kubik ini, akan dapat diselesaikan sesuai target pada September 2023.

Untuk itu, gubernur meminta dukungan semua pihak agar kerja besar ini dapat dituntaskan dengan baik sesuai target.

“Ini adalah sebuah kerja besar, tapi dengan kebersamaan, semua Insya Allah akan jadi mudah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Dr. Hendra Ahyadi ST., MT, menjelaskan Bendungan Meninting ini memiliki luas 50 hektar dengan kedalaman 80 meter. Bendungan Meninting akan dijadikan sebagai objek wisata, karena viewnya yang sangat indah.

“Kita bisa lihat view Kota Mataram dari atas Bendungan ini,” jelasnya.

Selain itu, Bendungan Meninting juga akan dibangun Museum Bendungan, sebagai salah satu objek wisata untuk melihat historis pembangunan bendungan-bendungan yang ada di NTB.

Bendungan ini nantinya akan dibangun saluran yang membelah Pulau Lombok. Sepanjang jalur tersebut juga akan dibangun jalan inspeksi sepanjang 60 km yang tembus ke Mandalika.

Jalur inspeksi ini akan dijadikan jalur sepeda, sehingga ini diharapkan akan menjadi objek wisata baru. Terutama untuk event sepeda berkelas internasional.

“Pembangunan jalur sepeda ini kita harapkan jadi objek event wisata baru, di mana Bendungan Batujai sudah ada wisata pacuan kuda,” ujarnya.

Rr/BiroAdpim

Dari 30 ribu tenaga kesehatan yang terdata masih ada ada tersisa 5000 tenaga kesehatan lagi yang belum masuk dalam sistem

MATARAM.lombokjournal.com –

Provinsi NTB hari ini menerima Vaksin Covid 19 sebanyak 15 Koli atau dengan jumlah Fiyer sebanyak 28.760 yang akan digunakan untuk tenaga kesehatan yang ada di NTB.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi menjelaskan, vaksin tersebut akan disimpan di Dinas Kesehatan Provinsi sebelum dibagikan.

“Sesuai dengan total telah dikirim 15 koli vaksi Covid 19 dengan jumlah fiyer 28,760. ini dipakai untuk tenaga kesehatan yang ada di NTB sampai tanggal 3 januari pukul 23.59,” ujar Eka, Selasa (05/01/21).

Menurut Nurhandini Eka Dewi, dari 30 ribu tenaga kesehatan yang terdata masih ada ada tersisa 5000 tenaga kesehatan lagi yang belum masuk dalam sisitem informasi sumber daya  manusia kesehatan .

“Jadi yang masuk di sistem sekitar 28 ribu, inilah yang menjadi sasaran kita, tetapi kami sedang merencanakn bahwa sebelum tanggal pelaksanaan kita akan melakukan screaning juga. Karena  ada 12 penyakit yang tidak boleh di dilakukan vaksin,” terangnya.

Eka akan  memastikan, tenaga kesehatan yang akan divaksin harus sesuai persyaratan.

“Kita nantinya betul -betul sesuai persyarat untuk boleh divaksinasi bila dia termasuk yang tidak divaksinasi, maka tidak diberikan vaksinasi,” katanya.

Saat ini, Vaksin Covid 19  diamankan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi sampai tiba jadwal untuk di gunakan di NTB. Karena NTB masuk dalam   gelombang ke dua dari 14 provinsi pertama yang akAn memulai PenggunAan Vaksin Covid 19.

“Setelah ada perintah dari pusat baru kita  akan  kirimkan Vaksin ini ke kabupaten/kota karena kita menjaga jangan sampai suhu turum di bawah yang ditentukan yakni antara dua sampai delapan derajad celcius,” tegas Eka.

Semua penyuntikan hanya di sarana kesehatan baik di rumah sakit atau puskesmas. Ada 31 rumah sakit dan 171 puskesmas yang sudah kita masukan ke  sistem.

Pelayanan yang memberikan layanan vaksinasi tanggal 7-9 Januari, ada pelatihan untuk suvervior tanggal 11-13 Januari,  ada pelatihan untuk vaksinator. NTB sudah punya 350 vaksinator yang tersertifikasi.

“Vakainasi untuk Umum akan dilakukan setelah bulan Maret, karena rencana vaksinasi tenaga kesehatan adalah bulan -Januari sampai Maret jika pelaksnaan vaksinasi sebelum Maret selesai maka yng lain juga bisa dipercepat,” kata Eka.

Aya

Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengapresiasi bantuan yang mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Gubernur, ini merupakan  wujud kehadiran negara untuk masyarakat, baik bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Terima kasih kepada teman-teman yang menyalurkan bantuan, semoga NTB yang kita cintai diberi keberkahan oleh Allah SWT,” harap Dr. Zul usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan, Senin (4/1) di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyalurkan bantuan tunai se-Indonesia 2021 secara virtual. Presiden mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 110 triliun. Dengan peluncuran ini maka bantuan tersebut mulai disalurkan ke-34 provinsi.

“Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi,” kata Jokowi dalam acara peluncuran.

Jokowi menjelaskan,, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga diharapkan menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” harap Presiden.

Jokowi mengatakan, bantuan ini terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.

“Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada kementerian terkait dan seluruh gubernur se-Indonesia agar mengawal sampai tuntas proses penyaluran bantuan dan berharap kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara tepat.

Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.

“Saya juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada potongan-potongan. Masyarakat harus menerima seutuhnya, karena bantuan ini langsung dikirim kepada masyarakat melalui bank-bank milik pemerintah dan kantor pos,” tegas Jokowi.

Man-ikp_diskominfotikntb

Klaster baru penyebaran Covid-19 harus dicegah, karena itu warga diimbau tidak melakukan sesuatu yang memungkinkan menjadinya kerumunan-kerumunan

MATARAM.lombokjournal.com ~  Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah minta semua pihak tidak menggelar perayaan tahun baru 2021. Warga diminta berdo’a di rumah masing-masing saat moment pergantian tahun.

“Pergantian tahun ini, kita jadikan sebagai momentum untuk bermunajat dan berdo’a bersama, agar Covid-19 ini cepat berakhir,” ungkap Gubernur saat patroli pengamanan Kamis (31/12/20) sore menjelang malam tahun baru dengan rute keliling kota Mataram lanjut ke arah Senggigi Lombok Barat.

Pergantian tahun jangan sampai ada perayaan-perayaan yang menyebabkan kerumunan. Karena menurutnya, ikhtiar masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 cukup maksimal. Jangan sampai, kasusnya kembali meningkat karena perayaan tahun baru.

“Ini demi kemaslahatan kita bersama, jangan sampai ikhtiar kita selama ini untuk memutus penyebaran Covid-19, kasusnya kembali melonjak karena tahun baru,” tambah Bang Zul.

Bang Zul mengingatkan warga untuk tidak bereuforia dalam perayaan tahun baru. Apalagi saat ini kasus Covid-19 di provinsi NTB masih terus terjadi.

“Oleh karena itu, untuk tahun baru ini kita tidak melakukan sesuatu yang memungkinkan menjadinya kerumunan-kerumunan, (yang menyebabkan) klaster baru terjadi. Dan sekarang, kita berharap masyarakat semakin disiplin terhadap protokol kesehatan,” tambah Bang Zul.

Lebih lanjut Bang Zul juga ucapkan terimakasihnya kepada masyarakat yang sudah taat,  menjaga keamanan dan kenyamanan daerah ini.

“Terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yg membuat daerah kita senantiasa aman, menyenangkan dan penuh rasa kekeluargaan,” katanya.

Rr/HmsNTB

Kepala OPD diminta prioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan semua proyek yang ada di NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Proyek nasional yang banyak di Nusa Tenggara Baat (NTB), semuanya harus dikerjakan oleh pengusaha NTB.

Seluruh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta memprioritaskan pengusaha NTB untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut.

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah menekankan itu saat menghadiri diskusi refleksi akhir tahun, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) NTB, di Cafe Meekow, Selasa (29/12/20).

Saat hadir dalam acara refleksi akhir tahun itu, Gubernur Zul membawa seluruh Kepala OPD Provinsi NTB.

Acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini dihajatkan menjadi wadah silaturrahim antara pemerintah dengan pengusaha di NTB.

“Kedatangan kami kesini bersama seluruh kepala OPD agar silaturrahim kita tetap terjaga, saya harapkan pengusaha di NTB ini tetap bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan NTB Gemilang,” ungkap Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut.

Menurutnya, banyak yang bisa dikerjakan oleh pengusaha kita di NTB.

“Itu semua harus kita akomodir,” kata Bang Zul kepada seluruh Kepala OPD.

Sebelumnya Ketua Kadin NTB, H.Faurani mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB. Menurutnya, perhatian Gubernur kepada pengusaha yang ada di NTB sangat luar biasa.

“Terimakasih Pak Gubernur, perhatian bapak kepada pengusaha di NTB ini sangat luar biasa,” ungkap H.Faurani.

Di penghujung tahun 2020 ini, tambahnya, menjadi momentum untuk merefleksikan apa yang telah dilaksanakan. Ia mengaku, saatnya menyongsong masa depan yang lebih gemilang pada tahun 2021 mendatang.

“Mari kita songsong bersama, 2021 kita semua harus lebih baik, kita akhiri tahun 2020 ini dengan penuh pembelajaran,” tutupnya.

Rr/HmsNTB