Saat gempa Lombok dua tahun lalu, bantuan kemanusian juga datang dari masyarakat Sulawesi Barat

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc  melepas bantuan kemanusiaan berupa sembako dari para Dermawan Lombok-Sumbawa bagi masyarakat Majene, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang tertimpa musibah gempa, Kamis (25/02/21).

Dalam acara itu Gubernur bersama Kapolda NTB, Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, MH, Danrem 162/WB Brigjen. TNI Rizal Ramdhani, SH, MH dan Kepala OPD terkait lingkup Pemprov NTB.

Kerja kemanusiaan yang dilakukan para Dermawan Lombok Sumbawa yang difasiltasi  Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB itu mendapat apresiasi Gubernur Zul.

Gubernur menilai, bantuan kemanusiaan dari para Dermawan ini merupakan kepedulian dan solidaritas  kemanusiaan masyarakat NTB, terhadap masyarakat Sulawesi Barat yang tertimpa gempa bumi berkekuatan hampir sama dengan Gempa Lombok Agustus 2018 lalu.

Saat terjadinya gempa Lombok dua tahun lalu, berbagai  bantuan kemanusian dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri berdatangan, termasuk dari masyarakat Sulawesi Barat.

“Saya berharap agar selama perjalanan pengiriman bantuan ini bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Mudah-mudahan masyarakat NTB terus memupuk semangat solidaritas kemanusian dan kepedulian antar sesama yang tengah dilanda musibah akibat gempa Sulbar beberapa waktu lalu. Teruslah masyarakat NTB berkontribusi dan peduli bagi bangsa dan negara kita ini,” pesan Gubernur.

Sebelumnya Kepala Cabang ACT NTB Juani Pratama melaporkan, bantuan kemanusiaan yang sebagian besar berasal dari para Dermawan dari Lombok dan Sumbawa atau donatur lainnya dihimpun dan terkumpul sebanyak 25 ton Sembako.

Dari 25 ton ini terdiri dari 15 ton beras dan selebihnya berupa bahan makanan siap saji lainnya termasuk makanan asupan utuk bayi, mie instan, minyak goreng dan lainnya.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama di Sulawesi Barat yang tengah mengalami musibah mengingat kita juga pernah dibantu oleh masyarakat Sulbar saat terjadinya gempa Lombok. Dan perlu dicatat  masyarakat NTB memiliki kepedulian yang cukup tinggi di Indonesia atas musibah yang menimpa masyarakat,” ujar Juani Pratama.

her-ikp-Kominfotik NTB

Sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir

TANJUG.lombokjournal.com –

Plh Bupati Lombok Utara, Drs H Raden Nurjati menerima kunjungan Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT terkait dengan pemasangan Pompa Hidram di KLU, di ruang kerjanya (23/02/21).

Plh Bupati Lombok Utara Drs H Raden Nurjati menyampaikan pertemuan dalam rangka ekspose rencana program pembangunan pompa hidram dari Kodim 1606/Lobar di Lombok Utara.

“Bagaimana selanjutnya program pompa hidram, rencana kapan dibangun dipaparkan Dandim dan kiranya pembangunan fisik akan ada pendampingan dari Pemda. Demikian pula dengan sosial kemasyarakatan dari Dinas Lingkungan Hidup supaya bisa menjaga kapasitas debit air,” tuturnya.

Raden Nurjati menyatakan, ada beberapa daerah yang tiap tahun mengalami kekeringan irigasi dan kebutuhan air minum, yaitu Kecamatan Bayan dan Kayangan.

Kendati memang ada beberapa kali (anak sungai) memang yang airnya tetap mengalir sampai ke laut antara lain Kali Sehari, Kali Real di Bayan, Kali Sidutan Amor-Amor.

Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT menyampaikan, program tersebut bukan utuh dari Kodim, melainkan dukungan Pangdam Kodam Udayana dan Korem Wira Bhakti.

Dijelaskannya, program sejenis telah dilakukan di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sembilan titik tempat. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat sudah ada dua titik tempat dan telah berjalan. Khusus untuk Kodim 1606/Lobar meliputi tiga kabupaten yaitu Lombok Barat, KLU dan Kota Mataram.

“Kita arahkan pada dua wilayah. Kalau arahan terakhir dari Kodam, tiap Kodim  mencari titik tempat. Untuk Lombok Utara mulai hari ini sudah berjalan dari membuat bak penampungan di Bayan,” tandasnya.

Dikatakannya, secara umum dinaikkan air yang ada di lembah dengan Pompa Hidram supaya bisa dimanfaatkan oleh penduduk pada daerah yang lebih tinggi, tetapi harapan besarnya supaya bisa mengairi daerah pertanian.

Dandim menyampaikan pula untuk lokasi di KLU ada di Desa Batu Rakit Kecamatan Bayan sudah mulai prosesnya. Adapun jumlah KK di tempat tersebut adalah 900 KK, dengan luas lahan 300 hektar.

“Prinsipnya ada air mengalir sepanjang tahun, walaupun kemarau dan debit airnya memungkinkan Pompa Hidram dapat memompa air ke atas dan bisa bermanfaat,” urainya.

Potensi pertanian dan peternakan diharapkan dapat dialiri air, lantaran bukan untuk kebutuhan sehari-hari saja, tapi lebih pada kebutuhan yang lebih besar. Butuh kerja sama yang lebih intens dari semua pihak sehingga pilot projectnya bisa diikuti daerah yang lain.

Di tempat sama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM mengatakan, kalau masalah teknis tinggal disesuaikan dengan debit air. Yang jadi masalah adalah pengelolaan selanjutnya.

Terpenting, sasaran yang dicapai minimal pada musim kering (kemarau) airnya mesti mengalir.

“Kita harus perhatikan, agar tidak mengganggu aliran irigasi sebelumnya. Saya yakini kita harus jalankan, tetapi kita perlu hitungan pada pelaksanaan program Pompa Hidram di lapangan,” pungkasnya.

Pada akhir acara, dilakukan pula penandatanganan penyerahan sarana sejumlah satu kendaraan dari Pemda KLU ke Kodim 1606/Lobar.

Hadir mendampingi Plh Bupati Lombok Utara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda KLU H Rusdi ST MM, perwakilan OPD terkait yaitu Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Perkim, serta PUPR.

sap

Konservasi menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan

LOTIM.lombokjournal.com —

Pentingnya revitalisasi Kawasan Konservasi Rijani ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd saat hadir dalam penandatanganan nota kerja sama pengembangan destinasi wisata Otak Kokok, Joben dan revitalisasi fungsi hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Sebab konservasi Rinjani diperuntukkan genderasi mendatang, selain itu untuk keberlangsungan hidup mayarakat Lombok.

“Jika dilakukan dengan kecintaan dan bergotong royong maka tak ada lagi  perselisihan karena semua demi kepentingan bersama,” ujar Wagub di lokasi wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Selasa (23/02/21).

Menurut Wagub, kesepakatan hari ini antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terkait Hutan Pesugulan memiliki dampak besar. Tak hanya tentang pemanfaatan namun juga konservasi sebagai upaya pemeliharaan hutan.

Keputusan strategis seperti ini seperti dikatakan Wagub sangat berarti. Hal ini karena konservasi akhirnya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat yang memanfaatkan hutan.

“Persoalan lama karena terputusnya komunikasi akhirnya dapat selesai hari ini. Saya mengapresiasi semua pihak yang bisa menghasilkan solusi bagi masyarakat maupun alam lingkungan kita,” tambah Wagub.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Lombok Timur, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Bupati Lotim, Sukisman Azmi mengatakan, dari lima poin kesepakatan tersebut, ada tiga poin paling penting yakni terkait akses seluas luasnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat Sajang dan Sembalun yang terhenti akibat rusaknya pipa saluran air akibat gempa.

Kemudian lahan “nganggur” yang belum atau tidak dimanfaatkan oleh Balai TNGR dapat diberdayakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perladangan dan yang berikutnya adalah kerjasama intens dengan  pihak Balai TNGR untuk pendakian satu pintu melalui Sembalun.

“Begitu pula dengan persoalan masyarakat di Jurang Koak, Wanasaba yang banyak kedapatan memasuki kawasan hutan tanpa izin sudah mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak. Semua itu demi kita menjaga alam dan seluasnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Sukiman.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani berencana melakukan revitalisasi Hutan Pesugulan di Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengembalikan fungsi Hutan Pesugulan agar tak terjadi berbagai bencana seperti meningkatnya potensi kebakaran hutan, longsor, banjir, dan berkurangnya debit air.

Klaim warga

Sejak 2015 Hutan Pesugulan diklaim warga sebagai tanah leluhur. Klaim tersebut dinilai pihak Balai TNGR sebagai kegiatan Penggunaan Kawasan Tanpa Izin(PKTI).

Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2015 dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Lingkungan (Pokdarling) Bebidas Lestari.

Kemudian, pembinaan kepada kelompok pokdarwis, sosialisasi, himbauan dan mediasi terkait permasalahan PKTI Hutan Pesugulan, serta beberapa upaya hukum seperti operasi yustisi gabungan namun mendapatkan perlawanan dari masyarakat penggarap.

Kepala Balai TNGR, Dedy Asriady menjelaskan, upaya revitalisasi Hutan Pesugulan akan mulai dikerjakan karena dianggap penting untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mengembalikan manfaat ekosistem bagi masyarakat luas.

“Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak,” ujar Dedy.

Revitalisasi Hutan pesugulan di TN Gunung Rinjani meliputi aspek penegakan hukum, sosial dan ekologi.

Dirjen KSDAE, Wiratno mengatakan, kesepakatan ini memiliki kepentingan lebih besar yakni menyelamatkan lingkungan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat

“Luasan kawasan konservasi 41 ribu hektar kecil jika dibandingkan dengan luasan konservasi Indonesia yang 27.108.486 ha,” ujar Wiratno.

“Kecil tapi powerful karena disana ada cagar biosfer dan geopark dunia dengan keragaman hayatinya. Oleh karena itu dukungan pemerintah,  masyarakat dan komunitas menjadi energi untuk disatukan,” kata Wiratno.

Ia berharap kesepakatan ini menjadi langkah baru dalam upaya menjaga lingkungan secara bersama sama.

Sementara itu, kawasan ekowisata Otak Kokok akan direvitalisasi melalui PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang paket wisatanya masih dapat dikembangkan sekaligus juga pemeliharaan kawasan untuk dijaga hingga seratus tahun kedepan.

Kepala Desa Pesanggrahan, H Badrun mendukung langkah pemerintah mengembangkan kawasan wisata Otak Kokok, Joben. Bahkan master plan pengembangan kawasan tersebut diakuinya hasil musyawarah dan aspirasi masyarakat, termasuk perolehan retribusi yang selama ini dipersoalkan.

“Masyarakat mendukung rencana ini. Termasuk pelebaran jalan mulai dari Terara menuju Otak Kokok sepanjang tujuh kilometer segera terealisasi,” harapnya.

Kawasan wisata ini kian diminati pengunjung bahkan dari liar daerah dengan kendaraan bus wisata berbadan besar. Selama ini, kawasan wisata Joben juga menjadi objek klaim antara Pemkab Lotim dan Balai TNGR dalam pengelolaannya.

DiskominfoNTB

Masyarakat memanfaatkan aplikasi Siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya

MATARAM.lombokjournal.com –

Aplikasi Siaga NTB menjadi wadah edukasi kebencanaan bagi masyarakat, untuk mengetahui apa saja jenis bencana, bagaimana penanggulangan dan melaporkan titik terjadinya bencana.

Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengatakanya saat rapat Aplikasi Siaga NTB bersama dengan Asisten III, BPBD NTB, Dinas Kominfotik NTB, Bappeda NTB dan DPMPD Dukcapil NTB yang berlangsung di Pendopo Wagub, Senin (22/02/21).

“Kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui aplikasi ini, ketika membuka aplikasinya masyarakat paham dengan kebencanaan dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya,” tegas Umi Rohmi.

Aplikasi Siaga NTB akan terkoneksi dengan Kabupaten/Kota, sehingga warga seluruh NTB dengan sigap melaporkan berbagai kejadian kebencanaan yang ada di sekitarnya. Ini merupakan misi “NTB Tangguh Bencana” dengan cepat terealisasi.

“Seluruh kepala desa nanti akan menginformasikan kepada warga desa untuk menginstal aplikasi siaga, agar masyarakat dari berbagai penjuru desa dapat ikut serta melaporkan,” tuturnya.

Wagub menghimbau, masyarakat memanfaatkan aplikasi siaga NTB selayaknya buku pintar agar  informasi kebencanaan dapat dipelajari selengkap-lengkapnya.

“Masyarakat desa kabupaten kota  menjadi tidak awam terhadap bencana dan paham, sehingga apa yang akan dilakukan pada saat bencana terjadi dapat dilakukan seperti misalnya terjadi gempa, maka sudah tersedia SOP apa yang harus dilakukan, titik kumpul dan sebagainya,” tuturnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB Zaenal Abidin, terus mengupayakan agar aplikasi siaga NTB dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

“Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan aplikasi, tercatat sebanyak 591 user yang menginstall aplikasi siaga” ungkapnya.

Zaenal yang didampingi tim akan mengintegrasikan aplikasi siaga NTB dengan aplikasi BMKG NTB agar pemberirahuan mengenai kebencanaan langsung dari stakeholder terkait.

“Harapan kami selanjutnya akan mengkoneksikannya dengan aplikasi BMKG semoga segera dapat bisa diakses masyarakat,” jelasnya.

Dalam aplikasi siaga dapat diinstal melalui aplikasi PlayStore dan terdapat beberapa fitur yang dapat diakses, antara lain fitur laporkan bencana, info cuaca, info bencana, peta lokasi penting,  berita, edukasi bencana dan SOP, gallery, nomor penting, artikel dan notifikasi.

Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB Dr. H. Ashari, SH., MH mengungkapkan, masyarakat sebagian besar sudah menerima edukasi kebencanaan. Adanya aplikasi semakin memperbanyak wadah bagi masyarakat desa untuk dapat memperoleh edukasi kebencanaan.

“Alhamdulillah rata-rata desa sudah terinvestasi dengan bencana dan sudah sebagian besar sudah mendapatkan informasi kebencanaan, semoga aplikasi siaga ini dapat segera jadi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat” tuturnya.

Sher@DiskominfotikNTB

Tak perlu takut terkena Corona tapi berusaha maksimal tetap menjaga imun

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejak ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, Presden Joko Widodo minta para Gubernur mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.

Dari awal Presiden menekankan, aspek kesehatan terhadap pencegahan virus ini bukan hanya persoalan kesehatan saja. Tapi ada dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Dan ini harus berjalan beriringan (penanganan Kesehatan dan ekonomi) dan harus tetap mendapat perhatian bersama,” kata Gubernur Zulkieflimansyah mengutip pernekanan Presiden pada Launching Kampung Sehat 2, di Lapangan Tenis Polda NTB Kamis (18/02/21).

Gubernur di hadapan anggota Forkompinda Provinsi NTB, para Plh Bupati dan Walikota se NTB, para Kapolres dan Dandim se NTB  mengutarakan pengalamannya yang kerap kali turun ke desa-desa.

Di tiap desa yang dikunjunginya, hampir semua masyarakatnya tak takut sama corona. Namun sebaliknya masyarakat desa lebih takut akan kehilangan pekerjaan.

“Kata orang desa tak takut sama virus Corona karena matinya belum pasti, tapi kalau kehilangan pekerjaan lambat-laun kami seperti mati dalam hidup. Ini yang perlu diperhatikan,” ungkap Gubernur yang biasa disapa Bang Zul.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, masyarakat tak perlu takut terkena Corona tapi berusaha maksimal tetap menjaga imun. Tidak terganggu pikirannya karena terkena Covid, sehingga ada harapan sembuh di ujung trowongan.

Gubernur yang ramah ini mencontohkan, Danrem 162/WB sebagai penyintas Covid-19 saat dilakukan isolasi mandiri selalu riang sehingga imun terjaga dan beban psikologis akibat terpapar corona dengan sendirinya akan hilang. Ini adalah salah satu cara untuk cepat sembuh dari Covid.

“Oleh karena itu Launching Kampung Sehat 2 dinilai penting sekali dan momentumnya sangat tepat sebagai sosial marketing, untuk melaunching kembali cara merubah paradigma masyarakat terhadap Covid-19 yang harus dihadapi dan berani dilawan dengan cara berusaha maksimal bila terkena Covid-19 dan tidak berakhir dengan kematian,” kata Bang Zul.

Menurutya, launching kampung sehat 2 Juga merupakan momentum agar masyarakat tak takut lagi dengan Covid-19.

Covid-19 menjadi warning untuk tetap meningkatkan kewaspadaan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dengan demikian masyarakat akan tetap sehat dan di balik Covid-19 ini akan membawa keberkahan bagi masyarakat NTB.

Disinggugnya pelaksanaan MotoGP di KEK Mandalika, dimana Presiden melalui Menparkeraf menginginkkan agar bisa digelar 2021 ini dan memiliki banyak penonton.

Karena itu momentum Hari Kebangkita Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2021 mendatang bisa dirayakan agar masyarakat NTB memiliki semangat baru, di NTB tetap berdamai, bersahabat dengan Covid-19.

Sehingga MotoGP bisa terselanggara dengan aman dan nyaman.

“Diharapkan musibah yang menimpa kita dijadikan sebagai awal kebangkitan NTB di masa yang akan datang,” kata Gubernur.

Gairah baru

Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengungkapkan, masyarakat membutuhkan suasana baru keluar dari rutinitas harian yang membosankan dan mencari konsep dengan gairah baru.

Karena itu Kampung Sehat Jilid 2 ini bisa membangkitkan semangat masyarakat  agar masyarakat bergiat lagi melombakan kampungnya.

“Vaksinasi menjadi semangat kampung sehat jilid 2. Semua steakholder harus menykseskan vaksinasi dengan menyiapkan vaksinator untuk  membantu pemerintah daerah. Kita sudah dan tengah melatih vaksinator-vaksinator yang siap digerakkan untuk membantu Pemda dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat,” kata Iqbal.

Ditegaskan, Kampung Sehat 2 ini mengedepankan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berscala mikro. Dan di NTB diadopsi dengan berbasis kampung/desa.

“Karena itu diminta sinergitas TNI-Polri di kabupaten-kota se NTB bersama Bupati/Walikota bisa mendedikasikan anggotanya untuk penanggulangan Covid-19 ini,” pintanya.

Danrem 162/WB, Brigjen TNI Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, MH memberikan semangat kepada para penyintas Covid-19 ataupun yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk tetap termotivasi agar sembuh dari Covid-19 ini.

Danrem  bersama jajarannya hingga Babinsa mendukung program kampung sehat yang  menjadi instrument penting dalam menekan penularan Covid-19.

“Kami dukung sepenuhnya kampung sehat dan mendukung Pemda NTB dalam penanganan Covid-19 ini. TNI akan bersiergi dengan steak holder dalam  rangka penanganan Covid-19. Kami bertekad untuk membantu menurunkan tingkat mortalitas di NTB, meningkatkan kesembuhan di atas rata-rata nasional,” kata Danrem.

Kadis Kesehatan NTB Dr.H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS menambahkan, yang menjadi senjata utama penanggulangan Covid-19 yakni dengan mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 di masing-masing desa.

Jika ada warga yang terkena Covid hatrus segera ditangani. Cara terbaru dengan menggalakkan vaksinasi yang bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19.

“Vaksinasi tahap pertama untuk tenaga Kesehatan (Nakes) sudah mencapai  83,1 persen. Target kita Februari ini minimal semua Nakes di kabupaten/kota bisa bisa mencapai 90 persen lebih. Kami mengajak semua untuk bersama-sama mengatasi Covid ini. Sehingga kehidupan kita menjadi sehat, aman dan produktif dan bisa berjalan secara berdampingan,” tutup HL. Hamzi Fikri.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan Instruksi Gubernur tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 yang lebih massif di daerah masing-masing kepada Bupati/Walikota ataupun Plh Bupati/Walikota se NTB.

her-kominfotik

Untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing-masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya

MATARAM.lombokjournal.com –

Meskipun sempat tertunda, Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi NTB, akan dilaksanakan pada akhir Februari 2021 ini.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB L. Gita Aryadi penundaan pelantikan pejabat daerah yang sejatinya akan dilaksnakan pada 17 Februari mendatang ditunda, karena adanya keputusan dari pusat yakni dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekda mengataka, Pemerintah Provinsi terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat yakni Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang bagaimana melaksanakn pelantikan ditengah pandemi.

“Hingga kini kita masih terua melakukan koordinasi dengan pusat, yakni tentang bagaiman mekanisme pelantikan atau tentang pemilihan pelaksna harian ( PLH )yang akan memimpin daerah sementara agar tidak terjadi kekosongan menjelang pelantikan” ujarnya, Selasa (16/02/21)

Menurut Sekda ,terkait dengan PLH itu opsi yang harus disiapkan juga, yakni untuk PLH akan memanfaatkan Sekda di masing- masing Kabupaten/ kota sebagai pejabat hariannya.

“Bila SK pelantikan belum keluar maka PLH yang akan bertugas, agar di tiap daerah tidak terjadi kekosongan pemimpin,” terangnya

Sudah diantisipasi PLH Sekda setempat,,namun demikian ada poin-poin yang harus dikonsultasikan sesuai dengan kondisi di daerah. Sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.

Aya

Perbankan diajak membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM, agar produk UMKM NTB siap menyambut dan mengisi potensi pasar dari perhelatan event internasional MotoGP 2021.

Salah satunya melalui Bazar UMKM untuk pengenalan NTB Mall yang dirangkai dengan Window Shopping kalangan perbankan NTB, Sabtu, (06/02/21) di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengungkapkan, kegiatan bazar dapat memantik UMKM lebih siap, baik dari segi kualitas dan kuantitas produk.

“Ajang ini merupakan pemanasan untuk melihat prodak-prodak UMKM kita, apakah layak tampil, memiliki daya saing dan siap untuk menyambut perhelatan besar MotoGP2021 atau tidak, sambil terus dievaluasi,” ungkap Miq Gite panggilan akrabnya saat membuka bazar.

Diingatkan Sekda, UMKM juga harus mau terus belajar meningkatkan kualitas dan hasil produk.

Menurutnya, tantangan UMKM adalah bagaimana bisa membaca potensi serta bisa memenuhi permintaan pasar dengan kualitas terbaik.

Miq Gite mengajak pihak perbankan, BUMN dan BUMD serta lembaga lain, bersama-sama dengan pemerintah juga dapat menunjukan keberpihakan dan dukungannya terhadap UMKM dengan membeli produk lokal NTB.

“Kegiatan ini sebagai wujud dari komitmen kita mendukung UMKM di daerah. Kita harus lakukan langkah-langkah progresif membantu UMKM. Sehingga spirit “Bela Beli Produk Lokal” dapat menggeliatkan ekonomi masyarakat di tengah wabah Covid-19,” ajak orang Miq Gite.

Perbankan belI produk UMKM

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTB, Heru Saptaji, mengatakan, perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB akan mendukung  program bela beli produk UMKM lokal yang dicanangkan Pemprov NTB.

“Inilah bentuk keberpihakan perbankan terhadap UMKM,” kata Heru.

Di tengah pandemi, dengan keberpihakan inilah dapat memberikan harapan UMKM untuk terus berkarya. Ia mengajak perbankan untuk membeli produk UMKM sebanyak-banyaknya.

“Karena di tengah pandemi, inilah bentuk empati, kepedulian dan perhatian kita semua untuk menjaga kondisi perekonomian agar bisa tumbuh dan segera pulih dari keterpurukan,” harap Heru.

Apalagi, Provinsi NTB telah ditunjuk sebagai salah satu daerah yang dipilih untuk penyelenggaraan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada bulan Maret di Mandalika, Lombok Tengah

“Ini kesempatan bagi kita untuk menujukan produk buatan lokal, baik secara offline dan online kepada dunia,” kata Heru.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M,Si. Menjelaskan, kegiatan ini untuk pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19, dan sosialisasi keberadaan serta peran NTBMall.

Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB pertama kali menyelenggarakan acara ini. Pengunjung yang dari gabungan perbankan langsung melakukan aksi beli produk di tempat.

“Ini merupakan salah satu cara kita mempromosikan UMKM NTB, karena tanpa aksi kita tidak maksimal,” kata Kadis Perdagangan.

Diakuinya, NTBMall sejak awal memang dihajatkan untuk mewadahi UMKM dengan berbagai varian produknya. Sehingga interaksi pelaku UMKM dan pembeli serta masyarakat pada umumnya lebih cepat dan mengetahui keberadaan Marketplace milik NTB.

“Dipastikan produk yang ada di NTBMall adalah asli hasil karya UMKM lokal di NTB,” tegasnya.

Begitu pun kualitas dan kuatitas produk sangat diperhatikan. Selama ini Dinas Perdagangan terus bersinergi dengan OPD dan lembaga lain untuk membina UMKM agar memiliki produk yang berdaya saing.

Bazar UMKM ini juga akan menghadirkan 161 UKM yang produknya telah ditampilkan di NTB Mall offline store, dan tambahan 23 UMKM yang menempati stand untuk display produk.

edy-fitrah@diskominfotik_ntb

Dinas Kesehatan NTB targetkan penyediaan 3000 tenaga vaksinator

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., meminta untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19, demi percepatan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga penyebaran virus Corona bisa lebih cepat dikendalikan.

Hal tersebut disampaikan Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, saat membuka Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di NTB secara daring, Jumat (05/02/21).

Pemerintah Provinsi NTB sendiri menargetkan vaksinasi Covid-19 kepada 70 persen atau sejumlah kurang lebih 3 juta masyarakat NTB, yang terdiri dari tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan masyarakat umum dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

“Kita harus percepat proses vaksinasi. Kalo kita cermati, vaksinasi ini yang paling bisa mengendalikan penyebaran Covid-19. Dan kitalah yang bisa kendalikan vaksinasi. Yang mulanya satu tahun kalo bisa kita press menjadi enam bulan saja,” pinta Wagub perempuan pertama NTB tersebut.

Selain percepatan vaksinasi, Ummi Rohmi juga meminta untuk mengintensifkan kembali 3T yakni, testing, tracing, dan treatmen.

Terutama pada tahap tracing dan testing. Untuk jumlah tracing, Ummi Rohmi meminta kepada petugas kesehatan untuk melakukan tracing lebih banyak. Untuk testing, diminta agar memanfaatkan semaksimal mungkin Rapid-test Antigen.

“Adanya Rapid-test Antigen ini adalah angin segar bagi kita. Dengan ini maka kita bisa tracing lebih cepat dan lebih banyak. Rapid-test Antigen harus dipakai di semua Kabupaten dan Kota,” pintanya.

Capai 36 persen

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri menjelaskan, pihaknya sedang berupaya optimal untuk melakukan percepatan vaksinasi dan memperbanyak tracing.

Saat ini, vaksinasi telah mencapai 36 persen pada tahap tenaga kesehatan. Pada timeline normal direncanakan, tahap I vaksinasi kepada tenaga kesehatan pada bulan Januari-Februari sebanyak 27.894 orang.

Tahap II petugas pelayanan publik pada bulan Maret-April, sebanyak 285.804 orang, dan terakhir tahap III Masyarakat Umum pada bulan Mei-Desember 2.743.611 orang.

Dinas Kesehatan NTB juga telah menargetkan penyediaan 3000 tenaga vaksinator dengan sasaran masyarakat umum sejumlah 2.743.611 atau 5.487.222 suntikan.

“Ke depan vaksinasi ini kita akan adakan percepatan. Sebelum Februari vaksinasi Tenaga Kesehatan harus kita tuntaskan,” jelasnya.

Untuk tracing sendiri, Dinas Kesehatan NTB akan menggenjot prosesnya agar memenuhi standard WHO 20-30 orang dalam sekali tracing.

“Paling tidak 1 orang tracing sampe 20 orang. Harus tetap kita usahakan meski susah,” jelas Fikri.

Hingga saat ini jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 di NTB sejumlah 7.717, sembuh sejumlah 5.891 (76,3 persen), dirawat 1.487 (15,3 persen), dan meninggal 339 (4,4 persen).

novita@diskominfotikntb

Penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi tentang  Covid-19 dan vaksinasi terus dilakukan

MATARAM.lombokjournal.com —

Percepatan pembeian Vaksinasi yang tengah berlangsung menjadi harapan untuk menekan penyebaran Covid- 19, di tengah kian meningkatnya jumlah kasus positif baru.

Tentu saja, selain pemberian vaksinasi terus ditekankan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Hal itu terungkap dari rapat evaluasi pencegahan dan penanganan Covid 19 yang digelar Satuan Tugas Pemerintah Provinsi NTB bersama Satgas Kabupaten/Kota.

“Karena itu, diperlukan percepatan atau akselerasi pemberian vaksinasi di semua daerah di NTB”, ujar Kepala Dinas Kesehatan, H Lalu Hamzi Fikri, di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (04/02/21).

Dijelaskannya, untuk mempercepat vaksinasi, Pemerintah Daerah akan menambah vaksinator sejumlah 3000 orang dari 1800 yang sudah ada di lapangan untuk tiga juta penduduk NTB.

Upaya lain mengantisipasi lonjakan kasus baru adalah dengan melakukan tracing contact menggunakan rapid test antigen.

Seperti dikatakan Kepala Dinas Kesehatan NTB, sasarannya lebih banyak dalam penanganan Orang Tanpa Gejala dan memiliki akurasi cukup tinggi. Ini bisa menjadi kebijakan strategis Satgas di daerah.

Dengan melonjaknya angka kasus baru, angka kematian karena terpapar Covid 19 di NTB sebesar 4,4 persen, berada di atas rata-rata nasional 2,8 persen dan 2,2 persen angka kematian global.

Demikian juga dengan realisasi kontak erat NTB juga tinggi sebesar 7,8 persen dari angka ideal 2 persen. dr. Fikri panggilan Kadikes menyarankan tracing contact antigen, karena korelasinya sangat erat mempengaruhi data lainnya terkait penanganan dan pencegahan.

“Saat ini situasi pandemi yang meningkat belum menunjukkan trend puncak, apalagi menurun,” jelas dr. Fikri.

Strategi lainnya, ia mengingatkan Satgas kabupaten/ kota terkait kebijakan konversi kamar rumah sakit sebesar 30 persen untuk ruang isolasi. Begitu pula dengan protokol Kesehatan, ditekankan untuk menghindari, mengurangi dan membatasi kerumunan.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Korem 162/WB berharap, rapid antigen bisa dilakukan sampai ke warga desa melalui Satgas Covid-19 kelurahan/desa.

Dari rapat evaluasi tersebut, baru Satgas Covid-19 Kabupaten Sumbawa Barat yang mengakui telah mendorong Pemerintah Desa untuk penganggaran pembentukan Satgas desa sesuai PerMenDes.

Sosialisasi ditingkatkan

Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mengingatkan, agar penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi tentang  Covid-19 dan vaksinasi terus dilakukan.

Begitu pula dengan surat edaran Gubernur tentang pembatasan kegiatan masyarakat untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

“Kita tetap berharap ada langkah strategis baru yang bisa segera mengeluarkan kita dari pandemi, selain upaya dan ikhtiar yang sudah kita lakukan selama ini”, ujar Sekda.

Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh perwakilan Satgas kabupaten/ kota yang mengikuti melalui video

Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur diminta mengantisipasi kegiatan Bau Nyale pade Maret mendatang, agar tidak menimbulkan kerumunan warga masyarakat saat melakukan tradisi tahunan tersebut.

jm@DiskominfotikNTB

Berbeda jika misalnya Gubernur kedapatan sengaja berkerumun atau mengumpulkan kerumunan di luar tugasnya

MATARAM.lombokjournal.com  —

Polemik tentang foto Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan sejumlah Kepala OPD berenang beramai-ramai di sebuah kolam alami di Lombok Utara, dinilai sudah selesai dengan permintaan maaf Gubernur NTB.

Politisi PDIP, H Ruslan Turmuzi mengatakan, yang pentiing ke depan kasus serupa ini tak perlu lagi terjadi. Sebab saat ini semua pihak tengah berjibaku dan bersinergi bersama dalam menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat di wilayah NTB.

“Kan Gubernur sudah minta maaf, ya wajiblah dimaafkan. Artinya Gubernur gentleman dan mengakui kekeliruannya. Dan saya rasa ini tidak akan terjadi lagi,” kata Ruslan, menjawab wartawan, Selasa (02/02/21) di Mataram.

Ruslan mengatakan, dari foto-foto yang beredar dan juga dari penjelasan Gubernur Zulkieflimansyah, bisa dipahami bahwa kejadian tersebut memang sangat spontan dan tidak direncanakan. Ada kunjungan kerja, dan masyarakat ingin destinasi wisata lokal mereka terekspose ke luar.

Terlepas dari berenang beramai-ramai, ia justru menyatakan salut dengan sikap Gubernur NTB yang sangat low profile dan bersedia menempatkan diri di tengah masyarakat, sekaligus mempromosikan kolam renang alami di Lombok Utara.

“Semua harus kita lihat secara proporsional. Gubernur berenang di kolam itu untuk menghargai masyarakat yang memang senang dikunjungi pemimpin daerah. Gubernur kan maksudnya baik, ingi mempromosikan destinasi yang belum terekspose,” ucap politisi senior PDI Perjuangan NTB yang akrab disapa RT .

Menurutnya, hal ini tentu berbeda jika misalnya Gubernur kedapatan sengaja berkerumun atau mengumpulkan kerumunan di luar tugasnya sebagai Kepala Daerah.

“Kalau Gubernur kongkow-kongkow sama Kepala OPD di sebuah coffee shop tanpa protokol kesehatan ya, pasti kami lebih duluan akan menyemprit beliau. Tapi ini kan konteksnya beda, Gubernur sedang mengunjungi rakyatnya, terus rakyat persilahkan mencoba kolam renang. Kalau karena ini Gubernur terus disalahkan, kan bisa merembet masyarakat juga ikut disalahkan. Saya pikir, kritik dan saran boleh saja, tapi jangan berlebihan,” paparnya.

Ruslan menekankan, daripada sibuk mengungkit dan mengkritisi soal mandi di kolam, lebih baik semua pihak bercermin dan melakukan tindakan yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal penerapan protokol kesehatan.

“Banyak yang kritisi karena Gubernur nggak pakai masker. Ya di kolam renang mana ada yang pakai masker? Masak mandi pun harus bermasker?. Yang mengkritisi juga bercermin lah sudah taat belum dengan protokol Covid-19?,” tanya Ruslan.

Ruslan menegaskan, pihaknya tidak dalam posisi membela Gubernur NTB dalam hal ini. Hanya saja, ia perlu bersuara, agar masalah seperti ini tidak menjadi polemik yang justru kontra produktif bagi pembangunan daerah di NTB.

Apalagi, soal kolam renang ini menjadi trending di ranah media nasional.

Masih banyak yang harus dilakukan di NTB ini. NTB sedang semangat-semangatnya dengan Mandalika dan rencana MotoGP 2021, dan NTB juga tengah berjibaku melawan pandemi corona.

Ia menekankan, ada cukup banyak program yang sudah mulai nampak hasilnya di era pemerintahan Zul-Rohmi saat ini. Harusnya hal ini yang terus didorong untuk menyemangati masyarakat NTB.

“Ada program industrialisasi, zero waste, dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang tengah dilakukan Gubernur, Wagub dan jajaran Pemprov yang sudah menampakan hasil. Lebih baik ini yang difokuskan bersama,” pungkasnya.

Me