Dua Raperda Dibahas DPRD NTB, Raperda Terkait Perangkat Daerah Ditunda

Di tengah wabah Covid -19 tidak mungkin membentuk susunan perangkat daerah

MATARAM.lombokjournal.com

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mewakili Gubernur NTB untuk membacakan penjelasan Gubernur terhadap tiga Raperda yang diajukan Gubernur untuk dibahas DPRD NT, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (15/03/2021).

Tiga Raperda yang diajukan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), masing-masing Raperda Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

Sekda mengatakan, pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi, yang akan terjamin keamanannya. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan segar yang diinginkan, konsumen menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Berbicara produk pangan, saat ini banyak penjualan produk pangan yang merupakan hasil impor dari negara lain yang belum jelas keamanannya, sehingga ini akan berdampak pada perlindungan bagi konsumen di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Sekda menjelaskan lima fungsi penting dari perpustakaan yang harus bisa dijalankan.

Adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk penelitian.

Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral, karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan.

Mengutip pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dan atas dasar ini pembangunan perpustakaan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat harus diselenggarakan.

“Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal kerusakan serta informasi diberbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan,” jelas Sekda.

Mendengar penjelasan tiga raperda itu, Ketua Bapemperda Provinsi NTB, H. Makmun., S.Pd. berpendapat, dua raperda ini dapat dilanjutkan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Sedangkan raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bamperda berpendapat agar pembahasan raperda ini ditunda.

Karena masih berada di tengah wabah Covid -19, dan tidak memungkin membentuk susunan perangkat daerah.

 

“Pemerintah Daerah harus berkonsultasi kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi terhadap hasil pemetaan yang dilakukan,” jelasnya

Sher, Gher




Disediakan ‘NTB Mall’, Agar UMKM Lokal Bersaing Pasarkan Produknya

Dengan marketplace ‘NTB Mall’ diharapkan seluruh produk lokal NTB bisa dilihat dunia

MATARAM.lombokjournal.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membangun NTB Mall, sebuah marketplace yang jadi solusi bagi UMKM lokal mempromosikan dan bersaing memasarkan produknya.

Hj. Niken Saptarini Widyawati, Ketua Dekranasda NTB menegaskan, peluncuran NTB Mall, menjadi harapan dan solusi bagi UMKM di NTB.

Produk UMKM NTB

Ia mengatakan itu dalam acara Pelatihan Peningkatan SDM menuju UMKM Go Digital, Senin (15/03/21), di Hotel Aston Mataram, .

Bunda Niken menjelaskan, UMKM local harus belajar menguasai pemasaran digital. Dimulai dari belajar pemotretan, analisis market, hingga meningkatkan kualitas produk.

“Kita tidak bisa hanya menguasai pemasaran yang biasa saja. Kita ada di era 4.0. Semua orang bermain gadget. UMKM harus juga mampu beradaptasi dengan ini!” jelas Niken.

Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB akan terus mendukung UMKM agar terus tumbuh dan berkembang.

Di antaranya melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan UMKM lokal melalui JPS Gemilang. Pemprov NTB juga menyediakan marketplace NTB Mall dengan harapan seluruh produk lokal NTB bisa dilihat dunia.

Boby Ciputra, Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan besutan Kementrian Kominfo RI itu juga menjelaskan, UMKM memiliki peran yang penting dalam dunia perekonomian Indonesia.

Selain itu sebagai jalan alternatif dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru di tengah pandemi.

“Ketika teknologi digital bertambah maju dan pesat maka rasanya perlu kita berbenah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM sehingga UMKM menjadi lebih handal dan kompeten dalam membangun perekonomian,” jelasnya.

Boby menambahkan, pelatihan tersebut diikuti langsung oleh 30 UMKM lokal NTB dan 100 peserta lainnya yang telah diseleksi secara ketat.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Wali Kota Mataram, dan Ketua HIPMI NTB.

Novita




NYEPI Tanpa Pawai OGOH-OGOH, Wisatawan Memilih ke Gili

Wisatawan mancanegara berbondon-bondong ke Gili yang terlihat pada hari Minggu, 14 Maret 2021, yang memilih menghindari kondisi sepi di Bali saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

MATARAM.lombokjournal.com

Hari Minggu (14/03/21), Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Tidak hanya di Bali umat Hindu akan berdiam diri di rumah menjalankan  ritual khyusuk, Catur Berata Penyepian. Yaitu amati geni atau tidak menyalakan api. Amati karye atau tidak bekerja. Amati lelungan atau tidak bersenang-senang. Dan amati lelanguan atau tidak bepergian.

Tapi ritual Catur Berata Penyepian bukan satu-satunya ritual yang dijalani umat Hindu selama Nyepi, karena banyak ritual sebelum dan sesudahnya. Seperti Melasti, Bhuta Yajna, Yoga/Brata, Ngembak Agni/Labuh Bratah, sampai Dharma Shanti.

Beberapa tempat yang biasa memeriahkan Perayaan Hari Raya Nyepi dengan acara-acara khas masing-masing, seperti Malang, Boyolali, Probolinggo, (Jawa Timur), Candi Prambanan (Jawa Tengah), Kupang (NTT), Pantai Losari (Makassar) dan Mataram (NTB).

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pawai meriah yang biasa dilakukan sehari sebelum Nyepi seperti halnya di Bali, yaitu Pawai Ogoh-ogoh. Pawai budaya ini biasanya selalu menarik minat masyarakat untuk meyaksikannya, menikmati tontonan beragam bentuk Ogoh-ogoh yang digelar oleh pemuda-pemuda banjar di Mataram.

Secara simbolik, pawai ini dimaksudkan untuk mengusir nafsu atau hawa buruk dari muka bumi.

Seperti halnya yang terjadi di Bali, Pawai Ogoh-ogoh menjadi salah satu perayaan Nyepi yang paling ditunggu-tunggu warga dan wisatawan. Demikian halnya di Mataram. Tentu saja di Bali lebih semarak karena mayoritas warganya adalah pemeluk Hindu.

Namun di masa pandemi virus Corona ada aturan-aturan untuk mencegah, salah satunya aturan jarak fisik dan menghindari adanya kerumunan, hingga pembatasan perjalanan, maka terkait Pawai Ogoh-ogoh akhirnya juga terdampak pandemic.

Pawai Ogoh-ogoh pada Hari Raya Nyepi 2021 atau Tahun Baru Saka 1943, ditiadakan. Pemerintah Kota Mataram meniadakan kegiatan ini sebagai Langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa, pekan lalu.

“Pawai ogoh-ogoh ini kita tiadakan lagi karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Apalagi kasus COVID-19 di Mataramm terus bertambah,” katanya.

Menurut Swandiasa, kebijakan Pemkot Mataram sudah dipedomani dengan baik oelh umat Hindu di Mataram khususnya. Itu bisa dilihat tidak adanya umat Hindu yang membuat ogoh-ogoh secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kalau ada yang sudah telanjur membuat Ogoh-ogoh, diharapkan mengarak ogoh-ogohnya hanya di sekitar banjar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, melalui gerakan 5M.

Wisatawan berbondong-bondong ke Gili

Hari Raya Nyepi di masa pandemi suasana di Bali memang berbeda dengan di Mataram, Lombok. Bayangkan, termasuk wisatawan pun di Bali dilarang keluar rumah selama Nyepi. Tapi di Lombok, yang mayoritas penduduknnya beragama Islam, meski tetap bertoleransi menjaga ketenangan dan kesopanan, tidak ada aturan yang melarang warga keluar rumah. Apalagi bagi wisatawan.

Wisatawan di Gili

Selama Hari Nyepi, pelaku pariwisata di Lombok, khususnya di tiga gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan ketiban rezeki. Dilaporkan, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok meningkat selama libur Hari Raya Nyepi 2021.

Wisatawan mancanegara mulai berbondon-bondong ke Gili yang terlihat pada hari Minggu, 14 Maret 2021. Sebagian besar mereka datang dari Bali, yang memilih menghindari kondisi sepi saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

Lumayan wisatawan yang datang ke tiga gili. Jumlahnya mencapai 40 persen dari posisi zero selama pandemi Covid-19. Itu diungkapkan  Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, sehari menjelang Hari Nyepi.

Menurut Kusnawan, peningkatan itu terjadi karena limpahan wisatawan yang ingin menikmati liburan di luar Pulau Bali selama Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Minggu, 14 Maret 2021. Jadi para wisatawan itu hanya melakukan pemesanan kamar selama periode libur akhir pekan saja.

“Ini untuk libur Nyepi saja bookingnya,” jelas Kusnawan.

Bagaimana dengan wisatawan yang berlibur di Senggigi, Lombok Barat? Memang ada peningkatan sekitar 20 persen, tapi jumllah itu didominasi wisatawan lokal untuk weekend.

 Ketua Senggigi Hotel Association (SHA), I Ketut M. Jaya Kusuma, mengakui memang ada perkembangan pada libur panjang Hari Raya Nyepi. Namun didominasi staycation, dan diakuinya merupakan wisatawan lokal yang berasal dari Kota Mataram.

Tentu saja jangan dibandingkan tahun lalu, yang jumlah pemesanan kamar jauh lebih banyak. Tapi tahun 2021, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama satu tahun, sangat sedikit tamu yang menginap di Senggigi.

Rr

 

 




Hati-hati! Meski Dua Kali divaksin, Wagub Tetap Terpapar Virus-19

Momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com

Ini peringatan yang perlu jadi perhatian. Meski sudah menjalani vaksinasi Covid sebanyak dua kali, tak serta merta bebas terinfeksi virus Covid-19.

Kasus positif Covid-19 justru menimpa Wagub NTB,  Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sejauh ini sangat getol  dalam penanganan. Sebagai Ketua Satgas Covid 19 Gugus Tugas NTB, Wagub dalam tiap kesepat selalu mengingatkan pentignya mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Dan perlu diketahui, Wagub juga telah genap menjalani dua kali penyuntikan vaksin Covid-19  bersama pejabat Pemprov NTB tanggal 14 dan 28 Januari, di Kantor Gubernur NTB.

Tentu saja, karena Wagub positif maka Virus-19 juga merembet ke suaminya, Khairul Rizal yag dikenal sebagai angotota DPRD NTB. Belum diketahui, apakah keluarga Wagub lainnya juga mengalami hal yang sama, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Alhamdulillah walaupun positif, kondisi baik, tidak bergejala, mungkin pengaruh vaksin sudah bekerja,” jelas Khairul Rizal, melalui pesan WhastApp Group Jurnalis DPRD NTB, Minggu (14/03/21).

Apakah Wagub dan suaminya lalai melakukan prokes? Tentu tidak. Menurut Khairu Rizal, diduga virus Covid-19 itu menyebar dari asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di pendopo Wagub. Beberapa hari sebelumnya, ART di pendopo Wagub itu sempat pamit mudik.

Setelah Kembali kerja, ART itu mengaku hilang penciuman.

Bibik langsung diswab dan terbukti positif. Baru kami yang lain di swab, dan hasilnya juga positif,” jelas Rizal.

Edukasi Publik

Wagub, Hj Siti Rohmi Djalillah, tak menutupi bahwa ia memang  dinyatakan positif Covid-19 oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid19.

Sebagai figur nomor satu dalam penanganan penyebaran Covid-19 di NTB menjelaskan, tidak mau menyembunyikan kondisinya. Justru momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat.

“Saya sekarang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan CT tinggi,”

Terkait sudah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali, Wagub memberi penjelasan.

“Bersyukur saya sudah divaksin dua kali sehingga berada dalam keadaan yang lebih kuat dan tidak bergejala,”  kata Wagub memberi penjelasan pada wartawan, Minggu (14/03/21).

Ia juga mengaku bersyukur bisa cepat mengetahui kondisinya yang telah terpapar Covid19, sehingga dapat segera melakukan isolasi secara mandiri untuk menghindari penularan lebih lanjut.

“Bersyukur cepat diketahui sehingga bisa langsung melakukan isolasi diri untuk menghindari penularan lebih lanju (pada orang lain)t,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Provinsi NTB, dr Lalu Fikri Hamzi menjelaskan, Wagub terpapar Covid19 berdasarkan hasil kontak tracing dengan pengambilan sampel tanggal 11 Maret 2021, dan hasilnya positif.

Menurut Wagub, ia dan keluarganya terjangkit Covid19 dari seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo Wagub.

“Saat mudik rupanya ia tidak taat Prokes dan kembalinya membawa virus. Yang bersangkutan positif sehingga kami sekeluarga discreening walaupun kami sekeluarga tanpa gejala,” jelas Wagub.

Rr




Wamentan Bangga Industrialisasi Sektor Pertanian di NTB

Salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP)

LOBAR.lombokjournal.com

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Husnil Qolbi, mengaku bangga atas upaya Pemerintah Provinnsi (Pemprov) NTB memompa semangat industrialisasi di sektor pertanian.

Menurutnya, industri di pertanian bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan tapi mampu mempertahankan kadaulatan pangan.

Meninjau permesinan

“Meski di tengah pandemi Covid-19, alhamdulillah di NTB mampu mempertahankan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan melalui industri kecil dalam sektor pertanian,” ungkapnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc mendampingi Menteri meninjau STIP NTB Banyumulek Lombok Barat, Kamis (11/03).

Di komplek STIP tersebut, Wamentan meninjau beberapa fasilitas seperti pabrik pakan ternak ayam petelur dengan hasil produksi 5 ton pakan perjam. Dikembangkannya pabrik pakan ternak, diharapkan produktivitas hasil ternak NTB makin meningkat, dengan biaya produksi terjangkau.

Wamentan juga  sempat meninjau bengkel permesinan, dan menjajal sepeda listrik buatan IKM-IKM NTB.

Gubernur Zul menjelaskan, salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP) Provinsi NTB.

Hadirnya STIP tersebut untuk memacu perekonomian masyarakat NTB di bidang industri agar menjadikan NTB sebagai daerah yang mandiri. Baik mandiri teknologi, industri sektor pertanian, industri peternakan, industri pakan ternak hingga industri bibit unggul yang mandiri.

“Kita memiliki banyak ternak tapi di saat musim kemarau, kita kehilangan pakan. Artinya bahan baku jagung dari kita sedangkan pakan ternaknya dari luar daerah,” terang Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul menegaskan, bahan baku pakan ternak dan bibit-bibit unggul yang melimpah yang dihasilkan oleh pertanian di NTB harus dimanfaatkan dan diolah SDM daerah sendiri.

Sehingga ada insentif dan penghargaan buat anak-anak NTB yang mengasah potensi di bidang industri jika mimpi itu mampu diwujudkan.

“Ini membuktikan bahwa kami sungguh untuk mewujudkan industrialisasi di NTB. Mungkin tidak ada provinsi lain yang punya keberanian untuk mewujudkan mandiri bibit unggul dan pakan ternak sendiri melalui program industrialisasi yang kita bangun,” kata Gubernur.

Dr. Zul mengatakan, kalau STIP mampu mewujudkan kemandirian itu dengan sukses, maka wadah ini akan direplika di setiap kabupaten kota se-NTB.

Begitu pun kalau taman teknologi ini menarik maka akan direplika di provinsi lain di Indonesia.

“Sehingga industrialisasi dari Indonesia bagian Timur bukan hanya mimpi tapi bisa kita wujudkan,” ungkap Gubernur.

DiskominfotikNTB




Pemerintah Dukung Produk UMKM/IKM Lokal Kuasai Negeri

Para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM

MATARAM.lombokjournal.com

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI), akan dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

KKI Seri I bertajuk “Eksotisme Lombok” memberi peluang emas bagi pengembangan, peningkatan kualitas dan promosi produk-produk UMKM/IKM masyarakat NTB di pasar nasional. Bahkan diharapkan semakin meluas di pasar dunia.

“Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus mendorong UMKM di Indonesia, khususnya yang ada di NTB. Agar terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas produk-produknya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri,” kata Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkannya melalui daring, pada kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21)

Melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), menjadi terobosan yang besar, sebagai tonggak semangat pemerintah mendukung produk lokal menguasai negeri.

Ini juga kali pertamanya para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM Indonesia. Karena UMKM adalah bagian dari pilar ekonomi bangsa, sehingga gerakan ini diharapakan menjadi kebiasaaan baru untuk mengutamakan belanja produk-produk lokal Indonesia.

“Mari kita dukung pelaku UMKM/IKM NTB dengan membeli dan mempromosikan produk-produk unggulannnya. Saya berharap kegiatan ini dapat membantu perputaran roda ekonomi di daerah maupun Indonesia,” harap Luhut.

Di kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM “Eksotisme Lombok” merupakan bagian dari rangkai pameran KKI tahun 2021 di NTB yang dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

Pihaknya juga sudah mendorong 15 kementerian lembaga untuk membeli produk-produk UMKM NTB, begitu juga dengan dorongan kepada seluruh kepala BI setiap daerah untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM NTB.

Dijelaskannya, selama pameran KKI digelar di NTB sudah banyak produk-produk NTB yang masuk dalam daftar katalog BI yang siap untuk dipasarkan. Di antaranya produk kain tenun sebanyak 341 lembar yang diproduksi oleh tujuh UMKM NTB dengan berbagai motif dengan kualitas terbaik.

Produk Kopi sebanyak 450 paket kopi, baik robusta maupun arabika dengan kualitas terbaik yang sudah diekspor ke negara Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya produk teh kelor yang sudah tersedia 530 paket teh produksi dari IKM Try Utami Jaya NTB.

“Belum lagi produk-produk unggulan lainnya. Ini membuktikan bahwa eksotisme Lombok benar-benar diwujudkan dalam produk-produknya yang luar biasa hebatnya,” ungkap Perry Warjiyo.

BACA JUGA: Wagub Bersyukur Pemerintah Fasilitasi Produk UMKM Lokal

Dalam kegiatan belanja bersama UMKM NTB tersebut, terlihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Menkomarves juga ikut membeli produk-produk UMKM NTB bersama dengan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian lembagan terkait.

Begitu juga dengan para kepala BI serta Dewan Gubernur BI juga tak luput dari gerakan belanja produk-produk unggulan NTB.

Manikp




Wagub Puji Rehab Pasca Gempa Fasilitas Kesehatan di Lombok Utara

Pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini diapresiasi Wagub

KLU.lombokjounal.com

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jadi contoh baik pembangunan pasca bencana.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasinya saat meninjau ke dua lokasi pembangunan sekolah di SMKN 1 Tanjung dan SMKN 1 Pemenang KLU, Selasa (09/03/21).

Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) itu dilaksanakan oleh UNDP, didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

“Saya mengamati kegiatan PETRA menjadi contoh baik pembangunan pasca bencana,” kata Wagub.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan dan Pendidikan itu didesain dan dikerjakan dengan sangat baik. Pembangunannya dirancang sejalan dengan tujuan build back better (membangun ulang lebih baik).

Ia didampingi Asisten 1 Setda Pemprov NTB, Kepala Bappeda NTB, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya NTB.

Ummi Rohmi juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini.

Pemerintah Provinsi NTB, ditegaskan Ummi Rohmi, berkomitmen mengawal kegiatan rekontruksi agar dapat berjalan lancer dan tepat waktu.

“Saya juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara sebanyak 47 persen dalam pekerjaan rekontruksi pada 14 fasilitas kesehatan dan sekolah,” kata Wagub.

“Ini sangat berarti sekali bagi kami karena membantu meringankan beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat NTB, yang belum pulih dari bencana gempa bumi dan sudah dihadapkan pada pandemi Covid-19,” tuturnya.

Zainudin, Koordinator Proyek PETRA NTB menjelaskan detail terkait proyek rekontruksi ini. Dari total 14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang dibangun,  4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan mencapai sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan, prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun ulang dengan lebih baik”.

Sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis, untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa. Bahan bangunan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

“Sebelum kegiatan ini dimulai kita melakukan kajian geologis di semua lokasi untuk memastikan semua gedung ini betul-betul aman dari jalur patahan yang memungkinkan bisa bertahan ke depan,” jelasnya.

Pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”.

Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Rr




Wagub Jelaskan Cara NTB Tangani Penyakit Menular

Melalui Posyandu Keluarga, selain kesehatan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, bisa disosialisasikan

LOBAR.lombokjournal.com

Mengatasi penyakit menular sesunguhnya harus sesegera mungkin menemukan  kasus. Sebaliknya yang terjadi di masyarakat, berusaha menghindari untuk tidak menemukan kasus.

Menurut Wagub NTB Dr. H. Siti Rohmi Djalilah, cara berpikir demikian yang sulit untuk dirubah. Karena itu pihaknya terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Dengan begitu tindakan-tindakan promotif preventif yang cepat bisa dilakukan dengan baik. Posyandu berbasis keluarga merupakan salah satu solusi menangani masalah kesehatan di NTB termasuk penyakit menular seperti Tuberkulusis (TB),” kata Wagub.

Hal itu djelaskannya saat Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Sub Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Komnsorsium Komunitas PenaBulu –STP se Indonesia, di Jayakarta Hotel, Senggigi, Senin (08/03/21).

Wagub menyatakan, persoalan TB di Indonesia termasuk di NTB menjadi PR besar yang harus diselesaikan.

Cara paling epektif  seperti dilakukan di NTB, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi terus-menerus, hingga ke tingkat dusun melalui gerakan Posyandu yang tiap bulan dilaksanakan.

Melalui Posyandu tidak saja persoalan kesehatan yang bisa diedukasi, namuin persoalan lainpun bisa disosialisasi seperti lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi di hadapan peserta dari 30 provinsi se Indonesia mengungkapkan, Pemprov NTB saat ini tengah giat-giatnya melakukan Revitalisasi Posyandu menuju Posyandu Keluarga yang mandiri.

Melalui Posyandu bisa dilakukan intervensi berbagai program dan kebijakan Pemerintah Daerah. Posyandu dihajatkan menjadi lebih power full dan bisa menjadi center education berbasis dusun.

“Kalau ini bisa kita intervensi dengan baik dari Posyandu berbasis dusun, akan lebih gampang untuk  memotretnya, mengevaluasi dan memonitornya. Nah itu yang berusaha kami lakukan di NTB,” ujar Ummi Rohmi.

Posyandu Keluarga digerakkan menjadi pusat edukasi tidak hanya masalah kesehatan, juga masalah-masalah sosial dan lainnya bisa diedukasi lewat Posyandu.

Pertumbuhan Posyandu Keluarga

Wagub mengapresiasi pertumbuhn Posyandu Keluarga di NTB yang hingga saat kini sudah mencapai 7000 Posyandu. Sejak digerakkannya Posyandu Keluarga tahun 2019, terjadi penambahan Posyandu tiap tahunnya kurang lebih 2000 Posyandu.

Wagub mensyukuri respon 10 kabupaten/kota se NTB tahun 2021 ini terhadap gerakan Posyandu cukup besar. Pemda komit untuk menjadikan Posyandu Keluarga di masing-masing daerahnya,  terang Wagubb.

 

Dijelaskan,  Pemerintah Desa tidak saja mengurus persoalan ketesediaan infrastruktur desa, pembangunan Kantor Desa, namun juga memikirkan persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan, sosial yang muara edukasi dan sosialisasinya bisa dilakukan melalui Posyandu Keluarga.

”Karena itu kami di NTB menggandeng steakholder termasuk NGO lainnya untuk mensukseskan program kesehatan di NTB dengan segala persoalannya melalui wadah Posyandu Keluarga,” KATA Wagub.

Program Komunitas Eloiminasi TBC

Dalam kesempatan itu, Direktur Nasional Recipient Program Eliminasi TB-GF ATM Principal Recipient Konsorsium Komunitas PenaBulu –STP, Eni Ahmad melaporkan Program Komunitas Eloiminasi TBC Indonesia.

Komunitas ini hadir untuk Strategi Program Tuberkulosis Nasional,  mendukung program nasional pencegahan TBC,  peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien.

Selain itu melakukan pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pengobatan, pencegahan TBC dan peningkatan peran serta komumitas mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi TBC dan pemamfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC.

“Peserta pelatihan ini diikuti 30 orang dari 30 provinsi di Indonesia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Maret 2021. Peserta selain berdiskusi masalah kesehatan khussnya dalam penanganan TB juga ingin mendapatkan masukan dari Pemprov NTB terkait penanganan TB yang selama ini dilakukan di NTB,” kata Eni.

Herikp




Gubernur Lepas Penyu

Buang sampah sembarangan  merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. bersama UMKM Pariwisata, melepas penyu sekaligus bersih-bersih pantai, hari Minggu (07/03/21), di tempat pelestarian penyu pantai Mapak Indah, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Kata Gubernur, dengan melepas penyu ke alam bebas akan menjaga ekosistemnya, dan penyu terus berkembang biak.

Keberhasilan konservasi penyu dan perkembangbiakannya, menurutnya, menandakan kelestarian lingkungan di sekitar terjaga dan terawat baik.

“Dengan beranak pinaknya anak penyu, menjadi sinyal berhasil atau tidak kita menjaga dan merawat kelestarian alam ini,” kata Gubernur.

Dikatakan, kegiatan ini (pelestarian penyu) juga menjadi wahana edukasi yang sangat menarik bagaimana menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya bagi anak-anak.

Pengalaman menarik seperti ini, membuat mereka memahami, bersahabat dengan lingkungan seperti penangkaran dan pelepasan penyu merupakan bagian dari budaya hidup dan kehidupan di masa depan.

“Merekalah generasi penerus yang akan melestarikan alam ini,” harap Doktor Zul sapaan akrab Gubernur.

Doktor Zul menghimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dapat merusak ekosistem laut, sehingga mempengaruhi kelestarian penyu.

Baru-baru ini ada laporan masyarakat bahwa ada penyu mati karena memakan masker.

“Jangan membuang masker sembarangan, karena implikasinya juga binatang-binatang laut lainnya menjadi korban,” tutup Gubernur.

Serius Jaga Penyu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Yusron Hadi, mengatakan kehadiran Gubernur NTB merupakan keseriusan menjaga kelestarian penyu Mapak.

NTB memiliki potensi konservasi penyu. Pantai mapak merupakan salah satu tempat penangkaran penyu di NTB.

Dari ratusan jenis dan ragam penyu yang ada di dunia,  sekitar 5 jenisnya ada di NTB.

“ini yang harus terus kita lindungi, karena keberadaan penyu dengan proses kembangbiaknya di perairan laut kita, kegiatan konservasi perairan kita terukur dari itu,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, praktisi konservasi penyu Universitas Udayana, Windia Adyiana, mengaku bahwa Penyu Mapak merupakan jenis Penyu Lekang. Jenis ini tersebar luas di Indonesia, namun tidak begitu banyak.

Dijelaskannya, dari hasil konservasi penyu tahun 2020 lalu, jumlah sarang yang ditemukan ada 160 sarang, dengan jumlah penyu sebanyak 40-50 ekor. Untuk seekor penyu dapat bertelur sekitar 100-150 butir sekali telur.

Di perairan NTB ada beberapa jenis penyu, di antara ada penyu lekang, pipih dan hijau. Namun di beberapa tempat ditemukan juga penyu jenis lain namun sangat sedikit.

“Hanya 3 jenis penyu ini yang populasinya agak banyak dibanding yang lain,” pungkasnya.

Gotong royong dan pelepasan penyu diikuti kelompok masyarakat pengawas penyu, kelompok pariwisata Mataram Pokdarwis, kelompok pengawas pesisir laut dan masyarakat pengunjung pantai Mapak.

Rr




Banyak Produk Inovatif  NTB, Belum Mendaftarkan HAKI

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB menandatangani MoU Bidang Kekayaan Intelektual

MATARAM.lombokjournal.com

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.menekankan pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap suatu inovasi maupun suatu hasil produk. Hal itu menjadi prasyarat mutlak agar bisa bersaing pada kompetisi pasar global.

Persaingan di era digitalisasi saat ini, banyak terjadi pengklaiman terhadap hasil karya yang memiliki inovasi maupun kekayaan Intelektual,  suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

Jika HAKI ini tidak dijaga sangat merugikan orang-orang yang betul-betul menggagas dan menciptakan inovasi. Sebaliknya, jika perlindungan HAKI dijaga sangat membantu menjaga keberlangsungan inovasi, dan masyarakat bisa meraup keuntungan.

“Pencipta atau pemilik produk dapat memiliki hak untuk mematenkan karya atau produknya dan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari hasil kreativitas,” kata Lalu Gita.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan sambutan penandatanganan MoU antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dengan Gubernur NTB di Bidang Kekayaan Intelektual, di Hotel Aruna, Senggigi, Kamis (04/03/21).

Dikatakan, banyak produk-produk baik itu jasa, budaya, kesenian dan jenis lain yang dihasilkan masyarakat NTB, belum terdaftar pada HAKI. Dikhawatirkan produk-produk tersebut diklaim pihak-pihak lain, danmengkomersialisasikannya secara masif.

“Masyarakat kita harus difasilitasi dan dibimbing supaya memahami tentang pentingnya kekayaan intelektual ini,” harap Miq Gite sapaan Sekda.

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Kemenkum HAM NTB. Dengan banyaknya HAKI yang terdaftar, menjadi modal berharga bersaing dipasar global.

Pemrov. NTB menyampaikan apresiasi, di tengah pandemi Covid-19, sudah mengingatkan masyarakat untuk berbenah untuk segera melakukan kerja-kerja administrasi, mendaftarkan karya-karya intelektual yang dimiliki.

“Sehingga begitu Covid berlalu, sudah siap bertempur dalam kompetisi ekonomi global di masa yang akan datang,” tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTB,  Haris Sukamto, menegaskan, ia  tidak ingin warga NTB kecewa di kemudian hari, ketika apa pun yang dimiliki diklaim atau dipatenkan hak intelektualnya oleh daerah lain atau negara lain.

“Jangan sampai kita baru tergopoh-gopoh, saat orang lain mematenkan karya tersebut. Kenapa itu ada disana sedangkan itu milik kita,” tegasnya.

Sukamto mengajak merubah pola pikir, betapa pentingnya  melindungi kekayaan intelektual, guna mewujudkan kemajuan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal maupun personal.

Seperti perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk pembangunan nasional khususnya di wilayah NTB.

“Sehinga penyebarluasan informasi di bidang kekayaan intelektual, untuk pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan kekayaan intelektual, perlindungan hukum KI, pertukaran informasi dan data inventarisasi intelektual komunal dan personal dapat terlaksana dengan baik ,” tutupnya

Kegiatan ini dihadiri, Assisten I dan Asisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas dan Kepala Biro lingkup Pemprov. NTB, Direktur KI Kemenkum HAM NTB dan pejabat lingkup Kemenkum HAM NTB serta perwakilan kabupaten/kota se-NTB.

edy-Gery/Rr