Mengajak masyarakat tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Agar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tetap aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menegaskannya dalam rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

Dengan dioptimalkannya peran Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi.

Persoalannya, bagaimana kebijakan ini disosialisasikan, dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.

Mulai sistem koordinasi, pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin.

Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

BACA JUGA: PPKM Mikro Bukan Batasi Kegiatan Masyarakat

Wagub juga minta agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun kelurahan, lebih mengintensifkan upaya penanganan Kesehatan.

Serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Edy/Rr

Hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU)

MATARAM.lombokjournal.com –

Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program Prakerja, akibat minimnya pemahaman program itu.

Selain itu juga menyangkut persoalan fasilitas, seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget, untuk mengakses program secara online.

Hal sama terjadi pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU), hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

“Ini harus menjadi atensi Pemerintah Pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada Pemerintah, kata Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat yang menerima Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/03/21).

Kepada anggota Komisi IX, Lalu Gita juga mengungkapkan kondisi Pekerja Migran Indonesia  (PMI) di NTB, akibat pandemi selama setahun, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja d iluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah.

BACA JUGA :

Komisi IX DPR RI Cek Program Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja

PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Diharapkan ada ofline

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, juga mengungkapkan kendala sama, yakni kesulitan pendataan secara online.

Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program Prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

“Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT,” ungkapnya.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Edy@diskominfotik_ntb

Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diprediksi

MATARAM.lombokjournal.com –

Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Karena anggaran terkoreksi, Pemprov NTB harus melakukan penyesuaian.

Karena itu, perangkat daerah  didorong bekerja lebih optimal dan berinovasi, Serta melakukan kolaborasi untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Penegasan itu disampaian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi MSi pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Selasa (16/03/21).

“Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan,” kata Lalu Gita Ariadi.

Pada forum yang dihadiri para Asisten Setda Prov NTB dan sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengungkapkan aspek penerimaan baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.

Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil.

Lebih parah lagi, kebijakan anggaran pusat itu ditambah dengan pandemi yang berkepanjangan. Selain itu, secara nyata NTB juga berhadapan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi.

“Seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat pada rusaknya infrastruktur kita di berbagai wilayah,” kata Miq Gita panggilan akrab Sekda NTB.

Persoalan pekerja mmigran

Sekda juga mengungkapkan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya, yang mengharuskan para pekerja migran harus diisolasi.

Dan jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut, dan tentu membutuhkan anggaran dari pemerintah.

“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil  di tengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah,” kata Sekda.

Sejumlah perangkat daerah penghasil didorong bekerja lebih optimal d itengah segala keterbatasan saat ini. Potensi-potensi yang ada harus kita optimalkan seperti aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikerjasamakan, diharapkan bisa memberi pemasukan bagi daerah,

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat ijin usahanya untuk segera merealisasikan rencana-rencana investasinya.

Meski dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman  modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan para investor lainnya, seperti  pertambangan  juga untuk segera  merealisaiskan rencana-rencana investasinya.

Ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 dan ekonomi masyarakat pun bisa bergerak kembali.

“Mudah-mudahan dari Forum Perangkat Daerah ini juga bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target  RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya  secara teknis diminta Bappeda untuk mendiskusikan dan mempertajam proses ini dengan OPD lainnya.  Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelas Miq Gita.

Di sisi lain, Sekda juga mengingatkan, agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” himbaunya.

Ketua Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah  NTB, Dr Mahjulan SP MT menyatakan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB tahun 2022.

Forum Perangkat Daerah ini sebagai draf penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rr

Di tengah wabah Covid -19 tidak mungkin membentuk susunan perangkat daerah

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mewakili Gubernur NTB untuk membacakan penjelasan Gubernur terhadap tiga Raperda yang diajukan Gubernur untuk dibahas DPRD NT, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (15/03/2021).

Tiga Raperda yang diajukan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), masing-masing Raperda Tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.

Sekda mengatakan, pentingnya produk pangan yang telah bersertifikasi, yang akan terjamin keamanannya. Apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan segar yang diinginkan, konsumen menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

“Berbicara produk pangan, saat ini banyak penjualan produk pangan yang merupakan hasil impor dari negara lain yang belum jelas keamanannya, sehingga ini akan berdampak pada perlindungan bagi konsumen di Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.

Mengenai raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan, Sekda menjelaskan lima fungsi penting dari perpustakaan yang harus bisa dijalankan.

Adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk penelitian.

Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral, karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan.

Mengutip pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dan atas dasar ini pembangunan perpustakaan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat harus diselenggarakan.

“Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal kerusakan serta informasi diberbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan,” jelas Sekda.

Mendengar penjelasan tiga raperda itu, Ketua Bapemperda Provinsi NTB, H. Makmun., S.Pd. berpendapat, dua raperda ini dapat dilanjutkan untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Sedangkan raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bamperda berpendapat agar pembahasan raperda ini ditunda.

Karena masih berada di tengah wabah Covid -19, dan tidak memungkin membentuk susunan perangkat daerah.

“Pemerintah Daerah harus berkonsultasi kepada Menteri dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi terhadap hasil pemetaan yang dilakukan,” jelasnya

Sher, Gher

Dengan marketplace ‘NTB Mall’ diharapkan seluruh produk lokal NTB bisa dilihat dunia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membangun NTB Mall, sebuah marketplace yang jadi solusi bagi UMKM lokal mempromosikan dan bersaing memasarkan produknya.

Hj. Niken Saptarini Widyawati, Ketua Dekranasda NTB menegaskan, peluncuran NTB Mall, menjadi harapan dan solusi bagi UMKM di NTB.

Ia mengatakan itu dalam acara Pelatihan Peningkatan SDM menuju UMKM Go Digital, Senin (15/03/21), di Hotel Aston Mataram, .

Bunda Niken menjelaskan, UMKM local harus belajar menguasai pemasaran digital. Dimulai dari belajar pemotretan, analisis market, hingga meningkatkan kualitas produk.

“Kita tidak bisa hanya menguasai pemasaran yang biasa saja. Kita ada di era 4.0. Semua orang bermain gadget. UMKM harus juga mampu beradaptasi dengan ini!” jelas Niken.

Pemprov NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB akan terus mendukung UMKM agar terus tumbuh dan berkembang.

Di antaranya melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan UMKM lokal melalui JPS Gemilang. Pemprov NTB juga menyediakan marketplace NTB Mall dengan harapan seluruh produk lokal NTB bisa dilihat dunia.

Boby Ciputra, Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan besutan Kementrian Kominfo RI itu juga menjelaskan, UMKM memiliki peran yang penting dalam dunia perekonomian Indonesia.

Selain itu sebagai jalan alternatif dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru di tengah pandemi.

“Ketika teknologi digital bertambah maju dan pesat maka rasanya perlu kita berbenah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM sehingga UMKM menjadi lebih handal dan kompeten dalam membangun perekonomian,” jelasnya.

Boby menambahkan, pelatihan tersebut diikuti langsung oleh 30 UMKM lokal NTB dan 100 peserta lainnya yang telah diseleksi secara ketat.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Wali Kota Mataram, dan Ketua HIPMI NTB.

Novita

Wisatawan mancanegara berbondon-bondong ke Gili yang terlihat pada hari Minggu, 14 Maret 2021, yang memilih menghindari kondisi sepi di Bali saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

MATARAM.lombokjournal.com –

Hari Minggu (14/03/21), Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Tidak hanya di Bali umat Hindu akan berdiam diri di rumah menjalankan  ritual khyusuk, Catur Berata Penyepian. Yaitu amati geni atau tidak menyalakan api. Amati karye atau tidak bekerja. Amati lelungan atau tidak bersenang-senang. Dan amati lelanguan atau tidak bepergian.

Tapi ritual Catur Berata Penyepian bukan satu-satunya ritual yang dijalani umat Hindu selama Nyepi, karena banyak ritual sebelum dan sesudahnya. Seperti Melasti, Bhuta Yajna, Yoga/Brata, Ngembak Agni/Labuh Bratah, sampai Dharma Shanti.

Beberapa tempat yang biasa memeriahkan Perayaan Hari Raya Nyepi dengan acara-acara khas masing-masing, seperti Malang, Boyolali, Probolinggo, (Jawa Timur), Candi Prambanan (Jawa Tengah), Kupang (NTT), Pantai Losari (Makassar) dan Mataram (NTB).

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pawai meriah yang biasa dilakukan sehari sebelum Nyepi seperti halnya di Bali, yaitu Pawai Ogoh-ogoh. Pawai budaya ini biasanya selalu menarik minat masyarakat untuk meyaksikannya, menikmati tontonan beragam bentuk Ogoh-ogoh yang digelar oleh pemuda-pemuda banjar di Mataram.

Secara simbolik, pawai ini dimaksudkan untuk mengusir nafsu atau hawa buruk dari muka bumi.

Seperti halnya yang terjadi di Bali, Pawai Ogoh-ogoh menjadi salah satu perayaan Nyepi yang paling ditunggu-tunggu warga dan wisatawan. Demikian halnya di Mataram. Tentu saja di Bali lebih semarak karena mayoritas warganya adalah pemeluk Hindu.

Namun di masa pandemi virus Corona ada aturan-aturan untuk mencegah, salah satunya aturan jarak fisik dan menghindari adanya kerumunan, hingga pembatasan perjalanan, maka terkait Pawai Ogoh-ogoh akhirnya juga terdampak pandemic.

Pawai Ogoh-ogoh pada Hari Raya Nyepi 2021 atau Tahun Baru Saka 1943, ditiadakan. Pemerintah Kota Mataram meniadakan kegiatan ini sebagai Langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa, pekan lalu.

“Pawai ogoh-ogoh ini kita tiadakan lagi karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Apalagi kasus COVID-19 di Mataramm terus bertambah,” katanya.

Menurut Swandiasa, kebijakan Pemkot Mataram sudah dipedomani dengan baik oelh umat Hindu di Mataram khususnya. Itu bisa dilihat tidak adanya umat Hindu yang membuat ogoh-ogoh secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kalau ada yang sudah telanjur membuat Ogoh-ogoh, diharapkan mengarak ogoh-ogohnya hanya di sekitar banjar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, melalui gerakan 5M.

Wisatawan berbondong-bondong ke Gili

Hari Raya Nyepi di masa pandemi suasana di Bali memang berbeda dengan di Mataram, Lombok. Bayangkan, termasuk wisatawan pun di Bali dilarang keluar rumah selama Nyepi. Tapi di Lombok, yang mayoritas penduduknnya beragama Islam, meski tetap bertoleransi menjaga ketenangan dan kesopanan, tidak ada aturan yang melarang warga keluar rumah. Apalagi bagi wisatawan.

Selama Hari Nyepi, pelaku pariwisata di Lombok, khususnya di tiga gili yakni Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan ketiban rezeki. Dilaporkan, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok meningkat selama libur Hari Raya Nyepi 2021.

Wisatawan mancanegara mulai berbondon-bondong ke Gili yang terlihat pada hari Minggu, 14 Maret 2021. Sebagian besar mereka datang dari Bali, yang memilih menghindari kondisi sepi saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

Lumayan wisatawan yang datang ke tiga gili. Jumlahnya mencapai 40 persen dari posisi zero selama pandemi Covid-19. Itu diungkapkan  Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, sehari menjelang Hari Nyepi.

Menurut Kusnawan, peningkatan itu terjadi karena limpahan wisatawan yang ingin menikmati liburan di luar Pulau Bali selama Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Minggu, 14 Maret 2021. Jadi para wisatawan itu hanya melakukan pemesanan kamar selama periode libur akhir pekan saja.

“Ini untuk libur Nyepi saja bookingnya,” jelas Kusnawan.

Bagaimana dengan wisatawan yang berlibur di Senggigi, Lombok Barat? Memang ada peningkatan sekitar 20 persen, tapi jumllah itu didominasi wisatawan lokal untuk weekend.

 Ketua Senggigi Hotel Association (SHA), I Ketut M. Jaya Kusuma, mengakui memang ada perkembangan pada libur panjang Hari Raya Nyepi. Namun didominasi staycation, dan diakuinya merupakan wisatawan lokal yang berasal dari Kota Mataram.

Tentu saja jangan dibandingkan tahun lalu, yang jumlah pemesanan kamar jauh lebih banyak. Tapi tahun 2021, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama satu tahun, sangat sedikit tamu yang menginap di Senggigi.

Rr

Momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Ini peringatan yang perlu jadi perhatian. Meski sudah menjalani vaksinasi Covid sebanyak dua kali, tak serta merta bebas terinfeksi virus Covid-19.

Kasus positif Covid-19 justru menimpa Wagub NTB,  Hj Sitti Rohmi Djalilah yang sejauh ini sangat getol  dalam penanganan. Sebagai Ketua Satgas Covid 19 Gugus Tugas NTB, Wagub dalam tiap kesepat selalu mengingatkan pentignya mematuhi Protokol Kesehatan (prokes).

Dan perlu diketahui, Wagub juga telah genap menjalani dua kali penyuntikan vaksin Covid-19  bersama pejabat Pemprov NTB tanggal 14 dan 28 Januari, di Kantor Gubernur NTB.

Tentu saja, karena Wagub positif maka Virus-19 juga merembet ke suaminya, Khairul Rizal yag dikenal sebagai angotota DPRD NTB. Belum diketahui, apakah keluarga Wagub lainnya juga mengalami hal yang sama, dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Alhamdulillah walaupun positif, kondisi baik, tidak bergejala, mungkin pengaruh vaksin sudah bekerja,” jelas Khairul Rizal, melalui pesan WhastApp Group Jurnalis DPRD NTB, Minggu (14/03/21).

Apakah Wagub dan suaminya lalai melakukan prokes? Tentu tidak. Menurut Khairu Rizal, diduga virus Covid-19 itu menyebar dari asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di pendopo Wagub. Beberapa hari sebelumnya, ART di pendopo Wagub itu sempat pamit mudik.

Setelah Kembali kerja, ART itu mengaku hilang penciuman.

“Bibik langsung diswab dan terbukti positif. Baru kami yang lain di swab, dan hasilnya juga positif,” jelas Rizal.

Edukasi Publik

Wagub, Hj Siti Rohmi Djalillah, tak menutupi bahwa ia memang  dinyatakan positif Covid-19 oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid19.

Sebagai figur nomor satu dalam penanganan penyebaran Covid-19 di NTB menjelaskan, tidak mau menyembunyikan kondisinya. Justru momen ini dijadikan edukasi untuk masyarakat.

“Saya sekarang dalam status Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan CT tinggi,”

Terkait sudah menjalani vaksinasi sebanyak dua kali, Wagub memberi penjelasan.

“Bersyukur saya sudah divaksin dua kali sehingga berada dalam keadaan yang lebih kuat dan tidak bergejala,”  kata Wagub memberi penjelasan pada wartawan, Minggu (14/03/21).

Ia juga mengaku bersyukur bisa cepat mengetahui kondisinya yang telah terpapar Covid19, sehingga dapat segera melakukan isolasi secara mandiri untuk menghindari penularan lebih lanjut.

“Bersyukur cepat diketahui sehingga bisa langsung melakukan isolasi diri untuk menghindari penularan lebih lanju (pada orang lain)t,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Provinsi NTB, dr Lalu Fikri Hamzi menjelaskan, Wagub terpapar Covid19 berdasarkan hasil kontak tracing dengan pengambilan sampel tanggal 11 Maret 2021, dan hasilnya positif.

Menurut Wagub, ia dan keluarganya terjangkit Covid19 dari seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo Wagub.

“Saat mudik rupanya ia tidak taat Prokes dan kembalinya membawa virus. Yang bersangkutan positif sehingga kami sekeluarga discreening walaupun kami sekeluarga tanpa gejala,” jelas Wagub.

Rr

Salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP)

LOBAR.lombokjournal.com –

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Husnil Qolbi, mengaku bangga atas upaya Pemerintah Provinnsi (Pemprov) NTB memompa semangat industrialisasi di sektor pertanian.

Menurutnya, industri di pertanian bukan hanya meningkatkan ketahanan pangan tapi mampu mempertahankan kadaulatan pangan.

“Meski di tengah pandemi Covid-19, alhamdulillah di NTB mampu mempertahankan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan melalui industri kecil dalam sektor pertanian,” ungkapnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc mendampingi Menteri meninjau STIP NTB Banyumulek Lombok Barat, Kamis (11/03).

Di komplek STIP tersebut, Wamentan meninjau beberapa fasilitas seperti pabrik pakan ternak ayam petelur dengan hasil produksi 5 ton pakan perjam. Dikembangkannya pabrik pakan ternak, diharapkan produktivitas hasil ternak NTB makin meningkat, dengan biaya produksi terjangkau.

Wamentan juga  sempat meninjau bengkel permesinan, dan menjajal sepeda listrik buatan IKM-IKM NTB.

Gubernur Zul menjelaskan, salah satu ujung tombak mewujudkan program industrialisasi adalah hadirnya Science Teknologi Industri Park (STIP) Provinsi NTB.

Hadirnya STIP tersebut untuk memacu perekonomian masyarakat NTB di bidang industri agar menjadikan NTB sebagai daerah yang mandiri. Baik mandiri teknologi, industri sektor pertanian, industri peternakan, industri pakan ternak hingga industri bibit unggul yang mandiri.

“Kita memiliki banyak ternak tapi di saat musim kemarau, kita kehilangan pakan. Artinya bahan baku jagung dari kita sedangkan pakan ternaknya dari luar daerah,” terang Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul menegaskan, bahan baku pakan ternak dan bibit-bibit unggul yang melimpah yang dihasilkan oleh pertanian di NTB harus dimanfaatkan dan diolah SDM daerah sendiri.

Sehingga ada insentif dan penghargaan buat anak-anak NTB yang mengasah potensi di bidang industri jika mimpi itu mampu diwujudkan.

“Ini membuktikan bahwa kami sungguh untuk mewujudkan industrialisasi di NTB. Mungkin tidak ada provinsi lain yang punya keberanian untuk mewujudkan mandiri bibit unggul dan pakan ternak sendiri melalui program industrialisasi yang kita bangun,” kata Gubernur.

Dr. Zul mengatakan, kalau STIP mampu mewujudkan kemandirian itu dengan sukses, maka wadah ini akan direplika di setiap kabupaten kota se-NTB.

Begitu pun kalau taman teknologi ini menarik maka akan direplika di provinsi lain di Indonesia.

“Sehingga industrialisasi dari Indonesia bagian Timur bukan hanya mimpi tapi bisa kita wujudkan,” ungkap Gubernur.

DiskominfotikNTB

Para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata melalui pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI), akan dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

KKI Seri I bertajuk “Eksotisme Lombok” memberi peluang emas bagi pengembangan, peningkatan kualitas dan promosi produk-produk UMKM/IKM masyarakat NTB di pasar nasional. Bahkan diharapkan semakin meluas di pasar dunia.

“Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia terus mendorong UMKM di Indonesia, khususnya yang ada di NTB. Agar terus berinovasi dan berkreasi meningkatkan kualitas produk-produknya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri,” kata Luhut Binsar Panjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkannya melalui daring, pada kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM Eksotisme Lombok yang disaksikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., bersama Kepala Perwakilan Bank NTB Provinsi NTB, di Aula Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Rabu (10/03/21)

Melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), menjadi terobosan yang besar, sebagai tonggak semangat pemerintah mendukung produk lokal menguasai negeri.

Ini juga kali pertamanya para pejabat negara dan swasta bersama-sama belanja produk-produk UMKM Indonesia. Karena UMKM adalah bagian dari pilar ekonomi bangsa, sehingga gerakan ini diharapakan menjadi kebiasaaan baru untuk mengutamakan belanja produk-produk lokal Indonesia.

“Mari kita dukung pelaku UMKM/IKM NTB dengan membeli dan mempromosikan produk-produk unggulannnya. Saya berharap kegiatan ini dapat membantu perputaran roda ekonomi di daerah maupun Indonesia,” harap Luhut.

Di kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan, kegiatan Belanja Bersama Produk UMKM “Eksotisme Lombok” merupakan bagian dari rangkai pameran KKI tahun 2021 di NTB yang dipusatkan di Mandalika, Lombok Tengah.

Pihaknya juga sudah mendorong 15 kementerian lembaga untuk membeli produk-produk UMKM NTB, begitu juga dengan dorongan kepada seluruh kepala BI setiap daerah untuk membeli produk-produk dari para pelaku UMKM NTB.

Dijelaskannya, selama pameran KKI digelar di NTB sudah banyak produk-produk NTB yang masuk dalam daftar katalog BI yang siap untuk dipasarkan. Di antaranya produk kain tenun sebanyak 341 lembar yang diproduksi oleh tujuh UMKM NTB dengan berbagai motif dengan kualitas terbaik.

Produk Kopi sebanyak 450 paket kopi, baik robusta maupun arabika dengan kualitas terbaik yang sudah diekspor ke negara Korea Selatan dan Kanada. Selanjutnya produk teh kelor yang sudah tersedia 530 paket teh produksi dari IKM Try Utami Jaya NTB.

“Belum lagi produk-produk unggulan lainnya. Ini membuktikan bahwa eksotisme Lombok benar-benar diwujudkan dalam produk-produknya yang luar biasa hebatnya,” ungkap Perry Warjiyo.

BACA JUGA: Wagub Bersyukur Pemerintah Fasilitasi Produk UMKM Lokal

Dalam kegiatan belanja bersama UMKM NTB tersebut, terlihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendampingi Menkomarves juga ikut membeli produk-produk UMKM NTB bersama dengan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian lembagan terkait.

Begitu juga dengan para kepala BI serta Dewan Gubernur BI juga tak luput dari gerakan belanja produk-produk unggulan NTB.

Manikp

Pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini diapresiasi Wagub

KLU.lombokjounal.com –

Rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) pembangunan 14 fasilitas kesehatan dan sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jadi contoh baik pembangunan pasca bencana.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasinya saat meninjau ke dua lokasi pembangunan sekolah di SMKN 1 Tanjung dan SMKN 1 Pemenang KLU, Selasa (09/03/21).

Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) itu dilaksanakan oleh UNDP, didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW.

“Saya mengamati kegiatan PETRA menjadi contoh baik pembangunan pasca bencana,” kata Wagub.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan dan Pendidikan itu didesain dan dikerjakan dengan sangat baik. Pembangunannya dirancang sejalan dengan tujuan build back better (membangun ulang lebih baik).

Ia didampingi Asisten 1 Setda Pemprov NTB, Kepala Bappeda NTB, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya NTB.

Ummi Rohmi juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara yang mencapai 47 persen dalam kegiatan rehab rekon ini.

Pemerintah Provinsi NTB, ditegaskan Ummi Rohmi, berkomitmen mengawal kegiatan rekontruksi agar dapat berjalan lancer dan tepat waktu.

“Saya juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja lokal Lombok Utara sebanyak 47 persen dalam pekerjaan rekontruksi pada 14 fasilitas kesehatan dan sekolah,” kata Wagub.

“Ini sangat berarti sekali bagi kami karena membantu meringankan beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat NTB, yang belum pulih dari bencana gempa bumi dan sudah dihadapkan pada pandemi Covid-19,” tuturnya.

Zainudin, Koordinator Proyek PETRA NTB menjelaskan detail terkait proyek rekontruksi ini. Dari total 14 infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang dibangun,  4 SMK Negeri di KLU, 8 puskesmas pembantu di KLU, 1 puskesmas pembantu di Lombok barat, dan 1 puskesmas di Lombok timur.

“Jadi total gedung yang dibangun secara keseluruhan mencapai sekitar 35 gedung di 14 lokasi tersebut,” tutur Zainudin.

Zainudin juga menjelaskan, prinsip rekontruksi yang dilakukan mengedepankan “build back better” atau “membangun ulang dengan lebih baik”.

Sebelum rekontruksi dilakukan telah dilakukan kajian geologis, untuk memastikan gedung yang dibangun tidak berada pada jalur patahan gempa. Bahan bangunan dan struktur bangunan juga telah memenuhi standard gempa.

“Sebelum kegiatan ini dimulai kita melakukan kajian geologis di semua lokasi untuk memastikan semua gedung ini betul-betul aman dari jalur patahan yang memungkinkan bisa bertahan ke depan,” jelasnya.

Pembangunan juga dilakukan dengan pendekatan yang inklusif untuk memastikan “tidak seorangpun tertinggal”.

Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan.

Zainudin menambahkan, sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima manfaat dari rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas pendidikan dan kesehatan ini.

Rr