Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Usai vaksin penerima diingatkan, tetap harus menjalankan 5M

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB mempercepat capaian target vaksinasi, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 di beberapa tempat, Salah satunya di Komplek Islamic Center ProvinsiNTB.

Selama dua hari, rencananya vaksinasi akan diberikan pada 1400 target sasaran. Upaya ini agar NTB segera keluar dari pandemi Covid-19.

“Ini adalah yang pertama vaksinasi dilakukan di masjid. Saya berharap semua tempat ibadah nantinya juga bisa menggelar vaksinasi. Saya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam vaksinasi hari ini agar kita segera keluar dari pandemi dan mulai membangun ekonomi,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., di Ballroom Islamic Center, Senin (29/03/21).

Wagub mengingatkan, usai vaksin penerima tetap harus menjalankan 5M, sebagai upaya preventif karena belum semua warga masyarakat mendapatkan hak untuk vaksinasi.

Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga rumah sakit yakni RSUP, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan sekunders. Stakeholders lain juga dilibatkan seperti Baznas, Islamic Center dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa.

Hari pertama ditargetkan sebanyak 700 dosis vaksin, yang akan diberikan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah, sedangkan vaksinasi bagi lansia direkomendasikan di rumah sakit.

Untuk vaksinasi kedua setelah 14 hari, mereka yang hari ini divaksin di Islamic Center akan mendapatkan vaksin kedua di fasilitas kesehatan setempat bekerjasama dengan kabupaten/kota.

Seperti dikatakan Wagub, vaksinasi sangat penting karena telah terbukti efektif. Berbagai pengalaman saat terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu, Wagub menegaskan dalam arahannya, meski kemungkinan terkena virus Covid-19 tetap ada namun hanya akan berdampak seperti penyakit biasa seperti flu.

“Jadi Covid itu tidak lagi akan semenakutkan seperti waktu awal pandemi,” tambah Ummi Rohmi.

Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUP NTB mengatakan program vaksinasi hari ini adalah upaya percepatan target vaksinasi NTB.

Masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin sehingga sinergi dengan kabupaten/ kota dibutuhkan untuk mencapai imunitas kelompok seperti yang diharapkan.

“Kita memang harus bersinergi terutama dengan faskes sekunder untuk mencapai target vaksinasi lebih cepat,” ujar dokter Jack, biasa beliau disapa.

Untuk mencapai target vaksinasi bagi tiga juta warga masyarakat NTB Pemerintah Provinsi telah berupaya maksimal. Sebelumnya tanggal 8 – 10 Maret lalu, vaksinasi massal digelar di Kantor Gubernur, Polda, NTB, Korem 162 WB dan RSUP.

Beberapa target sasaran prioritas seperti tenaga kesehatan, ASN, TNI/ Polri dan pelaku pariwisata juga telah melampaui target vaksinasi, ditambah dengan masyarakat umum yang digelar pula di beberapa titik keramaian, seperti Mall Epicentrum, pada Sabtu (27/03/21).

Sedangkan lansia, telah tercapai 5.663 orang dari target 13.336 orang (40,9 persen) seperti dikutip dari data Dinas Kesehatan NTB.

jm

Masyarakat fokus penularan Covid 19, jangan lupa jaga diri dari penyakit jantung coroner

MATARAM.lombokjounal.com —

Masyarakat diajak rutin mengikuti senam jantung sehat, untuk menjaga imun tubuh tetap sehat dan bugar.

Selama lebih setahun, masyarakat fokus membicarakan bahaya penularan Covid 19, yang banyak menimbulkan kematian.

“Padahal selain Covid 19,  jantung coroner merupakan salah jenis penyakit tidak menular yang tidak kalah bahayanya dan banyak menimbulkan kematian,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang lebih akrab disapa bunda Niken, Pembina Pengurus Klub Jantung Sehat (KJS) FKPPI Epicentrum, masa bhakti 2020-2023, di pelataran Epicentrum Mall di Mataram, Sabtu (27/03/21).

Para pengelola dan pengurus klub jantung sehat ( KJS), khususnya KJS-FKPPI Epicentrum diajak  aktif membantu masyarakat agar gemar senam jantung sehat, atau rutin berolahraga. Ini untuk mencegah tingginya resiko kematian akibat penyakit jantung.

“Dengan aktif  dan rutin berolah raga atau senam jantung sehat, 3 kali dalam seminggu  pada ruang terbuka seperti dengan memanfaatkan fasilitas di halaman epicentrum mall ini, mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga,” pungkas Bunda Niken.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Jantung Sehat Mataram, H.M.Nur dan Ketua PD XXV KB FKPPI NTB, Endah Yuli Astuti, SE yang secara aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan senam jantung sehat bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Senam Jantung Sehat Mataram, H.M Nur usai mengukuhkan Pengurus KJS FKPPI Epicentrum masa bhakti 2020-2023 menyatakan dukungannya pada seluruh program kegiatan yang dilaksanakan  pengurus KJS dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Mantan Sekda NTB itu menegaskan, keberadaan klub senam jantung sehat merupakan wujud nyata dukunga tercapainya pembangunan NTB Gemilang.

Menurutnya, syarat terpenting untuk mengejewantahkan pencapaian visi-misi NTB Gemilang adalah SDM yang sehat, cerdas, berdedikasi dan berintegritas.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pembinaan kesehatan jasmani dan rohani secara teratur. Salah satunya adalah senam jantung sehat, jelasnya.

@timkominfotik

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkin tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan, dalam kondisi keterbatasan APBD seperti saat ini, agar para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB lebih mengedepankan inovasi, kreativitas dan kesungguhan dalam pengabdian.

Hal itu disampaikannya, usai melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru dilantik, Jum’at (26/03/21)

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengingatkan, agar bisa amanah dalam menjalankan pengabdiannya. Dan ia mendorong pejabat agar kreativitas saat ini harus  menaingkat dari sebelumnya.

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkn tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan, dan pejabat baru yang dilantik bisa mengetahui visi dan misi NTB Gemilang.

“Karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja tak tahu tujuannya, maka tidak bisa menjalankan visi dan misi NTB Gemilang. Karena itu tolong dipelajari, dipahami betul dan diyakinkan dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Wagub.

Wagub mengingatkan Kembali bagaimana menjalin sinergitas. Program tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu dibangun dan makin diperkuat manajemen kerja di OPD masing-masing untuk saling menguatkan satu sama lain.

“Ingat saya berharap manajemen kerja organisasi yang saudara-saudara pimpin mulai dari pejabat struktural yang ada hingga seluruh pegawai di tingkat bawah, untuk seluruhnya dijadikan sebagai satu kekuatan  dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Ummi Rohmi.

Diibaratkan, dalam satu bangunan harus ditopang oleh banyak pondasi. Pondasi  satu dengan pondasi lainnya saling menguatkan dan saling bersinergi menghasilkaan satu kekuatan.

Pimpinan hendaknya bisa mensiasati untuk bagaimana  memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan tidak sekali-kali bekerja hanya mengharapkan APBD. Maksud Wagub, OPD harus benar-benar bisa berkreasi, berinovasi bagaimana   merangsang APBN sebanyak mungkin bisa masuk ke NTB.

Selanjutnya, bagaimana merangkul dunia usaha, swasta  untuk bisa berkontribusi pada program-program yang sudah digagas. Dan bagaimana juga bisa merangkul seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan program pembangunan di NTB.

Ditambahkan, dalam keadaan sulit saat ini hendaknya pejabat baru bisa lebih banyak belajar dari para seniornya untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam bekerja. Berkoordinasi sangat diperlukan untuk memecah kesulitan yang dihadapi.

“Dan saya ingin agar progress atas kemajuan yang cepat bisa terlihat di masa yang sulit ini.  Kita menyadari  tentu ini tantangan yang tidak mudah. Namun saya yakin semakin besar tantangannya semakin semangat kita dalam bekerja. Kuncinya mari berkolaborasi dan bekerjasama,” Wagub menandaskan.

Tidak lupa diingatkan, para pejabat yang baru dilantik saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, agar tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan Protokol Kesehatan berupa 5 M. Dalam pandemi Covid-19, agar masyarakat bisa tetap hidup nyaman, sehat dan tetap produktif dalam bekerja.

“Tetap terapkan 5 M dan memberi keteladanan kepada masyarakat dan penggunaan teknologi yang makin ditingkatkan. Insya Allolh jika itu semua kita disiplin tanggungjawab bersama dalam mewujudkan NTB Gemilang benar-benar bisa tercapau dengan baik,” tutup Wakil Gubernur NTB..

Herikp

@diskominfotik

ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada pada garda terdepan dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19, apalagi NTB masih dalam masa pandemi Covid-19i.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Ketua Satgas Covid-19 mengimbau, para ASN di lingkungannya  harus jadi penggerak atau motivator masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang positif, bukan justru menjadi provokator.

Penegasan itu disampaikan Sekda saat membuka Acara Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan III Provinsi NTB Angkatan I s.d VI Tahun Anggaran 2021 Aula BPSDM NTB ,Kamis (25/03/2I)

Dikatakan, ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui  pelayanan publik yang profesional.

Para peserta pelatihan diwajibkan mengikuti diklat ini sungguh-sungguh.

“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik baiknya, saudara-saudari sudah memilih menjadi ASN sebagai jalur pengabdian terhadap bangsa dan negara. Karenanya harus memahami bagaimana menjadi ASN yang baik di masa mendatang,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP Provinsi NTB tersebut.

Diingatkan pentingnya penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pelatihan, bahkan jika ada gejala yang menghawatirkan, panitia penyelenggara diperintahkan melakukan pengecekan kesehatan peserta agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran virus.

Mewakili Panitia Penyelenggara Diklat, Arifin menjelaskan tema kegiatan ini adalah  “Adaptasi new normal di masa pandemi covid-19” dengan tujuan membentuk sosok PNS yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien, bekerja secara disiplin demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pelatihan dasar ini diikuti 180 peserta selama 51 hari di kampus kemudian dilanjutkan dengan 30 hari di luar kampus di tempat kerja masing-masing .

Selanjutnya peserta akan mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang belanegara, analisis isu kontemporer, Kesiap siagaan bela negara sedangkan materi pelatihan akan disampaikan oleh Widiaiswara fasilisator dan narasumber instansi termasuk korem 162WB dan TIM Penangaman Covid -19 Provinsi NTB.

Aff

diskominfotikntb

Wagub Minta Kabupaten/Kota Pedomani Penerapan PPKM Mikro Berbasis RT

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang masuk dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) berbasis Mikro, sejak 23 Maret sampai dengan 5 April.

Dan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan sosialisasi penerapan PPKM Mikro.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.,  menyampaikan beberapa penekanan penting dan yang harus diatasi dan dipersiapkan. Tujuannya, agar PPKM Mikro berbasis RT dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/03/21).

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

“Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur,” jelasnya.

Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

“Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Nia

@diskominfotikntb

Berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah memberi perhatian dan terus berupaya mencegah kepemilikan dan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai upaya hukum yang disiapkan.

Hal tersebut di ungkapkan Laksamana Muda TNI Yusup, S.E., M.M, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman. Itu disampaikannya dalam Rakor “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Nkri Dan Ketahanan Nasional” di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/03/21).

Menurut Yusup,  dalam  mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam, Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum atas hal tersebut, yakni pada UU RI  No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI  No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Selain itu, Undang – Undang Republik Indonesia  No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil. Serta UU RI  No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Lebih jauh dijelaskannya, berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia. Misalnya, melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

Yang dimaksud penyelundupan hukum, adanya perjanjian pra nikah yang mengatur ketentuan yang disepakati kedua mempelai, bahwa lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing.

“Untuk perjanjian nominee, yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya,” jelas  Laksamana Muda TNI, Yusup.

Yusup berharap, setiap Kepala Daerah yang memiliki pesisir – pesisir dan pulau -pulau harus mampu mengamankan, memanfaatkan dan mengelola dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh orang asing.

“Silahkan orang asing datang berbondong – bonding tetapi sebagai penikmat saja jangan mereka sebagai pemilik, yang sering kita rasakan menjadi orang asing di negeri sendiri,” tuturnya.

Penertiban Orang Asing

Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan, dalam proses berinvestasi tidak tertutup kemungkinan orang asing akan hadir di NTB, untuk itu Pemerintah Daerah NTB telah membentuk sebuah tim yang diberi nama “Timpora”.

Menurut Sekda, NTB telah membentuk Timpora, yakni Tim Penertiban Orang Asing sesuai dengan pedoman terdiri dari multistakeholder yakni imigrasi, kepolisian dan sebagainya.

Ada beberapa investor yang telah datang ke NTB sejak tahun 2004 tapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan realisasi investasi.

“Sehingga kami mencurigai apa yang dilakukannya, maka kami akan berkoordinasi dengan apparat keamanan yang kami miliki,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda.

Pemerintah Prov. NTB telah mengusulkan untuk dilakukannya pembangunan Global Hub di Kawasan Bandar Kayanagan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI II) yang merupakan Highway pelayaran dunia, dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nations Conference On The Trade And Development (UNCTAD).

“NTB mengusulkan untuk pembangunan Global HUB sebagai tempat perisnggahan dari kapal – kapal yang melintasi ALKI II, Asumsi jika AKLI I terjadi stuck dibutuhkan alternatif alur lainya yakni AKLI II” papar Miq Gite.

Sher

@DiskominfotikNTB

Mengajak masyarakat tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa, bertujuan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan.

Agar masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya tetap aman dan produktif, di tengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Wagub menegaskannya dalam rapat evaluasi dan efektivitas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) Skala Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB, Senin (22/03/21).

Dengan dioptimalkannya peran Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi.

Persoalannya, bagaimana kebijakan ini disosialisasikan, dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat mensoasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Ummi Rohmi.

Mulai sistem koordinasi, pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin.

Supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

BACA JUGA: PPKM Mikro Bukan Batasi Kegiatan Masyarakat

Wagub juga minta agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun kelurahan, lebih mengintensifkan upaya penanganan Kesehatan.

Serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Edy/Rr

Hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU)

MATARAM.lombokjournal.com –

Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program Prakerja, akibat minimnya pemahaman program itu.

Selain itu juga menyangkut persoalan fasilitas, seperti jaringan yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget, untuk mengakses program secara online.

Hal sama terjadi pada program Bantuan Subsidi Upah (BSU), hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat. Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata.

“Ini harus menjadi atensi Pemerintah Pusat. Semoga kendala ini dapat disampaikan komisi IX kepada Pemerintah, kata Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., saat yang menerima Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IX DPR RI, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (18/03/21).

Kepada anggota Komisi IX, Lalu Gita juga mengungkapkan kondisi Pekerja Migran Indonesia  (PMI) di NTB, akibat pandemi selama setahun, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Termasuk juga pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja d iluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi daerah.

BACA JUGA :

Komisi IX DPR RI Cek Program Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja

PMI yang pulang kembali ke NTB, diperlakukan dengan baik dengan menerapkan protokol Covid-19. Termasuk kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Diharapkan ada ofline

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Hj. Wismaningsih, juga mengungkapkan kendala sama, yakni kesulitan pendataan secara online.

Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program Prakerja. Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

“Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami dan ramah IT di desa-desa. Kami berharap ada upaya offline bagi masyarakat yang belum ramah IT,” ungkapnya.

Kegiatan ini dikuti juga oleh Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lotim, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Edy@diskominfotik_ntb

Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diprediksi

MATARAM.lombokjournal.com –

Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Karena anggaran terkoreksi, Pemprov NTB harus melakukan penyesuaian.

Karena itu, perangkat daerah  didorong bekerja lebih optimal dan berinovasi, Serta melakukan kolaborasi untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Penegasan itu disampaian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs H Lalu Gita Ariadi MSi pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2022 di Lombok Plaza Hotel, Selasa (16/03/21).

“Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan,” kata Lalu Gita Ariadi.

Pada forum yang dihadiri para Asisten Setda Prov NTB dan sebagian besar Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengungkapkan aspek penerimaan baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.

Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil.

Lebih parah lagi, kebijakan anggaran pusat itu ditambah dengan pandemi yang berkepanjangan. Selain itu, secara nyata NTB juga berhadapan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi.

“Seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat pada rusaknya infrastruktur kita di berbagai wilayah,” kata Miq Gita panggilan akrab Sekda NTB.

Persoalan pekerja mmigran

Sekda juga mengungkapkan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya, yang mengharuskan para pekerja migran harus diisolasi.

Dan jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut, dan tentu membutuhkan anggaran dari pemerintah.

“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil  di tengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah,” kata Sekda.

Sejumlah perangkat daerah penghasil didorong bekerja lebih optimal d itengah segala keterbatasan saat ini. Potensi-potensi yang ada harus kita optimalkan seperti aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikerjasamakan, diharapkan bisa memberi pemasukan bagi daerah,

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat ijin usahanya untuk segera merealisasikan rencana-rencana investasinya.

Meski dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman  modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan para investor lainnya, seperti  pertambangan  juga untuk segera  merealisaiskan rencana-rencana investasinya.

Ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor ini bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat Covid-19 dan ekonomi masyarakat pun bisa bergerak kembali.

“Mudah-mudahan dari Forum Perangkat Daerah ini juga bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target  RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya  secara teknis diminta Bappeda untuk mendiskusikan dan mempertajam proses ini dengan OPD lainnya.  Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelas Miq Gita.

Di sisi lain, Sekda juga mengingatkan, agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” himbaunya.

Ketua Panitia Penyelenggara Forum Perangkat Daerah  NTB, Dr Mahjulan SP MT menyatakan Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam penyusunan RKPD provinsi NTB tahun 2022.

Forum Perangkat Daerah ini sebagai draf penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD tahun 2022, Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Rr