Bantuan logistik disalurkan kepada warga terdampak banjir

BIMA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., bersama Bupati Bima, Indah Damayanti Putri turun langsung keberbagai lokasi bencana banjir di Bima sekaligus menyerahkan bantuan.

“Lakukan apa yang bisa kita bantu dan jangan saling menyalahkan,” ujar Gubernur di Bima, Sabtu (03/04/21).

Saat ini kondisi telah berangsur pulih karena banjir yang mulai surut.

Sejak Kamis (01/04) banjir di Kabupaten Bima terjadi karena curah hujan yang hampir merata dengan intensitas ringan-sedang hingga deras.

Berdasarkan laporan dan data dari Tagana Kabupaten Bima, beberapa lokasi yang terdampak banjir di antaranya:

A. Kecamatan Madapangga

1. Desa Campa 253 KK 771 Jiwa
2. Desa Woro 302 KK 906 Jiwa
3. Desa Tonda 451 KK 1353 jiwa
4. Desa Dena 296 KK 981 jiwa
5. Desa Ncandi 112 KK 318 Jiwa
6. Desa Rade 258 KK 1032 Jiwa

B. Kecamatan Bolo

1. Desa Tambe 285 KK 895 Jiwa
2. Desa Rasa Bou 193 KK 587 jiwa
3. Desa Leu 176 KK 536 Jiwa
4. Desa Bonto Kape 97 KK 301 Jiwa
5. Desa Nggembe 221 KK 613 jiwa
6. Desa Kananga 305 KK 927 Jiwa
7. Desa Rato 248 KK 753 Jiwa
8. Desa Timu 237 KK 691 Jiwa

C. Kecamatan Woha

1. Desa Naru 1005 KK 3015 Jiwa
2. Desa Nisa 605 KK 2000 Jiwa
3. Desa Raba Kodo 334 KK 1000 Jiwa
4. Desa Tenga 167 KK 500 Jiwa
5. Desa Tente 154 KK 500 Jiwa
6. Desa Wadu Wani 67 KK 200 Jiwa
7. Desa Tala Biu 504 KK 1500 Jiwa
8. Desa Pena Pali 235 KK 705 Jiwa
9. Desa Donggo Bolo 102 KK 305 Jiwa                                                                                                                                                                                                            D. Kecamatan Monta

1. Desa Baralau 135 KK 397 Jiwa
2. Desa Simpasai 152 KK 471 jiwa
3. Desa Sie 173 KK 518 Jiwa
4. Desa Sakuru 134 KK 410 Jiwa
5. Desa Pela 87 KK 253 Jiwa
6. Desa Tangga 207 KK 609 Jiwa
7. Desa Monta 103 KK 315 Jiwa

Guna menyiapkan langkah antisipasi dan penanggulangan, BPBD Kabupaten Bima telah melakukan assessment dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa terdampak serta menyiapkan bantuan logistik untuk diberikan kepada warga terdampak banjir.

Demikian juga dengan BPBD Provinsi NTB telah melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima untuk pemberian bantuan logistik lanjutan kepada warga terdampak banjir di antaranya : Selimut, Terpal, Paket sandang, Paket lauk pauk, Paket makanan siap saji, Paket tambahan gizi, Paket perlengkapan bayi, Paket perlengkapan keluarga, Mie instan dan Air minum.

Di Kabupaten Dompu telah terjadi banjir pada Jum’at (02/04) di wilayah Kabupaten Dompu. Intensitas hujan sedang-tinggi yang terjadi pada pukul 12.30 WITA serta luapan air sungai di wilayah Desa Cempi Jaya Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu,  mengakibatkan banjir dan  terendamnya pemukiman warga serta lahan pertanian.

Total Warga terdampak 50 KK (200 jiwa) dan kurang lebih 70 ha Lahan Pertanian terendam oleh genangan air .

Bantuan logistik lanjutan kepada warga terdampak banjir juga telah didistribusikan melalui paket perlengkapan bayi dan paket perlengkapan keluarga serta selimut.

Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap bencana bencana yang tiba-tiba terjadi, khususnya di ujung musim penghujan dengan fenomena fenomena La Nina yang masih terjadi.

jm

Organisasi merupakan rumah bersama yang menyenangkan

LOTENG.lombokjournal.com –

Rapat kerja wilayah sejatinya saling memberikan ruang dan waktu kepada sesama. Dan bisa saling memberikan ide-ide cemerlang untuk mewujudkan visi misi sebuah organisasi.

Kegagalan organisasi bukan karena tidak terwujud visi misinya. Tapi adanya kerikil kerikil kecil yang tidak diperhatikan, yang akan menghancurkan  misi besar cita-cita bersama.

Pesan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah saat membuka Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) Fedrasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Provinsi NTB di Hotel D’Max Lombok Tengah, Kamis (01/04/21).

“Rapat kerja adalah satu situasi dimana mereka yang merasa termarjinalkan diberikan tempat untuk berekspresikan, agar menghadirkan inovasi-inovasi yang saling menguatkan,” harap gubenur.

Menurutnya gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, kegiatan rapat kerja bukan ajang untuk lomba pidato, atau sebagai tempat untuk berteriak hanya ingin menunjukkan diri lebih hebat dengan taring menakutkan.

Tapi rapat kerja sebenarnya dimana orang-orang bisa merasakan,  organisasi merupakan rumah bersama yang menyenangkan.

“Ide-ide kecil yang sederhana yang tidak disadari banyak orang selalu memberikan kontribusi nyata jika dirangkul dengan baik. Namun akan menjadi malapetaka jika tidak diperhatikan,” tegas Dr. Zul.

Doktor Zul menyampaikan ilustrasi sederhana tentang arah sebuah organisasi yang harus diinternalisasi oleh anggota. Ilustrasi itu adalah bagaimana peran organ tubuh manusia yang saling melengkapi tanpa memandang peran dan fungsinya masing-masing.

Manusia memiliki mata, telinga, otak, jantung, dan lain-lain. Semuanya memiliki fungsi penting untuk menjalankan sebuah raga yang sempurna.

Jika salah satunya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka malapetaka menghampiri bahkan nyawa bisa melayang.

“Begitulah sebuah organisasi, hal-hal yang dianggap sepele seperti fungsi organ pembuangan kotoran pun bisa membayakan fungsi organ terpenting lainnya jika tidak dirawat dengan baik,” pesan Dr. Zul.

Dalam kesempatan itu, Ketua FKSPN NTB, Lalu Iswan Mulyadi mengungkapkan rapat kerja FKSPN kali ini dihadiri oleh perwakilan pengurus pusat, penguruh provinsi serta kabupaten kota se-NTB.

Sehingga diharapakan mampu berkontribusi dalam membangun NTB gemilang kedepannya.

“Dalam mendorong kontribusi itu, kami akan terus perkuat koordinasi dan komunikasi antara stakeholder terkait. Terutama di setiap pengurus wilayah yang ada di NTB,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kepada gubernur NTB yang berkesempatan membuka rapat kerja wilayah ini.

Manikp

@kominfo

Masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win

DENPASAR.lombokjournal.com —

Perjanjian Kerja Sama (PKS) mempercepat kemajuan kedua daerah di bidang pariwisata, perhubungan, perindustrian, perikanan dan kelautan, serta perdagangan dan koperasi/UMKM ditandatangani Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.bersama Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster.

“I Wayan Koster ini sahabat lama, dulu bersama-sama 3 periode di DPR RI. Kali ini saya datang membawa Kepala Dinas untuk berbuat konkrit, yakni bangun kerja sama berkolaborasi bangun daerah,” ungkap Gubernur NTB, sesuai penandatanganan PKS di Rumah Jabatan Gubernur Bali, di Komplek Jayasabha di Denpasar Bali, Rabu (31/03/21).

Gubernur yang akrab disapa Dr Zul ini menegaskan, masing-masing daerah tidak boleh lagi berfikir win-lose, melainkan harus win-win.

Artinya, jangan sampai NTB, Bali dan NTT ada persaingan, mendapatkan bagian sendikit dan ada yang menang dan kalah. Tapi harus berfikir saling  membantu, tidak boleh ada yang tersenyum dan ada yang menangis.

“Iya harus saling mengisi dan bekerja sama saling menguntungkan, bukan saling menjatuhkan,” kata Dr. Zul.

Pihaknya tidak ingin mendengar misalnya Speedboat yang membawa wisatawan tidak boleh ada larangan masuk, baik ke NTB maupun Bali. Tapi atas rekomendasi Bali nanti akhirnya bisa ke NTB.

“Bidang pariwisata, kita ingin saling membantu. Pada saat yang sama juga, bantulah NTB dan NTT. Jangan sampai ada lagi  tidak boleh masuk Bali, NTB maupun NTT,” ujarnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster mengaku, secara alamiah, sebenarnya kerja sama sudah berlangsung lama, baik secara historis maupun geografis serta tuntutan perkembangan zaman tidak mungkin berjalan sendiri, sehingga harus berkolaborasi.

“Inisiatif Gubernur NTB dan Bali di awal ini sesuatu yang sangat baik dalam rangka percepatan pembangunan di masing-masing daerah dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, tujuan pemimpin dan pembangunan daerah merupakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Menyinggung event MotoGP di Mandalika Lombok, dalam waktu dekat akan menjadi pembicaraan khusus, Pemprov Bali akan mendukung bidang transportasi dan akomodasi.

Begitu halnya dengan pariwisata, diambil tema khusus, saat bertemu Presiden, bahwa Bali, NTB dan NTT akan berkolaborasi saling mendukung.

“Supaya pengembangan pariwisata bisa berjalan secara tematik, yang menjadi kekhasan dan potensi masing-masing daerah, jelas butuh kolaborasi. Terlebih NTB sangat banyak spot daerah yang perlu dikembangkan dan didukung,” tutupnya

Diskominfotikntb

Komisi III DPRD NTB akan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat

MATARAM.lombokjournal.com –

Dugaan penyelewengan Rp10 miliar dana Bank NTB Syariah ditanggapi serius salah seorang Anggota Komisi III DPRD NTB Raden Nuna Abriadi.

Politisi PDI Perjuangan itu mempermasalahkan, praktik bersih-bersih yang kini dilakukan  managemen PT. Bank NTB Syariah bukankah sudah berlangsung lama.

Karena itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi Keuangan dan Perbankan menuntut jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah untuk bertanggung jawab

Menurut Nuna, proses konversi Bank NTB dari Bank Umum ke Bank NTB Syariah telah dilakukan sejak tahun  2012 lalu.

Dalam kurun panjang itu, sekitar sembilan tahun, mestinya dimaksimalkan jajaran direksi untuk mengetahui penyimpangan di tubuh PT. Bank NTB Syariah. Jeda waktu dalam proses konversi itu sangat lama.

“Kalau sekarang baru ditahui, lantas kemana saja pengawasan internal dan sarana IT yang dipunyai oleh Bank NTB selama ini. Apalagi, praktik penyimpangan itu diketahui justru, saat oknum karyawan berinisial PS itu dimutasi ke bidang lainnya,” kata Nuna pada wartawan, Senin (29/3).

Dana sebesar Rp 10 miliar itu jika dipergunakan untuk membantu tumbuh kembangnya UMKM sebagai modal usaha jelas akan bisa bermanfaat,

Jadi selama ini pengawasan internal masih menjadi persoalan serius di tubuh bank NTB Syariah. Dan karenanya, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga BPKP Perwakilan NTB harus menjadikan kasus penyimpangan ini perhatian utama.

“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuan?  Publik bertanya-bertanya apa yang dilakukan jajaran direksi yang baru dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada jajaran internalnya. Disini, kita harapkan OJK sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perbankan harus bisa profesional dalam membuka kedok di tubuh Bank NTB, sehingga ada perbaikan ke depan,” tegas Nuna.

Ia mendesak, sambil menelusuri peyimpangan dana oleh oknum karyawan itu, sebaiknya OJK juga wajib melakukan pengawasan khusus pada managemen PT. Bank NTB Syariah.  Sebab banyak persoalan di tubuh Bank NTB Syariah. Selain di kantor pusat juga masalah di sejumlah Kantor Cabang, misalnya di KSB dan di Kabupaten Dompu.

Memanggil jajaran Direksi

Persoalan ini akan dilaporkan ke Ketua Komisi III DPRD setempat untuk disikapi dengan memanggil jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah dalam waktu dekat.

“Kita perlu dengar klarifikasi dari jajaran direksi PT. Bank NTB Syariah. Sehingga, motif DPRD NTB yang telah menyuntik dana dari yang bersumber dari APBD NTB sebagai penyertaan modal daerah bisa tepat sasaran dan memiliki pertanggung jawaban yang tepat,” tegas  Raden Nuna.

Sebelumnya, Koalisi LSM dan Masyarakat Sipil menggelar aksi di Kantor Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Jumat, 26 Maret 2021. (lombokjournal.com, Jum’at /26 Maret 2021)

Massa mendesak pengusutan terhadap penyelewengan dana Bank NTB Syariah oleh salah seorang oknum supervisor atau penyelia pelayanan non tunai Bank NTB Syariah berinisial PS. Nilainya mencapai Rp10 miliar.

Saat itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, memberikan apresiasi terhadap masukan dari masyarakat terhadap Bank NTB Syariah.

“Bank NTB Syariah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau lembaga- lembaga yang telah memberikan masukan dan dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini secara tegas dan transparan agar menjadi perhatian seluruh insan Bank NTB Syariah di dalam mengemban amanah secara lebih bertanggung jawab,” kata Kukuh saat ditemui di kantornya di Mataram, Jum’at (26/03/21).

BACA JUGA:

• Dugaan Penyelewengan di Bank NTB Syariah, Oknum Pegawai dilaporkan ke Kepolisian
• Oknum Karyawan Diduga Selewengkan Dana, Bank NTB Syariah Bersiap Lapor ke Polisi

Kukuh mengatakan, temuan dugaan penyelewengan dana oleh seorang oknum karyawan berinisial PS tersebut berkat perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah. Temuan penyelewenangan dana tersebut berkat progres Kukuh Rahardjo dalam memberantas budaya kecurangan atau fraud di internal Bank NTB Syariah sejak pertama kali bertugas pada 2018.

“Temuan ini merupakan salah satu hasil dari perbaikan proses bisnis yang dilakukan Bank NTB Syariah sejak dikonversi pada 2018. Apa yang kami lakukan dengan melakukan rotasi bagi pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Rr

Usai vaksin penerima diingatkan, tetap harus menjalankan 5M

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB mempercepat capaian target vaksinasi, dengan menggelar vaksinasi Covid-19 di beberapa tempat, Salah satunya di Komplek Islamic Center ProvinsiNTB.

Selama dua hari, rencananya vaksinasi akan diberikan pada 1400 target sasaran. Upaya ini agar NTB segera keluar dari pandemi Covid-19.

“Ini adalah yang pertama vaksinasi dilakukan di masjid. Saya berharap semua tempat ibadah nantinya juga bisa menggelar vaksinasi. Saya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut dalam vaksinasi hari ini agar kita segera keluar dari pandemi dan mulai membangun ekonomi,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., di Ballroom Islamic Center, Senin (29/03/21).

Wagub mengingatkan, usai vaksin penerima tetap harus menjalankan 5M, sebagai upaya preventif karena belum semua warga masyarakat mendapatkan hak untuk vaksinasi.

Kegiatan ini bekerjasama dengan tiga rumah sakit yakni RSUP, Rumah Sakit Mata dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB sebagai fasilitas kesehatan sekunders. Stakeholders lain juga dilibatkan seperti Baznas, Islamic Center dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa.

Hari pertama ditargetkan sebanyak 700 dosis vaksin, yang akan diberikan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mereka yang berusia 60 tahun ke bawah, sedangkan vaksinasi bagi lansia direkomendasikan di rumah sakit.

Untuk vaksinasi kedua setelah 14 hari, mereka yang hari ini divaksin di Islamic Center akan mendapatkan vaksin kedua di fasilitas kesehatan setempat bekerjasama dengan kabupaten/kota.

Seperti dikatakan Wagub, vaksinasi sangat penting karena telah terbukti efektif. Berbagai pengalaman saat terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu, Wagub menegaskan dalam arahannya, meski kemungkinan terkena virus Covid-19 tetap ada namun hanya akan berdampak seperti penyakit biasa seperti flu.

“Jadi Covid itu tidak lagi akan semenakutkan seperti waktu awal pandemi,” tambah Ummi Rohmi.

Dr. Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUP NTB mengatakan program vaksinasi hari ini adalah upaya percepatan target vaksinasi NTB.

Masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin sehingga sinergi dengan kabupaten/ kota dibutuhkan untuk mencapai imunitas kelompok seperti yang diharapkan.

“Kita memang harus bersinergi terutama dengan faskes sekunder untuk mencapai target vaksinasi lebih cepat,” ujar dokter Jack, biasa beliau disapa.

Untuk mencapai target vaksinasi bagi tiga juta warga masyarakat NTB Pemerintah Provinsi telah berupaya maksimal. Sebelumnya tanggal 8 – 10 Maret lalu, vaksinasi massal digelar di Kantor Gubernur, Polda, NTB, Korem 162 WB dan RSUP.

Beberapa target sasaran prioritas seperti tenaga kesehatan, ASN, TNI/ Polri dan pelaku pariwisata juga telah melampaui target vaksinasi, ditambah dengan masyarakat umum yang digelar pula di beberapa titik keramaian, seperti Mall Epicentrum, pada Sabtu (27/03/21).

Sedangkan lansia, telah tercapai 5.663 orang dari target 13.336 orang (40,9 persen) seperti dikutip dari data Dinas Kesehatan NTB.

jm

Masyarakat fokus penularan Covid 19, jangan lupa jaga diri dari penyakit jantung coroner

MATARAM.lombokjounal.com —

Masyarakat diajak rutin mengikuti senam jantung sehat, untuk menjaga imun tubuh tetap sehat dan bugar.

Selama lebih setahun, masyarakat fokus membicarakan bahaya penularan Covid 19, yang banyak menimbulkan kematian.

“Padahal selain Covid 19,  jantung coroner merupakan salah jenis penyakit tidak menular yang tidak kalah bahayanya dan banyak menimbulkan kematian,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang lebih akrab disapa bunda Niken, Pembina Pengurus Klub Jantung Sehat (KJS) FKPPI Epicentrum, masa bhakti 2020-2023, di pelataran Epicentrum Mall di Mataram, Sabtu (27/03/21).

Para pengelola dan pengurus klub jantung sehat ( KJS), khususnya KJS-FKPPI Epicentrum diajak  aktif membantu masyarakat agar gemar senam jantung sehat, atau rutin berolahraga. Ini untuk mencegah tingginya resiko kematian akibat penyakit jantung.

“Dengan aktif  dan rutin berolah raga atau senam jantung sehat, 3 kali dalam seminggu  pada ruang terbuka seperti dengan memanfaatkan fasilitas di halaman epicentrum mall ini, mudah-mudahan kesehatan kita tetap terjaga,” pungkas Bunda Niken.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Jantung Sehat Mataram, H.M.Nur dan Ketua PD XXV KB FKPPI NTB, Endah Yuli Astuti, SE yang secara aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan senam jantung sehat bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Senam Jantung Sehat Mataram, H.M Nur usai mengukuhkan Pengurus KJS FKPPI Epicentrum masa bhakti 2020-2023 menyatakan dukungannya pada seluruh program kegiatan yang dilaksanakan  pengurus KJS dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Mantan Sekda NTB itu menegaskan, keberadaan klub senam jantung sehat merupakan wujud nyata dukunga tercapainya pembangunan NTB Gemilang.

Menurutnya, syarat terpenting untuk mengejewantahkan pencapaian visi-misi NTB Gemilang adalah SDM yang sehat, cerdas, berdedikasi dan berintegritas.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pembinaan kesehatan jasmani dan rohani secara teratur. Salah satunya adalah senam jantung sehat, jelasnya.

@timkominfotik

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkin tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengingatkan, dalam kondisi keterbatasan APBD seperti saat ini, agar para Kepala OPD lingkup Pemprov NTB lebih mengedepankan inovasi, kreativitas dan kesungguhan dalam pengabdian.

Hal itu disampaikannya, usai melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru dilantik, Jum’at (26/03/21)

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini mengingatkan, agar bisa amanah dalam menjalankan pengabdiannya. Dan ia mendorong pejabat agar kreativitas saat ini harus  menaingkat dari sebelumnya.

Jika produktivitas tidak meningkat, mungkn tidak bisa mencapai goal target yang ditawarkan, dan pejabat baru yang dilantik bisa mengetahui visi dan misi NTB Gemilang.

“Karena bagaimana pun juga kalau kita bekerja tak tahu tujuannya, maka tidak bisa menjalankan visi dan misi NTB Gemilang. Karena itu tolong dipelajari, dipahami betul dan diyakinkan dalam melaksanakan tugasnya,” pinta Wagub.

Wagub mengingatkan Kembali bagaimana menjalin sinergitas. Program tidak bisa dijalankan sendirian. Perlu dibangun dan makin diperkuat manajemen kerja di OPD masing-masing untuk saling menguatkan satu sama lain.

“Ingat saya berharap manajemen kerja organisasi yang saudara-saudara pimpin mulai dari pejabat struktural yang ada hingga seluruh pegawai di tingkat bawah, untuk seluruhnya dijadikan sebagai satu kekuatan  dan saling menguatkan satu sama lain,” ujar Ummi Rohmi.

Diibaratkan, dalam satu bangunan harus ditopang oleh banyak pondasi. Pondasi  satu dengan pondasi lainnya saling menguatkan dan saling bersinergi menghasilkaan satu kekuatan.

Pimpinan hendaknya bisa mensiasati untuk bagaimana  memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dan tidak sekali-kali bekerja hanya mengharapkan APBD. Maksud Wagub, OPD harus benar-benar bisa berkreasi, berinovasi bagaimana   merangsang APBN sebanyak mungkin bisa masuk ke NTB.

Selanjutnya, bagaimana merangkul dunia usaha, swasta  untuk bisa berkontribusi pada program-program yang sudah digagas. Dan bagaimana juga bisa merangkul seluruh elemen masyarakat guna mensukseskan program pembangunan di NTB.

Ditambahkan, dalam keadaan sulit saat ini hendaknya pejabat baru bisa lebih banyak belajar dari para seniornya untuk mengatasi hal-hal yang sulit dalam bekerja. Berkoordinasi sangat diperlukan untuk memecah kesulitan yang dihadapi.

“Dan saya ingin agar progress atas kemajuan yang cepat bisa terlihat di masa yang sulit ini.  Kita menyadari  tentu ini tantangan yang tidak mudah. Namun saya yakin semakin besar tantangannya semakin semangat kita dalam bekerja. Kuncinya mari berkolaborasi dan bekerjasama,” Wagub menandaskan.

Tidak lupa diingatkan, para pejabat yang baru dilantik saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, agar tetap memberikan contoh kedisiplinan dalam menerapkan Protokol Kesehatan berupa 5 M. Dalam pandemi Covid-19, agar masyarakat bisa tetap hidup nyaman, sehat dan tetap produktif dalam bekerja.

“Tetap terapkan 5 M dan memberi keteladanan kepada masyarakat dan penggunaan teknologi yang makin ditingkatkan. Insya Allolh jika itu semua kita disiplin tanggungjawab bersama dalam mewujudkan NTB Gemilang benar-benar bisa tercapau dengan baik,” tutup Wakil Gubernur NTB..

Herikp

@diskominfotik

ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com –

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berada pada garda terdepan dalam hal penegakan protokol kesehatan Covid-19, apalagi NTB masih dalam masa pandemi Covid-19i.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Ketua Satgas Covid-19 mengimbau, para ASN di lingkungannya  harus jadi penggerak atau motivator masyarakat untuk melaksanakan hal-hal yang positif, bukan justru menjadi provokator.

Penegasan itu disampaikan Sekda saat membuka Acara Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan III Provinsi NTB Angkatan I s.d VI Tahun Anggaran 2021 Aula BPSDM NTB ,Kamis (25/03/2I)

Dikatakan, ASN harus memahami tugas dan kewajbannya agar bekerja maksimal  menyelenggarakan  tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui  pelayanan publik yang profesional.

Para peserta pelatihan diwajibkan mengikuti diklat ini sungguh-sungguh.

“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik baiknya, saudara-saudari sudah memilih menjadi ASN sebagai jalur pengabdian terhadap bangsa dan negara. Karenanya harus memahami bagaimana menjadi ASN yang baik di masa mendatang,’’ kata mantan Kepala DPMPTSP Provinsi NTB tersebut.

Diingatkan pentingnya penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pelatihan, bahkan jika ada gejala yang menghawatirkan, panitia penyelenggara diperintahkan melakukan pengecekan kesehatan peserta agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran virus.

Mewakili Panitia Penyelenggara Diklat, Arifin menjelaskan tema kegiatan ini adalah  “Adaptasi new normal di masa pandemi covid-19” dengan tujuan membentuk sosok PNS yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efesien, bekerja secara disiplin demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pelatihan dasar ini diikuti 180 peserta selama 51 hari di kampus kemudian dilanjutkan dengan 30 hari di luar kampus di tempat kerja masing-masing .

Selanjutnya peserta akan mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang belanegara, analisis isu kontemporer, Kesiap siagaan bela negara sedangkan materi pelatihan akan disampaikan oleh Widiaiswara fasilisator dan narasumber instansi termasuk korem 162WB dan TIM Penangaman Covid -19 Provinsi NTB.

Aff

diskominfotikntb

Wagub Minta Kabupaten/Kota Pedomani Penerapan PPKM Mikro Berbasis RT

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi perlu mengambil langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, yang masuk dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM) berbasis Mikro, sejak 23 Maret sampai dengan 5 April.

Dan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan sosialisasi penerapan PPKM Mikro.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. H. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.,  menyampaikan beberapa penekanan penting dan yang harus diatasi dan dipersiapkan. Tujuannya, agar PPKM Mikro berbasis RT dapat berjalan efektif dan dengan hasil yang baik selama 12 hari ke depan.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat sosialisasi ini secara virtual, Selasa (23/03/21).

Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini yakin untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi NTB yang ditetapkan secara nasional bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya, ia meminta kepada seluruh kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi dan menyatukan pemahaman tentang pelaksanaan PPKM Mikro ini.

“Saya sangat yakin tidak ada yang terlalu sulit jika kita eksekusi bersama. Dan saya berharap kita betul-betul menyatukan persepsi. Tidak ada yang mis understanding, baik dari sisi pelaksanaan di lapangan, evaluasi monitoring, pelaporan, pendanaan dan lain sebagainya, karena  semua sudah sangat jelas dalam instruksi Gubernur,” jelasnya.

Wagub menekankan agar pelaksanaan PPKM Mikro berbasis RT ini mengedepankan kearifan lokal, seperti pemanfaatan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi dan lain sebagainya.

“Tempat-tempat posko PPKM mikro ini basisnya adalah RT, maka diharapkan mampu memanfaatkan kan masjid dan musholla sebagai tempat edukasi informasi karena merupakan tempat yang strategis untuk memberikan pengumuman mengenai hal hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pada rapat sosialisasi tersebut, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan teknis kegiatan PPKM Mikro dan hal-hal yang harus dipedomani bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Di antaranya adalah pembentukan posko desa dan kelurahan untuk pencegahan, penanganan dan pembinaan, kemudian aspek pendukung yaitu data-data yang dibutuhkan terkait dengan logistik, seperti masker dan yang lainnya, serta pedoman administrasi pelaporan.

Nia

@diskominfotikntb

Berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah memberi perhatian dan terus berupaya mencegah kepemilikan dan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam melalui berbagai upaya hukum yang disiapkan.

Hal tersebut di ungkapkan Laksamana Muda TNI Yusup, S.E., M.M, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kelautan Wilayah dan Kemaritiman. Itu disampaikannya dalam Rakor “Antisipasi Dan Penanggulangan Penguasaan Asing Terhadap Wilayah Daratan, Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Wilayah Nkri Dan Ketahanan Nasional” di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Selasa (24/03/21).

Menurut Yusup,  dalam  mencegah kepemilikan penguasaan asing terhadap sumber kekayaan alam, Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum atas hal tersebut, yakni pada UU RI  No. 5 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agrarian, UU RI  No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Selain itu, Undang – Undang Republik Indonesia  No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil. Serta UU RI  No. 1 Tahun 2014 tentang pengubahan atas UU RI  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil.

Lebih jauh dijelaskannya, berbagai praktek di lapangan dilakukan orang asing untuk dapat menguasai hak tanah di Indonesia. Misalnya, melalui penyelundupan hukum, seperti menikahi warga lokal dan perjanjian nominee.

Yang dimaksud penyelundupan hukum, adanya perjanjian pra nikah yang mengatur ketentuan yang disepakati kedua mempelai, bahwa lahan yang dibeli atas nama WNI serta pengelolaan dan segala isi dilakukan oleh orang asing.

“Untuk perjanjian nominee, yakni perjanjian yang menggunakan nama WNI dan pihak WNI menyerahkan surat kuasa kepada WNA untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya,” jelas  Laksamana Muda TNI, Yusup.

Yusup berharap, setiap Kepala Daerah yang memiliki pesisir – pesisir dan pulau -pulau harus mampu mengamankan, memanfaatkan dan mengelola dengan baik, jangan sampai dikuasai oleh orang asing.

“Silahkan orang asing datang berbondong – bonding tetapi sebagai penikmat saja jangan mereka sebagai pemilik, yang sering kita rasakan menjadi orang asing di negeri sendiri,” tuturnya.

Penertiban Orang Asing

Gubernur NTB Dr. H. Zukieflimansyah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mengungkapkan, dalam proses berinvestasi tidak tertutup kemungkinan orang asing akan hadir di NTB, untuk itu Pemerintah Daerah NTB telah membentuk sebuah tim yang diberi nama “Timpora”.

Menurut Sekda, NTB telah membentuk Timpora, yakni Tim Penertiban Orang Asing sesuai dengan pedoman terdiri dari multistakeholder yakni imigrasi, kepolisian dan sebagainya.

Ada beberapa investor yang telah datang ke NTB sejak tahun 2004 tapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan realisasi investasi.

“Sehingga kami mencurigai apa yang dilakukannya, maka kami akan berkoordinasi dengan apparat keamanan yang kami miliki,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda.

Pemerintah Prov. NTB telah mengusulkan untuk dilakukannya pembangunan Global Hub di Kawasan Bandar Kayanagan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), lokasinya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (AKLI II) yang merupakan Highway pelayaran dunia, dan pada posisi strategis berdasarkan analisis United Nations Conference On The Trade And Development (UNCTAD).

“NTB mengusulkan untuk pembangunan Global HUB sebagai tempat perisnggahan dari kapal – kapal yang melintasi ALKI II, Asumsi jika AKLI I terjadi stuck dibutuhkan alternatif alur lainya yakni AKLI II” papar Miq Gite.

Sher

@DiskominfotikNTB