MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menghadiri rapat virtual Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Belanja langsung (Aplikasi Bela) Pengadaan bersama KPK RI, di Ruang Anggrek pada Jumat (07/05/21).

Hadir sebagai narasumber Ketua KPK, Firli Bahuri, Kepala LKPP, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Rapat tersebut digelar dalam rangka melaksanakan Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 pada Program Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi Bela.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan, telah terjadi 1146 kasus perkara korupsi sejak tahun 2014 hingga 2021.

Firli menjelaskan, begitu besar anggaran belanja negara untuk pembangunan di daerah. Ada 425 triliun yang dikucurkan di tahun 2021 dari 40 persen APBD untuk pengadaan barang dan jasa.

Disebutkan Firli, banyak Kepala Daerah yang terlibat dalam hal itu dan seringkali terjadi karena sistem yang buruk dalam birokrasi.

Karena itu dengan pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Bela dapat membantu membendung tindak pidana korupsi.

“Korupsi terjadi karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Karena itu kami menyambut baik adanya sistem pengadaan barang dan jasa, Aplikasi Bela,” jelas Firli.

Ia optimis, bahwa sistem yang dibangun dengan mengedepankan teknologi informasi transaksi ini, dapat membantu pemerintah untuk terhindar dari praktek-praktek korupsi.

Sementara itu, Roni Dwi Susanto., Kepala LKPP, menjelaskan, Aplikasi Bela merupakan program untuk mendukung Program UKM GoDigital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah kepada UKM yang tergabung dalam Marketplace.

Bela Pengadaan merupakan aplikasi belanja online yang dibuat oleh LKPP bekerjasama dengan mitra marketplace antara lain Bukalapak, Shopee, Bhinneka, Blibli, Grab dan Gojek.⁣

“Melalui aplikasi ini pemerintah bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam pengadaan barang/jasa. Lebih menghemat Sumber Daya termasuk efisiensi anggaran, serta lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.

BACA JUGA:

“Gratis  Pelayanan Otopsi dan Visum”, Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di RSUD NTB

Dari sisi Pemprov NTB, Wagub Ummi Rohmi bersama Sekda NTB yang terlihat berdiskusi membahas pengaplikasiannya di Pemprov NTB.

Dimaklumi, saat ini Pemprov NTB sedang berusaha mewujudkan program industrialisasi berbasis UKM.

Sedangkan di sisi lain sebagaimana yang terus didorong oleh Gubernur NTB, bahwa cost of learning dari upaya menumbuhkan industrialisasi harus masuk menjadi perhitungan dalam sistem administrasi dan akuntabilitas belanja pemerintah.

novita

@diskominfotikntb

Menuju Kebangkitan Pariwisata Nasional

LOTIM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc. optimis kebangkitan pariwisata NTB kembali normal.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki perhatian besar terhadap kemajuan dan kebangkitan pariwisata di daerah yang kerap disebut “Bumi Gora” ini.

Gubernur Zulkieflimansyah menyampaikannya saat menerima kehadiran Menteri Parekraf Sandiaga Uno dalam temu dialog dengan Gubernur NTB, para Bupati/Walikota se-NTB, para pelaku pariwisata, pegiat pariwisata, Pokdarwis secara Hybrid di Nusantara Hotel, Sembalun, Lombok Timur, Kamis (06/05/21) malam.

Pada dialog tersebut Gubernur menambahkan,  sektor pariwisata di NTB telah menjadi sektor unggulan bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

“Namun karena terjadinya wabah pandemi Covid-19 pariwisata di NTB sangat terpukul. Harapan kami di NTB ini dengan kehadiran Pak Menteri bersama para pejabat utama di Kementerian Pariwisata Ekraf guna mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan pariwisata di NTB ini akan semakin memperkuat sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provisi dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB  yang terus berkelanjutan dan bisa memberikan kontibusi bagi kemajuan pariwisata NTB dan pariwisata nasional pada umumnya,” ujar Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Dalam diskusi kepariwisataan tersebut, apresiasi setinggi-tingginya datang dari Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bachri, atas kerja keras tanpa henti dari Gubernur NTB yang setiap saat selalu mengawal progres perkembangan dan kemajuan KEK Mandalika.

“Kami warga masyarakat Lombok Tengah berterima kasih atas upaya terus menerus Bapak Gubernur NTB yang telah berjuang bagi kemajuan pariwisata Lombok Tengah,” ujar Bupati disambut aplaus peserta diskusi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Sandiaga Uno menjelaskan, perhatian Kementerian Parekraf ke NTB khususya di KEK mandalika akan terus ditingkatkan.

BACA JUGA:

• Menparekraf dan Gubernur Kunjungi Gili Trawangan
• Sandiaga: Pembangunan Mandalika dengan ESG

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya bantuan dana hibah pariwisata sebesar Rp. 3,7 Triliun bagi pengembangan KEK Mandalika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemenparekraf juga mengupayakan hibah pariwisata bagi pengembangan kawasan Geopark Rinjani sebagai destinasi unggulan di Lombok Timur dan berharap untuk segera dieksekusi.

Menteri juga salut atas pengembangan pariwisata di Lombok Timur yang memadukan alam, budaya dan ekonomi kreatif yang memberdayakan perempuan dalam setiap lini pengembangan ekonomi masyarakat.

“Bahkan saya sangat tertarik dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi (INAK) yang bertujuan untuk menghasilkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri berharap dengan akan digelarnya perhelatan World Superbike dan MotoGP di Mandalika, hendaknya bisa memberikan multiplier efect  yang besar bagi pelaku pariwisata.

Itu merupakan harapan dan tugas Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, perhelatan MotoGP haruslah memberdayakan masyarakat.

“Contohnya produk kerajinan, makanan olahan disini dan lainnya harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Event besar seperti itu nantinya,” ujar Menteri.

Hal ini menjadi perhatian dan titik tekan kita dan harapan kita bahwa NTB diharapkan segera pulih dan bangkit dan pariwisata akan menjadi lokomotif ekonomi utama di NTB,” tutup Menteri.

Heriikp

@diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan sosial kepada 958 petugas kebersihan, terdiri dari 600 petugas Dinas Kebersihan Kota Mataram dan 358 petugas Cleaning Service (CS) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bang Zul kepada petugas kebersihan, yang  memberikan kontribusi bagi kebersihan lingkungan.

Pemberian bantuan sosial berupa uang tunai Rp. 600.000 dan beras, diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan petugas kebersihan.

“Semoga dengan apa yang kita berikan dapat meringankan kebutuhan bapak ibu semua,” tutur Bang Zul saat memberikan sambutan pada pemberian bantuan sosial yang berlangsung di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (06/05).

BACA JUGA:

• Covid-19 di NTB, Bertambah 36 Positif
• Dibantah, Isu Alfamart Masuk Lombok Utara

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyambut Hari raya Idul Fitri.

“Lebaran ini mereka memiliki harapan untuk kepentingan menghadapi lebaran, diharapkan uangnya dapat digunakan sebaik mungkin, berasnya bisa digunakan untuk fitrah,” tutur Kadis Sosial.

Salah satu petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram, Mahyudin mengaku bersyukur atas diberikannya bantuan sosial. “Terima kasih kepada Gubernur NTB dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada kami, Insya Allah akan digunakan sebaik mungkin,” tutur Mahyudin.

Ser
diskominfotik

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada pihak Perusahaan Sumbawa Timur Mining (PT. STM) yang melakukan kegiatan eksplorasi terpusat di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu, agar memperhatikan standar lingkungan yang baik di sekitar lingkungan pertambangan.

Terutama menjaga kelestarian hutan lindung, karena menjaga kelestarian hutan adalah salah satu program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang terus didorong hingga saat ini.

“Saya berharap selama kegiatan eksplorasi atau penelitian, standar kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan harus dijunjung tinggi. Karena itu juga akan mempengaruhi citra perusahan di tengah masyarakat,” harap Wagub saat menerima Audiensi rombongan management PT. STM di pendopo Wakil Gubernur NTB, Rabu (05/05).

Ummi Rohmi juga menegaskan kepada pihak PT. STM untuk memberdayakan segala potensi yang dimiliki oleh SDM dan tenaga lokal. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tanah sendiri, beri mereka kesempatan untuk mengasah kemampuan.

Hal itu tentu harus didukung dengan berbagai program latihan yang difasilitasi oleh pihak perusahaan pertambangan emas dan aneka jenis mineral lainnya tersebut.

“Kita harus pastikan bahwa kehidupan masyarakat di sekitar harus sejahtera. Artinya kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dampak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Wagub NTB : Tangani Kekerasan Pada Anak Dari Akarnya
• HKIN 2021, KI Pastikan Pelayanan Informasi Tetap Berjalan di Era Pandemi

Menanggapi hal itu, Principal Government Releasen PT. STM, Yuyud Indrayudi, menyambut baik harapan itu. Karena menurutnya, keterlibatan SDM lokal menjadi salah satu konsen perusahaan selama menjalankan kegiatan eksplorasi atau penelitian.

“Bahka saat ini, kami melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Kami berkomitmen untuk mengutamakan SDM lokal,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, kelestarian alam dan hutan lindung di sekitar merupakan komitmen pihak perusahaan yang paling penting.

Memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup termasuk wilayah kawasan hutan termasuk melakukan penanaman pohon kembali di lokasi yang telah digunakan untuk eksplorasi.

“Kami selalu komitmen untuk menjaga lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan pertambangan,” katanya.

Manikp@kominfo

Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganannya harus langsung menuju ke akar masalah.

Ia juga menginginkan agar sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara massif, disamping upaya menemukan akar permasalahan secara ilmiah.

“Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan sebaik mungkin, bisa langsung ditinjau kepada desa tempat kasus tersebut berasal,” tutur Umi Rohmi saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (05/05).

Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin.

“Buat edukasi yang menarik, sehingga itu akan membuat efektif. Kalau misalnya tentang perlindungan anak yang ditayangkan sebuah video bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik,” jelasnya.

BACA JUGA: Setia kawan dan Dermawan, Bulan Peduli Sosial 2021

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H. mengungkapkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak.

Di antaranya adalah dengan membentuk berbagai program–program seperti Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Selain itu, juga dibentuk Forum Anak bersama dengan Lembaga Perlindungan Desa yang bertujuan untuk memberikan ruang pada anak untuk saling membaur dalam interaksi yang positif.

Seperti pada tahun 2019 dibangun pondok ceria sebagai pemulihan psikis jiwa anak–anak, yang didirikan di 20 titik.

“Penguatan kapasitas anak dan keluarga di mana pada masing–masing dusun terus berjalan, di sana ada posyandu keluarga, kemudian kami berdayakan dengan adanya khutbah jumat, dimana LPA menyiapkan 24 judul khutbah jumat tentang kekerasan anak,” jelas Sahan.

Ser@diskominfotik

Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya

MATARAM.lombokjournal.com —

Presiden Joko Widodo memberikan 10 ribu paket sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 dan bantuan Ramadhan.

“Bantuannya diserahkan ke 13 pesantren di NTB. Nanti pihak pesantren yang akan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan”, ujar Yuliani, perwakilan Sekretaris Negara di kantor Gubernur, Selasa (04/05).

Paket berisikan beras sebanyak lima kg, 1 liter minyak goreng, biskuit, teh dan lainnya langsung diterima simbolis oleh Gubernur DR Zulkieflimansyah dan langsung diserahkan kepada perwakilan pondok pesantren.

Dikatakan Yuliani, bantuan 10 ribu paket sembako untuk NTB, ini, adalah bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur(NTT), yang juga menyerahkan bantuan sembako sebanyak 23 ribu paket. Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya.

BACA JUGA: Lombok Food Festival, 14 Hari 421 Juta Transaksi

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengatakan bantuan sembako diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok selama Ramadhan.

jm

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida, SH, M.Hum mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020 cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi NTB.

Pimpinan sidang mengambil kesimpulan itu, setelah mendengarkan laporan masing-masing Komisi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB masa persidangan I tahun sidang 2021 digelar, Senin (03/05/21) di Ruang Sidang DPRD NTB.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida.

Agenda Rapat Paripurna DPRD NTB adalah Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dan  Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

Secara Umum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dengan agenda utama Laporan Komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dapat disetujui untuk dilakukan pembahasan pada sidang berikutnya.

Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi, SH, MH dalam pembacaan Rancangan Keputusan DPRD NTB menjelaskan, Rekomendasi DPRD NTB terhadap LPKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 prinsipnya memutuskan dan menetapkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

BACA JUGA: 

• Gubernur Semangati Warga Mareje di Tengah Pandemi
• 51 Warga Penyandang Disabilitas di Pemenang Terima Paket Sembako

Selanjutnya, Rekomendasi  DPRD NTB harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Sehingga lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Sekda NTB, Drs HL. Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur NTB, unsur Forkompinda NTB dan segenap anggota DPRD NTB.

 Herikp

@diskominfotik

Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional

LOBAR.lombokjournal.com —

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. Ia mengakui langkah NTB mengembangkan industri sangat tepat.

“Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional”, ujar Monoarfa di STIPark Banyumulek, Minggu, (02/05/21).

Dalam kunjungan di Science and Technology Park, Menteri Suharso selain mendorong industri manufaktur untuk produksi motor listrik, ia juga mengapresiasi industri pakan ternak yang menurutnya akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan menyejahterakan petani dan peternak.

Suharso menjelaskan, pemerintah provinsi perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau. Ia menyarankan pula agar komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB.

Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek, Menteri Suharso menegaskan bahwa industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau.

Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar.

“Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat”, ujar Suharso.

BACA JUGA:

• Bertemu Dahlan Iskan, Gubernur Tawarkan Berinvestasi di NTB
• 1.205 Bencana Alam Terjadi Dari 1 Januari hingga 30 April 2021

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek memang diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi.

” Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah”, jelas Gubernur.

STIPark Banyumulek menargetkan sampai dengan 2023 akan tercipta 1000 purwarupa mesin industri yang siap dikembangkan untuk beragam sektor selain inkubasi bisnis dan penyiapan wirausaha baru.

Gubernur Zul sendiri menegaskan secara nasional, industrialisasi di NTB ini adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB.

jm

JAWA TIMUR.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan kepada salah satu istri dari 53 prajurit yang gugur bersama KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada bulan lalu.

Auliana Marida asal Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Ia merupakan istri dari Sertu Kom Achmad Faisal yang telah gugur, yang dinikahi almarhum pada tahun 2018 dan dikarunia 1 orang anak.

Kunjungan orang nomor satu di NTB itu untuk memastikan, pemerintah hadir memberikan dukungan kepada keluarga korban agar tak berlarut dalam kesedihan.

Kunjungan itu berlangsung di kediaman istri korban di Perumahan Quality Riverside Blok BB 17 Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (01/05/21).

“Kami datang dari NTB untuk memberikan semangat kepada Auliana. Artinya, Aulia tidak sendiri menghadapi cobaan ini, banyak orang yang mendukung jadi harus tetap sehat dan mengikhlaskan yang sudah terjadi,” kata gubernur di hadapan ibu satu orang anak itu.

Pada moment silaturahmi itu, wanita asal kota Bima tersebut juga didampingi oleh mertua dan adik iparnya yang datang dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Pekalongan merupakan kampung halaman prajurit bangsa Ahmad Faisal.

Nampak jelas diraut wajahnya, Auliana belum siap menghadapi ujian yang menimpa dirinya dan anak semata wayang.

“Kita sama-sama dari NTB, kita adalah keluarga besar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan mbak Aulia,” pinta Dr. Zul berusaha menyemangati istri korban.

Untuk membantu kehidupan istri dan anak korban tersebut, Gubernur menawarkan pekerjaan yang layak kepada mahasiswi Jurusan IT itu sebagai pegawai Bank NTB yang memiliki cabang di Jawa Timur.

BACA JUGA:

• Bertemu Dahlan Iskan, Gubernur Tawarkan Berinvestasi di NTB
• Menteri Bappenas: MotoGP Mandalika Pertaruhan Indonesiaa di Mata Dunia

Pokoknya Pemerintah Provinsi NTB akan selalu membantu warga asal Kota Bima itu. Mengingat peristiwa itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah kemaritiman TNI AL.

Kemudian gubenur menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang tunai kepada istri korban tersebut.

“Saya juga kaget, ternyanta istri dari salah satu korban itu adalah warga kami sendiri. Namun, segala sesuatu yang membuat kita sedih, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan luas,” harap Dr. Zul yang didampingi Dirut Bank NTB Syaraiah, Kukuh Rahardjo.

Bahkan gubernur akan menyediakan beasiswa pendidikan bagi putra almarhum Ahmad Faisal melalui kerja sama dari Bank NTB Syariah.

Artinya, Pemerintah Provinsi NTB akan selalu terbuka bagi keluarga kecil almarhum.

Bahkan Bang Zul juga memberikan kesempatan untuk Mbak Aulia memulai karir kembali di bidang perbankan sesuai dengan pengalaman kerja yang sudah dimilikinya.

“Alhamdulillah Pemda NTB sedikit bisa membantu meringankan beban keluarga serta memberikan beasiswa untuk Putra beliau dari Bank NTB Syariah, ” tutur Bang Zul.

Menanggapi silaturahmi itu, Auliana Marida merasa semangat dan bangga ketika pertama kalinya dikunjungi oleh gubernurnya sendiri.

Diakuinya, duka dan air mata memang menjadi teman setiap saat dikala ia mengenang masa-masa bersama suaminya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur NTB yang datang dari jauh untuk mengunjungi dan memberi semangat kepada saya,” ungkapnya.

Aulia mengakui, untuk beberapa bulan ke depan ia belum ingin pekerjaan apa pun. Apalagi ketika ia mengenang ketika suaminya melarang kerja sejak pertama kali mereka menikah.

Ditambah lagi dengan keadaan psikologisnya terguncang saat ini yang belum siap menerima ujian yang dialami suaminya.

“Setelah kami menikah, suami melaramg kerja dulu. Hingga saat ini, Belum ada niat kerja, masih duka,” akuinya.

Manikpa

@kominfo

Pengembangan KEK Mandalika itu telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional termasuk penyelesaian sirkuit MotoGP

MANDALIKA.lombokjournal.com —

Percepatan penyelesaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika termasuk di dalamnya pembangunan sirkuit MotoGP menjadi atensi khusus dari pemerintah.

Karena itu, persiapan yang masih ada ini hendaknya segera dituntaskan sehingga pada akhirnya nanti pada pelaksanaannya tidak menemukan kendala.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas RI, Dr. Suharso Monoarfa , saat mengunjungi kawasan wisata Mandalika, Jumat (30/4).

Selain melihat perkembangan proses pembangunan KEK Mandalika, Dr. Suharso yang didampingi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimamnsyah, juga memastikan persiapan gelaran MotoGP yang rencananya akan dilaksanakan Maret 2022 mendatang.

“Perhelatan MotoGP merupakan kerja besar yang menjadi pertaruhan dan citra Indonesia di mata dunia. Ingat pengembangan KEK Mandalika itu telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional termasuk penyelesaian sirkuit MotoGP,” ungkap Dr. Suharso,

BACA JUGA:

• Bunda Niken: Perempuan NTB Harus Kedepankan Budaya Literasi
• AHY-Bang Zul, Bukan Cuma Pertemuan Dua Sahabat

Dalam kunjungan kerja, ini, Menteri PPN/Bappenas RI, mendapatkan penjelasan singkat dari Managing Directur The Mandalika, Bram Subandoro, terkait selayang pandang pembangunan KEK Mandalika dan progress pembangunan sirkuit yang akan digunakan untuk gelaran MotoGP pada Maret 2022 mendatang.

Dalam kunjungan kerja Menteri PPN/Bappenas, ini, turut mendampingi yaitu; Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Drs. H. Muzihir dan Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.

Mengakhiri kunjungan kerjanya, Menteri Suharso singgah di Rumah Adat Sade, Desa Rambitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

ikpkominfotik