Wagub: Tangani Kekerasan Anak Dari Akarnya

Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan

MATARAM.lombokjournal.com

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kasus yang terjadi pada anak menjadi permasalahan yang serius bagi pemerintah.

Salah satunya adalah kasus kekerasan pada anak. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganannya harus langsung menuju ke akar masalah.

Ia juga menginginkan agar sosialisasi terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan kekerasan pada anak dapat dilakukan secara massif, disamping upaya menemukan akar permasalahan secara ilmiah.

“Saya ingin kita menyelesaikan masalah dengan secara ilmiah, jangan hanya covernya saja yang heboh, tetapi akar masalahnya juga harus diperhatikan sebaik mungkin, bisa langsung ditinjau kepada desa tempat kasus tersebut berasal,” tutur Umi Rohmi saat menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (05/05).

Selain itu, Umi Rohmi menuturkan bahwa penyebaran edukasi yang paling efektif di masyarakat dapat dilakukan melalui posyandu, khutbah masjid dan sekolah yang dapat dikemas semenarik mungkin.

“Buat edukasi yang menarik, sehingga itu akan membuat efektif. Kalau misalnya tentang perlindungan anak yang ditayangkan sebuah video bagaimana cara memperlakukan anak dengan baik,” jelasnya.

BACA JUGASetia kawan dan Dermawan, Bulan Peduli Sosial 2021

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB, Sahan, S.H. mengungkapkan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan pada anak.

Di antaranya adalah dengan membentuk berbagai program–program seperti Peraturan Desa tentang Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara(KLU).

Selain itu, juga dibentuk Forum Anak bersama dengan Lembaga Perlindungan Desa yang bertujuan untuk memberikan ruang pada anak untuk saling membaur dalam interaksi yang positif.

Seperti pada tahun 2019 dibangun pondok ceria sebagai pemulihan psikis jiwa anak–anak, yang didirikan di 20 titik.

“Penguatan kapasitas anak dan keluarga di mana pada masing–masing dusun terus berjalan, di sana ada posyandu keluarga, kemudian kami berdayakan dengan adanya khutbah jumat, dimana LPA menyiapkan 24 judul khutbah jumat tentang kekerasan anak,” jelas Sahan.

Ser@diskominfotik




10 ribu Paket Sembako untuk Pesantren dari Presiden Jokowi

Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya

MATARAM.lombokjournal.com

Presiden Joko Widodo memberikan 10 ribu paket sembako untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 dan bantuan Ramadhan.

Penyerahan simbolis oleh Perwakilan Sekretaris Negara, Yuliani, kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah

“Bantuannya diserahkan ke 13 pesantren di NTB. Nanti pihak pesantren yang akan menyalurkannya bagi mereka yang membutuhkan”, ujar Yuliani, perwakilan Sekretaris Negara di kantor Gubernur, Selasa (04/05).

Paket berisikan beras sebanyak lima kg, 1 liter minyak goreng, biskuit, teh dan lainnya langsung diterima simbolis oleh Gubernur DR Zulkieflimansyah dan langsung diserahkan kepada perwakilan pondok pesantren.

Dikatakan Yuliani, bantuan 10 ribu paket sembako untuk NTB, ini, adalah bagian dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur(NTT), yang juga menyerahkan bantuan sembako sebanyak 23 ribu paket. Para Penerima bantuan paket sembako adalah berasal dari pondok pesantren NU, Muhammadiyah, NW dan lainnya.

BACA JUGALombok Food Festival, 14 Hari 421 Juta Transaksi

Gubernur DR Zulkieflimansyah mengatakan bantuan sembako diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok selama Ramadhan.

jm




LKPJ Gubernur 2020, Memenuhi Syarat Diterima DPRD

MATARAM.lombokjournal.com

Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida, SH, M.Hum mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020 cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan rekomendasi dalam bentuk Keputusan DPRD Provinsi NTB.

Pimpinan sidang mengambil kesimpulan itu, setelah mendengarkan laporan masing-masing Komisi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB masa persidangan I tahun sidang 2021 digelar, Senin (03/05/21) di Ruang Sidang DPRD NTB.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaida.

Agenda Rapat Paripurna DPRD NTB adalah Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dan  Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

Secara Umum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB dengan agenda utama Laporan Komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2020, dapat disetujui untuk dilakukan pembahasan pada sidang berikutnya.

Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi, SH, MH dalam pembacaan Rancangan Keputusan DPRD NTB menjelaskan, Rekomendasi DPRD NTB terhadap LPKPJ Gubernur NTB Tahun 2020 prinsipnya memutuskan dan menetapkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2020.

BACA JUGA: 

Selanjutnya, Rekomendasi  DPRD NTB harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur NTB dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Sehingga lebih menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Sekda NTB, Drs HL. Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur NTB, unsur Forkompinda NTB dan segenap anggota DPRD NTB.

 Herikp

@diskominfotik




Menteri PPN/ Bappenas Optimis, Industrialisasi di NTB Berdampak Nasional

Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional

LOBAR.lombokjournal.com

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan geliat industrialisasi di NTB akan berpengaruh secara nasional jika kompetensinya dijaga dan dikembangkan. Ia mengakui langkah NTB mengembangkan industri sangat tepat.

“Kalau berhasil merubah pasar lokal NTB maka tentu berdampak ekonomi secara nasional”, ujar Monoarfa di STIPark Banyumulek, Minggu, (02/05/21).

Dalam kunjungan di Science and Technology Park, Menteri Suharso selain mendorong industri manufaktur untuk produksi motor listrik, ia juga mengapresiasi industri pakan ternak yang menurutnya akan sangat membantu dalam mengendalikan harga komoditas daging dan menyejahterakan petani dan peternak.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa

Suharso menjelaskan, pemerintah provinsi perlu memikirkan regulasi insentif agar masyarakat mau membeli dan menggunakan sepeda listrik. Namun sebelumnya, industri manufaktur sepeda listrik perlu dibangun agar dapat diproduksi massal dan membuat harga terjangkau. Ia menyarankan pula agar komponen baterai dapat diproduksi sendiri oleh NTB.

Saat mengunjungi pabrik pakan ternak di lokasi STIPark Banyumulek, Menteri Suharso menegaskan bahwa industri seperti pakan membutuhkan langkah integratif. Secara umum, produksi pakan ternak yang melimpah akan membuat komponen komoditas seperti daging menjadi terjangkau.

Dengan begitu, komoditas lokal akan terlindungi dari serbuan komoditas impor dan mencegah inflasi. Di hulu, pabrik pakan ternak telah mulai membantu petani, peternak maupun nelayan dalam komponen nilai tukar yang selama ini membuat mereka sulit bersaing dengan produk luar.

“Kita berharap NTB bisa menjadi contoh bagaimana industri bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat”, ujar Suharso.

BACA JUGA:

Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, STIPark Banyumulek memang diharapkan dapat menghasilkan industri permesinan yang membuat komoditas dan bahan baku diolah menjadi produk baru bernilai ekonomis tinggi.

” Kita akan terus berupaya agar industrialisasi ini makin dikembangkan dalam banyak sektor. Sepeda listrik misalnya meski dibuat sebagai penanda alih teknologi di daerah, bisa saja diproduksi massal dan murah”, jelas Gubernur.

STIPark Banyumulek menargetkan sampai dengan 2023 akan tercipta 1000 purwarupa mesin industri yang siap dikembangkan untuk beragam sektor selain inkubasi bisnis dan penyiapan wirausaha baru.

Gubernur Zul sendiri menegaskan secara nasional, industrialisasi di NTB ini adalah yang pertama. Bahkan Perda yang mengaturnya telah dibuat agar melindungi IKM berproduksi dan masyarakat dapat terus berinovasi menemukan mesin dan teknologi untuk industri NTB.

jm




Gubernur Serahkan Bantuan untuk Istri Salah Satu Korban  KRI Nanggala 402

JAWA TIMUR.lombokjournal.com

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyerahkan bantuan kepada salah satu istri dari 53 prajurit yang gugur bersama KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada bulan lalu.

Auliana Marida asal Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Ia merupakan istri dari Sertu Kom Achmad Faisal yang telah gugur, yang dinikahi almarhum pada tahun 2018 dan dikarunia 1 orang anak.

Kunjungan orang nomor satu di NTB itu untuk memastikan, pemerintah hadir memberikan dukungan kepada keluarga korban agar tak berlarut dalam kesedihan.

Kunjungan itu berlangsung di kediaman istri korban di Perumahan Quality Riverside Blok BB 17 Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (01/05/21).

“Kami datang dari NTB untuk memberikan semangat kepada Auliana. Artinya, Aulia tidak sendiri menghadapi cobaan ini, banyak orang yang mendukung jadi harus tetap sehat dan mengikhlaskan yang sudah terjadi,” kata gubernur di hadapan ibu satu orang anak itu.

Pada moment silaturahmi itu, wanita asal kota Bima tersebut juga didampingi oleh mertua dan adik iparnya yang datang dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Pekalongan merupakan kampung halaman prajurit bangsa Ahmad Faisal.

Nampak jelas diraut wajahnya, Auliana belum siap menghadapi ujian yang menimpa dirinya dan anak semata wayang.

“Kita sama-sama dari NTB, kita adalah keluarga besar. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan mbak Aulia,” pinta Dr. Zul berusaha menyemangati istri korban.

Untuk membantu kehidupan istri dan anak korban tersebut, Gubernur menawarkan pekerjaan yang layak kepada mahasiswi Jurusan IT itu sebagai pegawai Bank NTB yang memiliki cabang di Jawa Timur.

BACA JUGA:

Pokoknya Pemerintah Provinsi NTB akan selalu membantu warga asal Kota Bima itu. Mengingat peristiwa itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah kemaritiman TNI AL.

Kemudian gubenur menyerahkan buku tabungan dan sejumlah uang tunai kepada istri korban tersebut.

“Saya juga kaget, ternyanta istri dari salah satu korban itu adalah warga kami sendiri. Namun, segala sesuatu yang membuat kita sedih, pasti Allah akan membalas dengan kebaikan luas,” harap Dr. Zul yang didampingi Dirut Bank NTB Syaraiah, Kukuh Rahardjo.

Bahkan gubernur akan menyediakan beasiswa pendidikan bagi putra almarhum Ahmad Faisal melalui kerja sama dari Bank NTB Syariah.

Artinya, Pemerintah Provinsi NTB akan selalu terbuka bagi keluarga kecil almarhum.

Bahkan Bang Zul juga memberikan kesempatan untuk Mbak Aulia memulai karir kembali di bidang perbankan sesuai dengan pengalaman kerja yang sudah dimilikinya.

“Alhamdulillah Pemda NTB sedikit bisa membantu meringankan beban keluarga serta memberikan beasiswa untuk Putra beliau dari Bank NTB Syariah, ” tutur Bang Zul.

Menanggapi silaturahmi itu, Auliana Marida merasa semangat dan bangga ketika pertama kalinya dikunjungi oleh gubernurnya sendiri.

Diakuinya, duka dan air mata memang menjadi teman setiap saat dikala ia mengenang masa-masa bersama suaminya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada bapak gubernur NTB yang datang dari jauh untuk mengunjungi dan memberi semangat kepada saya,” ungkapnya.

Aulia mengakui, untuk beberapa bulan ke depan ia belum ingin pekerjaan apa pun. Apalagi ketika ia mengenang ketika suaminya melarang kerja sejak pertama kali mereka menikah.

Ditambah lagi dengan keadaan psikologisnya terguncang saat ini yang belum siap menerima ujian yang dialami suaminya.

“Setelah kami menikah, suami melaramg kerja dulu. Hingga saat ini, Belum ada niat kerja, masih duka,” akuinya.

Manikpa

@kominfo




Menteri Bappenas : MotoGP Mandalika Pertaruhan Indonesia di Mata Dunia

Pengembangan KEK Mandalika itu telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional termasuk penyelesaian sirkuit MotoGP

MANDALIKA.lombokjournal.com

Percepatan penyelesaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika termasuk di dalamnya pembangunan sirkuit MotoGP menjadi atensi khusus dari pemerintah.

Karena itu, persiapan yang masih ada ini hendaknya segera dituntaskan sehingga pada akhirnya nanti pada pelaksanaannya tidak menemukan kendala.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas RI, Dr. Suharso Monoarfa , saat mengunjungi kawasan wisata Mandalika, Jumat (30/4).

Selain melihat perkembangan proses pembangunan KEK Mandalika, Dr. Suharso yang didampingi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimamnsyah, juga memastikan persiapan gelaran MotoGP yang rencananya akan dilaksanakan Maret 2022 mendatang.

“Perhelatan MotoGP merupakan kerja besar yang menjadi pertaruhan dan citra Indonesia di mata dunia. Ingat pengembangan KEK Mandalika itu telah menjadi prioritas perencanaan pembangunan nasional termasuk penyelesaian sirkuit MotoGP,” ungkap Dr. Suharso,

BACA JUGA:

Dalam kunjungan kerja, ini, Menteri PPN/Bappenas RI, mendapatkan penjelasan singkat dari Managing Directur The Mandalika, Bram Subandoro, terkait selayang pandang pembangunan KEK Mandalika dan progress pembangunan sirkuit yang akan digunakan untuk gelaran MotoGP pada Maret 2022 mendatang.

Dalam kunjungan kerja Menteri PPN/Bappenas, ini, turut mendampingi yaitu; Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Drs. H. Muzihir dan Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.

Mengakhiri kunjungan kerjanya, Menteri Suharso singgah di Rumah Adat Sade, Desa Rambitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

ikpkominfotik




IKLH NTB Melampaui Nasional, Wagub Berpesan Terus Jaga Lingkungan

Pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama soal pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

MATARAM.lombokjournal.com

Dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020, Nusa Tenggara Barat(NTB) merupakan salah satu provinsi berkategori baik, pada angka 70,83 point . Bahkan angka ini melebihi capaian nasional yang sebesar 70.27 point.

IKLH adalah gambaran kondisi lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Capaian IKLH dengan kriteria baik untuk NTB, harus menjadi motivasi pendorong agar program berbasis lingkungan lebih baik lagi ke depan,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., saat menerima audiensi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara terkait penetapan target IKLH Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2024, Rabu (28/4/2021) di Aula Pendopo Wagub.

Menurut Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi, ini, parameter perhitungan nilai IKLH berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup, baik pada kualitas air, udara, hutan maupun laut. Sehingga, program NTB Zero Waste, NTB Hijau dan lestari dapat mendukung capaian ini. Namun pekerjaan rumah daerah masih banyak, terutama pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Persoalan sampah bukan hanya buang pada tempatnya, kemudian diangkut ke TPA hingga selesai, bukan itu. Tapi bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan memiliki dampak ekonomi. Sampah menjadi berkah, bila dipilih dan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos, dikelola oleh bank sampah, jelas Ummi Rohmi.

Seiring dengan hal tersebut, Wagub menekankan bahwa sinergi dan support dalam mewujudkan pengelolaan sampah maupun lingkungan juga butuh perhatian pemerintah pusat. Begitupun kerjasama dan kolaborasi dengan Pemda Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Wagub berharap juga agar jajaran Kementerian LHK terus melakukan pendampingan dan bimbingan dalam peningkatan kualitas SDM maupun lingkungan.

“Sinergi dan kolaborasi serta bimbingan dari Kementerian LHK harus terus ada, karena dukungan itu perlu untuk mencapai keberhasilan program di daerah,” tutup Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Ni Nyoman Santi, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di NTB mendapatkan angka yang bagus.

“Bahkan untuk tahun 2020 sudah berada di atas target nasional,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Menurutnya, IKLH ini terdiri dari gabungan indeks pada masing-masing kabupaten/kota. Jadi provinsi sudah mendorong dan melakukan pembinaan sehingga angka-angka itu bisa tercapai.

Dijelaskannya, bahwa perhitungan IKLH berasal dari penggabungan 4 indikator komponen lingkungan, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas  Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut ( IKAL ).

Berdasarkan data dari Ditjen PPKL dan Pusdatin KLHK bahwa, dalam 5 tahun terakhir capian angka IKLH Prov. NTB terus naik. Tahun 2020, IKA nilainya 50. 98, IKU 88.63, IKTL 66.74, IKAL 67.49 sehingga total 70.83 point. Sedangkan angka nasional sebesar 70.27 dan angka target nasional sebesar 68.71 poin.

edy@diskominfotik_ntb




Hari Otda ke-25, Momentum Gotong Royong Tangani Pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com

Pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan terbesar bagi Pemerintah untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19.

Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-25 merupakan momentum gotong royong antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat melawan penyebarannya.

Lalu Gita Aryadi

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin minta Pemerintah Daerah meningkatkan gotong royong menangani penyebaran pandemi Covid-19, menegakkan protokol Kesehatan, serta tetap menjadi panutan bagi suksesnya program vaksinasi di seluruh pelosok daerah.

“Bangun semangat kerja dan tingkatkan kegiatan gotong royong di masa pandemi Covid-19,” harap Ma’ruf Amin.

Itu disampaikan Wapres saat membuka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 secara virtual,  yang disaksikan Sekretaris Daerah, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. mewakili Gubernur NTB, bersama unsur Forkopimda, dari Graha Bakti Kantor Gubernur NTB,  Senin (26/04/21).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996, yang ditandatangani 7 Februari menyebutkan, tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Bangun Semangat Kerja dan Tingkatkan Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19 untuk Masyarakat Sehat, Ekonomi Daerah Bangkit dan Indonesia Maju”.

BACA JUGA: 

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga minta kebijakan dalam penanganan pandemi harus paralel dan dilakukan secara simultan.

Tantangan otonomi daerah adalah bagaimana kebijakan pusat dan daerah ketika menghadapi masalah nasional, seperti Covid-19. Maka perlu harmonisasi dan simultanisasi kebijakan yang paralel antar pusat dan daerah.

“Kita melihat Pemerintah Pusat saja bergerak dengan kecepatan penuh, dengan gas penuh, untuk menangani pandemi Covid-19, tidak akan pernah bisa sukses karena 50% mesin lain pemerintah ini ada pada Pemerintah Daerah provinsi kabupaten/kota,” tegas mantan Kapolri itu.

Manikp

@kominfo

Baca Hal:  1  /  2  /   Kebijakan Pusat Tangani Pandemi

 

 

 

 




Gubernur NTB Minta Bupati dan Wabup Sumbawa Fokus Tangani Pandemi dan Melayani Masyarakat

Kepemimpinan di era sosial media kian menuntut kehadiran pemerintah serta membuat pemimpin harus benar-benar melayani dan tidak bersikap feodal

MATARAM.lombokjournal.com

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., Senin (26/04/21) melantik H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa masa bakti 2021-2026, paket terakhir Pilkada langsung di NTB berdasarkan SK Mendagri, di Ruang Graha Bakti Kantor Gubernur NTB.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tentang upaya penanganan pandemi Covid-19 yang harus terus diupayakan, selain bagaimana menentukan strategi yang baik agar pemulihan dan kebangkitan ekonomi di era pandemi dapat terjadi.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memberi selamat pada Bupati dan Wabup Sumbawa yang baru saja dilantik

Demikian juga dengan tantangan di era sosial media, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul, ini, mengungkapkan bahwa sekarang masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat melayani serta dapat lebih banyak meluangkan waktu dan mendengar keluhan masyarakat.

“Kepemimpinan dengan tantangan di era sosial media yang kian menuntut kehadiran pemerintah juga membuat pemimpin harus benar-benar melayani dan tidak bersikap feodal,” ungkap Bang Zul.

BACA JUGATNI Akan Mengangkat Kapal Selam KRI Nanggala-402

Sementara itu, selepas pelantikan, Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah mengatakan dalam penanganan pandemi, Pemkab Sumbawa sudah memiliki pengalaman yang baik dalam mengendalikan penularan Covid 19.

“Tentu penanganan pandemi yang sudah baik akan kita teruskan. Strateginya, penanganan ini akan kita kepung dan kerjakan bersama sama. Kalau tidak bergotong royong akan sulit,” ujar Bupati.

Terkait kinerja, dirinya dan Wabup sudah menyiapkan program 100 hari. Meski tak merinci, dalam target awal, pemerintahannya akan fokus menata kota.

Dalam hal menggenjot ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan Kecamatan Batulanteh akan segera dikerjakan. Bupati mengatakan dengan banyaknya potensi di sana, kebutuhan masyarakat untuk akses jalan ini sangat mendesak.

Didampingi Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq menyebut dana dari APBD sebesar 9 miliar sudah disiapkan, ditambah anggaran dari provinsi sebesar 17 miliar.

“Tinggal menunggu administrasi saja karena pemprov sudah punya keinginan untuk membantu pembiayaan,” terang Rofiq.

BACA JUGA: 

Dikatakannya, DPRD sangat mendukung dalam hal ini mengingat potensi Batulanteh dengan enam desa penghasil beragam komoditas seperti Desa Baturotok, Desa Tepal dengan alpukat, kopi dan kemiri serta desa lainnya.

jm




Panglima TNI Pastikan, Awak Kapal Selam Nanggala-402 Gugur

lombokjournal.com

Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dalam konferensi pers pada Minggu (25/04/21), memastikan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4) telah gugur.

Kapal itu dinyatakan tenggelam di kedalaman 838 meter.

BACA JUGA: TNI Akan Mengangkat Kapal Selam KRI Nanggala-402

Presiden Joko Widodo

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mendapat laporan kondisi terakhir kapal Nanggala-402, Presiden Joko Widodo membagikan sebuah unggahan di Instagram.

Lewat akun resminya, ia menulis:

Musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 telah mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana atau keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Segala upaya terbaik untuk pencarian dan penyelamatan awak KRI Nanggala 402 telah dan masih akan kita lakukan.

Seluruh bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam.

Doa dan harapan terbaik bagi 53 putra terbaik bangsa, para patriot penjaga kedaulatan negara. Bagi segenap anggota keluarga, kiranya diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan.

Rr