Gubernur NTB : Sebarkan Informasi Bermanfaat Untuk Kemajuan Daerah

Ada tradisi media yang sangat baik yaitu berbagi informasi, kerjasama dan kolaborasi antar organisasi pers akan mendukung kemajuan pembangunan

Peran media massa dalam membangun daerah sangat penting. Karena itu, kekompakan dan kerjasama yang baik di antara organisasi pers sangat dibutuhkan, selain sebagai cara bertahan di industri media.

“Ada tradisi media yang sangat baik yaitu berbagi informasi. Kerjasama dan kolaborasi antar organisasi pers akan mendukung kemajuan pembangunan daerah,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam kegiatan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB di Hotel Lombok Plaza, Senin (31/05/21).

Dikatakan Gubernur, pengurus JMSI NTB yang sebagian besar adalah para senior pers NTB dapat menularkan tradisi tersebut kepada generasi muda pers NTB. Kekompakan dalam menyebarluaskan keberhasilan NTB sangat diperlukan karena media juga memiliki peran besar untuk kemajuan.

Tak hanya itu, dinamika media siber juga memerlukan strategi agar mampu bertahan. Seperti dikatakan Gubernur, analisa ahli soal kemampuan bisnis untuk bertahan makin pendek.

Gubernur berharap organisasi media pers dapat menjalin kerjasama intens sehingga eksistensi media diupayakan dengan peningkatan kompetensi dan kerjasama dengan semua pihak.

“Semoga para senior yang ada di JMSI ini bisa berbagi pengalaman bagaimana mengelola informasi dan perusahaan media di era siber seperti sekarang”, harap Gubernur.

Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi mengatakan, anggota mereka tetap didorong untuk memiliki kualifikasi Dewan Pers dan bekerjasama dengan organisasi pers lainnya.

“Kami juga menulis kritik tidak hanya informasi. Tapi kritik yang mencari jalan keluar”, jelas Boy.

Sementara itu, Kepala BIN Daerah NTB, Wahyudi Adisiswanto mengatakan, pers memiliki peran yang kurang lebih sama dengan personel intelijen. Seluruh informasi terkait dinamika daerah harus dikelola dan diberitahukan kepada masyarakat.

Dalam era informasi, lanjut Kabinda, terlebih era siber dan digital, informasi dapat menyebarluas dalam hitungan detik terlepas dari konten informasi baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, organisasi pers juga harus memiliki pemahaman terkait kepentingan yang lebih besar.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, DR Najamuddin Amy mengatakan, silaturahmi pemerintah daerah dengan rekan pers sebenarnya sering dilakukan tidak hanya di acara formal. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kesepahaman dan kerjasama dalam berkontribusi membangun daerah.

“Silaturahmi dengan pers setiap waktu dilakukan. Di pendopo, kantor atau bahkan gubernur datang mengunjungi rumah para jurnalis”, sebut Najam.

NTB Kini Bisa Mengelola Sampah Plastik Jadi Solar

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menggaungkan Industrialisasi. Salah satunya adalah berkaitan dengan upaya mengurangi masalah sampah, dan mendukung program unggulan NTB Gemilang, yaitu; Zero Waste.

Hal yang dimaksud itu adalah hadirnya mesin penghasil bahan bakar yang ramah lingkungan dengan sistem Pirolisis di Science Dan Technology Industrial (STI) Park Banyumulek, yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, Sabtu (29/5/2021) di Gedung STIPark.

Mesin berbobot 2 ton, mampu mengolah sampah plastik sebanyak 1 ton, menjadi 400-600 liter solar sehari. Dengan beroperasi selama 8 jam, memanfaatkan tenaga PLN.

Akan tetapi dalam waktu dekat PT. Geo Trash Management sebagai investor akan menghadirkan mesin berkapasitas 2 Ton di Kebun Kongo. Dengan kapasitas 12.000 liter solar dalam sehari. Memanfaatkan tenaga listrik dari gas metan di TPA sebagai bahan bakarnya.

Wagub NTB berbincang-bincang dengan Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management

“Hasil dari pengolahan sampah plastik akan menghasilkan Geo Disel atau solar yang setara Dexlie dengan standar Euro3,” Mr Andrew Sinclair Direktur dan Project Manager PT. Geo Trash Management.

Kehadiran mesin pengolah sampah yang ramah dengan lingkungan ini, membutuhkan bahan baku dasar dari semua plastik. Seperti kantong kresek, plastik bungkusan permen dan jajan, steoroform, sandal bekas, ban bekas dan jenis karet.

Sedangkan jenis plastik PET (Polyethylene terephthalate) dan PVC (Polyvinyl Chloride) tidak dimasukan dalam mesin. Seperti botol air mineral, pipa atau selang. Dalam Proses Pirolisis ini akan menghasilkan cairan dan gas.

Kemudian cairan ini akan diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak berupa solar. Bahkan sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan baku aspal dan ban. Sedangkan sisa gas ditangki filtrasi disaring dengan keramik. Sehingga udara yang keluar dari proses ini bersih tanpa polusi.

Ketersediaan bahan baku ini sudah bekerjasama dengan bank sampah di NTB. Termasuk sumberdaya seperti perumahan-perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah dikoordinasikan.

“Mesin pengolah sampah plastik dengan sistem Pirolisis jenis ini baru satu-satunya di dunia, dan dioperasikan di NTB Indonesia”, tuturnya.

Kecintaannya terhadap lingkungan dan pariwisata, yang membuat ia memilih NTB untuk berinvestasi. Termasuk fokus dan keseriusan Pemerintah NTB dalam mensukseskan program Zero Waste serta keindahan destinasi wisatanya.

“Awalnya tanpa tahu tentang Lombok NTB, saya datang memanfaatkan dan menyelamatkan lingkungan NTB”, jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ummi Rohmi sapaan Wagub, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran mesin pengolahan sampah plastik ini.

“Kami sangat senang dengan adanya mesin ini,”kata Wagub.

Sehingga hampir semua masalah sampah ada hilirisasinya, ada tempat pengolahannya. Yang paling penting, tujuan untuk menjadikan sampah sebagai bahan yang membawa berkah dapat perlahan terwujud.

Masyarakat dapat mengolah sampah, untuk dipilah karena memiliki nilai ekonomis.

“Ayo masyarakat NTB jangan melihat sampah sebagai masalah, tapi kelola dengan memilah dan memilih sampah plastik”, tegasnya.

Harapannya, di setiap Kabupaten/Kota juga akan dibangun mesin serupa sebagai solusi mengatasi persoalan lingkungan terutama sampah. Sinergi dan kerjasama semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda, Kepala Dinas LKH, Kadis Perindustrian, Kepala STIP, Dinas LKH Kabupaten Lobar dan Kalimantan Barat.

edy@diskominfotik_ntb

Paska Idul Fitri dan Liburan, Covid 19 di NTB Terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Paska Idul Fitri dan libur Lebaran, Wakil Gubernur DR Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19 di NTB berjalan dengan baik.

Sebelum Lebaran, angka pasien terpapar Covid 19 di 10 kabupaten/kota sebanyak 453 kasus dan setelah Lebaran naik menjadi 482 kasus, dalam kurun waktu 7 hari (14 – 21 Mei) .

“Kondisi di NTB saat ini masih aman terkendali. Dari data angka kasus duabelas hari sebelum dan sesudah Lebaran, naiknya hanya 6,4 persen”, ujar Ummi Rohmi dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, Kamis (27/05).

Penanganan yang terkendali didasarkan pada persentase kesembuhan dan bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dalam batas normal.

Bahkan angka kesembuhan NTB masih di atas rata rata nasional dan ketersediaan tempat tidur di bawah 50 persen dari indikator normal.

Selain itu, capaian vaksinasi saat ini sudah menyasar 219.819 orang untuk vaksin dosis pertama atau 195,8 persen dan vaksinasi dosis ke-dua sudah sebesar 136,1 persen.

Hampir dipastikan target vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakes), aparat pelayanan publik, guru dan lansia tidak mengalami hambatan berarti.

“Vaksinasi dosis pertama sudah jauh melampaui seratus persen. Hanya PR nya untuk dosis kedua bagi lansia baru 50,7 persen”, jelas Sitti Rohmi.

Pemerintah provinsi juga terus merevitalisasi peran Posyandu Keluarga dari fungsi semula yang hanya melayani kesehatan ibu dan anak, menjadi sarana vaksinasi serta persoalan sosial lainnya, seperti; remaja dan buruh migran, edukasi dan literasi di berbagai sektor.

Selanjutnya, sebagai strategi penanganan, penggunaan alat rapid tes antigen, Entram, produksi NTB, telah didistribusikan penggunannya di kabupaten/kota. Selain lebih murah, Entram juga memiliki sensitifitas yang cukup baik untuk mendeteksi penyebaran virus dari pemeriksaan setiap orang.

Sementara itu, pakar pandemi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa surveillance dan contact tracing bagi orang tanpa gejala (OTG) dan bergejala seharusnya makin ditingkatkan. Sebab sejak September 2020, pemeriksaan PCR yang terbatas dan contact tracing yang menurun secara nasional dikhawatirkan menyebabkan ledakan kasus yang tak terduga dalam masyarakat.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar contact tracing di kabupaten/kota makin digencarkan, selain menerapkan protokol kesehatan terus menerus dan disiplin pada semua orang.

“Ini agar kita tahu penyebarannya sebab perbandingan OTG dan yang bergejala saat ini satu banding satu setengah. Ini harus diperbaiki sehingga deteksi kasus lebih cepat. Vaksinasi dan pembatasan mobilitas juga harus dipercepat serta dibuatkan kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus”, ujar Miko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanganan Covid 19 yang digelar secara virtual (video conference) pasca Idul Fitri, menyebut NTB masuk dalam lima besar zona merah daerah yang tertinggi angka kasusnya.

Ummi Rohmi: Posyandu Keluarga Solusi Permasalahan Perempuan dan Anak

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah targetkan empat capaian yang harus dikerjakan terkait permasalahan anak dan perempuan.

DP3AP2KB NTB sebagai leading sektor, di antaranya menghadirikan kota layak anak, menurunkan angka perkawinan anak dan menurunkan perdagangan orang serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan.

Ummi Rohmi sapaan akrabnya, berharap posyandu keluarga dapat dimaksimalkan keberadaannya, khususnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan anak dan perempuan.

Keberadaan posyandu keluarga sebagai sarana pelayanan Kesehatan dari bayi hingga lansia, sehingga seluruh segmen usia mapun genre dapat ditangani.

“Kalau dulu layanan posyandu kita hanya melayani bayi dan ibu hamil saja, kedepannya di Provinsi NTB tidak boleh melayani ibu dan bayi saja, tapi posyandu yang komplit melayani dari bayi hingga lansia,” tutur Ummi Rohmi.

Ia menyampaikannya saat memimpin rapat bersama DP3AP2KB yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/05/21).

Posyandu Keluarga yang diharapkan Ummi Rohmi dapat memenuhi empat elemen posyandu, yakni posyandu KIA, Posbindu, Posyandu Keluarga dan Posyandu Lansia.

“Keberadaan Posyandu Keluarga diharapkan mampu menopang 4 elemen posyandu yang nantinya diaktifkan seluruh dusun dan lingkungan yang ada di NTB, ” tuturnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB terus berikhtiar mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di NTB, melalui koordinasi yang dilakukan bersama Wagub NTB.

Selain itu, di NTB Kota Layak Anak sebanyak empat lokasi yang berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas DP3AP2KB Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengharapkan agar tahun ini NTB dapat menambah dua kota layak anak.

“Menargetkan setiap tahun ada dua kota layak anak yang diberikan penilaian oleh pusat, sampai saat ini NTB memiliki empat kota layak anak, dan diharapkan tahun ini bisa dapat dua lagi dan sekarang masih dalam proses penilaian dari pusat, ” ungkapnya.

Eny sapaan akrabnya, terus berupaya meningkatkan kualitas perempuan, baik itu dari segi pendidikan dan keterampilan, melalui sekolah maupun berbagai pelatihan.

“Kalau di pemberdayaan perempuan kami berupaya bagaiamana meningkatkan kualitas perempuan melalui sekolah perempuan, hal ini sudah dilakukan oleh NGO, sehingga kami mereplikasikan kegiatan ini, ” tutupnya.

Ser

diskominfotiktnb

Komunikasi, Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengakui bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.

Di tengah pandemi Covid-19, kolaborasi dan sinergi pemerintah Provinsi NTB, antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di wilayah Provinsi NTB, tetap terjalin dengan baik dengan mengedepankan kerja sama yang masif.

Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta BPKP dapat tetap kuat.

“Memang kami merasakan bahwa komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengawal pembangunan daerah. Sehingga sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub.

Ia menyampaikannya saat membuka Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan Tingkat Prov NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/05/21).

Dalam rakor yang diinisiasi oleh BPKP Wilayah Provinsi NTB dengan tema “Mengawal tujuan Pembangunan Daerah Melalui pengawasan Perencanaan Penganggaran di Provinsi NTB”. Turut dihadiri oleh seluruh walikota dan bupati se-NTB serta beberapa kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam kesempatan itu, Ummi Rohmi sapaan akrabnya mengungkapkan, dengan adanya upaya komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.

Apa yang diraih tersebut menunjukkan komitmen Pemprov NTB beserta jajaran organisasi jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di NTB.

“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Alhamdulillah semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, juga mengapresiasi kepada seluruh walikota dan bupati yang berhasil mengendalikan keuangan dan pembangunan daerah di seluruh pelosok NTB. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, Provinsi NTB belum pernah mengalami tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit rujukan pasien corona sampai 100 persen.

“Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita selalu berdoa agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti yang kita lihat di daearah-daerah lain, sampai masyarakat tidak tertangani dengan baik,” imbuh Ummi Rohmi.

Menurutnya, di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB di triwulan pertama mengalami kontraksi.

Meski demikian, Ummi Rohmi tetap optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor lain yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata, baik itu sektor pertanian maupun perkebunan dan perikanan.

Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat masih tetap bergerak dengan baik, yang membuat masyarakat tetap bertahan walau di tengah pandemi.

“Kita ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” harapnya.

BACA JUGA:

Senada dengan itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen tinggi untuk siap berkolaborasi untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di wilayah Provinsi NTB.

“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga kita semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Oleh karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung oleh BPKP dalam.memastikan dan membantu pimpinan daerah untuk menjamin proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu adanya pengawalan bersama dengan aparat terkait serta diharapkan mampu jadi pengungkit demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi secara akuntabel. Sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama. Kata kunci untuk mencapai semua itu adalah komunikasi, sinergi dan kolaborasi,” tegasnya.

Kemudian rakor tersebut juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang dihadiri oleh beberapa narasumber di antaranya; Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang memaparkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Waluya memaparkan Potensi dan Indikasi Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD merupakan 2 titik dari 9 titik rawan korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Pembagian dan pengaturan “jatah” proyek APBD, suap dalam proses perencanaan APBD serta pembahasan dan pengesahan RAPBD, dan dana aspirasi serta pokok pikiran yang tidak sah menjadi hal krusial dan berisiko tinggi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

Kemudian Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Elfin Elyas, M.Si memaparkan peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan APIP Daerah menyampaikan fokus pengawasan umum yang terbagi menjadi 6 aspek.

Aspek tersebut, yaitu; aspek pembagian urusan, aspek kelembagaan daerah, aspek kepegawaian pada perangkat daerah, aspek kebijakan daerah, aspek keuangan daerah, aspek kerja sama daerah, aspek pembangunan daerah, serta aspek pelayanan publik di daerah.

Dan yang terakhir paparan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Dra. Dessy Adin yang menjelaskan tentang Pengawasan dalam Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan Strategis Pemda di Provinsi NTB, menyatakan pentingnya peran APIP dalam pengawalan tujuan pembangunan strategis di daerah.

Visi dan misi kepala daerah berupa prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Manikp@kominfo

Aksi Bela Palestina, Tuntut Gubernur NTB Bentuk Tim Pengelola Bantuan Satu Pintu

Sekda NTB: Kami Senafas dengan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —

Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (5/21), mengutuk tindakan keji negara Israel dan sekutunya terhadap warga Palestina yang sudah dilakukan selama dua pekan ini.

Dalam orasinya, massa aksi menuntut negara Israel menarik tentaranya dari tanah Palestina serta menghentikan agresi militer yang menyebabkan ratusan warga Palestina tewas.

Di hadapan penjagaan ketat aparat, massa aksi menuntut pemerintah Indonesia memutus hubungan kerja sama internasional dengan Israel beserta sekutunya, serta menuntut Gubernur NTB secara konkrit dan nyata mendukung rakyat Palestina, dengan cara membentuk tim pengelolaan bantuan satu pintu dari seluruh masyarakat NTB.

Mewakili Gubernur NTB, Sekda, Drs. H Lalu Gita Ariadi, M. Si menjawab tuntutan massa unjuk rasa

Merespon aksi unjuk rasa tersebut, Gubernur NTB melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, menyatakan bahwa pemerintah daerah senafas dan satu suara dengan keinginan massa aksi unjuk rasa.

Selanjutnya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tindakan Israel tidak bisa dibenarkan, menyerang anak-anak, wanita, dan tempat ibadah adalah tindakan di luar akal manusia. Karena itu, Pemprov NTB meminta kepada pemerintah pusat bersikap tegas dan nyata untuk mendukung Palestina.

Kepada massa aksi, Sekda NTB menyampaikan bahwa Pemprov NTB turut melakukan tindakan nyata dengan cara menghimbau kepada semua ASN untuk berdonasi demi membantu rakyat Palestina.

“Sejauh ini kita akan coba kumpulkan donasi dari semua ASN sebanyak mungkin, dan mari kita berdoa” ucap Gita Ariadi.

Aksi demonstrasi masyarakat bela Palestina yang tergabung dalam koalisi Masyarakat NTB, ini, berjalan dengan damai dan khidmat serta diakhiri doa bersama untuk warga Palestina.

alif_ubaleu

@diskominfotikntb

Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

MATARAM.lombokjournal.com —

Pelaku Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan kebijakan buka tutup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB terhadap obyek wisata.

Pasalnya, kebijakan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kita semua akan kembali bangkitnya pariwisata di NTB.

Abdul Majid, salah seorang pengusaha wisata asal Sekotong Lombok Barat, menilai kebijakan buka tutup destinasi wisata dianggap tidak tepat. Menurutnya, untuk obyek wisata yang berada di wilayah masuk zona hijau seharusnya dibuka saja tanpa dikenakan buka tutup.

“Sehingga pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, ini, perlahan akan pulih kembali”, ujar Abdul Majid.

Lain halnya dengan pegiat wisata asal kecamatan Wera kabupaten Bima, Wawan Wiranto. Ia menyesalkan minimnya pengelolaan destinasi wisata pulau Ular hingga potensi pulau tersebut saat ini tidak dapat dikelola dengan baik.

Padahal pulau Ular merupakan salah satu destinasi yang unik dan satu-satunya pulau Ular di Indonesia yang bisa dikunjungi oleh wisatawan.

Apa yang dikeluhkan oleh dua pelaku wisata tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pendapat yang terjaring dalam acara Dialog serta Halal Bihalal Pariwisata Hybrid yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Rabu (19/05/21), bertema “Bersama Memajukan Wisata NTB”.

Doktor Zul dan Ummi Rohmi, saat menanggapi pertanyaan serta pendapat peserta dialog

Dalam dialog ini, para pegiat dan pengusaha wisata dihadapkan langsung dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa salah satu kendala pengembangan destinasi wisata pulau Ular di Kecamatan Wera adalah akses jalan yang belum memadai.

Namun saat ini, perbaikan jalan menuju destinasi Pulau Ular sebagian besar sudah dan sedang berlangsung.

“Kalau pandemi Covid-19 berlalu, kita akan bersinergi denga Pemda Bima membuat event-event besar, seperti; lari maraton dan lomba renang yang berkelas menuju Pulau Ular. Kita sediakan hadiah yang besar sehingga destinasi pulau Ular akan ramai dikunjungi,” ujar Zulkieflimansyah saat menanggapi sejumlah pendapat peserta.

Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, ini, berharap kepada pelaku pariwisata untuk tetap bersinergi memajukan pariwisata di NTB.

Menurutnya, kemajuan pariwisata tergantung dari peran pelaku industri pariwisata sebab pegiat pariwisata di luar negeri begitu hebatnya memulihkan sektor pariwisata mereka yang lama terdampak Covid-19.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, kebijakan buka tutup destinasi pariwisata pasca lebaran Idul Fitri karena mengingat tren kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Sehingga pemerintah dengan berat hati menutup beberapa tempat-tempat wisata.

“Kita juga tidak ingin menghambat masyarakat mencari rezeki, tapi karena pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, maka kita terpaksa menutup sementara obyek wisata”, ungkap wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi, ini.

Pembukaan destinasi wisata di NTB memang diperbolehkan bagi daerah yang masuk zona hijau. Namun sayangnya, menurut Ummi Rohmi, bahwa hampir semua wilayah di NTB belum ada yang zona hijau.

“lebaran banyak orang yang pergi ke tempat wisata dengan jumlah yang banyak, maka bisa dipastikan tidak bisa dibendung. Prosedur kesehatan akan sulit diterapkan,” ujarnya.

Untuk itu, Ia meminta kepada semua pelaku pariwisata untuk tetap bersabar saat ini. Jika situasi kembali normal, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali menikmati destinasi pariwisata.

“Saya yakin pelaku pariwisata di NTB memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memajukan pariwisata kita. Maka, usulan mereka harus benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tegas Ummi Rohmi.

Manikp@kominfo

Dua Warga Positif Covid-19 Terjaring Operasi Yustisi

TANJUNG.lombokjournal.com –

Dua orang positif Covid 19 terjaring dalam Operasi Yustisi dan Operasi Penegakan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, di perbatasan Klui, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu(19/05/2021).

Dalam operasi itu masyarakat dijaring langsung dengan tes swab di tempat dengan metode rapid antigen yang hasilnya dapat diketahui dengan cepat.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lombok Utara AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH menyampaikan keterngan itu pada wartawan, Kamis (20/05).

Menurutnya, tindak lanjut masyarakat yang positif Covid-19 akan dilaporkan ke aparat pemerintah setempat, mengingat masyarakat yang positif bukan warga KLU.

“Kedua orang yang positif Covid-19 tadi bukan orang Lombok Utara, tapi orang yang mau masuk ke Lombok Utara dan teridenfikasi Covid 19,” terangnya.

Kedua warga yang positif Covid-19 tersebut masing-masing dengan inisial MS, laki-laki, (40) dan MM, laki-laki (40). Keduanya berasal dari Ampenan Kabupaten Lombok Barat. Saat dilakukan test kondisi keduanya sehat atau tanpa gejala.

Dalam kegiatan tersebut juga ditemukan 6 orang pelanggar. Petugas memberikan sanksi denda 1 orang sebesar Rp.100.000,- dan sanksi sosial lima orang yang berasal dari masyarakat umum.

Penegakan Perda

Dalam penertiban penggunaan masker, untuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB dan Perbup Lombok Utara, Satuan Gugus Tugas (Satgas) gelar Operasi yustisi dan Operasi Penegakan dan Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Utara, di perbatasan Klui, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sejak hari Rabu (19/05).

Penegakan Perda yang dimaksud adalah Perda Provinsi NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Serta Perbup Lombok Utara nomor 15 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus covid-19

Dalam operasi itu meibatkan unsur Polri, TNI, Sat Pol PP, Dishub, BPBD, Bapenda dan Dikes Kabupaten Lombok Utara.

Sasaran operasi tersebut yaitu masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum dan keramaian serta penggunaan jalan. Baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua dan roda empat yang tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

ang

Pabrik Bata Plastik untuk Penyelamatan Lingkungan

MATARAM.lombokjournal.com —

Rencana membangun pabrik bata plastik (ecobrick) pertama di Asia misinya untuk penyelamatan lingkungan bukan sekadar investasi bisnis.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Hj. Sitti Rohmi Djalillah terkait investasi pabrik bata plastik perusahaan BlockSolutions asal Finlandia bersama Circular Economy Investor yang bergerak dalam investasi lingkungan dan perusahaan lokal daerah serta BUMD.

Investasi senilai 2,5 juta dollar ini sudah mendapatkan izin penggunaan lahan di area STIPark Banyumulek seluas 20 hektar.

Wagub menambahkan, selain menjadi yang pertama di Asia dalam teknologi produksi bata plastik, dampak lingkungan dari pengurangan sampah plastik akan sangat signifikan karena menggunakan semua jenis bahan baku plastik yang tersedia mulai dari plastik sachet, botol dan lainnya.

“Yang penting tidak menggunakan plastik yang mengandung racun sesuai ketentuan lingkungan dan tidak menggunakan sampah plastik yang sudah bernilai ekonomis seperti botol plastik dan plastik daur ulang”, ujar Wagub di pendopo Wagub, Rabu (19/05).

Selanjutnya Wagub menjelaskan bahwa selain sebagai material bangunan ramah lingkungan serta tahan lama yang telah banyak digunakan di beberapa negara, bata plastik ini dapat mendukung program sosial seperti rumah layak huni dan renovasi fasilitas publik lainnya sebab lebih ekonomis.

Karena itu, pemerintah provinsi mulai menyiapkan skema pengelolaan sampah plastik dari TPA dan bank sampah agar bahan baku tercukupi, selain sampah plastik yang telah dimanfaatkan masyarakat secara ekonomi.

“Dengan begitu, kita punya alternatif pengelolaan sampah plastik lain yang tidak diperjualbelikan atau dimanfaatkan masyarakat.

Menurut Duncan Ward, pendiri Classroom of Hope, pihak investor sendiri telah menentukan besaran bahan baku dalam satu kali produksi, jenis sampah plastik yang dibolehkan serta komitmen transfer pengetahuan dan teknologi agar dapat dikembangkan sendiri oleh daerah.

“Seperti yang kita tahu, skema kerjasama investasi juga membolehkan transfer teknologi. Kalau semua perizinan sudah selesai, tahun ini pabrik bisa langsung beroperasi”, kata Duncan.

Adapun kendala seperti; pengumpulan satu ton bahan baku pabrik bata plastik dalam satu kali produksi dapat dibuatkan skema pengelolaaannya oleh pemerintah bersama kabupaten/ kota.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Hj Nuryanti mengatakan pihaknya tengah menyiapkan lahan di STIPark seluas 20 hektar untuk bakal lokasi pabrik. Dinas Perindustrian juga sudah berkoordinasi dengan Dinas LHK agar distribusi bahan baku dapat tersedia dengan baik.

Classroom of Hope, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial ini, sebelumnya telah merehab lima ruang kelas suatu gedung sekolah yang terdampak gempa dengan bata plastik.

Saat ini, pengerjaan kelima ruang kelas tersebut dalam proses agar dapat menjadi percontohan penggunaan bahan baku bata plastik. Dan ini adalah bagian dari donasi kemanusiaan Classroom of Hope dalam pendidikan bagi anak-anak korban gempa Lombok tahun 2018 silam.

Kehadiran PNS di Pemprov Usai Lebaran

Tingkat kehadiran PNS lingkup Pemprov NTB, capai 98 Persen

MATARAM.lombokjournal.com –

Hari pertama masuk kerja, Senin (17/05/21) usai libur Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada mencapai 98 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir dalam keterangan tertulisnya menyatakan, ini menunjukkan semangat ASN untuk kembali fokus bekerja serta patuh pada protokol kesehatan dan anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik lebaran.

Kepada 46 jumlah Perangkat Daerah Pemprov NTB, Nasir memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para abdi negara Pemprov NTB yang kembali aktif beraktivitas dalam mengemban amanah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

BACA JUGA:

Gubernur Minta ASN Fokus Bekerja

Bahkan mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini memberikan apresiasi tinggi pada sejumlah perangkat daerah yang tingkat kehadirannya mencapai 100 persen.

Perangkat Daerah dimaksud Nasir yakni BKD, Bakesbangpoldagri, Biro Perekonomian Setda NTB, BPKAD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

“Sedangkan Perangkat Daerah lainnya rata-rata tingkat kehadirannya mencapai 98 persen. Adapun pennyebab sejumlah OPD yang capaian tingkat kehadirannya tidak sampai 100 persen disebabkan alasan terlambat sebanyak 36 orang PNS, namun keterlambatannya dihitung PNS yang hadir. Selain itu ada PNS dengan surat keterangan sakit sebanyak 20 orang,” jelas Nasir.

Ia memberi pengecualian kepada PNS pada satuan pendidikan setingkat SMA/SMK dan SLB tingkat kehadirannya tidak diperhitungkan karea masih dalam masa libur sekolah.

ikp@diskominfotik