Di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi, harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih berdampak besar bagi pelaku usaha.

“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Wirajaya Kusuma.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog interaktif yang digelar ESPE Sydicate di Mataram, Kamis (22/7/2021) sore hingga petang.

Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah.

Dialog interaktif yang dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, dibuka dengan pemaparan H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Penurunan permintaan itu juga mengindikasikan makin rendahnya daya beli masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin NTB H Faurani, bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini terpuruk, kondisinya menyedihkan.

“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Faurani mengatakan, para pelaku usaha kini berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.

Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka.

Faurani mengakui, situasi ini berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran di NTB. Masyarakat sekarang sedang kebingungan.

“Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka  tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.

Belanja Pemerintah

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Semua berharap pandemi cepat selesai.

Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya.

Banyak masyarakat mengerem belanja. Mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri.

Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.

Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19.

Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.

Firman memaparkan,  banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder.

Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer.

“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.

Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok.

Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.

Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.

“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.

Upaya Pemerintah

Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru.

Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskannya, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat Kepala Daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.

Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani.

Kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai, sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.

Langkah ini, kata Gita, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.

Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala.

Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.

“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.

Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.

Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial.

Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.

Menjaga kesinambungan ekonomi

Founder ESPE Syndicate, Sirra Prayuna mengatakan, dialog interaktif digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Sirra menegaskan optimismenya, seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis.

Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.

Namun begitu, kata Sirra, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM.

“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.

Me

Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental berbobot 1,25 ton, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sapi untuk kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal.

KSB.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, mengatakan, tahun ini NTB kembali mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden Jokowi yang dibeli di salah satu peternak asal Lombok Timur.

Sapi Simental, ini, kata peternaknya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk Presiden Jokowi sebagai sapi kurban. Untuk pemberian makanan selalu menggunakan pakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

“Alhamdulillah pembelian langsung dari peternak lokal dan tahun ini disembelih di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkapnya usai meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban sumbangan dari Presiden Jokowi tersebut di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/7).

BACA JUGA: Personil Khusus diterjunkan Guna Mengawasi Hewan Kurban

dr. Khairil, mengatakan, daging sapi kurban itu diikhtiarkan untuk diberikan kepada masyarakat Sumbawa Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, tahun ini. Ke depannya, hewan kurban sumbangan presiden di tahun-tahun berikutnya akan disalurkan juga ke seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Sehingga diharapkan sumbangan presiden itu dapat memenuhi nutrisi dan meningkatkan imun masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

“Karena sapi ini merupakan sapi yang diternak khusus dengan pengawasan dan pemeriksaan dari para dokter hewan. Sehingga keamanan dan kesehatan sapi jenis Simental ini benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, meski di tengah masa pandemi dan PPKM, sebanyak 15.000 ekor lebih hewan kurban berhasil terjual ke luar NTB, khususnya pulau Jawa. Hal ini tentu berdampak positif khususnya untuk meningkatkan swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat peternak di momen Idul Adha.

manikp@kominfo

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Beras premium 169 produksi Sumbawa diolah menggunakan teknologi pemisah biji beras yang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan merambah ritel modern.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Saat mengunjungi Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, di Sumbawa, Ahad (11/07), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengatakan, industrialisasi beras lokal selain memajukan produk sendiri juga akan mensejahterahkan petani.

Dengan adanya pabrik penggilingan beras modern yang berkualitas bagus dengan harga bersaing seperti ini, semestinya toko, gerai bisnis, dan ritel modern, sudah bisa mengakomodir produk beras lokal.

“Kalau beras premium sudah bisa dihasilkan dan distribusi lancar ditambah intervensi pemerintah maka harga gabah bisa stabil dan tidak merugikan petani kita”, ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Penangkaran Penyu di Lombok Utara Dapat Bantuan Mesin Air

Beras premium 169 memiliki kualitas baik sebab langsung diolah dengan bahan baku beras asli Sumbawa. Orex Zohran, pemilik Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, mengatakan, beras ini unggul karena langsung diproses segar dari sawah dan tidak diinapkan di lumbung petani.

“Kami menggunakan teknologi terbaru pemisah biji beras dan sesuai standar nasional Indonesia. Kemasan juga dibuat modern”, jelas Zohran.

UD. Fajar Samudra yang berlokasi di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, telah beroperasi sejak 1998 dan memproduksi dua varian beras premium dalam kemasan 2,5 dan 5 kilogram.

Produknya juga sudah merambah ritel modern serta melakukan kerjasama dengan daerah lain, seperti Bali dan DKI Jakarta. Namun jumlahnya masih dibatasi agar pasar lokal Sumbawa tetap terpenuhi.

“Untuk retail modern sedang berproses lagi karena dua tahun ini distribusi belum bisa terealisasi”, ungkap Zohran.

UD. Fajar Samudra memproduksi beras rata-rata tiga sampai empat ton per-hari. Namun sejak adanya Rice Mild Unit atau Unit Mesin Penggilingan Padi, perusahaan ini mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga 5 ton per-jam, untuk beras super dan premium.

Saat ini, pola kemitraan di wilayah NTB (Sumbawa, KSB, Lombok) sudah mencapai angka 150 gerai lebih serta penjualan via online dengan menggunakan aplikasi pemesanan yang bisa diunduh di Playstore.

jm

Mendapat bantuan dari Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Muhidin akan membuat kolam baru penangkaran penyu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penangkaran penyu secara swadaya di pantai Sedayu, Lekok, Desa Gondang, Lombok Utara, sudah ditekuni Muhidin sejak tahun 2014 silam.

Upaya menyelamatkan habitat penyu itu dimulainya dengan susah payah. Sebab penangkaran penyu yang dirintisnya sejak sekitar tujuh tahun silam itu bukan untuk mengejar keuntungan.

Tapi Muhidin melakukan penangkaran penyu semata-mata karena cinta lingkungan. Pria tua yang sederhana yag juga merupakan salah satu tokoh pejuang iklim itu mulai penangkaran penyu itu dengan sarana serba terbatas.

Misalnya, ia kerap mengambil air laut dengan ember untuk mengairi kolam-kolam penangkaran penyunya.

“Dulu saya mengambil air laut dengan menimba pakai ember,” tutur Muhidin.

BACA JUGA: Bantuan Painel Mesin Sumur Bor untuk Dusun Baru Murmas

Karena itu, ketika ia menerima bantuan dari Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Minggu (11/07/21), mata Muhidin berkaca-kaca.

Bantuan yang diterimanya berupa seperangkat mesin pompa air laut dan uang tunai sebesar Rp 16 juta tersebut disambut Muhidin dengan mata berkaca-kaca.

“Ini bantuan besar bagi saya, karena selama ini banyak yang menjanjikan bantuan, kemudian tak ada kabar. Tapi dari kawan-kawan inilah yang langsung terealisasi,” ujar Muhidi.

Muhidin mengaku, bantuan mesin pompa air laut tersebut akan sangat membantunya. Pompa air akan mempermudah pekerjaannya.

Sebab selama ini ia kerap mengambil air laut dengan ember secara manual untuk mengairi kolam-kolam penangkaran penyunya.

“Sekarang saya tak lagi ngambil air denga ember. Kita sedot dengan mesin pompa dai laut,” katanya.

Dan tentang batuan uang tunal Rp16 juta itu untuk apa?

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Infinite Experience, Citra Baru Wisata NTB

Tidak ada lain rencananya, uang tunai bantuan itu pun akan dipergunakan untuk membuat kolam penangkaran baru. Selebihnya untuk merenovasi kolam lama yang sudah tidak memadai.

“Saya sangat terbantu dengan batuan ini,” kata Muhidin.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Kemas Omi Andrian mengaku, telah beberapa kali mengunjungi penangkaran penyu di tempat Muhidin.

Dari kunjungan tersebut ia menggali apa yang dibutuhkan oleh Muhidin, lalu melakukan penggalangan dana.

“Sudah beberapa kali kita ke sini, lalu menyerap apa yang menjadi kebutuhan beliau (Muhidin) dengan penangkaran penyunya, setelah itu kita komunikasikan dengan pihak pihak yang peduli untuk penggalangan dana,” ujar Kemas.

Ia dan pihaknya merasa senang karena telah berhasil menggalang dana dan langsung menyalurkan bantuan tersebut.

Sebab Muhidin telah melakukan aksi konservasinya secara swadaya. Sehingga menurutnya inilah yang menjadi perhatian.

Ia berharap semoga bantuan yang disalurkannya dapat bermanfaat dan menjadi motivasi agar Muhidin lebih bersemangat lagi.

“Semoga dengan bantuan ini Muhidin semakin bersemangat melakukan aksinya, Muhidin telah melakukan semua ini dengan swadaya, sehingga kami merasa ini perlu mendapat perhatian,” paparnya.

Memang masih ada kekurangan sarana lain yang menunjang kelancaran kegiatan Muhidin dalam penangkaran Tukik, seperti kolam yang standar, Tandon berukuran besar untuk menampung air.

Saat itu dilakukan pelepasan 100 tukik (bayi penyu), sebagai simbolisasi hidupnya konservasi di Lombok Utara.

@ng

Posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen, karena itu penerapan PPKM Mikro harus terkoordinasi hingga ke desa

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan penyebaran Covid berbasis desa atau kelurahan sangat efektif menghadapi Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. mengatakan itu pada rapat koordinasi (Rakor) percepatan dan evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rakor itu dilakukan bersama Satgas Covid Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, secara offline dan online, Sabtu (10/07/21) di Ruang Rapat Utama (RRU), di Kantor Gubernur NTB.

“Selama ini, PPKM Mikro berbasis desa cukup efektif untuk penanganan covid hingga tingkat Dusun dan RT,” kata Wagub.

BACA JUGA: Pandemi Masih Mengancam, Harus Bijaksana Menghadapinya

Menurut Wagub, tidak akan mungkin Provinsi atau Kabupaten saja yang fokus menghadapi pandemi ini. Jadi harus melibatkan semua komponen dari tingkat desa atau kelurahan.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro berbasis desa telah dilaksanakan selama ini. Apalagi, keberadaan posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen.

Menurut Wagub, keberadaan Posko ini dapat proaktif dan dimaksimalkan perannya.

Ia menyadari peran Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Penerapan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan dapat benar-benar diikuti oleh masyarakat. Termasuk membangun kesadaran betapa pentingnya vaksinasi.

“Untuk itu sinergi dan koordinasi Satgas Covid Kabupaten/Kota dengan kecamatan hingga desa harus terjalin dengan baik,” harapnya.

Ummi Rohmi mengingatkan, masuknya virus corona varian delta, maka penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan dengan benar. Penyediaan faskel serta sarana dan fasilitas lainnya harus sudah teratasi dengan baik.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, jajarannya telah menginisiasi adanya kampung sehat hingga ke desa atau kelurahan.

“Dimana peran serta semua komponen dari kepala desa, aparat TNI/Polri dan masyarakat untuk membiasan diri hidup sehat dan tetap menjaga prokes hadapi covid, “tuturnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Covid harus tangani dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, desa, kecamatan ke atas hingga negara.

Jajaran TNI/Polri siap mendukung penuh semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabupaten/kota hingga desa harus bersinergi dengan semua steakhokder hingga babinsa babinkamtibmas di desa maupun kelurahan,” katanya.

Asisten Administrasi Umum,dr. Nurhandini Eka Dewi yang memimpin rakor,  juga membahas persiapan Kota Mataram menerapkan PPKM Darurat, mulai tanggal 12 Juli hingga 21 Juli 2021.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Mikro di 15 Daerah di Luar Jawa Bali Mulai 12 Juli

Peserta rapat diikuti oleh Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Walikota Mataram, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Kantor Kemenag Provinsi NTB, Kepala BPBD, Kasat Pol PP, Kepala Dikes, Kapala Dinas Kominfotik, Kadis Dikbud, Dirut RSUP,  beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB dan Satgas Covid Kota Mataram.

Dalam Rakor itu, diikuti secara online Kapolres, Komandan Kodim dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

edy

Adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, maka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah di luar Jawa Bali

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali mencatatkan nilai asesmen level 4.

Ini berarti, di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Karena itu, di ke 15 kabupaten/kota itu akan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terhitung 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

“Pemerintah mendorong beberapa daerah (di luar Jawa-Bali) untuk diberlakukan PPKM Darurat,” kata Airlangga Hartarto.

BACA JUGA: Jika Tidak Ikuti Prokes, Aparat dan Pemeritah Akan Bubarkan

Hal itu diungkapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melalui konferensi pers daring, Jumat (09/07/21).

Berikut 15 wilayah luar Jawa-Bali yang akan ikut menerapkan PPKM Darurat:

1. Kota Pontianak (Kalimantan Barat)

2. Kota Singkawang (Kalimantan Barat)

3. Berau (Kalimantan Barat)

4. Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)

5. Kota Bontang (Kalimantan Timur)

6. Kota Batam (Kepulauan Riau)

7. Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)

8. Kota Bandar Lampung (Lampung)

9. Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat)

10. Kota Sorong (Papua Barat)

11. Manokwari (Papua Barat)

12. Kota Bukittinggi (Sumatera Barat)

13. Kota Padang  (Sumatera Barat)

14. Kota Padang Panjang  (Sumatera Barat)

15. Kota Medan (Sumatera Utara)

Berikut ini 14 poin aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat:

1. Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial.
2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring.
3. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan.                                                     –            Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar        modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri      orientasi ekspor. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO            sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.                                                                                                                                                                            Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan                      transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital            nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan        masyarakat.                                                                                                              Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan        sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan          mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen.
4. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.
5. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.
6. Proyek konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
7. Menutup sementara tempat ibadah baik masjid, mushala, gereja, wihara, pura dan kelenteng atau tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadah.
8. Juga menutup sementara fasilitas umum seperti area publik, taman dan wisata umum, dan fasilitas publik lainnya.
9. Kegiatan olahraga, seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian juga ditutup untuk sementara.
10. Transportasi umum yaitu kendaran umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
11. Acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara berlangsung.
12. Menunjukkan kartu vaksin minimal dosis I bagi pelaku perjalanan dengn moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, serta melampirkan hasil swab PCR negatif H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk angkutan transportasi jarak jauh lainnya.
13. Orang yang bepergian keluar rumah tetap memakai masker, face shield dapat digunakan bersamaan dengan masker.
14. Peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT/RW di zona merah.

Airlangga menyebut, langkah ini dilakukan demi menekan laju penularan virus corona.  Dikatakannya, kasus Covid-19 masih terus melonjak tinggi baik di Jawa-Bali maupun      luar wilayah tersebut.

BACA JUGA: Varian Delta Masuk NTB, 13 Orang Terkonfirmasi Positif

“Dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi (kasus Covid-19) harian ada kenaikan 43,97 persen dan dari segi kematian naik 56 persen, rawat inap naik 13,” tuturnya.

Rr

(Kompas.com)

Di kawasan dataran rendah di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), petani peternak mulai merasakan dampak musim kemarau

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Petani ternak di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara mulai kesulitan mendapatkan pakan ternak saat memasuki musim kemarau.

Pengamatan yang dilakukan wartawan hari Selasa (07/07/21) pagi sekitar pukul 08.00  terlihat kerumunan para petani ternak di tengah sawah untuk mendapatkan jerami untuk pakan ternak mereka.

Mereka mengaku sudah muali kesulitan mendapatkan rumput lantaran musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di kawasan dataran rendah.

Para petani ternak tidak jarang mereka mencari pakan daun ketela, daun nangka dan lain lain sebagai alternatif menanggulangi kebutuhan ternak mereka.

BACA JUGA; Mataram, Kota Non Jawa Bali Kena Pengetatan PPKM Mikro 

Saat sebagian persawahan di wilayah Kecamatan Tanjung mulai panen padi, mereka berdatangan sejak pukul 5 usai Sholat Subuh hingga siang hari. Petani ternak tak tanggung-tanggung ikut membantu panen hanya sebatas mendapatkan limbah jerami untuk makanan ternaknya.

Tidak jarang pula mereka yang tidak kebagian limbah jerami harus rela mencari di tempat lain meski harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan mengendarai sepeda motor.

Para petani itu bersama isrtri mereka harus meninggalkan tugas rumah tangga lainnya demi mendapatkan pakan ternak.

Sejak beberapa bulan terakhir, rumput di ladang-ladang tempat penggembalaan hewan mulai langka akibat kemarau. Bahkan, kelangkaan rumput pun mulai merata ke sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut, diketahui mayoritas terjadi di kawasan dataran rendah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Sebagian lagi, petani masih bisa mencari pakan alternatif alami, misalnya dengan dedaunan dari semak belukar di kebun penduduk dan seputar perbukitan.

“Tapi, setelah kemarau berbulan-bulan, semak belukar mengering. Makanya, pakan ternak masih kurang tercukupi,” kata seorang petani

BACA JUGA: Telur dan Daging Bisa Sasembada Bila Ada Pabrik Pakan

Para peternak akhirnya ada yang berombongan menyewa mobil bak untuk berangkat mencari rumput ke tempat yang jauh, selain dengan kendaraan sepeda motor yang kapasitasnya terbatas.

@ng