Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental berbobot 1,25 ton, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sapi untuk kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal.

KSB.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, mengatakan, tahun ini NTB kembali mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden Jokowi yang dibeli di salah satu peternak asal Lombok Timur.

Sapi Simental, ini, kata peternaknya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk Presiden Jokowi sebagai sapi kurban. Untuk pemberian makanan selalu menggunakan pakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

“Alhamdulillah pembelian langsung dari peternak lokal dan tahun ini disembelih di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkapnya usai meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban sumbangan dari Presiden Jokowi tersebut di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/7).

BACA JUGA: Personil Khusus diterjunkan Guna Mengawasi Hewan Kurban

dr. Khairil, mengatakan, daging sapi kurban itu diikhtiarkan untuk diberikan kepada masyarakat Sumbawa Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, tahun ini. Ke depannya, hewan kurban sumbangan presiden di tahun-tahun berikutnya akan disalurkan juga ke seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Sehingga diharapkan sumbangan presiden itu dapat memenuhi nutrisi dan meningkatkan imun masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

“Karena sapi ini merupakan sapi yang diternak khusus dengan pengawasan dan pemeriksaan dari para dokter hewan. Sehingga keamanan dan kesehatan sapi jenis Simental ini benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, meski di tengah masa pandemi dan PPKM, sebanyak 15.000 ekor lebih hewan kurban berhasil terjual ke luar NTB, khususnya pulau Jawa. Hal ini tentu berdampak positif khususnya untuk meningkatkan swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat peternak di momen Idul Adha.

manikp@kominfo

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Beras premium 169 produksi Sumbawa diolah menggunakan teknologi pemisah biji beras yang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan merambah ritel modern.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Saat mengunjungi Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, di Sumbawa, Ahad (11/07), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengatakan, industrialisasi beras lokal selain memajukan produk sendiri juga akan mensejahterahkan petani.

Dengan adanya pabrik penggilingan beras modern yang berkualitas bagus dengan harga bersaing seperti ini, semestinya toko, gerai bisnis, dan ritel modern, sudah bisa mengakomodir produk beras lokal.

“Kalau beras premium sudah bisa dihasilkan dan distribusi lancar ditambah intervensi pemerintah maka harga gabah bisa stabil dan tidak merugikan petani kita”, ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Penangkaran Penyu di Lombok Utara Dapat Bantuan Mesin Air

Beras premium 169 memiliki kualitas baik sebab langsung diolah dengan bahan baku beras asli Sumbawa. Orex Zohran, pemilik Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, mengatakan, beras ini unggul karena langsung diproses segar dari sawah dan tidak diinapkan di lumbung petani.

“Kami menggunakan teknologi terbaru pemisah biji beras dan sesuai standar nasional Indonesia. Kemasan juga dibuat modern”, jelas Zohran.

UD. Fajar Samudra yang berlokasi di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, telah beroperasi sejak 1998 dan memproduksi dua varian beras premium dalam kemasan 2,5 dan 5 kilogram.

Produknya juga sudah merambah ritel modern serta melakukan kerjasama dengan daerah lain, seperti Bali dan DKI Jakarta. Namun jumlahnya masih dibatasi agar pasar lokal Sumbawa tetap terpenuhi.

“Untuk retail modern sedang berproses lagi karena dua tahun ini distribusi belum bisa terealisasi”, ungkap Zohran.

UD. Fajar Samudra memproduksi beras rata-rata tiga sampai empat ton per-hari. Namun sejak adanya Rice Mild Unit atau Unit Mesin Penggilingan Padi, perusahaan ini mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga 5 ton per-jam, untuk beras super dan premium.

Saat ini, pola kemitraan di wilayah NTB (Sumbawa, KSB, Lombok) sudah mencapai angka 150 gerai lebih serta penjualan via online dengan menggunakan aplikasi pemesanan yang bisa diunduh di Playstore.

jm

Mendapat bantuan dari Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Muhidin akan membuat kolam baru penangkaran penyu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penangkaran penyu secara swadaya di pantai Sedayu, Lekok, Desa Gondang, Lombok Utara, sudah ditekuni Muhidin sejak tahun 2014 silam.

Upaya menyelamatkan habitat penyu itu dimulainya dengan susah payah. Sebab penangkaran penyu yang dirintisnya sejak sekitar tujuh tahun silam itu bukan untuk mengejar keuntungan.

Tapi Muhidin melakukan penangkaran penyu semata-mata karena cinta lingkungan. Pria tua yang sederhana yag juga merupakan salah satu tokoh pejuang iklim itu mulai penangkaran penyu itu dengan sarana serba terbatas.

Misalnya, ia kerap mengambil air laut dengan ember untuk mengairi kolam-kolam penangkaran penyunya.

“Dulu saya mengambil air laut dengan menimba pakai ember,” tutur Muhidin.

BACA JUGA: Bantuan Painel Mesin Sumur Bor untuk Dusun Baru Murmas

Karena itu, ketika ia menerima bantuan dari Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Minggu (11/07/21), mata Muhidin berkaca-kaca.

Bantuan yang diterimanya berupa seperangkat mesin pompa air laut dan uang tunai sebesar Rp 16 juta tersebut disambut Muhidin dengan mata berkaca-kaca.

“Ini bantuan besar bagi saya, karena selama ini banyak yang menjanjikan bantuan, kemudian tak ada kabar. Tapi dari kawan-kawan inilah yang langsung terealisasi,” ujar Muhidi.

Muhidin mengaku, bantuan mesin pompa air laut tersebut akan sangat membantunya. Pompa air akan mempermudah pekerjaannya.

Sebab selama ini ia kerap mengambil air laut dengan ember secara manual untuk mengairi kolam-kolam penangkaran penyunya.

“Sekarang saya tak lagi ngambil air denga ember. Kita sedot dengan mesin pompa dai laut,” katanya.

Dan tentang batuan uang tunal Rp16 juta itu untuk apa?

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Infinite Experience, Citra Baru Wisata NTB

Tidak ada lain rencananya, uang tunai bantuan itu pun akan dipergunakan untuk membuat kolam penangkaran baru. Selebihnya untuk merenovasi kolam lama yang sudah tidak memadai.

“Saya sangat terbantu dengan batuan ini,” kata Muhidin.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Garuda Mandiri Peduli (GMF Peduli), Kemas Omi Andrian mengaku, telah beberapa kali mengunjungi penangkaran penyu di tempat Muhidin.

Dari kunjungan tersebut ia menggali apa yang dibutuhkan oleh Muhidin, lalu melakukan penggalangan dana.

“Sudah beberapa kali kita ke sini, lalu menyerap apa yang menjadi kebutuhan beliau (Muhidin) dengan penangkaran penyunya, setelah itu kita komunikasikan dengan pihak pihak yang peduli untuk penggalangan dana,” ujar Kemas.

Ia dan pihaknya merasa senang karena telah berhasil menggalang dana dan langsung menyalurkan bantuan tersebut.

Sebab Muhidin telah melakukan aksi konservasinya secara swadaya. Sehingga menurutnya inilah yang menjadi perhatian.

Ia berharap semoga bantuan yang disalurkannya dapat bermanfaat dan menjadi motivasi agar Muhidin lebih bersemangat lagi.

“Semoga dengan bantuan ini Muhidin semakin bersemangat melakukan aksinya, Muhidin telah melakukan semua ini dengan swadaya, sehingga kami merasa ini perlu mendapat perhatian,” paparnya.

Memang masih ada kekurangan sarana lain yang menunjang kelancaran kegiatan Muhidin dalam penangkaran Tukik, seperti kolam yang standar, Tandon berukuran besar untuk menampung air.

Saat itu dilakukan pelepasan 100 tukik (bayi penyu), sebagai simbolisasi hidupnya konservasi di Lombok Utara.

@ng

Posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen, karena itu penerapan PPKM Mikro harus terkoordinasi hingga ke desa

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan penyebaran Covid berbasis desa atau kelurahan sangat efektif menghadapi Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. mengatakan itu pada rapat koordinasi (Rakor) percepatan dan evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rakor itu dilakukan bersama Satgas Covid Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, secara offline dan online, Sabtu (10/07/21) di Ruang Rapat Utama (RRU), di Kantor Gubernur NTB.

“Selama ini, PPKM Mikro berbasis desa cukup efektif untuk penanganan covid hingga tingkat Dusun dan RT,” kata Wagub.

BACA JUGA: Pandemi Masih Mengancam, Harus Bijaksana Menghadapinya

Menurut Wagub, tidak akan mungkin Provinsi atau Kabupaten saja yang fokus menghadapi pandemi ini. Jadi harus melibatkan semua komponen dari tingkat desa atau kelurahan.

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro berbasis desa telah dilaksanakan selama ini. Apalagi, keberadaan posko PPKM di desa dan kelurahan sudah mencapai 100 persen.

Menurut Wagub, keberadaan Posko ini dapat proaktif dan dimaksimalkan perannya.

Ia menyadari peran Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19.

Penerapan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan dapat benar-benar diikuti oleh masyarakat. Termasuk membangun kesadaran betapa pentingnya vaksinasi.

“Untuk itu sinergi dan koordinasi Satgas Covid Kabupaten/Kota dengan kecamatan hingga desa harus terjalin dengan baik,” harapnya.

Ummi Rohmi mengingatkan, masuknya virus corona varian delta, maka penerapan protokol kesehatan harus ditegakkan dengan benar. Penyediaan faskel serta sarana dan fasilitas lainnya harus sudah teratasi dengan baik.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, jajarannya telah menginisiasi adanya kampung sehat hingga ke desa atau kelurahan.

“Dimana peran serta semua komponen dari kepala desa, aparat TNI/Polri dan masyarakat untuk membiasan diri hidup sehat dan tetap menjaga prokes hadapi covid, “tuturnya.

Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Covid harus tangani dari lingkungan terkecil dulu seperti keluarga, desa, kecamatan ke atas hingga negara.

Jajaran TNI/Polri siap mendukung penuh semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kabupaten/kota hingga desa harus bersinergi dengan semua steakhokder hingga babinsa babinkamtibmas di desa maupun kelurahan,” katanya.

Asisten Administrasi Umum,dr. Nurhandini Eka Dewi yang memimpin rakor,  juga membahas persiapan Kota Mataram menerapkan PPKM Darurat, mulai tanggal 12 Juli hingga 21 Juli 2021.

BACA JUGA: Penerapan PPKM Mikro di 15 Daerah di Luar Jawa Bali Mulai 12 Juli

Peserta rapat diikuti oleh Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Walikota Mataram, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum Setda, Kepala Kantor Kemenag Provinsi NTB, Kepala BPBD, Kasat Pol PP, Kepala Dikes, Kapala Dinas Kominfotik, Kadis Dikbud, Dirut RSUP,  beberapa Kepala OPD lingkup Pemrov. NTB dan Satgas Covid Kota Mataram.

Dalam Rakor itu, diikuti secara online Kapolres, Komandan Kodim dan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

edy

Adanya peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan, maka penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah di luar Jawa Bali

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali mencatatkan nilai asesmen level 4.

Ini berarti, di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit rujukan Covid-19 melebihi 65 persen, dan capaian vaksinasi kurang dari 50 persen.

Karena itu, di ke 15 kabupaten/kota itu akan diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terhitung 12 Juli hingga 20 Juli 2021.

“Pemerintah mendorong beberapa daerah (di luar Jawa-Bali) untuk diberlakukan PPKM Darurat,” kata Airlangga Hartarto.

BACA JUGA: Jika Tidak Ikuti Prokes, Aparat dan Pemeritah Akan Bubarkan

Hal itu diungkapkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu melalui konferensi pers daring, Jumat (09/07/21).

Berikut 15 wilayah luar Jawa-Bali yang akan ikut menerapkan PPKM Darurat:

1. Kota Pontianak (Kalimantan Barat)

2. Kota Singkawang (Kalimantan Barat)

3. Berau (Kalimantan Barat)

4. Kota Balikpapan (Kalimantan Timur)

5. Kota Bontang (Kalimantan Timur)

6. Kota Batam (Kepulauan Riau)

7. Kota Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)

8. Kota Bandar Lampung (Lampung)

9. Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat)

10. Kota Sorong (Papua Barat)

11. Manokwari (Papua Barat)

12. Kota Bukittinggi (Sumatera Barat)

13. Kota Padang  (Sumatera Barat)

14. Kota Padang Panjang  (Sumatera Barat)

15. Kota Medan (Sumatera Utara)

Berikut ini 14 poin aturan yang diberlakukan selama PPKM Darurat:

1. Menerapkan 100 persen work from home (WFH) pada sektor non esensial.
2. Kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online atau daring.
3. Bagi pekerja pada sektor esensial dapat melakukan work from office (WFO) namun hanya 50 persen dengan protokol kesehatan.                                                     –            Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, pasar        modal, teknologi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina dan industri      orientasi ekspor. Sedangkan para pekerja pada sektor kritikal diperbolehkan WFO            sebesar 100 persen juga dengan protokol kesehatan ketat.                                                                                                                                                                            Cakupan sektor kritikal seperti kesehatan, energi, keamanan, logistik dan                      transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, objek vital            nasional, proyek strategi nasional, serta industri kebutuhan pemenuhan kebutuhan        masyarakat.                                                                                                              Sementara supermarket, pasar tradisional dan swalayan, toko kelontong kebutuhan        sehari-hari menerapkan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00, dengan          mengurangi kapasitas sebanyak 50 persen.
4. PPKM Darurat juga memberlakukan aturan menutup semua kegiatan pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan.
5. Semua tempat umum yang menyediakan makan/minum (rumah makan, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan) hanya menerima delivery atau take away, serta tidak diperbolehkan dine in atau makan di tempat.
6. Proyek konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
7. Menutup sementara tempat ibadah baik masjid, mushala, gereja, wihara, pura dan kelenteng atau tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadah.
8. Juga menutup sementara fasilitas umum seperti area publik, taman dan wisata umum, dan fasilitas publik lainnya.
9. Kegiatan olahraga, seni budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian juga ditutup untuk sementara.
10. Transportasi umum yaitu kendaran umum, angkutan umum, taksi atau angkutan online dan sewa berlaku dengan mengurangi kapasitas 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.
11. Acara resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan tidak diperkenankan untuk makan di tempat acara berlangsung.
12. Menunjukkan kartu vaksin minimal dosis I bagi pelaku perjalanan dengn moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus dan kereta api, serta melampirkan hasil swab PCR negatif H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk angkutan transportasi jarak jauh lainnya.
13. Orang yang bepergian keluar rumah tetap memakai masker, face shield dapat digunakan bersamaan dengan masker.
14. Peraturan PPKM Mikro tetap diberlakukan pada tingkat RT/RW di zona merah.

Airlangga menyebut, langkah ini dilakukan demi menekan laju penularan virus corona.  Dikatakannya, kasus Covid-19 masih terus melonjak tinggi baik di Jawa-Bali maupun      luar wilayah tersebut.

BACA JUGA: Varian Delta Masuk NTB, 13 Orang Terkonfirmasi Positif

“Dari asesmen yang ada secara nasional, konfirmasi (kasus Covid-19) harian ada kenaikan 43,97 persen dan dari segi kematian naik 56 persen, rawat inap naik 13,” tuturnya.

Rr

(Kompas.com)

Di kawasan dataran rendah di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), petani peternak mulai merasakan dampak musim kemarau

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Petani ternak di sekitar Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara mulai kesulitan mendapatkan pakan ternak saat memasuki musim kemarau.

Pengamatan yang dilakukan wartawan hari Selasa (07/07/21) pagi sekitar pukul 08.00  terlihat kerumunan para petani ternak di tengah sawah untuk mendapatkan jerami untuk pakan ternak mereka.

Mereka mengaku sudah muali kesulitan mendapatkan rumput lantaran musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di kawasan dataran rendah.

Para petani ternak tidak jarang mereka mencari pakan daun ketela, daun nangka dan lain lain sebagai alternatif menanggulangi kebutuhan ternak mereka.

BACA JUGA; Mataram, Kota Non Jawa Bali Kena Pengetatan PPKM Mikro 

Saat sebagian persawahan di wilayah Kecamatan Tanjung mulai panen padi, mereka berdatangan sejak pukul 5 usai Sholat Subuh hingga siang hari. Petani ternak tak tanggung-tanggung ikut membantu panen hanya sebatas mendapatkan limbah jerami untuk makanan ternaknya.

Tidak jarang pula mereka yang tidak kebagian limbah jerami harus rela mencari di tempat lain meski harus menempuh jarak puluhan kilometer dengan mengendarai sepeda motor.

Para petani itu bersama isrtri mereka harus meninggalkan tugas rumah tangga lainnya demi mendapatkan pakan ternak.

Sejak beberapa bulan terakhir, rumput di ladang-ladang tempat penggembalaan hewan mulai langka akibat kemarau. Bahkan, kelangkaan rumput pun mulai merata ke sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut, diketahui mayoritas terjadi di kawasan dataran rendah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Sebagian lagi, petani masih bisa mencari pakan alternatif alami, misalnya dengan dedaunan dari semak belukar di kebun penduduk dan seputar perbukitan.

“Tapi, setelah kemarau berbulan-bulan, semak belukar mengering. Makanya, pakan ternak masih kurang tercukupi,” kata seorang petani

BACA JUGA: Telur dan Daging Bisa Sasembada Bila Ada Pabrik Pakan

Para peternak akhirnya ada yang berombongan menyewa mobil bak untuk berangkat mencari rumput ke tempat yang jauh, selain dengan kendaraan sepeda motor yang kapasitasnya terbatas.

@ng

Saat pengukuhan Forum Kades  (Kepala Desa), Gubernur NTB ingin agar para Kades bisa bermunajat depan Ka’bah

LOBAR.lombokjournal.com ~ Para Kepala Desa di NTB ini didorong memilki carakrawala dan wawasan berpikir yang lebih maju dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

Ke depan, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc menginginkan agar forum Kades ini bisa dikukuhkan di depan Ka’bah.

“Saya berpikir, ke depan Forum Kades ini bisa dikukuhkan di depan Ka’bah. Sehingga hati bisa menyatu dan tertancap kuat semangat ketaqwaan dalam dirinya. Coba nanti saya cari celah setelah dikukuhkannya forum setelah pandemi ini. Misalnya sambil makan ketupat di depan Masjidil Haram sambil bermunajat di depan Ka’bah. Hatinya langsung bergetar. Sehingga pulang dari Makah/Madinah pergi ke Turki. Insya Alloh desanya akan menjadi maju,” kata Gubernur Zulkieflimansyah.

Ia mengungkapkannya saat pengukuhan Forum Kades se Kecamatan Sekotong dan Lembar, Lombok Barat, Minggu (04/07/21).

BACA JUGA: Hafizh dan Hafizhah, Generasi Penerus Masa Depan

Maksud itu perlu diwujudkan, agar para Kades dalam memandang dunia itu akan beda.

“Kalau seperti katak dalam tempurung disangkanya hanya desanya saja yang paling hebat. Setelah melihat Makkah-Madinah baru dia tahu bahwa ketertinggalannya masih jauh,” kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB ini.

Gubernur ingin para Kades di NTB punya mimpi yang beda, supaya tidak alergi sama orang asing agar bisa lebih percaya diri.

“Kenapa anak-anak NTB dikirim belajar ke luar negeri, bukan berarti kualitas pendidikan kita kurang bagus, agar percaya diri mereka tumbuh,” ujar Gubernur.

BACA JUGA: Pasien Covid-19 di NTB, Minggu, Bertambah 55 Orang Positif

Gubernur berharap agar Forum Kades ini di Kecamatan-Kecamatan lainnya bisa maju semua sehingga membangun desa, membangun Lobar dan membangun NTB bisa tercapai.

herikp