Vaksinasi massal digelar di kampus itu penting, selain mencegah mahasiswa terpapar Covid-19, juga agar aktivitas dan proses perkuliahan terjaga.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Zulkieflimansyah, mengatakan hal tersebut saat membuka kegiatan Vaksinasi Goes to Campus yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Selasa (3/8/).

Menurut gubernur, tantangan dalam menghadapi pandemi covid-19 bukan hanya mengutamakan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, tapi sudah saatnya kini para mahasiswa-mahasiswi juga mendapat prioritas.

“Namun harus tetap menjaga prokes,” pesan Zulkieflimansyah, saat menutup sambutannya.

Sementara itu, Kepala Polda NTB, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, menuturkan bahwa penting sejak dini mencegah generasi muda terpapar Covid-19, sebab mahasiswa adalah penerus masa depan bangsa.

Dalam menyambut HUT RI ke-76, dengan vaksinasi masal yang bertema “Presisi Merdeka, Sinergitas Polda NTB Bersama Ummat Mataram”, Muhammad Iqbal berharap kota Mataram sebagai wilayah yang padat  beserta aktivitasnya, perlahan-lahan dapat kembali normal dari status PPKM level 4 ini. Prokes dan vaksinasi merupakan cara dan strategi guna memutus transmisi Covid-19.

BACA JUGA: BEM dan OKP NTB Siap Kolaborasi Tangani Pandemi Covid-19

Sedangkan, Rektor Ummat, Dr. H. Arsyad Abd Gani, menyambut baik ikhtiar Polda dan Pemerintah NTB dalam memutus mata rantai Covid-19 dengan menggelar vaksinasi massal di lingkungan kampus.

“Ada seribu mahasiswa dan civitas akademika yang melakukan vaksinasi hari ini. Terima kasih pak Gubernur dan Kapolda,” ucap Arsyad Gani.

edy

Pemprov NTB merespon bendera putih yang dikibarkan ratusan pedagang kaki lima (PKL) di eks pelabuhan Ampenan dengan memberikan sejumlah bantuan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, Dinas Koperasi dan Baznas NTB, mendatangi PKL yang ada di Bangsal Ampenan (eks pelabuhan), Senin (02/08/21).

Kedatangan rombongan, ini, guna merespon ratusan PKL yang mengibarkan bendera putih, dengan menggelontorkan sejumlah bantuan berupa sembako, modal usaha dan penundaan pembayaran cicilan bank dari 103 pedagang.

“Mudah mudahan bisa membantu meringankan kesulitan para pedagang tapi juga tetap mematuhi kebijakan pemerintah selama pandemi agar selamat dari ancaman virus covid-19”, jelas Zulkieflimansyah.

Bantuan langsung yang diberikan berupa paket sembako dan uang tunai sebesar Rp. 200 ribu dari Baznas dan bantuan pinjaman qordoh hasanah melalui mesjid sebesar Rp 3 juta, untuk tiap pedagang.

Bank NTB Syariah melalui program Mawar Emas juga menyalurkan pinjaman syariah sebesar Rp 1 juta per pedagang dan Dinas Koperasi melalui bantuan UMKM memberikan bantuan Rp 1 juta per pedagang.

Sedangkan OJK berjanji akan melakukan mediasi ke bank bank yang memberikan pinjaman para pedagang.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Melayu Bangsal, Sumini mengatakan, bahwa pengibaran bendera putih yang dilakukan oleh para pedagang sebagai tanda menyerah. Pasalnya, selain tak mendapatkan pemasukan memadai selama pandemi juga mengalami tekanan dari pihak bank dan koperasi sebab tak membayar angsuran pinjaman.

Sebagai pejabat lingkungan, ia telah memberikan surat rekomendasi yang menjamin bahwa para pedagang akan membayar angsuran pinjamannya jika situasi sudah normal kembali. Namun tetap saja pihak pemberi pinjaman memaksa para pedagang untuk membayar angsuran.

“Menurut saya sudah sangat berlebihan dan merasa pihak bank dan koperasi tidak mau tahu kondisi kami karena berkurangnya penghasilan”, ujar Sumini.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Era Baru yang Mesti diadaptasi Organisasi

Sedangkan Indari, ketua asosiasi pedagang, menjelaskan, sejak PPKM berlaku para pedagang yang berjualan mulai pukul 5 sore, dipaksa harus menutup lapaknya jam 7 malam. Kondisi ini membuat para pedagang menyerah sebab jam bukanya singkat dan sepi pembeli.

Mewakili para pedagang, Indari mengucapkan terima kasih atas kunjungan pemprov NTB dengan memberikan sejumlah bantuan yang dapat meringankan beban hidup di masa pandemi. Ia juga mengingatkan kepada para pedagang agar tidak hanya menuntut haknya tapi juga melaksanakan kewajiban dengan mengembalikan bantuan berupa pinjaman yang baru saja diberikan.

“Saya juga menghimbau para pedagang agar menaati aturan antar pedagang dan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan”, tuturnya.

jm

Meski Lalu Muhammad Zohri pupus harapan melaju ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020, namun prestasi sprinter asal Lombok Utara yang lolos ke ajang Olimpiade sangat membanggakan

TOKYO.lombokjournal.com ~ Sprinter asal Lombok Utara, Lalu Muhammad Zohri yang turun di heat 4 olimpiade Tokyo 2020, menempatkan diri di peringkat kelima pada nomor 100 meter putra di Olympic Stadium, Sabtu (31/7/2021).

Masyarakat Lombok yang menyaksikan sprinter kesayangannya melalui tayangan langsung dari TV stasiun swasta Indosiar itu benar-benar menahan nafas, menyaksikan Zohri melaju di lintasan kelima.

Zohri mencatatkan waktu 10.26 detik,  lebih lambat dari yang ditorehkan Zohri pada seri Golden Grand Prix Osaka 2019, yakni 10,03 detik.

BACA JUGA: Bantuan Sembako Meringankan Hidup Lansia di Masa PPKM

Zohri harus mengakui kecepatan laju pelari asal Afrika Selatan, Gift Leotlela, yang berada di urutan pertama dengan catatan waktu 10.04 detik.

Harapan Zohri melaju ke semifinal cabor  atletik nomor 100 meter putra Olimpiade Tokyo 2020 harus pupus. Karena, hanya tiga pelari teratas yang berhak lolos ke semifinal Olimpiade Tokyo 2020.

BACA JUGA: Bupati Djohan Safari Jum’at di Masjid Al Ikhlas Tanjung

Meski demikian, prestasi Zohri untuk lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 merupakan capaian luar biasa. Ini sekaligus catatan sejarah bagi atlet cabor atletik dari Lombok, yang bisa lolos di ajang Olimpiade.

NN

Pemerintah sudah berdaya upaya menangani Covid-19, tapi masyarakat perlu meningkatkan  gotong royong menegakkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~  ESPE Syndicate menggelar diskusi mingguan virtual, Kamis (29/07/21) sore hingga petang.

Kali ini mengangkat Tema yang diangkat dalam diskusi virtual ini “Menggagas Pondok Isolasi Mandiri dan Gerakan Vaksinasi. Peran Organisasi Keagamaan Melawan Covid-19”, dengan pembicara utama, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara utama.

Hadir pula para tokoh lintas agama, akademisi, tenaga medis, dan para pemangku kepentingan dari beragam profesi.

BACA JUGA: Bansos Polda NTB di Tengah Pandemi, Gubernur Beri Apresiasi

Founder ESPE Syndicate Sirra Prayuna mengatakan, pihaknya menggagas diskusi ini sebagai bagian dari upaya memastikan. sinergitas Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan di tengah situasi Covid-19 NTB yang terus naik.

“Pemerintah menyiapkan skema PPKM yang sebetulnya masih cukup baik. Namun, bagi sebagian masyarakat ini belum memiliki dampak,” kata Sirra.

Saat ini, kata dia, perhatian ada pada sektor kesehatan dan ekonomi. Namun, tidak semua warga NTB saat ini merupakan kelas menengan sehingga manakala mereka terpapar Covid-19 bisa menjalankan isolasi mandiri secara memadai.

Karena mereka yang terinfeksi Covid-19 butuh alat, butuh obat, butuh asupan yang baik termasuk multivitamin.

“Karena itu, kita melihat di sini pentingnya peran organsiasi kemasyarakatan. Sehingga diskusi ini ingin sama-sama mencoba menggagas “Jihad Kemanusiaan” untuk membantu masyarakat terutama dalam hal menyiapkan fasilitas isolasi,” katanya.

Ahmad, Direktur Publik Institut yang memandu diskusi kemudian mempersilakan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan pemaparan.

Orang nomor dua di NTB ini menegaskan, Covid-19 di NTB dalam keadaan terkendali.

“Kondisi NTB masih aman. Tapi dalam arti, kini kita berada pada titik waspada,” katanya.

Wagub menjelaskan, keterisian tempat tidur ruang perawatan intensif pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit di Kota Mataram kini sudah mencapai 81 persen.

Sementara kondisi lebih buruk lagi ada di Lombok Barat. Seluruh rumah sakit di Lobar ruang ICU pasien Covid-19 kini sudah terisi 90 persen.

Sementara untuk angka kematian, delapan daerah berada pada zona merah. Kondisi paling buruk ada di Lombok Tengah. Dengan angka kematian 5,3 persen dari seluruh penderita Covid-19 di daerah tersebut.

Wagub menjelaskan, di tengah kondisi seperti ini, NTB sedang tidak punya pilihan. NTB harus memutuskan untuk hidup aman tapi tetap produktif. Karena itu, mutlak bagi seluruh masyarakat di NTB untuk hidup dengan mengedepankan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 Picu Penurunan PAD Kabupaten Lombok Utara

“Tidak ada pilihan lain. Kalau kita tidak menjalankan prokes, kita kolaps. Kita tidak bisa memilih,” tandas Wagub.

Memang kata dia, kondisi Covid-19 di saat NTB terkendali. Namun harus diakui, akhir-akhir ini jumlah kasus memang terus melonjak. Kemarin, kasus harian di NTB kembali di atas 200 orang.

Di sisi lain kata Wagub, angka kesembuhan di NTB juga terus menurun. Jika sebelumya angka kesembuhan di NTB berada di atas 90 persen. Maka kini kondisi angka kesembuhan berada pada posisi 85,6 persen.

Lonjakan Kasus

Wagub menjelaskan, lonjakan kasus di NTB mengalami kenaikan yang sangat tinggi setelah perayaan Hari Raya Idul Adha. Padahal saat bersamaan, Kota Mataram sedang menjalani PPKM Darurat.

Sementara kabupaten/kota yang lain di NTB menjalani PPKM Mikro.

Belakangan kata Wagub, kondisi kian menkhawatirkan. Sebab, kebutuhan oksigen yang terus naik. Sementara pasokan juga memerlukan waktu untuk memenuhi seluruh permintaan.

Kabar gembiranya, kemarin NTB sudah mendapat bantuan 19 ton oksigen.

Ditegaskannya, penanganan Covid-19 ini akan terlalu berat jika diserahkan sepenuhnya pada pemerintah sendiri. Karena itu, Wagub menegaskan, seluruh komponen di NTB butuh kerja sama.

“Kita harus gotong royong. Gotong royong tegakkan prokes di seluruh lini kehidupan. Sepele. Tapi banyak orang yang anggap enteng,” tandasnya.

Mengandalkan penanganan pandemi Covid-19 hanya dari sisi kuratif belaka, sudah pasti kata Wagub tak akan mampu mengatasi persoalan.

Sebab, seluruh sumber daya yang dimiliki pemerintah pasti ada batasnya.

Dia mencontohkan, menyiapkan satu orang tenaga kesehatan saja butuh puluhan tahun.

Karena itu, pilihan terbaik yang dimiliki NTB saat ini adalah mengedepankan tindakan preventif. NTB punya peluang besar dalam hal tindakan preventif ini.

Kuncinya kata Wagub, asal kita semua mau menjalankannya.

Itu sebabnya, dia menegaskan pentingnya peran masyarakat yang sangat besar, dan inilah yang kini menjadi PR besar.

Bagaimana meyakinkan masyarakat agar bersatu sehingga dalam seluruh aktivitas yang dijalani, bisa semuanya mematuhi protkol kesehatan.

Diakuinya, selama ini, masih ada fokus yang terbelah pada hal-hal yang tidak esensial. Karena itu, saatnya kini fokus dikembalikan pada upaya-upaya untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Mereka yang abai harus sadar sepenuhnya, bahwa mereka bisa menjadi pembunuh bagi orang lain.

Ditekankannya, upaya pemerintah sebetulnya sudah mengerahkan seua daya upaya. Ada yang kurang saat ini di NTB, yakni gotong royong menegakkan protokol kesehatan.

Namun begitu, Wagub mengingatkan agar jangan lagi ada saling menyalahkan.

“Dari pada saling menyalahkan, mengapa kita tidak disiplin bersama-sama menegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, terkait capaian vaksinasi, untuk NTB sebetulnya sudah sangat baik. Di seluruh NTB total sudah 593.323 orang telah menerima suntikan dosis pertama.

Sementara 226.025 orang sudah menerima suntikan kedua. Angka ini memang masih jauh dari jumlah warga NTB yang harus divaksinasi yang jumlahnya mencapai 3,6 juta orang.

Karena itu, kata Wagub, NTB butuh peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendorong mayarakat agar mau divaksin.

Wagub bersyukur, saat ini, animo masyarakat untuk divaksin sudah baik.

“Kita di NTB, berapa vaksin yang datang, segitu vaksin yang habis,” ungkapnya.

Masalahnya, ketersediaan vaksin memang terbatas. Pemprov NTB sendiri bukannya berpangku tangan.

Permintaan agar kuota vaksin untuk NTB ditambah terus dilayangkan ke Pemerintah Pusat.

Sejauh ini, Pemerintah Pusat menyampaikan, penambahan itu akan tergantung pada keseriusan kasus Covid-19 di suatu daerah terlebih dahulu. Sehingga saat ini, daerah dengan kondisi kasus yang lebih serius masih didahulukan.

“Karena itu, di tengah keterbatasan vaksin, kuncinya saat ini adalah pentingnya protokol kesehatan,” katanya.

Inilah cara penanganan pandemi yang mudah dan murah. Tapi, memang, hal yang murah dan mudah tersebut rupanya tidak mudah pula kita lakukan.

“Sekali lagi, ini PR besar kita di NTB,” tandasnya.

Ormas Siap Bersinergi

Terkait isolasi terpadu ini, Ketua PW NWDI NTB TGH Mahally Fikri menegaskan, NWDI memiliki komitmen tinggi bersama-sama pemerintah untuk bisa mengendalikan Covid-19 ini.

Ketua Umum Dewan Tanfidz PB NWDI TGB HM Zainul Majdi telah mengeluarkan perintah untuk hal tersebut.

“Covid-19 ini sangat luar biasa bahayanya. Harus serius untuk ditangani. Karena kalau tidak, ini tidak akan menguntungkan kita semua,” kata Anggota DPRD NTB ini.

Karena itu, saat ini butuh persepsi yang sama dari kita semua. Agar semua pihak bisa ambil bagian. Dan PW NWDI siap untuk ambil bagian tersebut.

Karena itu, manakala NWDI diminta ambil peran untuk menyiapkan ruang isolasi terpadu, TGH Mahally menyebut ide tersebut sangat bagus. Pondok Pesantren bisa menjadi lokasi isolasi secara terpusat.

Diakui Mahalli, memang di waktu awal, masyarakat sangat percaya dengan Covid-19 ini. Sehingga tahun lalu misalnya masyarakat patuh untuk tidak tarawih berjamaah.

Tidak menjalankan Salat Jumat berjamaah dalam kurun waktu yang panjang. Namun, belakangan, hal tersebut menjadi sulit untuk kita jalankan kembali.

“Entah karena apa. Apakah karena ada sesuatu yang salah atau bagaimana. Jadi kesannya seperti saat ini masyarakat nggak percaya lagi,” katanya.

Disebutnya, beredarnya hoax yang sangat banyak bisa jadi menjadi salah satu andil. Informasi tersebut menyesatkan dan tidak bertanggung jawab.

Karena itu, pihaknya sangat setuju kalau tokoh agama dan tokoh masyarakat harus berada di garis depan untuk kembali meyakinkan masyarakat, betapa Covid-19 ini berbahaya.

Terkait vaksinasi, NWDI sudah turun sosialisasi ke masyarakat. Cuma memang pihaknya memahami, vaksin kini memang lagi kurang di NTB.

Dia memberi contoh di Pondok Pesantren miliknya, Al Kamal, vaksinasi belum bisa dilakukan. Sebanyak 70 persen guru belum divaksin hingga saat ini.

Sementara itu, akademisi UIN Mataram DR Jamaluddin mengatakan, saat ini masih banyak hal yang belum sampai secara menyeluruh pada masyarakat.

Misalnya terkait bagaimana masyarakat belum percaya betul tentang penanganan jenazah pasien Covid-19.

Yang sampai ke masyarakat justru jenazah tidak dimandikan dengan baik. Sehingga manakala ada jenazah yang sudah ditangani dengan prosedur Covid-19 oleh petugas kesehatan, masyarakat ada yang ramai-ramai ingin membuka peti jenasah.

“Ini butuh penjelasan sampai ke masyarakat bawah,” katanya.

Sementara itu, Ida Made Santi Adnya, Ketua PHDI NTB menegaskan, pihaknya siap dukung program pemerintah untuk tangani Covid-19.

“Kita memang saat ini harus memulai kolaborasi semua pihak,” katanya.

Terkait dengan fasiltias isolasi secara terpusat, dia meyampaikan gagasan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki pure-pure besar di NTB.

Lahan-lahan itu berada pada posisi yang strategis. Memiliki akses dan bisa dijangkau. Ada jaringan listrik pula.

Hanya saja, di atasnya butuh dibangun tempat semi permanen. Yang tentu bisa dibangun oleh pemerintah untuk menjadi pusat isolasi.

Lahan ini juga berada di daerah yang sangat alami. Memiliki udara yang sangat bersih. Sehingga sangat bagus untuk meningkatkan imun.

Tapi untuk mewujudkan ini, butuh komunikasi antara pemerintah dengan Parisade dan juga Kramapure.

Me

Proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah, Sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara Menekankan kesejahteraan masyarakat setempat

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.,  dan Bupati Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikapnya terkait pemanfaatan aset Pemrov NTB yang dikelola PT. Gilingan Terawangan Indah (GTI), yakni harus menyejahterakan masyarakat.

“Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya untuk mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat KLU,” kata Gubernur Zul.

Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. GTI, Selasa (27/07/21) di ruang kerjanya.

Sama dengan Gubernur, Bupati Lombok Utara (KLU) H.Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikap dan komitmennya untuk mendukung upaya yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam pemanfaatan aset Pemrov NTB seluas 65 Ha untuk masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid-19

Djohan tegas mengatakan, apabila keputusan tidak memberikan solusi dan berpihak kepada masyarakat maupun daerah, lebih baik kontraknya diputuskan saja.

Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.

“Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Sekda NTB, Asisten I Setda NTB dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

nn/diskominfotik

Di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi, harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih berdampak besar bagi pelaku usaha.

“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Wirajaya Kusuma.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog interaktif yang digelar ESPE Sydicate di Mataram, Kamis (22/7/2021) sore hingga petang.

Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah.

Dialog interaktif yang dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, dibuka dengan pemaparan H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Penurunan permintaan itu juga mengindikasikan makin rendahnya daya beli masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin NTB H Faurani, bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini terpuruk, kondisinya menyedihkan.

“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Faurani mengatakan, para pelaku usaha kini berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.

Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka.

Faurani mengakui, situasi ini berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran di NTB. Masyarakat sekarang sedang kebingungan.

“Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka  tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.

Belanja Pemerintah

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Semua berharap pandemi cepat selesai.

Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya.

Banyak masyarakat mengerem belanja. Mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri.

Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.

Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19.

Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.

Firman memaparkan,  banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder.

Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer.

“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.

Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok.

Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.

Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.

“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.

Upaya Pemerintah

Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru.

Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskannya, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat Kepala Daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.

Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani.

Kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai, sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.

Langkah ini, kata Gita, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.

Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala.

Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.

“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.

Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.

Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial.

Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.

Menjaga kesinambungan ekonomi

Founder ESPE Syndicate, Sirra Prayuna mengatakan, dialog interaktif digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Sirra menegaskan optimismenya, seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis.

Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.

Namun begitu, kata Sirra, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM.

“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.

Me

Presiden Jokowi Sumbang Sapi Simental berbobot 1,25 ton, untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 H di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sapi untuk kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal.

KSB.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, dr. Khairil Akbar, mengatakan, tahun ini NTB kembali mendapat sumbangan sapi kurban dari Presiden Jokowi yang dibeli di salah satu peternak asal Lombok Timur.

Sapi Simental, ini, kata peternaknya, dirawat selama empat tahun dan khusus disiapkan untuk Presiden Jokowi sebagai sapi kurban. Untuk pemberian makanan selalu menggunakan pakan alami sehingga kondisi sapi tetap sehat dan memiliki bobot 1 ton lebih.

“Alhamdulillah pembelian langsung dari peternak lokal dan tahun ini disembelih di Kabupaten Sumbawa Barat,” ungkapnya usai meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban sumbangan dari Presiden Jokowi tersebut di halaman Kantor Bupati, Selasa (20/7).

BACA JUGA: Personil Khusus diterjunkan Guna Mengawasi Hewan Kurban

dr. Khairil, mengatakan, daging sapi kurban itu diikhtiarkan untuk diberikan kepada masyarakat Sumbawa Barat pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah, tahun ini. Ke depannya, hewan kurban sumbangan presiden di tahun-tahun berikutnya akan disalurkan juga ke seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Sehingga diharapkan sumbangan presiden itu dapat memenuhi nutrisi dan meningkatkan imun masyarakat, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

“Karena sapi ini merupakan sapi yang diternak khusus dengan pengawasan dan pemeriksaan dari para dokter hewan. Sehingga keamanan dan kesehatan sapi jenis Simental ini benar-benar dijaga,” tegasnya.

Selain itu, meski di tengah masa pandemi dan PPKM, sebanyak 15.000 ekor lebih hewan kurban berhasil terjual ke luar NTB, khususnya pulau Jawa. Hal ini tentu berdampak positif khususnya untuk meningkatkan swasembada daging dan kesejahteraan masyarakat peternak di momen Idul Adha.

manikp@kominfo

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Beras premium 169 produksi Sumbawa diolah menggunakan teknologi pemisah biji beras yang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan merambah ritel modern.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Saat mengunjungi Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, di Sumbawa, Ahad (11/07), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengatakan, industrialisasi beras lokal selain memajukan produk sendiri juga akan mensejahterahkan petani.

Dengan adanya pabrik penggilingan beras modern yang berkualitas bagus dengan harga bersaing seperti ini, semestinya toko, gerai bisnis, dan ritel modern, sudah bisa mengakomodir produk beras lokal.

“Kalau beras premium sudah bisa dihasilkan dan distribusi lancar ditambah intervensi pemerintah maka harga gabah bisa stabil dan tidak merugikan petani kita”, ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Penangkaran Penyu di Lombok Utara Dapat Bantuan Mesin Air

Beras premium 169 memiliki kualitas baik sebab langsung diolah dengan bahan baku beras asli Sumbawa. Orex Zohran, pemilik Pabrik Penggilingan Beras UD. Fajar Samudra, mengatakan, beras ini unggul karena langsung diproses segar dari sawah dan tidak diinapkan di lumbung petani.

“Kami menggunakan teknologi terbaru pemisah biji beras dan sesuai standar nasional Indonesia. Kemasan juga dibuat modern”, jelas Zohran.

UD. Fajar Samudra yang berlokasi di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa, telah beroperasi sejak 1998 dan memproduksi dua varian beras premium dalam kemasan 2,5 dan 5 kilogram.

Produknya juga sudah merambah ritel modern serta melakukan kerjasama dengan daerah lain, seperti Bali dan DKI Jakarta. Namun jumlahnya masih dibatasi agar pasar lokal Sumbawa tetap terpenuhi.

“Untuk retail modern sedang berproses lagi karena dua tahun ini distribusi belum bisa terealisasi”, ungkap Zohran.

UD. Fajar Samudra memproduksi beras rata-rata tiga sampai empat ton per-hari. Namun sejak adanya Rice Mild Unit atau Unit Mesin Penggilingan Padi, perusahaan ini mampu meningkatkan kapasitas produksinya hingga 5 ton per-jam, untuk beras super dan premium.

Saat ini, pola kemitraan di wilayah NTB (Sumbawa, KSB, Lombok) sudah mencapai angka 150 gerai lebih serta penjualan via online dengan menggunakan aplikasi pemesanan yang bisa diunduh di Playstore.

jm