Pemerintah Provinsi NTB merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Kemen-PPPA RI terus berupaya memberikan perlindungan kepada anak korban jaringan terorisme.

Hal ini dirangkum dalam perancangan pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme yang bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang, fisik dan sosialnya.

“Kami ingin kita semua bergerak bersama-sama dalam melindungi anak-anak dari aksi radikalisme dan terorisme, start-nya adalah dengan adanya payung hukum,” tutur Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen-PPPA RI, Elvi Handrani, pada pertemuan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Place, Jum’at (20/8).

Elvi juga sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme.

“Kami sangat mengapresiasi berbagai upaya-upaya yang dilakukan Provinsi NTB, seperti melakukan berbagai macam kegiatan dan langkah dalam mencegah ancaman radikalisme dan terorisme, melakukan penyuluhan ke rutan-rutan, pendekatan ke instansi pendidikan mulai guru dan kampus, termasuk penyusunan kebijakan dan lain sebagainya,” ujar Elvi.

BACA JUGA: Peran PPI Strategis: Tekan Stunting, Kematian Ibu dan Bayi

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB, Husnanidiaty Nurdin, sangat berterima kasih atas dukungan dan sinergi bersama Kempan-PPPA terhadap perancangan Pergub Perlindungan Anak dari Paham Radikalisme dan Terorisme. Ia sangat berharap, agar anak-anak sedari kecil dapat ditanamkan jiwa patriotisme, penting sekali termasuk dilingkungan sekolah.

“Anak-anak jangan lupa dilatih dan diajarkan untuk selalu menghormati bendera, karena dari berita-berita yang kita dengar kasus terorisme permulaanya adalah tidak mau menghormati bendera hal ini yang menjadi perhatian agar anak-anak dapat terus ditanamkan jiwa patriotisme,” jelasnya.

Husnanidiaty juga menuturkan agar selalu menerapkan rasa syukur dan terima kasih di dalam diri masing-masing. Kedua hal tersebut harus ditanamkan mulai dari sejak dini kepada anak-anak.

“Kalau kita sudah bersyukur dan berterima kasih rasanya sangat ringan dan membuat hati kita menjadi tentram,” tegasnya.

ser

Revitalisasi Posyandu yang kuat menjadikannya sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Revitalisasi Posyandu masih tetap menjadi penekanan utama Wakil Gubernur NTB, Hj. Siti Rohmi Djalilah, dalam berbagai kesempatan. Revitalisasi Posyandu harus diperkuat mulai dari tingkat dusun agar bisa dijadikan sebagai pusat edukasi dan sosialisasi berbagai program unggulan NTB. Baik masalah pendidikan kesehatan, lingkungan ketenagakerjaan, ekonomi dan persoalan-persoalan mendasar yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.

Penegasan itu disampaikan Wagub NTB pada Rakor Provinsi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2020 dan Membangun Sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional dalam Pelaksanaan Tugas Pendamping Desa (TPD), di Lombok Astoria Hotel Mataram, Rabu (18/8).

Dihadapan peserta dari unsur perwakilan kepala desa, kepala Bappeda kabupaten, TPD, unsur Kecamatan, DPMPD Kabupaten, Wagub mengingatkan agar para kepala desa memiliki perhatian yang serius terhadap keberadaan posyandu. Pasalnya melalui posyandu program-program pembangunan di desa yang juga menjadi bagian dari program unggulan bisa bersinergi dan saling memperkuat layanan kepada masyarakat dari seluruh sektor pembangunan itu sendiri.

“Dana Desa (DD) yang selama ini dikucurkan bagi setiap desa hendaknya bisa lebih bermanfaat secara produktif dan tepat sasaran bagi seluruh komponen pembangunan dan bisa bersinergi dengan baik antara program pemprov dan pemkab. Sehingga dengan demikian pengelolaan DD bisa memberikan multi manfaat secara efektif dan efisien. Saya juga menginginkan agar pendataan komprehensif berbasis desa dari apa yang sudah kita lakukan di desa bisa dilakukan secara online, cepat, tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Transformasi Digital Butuh Peningkatan SDM Aparatur Negara

Sementara itu, Kepala DPMPD NTB, H. Azhari, menjelaskan bahwa dalam upaya implementasi SDGs Desa untuk NTB Gemilang banyak pilar yang bisa terintegrasi bagi penyelerasan setiap program unggulan, baik pemprov maupun kabupaten. Dalam pencapaian SDGs itu sendiri bisa merangkum berbagai sektor, seperti penddikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, tata kelola pemerintahan desa, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Azhari menyebut Revitalisasi Posyandu bisa mengakomodir dan memecahkan berbagai persoalan tidak saja persoalan kesehatan, namun berbagai persoalan sosial kemasyarakatan bisa ditangani. Karena itu dana desa bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program kerja posyandu.

her-ikp-kominfotik

Pelepasan 300 tukik itu merupakan kerjasama beberapa lembaga cinta lingkungan sebagai upaya konservasi penyu yang ditunjang keberadaan pantai Bangsal Pemenang

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Sebanyak 300 lebih tukik dilepasliarkan di pantai Bangsal Pamenang, Rabu (18/08/21). Kegiatan itu menandai peringatan Hari Lahir Kabupaten Lombok Utara dan Hari Kemerdekaan RI Ke 76.

Dan kegiatan itu merupakan kerja bareng Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pamenang, KLU, Persatuan Komunitas Tionghoa (INTI NTB), yang diwakili H. Rudi, Jaringan Media Siber (JMSI NTB), Boy Mashudi dan Sastro, Barasiaga Pamenang dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis – Sakir).

Selain pelepasan tukik, juga diserahkan sejumlah sembako dari INTI NTB kepada anak-anak panti asuhan yang ada di Pamenang, sebagai ujud kebersamaan di masa Covid 19 saat masyarakat mengalami himpitan ekonomi.

Kepala UPP Kelas II Pelabuhan Pemenang, Heru Supriyadi, SH.MH yang akrab disapa mas Heru  ini mengatakan, Penyu sudah terancam punah.

Menurutnya, tugas dan kewajiban bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini yang ditunjang dengan pantai Bangsal Pemenang, yang merupakan dari kesatuan dab termasuk dalam kawasan konservasi perairan daerah KLU yang berpusat di Gili Terawangan.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Hadiri Peringatan HUT ke 76 RI 

“Pelepasliaran yang dilakukan bersama kelompok masyarakat sekitar, merupakan bentuk komitmen UPP Kelas II pemenang dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian penyu di habitat alaminya,” ungkap Mas Heru.

Ia mengungkapkan, semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 tahun 2018 tentang Jenis dan Satwa yang Dilindungi.

Mas Heru menambahkan, untuk perlindungan dan pelestarian penyu di Indonesia, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran No. SE 526 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya

“Penyu sudah terancam punah, maka tugas dan kewajiban kita bersama untuk memastikan upaya konservasi penyu ini. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI AL, pihak Kepolisian, dan NGO, serta seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mengelola ekosistem pesisir dan laut,” katanya.

Hal senada dari Ketua Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL KLU)  Jaharudin,S.Sos

“Penyu juga termasuk dalam daftar merah The International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan masuk dalam apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),” katanya.

Jaharudin yang akrab di panggil Ang,  menerangkan, tukik yang dilepasliarkan merupakan mutasi   penangkaran salah seorang rekan sekampungnya (Muhidin) asal Dusun Lekok yaitu Pantai Sedayu Desa Gendang Kecamatan Gangga.

Menurut  dia, selain melakukan pelepasliaran tukik, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan dan pelestarian penyu di sepanjang pantai di Kabupaten Lombok Utara ini, paparnya.

Ia berharap semua pihak untuk tetap menjaga kelestariannya, dan alhamdulillah di Pantai Sedayu Lekok telah ada masyarakat yang peduli disediakan hatchery di pos monitoring sebagai tempat relokasi telur penyu.

“Telur penyu yang berhasil menetas menjadi tukik, yang kemudian hari ini kita saksikan bersama melepasliarkan sekutar 300 san lebih tukik hasil penangkaran,” jelasnya.

Ke depan juga diharapkan di sepanjang Pantai KaBupaten Lombok Utara menjadi habitat peneluran penyu.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Rampung, Wujud Optimisme NTB Gemilang

“Upaya perlindungan dan pelestarian penyu ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif jika belum ada kesadaran dari seluruh kalangan masyarakat akan pentingnya peran penyu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut,” kata Heru.

@ng

Masyarakat NTB harus terus berjuang, berinovasi dan mengukir prestasi di segala bidang dalam menghadapi pandemi Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang digelar di Lapangan Bumi Gora, kantor gubernur, Selasa (17/8).

“Meski hidup sedang sulit, namun itu tidak boleh menjadi alasan untuk kalah dan berhenti berjuang,” kata Sitti Rohmi.

Di tengah berbagai duka nestapa yang dilahirkan pandemi ini, tampilnya salah seorang putra NTB, Lalu Muhammad Zohri, di pesta olah raga, Olimpiade Dunia, di Jepang tahun 2021, sangat membanggakan NTB dan Indonesia. Begitupun perjuangan Greysia Poli dan Apriyani Rahayu yang mempersembahkan medali emas bulu tangkis.

Pemerintah dari tingkat pusat, hingga ke daerah, sudah melakukan langkah-langkah yang membuat pandemi ini semakin bersahabat dan tidak semakin terpuruk. Pendekatan kesehatan yang diimbangi dengan pendekatan ekonomi yang diambil pemerintah dalam kebijakan penanggulangan pandemi, terbukti mampu mempertahankan dan mendorong perputaran roda ekonomi dengan baik.

“Tentu berbagai kebijakan serba darurat yang ditempuh pemerintah tidak dapat memuaskan semua pihak secara sekaligus. Namun memang diperlukan kebesaran hati untuk memikirkan kebutuhan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan bangsa ini,” ujar Sitti Rohmi.

Hal yang sama pernah diteladankan oleh para pejuang bangsa, ketika mengesampingkan kepentingan-kepentingan kecil dan primordial mereka, sehingga mereka mampu menggalang semangat persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan untuk melawan penjajah.

BACA JUGA: HUT Kemerdekaan RI ke-76, Wagub NTB Pimpin Upacara

Hadir dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI, adalah, Sekda NTB, Kejati, Kepala Pengadilan, Danlanal, Danlanul, Jajaran TNI/Polri, Asisten 1,2 dan 3, Kadis Kominfotik, Kepala DLHK, Kadisos, Kadis Dikbud, Kadis Perindustrian dan sejumlah lingkup pemprov.

edy

Pengaspalan sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika Street Sircuit, yang berada di kawasan wisata Mandalika Lombok Tengah, telah rampung.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Sirkuit MotoGP Mandalika dengan panjang lintasan 4,32 kilometer dan 17 tikungan tersebut siap dijajaki oleh pembalap internasional saat event internasional MotoGP tahun 2022 mendatang. Bahkan sirkuit Mandalika sudah sangat siap menyambut ajang balapan bertaraf internasional seperti Kejuaraan World Superbike (WSBK) pada November tahun ini.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi kepada pihak ITDC yang telah mewujudkan sirkuit internasional yang pernah digagas dan direncanakan tahun-tahun sebelumnya, kini telah terwujud. Bahkan rampungnya pengaspalan sirkuit sebagai hadiah yang dipersembahkan untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2021.

“Kekhawatiran dan kegelisahan kita selama ini pupus seketika saat menyaksikan penyelesaian pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika. Hari ini kita sudah buktikan bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tapi di seluruh dunia bahwa NTB bisa mewujudkan sirkuit internasional,” ujar gubernur, saat menyaksikan serah terima pembangunan Mandalika Street Sircuit di Proyek Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok Tengah, Minggu (15/8).

Serah terima pembangunan Mandalika Street Sircuit oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dengan PT. PP (Persero) juga disaksikan Kapolda NTB, Danrem 162/WB, dan Bupati Lombok Tengah.

Menurut Zulkieflimansyah, sirkuit belum pernah ada sebelumnya bisa diwujudkan dengan sirkuit berkualitas tidak kalah dari kualitas sirkuit-sirkuit terbaik di seluruh dunia. Begitu juga dengan pekerjaan pengaspalan sirkuitnya juga paling cepat dibandingkan dengan sirkuit internasional lainnya. Pemerintah provinsi akan terus mensupport demi terwujudnya mimpi masyarakat NTB dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Karena itu pak bupati, pak camat dan seluruh kepala desa di kawasan Mandalika harus siap dengan event internasional yang akan segera hadir,” ujarnya.

BACA JUGA: Komunitas RGOG Serahkan Bantuan Sosial ke Pemprov NTB

Sementara itu, Direktur ITDC Abdulbar M. Mansoer. mengatakan, proses pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika dimulai sejak 15 Juli 2020. Artinya, pelaksanaan proses aspal nya tidak sampai satu tahun. Bahkan menurut rangking dunia bahwa proses pengaspalan lintasan sirkuit Mandalika merupakan yang paling cepat.

“Tugas ITDC untuk menyiapkan lintasan sirkuitnya sudah selesai. Tinggal kami akan percepat pembangunan fasilitas pendukung, penginapan dan lain-lainnya,” kata Abdulbar.

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah pusat, provinsi, daerah dan seluruh masyarakat untuk sama-sama mensukseskan penyelenggaraan World Superbike (WBK) November tahun 2021 dan Event MotoGP tahun 2022 mendatang. Sedangkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai 92 persen.

“Oleh karenanya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun citra positif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah peralatan Akbar WSBK dan MotoGP mendatang,” tuturnya.

manikp@kominfo

Persoalan kesehatan yang semakin banyak dan kompleks di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan strategi preventif berupa gaya hidup sehat.

LOTENG.Lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan hal tersebut ketika membuka Workshop Posyandu Keluarga yang digelar oleh Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah, di desa Batujai, Praya, Kamis (12/8).

Menurut Sitti Rohmi, belajar dari pandemi bahwa fasilitas kesehatan tak sanggup menangani kesehatan. Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang sumber dayanya membutuhkan waktu untuk disiapkan. Artinya, tindakan kuratif itu terbatas sehingga dibutuhkan intervensi dari awal.

“Oleh karena itu penyelesaiannya harus dari hulu dengan strategi promotif dan preventif dengan gaya hidup sehat”, ujarnya.

Bentuk intervensi kepada posyandu menjadi Posyandu Keluarga hanya memperkaya konten pelayanan, dengan fitur edukasi masalah sosial dan lainnya, sebab hal itu terjadi di masyarakat paling bawah, yang justru harus diberikan pemahaman terlebih dahulu.

“Begitu juga dengan masalah kesehatan, seperti stunting, gizi, sanitasi dan masalah sosial lain yang bisa dicegah dari dusun melalui Posyandu Keluarga”, kata Sitti Rohmi.

Capaian ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik) kabupaten Lombok Tengah (Loteng) juga masih di bawah 90 persen. Begitupula dengan angka stunting yang masih tinggi di angka 27,79 persen dari total 20 ribu kasus, berdasarkan data Rembuk Stunting pada Maret lalu.

Wagub mengingatkan, program pemerintah provinsi berbasis desa sejalan dengan 18 indikator SDGs yang menjadi target capaian desa.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Mekarsari Bisa Jadi Contoh Buat Loteng

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Loteng, H. Omdah, SKM mengakui, target capaian beberapa indikator kesehatan masih tertinggal begitupula dengan capaian Posyandu Keluarga.

“Data terbaru sudah 60 persen dari 1600 posyandu yang ada. Mungkin belum dimasukkan ke Sistem Informasi Posyandu nanti dicek lagi”, ujarnya.

Omdah menjelaskan, kondisi pandemi membuat sangat sulit berkoordinasi karena semua stakeholder sedang fokus penanganan pandemi. Namun demikian, harapan agar tahun ini Loteng dapat seratus persen Posyandu Keluarga terus diupayakan bersama pemkab Loteng dan stakeholder lain.

“Karena tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dikes menyangkut layanan seperti literasi masalah sosial dan lain lain”, tuturnya.

jm

Slogan “Jaga diri dengan Iman dan Imun” di tengah pandemi Covid-19 merupakan satu kesatuan yang harus tetap tumbuh dalam diri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karenanya, selain menerapkan protokol kesehatan dengan masif, ternyata penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah melalui ibadah sholat lima waktu yang dilakukan oleh kaum muslim.

“Penyebaran Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menjaga imun dengan olahraga serta makan-makanan sehat. Kemudian menjaga iman dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan salah satunya adalah sholat lima waktu,” ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat peletakan batu pertama pembanguan Masjid Nurul Karomah di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Selasa (10/8).

Menurut Zulkieflimansyah, meningkatkan iman dengan perbanyak kegiatan ibadah adalah salah satu jawabannya, sebab ketika seorang ingin menunaikan ibadah sholat tentu diwajibkan untuk berwudhu dan bersuci.

Dalam berwudhu, tentu orang akan mencuci tangan, kaki, wajah dan bagian lainnya, sehingga dengan kebiasaan itu maka masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih serta bisa terhindar dari virus Corona.

“Tentu juga harus diperkuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Percuma masjid dibangun besar dan megah tapi hanya sedikit yang beribadah dan memakmurkannya.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Sementara itu, Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani, mengungkapkan, kehadiran gubernur di desa tersebut merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena jarang sekali seorang pemimpin apalagi seperti gubernur yang mau hadir hanya untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

“Mewakili suara hati masyarakat, saya tidak menyangka bahwa pak gubernur hadir di desa kami. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melihat sosok gubernur secara langsung sangat besar,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid merupakan inisiatif dari masyarakat dusun Tanah Putik untuk segera memiliki masjid yang agak luas. Adapun sumber dana sampai saat ini merupakan sumbangan dari masyarakat setempat. Mereka ada yang sumbang semen, pasir, batu dan lain sebagainya.

“Selain itu, karena pak Gubernur langsung hadir di tempat kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dana pembangunan dari pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.

nn

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Berbasis Resiko

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri acara peluncuran OSS tersebut secara virtual di pendopo, Senin (9/8).

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa melalui OSS, prosedur berusaha dan berinvestasi terus dipermudah, karena kita ingin iklim berusaha di Indonesia makin kondusif.

“Memudahkan UMKM untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor agar dapat membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa aplikasi OSS berbasis resiko dibuat sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya yakni mempermudah perizinan Pelaku Usaha, UMKM, serta investor dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan agar semakin kompetitif.

Hal tersebut dikarenakan, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk mmengaemperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Melalui sistem OSS, ada keistimewaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil alias UMK risiko rendah, karena hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha sebagai perizinan tunggal.

Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia menjadi negara yang termasuk ke dalam kategori “Mudah” dalam mengurus izin usaha. Indonesia berada pada urutan ke 73 dari 190 negara di dunia dalam kemudahan berusaha.

“Tapi itu belum cukup, kita harus mampu tingkatkan dari kategori mudah menjadi sangat mudah. Kuncinya ada di reformasi perizinan terintegrasi cepat dan sederhana seperti OSS ini,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa layanan OSS berbasis resiko ini tidak mengebiri kewenangan di Indonesia, tapi justru memberikan standard layanan bagi semua tingkat pemerintah yang memberikan izin di level pusat hingga daerah.

“Agar tanggungjawabnya semakin jelas dan layanannya semakin sinergis,” tegas Presiden Jokowi.

Launching layanan OSS berbasis resiko tersebut juga dihadiri oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Kepala Daerah di Seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

• JPS Gotong Royong Serap Produk Lokal hingga 1 Miliar Rupiah
• Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen

novita@diskominfotikntb

Para pejabat yang baru dilantik dalam Mutasi Pejabat, harus mampu melakukan percepatan kerja pemerintah dan respon cepat dalam menuntaskan masalah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Gita Ariadi, di hadapan para pejabat yang baru saja dilantik, di Ruang Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (6/8).

“Karena ini masa yang tidak biasa. Pimpinan bekerja juga tak kenal waktu. Oleh karena itu manfaatkan teknologi yang ada merespon pada kesempatan pertama”, ujar Lalu Gita.

Kepada 281 pejabat yang terdiri dari pimpinan tinggi pratama, administrasi dan para kepala sekolah se-NTB tersebut, Lalu Gita mengingatkan situasi pandemi yang mengharuskan kinerja birokrasi ekstra dalam pelayanan masyarakat.

Mereka adalah, Muslim, sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Nursalim, sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB, serta HA. Aziz, H. Wirawan, H Sahnan, sebagai staf ahli Gubernur dan sejumlah pejabat administrasi.

Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik secara virtual, Sekda berpesan agar melaksanakan proses pembelajaran sesuai situasi kondisi kerawanan di wilayah masing masing.

“Tetap melaksanakan tugas mulia menggerakaan kegiatan belajar mengajar sesuai panduan pemerintah pusat dan daerah selama masa pandemi”, tutur Lalu Gita.

BACA JUGA: Dua Agenda Untuk Layani Publik Lebih Baik di Jumat Barokah

jm

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Sangkareang Kota Mataram memohon pada Gubernur NTB untuk tidak memperpanjang kembali masa PPKM.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peristiwa ini terjadi saat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Zulkieflimansyah, menemui para pedagang kaki lima (PKL) dan membagikan paket bantuan usai me-launching program JPS Gotong Royong PPKM NTB, Jumat (6/8).

Sutinah (63), warga Karang Taruna Mataram, mengatakan pada gubernur bahwa sejak pemerintah menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dagangannya sepi pembeli.

“Bantuan ini sangat berharga untuk kami, terimakasi pak Gubernur dan ibu Wakil Gubernur. Pak Gub sudah langsung ke sini, spontan kami kaget, kirain pembeli tadi,” ujar Sutinah.

Ia memohon pemerintah tidak memperpanjang kembali PPKM, agar pembeli ramai dan dagangannya kembali cepat laku.

Tak jauh beda dengan pedagang lainnya, yaitu; Nurhayati. Pedagang yang sudah berjualan sejak 2017 di Lapangan Sangkareang, ini menyatakan pendapatnya turun selama pandemi Covid-19. Lebih-lebih lagi saat diberlakukannya PPKM Level 4 di Kota Mataram, pembelinya semakin sepi.

“Alhamdulillah kita bisa terima bantuan dan ini sangat membantu kami,” ucap Nurhayati.

Kemudian, Faisal (36), seorang pengemudi ojek online (ojol) yang kebetulan sedang mangkal di Lapangan Sangkareang, menyampaikan pada gubernur bahwa di masa PPKM, ini sulit mendapatkan penumpang.

“Sepi penumpang ojol pak, pendapatan kami juga turun. Terimakasih, senang menerima bantuan ini bisa meringankan beban dapur,” kata Faisal.

BACA JUGA: PPKM Diperpanjang, NTB Launching JPS Gotong Royong

Paket JPS Gotong Royong yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah provinsi NTB didistribusikan oleh OPD di beberapa titik lokasi, kepada para pedagang, PKL, pekerja kontrak seperti cleaning service, dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

edy